BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah menegaskan bahwa dalam Pengawasan Internal Pemerintah lebih menekankan adanya pengendalian dengan memposisikan pola pembinaan dalam seluruh unsurnya. Peraturan Pemerintah tersebut juga menentukan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/ Kota merupakan aparat pengawasan internal pemerintah. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Lima unsur yang ada dalam SPIP meliputi
:
Lingkungan
Pengendalian,
Penilaian
resiko,
Kegiatan
Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Intern (Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, 2008). Kelima unsur tersebut memiliki kaitan yang erat satu sama lainnya dan seluruh proses
1
berjalan terus menerus antara pegawai dan pimpinannya. SPIP ini memungkinkan
bagi
masing
–
masing
pegawai
untuk
melakukan
pengendalian atas diri mereka sendiri terlepas apakah pimpinan akan menilai / mengawasi ataupun tidak. Pelaksanaan SPIP dibutuhkan pembinaan Sumber Daya Manusia yang tepat sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dalam hal ini berada di tangan Inspektorat dan seluruh jajaran auditor-nya juga perlu ditetapkan dan diberdayakan secara tepat agar dapat bertindak dengan lebih efektif. Kedepan diharapkan APIP dapat sebagai quality control agar kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien, tidak terjadi pelanggaran agar tujuan organisasi dapat tercapai. Terdapat kode etik yang harus dijalankan oleh auditor dalam upaya pelaksanaan tugas sebagai APIP yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemeberdayaan Aparatur Negara nomor PER04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik APIP. Dalam melakukan fungsi dan tugasnya sebagai aparat pengawasan, Satuan Tugas APIP memerlukan adanya koordinasi yang cukup baik dengan Satuan unit kerja yang lain dalam pola pembinaan dan juga lebih baik dalam merespon pengaduan masyarakat. Dalam pemerintahan di daerah, diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Di
Lingkungan
Kementerian
Dalam
Negeri
Dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2013, yang memberikan petunjuk pelaksanaan
2
pengawasan internal dalam Pemerintah Daerah, dimana Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui pemeriksaan kinerja/reguler meliputi pengawasan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013, 2012). Dengan adanya peraturan ini menegaskan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Inspektorat Kabupaten/ Kota sebagai instansi yang berhak melakukan tugas pengawasan menyeluruh terhadap seluruh instansi yang ada dalam lingkup pemerintah daerah, beserta aparatur pemerintahan didalamnya. Sebagai instansi yang memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai instansi pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro memiliki tugas utama dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro termasuk para Pegawai didalamnya, baik Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Pemerintahan Desa. Dalam urutan tugas, dapat dikatakan tugas Inspektorat berada di posisi paling akhir setelah perencanaan, pelaksanaan kegiatan, namun dalam menghadapi adanya pemeriksaan eksternal seperti BPKP, BPK, Kejaksaan, hingga KPK, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat seringkali digunakan sebagai pijakan maupun acuan pelaksanaan pemeriksaan.
3
Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Inspektorat sebagai garda terdepan perbaikan kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan pengawasan yaitu menjamin
adanya
ketegasan
dan
konsistensi
penyelenggaraan
dan
pengelolaan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro menyusun rencana kerja tahunan yang mencakup tujuan, sasaran, target, dan ruang lingkup pemeriksaan selama masa satu tahun. Adapun kegiatan utama Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tercakup dalam program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, yang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan internal secara berkala, penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, tindak lanjut hasil pengawasan, koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, evaluasi berkala temuan hasil pengawasan. Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan dilakukan dengan pola pemaparan hasil pemeriksaan kepada obyek pemeriksaan terutama bagi obyek pemeriksaan yang belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan inspektorat terhadap satuan kerja yang bersangkutan. Tujuan dari kegiatan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro (Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, 2012) adalah : mengintensifkan penanganan dan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan, meningkatkan fungsi dan peranan pengawasan sebagai salah satu fungsi organisasi di setiap satuan unit kerja untuk menjamin keberhasilan
4
tugas pokok, mengetahui sampai sejauhmana pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di setiap satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan (obrik) selama 1 tahun, mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan/ penyelewengan dan kesalahan serupa agar tidak terulang, sebagai media/ sarana pembinaan bagi para pimpinan unit kerja dalam rangka penguasaan peraturan dan ketentuan perundang – undangan. Disebutkan bahwa salah satu tujuan dari kegiatan evaluasi tindak lanjut ini
adalah
mencegah
dan
menghindari
terjadinya
penyimpangan/
penyelewengan dan kesalahan serupa agar tidak terulang (Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, 2012), namun pada kenyataannya berdasarkan dokumen evaluasi tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2012 masih ditemukan beberapa temuan menonjol yang memiliki kesamaan dengan temuan yang menonjol pada dokumen tahun 2010 maupun 2011. Dengan demikian secara garis besar dapat juga diartikan bahwa tujuan untuk mencegah dan menghindari kesalahan yang serupa tidak dapat terlaksanan dengan baik. Berdasarkan data yang ada dalam laporan tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2010 – 2013 didapat hasil bahwa temuan yang berulang antara lain :
5
Tabel 1.1 Jenis Temuan yang ditemukan tiap tahun No Bidang Temuan yang Menonjol Tahun Jenis Temuan 1 2 3 4 1 Kepegawaian 2010 Masih terdapat PNS yang melaksanakan tugas kedinasan tanpa dilandasi Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Kerja PNS yang bersangkutan. Masih banyak PNS yang telah menduduki jabatan namun belum mengikuti pendidikan penjenjangan struktural sesuai dengan jabatannya. Pengelolaan administrasi kepegawaian belum dikerjakan dengan baik dan kurang memperhatikan ketentuan yang ada. Daftar hadir belum dilaporkan secara rutin kepada BKD. 2011 Masih terdapat PNS yang melaksanakan tugas kedinasan tanpa dilandasi Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Kerja PNS yang bersangkutan. Masih banyak PNS yang telah menduduki jabatan namun belum mengikuti pendidikan penjenjangan struktural sesuai dengan jabatannya. Pengelolaan administrasi kepegawaian belum dikerjakan dengan baik dan kurang memperhatikan ketentuan yang ada. Daftar hadir belum dilaporkan secara rutin kepada BKD. 2012 Masih terdapat kekosongan jabatan struktural Eselon IV di Kecamatan. Masih terdapat PNS yang telah menduduki jabatan tapi belum mengikuti pendidikan penjenjangan struktural sesuai dengan jabatannya. Masih diumpai staf pada kantor kecamatan yang belum dibuatkan Surat Penugasan Staf.
6
No 1
2
Tabel 1.1 (lanjutan) Jenis Temuan yang ditemukan tiap tahun Bidang Temuan yang Menonjol Tahun Jenis Temuan 2 3 4 DUK belum dibuat sesuai dengan ketentuan. 2013 Masih terdapat kekosongan jabatan struktural Eselon IV di Kecamatan. Masih terdapat PNS yang telah menduduki jabatan tapi belum mengikuti pendidikan penjenjangan struktural sesuai dengan jabatannya. Masih dijumpai staf pada kantor kecamatan yang belum dibuatkan Surat Penugasan Staf. Daftar Hadir kerja tidak ditandatangani secara rutin tanpa keterangan oleh beberapa karyawan. DUK belum dibuat sesuai dengan ketentuan. Pemerintahan
2010
Masih ada Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaaan APBDes yang belum dibuat dan dilaporkan kepada Bupati Bojonegoro Masih ada Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaaan APBDes yang belum dibuat dan dilaporkan kepada Bupati Bojonegoro Terdapat kekosongan Aparat pemerintahan Desa. Belum terbentuknya Satgas SPIP di tiap-tiap Kecamatan yang tertuang dalam Surat Keputusan Camat. Masih terdapat beberapa Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan yang belum menyelesaikan APBDes Tahun 2012. Masih terdapat beberapa Kepala Desa di wilayah Kecamatan yang belum menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) tentang pelaksanaan APBDes Tahun 2012.
2011
2012
7
No 1
3
Tabel 1.1 (lanjutan) Jenis Temuan yang ditemukan tiap tahun Bidang Temuan yang Menonjol Tahun Jenis Temuan 2 3 4 2013 Belum terbentuknya Satgas SPIP di tiap-tiap Kecamatan yang tertuang dalam Surat Keputusan Camat. Masih terdapat beberapa Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan yang belum menyelesaikan APBDes Tahun 2013. Masih terdapat beberapa Kepala Desa di wilayah Kecamatan yang belum menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) tentang pelaksanaan APBDes Pengelolaan Keuangan
2010
Terdapat tunggakan PBB Dalam pembuatan SPJ terdapat kegiatan yang belum diperhitungkan, dipungut dan disetor pajaknya. Terdapat SPJ yang tidak disertai bukti kwitansi pendukung Kerugian daerah Pemborosan Penggunaan Keuangan Daerah Atasan langsung belum melaksanakan pemeriksaan terhadap bendaharawan sekurang kurangnya 3 bulan sekali disertai dengan BAP Kas Dalam pembuatan SPJ terdapat kegiatan yang belum diperhitungkan, dipungut dan disetor pajaknya. Dalam Pembuatan SPJ belum disertai bukti – bukti atau data - data yang mendukung seperti Kwitansi, Surat Perjalanan Dinas, Nota. Masih terdapat tunggakan PBB Tahun 2011. Dalam Pembuatan SPJ terdapat beberapa kegiatan yang belum diperhitungkan, dipungut dan disetor pajaknya.
2011
2012
8
No 1
4
Tabel 1.1 (lanjutan) Jenis Temuan yang ditemukan tiap tahun Bidang Temuan yang Menonjol Tahun Jenis Temuan 2 3 4 Masih terdapat kelebihan pembayaran terhadap perjalanan dinas. 2013 Dalam Pembuatan SPJ belum disertai bukti – bukti atau data - data yang mendukung seperti Kwitansi, Surat Perjalanan Dinas, Nota. Masih terdapat tunggakan PBB. Dalam Pembuatan SPJ terdapat beberapa kegiatan yang belum diperhitungkan, dipungut dan disetor pajaknya. Masih terdapat kelebihan pembayaran terhadap perjalanan dinas Pengelolaan Barang Daerah
2010
Kode lokasi belum dibuat Kartu inventaris ruangan belum dipasang Surat pernyataan dan surat penunjukan pemegang kendaraan dinas belum dibuat Kode lokasi belum dibuat Kartu inventaris ruangan belum dipasang Surat pernyataan dan surat penunjukan pemegang kendaraan dinas belum dibuat Kode lokasi belum dibuat Kartu inventaris ruangan belum dipasang Surat pernyataan dan surat penunjukan pemegang kendaraan dinas belum dibuat Pengurus Barang belum melaksanakan pencatatan / pengadministrasian terhadap barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini terjadi karena Pengurus Barang kurang memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang pembuatan Buku Inventaris Barang.
2011
2012
9
No 1
5
Tabel 1.1 (lanjutan) Jenis Temuan yang ditemukan tiap tahun Bidang Temuan yang Menonjol Tahun Jenis Temuan 2 3 4 2013 Pengurus Barang belum melaksanakan pencatatan / pengadministrasian terhadap barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini terjadi karena Pengurus Barang kurang memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang pembuatan Buku Inventaris Barang. Dalam pengelolaan barang inventaris masih dijumpai beberapa hal : a. Kode Lokasi Barang belum dibuat b. Kartu Inventaris Ruangan sudah terpasang tetapi tidak sesuai dengan kondisi barang yang ada, hal ini disebabkan karena tidak diperbaharui setiap tahunnya. Surat pernyataan dan surat penunjukan pemegang kendaraan dinas belum dibuat Kemasyarakatan 2010 (PNPM)
Terdapat beberapa kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik PNPM yang tidak sesuai dengan RAB dan gambar yang telah dibuat, serta lemahnya pembuatan RAB yang tidak memenuhi seluruh unsur kebutuhan barang dan kesesuaian harga. Sering dijumpai adanya kekurangan bukti transaksi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Dijumpai adanya beberapa dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan keuangan yang belum dilengkapi dan dibubuhi tanda tangan pengesahan dari pihak pengelola Masih dijumpai adanya tunggakan angsuran Simpan pinjam Perempuan
2011
10
No 1
Tabel 1.1 (lanjutan) Jenis Temuan yang ditemukan tiap tahun Bidang Temuan yang Menonjol Tahun Jenis Temuan 2 3 4 Masih dijumpai adanya TPK yang belum melaporkan Laporan penggunaan dana sebagai bentuk pertanggungjawaban Kondisi fisik proyek yang tidak sesuai dengan RAB Kondisi fisik proyek yang tidak sesuai gambar Terdapat kekurangan volume pada pengerjaan fisik proyek. 2012 Masih sering dijumpai adanya kekurangan Bukti – bukti Transaksi/pembayaran dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Masih dijumpai adanya beberapa dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan keuangan yang belum dilengkapi dan dibubuhi tanda tangan pengesahan dari pihak – pihak pengelola/pelaksana. Masih dijumpai adanya tunggakan SPP dan UEP yang mencapai kolektibilitas ke V. Terdapat kelemahan pengendalian pengelolaan pinjaman SPP / UEP . Pada beberapa pembangunan proyek masih dijumpai adanya kondisi fisik proyek yang tidak sesuai dengan RAB. Masih dijumpai adanya kondisi fisik proyek yang tidak sesuai gambar. Masih terdapat kekurangan volume pada pengerjaan fisik proyek. 2013 Masih sering dijumpai adanya kekurangan Bukti – bukti Transaksi/pembayaran dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
11
No 1
6
Tabel 1.1 (lanjutan) Jenis Temuan yang ditemukan tiap tahun Bidang Temuan yang Menonjol Tahun Jenis Temuan 2 3 4 Terdapat kelemahan pengendalian pengelolaan pinjaman SPP / UEP . Masih dijumpai adanya TPK yang belum melaporkan Laporan Penggunaan Dana sebagai bentuk Pertanggungjawaban. Pada beberapa pembangunan proyek masih dijumpai adanya kondisi fisik proyek yang tidak sesuai dengan RAB. Masih dijumpai adanya kondisi fisik proyek yang tidak sesuai gambar; Masih terdapat kekurangan volume pada pengerjaan fisik proyek. Fisik
2012
Terdapat Ketidakcocokan Antara Laporan Capaian Kinerja dengan Pelaksanaan Kegiatan Fisik Terdapat Kekurangan Pengerjaan Fisik baik jenis maupun volume pada pelaksanaan kegiatan fisik. Terdapat Pengerjaan Fisik yang Tidak Sesuai Dengan Gambar. Pada beberapa pembangunan proyek masih dijumpai adanya kondisi fisik proyek yang tidak sesuai dengan RAB. Terdapat Ketidakcocokan Antara Laporan Capaian Kinerja dengan Pelaksanaan Kegiatan Fisik Terdapat Kekurangan Pengerjaan Fisik baik jenis maupun volume pada pelaksanaan kegiatan fisik. Terdapat Pengerjaan Fisik yang Tidak Sesuai Dengan Gambar. Pada beberapa pembangunan proyek masih dijumpai adanya kondisi fisik proyek yang tidak sesuai dengan RAB.
2013
Sumber : dokumen evaluasi hasil tindak lanjut Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2010 – 2013.
12
pemeriksaan
Dari data tersebut, dapat kita ketahui dalam masing – masing bidang pemeriksaan masih terdapat temuan yang sama, meskipun dengan kadar temuan yang tidak terlalu berat, seperti halnya kesalahan atau kekurangan administrasi kepegawaian, atau keuangan. Namun juga terdapat temuan tentang pemborosan dan kerugian atas keuangan daerah yang terbanyak pada kegiatan perjalanan dinas. Hal ini dikarenakan model pembayaran perjalanan dinas secara lunsump. Dengan batasan pembayaran cukup tinggi, pengelola keuangan memberikan perjalanan dinas pegawai secara utuh tanpa memperhatikan azas kewajaran. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat merupakan sebuah hubungan timbal balik antara pihak pemeriksa maupun obyek pemeriksa. Dimana pemeriksa melakukan proses pembinaan untuk selanjutnya dilakukan timbal balik dari obrik dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Secara tidak langsung akan terjadi juga koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah leading sector teknis. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan dalam organisasi pemerintahan terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksana teknis, dan pengawasan. Pengawasan seyogyanya dilakukan tidak hanya melakukan pembinaan
dan
pengawasan
dari
pelaksanaan
kegiatan
dan
pertanggungjawabannya namun juga dari proses perencanaannya. Namun pada kenyataannya koordinasi dengan leading sector tersebut dapat dikatakan sangat jarang dilakukan. Sehingga timbal balik hanya terjadi antara pemeriksa dan obyek pemeriksaan semata.
13
Permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan kegiatan pengawasan internal (Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, 2012) antara lain : Keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dari obyek pemeriksaan, baik dalam proses penyelesaian administrasi kelengkapan data pendukung maupun dukungan / respon dari Pimpinan satuan unit kerja obyek pemeriksaan, Keterbatasan sarana dan prasarana pemeriksaan, baik sarana penunjang administrasi maupun sarana operasional. Dengan banyaknya jumlah obyek pemeriksaan yang harus dilaksanakan membuat kontrol akan koordinasi dengan leading sector pelaksana teknis dan juga unit kerja lain sangat minim dapat dilaksanakan. Satu – satunya cara koordinasi adalah melalui kegiatan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan yang dihadiri obyek pemeriksaan yang telah diperiksa dan belum menyerahkan hasil tindak lanjut pemeriksaan.
B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dan melihat masih adanya jarak yang besar antara Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dan obyek pemeriksaan, maka permasalahan utama penelitian adalah : Mengapa dengan koordinasi yang telah terjalin selama ini masih belum memberikan hasil yang efektif dalam penanganan temuan yang berulang pada tahun 2010 – 2013? Dari pertanyaan besar tersebut dikaitkan dengan elemen pemeriksaan internal yang dibutuhkan dapat dijelaskan melalui pertanyaan sebagai berikut :
14
-‐ Faktor – faktor apakah yang menjadi penyebab ketidakefektifan penanganan temuan berulang selama ini? -‐ Bagaimana peran APIP dan pelaksanaan SPIP dalam menunjang program pengawasan internal dan penanganan temuan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro?
C. TUJUAN PENELITIAN Berkaitan dengan pertanyaan penelitian tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk : -‐
Untuk memahami penyebab kurang efektifnya penanganan temuan berulang pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
-‐
Untuk memahami peranan APIP, Satuan Tugas SPIP dalam menunjang kegiatan Pengawasan Internal serta penanganan temuan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
D. MANFAAT PENELITIAN Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kepentingan akademis maupun dari segi praktis. Bagi kepentingan praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti kepada seluruh jajaran personil Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, terutama bagi anggota tim pemeriksa yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengawasan internal secara berkala yang merupakan program rutin di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro sebagai lembaga pengawasan internal
15
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dengan harapan akan perbaikan kinerja dan model kerja yang lebih profesional. Bagai kepentingan akademis, manfaat penelitian ini untuk memperkaya pengetahuan
tentang
pengawasan
internal
secara
berkala
dalam
pemerintahan, khusus nya dalam pemerintahan daerah. Manfaat yang kedua, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengembangan metode penelitian kualitatif.
E. KEASLIAN PENELITIAN Sebuah penelitian ilmiah terdapat tiga hal utama yang secara struktural merupakan satu kesatuan, tiga hal tersebut adalah lokasi penelitian, fokus penelitian, dan metode penelitian. Mengacu pada tiga hal tersebut, keaslian penelitian ini didasarkan pada struktur sebagai berikut : Lokasi
:
Auditor pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro beserta obyek pemeriksaan
dalam
lingkup
Pemerintah
Kabupaten
Bojonegoro Fokus
:
Diarahkan untuk mengetahui penyebab ketidakefektifan koordinasi dalam penanganan temuan berulang pemeriksaan Inspektorat tahun 2010 – 2013 serta peranan APIP dan Program SPIP dalam menyokong koordinasi yang ada.
Metode
:
Penelitian dengan cara wawancara mendalam semi terstruktur dan kuisioner.
16
Mengingat penelitian sejenis yang dilakukan di lingkup Kabupaten Bojonegoro belum pernah dilakukan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang positif mengenai penanganan temuan berulang inspektorat.
17
