LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 2016
BAB I PENDAHULUAN Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didasarkan pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Adapun tujuan penyelenggaraan SPIP adalah untuk : 1. 2. 3. 4.
Kegiatan yang efektif dan efisien; Keandalan laporan keuangan; Pengamanan aset; serta Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi (Perda dan Perbup terkait kewenangan SKPD) Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo No. 76 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Terendah pada Kantor Lingkungan Hidup Bab III bagian kesatu,mempunyai tugas : a. Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas b. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian; c. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemulihan; dan d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Sedangkan fungsi dari Kantor Lingkungan Hidup : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang lingkungan hidup.
1.2 Struktur Organisasi Struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012, terdiri atas: Unsur Pimpinan
: Kepala Kantor
Unsur Pembantu Pimpinan
: Sub Bagian Tata Usaha 2
Unsur Pelaksana
:
1.Seksi Pengembangan Kapasitas 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; 3. Seksi Pemantauan dan Pemulihan;
Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo apabila dituangkan dalam bagan akan nampak seperti gambar berikut: Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kepala
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Pengembangan Kapasitas
Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
3
Seksi Pemantauan dan Pemulihan
1.3 . Sumber Daya Manusia Dalam pelaksanaan dan untuk mencapai visi dan misi Kantor Lingkungan Hidup didukung pegawai selaku pengelola SKPD berdasarkan kualifikasi pendidikan sebagai berikut : No
Pendidikan
Jumlah
1
S2
1 orang
2
S1
8 orang
3
D3
2 orang
4
D2
0 orang
5
SLTA
5 orang
6
SLTP
0 orang
Jumlah
2
16 orang
Data Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang
No
Pangkat
Golongan Ruang
Jumlah
1
Pembina Tingkat I
IVb
1 orang
2
Pembina
IVa
0 orang
2
Penata Tk. I
IIId
5 orang
3
Penata
IIIc
2 orang
4
Penata Muda Tk I
IIIb
6 orang
5
Penata Muda
IIIa
1 orang
6
Pengatur Tk I
IId
0 orang
7
Pengatur
IIc
0 orang 4
No
Golongan
Pangkat
Jumlah
Ruang
8
Pengatur Muda Tk I
IIb
0 orang
9
Pengatur Muda
IIa
1 orang
10
Juru
Id
0 orang
Jumlah
16 0rang
1.4. Sarana dan Prasarana Berdasarkan SIM Asset tahun 2015, dapat diperoleh data sebagai berikut. Jumlah barang 1.293 buah. Nilai barang Rp.3.509.392.153,- dengan kondisi baik. Tidak ada barang yang tidak digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kantor. 1.5 Isu-isu Strategis
Beberapa isu strategis yang mendasari program dan kegiatan Kantor Lingkungan Hidup yaitu : 1. Pemanfaatan
sumber daya alam
yang tidak menerapkan prinsip
pembangunan berkelanjutan 2. Pencemaran lingkungan baik di tanah, air dan udara. 3. pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan 4. Ketersediaan RTH publik di wilayah perkotaan
Visi dan Misi Organisasi Visi “ Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup“ Misi “ Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan” 5
Tujuan dan Sasaran Tujuan: Terlindunginya sumber daya alam dan terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan Sasaran : Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam Strategi Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : Strategi
Kebijakan
Perlindungan sumber daya alam dan
Meningkatkan perlindungan dan
peningkatan keanekaragaman hayati
konservasi sumberdaya alam
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan sumber daya alam
Meningkatkan tata kelola sumber daya alam Peningkatan pengetahuan dan akses
Meningkatkan informasi SDA dan LH
informasi pengelolaan sumber daya alam
Pengembangan data base informasi SDA
dan lingkungan hidup
dan LH Meningkatkan tata kelola informasi SDA dan LH
Peningkatan sarana dan prasarana
Mengembangkan kapasitas laboratorium
pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan daerah
lingkungan hidup
Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan hidup
Peningkatan Pengendalian pencemaran
Meningkatkan pemantauan kualitas
dan perusakan lingkungan hidup
lingkungan Peningkatan pengawasan pentaatan perundangan bidang lingkungan hidup Mengoptimalkan pelayanan penanganan kasus lingkungan hidup ● Peningkatan kapasitas masyarakat dalam Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
6
BAB II PELAKSANAAN SPIP Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Satgas SKPD wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPIP kepada Ketua Satgas SPIP Pemda, dengan tembusan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun 2015 dengan pokok-pokok sebagai berikut : 2.1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam Lingkungan Pengendalian terdapat 6 (enam) Sub Unsur yang terdiri dari Sub Unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika, Sub Unsur Komitmen terhadap kompetensi, Sub Unsur Kepemimpinan yang kondusif, Sub Unsur Pembentukan Struktur Organisasi sesuai kebutuhan, Sub Unsur Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, Sub Unsur Kebijakan dan Praktik pembinaan SDM, Sub Unsur Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Secara umum Penerapan SPIP Unsur Lingkungan Pengendalian dan sub-sub unsurnya serta bukti pendukungnya pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut : No. 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
Sub Unsur/Kriteria
Bukti Pendukung/Rujukan Penegakan Integritas dan Nilai Surat Teguran / Sanksi Kode Etik bagi PNS Komitmen Terhadap Kompetensi Pengiriman Diklat Kepemimpinan yang Kondusif Renja SKPD Pembentukan Struktur Perda No. 16 Th 2012 Organisasi sesuai Kebutuhan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pendelegasian Wewenang dan Disposisi Surat Tanggungjawab yang tepat Kebijakan dan Praktik Workshop, Bimtek Pembinaan SDM Hubungan Kerja yang baik Rapat koordinasi dengan Instansi Pemerintah Terkait
7
Catatan
2.2. Penilaian Risiko Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan SPIP. Dengan adanya penilaian risiko ini, SKPD dapat mengidentifikasi kendala/hambatan baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan SKPD, melakukan analisis serta menentukan langkah-langkah antisipasinya. Dalam Unsur Penilaian Risiko ini terdapat 2 (dua) sub unsur yaitu Sub Unsur Identifikasi Risiko dan Sub unsur Analisis Risiko. No.
Sub Unsur/Kriteria
1.
Penetapan Tujuan Instansi
2.
Penetapan Tujuan pada Tingkat Kegiatan Identifikasi Risiko Analisis Risiko Mengelola Risiko selama Perubahan
3. 4. 5.
Bukti Pendukung/Rujukan Renstra dan Renja SKPD Renja, RKA dan DPA
Catatan
Sudah dilakukan Sudah dilakukan Belum dilakukan
2.3. Kegiatan Pengendalian Kegiatan Pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Secara umum Penerapan SPIP Unsur Pengendalian dan sub-sub unsurnya serta bukti pendukungnya pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : No. 1. 2. 3.
Sub Unsur/Kriteria
Bukti Pendukung/Rujukan LKjIP Diklat,Anjab SKPD, SOP
Reviu atas kinerja instansi Pembinaan SDM Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Catatan
2.4. Informasi dan Komunikasi Penerapan unsur Informasi dan Komunikasi dalam Instansi Pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Informasi-informasi yang diterima harus mampu disaring oleh Instansi Pemerintah untuk menjaring informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Informasi tersebut kemudian perlu dikomunikasikan untuk mendapat umpan balik. Untuk itu dibutuhkan komunikasi yang efektif (segala arah/atas ke bawah maupun bawah ke atas dan sebagainya). Dengan komunikasi yang efektif memungkinkan seluruh pimpinan dan pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan 8
baik serta aspek pengendalian penting yang terkait dapat berjalan dengan secara memadai. Pelaksanaan Unsur Informasi dan Komunikasi pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut: No. Sub Unsur A. Informasi B.
Komunikasi
Bukti Pendukung Notulen Rapat, Laporan, Agenda Surat Masuk, Website Papan informasi, Surat Edaran, Pengumuman
Keterangan
2.5. Pemantauan Pemantauan sistem pengendalian intern adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu. Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pemantauan yang efektif dapat menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif dan efisien, keandalan laporan, pengamanan asset serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pemantauan dibutuhkan aturan/kebijakan/prosedur yang memadai hal ini untuk menjamin kegiatan pemantauan dilaksanakan secara berkelanjutan, jelas, terarah dan taat hukum. Secara umum pelaksana Kegiatan Pemantauan di lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : No. Uraian 1. Pemantuan Berkelanjutan
Bukti Pendukung Tidak ada
2. 3.
Tidak ada Standard Operation Procedure (SOP)
Evaluasi Terpisah Penyelesaian Audit
9
Keterangan Laporan tidak dibuat
BAB IV KESIMPULAN Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo secara umum mengacu pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Daerah. Sesuai dengan hasil penerapan terhadap Unsur-Unsur SPIP pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2015, dapat disimpulkan sebagai berikut : No Unsur Permasalahan Solusi 1. Lingkungan 1. Dilaksanakan apabila ada 1. pendokumentasian Pengendalian sesuatu yang akan kegiatan dan penyimpanan dilakukan arsip/dokumen secara 2. Sekedar memenuhi sistematis/ tertata permohonan dari 2. mengedepankan komitmen penyelenggara untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon 2. Penilaian 1. Pelaksanaan pekerjaan 1. selalu mereviu dan mengRisiko sudah sesuai dengan update sistem pengendalian memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi tetapi pada umumnya belum dituangkan dalam sistim pengendalian. 2. Setiap pemangku 2. setiap pekerjaan disertai kegiatan jarang dengan perkiraan resiko memperkiraan resiko yang akan terjadi apabila pekerjaan tersebut belum atau tidak dikerjakan. 3. Pimpinan melalui pertemuan atau pembinaanya melakukan pemantuan dilihat dari keberhasilan atau penyerapan anggaran yang telah dipergunakan oleh pengampu
10
No
Unsur
3.
Kegiatan Pengendalian
4.
Informasi dan Komunikasi
5.
Pemantauan
Permasalahan
Solusi
1. Kurangnya komitmen tim satgas SPIP SKPD dalam mewujudkan penerapan SPIP di semua lini 1. Kurangnya pemahaman terhadap penerapan SPIP & manfaatnya 1. Penyampaian informasi yang kurang tepat dapat menimbulkan persepsi / tanggapan yang berbeda. 2. Informasi yang kurang tepat sasaran atau waktu mempengaruhi tujuan dari informasi.
1. meminta pendampingan dari APIP secara intensif 2. mengirimkan anggota tim satgas untuk mengikuti pelatihan SPIP, kemudian mensosialisasikannya kepada semua personel SKPD 1. pengecekan silang kepada sumber informasi
2. analisis sederhana untuk menentukan calon penerima informasi yang tepat atau penerima informasi yang potensial 1. Belum dipahaminya SOP 1. sosialisasi SOP kepada para personel KLH, terutama untuk personel yang baru bergabung dengan KLH, juga sosialisasi SOP-SOP yang baru. 2. Kurangnya penerapan / 2. Evaluasi SOP pelaksanaan SOP karena pemantauan yang belum berjalan efektif
Walaupun masih terdapat berbagai permasalahan sebagaimana diuraikan dalam tabel tersebut, secara umum SPIP telah diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing Sub Bagian/Seksi-seksi, dan secara bertahap, kegiatan SPIP diinternalisasikan kepada semua pegawai yang ada di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut guna perbaikan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Wates, 15 Januari 2016 Ketua Satuan Tugas SPIP Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Herri Setyowati, BA. NIP. 19631211 199103 2 002 11
