LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Kulon Progo Maksud disusunnya Laporan Keuangan KLH Kulon Progo sebagai berikut : 1. menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh KLH Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015. 2. memperbandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan KLH Kulon Progo adalah: 1.

Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan : a. Menyediakan

informasi

mengenai

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBD bagi KLH Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015. b. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi KLH Kulon Progo berkaitan dengan sumber penerimaan pada Tahun Anggaran 2015. 2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut Laporan Keuangan KLH Kulon Progo menyediakan Informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, kewajiban, ekuitas dana. B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan KLH Kulon Progo Pelaporan Keuangan KLH Kulon Progo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur Keuangan Daerah antara lain : a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1


d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 dan diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 e. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah f.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

g. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah. h. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor

62 Tahun 2014 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 . C. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Penulisan Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo disajikan sebagai berikut : KATA PENGANTAR PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DAFTAR ISI A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN B. LAPORAN OPERASIONAL C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS D. NERACA E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

EKONOMI

MAKRO,

KEBIJAKAN

KEUANGAN

DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII

PENUTUP

F. LAMPIRAN 2


BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD A. Ekonomi Makro Laporan Keuangan

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ini disusun

dengan memperhatikan pada kondisi makro dalam Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : Inflasi Tahun 2015 dari Januari 2015 hingga akhir semester II (31 Desember 2015) berturut- turut sebagai berikut : No

Triwulan I-II

Tingkat (%)

Keterangan

1

Triwulan I

6.50

-

2

Triwulan II

6.90

-

3

Triwulan III

6,83

-

4

Triwulan IV

3,35

Sumber : www.bi.go.id

Tingkat Bunga (BI Rate) dari Januari s/d 31 Desember 2015 sebagai berikut : No

Triwulan I-II

Tingkat (%)

Keterangan

1

Triwulan I

7.50

-

2

Triwulan II

7.50

-

3

Triwulan III

7.50

-

4

Triwulan IV

7.50

Sumber : www.bi.go.id

B. Kebijakan Keuangan Dalam

rangka

meningkatkan

pendapatan

daerah, Kantor

Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan upaya-upaya : -

Berupaya menerapkan dan melaksanakan ‘excellent service’ dalam pelayanan permohonan ijin gangguan (HO) 3


-

Melaksanakan eco-efisiensi dengan menghemat sumber daya - sumber daya (listrik,air, telepon), dan kertas sesuai kebutuhan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD, efisiensi

pelaksanaan

kegiatan

dan

belanja diupayakan melalui : -

Perencanaan sesuai kebutuhan dan prioritas.

-

Pelaksanaan Kegiatan dan Belanja mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

-

Belanja diupayakan benar-benar mengenai sasaran untuk pencapaian Visi dan Misi Kantor Lingkungan Hidup.

-

Belanja selalu mengacu pada Standarisasi Harga Barang dan Jasa.terbaru yang sudah disahkan Bupati Kulon Progo

-

Pemanfaatan sumber daya (personil dan peralatan) yang ada seefektif mungkin. Anggaran belanja langsung yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan

Kantor Lingkungan Hidup pada tahun 2015, meliputi kegiatan di Subbag Tata Usaha/Eks BAU dan kegiatan di seksi-seksi / urusan wajib adalah sebagai berikut : - Jumlah anggaran kegiatan KLH TA 2015

:

Rp. 3,324,822,862.20

- Jumlah realisasi anggaran KLH TA. 2015

:

Rp. 3,274,118,973.00

- Sisa anggaran

:

Rp.

- Persentase pencapaian target anggaran

:

50,703,889.20 98,47 %

4


C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Pencapaian indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja APBD Kantor Lingkungan hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : No.

Uraian Program / Kegiatan Tolok ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian s/d 31 Desember 2015 (%)

A.

Program Pelayanan Administrsi Perkantoran

1.

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

Bulan

12

6

99.94

2.

Penyediaan jasa keuangan

Bulan

12

6

100.00

3.

Penyediaan Rapat – Konsultasi dan Koordinasi

Bulan

12

6

100.00

B.

Proram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4.

Pengadaan Sarana dan Prasarana unit Perkantoran

5

5

95.75

5.

Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

12

12

98.18

C.

Program Pengendalian Kinerja

6.

Penyusunan Perencanaan Kinerja buku SKPD

1

1

100.00

7.

Penyusunan Laporan Keuangan

4

4

97.62

8.

Pengendalian, Evaluasi Pelaporan Kinerja

19

19

93.53

D.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

9.

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

orang

1

0

0.00

10.

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

potong

16

16

98.28

Realisasi

Capaian s/d 31 Desember

No.

rapat

dan bulan

Perencanaan, dan Evaluasi

dokumen

dan dokumen

Uraian Program / Kegiatan Tolok ukur

Satuan

Target

5


2015 (%)

E.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

11.

Pemantauan Kualitas Lingkungan . Pengkajian Dampak Lingkungan.

titik

27

27

98.65

dokumen

250

306

99.42

13.

Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

orang

150

150

99.34

14.

Pembangunan Biodigester Biogas Limbah

unit

9

9

98.70

15.

Penanganan Kasus Lingkungan Hidup

kasus

7

9

85.69

16.

Pengawasan Kebijakan Pengelolaan LH

laporan

1

1

99.14

12.

E

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

17.

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan SumberSumber Air

Unit sumur resapan

88

88

99.78

18.

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

Unit taman

13

13

98.41

19.

Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi

Buku

1

1

99.29

20.

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

Buku

1

1

95.95

21

Pemberdayaan masyarakat dalam Even Perlindungan dan Konservasi lingkung Sumber Daya Alam an hidup

8

8

98.70

Dilihat pencapaian indikator kinerja kegiatan dari 21 kegiatan hingga akhir semester II (31 Desember 2015), sebanyak 10 kegiatan merupakan kegiatan Eks BAU yang capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 85 % dan 1 kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas SDM PNS yang realisasinya di bawah 50 % sedangkan 11 kegiatan teknis memiliki realisasi fisik maupun keuangan yang tinggi.

6


BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan KLH KULON PROGO. Kinerja keuangan untuk Tahun Anggaran 2015 untuk masing-masing kegiatan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : No.

Uraian Program / Kegiatan

A.

Program Pelayanan Administrsi Perkantoran

1.

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

2.

Penyediaan jasa keuangan

3.

Penyediaan Rapat – Konsultasi dan Koordinasi

B.

Proram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4.

Pengadaan Sarana dan Prasaran Perkantoran

5.

Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

C.

Program Pengendalian Kinerja

6.

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

7.

Penyusunan Laporan Keuangan

8.

Pengendalian, Evaluasi Pelaporan Kinerja

D.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

9. 10.

Pendidikan Formal

dan

rapat

dan

Perencanaan, dan Evaluasi

Pelatihan

dan

Non

Pengadaan Pakaian Dinas Harian

Target

Penyerapan (%)

Realiasi

55.129.000,00

55.119.825 ,00

11.029.000,00

11.022.825,00

99.94

17.700.000,00

17.700.000,00

100.00

26.400.000,00

26.397.000,00

100.00

135.089.000,00 35.310.000,00

131.777.590,00

99.98

97.55

33.811.400,00

95.76

. 99.779.000,00

3.882.000,00

97.966.190,00

3.723.225,00

98.18

95.01

852.000,00

850.425,00

99.82

950.000,00

927.350,00

97.62

2.080.000,00

1.945.450,00

93.53

7.849.000,00

2.800.000,00

5.000.000,00

0,00

0.00

2.849.000,00

2.800.000,00

98.28

35.67

7


No.

Uraian Program / Kegiatan

Target

Realiasi

Penyerapan (%)

E.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

11.

Pemantauan Kualitas Lingkungan .

126.530.000,00

124.817.502,00

98.65

12,

Pengkajian Dampak Lingkungan.

65.000.000,00

64.621.600,00

99,42

13.

Pengembangan Kapasitas 386.899.500,00 Pengelolaan Lingkungan Hidup

384.343.200,00

99,34

14.

Pembangunan Biodigester Biogas Limbah

178.202.500,00

175.873.000,00

98.69

15.

Penanganan Hidup

36.000.000,00

30.848.875,00

85,69

16.

Pengawasan Kebijakan Pengelolaan LH

40.000.000,00

39.567.325,00

98,92

F.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kasus

Lingkungan

17.

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan SumberSumber Air

18.

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

19.

Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi

20. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah 21

Pemberdayaan masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

832.632.000,00

1.370.538.600,00

820.071.502,00

1.352.179.943,00

98,49

98.66

211.860.000,00

211.399.700,00

99.78

887.120.200,00

873.052.193,00

98.41

19.397.400,00

19.259.500,00 19.259.500,00

99.29

14.830.000,00

40.155.450, 00 14.229.300,00

95.95

237.331.000,00

234.239.250,00

98.70

8


B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : a. Untuk belanja LS yang melibatkan pihak ketiga dalam pengadaan fisik, kadangkadang pihak ketiga belum bisa mematuhi jadwal pencairan seperti yang direncanakan dalam anggaran kas APBD. b. Beralihnya / transisi dari penerapan Sistem Keuangan Berbasis Akrual pada Tahun Anggaran 2015 ini dari Sistem Keuangan Berbasis Kas pada tahun sebelumnya merupakan hal baru yang sebagian baru dipahami oleh para pelaksana keuangan. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya pelaksana keuangan akan menjadi lebih familiar dengan sistem keuangan berbasis akrual dan diharapkan akan menjadi sistem aplikasi yang lebih mudah dipahami. Secara umum capaian target kinerja keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 2015 (31 Desember 2015) mencapai rata-rata 98 %. Hal tersebut mempunyai makna bahwa dari aspek keuangan, anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dapat direalisasikan dengan cukup baik.

9


BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI A. Entitas Akuntansi Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya

kepada Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK-SKPD untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Produk dari entitas akuntansi adalah laporan keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. ditunjuk sebagai entitas akuntansi yang bertugas menyusun Laporan Keuangan Tahun 2015 sebagai wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Basis akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2015 adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di

10


Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan entitas akuntansi harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang sehingga dapat dilakukan pengukuran dan analisis akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan SKPD Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pos-pos dalam Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing (jika ada) akan dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal neraca. Pengukuran pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut : 1. Pos – pos LRA

a. Pendapatan LRA : 

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah dengan interpretasi sebagai berikut : a) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD. b) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

11


c)

Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.

d)

Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung yang berasal dari dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.

e)

Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan yang tidak masuk pada interpretasi di atas diungkapkan dalam CALK.



Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

b. Belanja : 

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



Belanja diakui pada saat : 1. terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. 2. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan pada saat diterbitkannya SP2D. 3. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh SKPD/Unit Kerja yang berbentuk BLUD, dimana pendapatan yang digunakan langsung untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD

terlebih

dahulu,

dengan

syarat

entitas

penerima

wajib

melaporkannya kepada BUD. 4. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah

langsung dalam/luar

negeri, dengan syarat

entitas

wajib

melaporkannya kepada BUD. 

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut : a)

Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.

12


b)

Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika perolehan barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga maka penganggarannya melalui belanja barang dan jasa.

c)

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.



Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset tetap yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.



Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal SKPD, meliputi

biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor pejabat

dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang, atk, penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan. 

Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP tidak menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal.



Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut : 1)

2)

Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara : a)

Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

b)

Bertambah umur ekonomis, dan/atau

c)

Bertambah volume, dan/atau

d)

Bertambah kapasitas produksi.

Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.



Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan.



Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan.



Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.



Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan. Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat

13


bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan atau hal yang sangat mendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Pos – pos Neraca a. Kas dan Setara Kas 

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.



Kas Pemerintah Daerah mencakup : (1) Uang daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah, yang meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari : (a) Kas di Kas Daerah; (b) Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). RKUD ditujukan untuk menampung

seluruh

penerimaan

daerah

dan

membayar

seluruh

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. (c) Kas di Bendahara Penerimaan; Saldo kas di bendahara penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan dan saldo kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari penyetoran penerimaan pendapatan ke RKUD. (d) Kas di Bendahara Pengeluaran; Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari kas tunai dan kas di rekening pengeluaran. (2) Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah (a) Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan merupakan bagian dari BUD. (b) Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan merupakan bagian dari BUD (c) Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan

14


(d) Saldo kas lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintah dipergunakan untuk menampung sisa kas atas penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. (e) Kas di BLUD

2) Pengakuan Kas dan Setara Kas a) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas. b) Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah Daerah, diakui pada saat diterima dan/atau dikeluarkan oleh bendahara/rekening kas umum daerah b. Piutang 

Pengukuran Piutang a)

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

b)

Untuk piutang pajak dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang pembayarannya belum diterima, untuk piutang retribusi dicatat berdasarkan tagihan retribusi yang tercantum dalam Surat ketetapan Retribusi Daerah yang sampai tanggal laporan keuangan belum dilunasi oleh wajib retribusi, untuk bagian lancar pinjaman kepada BUMD/bagian lancar tagihan penjualan angsuran/bagian lancar TP/TGR dicatat berdasarkan reklasifikasi nilai bagian lancar nominal jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan, dan untuk piutang lainnya dicatat berdasarkan nilai nominal surat tagihan/dokumen yang diperlakukan sama yang belum dilunasi oleh pihak ketiga (informasi atas piutang lainnya diperoleh dari satuan kerja yang berhubungan).

c)

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

d)

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan

15




Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah



Untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria : (1) Diterbitkan surat ketetapan; atau (2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau (3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.



Penyisihan Piutang Tidak Tertagih a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. b) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. c) Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding. d) Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. e) Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut :

No

% Penyisihan berdasarkan umur piutang 1 s/d 2 thn

1.

20 %

>2 thn s/d 3 thn 40 %

> 3 thn s/d 4 thn

>5 thn

60 %

>4 thn s/d 5 thn 80 %

2.

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

3.

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

100 %

c. Persediaan  Pengukuran persediaan a) Persediaan disajikan sebesar : (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

16


Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Biaya perolehan persediaan dianggarkan dalam rekening/akun belanja barang dan jasa. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.  Pengakuan persediaan a) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah b) Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan sebagai dasar penilaian persediaan  Beban Persediaan (1) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. (2) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional (pada akun beban barang). (3) Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan, dikurangi dengan saldo akhir persediaan, dikalikan harga pembelian terakhir. (4) Penyesuaian beban persediaan dilakukan pada setiap akhir semester.

17


d. Aset Tetap  Pengukuran Aset Tetap a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain : (1) Biaya persiapan tempat; (2) Biaya import; (3) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat; (4) Biaya pemasangan; (5) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; (6) Biaya konstruksi; (7) Biaya administrasi; (8) Biaya kepanitiaan. c) Setiap SKPD/unit kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa yang berakibat : (1) Memperoleh aset tetap hingga siap pakai; (2) Meningkatkan kapasitas/efisiensi barang milik daerah; dan/atau (3) Memperpanjang umur teknis barang milik daerah. d) Adapun pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas : (1)

Perolehan awal aset tetap melalui pengeluaran belanja modal yang nilainya sama/lebih dari batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah daerah serta tidak untuk dijual, meliputi : (a) Pengadaan tanah; (b) Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin;

18


(c) Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan; (d) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau (e) Pembelian/pembangunan aset tetap lainnya. (2) Pengeluaran setelah perolehan awal jika mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki dan bernilai sama/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap, dikapitalisasi sebagai aset tetap. e) Adapun pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri atas : (1)

Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin (rehabilitasi) yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja, contohnya biaya pengecatan bangunan/kendaraan/meubelair, penggantian suku cadang kendaraan (ban, accu, busi), servis peralatan dan mesin rutin, penambahan assesoris kendaraan (kecuali AC, power steering, audio dan audio visual), servis peralatan/perlengkapan kantor (komputer, mesin tik, AC, TV, LCD, sound system, dll).

(2) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan, meliputi: (a) Pengeluaran untuk membiayai proses produksi. (b) Pembelian/pengadaan barang pakai habis seperti ATK. (c) Pengeluaran langganan daya dan jasa. (d) Lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan nilai tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap. f)

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan

perbandingan

nilai

wajar

masing-masing

aset

yang

bersangkutan. Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan nilai barang.  Pengakuan aset Tetap a) Semua biaya perolehan aset tetap dianggarkan dalam rekening/akun belanja modal. b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria : (1) Berwujud;

19


(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; (6) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi; (7) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk :  pengadaan/pembelian tanah;  pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau  pengadaan/pembelian/pembuatan

aset

tetap

lainnya

berupa

koleksi

perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan. c)

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut. Kapitalisasi memperhatikan batasan nilai minimum kapitalisasi aset.

d)

Barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca, barang milik daerah yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap yang diperoleh dari belanja modal dengan nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi aset dicatat secara ekstrakomptabel dan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

d1) Apabila terjadi penambahan nilai aset karena pemeliharaan (di atas batas kapitalisasi) yang mengakibatkan nilai aset tetap ekstrakomptabel menjadi diatas batas nilai kapitalisasi maka pencatatannya direklas ke aset tetap intrakomptabel dan penilaian penyusutan atas aset ekstra komptabel yang beralih menjadi intrakomptabel dihitung dari nilai buku. e) Penghapusan barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan ekstrakomptabel dapat dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa pengguna dalam hal aset tetap tersebut dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/ atau kuasa pengguna.  Perolehan aset tetap secara gabungan. Jika aset tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan

20


tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan nilai barang  Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap. a) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. b) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. c) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. d) Aset tetap yang masih dalam proses penghapusan, sepanjang SK Bupati tentang penghapusan belum terbit, pencatatannya direklas ke aset lainnya.  Penyusutan. a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. b. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. c. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. d. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat sesuai tabel dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 e. Penambahan masa manfaat akibat pemeliharaan, yang menyebabkan jumlah masa manfaat baru melebihi masa manfaat awal, dianggap sama dengan masa manfaat awal. f. Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut : Nilai yang dapat disusutkan Penyusutan per periode = Masa manfaat Keterangan :

21


(1)

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;

(2) Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014, tanpa memperhitungkan adanya penambahan masa manfaat pada tahun – tahun sebelumnya. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan; (3) Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; g. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan dapat ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. h. Untuk Aset Tetap yang dicatat secara intra komptabel dilakukan penyusutan dan tetap dicatat dalam catatan intra komptabel walaupun nilai akhir aset dibawah nilai kapitalisasi dan/atau bernilai nol. i. Untuk Aset Tetap yang dicatat secara ekstra komptabel dilakukan penyusutan, dan apabila ada biaya pemeliharaan yang melebihi nilai kapitalisasi dan memenuhi kriteria aset intra komptabel akan masuk ke aset intra komtabel. j. Untuk pelaksanaan penyusutan dapat dikelompokkan sebagai berikut : (1) Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk tahun dimulainya penerapan penyusutan saja. (2) Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya. (3) Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal. Untuk aset yang diperoleh lebih dari 1 (satu) tahun sebelum saat penyusunan neraca awal maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal, selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

22


k. Nilai aset yang diperoleh pada semester I (satu) disusutkan satu tahun dan nilai aset yang diperoleh pada semester II (dua) disusutkan setengah tahun. e. Aset Lainnya  Pengukuran : (a) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. (b) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah. (c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga. (1) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. (2) Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa : (a) Sewa. − Pengakuan : Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan – sewa. − Pengukuran : Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa. (b) Kerjasama pemanfaatan. − Pengakuan : Kemitraan dengan pihak ketiga berupa kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan – kerjasama pemanfaatan.

− Pengukuran : Kerjasama pemanfaatan dinilai dari nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau yang paling berdaya uji. (c) Bangun, Kelola/Guna, Serah.

23


− Pengakuan : Bangun, Kelola/Guna, Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari aset tetap. − Pengukuran : Dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. (d) Bangun, Serah, Kelola/Guna. − Pengakuan : Bangun, Serah, Kelola/Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. − Pengukuran : Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama. f. Aset tidak berwujud  Pengukuran : a)

Aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan, namun jika tidak dapat ditelusuri maka dapat dicatat sebesar nilai wajar.

b)

Pengeluaran atas aset tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak dapat dianggap sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud tersebut dikemudian hari.

c)

Penghitungan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software selama 5 tahun.

d)

Penghitungan amortisasi menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

 Pengakuan : Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika : −

Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas ; dan

− g.

Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Lain-Lain  Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat

24


dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah. 

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap dicatat sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.

 Pengakuan : Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.  Penerapan penyusutan awal pada aset lain-lain adalah : − Aset lain – lain per 31 Desember 2014 merupakan hasil reklas aset tetap yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat dan sebab lain, tidak dihitung penyusutannya. − Reklas ke aset lainnya karena usulan penghapusan pada semester I 2015 dicatat sebesar nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya sampai dengan 31 Desember 2014. Sedangkan yang berasal dari usulan penghapusan pada semester II 2015 dicatat sebesar nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya sampai dengan semester I 2015. h. Kewajiban  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.  Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.  Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.  Pengakuan Utang (Account Payable) pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

25


 Utang jangka pendek lainnya : a) Utang jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek. b) Termasuk Utang Jangka Pendek Lainnya adalah pendapatan diterima dimuka, utang biaya, utang belanja dan kewajiban kepada pihak lain. c) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah. d) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca. e) Utang biaya adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya dikemudian hari. Utang biaya ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang, seperti penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya. f) Utang biaya diakui pada saat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah terkait penerimaan, barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. g) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca. 85 h) Utang belanja adalah utang pemerintah yang timbul karena kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir periode pelaporan belum terpenuhi. i)

Kewajiban kepada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak pada akhir tahun misalnya : SPM LS di Bendara Pengeluaran yang belum seluruhnya dibayarkan kepada yang berhak.

j)

Kewajiban kepada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak.

k) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum diserahkan kepada yang berhak.

26


i. Ekuitas Dana  Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.  Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap dan lainlain. 3. Penyajian kembali Neraca.  Penyajian kembali adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.

 Penyajian kembali dilakukan antara lain untuk akun-akun sebagai berikut : 1) Piutang; 2) Beban dibayar dimuka; 3) Persediaan; 4) Investasi jangka panjang; 5) Aset tetap; 6) Aset tidak berwujud; 7) Utang bunga; 8) Pendapatan diterima dimuka; 9) Ekuitas.

 Tahapan penyajian kembali : 1) Menyiapkan data-data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait. 2) Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan akuntansi yang berlaku yaitu basis akrual. 4. Laporan Operasional.

27


a.

Pendapatan – LO.



Pendapatan-LO diakui pada saat : (1) Timbulnya hak atas pendapatan; (2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.



Pengakuan Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah : (1) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan Kepala Daerah (Official Assesment) diakui pada saat terbitnya surat ketetapan pajak daerah. (Pajak Reklame, Air Tanah, PBB). (2) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assesment) diakui pada saat kas diterima. (3) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Apabila pendapatan retribusi daerah dipungut selain menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah maka pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima. (4) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Lain lain PAD yang Sah diakui pada saat direalisasikannya pendapatan tersebut. (5) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk bagian laba atas penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah diakui pada saat Laporan Keuangan atau Laporan Kinerja Tahunan telah diaudit KAP, untuk pendapatan dari pengelolaan BUKP diakui pada saat diterbitkannya Keputusan Gubernur DIY tentang Pembagian Laba Bersih BUKP. (6) Pendapatan - LO berasal dari hibah berbentuk barang dan barang rampasan diakui pada saat barang tersebut diterima, dan diukur dengan nilai wajar barang tersebut. (7) Pendapatan - LO berbentuk jasa diterima diakui pada saat jasa diterima atau dinikmati pemerintah, diukur dengan nilai wajar jasa tersebut.



Pengukuran Pendapatan – LO.

28


a) Akuntansi pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. c) Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD. b.

Beban.  Pengakuan Beban. a) Beban diakui pada saat : (1) timbulnya kewajiban; Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. (2) terjadinya konsumsi aset; Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. (3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. b) Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. c) Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan dan Amortisasi diakui dan disajikan pada saat periode pelaporan.

29


 Pengakuan Beban Pada SKPD : (1) Beban Pegawai Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah ditugaskan. Beban pegawai (gaji dan tunjangan) diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Beban pegawai (selain gaji dan tunjangan) diakui pada saat terjadinya konsumsi aset (pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti pembayaran pengeluaran telah disahkan pengguna anggaran (bend 26 telah ditandatangani pengguna anggaran ). (2) Beban Barang Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban barang melalui mekanisme UP/GU diakui pada saat terjadinya konsumsi aset (pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti pembayaran pengeluaran telah disahkan pengguna anggaran (bend 26 telah ditandatangani pengguna anggaran ). Beban barang melalui mekanisme LS diakui pada saat terjadinya kewajiban pemerintah daerah, yaitu ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima.  Pengukuran Beban a) Beban diukur berdasarkan besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. b) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. c) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

30


d) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.  Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional 1) Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. 2) Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. 3) Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.  Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 1) Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. 2) Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. 3) Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.  Pos Luar Biasa 1) Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan. 2) Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. 3) Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  Surplus/Defisit-LO 1) Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. 2) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

31


D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Kulon Progo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, dan penyusunan laporan keuangan ini telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah tersebut. Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang dimulai pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengawalinya dengan menetapkan kebijakan akuntansi keuangan daerah yang berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan adanya dinamika perkembangan dlam pelaksanaan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual sebagaimna diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah telah disesuaikan denga terbitnya Peratuan Bupati Kulon Progo Nommor 69 Tahun 2015. Untuk selanjutnya, juga telah diselenggarakan sosialisasi tentang penerapan akuntansi berbasis akrual kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah, diklat tentang penerapan akuntansi berbasis akrual, serta pelatihan penggunaan SIMDA Keuangan berbasis akrual bagi seluruh pelaksana SIMDA di SKPD. Dengan berubahnya kebijakan akuntansi ke basis akrual, atas Neraca per 31 Desember 2014 telah dilakukan restatement atau penyajian kembali.

32


3BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN I. PENDAPATAN Kantor Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2015 mentargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi izin gangguan (HO) sebesar Rp.244.870.384 dengan realisasi capaian retribusi pada akhir

Semester II TA 2015 (31 Desember 2015)

adalah Rp. 209.225.850 atau kurang Rp.Rp.35.644.534 dari target yang ditetapkan. Prosentase realisasi retribusi semester II (85,44 %) ini tidak mencapai

target

pendapatan retribusi dalam satu tahun. Hal ini dimungkinkan karena belum tepatnya prediksi pendapatan yang telah dihitung secara matematis. II. BELANJA Pada Tahun anggaran 2015 setelah ditetapkannya APBD Perubahan 2015, Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo mendapat alokasi anggaran Rp. 3.324.822.862,20 dengan rincian Belanja Operasi Rp. 2.275.442.162,20 dan Belanja Modal Rp. 1,049,380,700.00. Dari jumlah tersebut per 31 Desember 2015 telah diserap sebesar Rp. 3,274,118,973.00 atau rata-rata 98 % dari anggaran, sedangkan yang tidak terserap Rp. 50,703,889.20 sebagaimana diperlihatkan tabel 1. Adapun penjelasan untuk setiap pos belanja sebagai berikut : Belanja Pegawai. Pada akun belanja pegawai, anggaran yang tidak diserap secara optimal adalah insentif retribusi daerah. Insentif ini diberikan kepada para aparatur pelaksana dan aparatur penunjang pemungutan retribusi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur tersebut dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari insentif retribusi daerah yang dianggarkan Rp 12,243,519,20 pada akhir semester II (31 Desember 2015) telah direalisasikan pemberian insentif sebesar Rp.9.180.000,00 atau 75 % dari anggaran insentif. Pencairan tersebut proporsional atau sesuai dengan realisasi PAD per 31 Desember 2015 dari Izin Gangguan yang hanya mencapai 85,44 % dari target pendapatan, sebagaimana telah diatur dalam Perda Insentif Kabupaten Kulon Progo. Belanja Barang meliputi belanja barang dan jasa. Belanja barang terdiri dari barang pakai habis, belanja bahan baku bangunan, belanja bibit tanaman, belanja bahan percontohan untuk sosialisasi / penyuluhan, belanja pakaian dinas, belanja makan

33


minum, belanja BBM / pelumas kendaraan-kendaraan dinas. Belanja jasa merupakan belanja jasa kantor meliputi antara lain jasa konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan untuk kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), jasa servis kendaraan dinas, jasa ahli/instruktur/narasumber dan jasa analisa / pemeriksaan laboratorium untuk sampel limbah cair, kualitas air sungai, kualitas udara ambien dan emisi cerobong industri. Pada akun Belanja Jasa, anggaran yang tidak terserap secara optimal adalah Belanja Jasa Kursus/ Pelatihan/Bimtek PNS. Dari anggaran Rp.5.000.000,00 yang terserap adalah 0 %, hal ini karena pada TA 2015 belum ada BimTek yang sesuai dengan kebutuhan. Belanja Hibah atau belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berwujud 3 unit kendaraan motor roda dua pengangkut sampah, bak sampah 90 unit, bangunan penutup pengolah sampah 2 unit, alat pencacah sampah 5 unit, sumur resapan 88 unit, biodigester biogas 9 unit dan penanaman bibit di sekitar mata air 1760 batang. Anggaran belanja Hibah dapat terserap secara optimal dari anggaran sebesar

Rp.729,875,800.00 dapat terserap sebesar Rp. 727,265,300.00 dengan

realisasi mendekati 100 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp.2.610.500,00 merupakan sisa anggaran dari pengadaan barang hibah.

34


Tabel 1. Anggaran Kantor Lingkungan Hidup TA.2015 dan realisasinya sampai dengan akhir Semester II (31 Desember 2015) Kode Rekening

Uraian BELANJA OPERASI Belanja pegawai

5.1.1.01 5.2.1.01 5.2.1.02 5.2.1.03 5.1.1.06

Gaji dan tunjangan Honorarium PNS Honorarium non PNS Uang Lembur PNS Insentif retribusi daerah Belanja barang

5.2.2.02

Belanja Bahan / Material

5.2.2.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.17

Belanja kursus, pelatihan,sosialisasi & bimtek PNS Belanja Pakaian Dinas & Atributnya

5.2.2.12 5.2.2.03

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.05

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.06 5.2.2.11

Belanja Cetak & Penggandaan Belanja Makanan Minuman

5.2.2.15

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.20

Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan BelanjaTenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

5.2.2.27

Belanja hibah 5.2.2.23 5.2.2.28

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat BelanjaHadiah atas Prestasi & Penghargaan BELANJA MODAL Belanja Peralatan dan Mesin

5.2.3.17 5.2.3.27

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

Anggaran 2015 (Rp)

2,275,442,162.20

Realisasi s/d akhir Semester II TA. 2015 (Rp)

2,241,360,880.00

Sisa anggaran (Rp)

34,081,282.20

Persen Realisasi (%)

99

1,047,450,262.20 907,459,743.00

1,035,744,888.00 899,266,888.00

11,705,374.20 8,192,855.00

99 99

90,850,000.00

90,733,000.00

117,000.00

100

6,820,000.00 30,077,000.00

6,820,000.00 29,745,000.00

0.00 332,000.00

100 99

12,243,519.20

9,180,000.00

3,063,519.20

75

498,116,100.00

478,350,692.00

19,765,408.00

96

36,602,200.00

36,602,025.00

175.00

100

21,002,150.00 5,000,000.00

19,862,000.00 0.00

1,140,150.00 5,000,000.00

95 0

2,800,000.00

2,800,000.00

0.00

100

76,440,000.00

73,025,360.00

3,414,640.00

96

72,004,000.00

71,837,882.00

166,118.00

100

17,109,750.00 100,701,000.00 145,707,000.00 17,150,000.00

17,047,125.00 95,776,500.00 140,649,800.00 17,150,000.00

62,625.00 4,924,500.00 5,057,200.00 0.00

100 95 97 100

3,600,000.00

3,600,000.00

0.00

100

729,875,800.00 725,561,800.00

727,265,300.00 722,951,300.00

2,610,500.00 2,610,500.00

100

4,314,000.00

4,314,000.00

0.00

100

1,049,380,700.00

1,032,758,093.00

16,622,607.00

100

98

114,340,000.00 18,425,000.00

112,393,400.00 16,937,500.00

1,946,600.00 1,487,500.00

98

3,150,000.00

3,150,000.00

0.00

100

92

35


Kode Rekening

Uraian

Anggaran 2015 (Rp)

Realisasi s/d akhir Semester II TA. 2015 (Rp)

Sisa anggaran (Rp)

Persen Realisasi (%)

5.2.3.29

Belanja Modal Pengadaan Personel computer /Peralatan Personel Komputer

13,735,000.00

13,723,900.00

11,100.00

100

5.2.3.42

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium

26,530,000.00

26,182,000.00

348,000.00

99

5.2.3.28

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

52,500,000.00

52,400,000.00

100,000.00

100

Belanja Bangunan dan Gedung

877,815,700.00

863,946,693.00

13,869,007.00

98

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

877,815,700.00

863,946,693.00

13,869,007.00

98

807,000.00

99

5.2.3.53

5.2.3.66

5.2.3.71

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik JUMLAH

57,225,000.00

56,418,000.00

50,350,000.00

49,543,000.00

807,000.00

98

6,875,000.00

6,875,000.00

0.00

100

3,324,822,862.20

3,274,118,973.00

50,703,889.20

98

Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo sebelum perubahan APBD TA 2015 antara lain berupa pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor pada 2 kegiatan yang berbeda sehingga pengadaan baru semuanya bila sesuai rencana adalah 2 unit sepeda motor. Pada kegiatan Pengadaan sarana prasarana perkantoran dari anggaran Rp.18.425.000,00 telah direalisasikan untuk pengadaan 1 unit sepeda motor sebesar Rp.16.937.500 dengan sisa anggaran Rp.1.487.500,00. Pada kegiatan Pembangunan biodigester biogas yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga terdapat pengadaan sepeda motor 1 unit (Rp 25.300.000) namun tidak dapat direalisasikan karena tidak sesuai dengan Juknis penggunaan DAK. Rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan untuk pemantauan produksi biogas

dan keberlanjutan / pemeliharaan dari unit–unit

biodigester biogas yang telah diperbantukan di seluruh Kulon Progo. Anggaran yang tidak sesuai Juknis DAK tersebut pada Perubahan APBD 2015 dialihkan untuk penyempurnaan taman. Belanja modal peralatan dan mesin lainnya berupa 1 unit almari kayu arsip. 1 unit personal komputer, 1 unit laptop untuk e-plan dan e-monev dan 1 unit printer telah direalisasikan.

36


Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga berupa bak/tong sampah 180 unit terdiri dari 3 macam : -

Bak / Tong Sampah (3 tong) sebanyak 150 unit @ Rp.200.000,00

-

Bak / Tong Sampah (2 tong) sebanyak 29 unit @ Rp.745.000,00

-

Bak / Tong Sampah (2 tong) sebanyak

1 unit

Rp. 795.000,00

Belanja modal bak / tong sampah (3 tong) akan menjadi aset tetap ekstrakomptable karena nilai per unit ≤ Rp.250.000, sedangkan bak / tong sampah (2 tong) akan menjadi aset tetap intrakomptable karena nilai per unit ≥ Rp.250.000. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik berupa 25 unit komposter juga telah direalisasikan. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium berupa 1 set alat pengambil sampel udara (anggaran APBD II Rp.26.530.000,-) dan 1 set alat pengambil sampel debu (anggaran DAK & DAU Rp 23.000.000,- dan kertas filter 1 box (anggaran DAK & DAU Rp 6.150.000). Untuk pengadaan 1 set alat pengambil sampel udara yang didanai APBD dari anggaran Rp.26.530.000,- telah direalisasikan anggaran sebesar Rp.26.182.000,-. Untuk pengadaan yang didanai DAK yaitu 1 set alat pengambil sampel debu dan kertas filter 1 box tidak dapat direalisasikan karena tidak sesuai dengan Juknis DAK. Anggaran yang tidak sesuai Juknis DAK ini kemudian digeser untuk penyempurnaan taman pada Perubahan APBD 2015. Belanja Modal Bangunan dan Gedung (Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya) berwujud pengadaan Konstruksi / pembelian bangunan Taman depan Kantor Pegadaian Wates 1 unit ( anggaran Rp.55.000.000), Taman Jl. Adyaksa barat rumah dinas Bupati 1

unit (Rp.90.000.000), Pembangunan Taman BBI Sendang Sari, Pengasih 1 unit

(Rp.80.000.000), Taman Jalan Sugiman 1 unit (Rp.165.126.000) dan Taman Merokok 4 unit (@ Rp.42.000.000,-). Setelah Perubahan APBD 2015 ada pergeseran maupun penambahan anggaran, yaitu berupa Penyempurnaan Pembangunan Taman Depan Kantor Pegadaian Wates (DAK & DAU= Rp 54.450.000), Pembangunan Taman Pertigaan Teteg Kulon Wates (APBD= Rp.68.000.000) dan Pembangunan Taman Merokok 4 unit (@ Rp.42.000.000,-) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku berupa sumur resapan 20 unit (Rp.2.000.000,00/unit) dan pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik berupa 25 unit komposter.

37


B. NERACA ● ASET ● I. ASET LANCAR Aset lancar pada SKPD Kantor Lingkungan Hidup meliputi kas, piutang, penyisihan piutang dan persediaan. Aset Lancar

31 Des 2015

31 Des 2014

Kas di bendahara penerimaan

0,00

0,00

Kas di bendahara pengeluaran

7.452.769,00

0,00

422.900,00

482.500,00

Piutang Retribusi

0,00

1.107.100,00

Piutang Lain-lain

0,00

0,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –

0,00

0,00

0,00

0,00

7.875.669,00

1.589.600,00

Persediaan

Piutang Pajak Penyisihan Piutang Tidak TertagihPiutang Lainnya Jumlah aset lancar

1. Kas Akun ini menggambarkan saldo kas yang berada di Bendahara SKPD Kantor Lingkungan Hidup, baik bendahara penerima maupun bendahara pengeluaran baik berbentuk uang tunai, dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan maupun deposito. Pada neraca per 31 Desember 2015 saldo kas tunai

di bendahara penerimaan berjumlah nihil sedangkan pada bendahara pengeluaran terdapat saldo kas berjumlah Rp.7.452.769 merupakan pajak yang belum disetor per 31 Desember 2015 dan telah disetor pada Januari dan Februari 2016. Seluruh penerimaan pada bendahara penerimaan telah disetor ke Kas Daerah. 2. Persediaan Akun ini menggambarkan bahwa jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional kantor. Per 31 Desember 2014 di KLH Kulon Progo masih terdapat persediaan berupa ATK senilai Rp.482.500,00. Sisa Persediaan ATK 2014 tersebut digunakan pada awal tahun 2015 sehingga saldo persediaan tahun 2014 adalah Rp. 0,00 (nihil).

38


Adapun tahun anggaran 2015 terdapat belanja ATK dan barang cetakan dan sisa persediaan per 31 Desember 2015 adalah Rp.422.900 berupa ATK:

Jenis persediaan

31 Des 2015 (Rp)

ATK

31 Des 2014 (Rp)

422.900,00

482.500,00

Barang cetakan

0,00

0,00

Alat listrik

0,00

0,00

Benda pos

0,00

0,00

422.900,00

482.500,00

Jumlah persediaan

. 3. Piutang Retribusi Kantor LH Kulon Progo membukukan piutang retribusi dari tahun anggaran 2012 yaitu retribusi izin gangguan sebesar Rp.2.267.600. Piutang retribusi tersebut berasal dari beberapa pemohon izin gangguan yang telah dibuatkan izin gangguannya pada tahun 2012 dan telah dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)-nya namun pemohon tersebut tidak mengambil izin gangguan dan tidak melunasi retribusi hingga akhir tahun 2012 sehingga menjadi piutang yang wajib dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Dari piutang sebesar di atas telah dilunasi pada tahun 2013 oleh pemohon sebesar Rp. 1.160.500, sedangkan sisanya antara lain 2 pemohon (atas nama CV.Muashi d/a Paingan RT 8 RW 4,Sendangsari,Pengasih dan PB.Attin d/a.Durungan RT 46 RW 21 Wates) dan satu pemohon pindah alamat usaha (PT. Java Multi Mitamindo d/a. Jl.Gadingan no.11 RT. 46 Rw 21 Durungan,Wates) belum melunasi piutang retribusi sehingga per 31 Desember 2014 masih terdapat saldo piutang retribusi sebesar Rp.1.107.100. Pada semester I tahun 2015 telah dilakukan pelunasan piutang retribusi oleh 2

pemohon di atas

yaitu CV. Muashi d/a Paingan Pengasih sebesar

Rp.500.000 dan PB. Attin d/a. Durungan Wates sebesar Rp.500.000,- sehingga per 30 Juni 2015 saldo piutang retribusi di neraca menjadi Rp.107.100,00. Pada semester II tahun 2015 telah dilakukan pelunasan piutang retribusi oleh pemohon atas nama PT. Java Multi Mitamindo d/a Jakarta Selatan sebesar Rp.107.100 sehingga per 31 Desember 2015 saldo piutang retribusi di neraca

39


menjadi Rp.0,00 (Nihil). Adapun bukti penerimaan dan surat tanda setoran dari pemohon yang melunasi piutang tersebut terlampir. II. ASET TETAP Akun ini menggambarkan saldo aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan kantor atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang disajikan pada neraca Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada akhir Semester II (31 Desember 2015) adalah sebagai berikut : No.

Uraian

1.

Tanah

2.

31 Des 2015

31 Des 2014

871.790.825,00

0,00

Peralatan dan Mesin

1.396.103.905,00

1.360.296.405,00

3.

Gedung dan Bangunan

1.036.555.041,00

1.358.970.391,00

4.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

50.004.950,00

0,00

5.

Aset Tetap Lainnya

84.186.364,00

84.186.364,00

6.

Konstruksi dalam pengerjaan

0,00

0,00

7

Akumulasi Penyusutan

(1.512.111.669,00)

(1.507.487.233,00)

1.926.529.416,00

1.295.965.927,00

Jumlah

Adapun rincian aset tetap sebagai berikut : 1. Tanah Aset berupa tanah per 31 Desember 2014 mempunyai saldo Rp.0,00 karena lahan perkantoran yang digunakan Kantor LH Kulon Progo merupakan

aset

pemerintah

kabupaten

yang

pengelolaannya

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Per 31 Desember 2015 saldo tanah menjadi Rp.871.790.825. Hal ini bukan karena adanya pengadaan tanah untuk pembangunan tamantaman, namun sebagai bentuk nominalisasi atas nilai aset taman-taman yang dibangun oleh Kantor Lingkungan Hidup. Dimana nominalisasi tersebut didasarkan atas nilai perolehan atas pembangunan tamantaman tersebut. Di samping itu dalam pengelolaan aset daerah 40


menggunakan SIM-ASSET belum ada pilihan menu untuk nominalisasi asset taman, sehingga asset taman tersebut sementara dimasukkan dalam asset tanah. Adapun asset tanah dirinci sebagai berikut : Nama aset

Nilai (Rp)

Taman Jl Adyaksa

92.418.875

Taman depan Pegadaian Wates

56.906.875

Taman Jl. Sugiman

167.375.875

Taman BBI

79.841.000

Taman Merokok BPMPDPKB

44.782.750

Taman Merokok BPMPT

44.782.750

Taman Merokok Kec. Galur

44.782.750

Taman Merokok Kec. Lendah

44.782.750

Taman Merokok Kec. Temon

41.833.750

Taman Merokok Kec. Sentolo Taman Merokok Kec. Nanggulan Taman Merokok Kec. Girimulyo Taman Pertigaan Teteg Kulon

41.833.750 41.833.750 41.833.750 73.831.100

Taman Penggadaian (Perubahan)

54.951.100

Jumlah

871.790.825

2. Peralatan dan Mesin Saldo

peralatan

dan

mesin

per

31

Desember

2015

adalah

Rp.1.396.103.905 ,00 dengan perincian sebagai berikut : Mesin & Peralatan Alat-alat besar

31 Des 2015

31 Des 2014

0,00

0,00

636.594.955,00

619.657.455,00

Alat bengkel dan alat ukur

1.250.000,00

1.250.000,00

Alat studio dan komunikasi

1.250.000,00

1.250.000,00

Alat-alat kantor & rumah tangga

278.458.950,00

240.298.950,00

Alat-alat laboratorium

478.550.000,00

497.840.000,00

1.396.103.905,00

1.360.296.405,00

Alat-alat angkutan

Jumlah

41


Saldo mesin dan alat per 31 Desember 2015 yang mengalami perubahan dari saldo akhir tahun 2014 adalah : -

saldo alat-alat angkutan,

-

saldo alat-alat kantor & rumah tangga, serta

-

saldo alat-alat laboratorium.

□ Saldo alat-alat angkutan mengalami perubahan dari Rp.619.657.455,00 per 31 Desember 2014 menjadi Rp.636.594.955,00 per 31 Desember 2015 atau bertambah Rp.16.937.500,00 karena pada tahun 2015 ini ada realisasi pengadaan 1 unit sepeda motor dari kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan nilai perolehan sebagaimana disebut di atas. □ Saldo alat-alat kantor dan rumah tangga mengalami perubahan dari Rp.240.298.950,00 per 31 Des 2014 menjadi Rp.278.458.950 per 31 Des 2015 karena pada tahun 2015 ini ada penambahan maupun pengurangan aset intrakomptabel (nilai aset di atas Rp.250.000/unit) : -

penambahan aset alat-alat kantor dan rumah tangga berupa : almari kayu arsip 1 unit

Rp. 3.150.000

komputer 1 unit

Rp. 5.325.000

laptop 1 unit

Rp. 7.225.000

printer 1 unit

Rp. 1.185.000

tong sampah(2 tong) 30 unit

Rp. 22..400.000

komposter 25 unit @ Rp 275.000,-

Rp.

Jumlah -

6.875.000

Rp. 46.160.000

pengurangan aset alat-alat kantor dan rumah tangga berupa : Handicam 1 unit

Rp. 8.000.000

Jumlah

Rp. 8.000.000

Sehingga saldo alat kantor dan rumah tangga per 31 Des 2015 adalah: = saldo alat kantor & rumahtangga 2014 + penambahan – pengurangan aset = 240.298.950,00 + 46.160.000 – 8.000.000 = 278.458.950 □ Saldo alat-alat laboratorium mengalami perubahan dari Rp.497.840.000 per 31 Des 2014 menjadi Rp.478.550.000 per 31 Des 2015 karena mengalami penambahan

maupun

pengurangan/penghapusan

aset

alat-alat

laboratorium intrakomptabel (yaitu nilai aset lebih dari Rp.250.000 per unit) :

42


-

penambahan aset berupa : No

Nama alat

Unit

Alat pengambil sampel udara

1

Jumlah

1

kimiawi (gas sampler) Jumlah

-

26.530.000,00 26.530.000,00

pengurangan atau penghapusan aset karena rusak berat atau tidak dapat diperbaiki antara lain : No 1

Nama alat

Unit

Jumlah

Conductivity Meter

1

15.000.000,00

2

DO meter

1

12.200.000,00

3

pH meter

1

12.500.000,00

4

pH meter

1

5.520.000,00

5

Stop watch

1

600.000,00

5

45.820.000,00

Jumlah

Sehingga saldo alat-alat laboratorium intrakomptabel per 31 Desember 2015 adalah = saldo alat lab 31 Des 2014 + penambahan – pengurangan aset alat lab = Rp.497.840.000 + Rp.26.530.000 - Rp.45.820.000 = Rp.478.550.000 2. Gedung dan Bangunan Saldo gedung dan bangunan pada Semester II (per 31 Des 2015) adalah Rp1.036.555.041,00 dengan rincian sebagai berikut: Gedung dan bangunan Bangunan gedung

31 Des 2015

31 Des 2014

1.036.555.041,00

1.358.970.391,00

Saldo bangunan gedung per 31 Desember 2015 Rp.1.036.555.041,00 mengalami perubahan dari saldo 31 Desember 2014 Rp.1.358.970.391,00 karena ada penambahan aset maupun pengurangan aset :

43


-

Penambahan aset : Berupa pemeliharaan gedung kantor dengan rincian berikut : Nama aset

Nilai (Rp)

Rehab/renovasi Gedung Kantor

17.150.000

LH (Plafon Ruang Rapat ) Jumlah -

17.150.000

Pengurangan Aset Pengurangan aset berupa mutasi aset ke SKPD lain, yaitu penyerahan aset taman yang dibangun KLH ke UPTD Taman dan Kebersihan Dinas PU Kulon Progo : Nama aset

Nilai (Rp)

Taman Hijau BBI Sendangsari

77.642.500

Taman Hijau Jl. Sugiman

184.280.350

Taman Hijau Tunjungan

77.642.500

Jumlah

339.565.350

Sehingga saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2015 : = saldo gedung bangunan 2014 + penambahan aset – pengurangan aset = 1.358.970.391 + 17.150.000 - 339.565.350 = 1.036.555.041 3. Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan

Rp.

Bangunan Air / Irigasi

Rp.

Instalasi Jaringan Jumlah

31 Des 2015

31 Des 2014 Rp.

0,00

17.498.950,00

Rp.

0,00

Rp.

32.506.000,00

Rp.

0,00

Rp.

0,00

Rp.

0,00

Rp.

50.004.950,00

Rp.

0,00

0,00

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa bangunan air/irigasi

maupun

instalasi sesungguhnya terdiri dari satu macam barang yaitu sumur resapan.

44


Namun karena tidak ditemukan klasifikasi untuk sumur resapan maka dalam SIM-ASSET sumur resapan

tersebut dimasukkan dalam akun bangunan

air/irigasi maupun instalasi. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.50.004.950. Adapun rincian aset untuk Bangunan Air/Irigasi maupun Instalasi sebagai berikut : Nama Aset

Nilai

Sumur resapan Puskesmas Pengasih II Sumur resapan Masjid Kembang

Rp.

4.999.700,00

Rp.

4.999.700,00

Sumur resapan Alun-Alun Wates

Rp.

9.999.400,00

Sumur resapan SMP 1 Wates

Rp.

2.499.850,00

Sumur resapan SD Pengasih 2

Rp.

7.499.550,00

Sumur resapan SD Margosari

Rp.

7.507.500,00

Sumur resapan Perumahan Binangun Asri

Rp.

12.499.250,00

Rp.

50.004.950,00

Jumlah 4. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2015 adalah Rp 84.186.364,00 dengan rincian sebagai berikut : Aset Tetap Lainnya

31 Des 2015

Tumbuhan

31 Des 2014

84.186.364

84.186.364

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 berupa tumbuhan yaitu pohon perindang di tepi jalan (bungur dan tabebuia) tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2014. III. ASET LAINNYA No

Uraian

31 Des 2015

31 Des 2014

1.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Rp.

0,00

Rp.

0,00

2.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Rp.

0,00

Rp.

0,00

3.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Rp.

0,00

Rp.

0,00

4.

Aset tak berwujud

Rp.

0,00

Rp.

0,00

5.

Aset lain-lain

Rp.

0,00

Rp.

0,00

Rp.

0,00

Jumlah

Rp

0,00

45


Saldo Aset Lainnya per 31 Des 2015 tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2014.. ● KEWAJIBAN ● Akun kewajiban KLH per 31 Desember 2015 bersaldo sebagai berikut : Ekuitas dana

31 Des 2015

31 Des 2014

Kewajiban Jangka Pendek -

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

7.452.769,00

0,00

-

Utang Bunga

0,00

0,00

-

Bagian lancar Utang Jangka Panjang

0,00

0,00

-

Pendapatan diterima dimuka

-

Utang Beban

-

Utang Jangka Pendek lainnya

0,00 530.294,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7.983.063,00

0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang -

Utang Dalam Negeri

0,00

0,00

-

Utang Jangka Panjang Lainnya

0,00

0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

0,00

0,00

JUMLAH KEWAJIBAN

7.983.063,00

0,00

Akun kewajiban di KLH terdiri dari saldo Utang PFK Rp7.452.769 dan saldo Utang Beban Rp. 530.294. Utang PFK merupakan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran KLH sebesar Rp.7.452.769 per 31 Desember 2015 dan telah disetor pada Januari dan Februari 2016, sedangkan Utang beban merupakan tagihan biaya telepon, air dan listrik bulan Desember 2015 yang telah dibayarkan pada bulan Januari 2016. ● EKUITAS ● Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih sebagai penyeimbang akun aset, meliputi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, Ekuitas Dana Cadangan, dan Koreksi Ekuitas. Ekuitas Ekuitas

31 Des 2015 1.934.405.085,00

Restatement 2014 1.297.555.527,00

46


Aset Tetap Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Total 1. Aset tetap Intrakomptabel Adapun saldo aset

tetap per 31 desember 2015 yang tercatat dalam

Neraca yakni aset tetap intrakomptabel (yaitu aset tetap yang mempunyai nilai Rupiah tidak kurang dari Rp.10.000.000,00/unit untuk tanah dan atau gedung, atau tidak kurang dari Rp.250.000,00/unit untuk mesin dan atau peralatan) adalah sebesar Rp. 2.749.633.160,00 dengan rincian berikut : No

Uraian

1

TANAH

2

MESIN & PERALATAN

31 Des 2015 Rp

5

0,00

636.594.955,00

619.657.455,00

- Alat bengkel dan alat ukur

1.250.000,00

1.250.000,00

- Alat studio & komunikasi

1.250.000,00

1.250.000,00

- Alat-alat kantor & rumah tangga - Alat-alat laboratorium

278.458.950,00

240.298.950,00

478.550.000,00

497.840.000,00

GEDUNG & BANGUNAN

Rp 1 .036.555.041,00

Rp 1 .358.970.391,00

- Bangunan gedung

Rp 1.036.555.041,00

Rp 1.358.970.391,00

Rp

50.004.950,00

Rp

0,00

JALAN, IRIGASI & JARINGAN

-

Jalan dan Jembatan

Rp

0,00

Rp

0,00

-

Rp

17.498.950,00

Rp

0,00

-

Bangunan Air / Irigasi Instalasi

Rp

32.506.000,00

Rp

0,00

-

Jaringan

Rp

0,00

Rp

0,00

Rp

84.186.364,00

Rp

84.186.364,00

Rp.

84.186.364,00

Rp.

84.186.364,00

Rp

0,00

Rp

0,00

ASET TETAP LAINNYA -

6

0,00

0,00

- Alat-alat angkutan

4

Rp

Rp.1.396.103.905,00 Rp 1.360.296.405,00

- Alat-alat besar

3

871.790.825,00

31 Des 2014

Hewan ternak dan Tumbuhan

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Jumlah

Rp

3.438.641.085,00 Rp. 2.570.190.309,00

47


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa saldo aset tetap intrakomptabel Kantor LH yang berubah di tahun 2015 per 31 des 2015 adalahsebagai berikut: 

Saldo Tanah



Saldo alat-alat angkutan



saldo alat-alat kantor dan rumah tangga, dan



saldo alat-alat laboratorium



Saldo bangunan gedung



Saldo Bangunan/air Irigasi, dan



Saldo Instalasi

Saldo tanah per 31 Desember 2015 menjadi Rp.871.790.825. Hal ini

bukan karena adanya pengadaan tanah untuk pembangunan tamantaman, namun sebagai bentuk nominalisasi atas nilai aset taman-taman yang dibangun oleh Kantor Lingkungan Hidup Saldo alat-alat angkutan per 31 Desember 2015 mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2014 yakni mengalami penambahan sebesar Rp.16.937.500,00 karena pada tahun 2015 ini ada realisasi pengadaan 1 unit sepeda motor dari kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan nilai perolehan sebagaimana disebut di atas. Saldo alat-alat kantor dan rumah tangga mengalami perubahan dari Rp.240.298.950,00 per 31 Desember 2014 menjadi Rp.278.458.950 per 31 Desember 2015 karena pada tahun 2015 ini ada penambahan maupun pengurangan aset intrakomptabel (nilai aset di atas Rp.250.000/unit) : -

penambahan aset alat-alat kantor dan rumah tangga berupa : almari kayu arsip 1 unit

Rp. 3.150.000

komputer 1 unit

Rp. 5.325.000

laptop 1 unit

Rp. 7.225.000

printer 1 unit

Rp. 1.185.000

tong sampah(2 tong) 30 unit

Rp. 22..400.000

komposter 25 unit @ Rp 275.000,-

Rp.

Jumlah -

6.875.000

Rp. 46.160.000

pengurangan aset alat-alat kantor dan rumah tangga berupa : Handicam 1 unit Jumlah

Rp. 8.000.000 Rp. 8.000.000

48


Sehingga saldo alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 Des 2015 adalah: = saldo alat kantor & rumah tangga 2014 + penambahan – pengurangan aset = 240.298.950,00 + 46.160.000 – 8.000.000 = 278.458.950 Saldo alat-alat laboratorium mengalami perubahan dari Rp.497.840.000 per 31 Desember 2014 menjadi Rp.478.550.000 per 31 Desember 2015 karena mengalami penambahan maupun pengurangan/penghapusan aset alat-alat laboratorium intrakomptabel (yaitu nilai aset lebih dari Rp.250.000 per unit) : -

penambahan aset berupa : No 1

Nama alat

Unit

Alat pengambil sampel

Jumlah 1

udara (gas sampler) Jumlah

-

26.530.000,00 26.530.000,00

pengurangan atau penghapusan aset karena rusak berat atau tidak dapat diperbaiki antara lain : No

Nama alat

Unit

Jumlah

1

Conductivity Meter

1

15.000.000,00

2

DO meter

1

12.200.000,00

3

pH meter

1

12.500.000,00

4

pH meter

1

5.520.000,00

5

Stop watch

1

600.000,00

Jumlah

5

45.820.000,00

Sehingga saldo alat-alat laboratorium intrakomptabel per 31 Desember 2015 adalah = saldo alat lab 31 Des 2014 + penambahan – pengurangan aset alat lab = Rp.497.840.000 + Rp.26.530.000 - Rp.45.820.000 = Rp.478.550.000 Saldo bangunan gedung per 31 Desember 2015 Rp.1.036.555.041,00 mengalami perubahan dari saldo 31 Desember 2014 Rp.1.358.970.391,00 karena ada penambahan aset maupun pengurangan aset :

49


-

Penambahan aset : Berupa pemeliharaan gedung kantor dengan rincian berikut : Nama aset

Nilai (Rp)

Rehab/renovasi Gedung Kantor LH (Plafon Ruang Rapat ) Jumlah -

17.150.000 17.150.000

Pengurangan Aset Pengurangan aset berupa mutasi aset ke SKPD lain, yaitu penyerahan aset taman yang dibangun KLH ke UPTD Taman dan Kebersihan Dinas PU Kulon Progo : Nama aset

Nilai (Rp)

Taman Hijau BBI Sendangsari

77.642.500

Taman Hijau Jl. Sugiman

184.280.350

Taman Hijau Tunjungan

77.642.500

Jumlah

339.565.350

Sehingga saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2015 : = saldo gedung bangunan 2014 + penambahan aset – pengurangan aset = 1.358.970.391 + 17.150.000 - 339.565.350 = 1.036.555.041 Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.50.004.950. Adapun rincian aset untuk Bangunan Air/Irigasi maupun Instalasi yang intrakomptable sebagai berikut : Nama Aset

Nilai

Sumur resapan Puskesmas Pengasih II Sumur resapan Masjid Kembang

Rp.

4.999.700,00

Rp.

4.999.700,00

Sumur resapan Alun-Alun Wates

Rp.

9.999.400,00

Sumur resapan SMP 1 Wates

Rp.

2.499.850,00

Sumur resapan SD Pengasih 2

Rp.

7.499.550,00

Sumur resapan SD Margosari

Rp.

7.507.500,00

Sumur resapan Perumahan Binangun Asri

Rp.

2.499.250,00

Jumlah

Rp.

50.004.950,00

50


2. Aset Tetap Ekstrakomptabel Aset

tetap

ekstrakomptabel

tidak

dicatat

dalam

Neraca

namun

diinformasikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yaitu untuk aset tetap yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset, yaitu Rp.10.000.000

untuk tanah dan atau gedung bangunan; atau Rp.250.000

untuk mesin dan peralatan.: No

Uraian

31 Des 2015

31 Des 2014

1

TANAH

Rp

0,00

Rp

0,00

2

MESIN & PERALATAN

Rp 40.310.750,00

Rp

10.705.734,00

- Alat-alat besar

Rp

0,00

Rp

0,00


Rp

0,00

Rp

0,00


Rp

125.000,00

Rp

125.000,00


Rp

130. 000,00

Rp

130.000,00

- Alat-alat kantor & rumah

Rp

40.055.750,00

- Alat-alat laboratorium

Rp

0,00

GEDUNG & BANGUNAN

Rp .

0,00

Rp .

0,00

- Bangunan gedung

Rp .

0,00

Rp .

0,00

4


Rp

0,00

Rp

0,00

5

ASET TETAP LAINNYA

Rp

0,00

Rp

0,00

Rp

0,00

Rp

0,00

10.450.734,00

tangga

3

6

Rp

0

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Jumlah

Rp 40.310.750,00

Rp. 10.705.734,00

Saldo aset tetap ekstrakomptabel per 31 Desember

2015

yang

mengalami perubahan dari saldo 31 Desember 2014 adalah pada saldo mesin dan peralatan. Saldo mesin dan peralatan per 31 desember 2015 Rp.40.310.750,00 sedangkan per 31 Desember 2014 Rp. 10.705.734,00 . Hal ini karena adanya

51


penambahan aset maupun pengurangan aset . Aset mesin dan peralatan yang berubah saldonya antara lain pada : -

Alat-alat kantor & rumah tangga

Penjelasannya sebagai berikut : ● alat kantor & rumah tangga Saldo alat kantor & rumah tangga per 31 Desember 2015 Rp.40.310.750 berubah dibandingkan saldo per 31 Desember 2014 Rp.10.705.734. Hal ini karena adanya penambahan aset maupun pengurangan aset. -

Penambahan aset berupa : No 1

Nama alat

Unit

Nilai / unit (Rp)

Jumlah (Rp)

Bak/ tong sampah (3 tong)

150

Jumlah

- Pengurangan aset

200.000

30.000.000

150

berupa

30.000.000

penghapusan aset ekstrakomptabel

pada tahun 2015 ini karena kondisinya sudah rusak berat dengan perincian berikut : No

Nama alat

Unit

Jumlah (Rp)

1

Dispencer

1

125.000,00

2

Kursikerja

1

60.000,00

3

Meja tulis/kerja

1

120.000,00

4

Mesin ketik

1

89.984,00

Jumlah

1

394.984,00

Keempat

barang / alat tersebut tidak memenuhi batas minimum

kapitalisasi aset untuk mesin dan peralatan yaitu Rp.250.000 sehingga mereka termasuk aset tetap ekstrakomptabel yang akan dihapus dari Laporan Aset.

52


3. Aset Tetap Total Aset tetap total merupakan penggabungan jumlah antara aset tetap intrakomptabel dan aset tetap ekstrakomptabel. No

Uraian

31 Des 2015

31 Des 2014

1

TANAH

Rp

871.790.825

2

MESIN & PERALATAN

Rp

1.436.414.655

- Alat-alat besar

Rp

0

Rp

0


Rp

636.594.955

Rp

619.657.455


Rp

1.375.000

Rp

1.375.000


Rp

1.380. 000

Rp

1.380. 000

- Alat-alat kantor & rumah

Rp

318.514.700

Rp

250.749.664

- Alat-alat laboratorium

Rp

478.550.000

Rp

497.840.000

GEDUNG & BANGUNAN

Rp

1.036.555.041

Rp 1.358.970.391

- Bangunan gedung

Rp

1.036.555.041

Rp 1.358.970.391


Rp

50.004.950

Rp

0

Rp

0

Rp 1.371.002.139

tangga

3

4

5

- Bangunan Air / Irigasi

Rp

17.498.950

Rp

0

- Instalasi

Rp

32.506.000

Rp

0

ASET TETAP LAINNYA

Rp

84.186.364

Rp

84.186.364

Rp

0

Rp

0

Rp.

3.478.951.835

KONSTRUKSI DALAM 6

PENGERJAAN Jumlah

Rp. 2.814.158.894

53


BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 1. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, beralamat di Jalan Sugiman, Watulunyu, Wates, Kulon Progo 55611, Telp/Fax (0274) 774638. E-mail: [email protected]. Website: klh.kulonprogokab.go.id 2.

Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2000 tentang

12 Tahun

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan

tugas pokok dan fungsi : 1).

Melakanakan Tata Laksana AMDAL, UKL – UPL, SPPL, Perencanaan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan lingkungan hidup serta mengembangkan sistem informasi lingkungan.

2).

Melaksanakan

pengawasan

pengelolaan,

penanggulangan

pencemaran

dan

pengendalian lingkungan hidup serta kerusakan lingkungan. 3). Mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, surat-menyurat, menyusun dan mengendalikan program kerja, penyajian data, perpustakaan, dokumentasi dan informasi, keuangan dan kepegawaian serta laporan. Kantor Lingkungan Hidup mulai tahun 2008 telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : 1. Kepala Kantor 2. Sub Bagian Tata Usaha 3. Seksi Pengembangan Kapasitas 4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian 5. Seksi Pemantauan dan Pemulihan

54


BAB VII PENUTUP

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 2015 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,324,822,862.20 dari jumlah tersebut sampai dengan akhir Semester II (31 Desember 2015) telah digunakan atau direalisasikan sebesar Rp. 3,274,118,973.00, atau 98,47 % dari anggaran yang tersedia. Dana tersebut untuk menunjang pelaksanaan 5 program atau 21 kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, guna menunjang pelaksanaan Stándar Pelayanan Minimal di bidang Lingkungan Hidup. Target

pendapatan

dari

retribusi

Izin

Gangguan

pada

tahun

Rp.244.870.384 dengan realisasi capaian retribusi per 31 Desember

2015

sebesar

2015 adalah Rp.

209.225.850 atau 85.44 % dari target retribusi. Hal tersebut dikarenakan cukup tingginya kesadaran dunia usaha dalam upaya memenuhi persyaratan administrasi maupun ketentuan teknis dalam pengelolaan dampak usahanya terhadap lingkungan. Demikian Laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

Ir. Suharjoko, MT. NIP. 19620406 199303 1 005

55


56

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents