PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO PERIODE :

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO PERIODE : 2011 - 2016

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

P L

uji

dan

syukur

kami

panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufiq, rahmad

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini dan kami mampu menyelesaikan penyusunan Review Renstra Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten

Kulon

sebagaimana

yang

Undang-undang

Progo telah

Nomor

dengan

diamanatkan

25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional yaitu bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Perencanaan Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo disusun sebagai kerangka kerja dan pedoman dalam mendukung proses perencanaan pengelolaan lingkungan hidup guna mencapai tujuan organisasi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penyusunan perubahan renstra ini berpedoman pada kebijakan (policy) perencanaan di tingkat nasional, regional dan lokal. Diharapkan buku Perubahan Renstra Kantor Lingkungan Hidup ini dapat digunakan pula sebagai informasi perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo. Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan Pengarah Perubahan Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Semoga referensi Perubahan Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kulon Progo,

Agustus 2014

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

Ir. SUHARJOKO, MT NIP. 19620406 199303 1 005

i

DAFTAR ISI Halaman i ii

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

1 2 3 4

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup 2.2 Sumber Daya Kantor Lingkungan Hidup 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.5. Macam pelayanan Kantor Lingkungan Hidup ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian LH dan Renstra BLH DIY 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Lingkungan Hidup 4.3 Strategi dan Kebijakan Kantor Lingkungan Hidup RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2012 Sampai dengan 2014 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2015 Sampai dengan 2016

5 6 11 18 19 20 24 26 31

32 32 33

36

44

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

49

BAB VII

PENUTUP

50

LAMPIRAN-LAMPIRAN - Bagan Alur Visi, Misi, Tujuan, Sasaran - Meta Data Perubahan RPJMD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan

Pembangunan

Daerah

menghasilkan

:

a.

rencana

pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Rencana strategis (Renstra) Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementrian Lingkungan Hidup, Renstra Badan Lingkungan Hidup DIY, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis SKPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nomor 16 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang lingkungan hidup. RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2014. Dalam perkembangannya terdapat Perubahan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 2011-2016

Hal. 1

indikator kinerja program yang sifatnya bukan merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output, dan target kedua indikator kinerja tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga pada tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. Demikian juga terdapat ketidak tegasan keterkaitan kegiatan dengan pencapaian program, sehingga tidak secara signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target program. Selain itu juga terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berimplikasi terhadap kerangka pendanaan, baik proyeksi pendapatan maupun belanja daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya menyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 20112016. Dengan perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD, demikian juga Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2016. 1.2. Landasan Hukum Peraturan

perundangan

yang

menjadi

landasan

hukum

disusunnya

Perubahan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kab/Kota; d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kab/Kota; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; f.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010-2014

Perubahan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 2011-2016

Hal. 2

g.

Keputusan Kepala Badan Lingnkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 188/3008 tentang Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; i.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

j.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016; l.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016; n. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Kantor Lingkungan Hidup. o. Keputusan

Kepala

Kantor

Lingkungan

Hidup

Kulon

Progo

Nomor

050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 disusun dengan maksud memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

pada tahun 2011-2016 yang

dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sedangkan Perubahan Renstra Kantor Lingkungan Hidup dilaksanakan guna menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2011-1016 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2014, dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah. Tujuan disusunnya Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup adalah : 1. Sebagai pedoman bagi Kantor Lingkungan Hidup untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun. 2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2011-2016. 3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kantor Lingkungan Hidup.


Hal. 3

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kantor Lingkungan hidup adalah seperti halnya penyusunan Renstra sebelumnya, yaitu sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Kantor Lingkungan Hidup tahun 2015 dan 2016, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan

tahun 2012 dan 2013,

sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Kantor Lingkungan Hidup. 1.4. Sistematikan Penulisan Perubahan Rencana strategis Kantor Lingkungan Hidup disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup 2.2 Sumber Daya Kantor Lingkungan Hidup 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Kantor Lingkungan Hidup 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Lingkungan Hidup 4.3 Strategi dan Kebijakan Kantor Lingkungan Hidup

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP


Hal. 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup (KLH ) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung

tugas Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup. Kantor

Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanakan tugas di bidang lingkungan hidup, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang lingkungan hidup. Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai tugas : a. Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas; b. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian; c. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemulihan; dan d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan

urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Lingkungan

Hidup. Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo

adalah sebagai berikut : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketata-usahaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penyusunan program kerja dan laporan. c. Seksi Pengembangan Kapasitas; Seksi

Pengembangan

Kapasitas

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengembangan kapasitas lingkungan hidup, mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup dan penyelenggarakan laboratorium lingkungan daerah d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup Perubahan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 2011-2016

Hal. 5

e. Seksi Pemantauan dan Pemulihan; Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan

dan

evaluasi

kualitas

lingkungan

hidup,

pemantauan

pengelolaan lingkungan hidup dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. Bagan 2.1. Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

KEPALA KANTOR

SUB BAGIAN TU

SEKSI

SEKSI

SEKSI

Pengembangan Kapasitas

Pemantauan dan Pemulihan

Pengawasan dan Pengendalian

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

2.2. Sumber daya Kantor Lingkungan Hidup Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kantor Lingkungan Hidup didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kondisi sebagai berikut : Tabel 2.1. Pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat tahun 2014 Unit

Pria

Wanita

Gol.I

Gol. II

Gol.III

Gol.IV

Jml

Kepala

1

-

-

-

-

1

1

Sub Bagian tata Usaha

3

3

1

-

5

-

6

Seksi Pengembangan Kapasitas

2

1

-

-

3

-

3

3

-

-

-

3

-

3

Seksi Pemantauan dan Pemulihan

2

1

-

1

2

-

3

Jumlah

11

5

1

1

13

1

16

Seksi Pengawasan dan Pengendalian


Hal. 6

Gambar 2.1. Grafik PNS Kantor LH Kabupaten Kulon Progo Menurut Golongan Tahun 2014 4 3,5 3

Jumlah PNS

Gol I

2,5

Gol II

2 Gol III

1,5

Gol IV

1 0,5 0 Kepala Kantor

Tata Usaha

Bangtas

Wasdal

Taulih

Sub Bagian dan Seksi

Gambar 2.2. Grafik PNS Kantor LH Kabupaten Kulon Progo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 3 2,5 2

Laki-laki Perempuan

Jumlah 1,5 PNS 1 0,5 0 Kepala Kantor

Tata Usaha

Bangtas

Wasdal

Taulih



Hal. 7

Tabel 2.2. Tingkat pendidikan pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2014

Unit

SLTP

SLTA

D-3

Kepala

-

-

-

Sub Bagian Tata Usaha

1

3

1

1

Seksi Pengembangan Kapasitas

-

-

-

3

-

3

-

-

-

3

-

3

Seksi Pemantauan dan Pemulihan

-

1

-

2

-

3

Jumlah

1

4

1

9

1

16

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

S-1

S-2

Jumlah

1

1 6

PNS Kantor LH Kabupaten Kulon Progo menurut Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : Gambar 2.2. Grafik PNS Kantor LH Kabupaten Kulon Progo Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014 3 SLTP

2,5

SLTA

2

D3

Jumlah 1,5 PNS

S1 S2

1 0,5 0 Kepala Kantor

Tata Usaha

Bangtas

Wasdal

Taulih



Hal. 8

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2013

2011 No.

Nama Barang

2012

Ko

2013

Jumlah (unit)

Kondisi Baik

%

Jumlah (unit)

Kondisi Baik

%

Jumlah (unit)

Kondisi Baik

%

I.

GEDUNG

1.

Gedung Kantor

1 unit

0

0

1 buah

1

100

1 buah

1

100

2.

Gedung Laborat Lingkungan

1 unit

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

3.

Gedung Tempat Merokok

8 unit

8

100

8 buah

8

100

1 buah*

1

100

II.

KENDARAAN

1.

Kendaraan roda dua

2 unit

0

0

2 unit

0

2 unit

0

0

2.

Kendaraan roda empat

2 unit

0

0

3 unit

1

33

4 unit

2

50

III

MEBELAIR

1.

Almari

6 buah

0

-

6 buah

0

-

6 buah

0

0

2.

Almari besi 2 pintu

3 buah

3

100

3 buah

3

100

3 buah

3

100

3.

Almari Kaca

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

3.

Brankas

-

-

-

-

-

-

1 buah

1

100

4.

Filling kabinet

4 buah

4

100

4 buah

4

100

4 buah

4

100

5.

Kursi bundar

8 buah

8

100

8 buah

8

100

8 buah

8

100

6.

Kursi Kerja

36 buah

36

100

36 buah

36

100

36 buah

36

100

7.

Kursi Kerja tanganan

9 buah

0

-

9 buah

0

-

9 buah

0

0

8.

Kursi Lipat

55 buah

27

50

55 buah

27

50

55 buah

27

50

9.

Kursi panjang dgn sandaran

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

10.

Kursi putar Kecil

6 buah

6

100

6 buah

6

100

6 buah

6

100

11.

Kursi Putar sandaran

4 buah

4

100

4 buah

4

100

4 buah

4

100

12.

Meja Biro

5 buah

4

80

5 buah

4

80

5 buah

4

80

13.

Meja Kerja

44 buah

0

-

44 buah

0

-

44 buah

0

0

14.

Meja Komputer

8 buah

6

75

8 buah

6

75

8 buah

6

75

15.

Meja Rapat

10 buah

0

-

10 buah

0

-

10 buah

0

0

15.

Rak Buku

3 buah

3

100

3 buah

3

100

3 buah

3

100

17.

Zice

3 buah

0

-

3 buah

0

-

3 buah

0

0

PERALATAN KANTOR 1.

AC

2 buah

2

100

2 buah

2

100

2 buah

2

100

2.

Aiphone

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

3.

Dispencer

1 buah

0

1 buah

0

1 buah

0

0

4.

Handy cam

1 buah

0

-

1 buah

0

-

1 buah

0

0

5.

Jam elektronik

4 buah

4

100

4 buah

4

100

4 buah

4

100


Hal. 9

Baik

R

2011 No.

Nama Barang

2012

Ko

2013

Jumlah (unit)

Kondisi Baik

%

Jumlah (unit)

Kondisi Baik

%

Jumlah (unit)

Kondisi Baik

%

6.

Kaca Hias

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

7.

Kipas Angin

4 buah

0

-

4 buah

0

-

4 buah

0

0

8.

Komputer/ PC.Unit

5 buah

5

100

5 buah

5

100

5 buah

5

100

9.

Lap Top

2 buah

1

50

2 buah

1

50

1 buah*

1

100

10.

LCD Proyektor

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

11.

Mesin absen/ Fingerscan

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

12.

Mesin Ketik

2 buah

0

-

2 buah

0

-

2 buah

0

0

13.

Papan nama instansi

1buah

0

-

1buah

0

-

1buah

0

0

14.

Pesawat telephon

1 buah

0

-

1 buah

0

-

1 buah

0

0

15.

Printer A3

1 buah

0

-

1 buah

0

-

1 buah

0

0

17.

Server IBM system

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

18.

Televisi

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

20.

UPS

5 buah

0

-

5 buah

0

-

5 buah

0

0

21.

White Board

1buah

1

100

1buah

1

100

1buah

1

100

22.

Wirelles

1 buah

0

-

1 buah

0

-

1 buah

0

0

23.

Rol Meter

3 buah

3

100

3 buah

3

100

3 buah

3

100

24

Brankas

-

-

-

-

-

-

1 buah

1

100

ALAT LABORATORIUM 1.

Aerator

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

2.

Alat Destilasi

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

3.

Alat gelas

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

4.

BOD Meusurement

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

5.

Centrifuge

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

6.

Conductivity meter

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

7.

Curren meter

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

8.

Desikator

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

9.

DO meter

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

10.

Dregde

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

11.

Furnece

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

12.

GPS

1 buah

0

1 buah

0

1 buah

0

0

13.

Hot Plate

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

14.

Ice Box

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

15.

Kyendhal

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

16.

Lemari asam

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

17.

Magnetic stires

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

18.

Niskin

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

19.

Oven

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100


Hal. 10

Baik

R

2011 No.

Nama Barang

2012

2013

Jumlah (unit)

Kondisi Baik

%

Jumlah (unit)

Kondisi Baik

%

Jumlah (unit)

Kondisi Baik

%

20.

Perangkat titrasi/buret

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

21.

PH meter

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

22.

Refrigerator/ pendingin

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

23.

Salinometer

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

24.

Sound level meter

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

25.

spectrofotometer

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

26.

Stop watch

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

27.

Theodolit Tripot

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

28.

Timbangan Analitik

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

29.

Turbidity meter

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

30.

Water sampler V & H

1 buah

1

100

1 buah

1

100

1 buah

1

100

2.3. Kinerja pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Pencapaian kinerja pelayanan Kantor Lingkungan Hidup selama 2 periode RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :


Hal. 11

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

No.

Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD

1 A

2

Satuan

Target SPM

Target IKK 5

Target Indikator Lainnya

6

Realisasi Capaian Tahun

Target Renstra SKPD Tahun

Rasio Capaian Pada Tahun

13

2012 (%) 14

2013 (%) 15

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

7

8

9

10

11

12

3

4

%

100

80

100

100

100

100

80

100

100,00

100,00

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100,00

100,00

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100,00

100,00

Urusan Lingkungan Hidup SPM

1.

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

2.

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi teknis pencegahan pencemaran udara

3.

Presentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetrapkan dan diinformasikan status kerusakannya


Hal. 12

1 4.

2 Prosentase jumlah pengaduan masya-

7

8

9

10

11

12

13

14

15

100

100

100

100

100

100

100

100,00

100,00

100

100

100

100

100

100

100

100,00

100,00

unit

75

100

130

165

210

80

110

106,67

110,00

3

4

%

100

5

6

rakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti IKK 1.

Penegakan hukum lingkungan

%

100

Indikator Kinerja SKPD 1.

Jumlah mata air yang terlindungi di daerah resapan air

2.

Terbangunnya unit biodigester biogas

unit

165

195

225

255

285

167

199

101,21

102,05

3.

Luasan penanaman tanaman penahan

Ha

7

8

10

12

14

7

10

100,00

125,00

desa

13

15

17

25

34

16

20

123,08

133,33

kasus

36

51

66

86

106

30

36

83,33

70,59

Kegiatan

10

15

20

25

30

8

13

80,00

86,66

angin di kawasan pesisir 4.

Jumlah desa yang melakukan pengelolaan sampah di Kab. Kulon Progo

5.

Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

6.

Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan dan pencemaran udara


Hal. 13

1 7.

2 Jumlah usaha dan atau

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kegiatan

10

15

20

25

30

10

4

100,00

26,67

Ha

8.518,80

28.396

28.396

28.396

28.396

32.341

28.398

379,64

100,01

Jenis

0

3

4

5

6

0

2

0

66,66

Lokasi

3

3

4

4

6

2

6

66,67

200,00

desa

5

6

7

8

9

6

8

120,00

133,33

kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 8.

Jumlah luas lahan yang telah ditetapkan & diinformasikan status kerusakan tanahnya untuk produksi biomassa

9.

Pengembangan database informasi lingkungan

10.

Lokasi pemantauan uji emisi udara

11.

Jumlah desa yang melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau


Hal. 14

Berdasarkan tabel diatas, target SPM pelayanan pencegahan pencemaran air pada tahun 2012 ditarget hanya 80 %, target ini ditetapkan sesuai dengan juknis SPM dari Kementrian Lingkungan Hidup target. Berdasarkan

tabel

di atas, maka dapat

dilihat bahwa untuk empat kegiatan pelayanan SPM sudah tercapai 100 %. Hal ini terlihat dari rasio antara target dan realisasi capaian yang mencapai 100,00 pada tahun 1 dan ke-2. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Penegakan hukum lingkungan juga sudah tercapai 100% . Sedangkan untuk indikator kinerja SKPD, terlihat bahwa hampir semua target telah tercapai 100% pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Beberapa target yang tidak tercapai 100% antara lain adalah sebagai berikut : 1. Indikator Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti yang hanya terlaksana 83,33 % pada tahun 2012 dimana dari 36 kasus/aduan yang diperkirakan akan muncul hanya ada 30 kasus yang muncul. Sedangkan pada tahun 2013 dari 51 kasus/aduan yang diperkirakan akan muncul hanya ada 36 kasus yang muncul sehingga capaiannya hanya 70,59%. Persentase capaian tersebut tidak berarti bahwa kasus/aduan tidak ditindaklanjuti, realisasinya bahwa kasus/aduan yang muncul semua ditindaklanjuti. 2. Indikator Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan dan pencemaran udara hanya tercapai 80,00% pada tahun 2012 dimana dari 10 usaha dan atau kegiatan yang ditargetkan hanya dilaksanakan pada 8 usaha dan atau kegiatan. Sedangkan pada tahun 2013 dari 15 usaha dan atau kegiatan yang ditargetkan hanya dilaksanakan pada 13 usaha dan atau kegiatan sehingga capaiannya hanya 86,66%. 3. Indikator jumlah Lokasi pemantauan uji emisi udara hanya tercapai 66,67% pada tahun 2012 dari 3 lokasi yang ditargetkan hanya dilaksanakan pada 2 lokasi, sedangkan di tahun 2013 capaiannya justru menjadi 200% dari 3 lokasi yang ditargetkan ternyata mampu dilaksanakan di 6 lokasi pemantauan uji emisi udara. Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Kantor Lingkungan Hidup serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kantor Lingkungan Hidup secara berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.


Hal. 15

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

Anggaran pada Tahun

Uraian

1 Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata-rata Pertumbuhan (%)

2012

2013

2014

2012

2013

2012

2013

Anggaran

Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

809.418.794

876.100.015 905.063.811,40

763.323.099

797.302.422

0,94

0,91

5,77

4,45

809.418.794

876.100.015 905.063.811,40

763.323.099

797.302.422

0,94

0,91

5,77

4,45

1.408.649.055 1.347.582.047 1.472.439.378

0,97

0,95

1,36

9,27

80.513.000

0,99

0,91

6,90

-2,56

1.047.983.150 1.262.399.647 1.021.416.379

0,97

0,94

-9,96

-19,09

1,00

1,00

1.385.435.700 1.546.500.975 83.617.000

88.226.000

1.299.266.300 1.086.607.475 2.552.400

371.667.500

95.536.000

265.129.905

82.630.000

2.552.400

370.509.999

Keterangan:Anggaran pada tahun ke-3 merupakan anggaran pada APBD Murni 2014, belum termasuk Perubahan APBD 2014.


Hal. 16

7.216,41 1.4416,14

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Program Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Rasio antara Anggaran pada Tahun

Uraian

Realisasi Anggaran pada

Realisasi dan

Rata-rata

Tahun

Anggaran

Pertumbuhan (%)

Tahun

1

2012

2013

2014

2012

2013

2012

2013

Anggaran Realisasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

375.919.600

393.967.525

-

344.567.000

0

0,92

4,80

100,00

138.134.800

134.490.850

388.496.600

131.097.000

120.033.250

0,95

0,89

93,11

-8,44

1.081.144.800

393.521.525

369.965.550

1.060.905.900 387.341.250

0,98

0,98

-34,79

-63,49

75.600.400

306.202.500

315.173.230

0,96

0,99

153,98

319,12

Urusan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


Hal. 17

72.438.150

303.604.999

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo dari Tahun 2012-2013 menunjukkan perubahan fluktuatif didalam realisasi keuangan. Fluktuasi capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena terjadi ketidak-optimalan didalam realisasi keuangan yang disebabkan karena masih terdapatnya efisiensi anggaran akibat dari tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan, terdapat sisa lelang dari komponen pihak ke-3 akibat penawaran yang lebih rendah dari pagu awal, serta penyesuaian antara Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan harga di pasaran. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi optimasi pelaksanaan anggaran dan belanja.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kulon Progo kedepan diprediksi akan mengalami kemajuan perkembangan perekonomian yang cukup pesat disebabkan karena beberapa mega proyek di pesisir selatan, baik masih dalam rencana maupun yang sudah mulai direalisasi, berupa penambangan dan pengolahan pasir besi, bandara internasional, aero-city (kota bandara), jalan tol bandara, proyek Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), jalur rel kereta api interkoneksi bandara, pelabuhan samudera Tanjung Adikarto, pengembangan Kawasan Industri Sentolo, power plant tenaga angin dan pengembangan kampus beberapa perguruan tinggi. Seiring dengan peningkatan kegiatan tersebut, akan timbul berbagai permasalahan terkait manusia-kegiatan perekonomian-lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan antisipasi yang cermat dan terarah guna mengatasi dampak kegiatan yang mungkin akan timbul. Di dalam rencana pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 telah ditetapkan visi, misi dan tujuan pembangunan.Visi pembangunan jangka menengah adalah “terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”. Visi tersebut dijabarkan dalam 6 misi dan 12 tujuan.

2.4.1. Tantangan dan Peluang Tantangan pengembangan pelayanan SKPD Kantor Lingkungan Hidup yang diperkirakan akan dihadapi ke depan adalah : • Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam • Perubahan perilaku masyrakat dalam mengelola lingkungan hidup • Peningkatan beban pencemar yang akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan


Hal. 18

Peluang yang mendukung pelayanan SKPD Kantor Lingkungan Hidup :  Komitmen stake holder dalam pengelolaan lingkungan  budaya kearifan budaya lokal masyarakat  komitmen internasional terhadap produk ramah lingkungan 2.5. Macam pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah maka dalam lingkup urusan Lingkungan Hidup macam pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Pelayanan pencegahan pencemaran air

2.

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

3.

Pelayanan informasi status kerusakan lahan untuk produksi biomassa

4.

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

5.

Pelayanan rekomendasi dokumen lingkungan


Hal. 19

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Sebagai unsur teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah Kantor Lingkungan Hidup memiliki fungsi: a.

perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

b.

pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup;

c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang lingkungan hidup. Fungsi

perumusan

kebijakan

teknis

pengelolaan

lingkungan

hidup

dilaksanakan melalui perumusan sistem perencanaan pengelolaan lingkungan hidup daerah, sistem pengawasan dan pengendalian dan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup. Fungsi perumusan sistem perencanaan pengelolaan lingkungan hidup daerah dilaksanakan melalui penyusunan dokumen perencanaan strategis Kantor Lingkungan Hidup. Fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi dan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup melalui analisis laboratorium. Fungsi pemantauan kualitas lingkungan hidup di bidang pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi dan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup melalui analisis laboratorium Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Kantor Lingkungan Hidup dan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 :


Hal. 20

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

Aspek Kajian

Capaian / Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(1)

(2)

(3)

INTERNAL (Kewenangan SKPD)

EKSTERNAL (Diluar Kewenangan SKPD)

Permasalahan Pelayanan SKPD

(4)

(5)

(6)

Gambaran

Pelayanan

pelayanan

permohonan

32 Tahun

agenda

info/dokumen

Pengembalian

SKPD

rekomendas

2009

pemeriksaan

lingkungan

dokumen revisi

dokumen

yang diajukan

belum ada

i dokumen lingkungan

 UURI Nomor

Faktor yang Mempengaruhi

 PP 27 Tahun 2012

(AMDAL,

 Permen LH

UKL-UPL dan SPPL)

 Kecepatan

 Kecermatan

 Kelengkapan

 Kecepatan

telaah

dalam

Nomor 16

Ketentuan

perbaikan

tahun 2012

Peraturan

dokumen

 Permen LH

Batas waktu

ketentuan

Perundangan

Nomor 17 tahun 2012  PermenLH Nomor 8 tahun 2013 Pelayanan

 UURI Nomor

 Keterbatasan

 Kecepatan

 Belum

pencegahan

32 Tahun

fungsi

informasi

optimalnya

pencemaran

2009

laboratorium

masyarakat

pelaksanaan

terhadap

monitoring

adanya

dan

pencemar an

pemantauan

air

 PP 82 tahun 2001  Permen LH

 Kecermatan verifikasi  Keterbatasan

Nomor 12

SDM (Pejabat

Tahun 2006

Pengawas

 Pengetahuan

Lingkungan

masyarakat

persyaratan

Nomor 20

Hidup

terhadap

administrasi

Tahun 2008

Daerah,

greenproduct

dan teknis

 Pergub DIY

Pejabat

yang terbatas

pencegahan

 Permen LH

air

Nomor 7

Pengendali

tahun 2010

Dampak

Ketaatan

Lingkungan)

persyaratan

 Kurangnya

 Kurangnya Ketaatan

pencemaran air

administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air


Hal. 21

Aspek Kajian



(1)

(2)

(3)

 Pelayanan

 UURI Nomor

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (Kewenangan SKPD)



(4)

(5)

(6)

 Keterbatasan

 Kecepatan

 Belum

pencegahan

32 Tahun

fungsi

informasi

optimalnya

Pencemaran

2009

laboratorium

masyarakat

pelaksanaan

terhadap

monitoring

adanya

dan

pencemar an

pemantauan

Udara dari Sumber Tidak Bergerak

 PP 41 Tahun 1999  Permen LH

 Kecermatan verifikasi  Keterbatasan

Nomor 20

SDM (Pejabat

Tahun 2008

Pengawas

 Pengetahuan

Lingkungan

masyarakat

Nomor 21

Hidup

terhadap

Tahun 2008

Daearah,

greenproduct

pejabat

yang terbatas

 Permen LH

 SK Gub DIY

udara

Nomor 169

Pengendali

tahun 2003

dampak

Ketaatan

lingkungan)

persyaratan

 Kurangnya

administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara  Pelayanan

 UURI Nomor

 Keterbatasan

 Kurang

 regulasi yang

informasi

32 Tahun

SDM (Pejabat

sinkronisasi

sulit

status

2009

Pengawas

antara SKPD

diimplementa

kerusakan lahan dan/atau

 PP 20 Tahun 2000  Permen LH

Lingkungan Hidup

sikan  paramater

Daearah,

produk

tanah untuk

Nomor 20

pejabat

biomassa

produksi

Tahun 2008

Pengendali

terlalu

dampak

banyak

biomassa

lingkungan)  Kecermatan verifikasi  Keterbatasan SDM (PPLHD, Pengendali dampak lingkungan)


Hal. 22

Aspek Kajian



(1)

(2)

(3)

 Pelayanan

 UURI Nomor

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (Kewenangan SKPD)



(4)

(5)

(6)

 Keterbatasan

 Kurangnya

 Belum

Tindak

32 Tahun

SDM (Pejabat

pengetahuan

optimalnya

Lanjut

2009

Pengawas

masyarakat

pelaksanaan

Lingkungan

tentang tata

monitoring

Nomor 20

Hidup

cara

dan

Tahun 2008

Daerah,

pengaduan

pemantauan

 Permen LH

pejabat

Pengaduan Masyarakat Akibat adanya dugaan

 Permen LH

pencemaran

Nomor 9

Pengendali

dan/atau

Tahun 2010

dampak

perusakan

lingkungan)

lingkungan

 Kecermatan

hidup

verifikasi

Kajian

Terjaganya

 UU TR No.32

terhadap

kelestarian

Tahun 2009

Renstra

Lingkungan

BLH DIY

dan Kesesuaian Tata Ruang

Kepatuhan

 Koordinasi

Belum

SKPD

lintas sektoral

optimalnya

terhadap

terkait izin

koordinasi dan

No.2 Tahun

peraturan

pemanfaatan

sinkronisasi

2010

perundangan

ruang

proses

 Perda DIY

 Perda Kulon

perencanaan

Progo No.1

pengelolaan

Tahun 2012

lingkungan hidup

Kajian

 Pelestarian

terhadap

fungsi

RTRW

lindung

Kabupaten  Pengemba ngan

Koordinasi

Belum

skpd terhadap

lintas sektoral

tersusunnya

tata ruang

terkait izin

SOP Pelayanan

Progo No.1

yang

pemanfaatan

Informasi

Tahun 2012

lemah/kurang

ruang

Pemanfaatan

 UU TR No.32 Tahun 2009  Perda Kulon

Pemahaman



luasan RTH

Tata Ruang

perkotaan


Hal. 23

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No. (1)

1.

Isu Strategis Dinamika Internasional (2)

Pemanasan

Dinamika Nasional

Dinamika Regional/Lokal

Lain-lain

(3)

(4)

(5)

 Gas Rumah

Global

 Inventarisasi GRK dan

Kaca

belum ada Rencana

 Energi

Aksi Daerah tentang

terbarukan

penurunan emisi.  Pengembangan teknologi ramah lingkungan  Pengendalian penggunaan pupuk kimia  Gerakan 3R  From Waste to energy

Perubahan Iklim

 Kebakaran

dan kerusakan Lingkungan

 Penurunan

hutan,

Keanekaragaman

 exploitasi SDA

hayati

yang berlebihan

 Peningkatan resiko Interusi air laut  Peningkatan resiko terjadinya longsor dan banjir  Penurunan kualitas udara  Meluasnya kawasan resiko kekeringan

3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah: “Terwujudnya

Kabupaten

Kulon

Progo

yang

sehat,

mandiri,

berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”


Hal. 24

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1.

Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.

2.

Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance).

3.

Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

4.

Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah.

5.

Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.

6.

Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di

bidang

lingkungan

hidup,

pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanakan tugas di bidang lingkungan hidup, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang lingkungan hidup. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2011-2016 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Kantor Lingkungan Hidup maka fungsi dan tugas Kantor Lingkungan Hidup terkait erat dengan pencapaian misi 5 yaitu mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kantor Lingkungan Hidupterhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut : Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa No (1) 1

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (2) Misi 5

Permasalahan Pelayanan SKPD (3)  Belum optimalnya

Faktor Penghambat

Pendorong

(4)  Belum adanya

(5)  Telah disusunnya

Mewujudkan pengelolaan

pelaksanaan

aturan detail

dokumen RTRW

sumberdaya alam dan

monitoring,

pengaturan

Kulon Progo

lingkungan secara optimal

pengawasan dan

ruang

tahun 2011-2032

dan berkelanjutan

pemantauan


Hal. 25

No (1)

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (2) Program Pengendalian

Faktor

Permasalahan Pelayanan SKPD (3)  Beberapa regulasi

Penghambat (4)  Struktur

Pendorong (5)  Sudah adanya

Pencemaran dan Perusakan

yang sulit

kelembagaan

beberapa SOP

Lingkungan Hidup

diimplementasikan

belum

pelayanan

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

 Belum optimalnya

mewadai

koordinasi dan

 Kurangnya

 Adanya aturan perundangan

sinkronisasi proses

kesadaran

bidang lingkungan

perencanaan

masyarakat

hidup

pengelolaan

terhadap

Adanya

lingkungan hidup

pengelolaan

Komitmen

liungkungan

pimpinanterhadap

hidup

pengelolaan

Keterbatasan

lingkungan hidup

SDM (PPLHD, Pengendali dampak lingkungan)

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian LH dan Renstra BLH DIY 3.3.1.Telaahan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup Dalam melaksanakan mandatnya, Kementerian Lingkungan Hidup mengacu pada peraturan perundangan Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , yang memuat paradigma perlindungan dan pengelolaan LH, antara lain: 1.

Tanggungjawab kelestarian dan pengelolaan lingkungan merupakan tanggungjawab kolektif, yang dilaksanakan melalui kesadaran dan penguatan kordinasi seluruh pihak, terutama dalam hal menyamakan persepsi tentang definisi pencemaran lingkungan;

2.

Pengaturan yang jelas antara kewenangan pusat dan daerah dalam hal pengawasan LH;

3.

Adanya pendayagunaan pendekatan ekosistem (eco region), yang dapat menjadi jembatan antara perencanaan pembangunan, penataan ruang, dan pertimbangan lingkungan hidup;

4.

Adanya penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas. Ditunjang pula dengan penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;


Hal. 26

Visi Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan

dalam

pelaksanaan

pembangunan

berkelanjutan,

dengan

menekankan pada ekonomi hijau. Misi 1.

Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

terintegrasi,

guna

mendukung

tercapainya

pembangunan

berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau; 2.

Melakukan

koordinasi

dan

kemitraan

dalam

rantai

nilai

proses

pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan; 3.

Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;

4.

Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi. Tabel 3.4.

Telaah Renstra Kementrian Lingkungan Hidup RI Tahun 2010-2014 Permasalahan

Sasaran Renstra No.

Kementerian Lingkungan Hidup

(1) 1

Lingkungan Hidup

Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Kulon Progo

(2) Terkendalinya

Sebagai Faktor

Pelayanan Kantor

(3) 

Batas waktu

 Belum Adanya

 Tersedianya

pencemaran dan

Pengembalian

peraturan perundangan

peraturan

kerusakan lingkungan

revisi dokumen

bidang lingkungan

perundangan di

sungai, danau, pesisir

lingkungan

terkait batas waktu

tingkat

dan laut, serta air

pengembalian revisi

pusat/kementerian

tanah;

dokumen lingkungan

 Meningkatnya

 Struktur kelembagaan belum memadai

investasi didaerah  Potensi sumber daya alam

2

Terlindunginya



Pengembangan

 Keterbatasan lahan

kelestarian fungsi

RTH yang

yang dikuasai

lahan,

kurang optimal

pemerintah masih

keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan

 Adanya master plan RTH  Adanya CSR

kurang  Kurangnya koordinasi lintas sektor


Hal. 27

Permasalahan

Sasaran Renstra No.

Kementerian Lingkungan Hidup

(1) 3

Sebagai Faktor

Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup

(2)

(3)

Membaiknya kualitas

Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Kulon Progo



Belum

 Belum Adanya

 Tersedianya

udara dan pengelolaan

optimalnya

peraturan perundangan

peraturan

sampah serta limbah

pelaksanaan

bidang lingkungan

perundangan di

bahan berbahaya dan

monitoring dan

terkait limbah bahan

tingkat

beracun (B3)

pemantauan

berbahaya dan beracun

pusat/kementerian

(B3)

 Meningkatnya investasi didaerah

4

Pengelolaan daya

sumber 

alam

lingkungan

Belum

Belum

sinkronnya  Potensi

dan

optimalnya

perundangan

di

hidup

koordinasi

terintegrasi

dan

pusat

tingkat

sumber

daya alam.

tentang

sinkronisasi

Pengelolaan sumber daya

proses

alam

perencanaan

hidup

dan

lingkungan

pengelolaan lingkungan hidup

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Seiring dengan Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2012-2017), yaitu: “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”.yang salah satu pemaknaan masyarakat yang maju adalah masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi dan angka harapan hidup tinggi serta tergambarkan pada misi yang keempat yaitu memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Visi “Sebagai Institusi Yang Handal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk

Mewujudkan

Masyarakat

DIY

Berbudaya

dan

Berwawasan

Lingkungan”


Hal. 28

Misi 1.

Meningkatkan

profesionalisme,

akuntabilitas

dan

kapasitas

Badan

Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan 2.

Meningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam

melalui

sinergisitas

lintas

pemangku

kepentingan

serta

mengembangan budaya kearifan local 3.

Menguatkan kapasitas, kepedulian dan partisipasi lintas pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan gender

4.

Memantapkan sarana prasarana dan akses informasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara adil, merata dan berkualitas Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo

Berdasarkan Telaahan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Renstra Badan Lingkungan Hidup DIY

Permasalahan Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo

(1)

(2)

(3)

1

Terjaganya kelestarian



Lingkungan dan

regulasi yang sulit diimplementasikan

Kesesuaian Tata Ruang.  Belum optimalnya

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

 Struktur kelembagaan

sama

belum

baik

memadai

Pemda DIY

 Belum

yang dengan

 Tersedianya

pelaksanaan

terpenuhinya

sarana

monitoring dan

petugas

prasarana

pemantauan

analis

laboratorium.

laboratorium 

 Adanya kerja

Belum tersusunnya



 RTRW belum

 Telah memiliki

SOP Pelayanan

sepenuhnya

Perda RTRW

Informasi

dapat

Pemanfaatan Tata

dijadikan

Ruang

acuan dalam pelaksanaan pembangunan


Hal. 29

3.4.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Kulon Progo tahun 2010-2030 yang sudah ditetapkan akan berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup.

Perda RTRW mengatur rencana struktur dan pola ruang.Dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi tantangan bagi Kantor Lingkungan Hidup untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Rencana Tata Ruang No.

Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD

(1) 1

Faktor


Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

(2) Menyusun pengendalian 

Penerbitan

Belum

pemanfaatan ruang

rekomendasi

tersusunnya SOP

perundangan

dokumen

penerbitan

bidang

lingkungan dan izin

rekomendasi

lingkungan hidup

lingkunga

pemanfaatan

 Adanya

aturan



ruang 

Pengembangan

Keterbatasan

RTH yang kurang

lahan yang

optimal

dikuasai

 Adanya master plan RTH  Adanya CSR

pemerintah masih kurang 

Maraknya kegiatan budidaya kawasan lindung

di

 Kurangnya koordinasi lintas sektor  Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arrti pentingnya kawasan lindung


Hal. 30

3.4.

Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan telaah terhadap tugas dan fungsi SKPD Kantor Lingkungan Hidup, prediksi permasalahan kedepan, keterkaitan dengan perencanaan Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap pembangunan di Kulon Progo maka didalam renstra SKPD Kantor Lingkungan Hidup periode 2012-2016 ini ditentukan beberapa isu strategis yang akan mendasari program dan kegiatan Kantor Lingkungan Hidup yaitu : 1. Pemanfaatan

sumber

daya

alam

yang

tidak

menerapkan

prinsip

pembangunan berkelanjutan 2. Pencemaran lingkungan baik di tanah, air dan udara. 3. pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan 4. Ketersediaan RTH publik di wilayah perkotaan


Hal. 31

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD Rumusan visi dan misi jangka menengah Kantor Lingkungan Hidup didasarkan pada isu strategis dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. A. Visi Kantor Lingkungan Hidup Visi SKPD Kantor Lingkungan Hidup adalah Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup Pernyataan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut : 

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.



Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.



Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduannya;



Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

B. Misi Kantor Lingkungan Hidup Misi SKPD Kantor Lingkungan Hidup adalah

Mewujudkan Pengelolaan

Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Lingkungan Hidup Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi KLH ditetapkan

tujuan

sebagai berikut : Terlindunginya sumber daya alam dan terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan Adapun penjabaran tujuan dalam sasaran jangka menengah dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dalam 5 tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 4.1. Perubahan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 2011-2016

Hal. 32

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

NO.

TUJUAN

(1) 1.

(2)

SASARAN

(3)

Terlindunginya Meningkatnya SDA dan

konservasi,

terkendalinya

perlindungan

pencemaran

dan

dan perusakan pengendalian lingkungan

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

INDIKATOR

SASARAN

2012

2013

2014

2015

2016

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

97,79

97,61

97,63

97,70

97,72

0,81

0,81

0,80

0,78

0,79

(4) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas

sumber daya

Air

alam

4.3. Strategi dan Kebijakan Kantor Lingkungan Hidup Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI

: Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup

MISI

: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Terlindunginya SDA

Meningkatnya

Perlindungan sumber

dan terkendalinya

konservasi,

daya alam dan

perlindungan dan

pencemaran dan

perlindungan dan

peningkatan

konservasi sumberdaya

perusakan

pengendalian

keanekaragaman hayati

alam

lingkungan

sumber daya alam

 Meningkatkan

 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan sumber daya alam  Meningkatkan tata kelola sumber daya alam


Hal. 33

Tujuan

Sasaran

Strategi Peningkatan pengetahuan dan akses informasi pengelolaan

Kebijakan  Meningkatkan informasi SDA dan LH  Pengembangan data

sumber daya alam dan

base informasi SDA dan

lingkungan hidup

LH  Meningkatkan tata kelola informasi SDA dan LH

Meningkatnya

Peningkatan sarana

Pengendalian

dan prasarana

kapasitas laboratorium

pencemaran dan

pengendalian

lingkungan daerah

perusakan

pencemaran dan

lingkungan hidup

perusakan lingkungan

dan prasarana

hidup

pengendalian

 Mengembangkan

 Pengembangan sarana

pencemaran lingkungan hidup Peningkatan

 Meningkatkan

Pengendalian

pemantauan kualitas

pencemaran dan

lingkungan

perusakan lingkungan hidup

 Peningkatan pengawasan pentaatan perundangan bidang lingkungan hidup  Mengoptimalkan pelayanan penanganan kasus lingkungan hidup Peningkatan kapasitas masyarakat dalam Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup


Hal. 34

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kantor Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.


Hal. 35

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikato r Sasaran

(1)

(2)

(3)

Terlindunginya SDA dan terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkung an Hidup

Kode

(4)

1.08.xx.17

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(5)

(6)

Program perlindungan dan konservasi Jumlah mata air sumber daya yang terlindungi di alam daerah resapan air

Monitoring evaluasi dan pelaporan

DAK dan pendamping an DAK bidang LH

Satuan

(7)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

(8)

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

2012

2013

2014

(16)

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1.467.602.905

KLH Kab Kulon Progo

1.155.546.499

Mata air

50

75

0

100

-

130

-

Terbangunnya unit biodigester biogas

Unit

139

165

0

195

-

225

-

Terselenggaranya monitoring, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup di masyarakat melalui berbagai kegiatan terkait lingkungan hidup

Jenis

-

11

15

12.866.300

13

Unit

56

biogas;

Unit

28

gerobak sampah,

Unit

30

embung;

buah

1


Lokasi

Target

1.264.441.050

Terlaksananya pembangunan sumur resapan,

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

10.824.900

Kab Kulon Progo

47.363.800

1.050.081.000

Halaman 36

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) biopori

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air

(7)

(8)

(9)

lubang

1000

komposter

buah

150

taman kehati kendaraan roda 2 pengangkut sampah bibit taman Terlaksananya pembuatan sumur resapan dan biogas

lokasi

1

unit

2

batang Unit

-

500 0

(10)

-

Unit

39

(12)

(13)

374.474.950

30

1.08.xx.23

Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Luasan penanaman tanaman penahan angin di kawasan pesisir

Ha

4

7

1.08.xx.15

Program pengembang an kinerja pengelolaan persampahan

Jumlah desa yang melakukan pengelolaan sampah di Kab. Kulon Progo

Desa

11

13

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Terlaksananya pengadaan gerobak sampah,

Unit

n.a

0


(11)

-

-

0

8

15

30

(14)

60

(15)

(16)

322.601.750

12 -

0

344.567.000

10

-

17

-

-

-

Halaman 37

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1.08.xx.1 6

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

(6)

(7)

(8)

alat daur ulang sampah,

Unit

n.a

300

n.a

komposter,

Unit

n.a

16

n.a

motor gerobak sampah

Unit

n.a

150

n.a

kreyeng

buah

n.a

100

n.a

Terbangunnya depo sampah,

Unit

n.a

bak sampah,

Unit

n.a

350

alat pencacah sampah, dan

Unit

n.a

3

gerobak sampah,

Unit

n.a

4

Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

Kasus


(9)

0

-

-

21

36

(10)

0

-

0

(11)

(12)

-

(13)

-

-

-

51

-

(14)

2

(16)

393.967.525

-

66

(15)

-

-

Halaman 38

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan dan pencemaran udara

Kegiatan/ Usaha

5

10

0

15

-

20

-

Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

Kegiatan/ Usaha

5

10

0

15

-

20

-

Luas lahan yang telah ditetapkan & diinformasikan status kerusakan tanahnya untuk produksi biomassa

Ha

19.877,2

8.518,8

0,0

28.396,0

-

28.396,0

-

Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

Terkondisinya kota Wates yang bersih dan sehat dalam penilaian Adipura

Nilai

-

67

Pemantauan kualitas lingkungan

Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan hidup dan tercapainya SPM bidang lingkungan hidup

titik udara ambien

-

2


17.142.800

37.655.950

66,69

2

19.972.800

39.967.950

(13)

(14)

(15)

68

246.886.600

2

41.958.200

(16)

Halaman 39

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

titik emisi industri titik air sungai titik air limbah titik tanah Pengkajian dampak lingkungan

1.08.xx.19

(11)

(12)

5

9

3

3

5

5

5

4

3

3

256

Pemantauan dan penanganan kasus lingkungan hidup

Terlaksananya pemantauan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mediasi penanganan kasus lingkungan hidup

Kasus

-

9

Penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran

Tersusunnya brosur, leaflet tentang bahaya merokok bagi siswa baru SLTP dan SLTA Tersusunnya peraturan perundangan tentang Izin Gangguan

Lembar

-

3.750

Dokumen

-

1

Data

2

0

51.470.000

238

57.188.500

Dokumen limbah B3

Pengembangan data base informasi lingkungan


(13)

4

Dokumen SPPL,UKL/ UPL, Amdal

Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

(10)

3

Diterbitkannya rekomendasi dokumen kelayakan lingkungan (UKL/UPL, SPPL dan DPL)

Penyusunan perundangan tentang izin gangguan

-

(9)

150

(14)

(15)

(16)

69.026.800

1

11.014.000

8.373.000

5.441.250

0

6 kasus

2.904.000

7

30.625.000

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

4

-

Halaman 40

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.08.xx.20

Program peningkatan pengendalian polusi

Lokasi pemantauan uji emisi udara

1.08.xx.24

Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Jumlah desa yang melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Penataan Ruang Terbuka Hijau

Terlaksananya penanaman pohon di sekitar mata air, penghijauan lingkungan dan pembuatan taman kota/hijau

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya biaya telepon, air serta belanja listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

(7)

(8)

(9)

Lokasi

3

3

Desa

4

5

Batang

n.a

188

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

-

3

-

4

-

-

6

-

7

-

n.a

303.604.999

n.a

72.438.150

Bibit

n.a

1.767

1.500

Lokasi RTH

n.a

2

3

(16)

315.173.230

100

50.864.000

100

65.782.320

100

64.145.700

Bulan

12

9.900.000

12

6.798.620

12 bulan

18.150.000

Unit

5

2.400.000

5

1.630.700

6 unit

3.188.200


(15)

Halaman 41

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat, koordinasi dan koordinasi keluar daerah Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas / operasional Pengadaan peralatan gedung/kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

(6)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Bulan

12

9.060.000

12

9.060.000

12 bulan

10.560.000

Bulan

12

3.908.000

12

3.908.000

12 bulan

3.679.500

Bulan

12

4.140.000

12

4.127.000

12 bulan

3.588.000

Tersedianya biaya langganan 1 jenis surat kabar/ majalah

Bulan

12

960.000

12

900.000

12 bulan

840.000

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat

Bulan

12

3.471.000

12

4.920.000

12 bulan

5.400.000

Tersedianya dana untuk perjalanan dinas keluar daerah

Bulan

12

15.470.000

12

34.118.000

12 bulan

17.240.000

Tersedianya dana untuk perjalanan dinas dalam daerah

Bulan

12

1.555.000

12

320.000

12 bulan

1.500.000

100

32.145.475

100

247.892.609

100

76.849.600

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan penggandaan keperluan kantor

(7)

Capaian Ketersediaan Sarana Prasarana Kondisi Baik

(8)

Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4

unit

-

0

1

164.550.000

-

0

Tersedianya peralatan gedung kantor

unit

-

0

2

10.345.000

-

0

Terpeliharanya gedung kantor

unit

-

0

1

24.915.000

-

0


(15)

(16)

Halaman 42

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas Capaian Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

unit

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD

Penyusunan laporan keuangan semesteran Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Renstra SKPD

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

(9)

Tersusunnya Renstra SKPD

laporan

1

723.000

-

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Program Pengawasan dan Pengendalian Program

Tersusunnya rencana kerja SKPD

laporan

1

449.000

Monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program kegiatan

Tersusunnya laporan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan dan penerapan SPIP

5

(10) 32.145.475

(11)

(12)

(13)

(14)

5

48.082.609

6 unit

76.849.600

1.713.950

100

1.891.700

100

710.950

100

laporan

1

420.950

1

572.450

1 laporan

1.102.200

laporan

4

290.000

4

1.141.500

4 laporan

789.500

Capaian Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

100

Capaian Pengawasan dan Pengendalian Program


(8)

laporan

1.172.000

100

506.000

100

2.116.500

0

1 laporan

1.264.500

1

506.000

1 laporan

852.000

100

1.220.250

100

998.000

100

693.000

19

1.220.250

19

998.000

19 laporan

693.000

(15)

(16)

Halaman 43

Tabel 5.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Satuan Target

(1) Terlindunginya SDA dan terkendali nya pencemaran dan perusakan lingkungan

(2) Meningkat nya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(4)

(5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

(6) Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kualitas even lingkungan hidup; tanaman perindang; komposter; tempat sampah dan sumur resapan

(7)

even, batang Unit Unit

Pohon penghijauan di pesisir Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

Sumur resapan dan tanaman di daerah tangkapan air, sekitar mata air dan sempadan sungai

Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 2011-2016

Unit Batang

Tahun-4

Tahun-5

2015

2016 Rp.

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target

Rp

target

Rp

(8) 93,33%

(9) 778.858.400

(10) 96,67%

(11) 915.000.000

(12) 96,67%

(13) 6.076.264.883

8

238.181.000

8

262.000.000

90

90

25

25

180

180

20

20

n.a

20

40.000.000

88

244.000.000

Unit sumur resapan

88

Batang

1.760

211.860.000

1.760

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Lokasi

(14) KLH Kulon Progo

(15) Kab Kulon Progo

680 200

96

275

6.975

Halaman 44

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan biodigester biogas limbah

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Ruang terbuka hijau di perkotaan Wates

Lokasi

3

294.250.000

3

324.000.000

11

Profil tutupan vegetasi

Dokumen

1

19.567.400

1

25.000.000

5

Dokumen

1

15.000.000

1

20.000.000

5

Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Progo Capaian peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Masyarakat, JPSM penggiat lingkungan hidup dan keikutsertaan pameran; sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Biodigester biogas limbah ternak dan limbah usaha tahu dan tempe


84,70%

832.709.500

86,91%

1.036.500.000

86,91%

orang masyarakat

100

orang JPSM

50

50

10

Kali pameran

2

2

4

3

3

14

5

5

13

2

2

6

100

100

550

Unit motor pegangkut sampah Unit mesin pencacah Unit bangunan pengolah sampah unit tempah sampah Unit biogas

9

387.069.500

178.202.500

100

15

445.000.000

300.000.000

(13)

(14)

3.247.370.875

KLH Kulon Progo

(15)

200

66

Halaman 45

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Pengkajian dampak lingkungan

Pemantauan kualitas lingkungan

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Dokumen lingkungan

dokumen

250

65.000.000

250

71.500.000

1.175

Pantauan kualitas lingkungan hidup; Usaha dan/kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan; alat pengambil sampel udara

titik air sungai

5

126.437.500

5

140.000.000

25

titik limbah cair

5

5

25

3

3

12

3

4

19

10

10

30

35

35

70

set alat

1

n.a

Kasus lingkungan hidup

Kasus

20

36.000.000

7

36.000.000

49

Laporan pengawasan kesesuaian pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

Laporan

1

40.000.000

1

44.000.000

2

20%

55.129.000

100%

60.700.000

100%

Bulan

12

11.029.000

12

12.200.000

12

Bulan

12

17.700.000

12

19.500.000

12

Bulan

12

26.400.000

12

29.000.000

12

titik udara ambien titik udara emisi titik kualitas tanah lokasi usaha/kegiatan Penanganan kasus lingkungan hidup Pengawasanan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa perkantoran Penyediaan jasa keuangan Penyediaan rapatrapat, konsultasi dan koordinasi

Cakupan Pelayanan Administrasi Bahan dan peralatan kantor Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi


(13)

(14)

898.561.900

KLH Kulon Progo

(15)

Halaman 46

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pengadaan pakaian PDH Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

84,22%

115.294.000

84,22%

161.000.000

84,2%

633.181.684

unit kendaraan

1

35.310.000

1

73.000.000

unit komputer

1

1

Capaian Ketersediaan Sarana Prasarana Kondisi Baik Kendaraan bermotor roda 2, komputer, laptop, printer, lemari arsip kayu, AC, LCD dan layar LCD

Sarana dan prasarana perkantoran

unit laptop

1

1

unit printer unit lemari arsip AC

1

1

1

1

n.a

1

LCD

n.a

1

layar LCD

n.a

1

kamera

n.a

1

unit

6

79.984.000

7

88.000.000

7

20%

8.300.000

20%

15.700.000

20%

orang

1

5.000.000

2

12.000.000

2

Unit

16

3.300.000

16

3.700.000

16

19,03%

3.882.000

19,03%

4.600.000

100%

Capaian Peningkatan Kapasitas Pegawai di SKPD Pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop Pakaian PDH batik bagi PNS Capaian Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja


(14)

24.000.000

KLH Kulon Progo

19.504.350

KLH Kulon Progo

(15)

Halaman 47

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

(6) Rencana kerja SKPD Laporan capaian kinerja semesteran keuangan dan pencapaian kinerja semesteran Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD


(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

dokumen

1

852.000

1

1.000.000

5

dokumen

4

950.000

4

1.100.000

20

dokumen

19

2.080.000

19

2.500.000

88

(13)

(14)

(15)

Halaman 48

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Perumusan indikator kinerja SKPD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcomes) tahun 0 – tahun 2 merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun 3 – tahun 5 merupakan target kinerja yang direncanakan yang dituangkan dalam tabel berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

1 2

Indikator

Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016

98,52

97,79

97,61

97,63

97,70

97,72

97,72

3,58

0,81

0,81

0,80

0,78

0,79

0,79

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016

77,78

90,48 92,59

92,59

93,33

96,67

96,67

78,13

73,23 70,17

77,41

84,70

86,91

86,91

Program Perlindungan dan 1

konservasi Sumber Daya Alam (%) Program Pengendalian

2

Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup (%)


Hal. 49

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD. Perubahan Restra Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2011-2016 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Dokumen ini untuk kinerja dan keuangan daerah tahun 2011-2013 merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan perencanaan kinerja tahun 2014-2016. Perubahan Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kantor Lingkungan Hidup dan menjadi pedoman bagi Kantor Lingkungan Hidup untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2015 – 2016 serta untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi tahun 2017. Untuk

meningkatkan

efektivitas

pelaksanaan

Perubahan

Renstra

Kantor

Lingkungan Hidup Tahun 2011- 2016, maka Kantor Lingkungan Hidup berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2011-2016 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2015-2016 dan masa transisi Tahun 2017. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2011-2016.

Wates,

Agustus 2014 Kepala,

Ir. SUHARJOKO, MT NIP.19620406 199303 1 005


Hal. 50

LAMPIRAN

PERUBAHAN RPJMD KAB. KP

PERUBAHAN RENSTRA KLH KAB. KP PROGRAM: Perlindungan dan konservasi sumber daya alam INDIKATOR: Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam

TUJUAN VISI BUPATI Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa

MISI KE-5 BUPATI Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan

Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari

SASARAN Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

INDIKATOR SASARAN Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

VISI KLH

MISI

TUJUAN

SASARAN

Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup

Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan

Terlindunginya SDA dan terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan

Meningkatnya Konservasi Perlindungan dan Pengendalian SDA

PROGRAM: Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup INDIKATOR: Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

JL. Sugiman , Watulunyu,Wates, Kulon Progo Telp & fax (0274) 774638 Website : www.klh.kulonprogokab.go.id E-mail: [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 20/VIII/2014 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011-2016 KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO Menimbang :

Mengingat :

a. bahwa Perubahan Rencana Strategis yang merupakan gambaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program/kegiatan instansi selama periode tertentu adalah merupakan langkah awal dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah; b. bahwa Perubahan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo perlu disusun karena merupakan proses koordinasi secara sistematis dan berkelanjutan sebagai instrumen dalam menyusun sistem akuntabilitas dalam pertanggungjawaban kinerja SKPD; c. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah; 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025); 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup yahun 2010-2014; 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010-2014;

10. Keputusan Kepala Badan Lngkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/3008 tentang Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; 12. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032; 15. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016; 16. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA :

Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang merupakan pedoman dan arah penyelenggaraan tugas pokok fungsi dari instansi;

KEDUA

:

Perubahan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di : Wates Pada tanggal : 18 Agustus 2014 Kepala

Ir. SUHARJOKO. MT. Pembina Tk.1 /IVb NIP. 19620406 199303 1 006

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO PERIODE :

Recommend Documents