`RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KANTOR KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK

Rencana Strategis Kecamatan Dayun Kabupaten. Siak Tahun 2011-2016

`RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KANTOR KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK BAB I PENDAHULUAN 1. Latar belakang Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah.Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan Pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Halaman 1


kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas Umum Pemerintahan, Pembangunan maupun tugas-tugas Kemasyarakatan. Tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan memiliki pengertian bahwa Camat ikut bertanggung jawab terhadap kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dalam upaya meningkatkan kualitas Pelayanan dan ikut mensejahterakan masyarakatnya. 2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4274); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemer frintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Halaman 2


6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Siak; 10. Peraturan Bupati Siak Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan. 11. Peraturan Daerah kabupaten Siak nomor 41 tahun 2002, tentang pembentukan kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Dayun dan kecamatan Lubuk Dalam kabupaten Siak. 3. Maksud dan Tujuan a) Maksud Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Kantor kecamatan Dayun kabupaten Siak adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan merupakan

sarana

untuk

mengkomunikasikan

arah

kebijakan

Pembangunan dalam proses pencapaian kinerja di wilayah kecamatan Dayun kabupaten Siak. b) Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis kantor kecamatan Dayun adalah sebagai berikut : b.1. sebagai Pertanggungjawaban SKPD; b.2. sebagai bahan Pengambilan keputusan dan pelaksanaan Visi Misi; b.3. sebagai bahan Perencanaan Jangka Menengah Daerah

Halaman 3


4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang disajikan dalam renstra ini sebagai berikut : BAB I 1.1 1.2 1.3 1.4

PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

BAB II 2.1 2.2 2.3 2.4

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN DAYUN Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Dayun Sumber Daya Kantor Kecamatan Dayun Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Dayun Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Dayun

BAB III 3.1

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Dayun.

3.2 3.3 3.4 3.5 BAB IV 4.1 4.2 4.3

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis. Penentuan Isu-isu Strategis VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi dan Misi Kantor Kecamatan Dayun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Dayun Strategi dan Kebijakan kantor kecamatan Dayun

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

Halaman 4


BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN DAYUN 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Dayun Berdasarkan Perda No. 32 Tahun. 2008 Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Siak, sebagai pelaksananan PP no.41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah maka dibentuklah struktur organisasi Kecamatan Dayun kabupaten Siak sebagai berikut : Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari : a. Camat; b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari : 1. Sub bagian Penyusunan Program; 2. Sub bagian Keuangan; 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian. c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; f. Seksi Kesejahteraan Sosial; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Kecamatan Pasal 4 (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, melaksanakan

tugas-tugas

kesekretariatan

yang

meliputi

administrasi

kepegawaian,Keuangan,umum dan membuat laporan pelaksanaan tugas. (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud ayat (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan urusan umum; Halaman 5


b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan; d. Pelaksanaan urusan perlengkapan; e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan kecamatan.

Pasal 5 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan. 2) Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga; b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum; c.

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub bagian;

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian. Sub bagian Penyusunan Program Pasal 6

1) Sub

bagian

Penyusunan

operasionalisasi

kerja,

Program

memberi

mempunyai

tugas,

memberi

tugas

merencanakan

petunjuk,

menyelia,

mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang penyusunan program, perencanaan dan pelaporan. 2) Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Menyusun

rencana

operasionalisasi

kegiatan

kerja

sub

bagian

penyusunan program; b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; c. Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya; d. Menyusun rencana perjalanan dinas; Halaman 6


e. Mengendalikan rencana tahunan; f. Merencanakan

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

dinas

meliputi

pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan; g. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku; i.

Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas;

j.

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi;

k. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA); l.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;

m. Melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); n. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RASK/DASK; o. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; p. Mengevaluasi hasil program kerja; q. Membuat laporan hasil kegiatan; r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub bagian Keuangan Pasal 7

1) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2) Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja sub bagian Keuangan; b. Membuat daftar usulan kegiatan; c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; Halaman 7


d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum; f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas; g. Melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; h. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati ; i.

Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;

j.

Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;

k. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; l.

Mengevaluasi hasil Program Kerja;

m. Membuat Laporan hasil kegiatan; n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 8

1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi

dan

melaporkan

kegiatan

administrasi

Umum

dan

Kepegawaian. 2) Rincian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

Halaman 8


b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah tangga serta penggunaan kantor; c. Melaksanakan

pengaturan

urusan

rumah

tangga

dan

keamanan

lingkungan dinas serta rumah dinas kantor; d. Melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas; e. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan

pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data

pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian; f. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas; g. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas; h. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasian perlengkapan dinas; i.

Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;

j.

Menyelenggarakan

administrasi kepegawaian meliputi penempatan,

kenaikan pangkat, gaji berkala; k. Mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai; l.

Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;

m. Mengevaluasi hasil Program kerja; n. Menyusun laporan hasil kegiatan; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Halaman 9


Seksi Tata Pemerintahan Pasal 9

1) Seksi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas membantu camat dalam membina,

mengkoordinasikan

dan

melaksanakan

tugas

di

bidang

pemerintahan. 2) Rincian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut : a. Menyusun program dan kegiatan seksi tata pemerintahan; b. Menyelenggarakan penilaian lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan; c. Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama antar kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar kelurahan; d. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil, inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayahnya; e. Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karier; f. Merencanakan dan menyusun serta menyelenggarakan program-program kegiatan pengembangan pemberdayaan masyarakat lintas kelurahan dalam wilayah kecamatan; g. Mempersiapkan bahan dan data untuk penyelenggaraan pemilihan umum; h. Mempersiapkan bahan dan data untuk pembinaan ideologi Negara, kesatuan bangsa dan peningkatan partisipasi politik masyarakat lintas kelurahan; i.

Melaksanakan pembinaan keagrarian dalam rangka tertib pertanahan;

j.

Melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan dan memberikan solusi pemecahan;

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; l.

Membuat laporan sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Halaman 10


Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pasal 10

1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut : a. Menyusun program dan kegiatan; b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; d. Membantu koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana dalam wilayah kelurahan; e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perekonomian; f. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayahnya; g. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam wilayah kecamatan; h. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan temu karya unit daerah kerja pembangunan; i.

Merencanakan

dan

menyusun

program

pelaksanaan

kegiatan

perekonomian dan usaha kecil masyarakat lintas kelurahan; j.

Melaksanakan pemantauan, evaluasi kelancaran produksi dan distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat;

k. Membantu instansi terkait dalam penataan dan pemuktahiran data masyarakat miskin; l.

Memfasilitasi pembinaan organisasi kepemudaan dan olah raga lintas kelurahan;

Halaman 11


m. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga keagamaan, pemberian bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah; n. Mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam; o. Mengkoordinasikan bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; p. Memfasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan; q. Melaksanakan pembinaan kegiatan peningkatan partisipasi dan peranan wanita; r. Memberi saran dan pertimbangan kepada Camat; s. Menginventarisir

permasalahan-permasalahan

dan

menyiapkan

data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; t. Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 11

1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. 2) Rincian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut : a. Menyusun program dan kegiatan; b. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideologi, kesatuan bangsa serta kemasyarakatan; c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dengan koordinasi apar keamanan yang terkait dalam wilayah kecamatan; d. Menyelenggarakan fasilitasi pasrtisipasi masyarakat dan pembinaan rukun warga dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum; e. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama; Halaman 12


f. Membantu

satuan

polisi

pamong

praja

dalam

menegakkan

dan

melaksanakan peraturan daerah dan keputusan bupati serta perundangundangan; g. Memberi saran dan pertimbangan kepada Camat; h. Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; i.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Kesejahteraan Sosial Pasal 12 1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberian Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat. 2) Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut : a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman; b. Mengolah, merumuskan dan mengevaluasi program yang terkait dengan kesejahteraan sosial; c. Memfasilitasi kegiatan perkoperasian, dunia usaha, perdagangan dan perbankan; d. Mendorong dan memberdayakan kelompok-kelompok tani dan peternak. e. Melayani

dan

memberdayakan

organisasi

keagamaan,

PKK

dan

organisasi sosial kemasyarakatan lainnya; f. Mendorong dan memberdayakan organisasi profesi; g. Menyelenggarakan

kegiatan

pelayanan

dan

kesejahteraan

pada

sekretaris kecamatan; h. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas; i.

Menilai hasil kerja bawahan untuk pembinaan karir;

j.

Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. Halaman 13


2.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Dayun Sebagai salah satu kecamatan di Kabupten Siak yang terbentuk berdasarkan Perda Kabupaten Siak Nomor:41 Tahun 2002, maka sudah berang tentu masih banyak terdapat keterbatasan sumber daya, baik sumberdaya aparatur maupun sumberdaya mesin dan keuangan dalam upaya

memberikan

pelayanan

terbaik

dibidang

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat kecamatan Dayun. Termasuk juga didalamnya sebagai penyebab terjadi hambatan dalam mengakomodir harapan dan tuntutan masyarakat serta hambatan dalam mensingkronisasikan

sekaligus

melakasanakan

dan

melancarkan

kegiatan/program yang dilaksanakan oleh SKPD Teknis di Kecamatan Dayun. Adapaun kondisi sumberdaya aparatur Kantor kecamatan Dayun dapat digambarkan sebagai berikut :

Table 2.1 JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENAGA HONOR DAERAH DAN TENAGA HONOR TIDAK TETAP PADA KANTOR KECAMATAN DAYUN KEADAAN TAHUN 2013 No

Pangkat/Gol Ruang

Jumlah/Org

1.

Pembina/(IV/a)

1

2.

Penata Tk.I/(III/d)

2

3.

Penata/(III/c)

3

4.

Penata Muda Tk.I/(III/b)

3

5.

Penata Muda/(III/a)

-

6.

Pengatur TK.I/(II/d)

-

7.

Pengatur/(II/c)

1

8.

Pengatur Muda TK.I/(II/b)

4

9.

Pengatur Muda/(II/a)

2

10.

Juru Muda Tk.I/(I/a)

Halaman 14


11.

Juru/(I/c)

-

12.

Juru Muda Tk.I/(I/b)

-

13.

Juru Muda/(I/a)

1

14.

Tenaga Honor Daerah

-

15.

Tenaga Honor Tidak Tetap

14

JUMLAH

28

Table 2.2 KEADAAN FORMASI JABATAN ESELON DAN KEBUTUHAN PNS UNTUK MENDUDUKI JABATAN ESELON PADA KANTOR KECAMATAN DAYUN KEADAAN TAHUN 2013 Formasi Jabatan Eselon saat Ini dan No

Kebutuhan PNS Untuk Menduduki Jabatan Eselon IIIa, IIIb, IVa dan IVb Eselon

Pangkat/Gol

Formasi

Terisi

Ruang

Kekurangan /org

1.

IIIa

III/d s/d IV/a

1

1

0

2.

IIIb

III/c s/d III/d

1

1

0

3.

IVa

III/b s/d III/c

4

4

0

4.

IVb

III/a s/d IIIb

3

3

0

Halaman 15


Table 2.3 KEADAAN FASILITAS PELAYANAN (PERANGKAT KERJA) PADA KANTOR KECAMATAN DAYUN KEADAAN TAHUN 2013 No

Jenis Barang

Kebutuhan

Jumlah dan Kondisi Barang Saat Ini Jumlah Baik SeRudang sak 1 Unit Baik Baik -

Kekuran gan/buah/ set/unit -

1

Kamera cctv

1 Unit

2

Soudsystem

1 Unit

1 Unit

Baik

Baik

-

-

3

Gorden

1 Set

1 Set

Baik

Baik

-

-

4

Tenda

1 Unit

1 Unit

Baik

Baik

-

-

5

Laptop

3 Set

3

2

-

1

1

6

Kendaraan Dinas Roda 2 Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Pool)

8 Unit

6

4

1

3

3

4 Unit

2

1

1

-

1

7

Selain keterbatasan sumberdaya aparatur dan perangkat pelayanan, maka Kantor kecamatan Dayun juga dihadapkan oleh permasalahan ketidak mampuan dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat dalam pemberian pelayanan langsung. Hal ini disebabkan gedung Kantor kecamatan Dayun tidak lagi

refresentatif dalam

mengimbangi semakin meningkatnya volume pelayanan sebagai imbas dari adanya pelimpahan sebagaian wewenang dari Bupati kepada Camat serta dampak dari laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Dayun (tercatat sebanyak 75.506 jiwa/Desember 2010).

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Dayun

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan banyaknya tugas dan

fungsi

kecamatan

yang

harus

dijalankan,

disamping

harus

memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi Halaman 16


pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan/Desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal.

Tabel 2.4 PENCAPAIAN KINERJA KANTOR KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK No

1 1. 2.

3. 4.

5.

Target Target Renstra SKPD Realisai Capaian Target Target Indikator tahun ke Tahun ke SP IKK Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 M 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Indikator Kinerja

2 Terwujudnya Pelayanan Prima Tersedianya Fasilitas Penunjang Bagi Aparatur Dalam Menberikan Pelayanan Tesedianya Kualitas dan Kuantitas Aparatur Terciptanya Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Terwujudnya Sumberdaya Masyarakat Tempatan yang Berkualitas

-

-

-

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

Rasio Capaian Pada Tahun ke 1 2 3 4 5 16 17

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

18 19 100 % 100 %

100 % 100 %

Kantor kecamatan Dayun diatas, keterbatasan sumberdaya aparatur, kerja

(bergerak/tidak

bergerak),

keuangan

dan

fasilitas

pelayanan (Gedung Kantor kecamatan Dayun), dibandingkan dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat kecamatan Dayun akan kualitas pelayanan yang

mampu diberikan oleh Kantor

kecamatan Dayun, maka diakui atau tidak, bahkan disadari atau tidak, Kantor kecamatan Dayun belum bisa memberikan pelayanan langsung secara optimal. Hal

ini

diperparah

100 % 100 %

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 org org org org org org org org org org org org org org org 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 desa desa desa desa desa desa desa desa desa desa desa desa desa desa desa / / / / / / / / / / / / / / / Kel. Kel. Kel. Kel. Kel. Kel. Kel. Kel. Kel. Kel. Kel. Kel. Kel. Kel. Kel. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Kgtn Kgtn Kgtn Kgtn Kgtn Kgtn Kgtn Kgtn Kgtn Kgtn Kgtn Kgtn Kgtn Kgtn Kgtn

Sebagaimana yang telah disampikan pada pembahasan sumberdaya

perangkat

20

dengan

adanya

sebagaian

pelimpahan

kewenangan yang pengurusan administrasi pendaftaran dan kelengkapan persyaratan suatu urusan dilakukan oleh pihak kecamatan (Kantor Halaman 17


kecamatan dan UPTD), sementara disisi lain penanda-tangan dokumen pelayanan tersebut (KTP/KK, IMB, SITU, Akte Kelahiran, Akte Nikah) dilakukan oleh Kepala SKPD yang Kantor SKPD-nya berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Siak. Kondisi ini juga merupakan salah satu faktor penyebab upaya pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Kantor kecamatan Dayun.

Mencermati permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Kantor kecamatan Dayun dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kecamatan Dayun, yang pertama kali dilakukan adalah dengan menentukan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan pelayanan . Setidaknya ada 2 tahapan yang dilakukan untuk mencapai faktor-faktor keberhasilan tersebut yaitu refleksi organisasi dan penentuan isu strategis. Berikut penjelasan kedua faktor tersebut : a.

Refleksi Organisasi Adalah proses menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal

organisasi, dimana faktor internal ini dimungkinkan untuk dapat dikontrol oleh organisasi sedangkan faktor eksternal adalah faktor diluar yang relatif sulit dikontrol oleh organisasi. Kedua faktor tersebut kemudian dianalisasi melalui pendekatan SWOT (Strength/kekuatan, Weakness/kelemahan, Opportunity/peluang,

Threat/ancaman).

Dengan

pendekatan

SWOT,

Satuan kerja perangkat daerah dapat menentukan tingkat urgensi, dampak potensial dan skala prioritas atas keadaan lingkungan internal dan eksternal tersebut.

Halaman 18


Berikut analisa SWOT pada Kantor Kecamatan DAYUN : KEKUATAN/STRENGTHS 1.

Jumlah Sdm terbatas

2.

Adanya

Juknis

KELEMAHAN/WEAKNESS 1.

dan

pedoman 2.

kerja

Anggaran

Uraian tugas jelas

4.

Mempunyai

3. kewenangan

berdasarkan

belum

Sarana dan prasarana belum memadai

pelimpahan 4.

Rendahnya

kinerja

kualitas

kepada Camat

Kecamatan, Kelurahan dan

Memiliki Kelurahan dan Desa

Desa.

Adanya

pelatihan

Peran Swasta

3.

Kemajuan Teknologi

aparat

ANCAMAN/THREATS

aparat 1.

Kecamatan Kelurah dan Desa 2.

sebagaian

dan

sebagian kewenagan oleh Bupati

PELUANG/OPPORTUNITIES 1.

yang

memadai

3.

5.

Kualitas Sdm belum memadai

Prilaku

masyarakat

yang

belum mendukung program 2.

Angka kemiskinan

b. Penentuan Isu Strategis Yaitu proses mengolah faktor-faktor tersebut diatas dengan cara mencari kombinasi yang terbaik. Ada 4 strategi yang dapat ditempuh oleh kantor kecamatan Dayun kabupaten siak untuk dapat memperolah kombinasi terbaik, yaitu sebagai berikut : 1. Strategi Strength Opportunities/SO, dengan cara mengoptimalkan kekuatan/strengtht untuk dapat menangkap peluang/opportunities ; a. Memanfaatkan kemajuan teknologi b. Dapat mendasarkan kebijakan diatas pedoman dan juknis yang ada c. Memanfaatkan peran swasta untuk dapat melengkapi sarana dan prasarana d. Mengembangkan kemampuan pegawai dengan memanfaatkan teknologi Halaman 19


2. Strategi ST yaitu memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman; a. Memanfaatkan jumlah pegawai yang ada untuk mengatasi rendahnya Kualitas kinerja aparat kecamatan, kelurahan dan desa. b. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengubah prilaku masyarakat dalam mendukung program yang ada dan menurunkan angka kemiskinan serta. 3. Strategi

WO

yaitu

memanfaatkan

peluang

untuk

meminimalkan

kelemahan; a. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan bimtek yang ada b. memanfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana dan prasarana c. Perlu ada kebijakan pemkab untuk meningkatkan kualitas SDM, peningkatan

kesejahteraan,

peningkatan

motivasi

kerja

dan

peningkatan alokasi anggaran. 4. Strategi WT yaitu meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman ; Optimalisasi dengan baik SDM, Efisiensi anggaran yang tersedia manfaatkan sarana dan prasarana yang ada serta memaksimalkan peran aparat kecamatan, kelurahan dan desa dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan yang ada dalam rangka pelaksanaan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Halaman 20


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor kecamatan Dayun.

Sesuai hasil identifikasi masalah, ditemukan bahwa yang menjadi keluhan sekaligus harapan, baik bagi aparatur pemberi pelayanan pada Kantor kecamatan Dayun, maupun yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat kecamatan Dayun terhadap kemampuan pemerintah yang cenderung statis dalam pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat dibidang administrasi kependudukan, catatan sipil dan penyelesaian masalah pertanahan (batas kabupaten) di kecamatan Dayun.

Adapun isu strategis yang berkembang adalah sebagai berikut : a. Kantor kecamatan Dayun (termasuk UPTD) terkesan lamban serta berbelit-belit dalam memberikan pelayanan dibidang administrasi kependudukan

(KTP/KK,

Akte

Kelahiran

dan

Akte

Nikah).

Permasalahan mendasar sebagai penyebab munculnya image negatif masyarakat kepada pemerintah adalah : 1). Belum terpenuhinya jumlah aparatur, baik kualitas maupun kuantitas untuk mengisi formasi jabatan struktural yang ada pada Kantor kecamatan Dayun, Kelurahan Telaga Samsam, Kelurahan Dayun Kota dan Kelurahan Simpang Belutu. 2). Masih

terbatasnya

atau

minimnya

sumberdaya

manusia,

keuangan serta perlengkapan pelayanan yang ada, sehingga pelayanan menjadi lamban. 3). Masih terdapatnya jenis pelayanan langsung pada masyarakat yang proses administrasinya dilakukan oleh Kantor kecamatan Dayun maupun olah UPTD namun penanda-tangan dokumen pelayanannya dilakukan oleh Kepala SKPD yang Kantor SKPDnya berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Siak. Halaman 21


Jauhnya rentang kendali ini ditambah lagi dengan permintaan penenda-tanganan yang sama oleh kecamatan lainnya membuat waktu pelayanan menjadi lebih panjang. 4). Belum dibentuknya Unit Pelayan Teknis Dinas (UPTD) yang secara

teknis

bersentuhan

langsung

dengan

kepentingan

masyarakat, seperti UPTD Kesehatan, UPTD Perkebunan dan Ketahanan Pangan, UPTD Perindag, Koperasi dan UKM, serta UPTD Kehutanan, UPTD Perhubungan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabuputen Siak yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu, serta mewujudkan Pelayanan Publik Terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016. MISI: Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti luhur melalui sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan. 2. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor sektor produktif lainnya dan memanfaatkan sumberdaya alam yang terbarukan. 3. menanggulangi kerakyatan,

kemiskinan

melalui

pemberdayaan

pemberdayaan

perekonomian

ekonomi pedesaan,

Halaman 22


pembangunan sektor ketenaga-kerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan. 4. membangun, meningkatkan dan memeratakan pembangunan infrastruktur

daerah

melalui

peningkatan

prasarana

jalan,

jembatan, energi listrik, pengelolaan sumberdaya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan lingkungan. 5. mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

(Clean

Government

and

Good

Governance)

serta

menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan perizinan. Sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Siak, Kecamatan DAYUN kabupaten

Siak berusaha untuk turut serta mewujudkan Visi Misi dari

Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang kemudian menjadi Visi Misi Kabupaten Siak sesuai dengan tupoksi dan peraturan perundangan yang ada. 3.3. Telaahan Renstra SKPD Kabupaten Dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Siak, pemerintah Kabupaten Siak mengadakan berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada tercapainya visi tersebut yang melibatkan beberapa Satker sebagai pelaksana kegiatan dan kecamatan sebagai peserta pada kegiatan. Tentunya untuk kegiatan tersebut telah disediakan anggarannya di masing-masing kecamatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti oleh Kecamatan yang terkait dengan Satker lain, yaitu sebagai berikut : 1. Melalui Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Siak, Kecamatan melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa atau yang lebih dikenal dengan Program Hibah Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (HKKD/K); 2.

Melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial, Kecamatan sebagai peserta MTQ Tingkat Kabupaten; Halaman 23


3.

Kegiatan Siak Bermadah, POPDA, yang terkait dengan Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah raga;

4.

Kegiatan PORKAB yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KONI Kabupaten Siak.

5.

Kegiatan O2SN, yang terkait dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak. Kecamatan berkoordinasi dengan UPTD Pendidikan Kecamatan Dayun. Beberapa kegiatan tersebut di atas diikuti oleh kecamatan dengan alokasi dana yang dianggarkan dalam DPA Kecamatan. Disamping itu juga pelimpahan sebagian wewenang dari bupati kepada camat, merupakan faktor yang strategis untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Telaahan ini mengikuti analisa SWOT yang sudah dipaparkan sebelumnya, sehingga menghasilkan beberapa hal yang harus dipenuhi agar terwujud Visi Misi tersebut yaitu sebagai berikut : a. Kualitas dan kuantitas motivasi pegawai b. Komitmen kuat dari legislatif dan eksekutif untuk penguatan peran kecamatan melalui alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung tupoksi. c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. d. Peran masyarakat dan swasta dalam mendukung program yang ada.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan hidup Strategis Telaahan rencana tata ruang bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD sehingga kita dapat menentukan arah geografis pengembangan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan selama 5 tahun kedepan. Dengan begitu SKPD dapat menyusun program, kegiatan dan target yang disesuaikan dengan RTRW tersebut. Halaman 24


Dengan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kecamatan dapat melakukan pengendalian terhadap tata ruang wilayah di kecamatan terutama dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun rekomendasi IMB.

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan

sebagian

kewenangan

Bupati

kepada

Camat

untuk

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Camat dapat mengeluarkan IMB untuk bangunan dengan klasifikasi kecil dari 150 M2. Selain itu, masih banyak kewenangan-kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat. Untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah analisa sistematis, menyeluruh dan partisipatif bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program. Kecamatan Dayun kabupaten Siak merupakan wilayah kabupaten Siak yang berbatasan dengan kabupaten Bengkalis. Meskipun letaknya jauh dari ibukota kabupaten Siak, kecamatan Dayun sudah cukup lama mengalami pertumbuhan. Hal ini ditandai dengan berkembangnya kegiatan perekonomian, perdagangan dan jasa serta permukiman masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah kecamatan Dayun terletak pada jalur lintas Propinsi sehingga wilayah ini menjadi kota persinggahan atau kota transit. Pertumbuhan wilayah kecamatan Dayun dapat dilihat disepanjang jalan lintas yaitu pada kelurahan Telaga Sam-sam, Simpang Belutu dan Dayun kota yang pada umumnya merupakan wilayah dengan topogrgafi yang datar, sedangkan untuk wilayah dengan topogrgafi yang tidak datar atau bergelombang difungsikan untuk kegiatan perkebunan dan hutan produksi.

Halaman 25


3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu – Isu Strategis antara lain : a. Pemerintah terkesan kurang responsif terhadap permasalahan tapal batas antara Kabupaten Siak dengan Kabupaten Pelelawan maupun antara Kabupten Siak yang sampai saat ini masih meningggalkan permasalahan bagi masyarakat yang ada diwilayah perbatasan. b. Banyaknya kantong kantong pemukiman penduduk yang belum tersentuh penerangan PLN/PLTD. c.

Masih terdapat serangan wabah DBD di beberapa desa/kelurahan di kecamatan Dayun.

.

Halaman 26


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Kantor kecamatan DAYUN a)

Visi Terwujudnya Kecamatan Dayun Yang Kondusif Serta Pelayanan Prima Terbaik Di Kabupaten Siak.

b).

Misi Untuk mewujudkan Agar ada kesesuaian dengan visi yang telah ditentukan. Maka diperlukan misi yang mendukung, agar menjadi lebih optimal, pemerintah kecamatan Dayun telah menetapkan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan SDM yang beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti luhur santun dalam pelayanan, 2. Meningkatkan etos kerja dan disiplin pegawai, 3. Meningkatkan inisiatif pegawai, 4. Mengembangkan

pengalaman

dan

pengetahuan

aparatur

pemerintah kecamatan sesuai bidaang keahliannya, 5. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan, 6. Meningkatkan tertib administrasi kecamatan, 7. Melaksanakan pembangunan bernuansa lingkungan, 8. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah kecamatan/desa dan kelurahan. 9. Menjaga

hubungan

silaturrahmi,

dan

toleransi

antar

umat

beragama, 10. Menjaga Persatuan dan Kesatuan suku, bangsa dan ras,

Halaman 27


4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah kantor kecamatan DAYUN Yang dimaksud dengan tujuan adalah pernyataan atas beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, mencari solusi atas permasalahan, dan mengelola isu strategis daerah yang dihadapi Berpedoman dari tugas pokok dan fungsi Aparatur pemerintah kecamatan diatas, maka secara umum dapat dirumuskan beberapa tujuan jangka menengah dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar dengan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah baik lingkup nasional maupun regional.

Adapun beberapa tujuan jangka menengah yang ditetapkan sebagai berikut : a. Meningkatkan

pengembangan

dan

kemampuan

Aparatur

pemerintah kecamatan. b. Meningkatkan

efektivitas

dan

mutu

pelayanan

dan

penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dayun. c. meningkatnya kualitas SDM aparatur d. Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Dayun e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Yang dimaksud dengan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan selama 5 tahun kedepan.

Adapun

sasaran yang ditetapkan oleh kantor kecamatan Dayun kabupaten Siak adalah : a. Terwujudnya pelayanan prima b. Terwujudnya

fasilitas

penunjang

bagi

aparatur

dalam

memberikan pelayanan Halaman 28


c. Terwujudnya kualitas dan kuantitas aparatur d. Terwujudnya swadaya masyarakat dalam pembangunan e. Terwujudnya

sumberdaya

masyarakat

tempatan

yang

berkualitas. Tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor kecamatan Dayun

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

3

1

Terwujudnya pelayanan prima

Terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat

Terwujudnya fasilitas penunjang bagi aparatur dalam memberikan pelayanan

Terciptanya fasilitas penunjang bagi aparatur pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan Terciptanya kualitas dan kuantitas aparatur pelayanan

2

3

4

5

Terwujudnya kualitas dan kuantitas aparatur

4

Terwujudnya swadaya masyarakat dalam pembangun an

Terciptanya peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun

Terwujudnya sumberdaya masyarakat tempatan yang berkualitas

Terciptanya sumber daya masyarakat tempatan

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

2016 10

5

6

7

8

9

70%

75%

80%

85%

90%

95%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4.3. Strategi dan Kebijakan Kantor Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Halaman 29


Yang dimaksud dengan strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, direncanakan secara konseptual, analitis, realistis dan rasional, juga berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun beberapa strategi yang telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Dayun sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance and clean government); b. Meningkatkan kuantitas daa kualitas aparatur; c. Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan; d. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan swasta. Yang dimaksud dengan kebijakan adalah menentukan arah yang akan diambil melalui program dan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi. Adapun kebijakan yang ditempuh kantor Kecamatan Dayun meliputi : 1. Kebijakan Internal, berkaitan dengan peningkatan tugas pokok dan fungsi yaitu : a. Peningkatan kualitas aparatur; b. Penyediaan sarana dan prasarana memadai; c. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas; d. Penegakan aturan yang berlaku. 2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh satker dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat, meliputi : a. Peningkatan kesadaran masyarakat dan swasta untuk berkontribusi dalam bangunan b. Peningkatan koordinasi antar instansi se kecamatan siak c. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Halaman 30


BAB V RENCANA

PROGRAM,

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA

DAN

PENDANAAN INDIKATIF KANTOR KECAMATAN DAYUN

Dalam Melaksanakan Rencana Strategis kantor kecamatan Dayun tahun 2011-2016 dibutuhkan kerangka sistematis rencana program prioritas dan kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan. Karena itu dibutuhkan rencana program dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut selama 5 tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut : 1. Indikasi Rencana Program Prioritas a. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, meliputi : 1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Kelompak Kerja Masyarakat). 2. Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan. b. Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi: Program Peningkatan kualitas pemahaman pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama. c. Melaksanakan penerapan

dan penegakan peraturan perundangan

meliputi : Program Peningkatan Disiplin Aparatur. d. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Halaman 31


2. Kebutuhan Pendanaan Berikut ditampilkan tabel program, kegiatan dan prakiraan dana yang dibutuhkannya. BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR KECAMATAN DAYUN

Bab ini menjelaskan melalui tabel, untuk menunjukan indikator yang menunjukan kinerja yang akan dicapai oleh satker selama 5 tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja kantor kecamatan DAYUN yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Halaman 32


BAB VII PENUTUP

Dokumen ini menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Strategis kantor kecamatan Dayun kabupaten Siak tahun 2011 – 2016 berikut tujuan dan peraturan peruundang-undangan yang menjadi landasan penyusunannya. Agar diperoleh gambaran yang utuh tentang Kantor kecamatan Dayun kabupaten Siak juga dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan serta tugas dan fungsinya secara lengkap. Selanjutnya dokumen ini merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan kantor kecamatan Dayun selama periode 2011 – 2016 guna menjaga kelanjutan capaian kinerja yang telah dicapai dalam periode sebelumnya. Untuk dapat menjalankan Restra secara efisien dan efektif, diperlukan I’tikad dan niat yang luhur disertai dengan profesionalitas kerja serta pendanaan yang cukup adil. Konsekuensi logis dari masyarakat kecamatan Dayun sangat menghendaki adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan keputusan sehingga visi – misi yang telah ditetapkan akan terwujud.

Dayun,

30 Juni 2014

CAMAT DAYUN

Drs. ZALIK EFFENDI, S.Sos Nip. 19691104 200212 1 002 Halaman 33


Halaman 34

`RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KANTOR KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK

Recommend Documents