RENCANA STRATEGIS KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 – 2016
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP JL. S. Parman No. 45 Telp/Fax (0357) 881043 Pacitan
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Jln. S. Parman No. 45 Telp. (0357) 881043 PACITAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN NOMOR : 188.4 /
/ 408.53 / 2015
TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN PACITAN TAHUN 2015
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KAB. PACITAN Menimbang
:
a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 152 ayat (4) dan Pasal 154 ayat (1), Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disahkan oleh Bupati dengan Keputusan ; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
Mengingat
:
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ;
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintahan ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2013 ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 ; 9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/240.B/408.21/2011 tentang Pengesahan Rencana
Strategis
Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 ; MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
:
Mengesahkan Laporan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2015
KEDUA
:
Pengesahan ini digunakan sebagai dasar untuk : a. Menyusun program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 ; RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
b. Menyusun Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2015.
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
PACITAN Januari 2015
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN
Drs. KARDOYO, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19641117 198602 1 002
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KATA PENGANTAR Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kantor Lingkungan Hidup sebagai salah satu bagian pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam di kabupaten Pacitan diharapkan dapat berperan dan mampu menggerakkan perekonomian daerah dalam mendukung pertumbuhan wilayah dan pengembangan sektor lain khususnya industri dan perdagangan serta berperan didalam menyangga keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Memahami pentingnya peranan lingkungan, maka Kantor Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pacitan pada urusan lingkungan hidup yang berfungsi sebagai katalisator dan fasilitator pembangunan menyusun Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup tahun 2011-2016 untuk memenuhi ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Proses penyusunan RENSTRA Kantor Lingkungan Hidup mengacu pada RPJMD kabupaten Pacitan tahun 20112016.
Pacitan,
Januari 2015
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN
Drs. KARDOYO, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19641117 198602 1 002
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......... .....................................................................................
i
DAFTAR ISI
........................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL ....................................................................................................
iv
BAB I
1
BAB II
BAB III
: PENDAHULUAN ................................................................................. 1.1
Latar Belakang ..........................................................................
1
1.2
Landasan Hukum ......................................................................
2
1.3
Maksud dan Tujuan .................................................. ................
4
1.4
Sistematika Penulisan ...............................................................
5
: GAMBARAN PELAYANAN SKPD ..................................................
7
2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .......................
7
2.2
Sumber Daya SKPD .................................... ...............................
12
2.3
Kinerja Pelyanan SKPD .............................................................
16
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....
17
: ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
19
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .........................................................................
3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeraha Terpilih ...........................................................
3.3
Telaahan
Rencana Tata
Ruang
Wilayah
dan
21
Kajian
Lingkungan Hidup Strategis ......................................................
22
Penentuan Isi – Isu Strategis ......................................................
32
: VISI, MISI, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......
33
3.5 BAB IV
20
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota ..............................................................................................
3.4
19
4.1
Visi dan Misi SKPD ............................................................... ..... RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
33
BAB V
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ................. .....
33
4.3
Strategi dan Kebijakan ................................................................
35
: RENCANA
PROGRAM
DAN
KINERJA,
KELOMPOK
KEGIATAN,
SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF .......................................................................................... BAB VI
: INDIKATOR
KINERJA
SKPD
YANG
MENGACU
42
PADA
SASARAN RPJMD .............................................................................
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
54
DAFTAR TABEL
Tabel 1.
Daftar PNS dan tenaga honorer berdasarkan golongan ...........................
13
Tabel 2.
Daftar pegawai berdasarkan tingkat pendidikan .......................................
14
Tabel 3.
Sarana dan Prasarana di Kantor Lingkungan Hidup .................................
14
Tabel 4.
Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran ......... ............................
39
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah 1.389,8716 km2 atau 138.987,16 Ha dengan keadaan geografis ± 85 % berbukit dan pegunungan. Wilayah ini dihuni penduduk sebanyak 559.950 (BPS pada tahun 2010). Tingkat pertumbuhan penduduk 0,40% dengan kepadatan penduduk sebesar 402 jiwa per km2. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan mencapai 17,00%. Kondisi kemiskinan tersebut salah satunya disebabkan oleh kurang memadainya infrastruktur jalan, air bersih dan menurunnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mendukung azas dan tujuan penyelenggaran pembangunan Lingkungan Hidup tersebut, diperlukan arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam perencanaan utuh, terpadu dan menyeluruh baik dalam bentuk rencana jangka panjang yang bersifat makro maupun rencana jangka menengah dan tahunan yang lebih mikro, bersifat teknis dan operasional. Pemerintah menyadari bahwa setiapkegiatan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam akan membawa dampak positif ( mendatangkan manfaat) maupun dampak negatif ( kerusakan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat). Sehingga pembangunan dalam segala bidang harus berwawaskan lingkungan. Penyusunan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2011-2016, merupakan tindak lanjut atas ketentuan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional.
Undang-undang
ini
secara
substansi
mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Rencana Strategis merupakan proses sistematik yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masingmasing kegiatan. 1.2 Landasan Hukum Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah; 5. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan; 18. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 65 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan; 19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota; 20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 01 Tahun 2009 tentang
Program ADIPURA; 23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program ADIWIYATA; RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; 28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan; 31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas Air; 32. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; 33. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah; 34. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan lingkungan hidup selama 5 (lima) tahun ke depan. b. Tujuan RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup : 1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. 2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja. 3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi. 4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel. 5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup yang efektif dan efisien. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen renstra.
Bab II
Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD.
Bab III
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan telaahan RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; telaahan dokumen RTRW Pacitan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isuisu strategis di bidang lingkungan hidup. Bab IV
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.
Bab V
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
Bab VI
Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja Kantor Lingkungan Hidup yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan.
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Pacitan, yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungg jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup. Tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan. Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yaitu: 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; 2) Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan terdiri dari: Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 1) Kepala Kantor 2) Sub Bagian Tata Usaha 3) Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan 4) Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
5) Seksi Pengendalian dan Evaluasi Lingkungan 6) Kelompok Jabatan Fungsional Struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada bagan dibawah ini. 1) Kepala Kantor Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin kantor dalam perumusan kebijakan
perencanaan,
pelaksanaan
pembangunan
dan
pemeliharaan
serta
penyelenggaraan pembinaan, pengendalian teknis pembangunan.
2) Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas di bidang ketatausahaan dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor, dan mempunyai fungsi: a) Menyelenggarakan dan mengelola rumah tangga , sarana prasarana dan perlengkapan; b) Melaksanakan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan; c) Membina dan mengembangkan serta mengelola administrasi kepegawaian; d) Menyelenggarakan dan mengelola administrasi keuangan; e) Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian; f) Melaksanakan pengelolaan data statistic bidang lingkungan hidup; dan g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN Lampiran : Peraturan Bupati Pacitan
KEPALA KANTOR
JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN
Nomor
: 65 Tahun 2007
Tanggal
: 19 – 12 - 2007
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI PENGENDALIAN DAN EVALUASI LINGKUNGAN
3) Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi : a) Melaksanakan koordinasi revitalisasi dan penataan ruang terbuka hijau, kawasan lindung, lahan kritis dan pelestarian sumber daya air; b) Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan; c) Melaksanakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana; d) Melaksanakan pemantauan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir ( TPA ) sampah berwawasan ramah lingkungan berkoordinasi dengan dinas terkait; e) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi pengolahan sampah; f) Melaksanakan pembinaan teknis pencegahan terjadinya penurunan kualitas lingkungan; g) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan kualitas lingkungan; dan h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4) Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan mempunyai fungsi : a. Melaksanakan program sosialisasi, pemberdayaan dan kemitraan dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kelompok-kelompok potensial dan sektor terkait dalam pengendalian dan penanggulangan dampak lingkungan; b. Melaksanakan studi, kajian, pengembangan, penerapan dan pembinaan manajemen lingkungan , ekolabel, produksi air bersih dan teknologi berwawasan lingkungan; c. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lomba berbasis kelestarian lingkungan hidup; d. Melaksanakan pembinaan dan menumbuhkembangkan kelompok-kelompok pelestari sumber daya alam dan lingkungan hidup; e. Melaksanakan pengembangan informasi dan data berbasis lingkungan hidup; dan f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya. RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
5) Seksi Pengendalian dan Evaluasi Lingkungan Seksi Pengendalian dan Evaluasi Lingkungan mempunyai fungsi : a. Melaksanakan pengawasan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup; b. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi untuk rekomendasi AMDAL ( Analisis mengenai dampak lingkungan ), UKL dan UPL ( Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ); c. Melaksanakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan kelestarian lingkungan hidup; d. Melaksanakan pemantauan, pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara; e. Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran/ pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan; f. Melaksanakan pengawasan, perlindungan flora dan fauna yang dilindungi; dan g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6) Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional di Kantor Lingkungan Hidup merupakan : a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksakan sebagian tugas Kantor Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sebagaimana diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk; d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan f. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai denga peraturan perundangundangan yang berlaku.
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
2.2 Sumber Daya SKPD a. Sumber Daya Manusia Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan terdiri dari jabatan 1 kepala kantor dan 4 kepala seksi. Total personil ada 26 orang yang terdiri dari 20 orang PNS ( 76,92% ), tenaga honorer 3 orang (11,54% ) dan tenaga Mobil Hijau/ SIKIB 3 orang ( 11,54 % ). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 18 orang laki-laki ( 69,23% ) dan perempuan 8 orang ( 30,77% ). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : golongan IV/b 1 orang ( 3,85% ), golongan III/d 4 orang (15,38% ), golongan III/c 1 orang (3,85% ), golongan III/b 6 orang ( 23,08%), golongan III/a 1 orang ( 3,85% ), golongan II/d 1 orang (3,85% ), golongan II/c 2 orang ( 7,69% ), golongan II/b 4 orang ( 15,38%), honorer 3 orang (11,54%), dan tenaga Mobil Hijau/SIKIB 3 orang (11,54% ). Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 1 dan sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN Tabel. 1 GOLONGAN/ RUANG
Sub bagian Tata Usaha L
I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e Honorer Mobil Hijau / SIKIB JUMLA H TOTAL
P
Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan L P
3 1 1 1 3 -
1 1 1 -
1 1 -
10
3
2
12
-
3
Seksi Pengembang an Kapasitas Lingkungan L P
Seksi Pengendalian dan Evaluasi Lingkungan L P
JUMLAH L
TOTAL
P
1 -
1 1 1
2
2 1 -
1 1 -
3 1 4 1 3 1 3 1
2 1 2 1 2
3 2 1 1 6 1 4 1
1
3
2
3
2
18
8
25
5
5
25
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
3 3
DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN Tabel. 2
PENDIDIKAN
SD/MI SLTP/MTS SLTA/MA D1 D2 D3 S1 S2 JUMLAH TOTAL
Sub Bagian Tata Usaha
L 6 1 1 1 10
P 2 1 3 12
Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan
Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan
Seksi Pengendalian dan Evaluasi Lingkungan
JUMLAH
L
L
L
L
P 1 1 2
1 1 3
P 1 1 1 3
1 1 2
P 1 2 3
5
1 1 2 5
P 3 3 2 8
9 2 5 2 18
TOTAL
11 5 7 2 25
25
b. Sarana dan prasarana Dalam melaksanakan tugas Kantor Lingkungan Hidup didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut : DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Tabel. 3 NOMOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
JENIS SARANA DAN PRASARANA Bangunan gedung kantor Kendaraan roda empat ( Maven ) Kendaraan roda empat (Pick Up) Kendaraan roda tiga Kendaraan roda dua Kamera Kipas angin Almari kayu Almari besi Almari Kaca P.C Unit Lap Top Mesin ketik AC GPS Televisi Handicame Pemotong rumput gendong
JUMLAH 1 unit 1 buah 2 buah 1 buah 12 buah 3 buah 5 buah 5 buah 1 buah 1 buah 10 unit 11 buah 3 buah 3 unit 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
JENIS SARANA DAN PRASARANA Gerobak sampah Bangunan gedung laboratorium Meja Kursi Meja Komputer Printer Turbidimeter pH meter Flowatch ( air / liquid flow measurement instrument ) Desicator Hot Plate Alat Destruksi Blender (mixer/homogenizer) Sterilisator kering Alat Destilasi Autoclave Lemari Asam Furnace Inkubator Spektrofotometer AAS Water Bath ( Penangas Air ) Centrifugel Theodolit Oven Refrigerator DO Meter Water Quality Meter Soil Test Kit Alat Uji Emisi Anemometer Thermo-Anemometer Infrared Thermometer Sound Level Meter Timbangan Teknis Neraca Analitis Erlemenyer 3000 ml Erlemenyer 1000 ml Erlemenyer 500 ml Erlemenyer 300 ml Erlemenyer 200 ml Erlemenyer 100 ml Erlemenyer 25 ml Beaker Glass 500 ml Beaker Glass 250 ml
JUMLAH 1 buah 1 buah 24 buah 35 buah 7 buah 6 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 buah 1 unit 1 buah 1 buah 1 buah 1 unit 1 unit 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 4 buah 3 buah 3 buah 4 buah 3 buah 1 buah 1 buah
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
JENIS SARANA DAN PRASARANA Beaker Glass 200 ml Beaker Glass 100 ml Beaker Glass 50 ml Beaker Glass 10 ml Gelas Ukur 100 ml Gelas Ukur 25 ml Gelas Ukur 10 ml Gelas Ukur 5 ml Labu Takar 500 ml Labu Takar 250 ml Labu Takar 100 ml Labu Takar 20 ml Labu Takar 5 ml Pipet Ukur 25 ml Pipet Ukur 10 ml Pipet Ukur 5 ml Pipet Ukur 2 ml Pipet Ukur 1 ml Pipet Ukur 0,1 ml Pipet Volume 50 ml Pipet Volume 10 ml Pipet Volume 5 ml Pipet Volume 0,5 ml Buret ( 1perangkat titrasi ) Erlemenyer 200 ml ( perangkat titrasi ) Statif
JUMLAH 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 4 buah 3 buah 4 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 3 buah 3 buah 3 buah
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD a. Pelayanan Pengelolaan Sampah Seiring dengan perkembangan jaman, Kota Pacitan mengalami banyak perkembangan, diantaranya pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk ini ternyata mempengaruhi terhadap banyaknya limbah yang dihasilkan diantaranya sampah. Sampah ini dihasilkan dari perkantoran, industri, dan pemukiman. Sampah dari pemukiman inilah yang memiliki kontribusi yang besar terhadap timbulan sampah yang ada di TPA. Sehingga untuk mengurangi timbulan sampah ini harus dilakukan pengolahan sampah mulai dari skala rumah tangga agar volume sampah yang dihasilkan bisa diminimalisir. b.
Pelayanan SPM
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Pemerintah
kabupaten/kota
menyelenggarakan
pelayanan
di
bidang
lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup terdiri atas: 1. Pelayanan pencegahan pencemaran air; 2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; 3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa ;dan 4. Pelayanan tindak lanjut pengaduaan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/perusakan lingkungan hidup. c.
Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Lingkungan Pelayanan ini meliputi rekomendasi dokumen Lingkungan Hidup meliputi : 1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); 2. Upaya Pengelolaan Lingkunghan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL); 3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
d.
Pelayanan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jenis Izin Lingkungan ini meliputi : 1. Izin Pembuangan Air Limbah; 2. Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD a. Tantangan Pengembangan Pelayanan Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kantor Lingkungan Hidup, meliputi: 1. Kualitas lingkungan hidup yang cenderung menurun, 2. Timbulan sampah yang semakin meningkat, 3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup relatif masih rendah, 4. Penanganan sumber-sumber pencemaran maupun sistem sanitasi lingkungan belum memadai, 5. Belum tercapainya kebutuhan akan ruang terbuka hijau yang ideal di perkotaan ( 30% luas area),
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
6. Terjadinya bencana alam akibat dampak perubahan iklim ( pengaruh musim kemarau yaitu terjadinya kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, angin, wabah penyakit menular). b. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Kantor Lingkungan Hidup, meliputi: 1. Pelayana uji kualitas air di Laboratorium lingkungan, 2. Pelayanan uji emisi kendaraan bermotor, 3. Pelayanan pengkajian, penilaian dan rekomendasi dokumen lingkungan, 4. Pelayanan pengelolaan sampah di TPA, 5. Pelayanan pembinaan, konsultasi dan asistensi pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, perizinan lingkungan, hukum lingkungan dsb.
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD a. Permasalahan Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan 1. Kondisi jalan menuju ke TPA yang belum permanen; 2. Belum ada unit pengolah sampah di TPA baru; 3. Pengolahan sampah yang masih konvensional (Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan Akhir); 4. Keterbatasan SDM untuk operasional TPA; 5. Terbatasnya anggaran untuk operasional TPA.
b. Permasalahan Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan 1. Kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat terhadap wawasan lingkungan (adanya paradigma di sebagian masyarakat mengenai air, udara serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugrah dari Tuhan yang tidak pernah habis) 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga 3. Pendidikan lingkungan hidup belum bisa diterapkan di sekolah 4. Kurangnya SDM bidang pemantauan kualitas Lingkungan Hidup
c. Permasalahan Seksi Pengendalian dan Evaluasi Lingkungan 1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan Hidup; 2. Meningkatnya tingkat erosi dan sedimentasi; 3. Meningkatnya pencemaran Llingkungan pada sungai di wilayah perkotaan; 4. Lemahnya data tentang inventaris lingkungan; 5. Lemahnya jejaring serta koordinasi antar pemangku kepentingan dalam bidang Lingkungan Hidup; 6. Rendahnya kesadaran Industri akan pentingnya produksi bersih; 7. Kurangnya kesadaran akan pelaksanaan dan penerapan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL – UPL, SPPL); 8. Masih minimnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam proses AMDAL; RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
9. Belum optimalnya kinerja pengawasan dan terbatasnya SDM yang membidangi pengawasan perizinan lingkungan; 10. Terbatasnya anggaran untuk menangani pengaduan masyarakat.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kantor Lingkungan Hidup sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016. Visi Kabupaten Pacitan: ”TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA” Misi Kabupaten Pacitan: Sesuai dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2011 – 2016 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut : “PACITAN MAKMUR WONG CILIK GUMUYU” Misi 1 :
Profesionalisme birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Misi 2 :
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Misi 3 :
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat.
Misi 4 :
Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan.
Misi 5 :
Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.
Misi 6 :
Mengembangkan
tatanan
kehidupan
masyarakat
yang
berbudaya,
berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama.
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, hal ini ditunjukkan melalui: Pernyataan misi ke 4: Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan. Pada misi keempat ini Kantor Lingkungan Hidup
berperan dalam membuat
perencanaan tata ruang, memberikan arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai wadah yang digunakan dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan pengembangan potensi unggulan wilayah.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota a. Renstra Kementrian Lingkungan Hidup Memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup lima tahun kedepan, maka visi Kementrian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 adalah : “TERWUJUDNYA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG HANDAL DAN PROAKTIF, SERTA BERPERAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, DENGAN MENEKANKAN PADA EKONOMI HIJAU”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan Misi Kementrian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014 sebagai berikut : 1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau; 2. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi,
sinkronisasi
antara
ekonomi
dan ekologi
dalam
pembangunsn berkelanjutan; 3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; 4. Melaksanakan tata kelola pemerintahanyang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi. RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
b. Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dalam rangka untuk mendukung tujuan pembangunan Jawa Timur saat ini yang pro terhadap wong cilik, maka visi pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Timur adalah : “TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP JAWA TIMUR YANG BAIK DAN SEHAT”
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur mempunyai visi : ”BERSAMA MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DI JAWA TIMUR ”.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis a. Telahaan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 1. Kebijakan Berdasarkan RTRW Jawa Timur Dalam fungsi wilayah dan perkotaan Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari SWP Madiun dan sekitarnya. Kabupaten Pacitan memiliki rencana fungsi wilayah sebagai pemerintahan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Berdasarkan pola pengelompokan perekonomian dan dominasi kegiatannya, dalam sistem perwilayahan Jawa Timur, terjadi pemusatan kota-kota yang terlalu ke Utara. Berdasarkan kondisi ini, perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan mengembangkan wilayah Selatan Jawa Timur. Kabupaten Pacitan merupakan wilayah yang harus diprioritaskan pengembangannya melalui Konsep Pengembangan Selatan-Selatan yaitu jalur Pacitan – Trenggalek – Tulungagung - Banyuwangi. Kedudukan Kabupaten Pacitan dalam konstelasi wilayah Koridor pantai selatan Jawa tidak lepas dari sistem kota-kota yang ada. Kota Pacitan merupakan pusat kegiatan lokal bagi daerah-daerah lain di sekitarnya. Sebagai pusat kegiatan lokal wilayah, Pacitan menjadi wilayah penghubung antar kota-kota sekitar baik di wilayah Jawa Timur (Citragung) maupun Jawa Tengah dan DIY (Pawonsari). Letak Kabupaten Pacitan yang berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadikan peran Pacitan sebagai pintu masuk Jawa Timur di wilayah pantai selatan Jawa. RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Perencanaan tata ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur yang mengatur arahan pengembangan Pacitan menempatkan wilayah ini menjadi penting di masa yang akan datang. Pengembangan koridor pantai selatan akan berdampak pada pola penggunaan lahan dan perkembangan kegiatan/aktivitas di wilayah Kabupaten Pacitan. Meningkatnya intensitas penggunaan lahan dan aktivitas perkotaan akan membangkitkan arus lalu lintas dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Hal ini tentu saja sejak awal harus diantisipasi dan dikendalikan agar tidak berkembang secara tidak beraturan dan tidak lagi sesuai dengan dokumen tata ruang yang diatur dalam peraturan daerah. b. Telahaan terhadap Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Sebelum disusunnya strategi pengembangan Pacitan, perlu adanya suatu konsep skenario pengembangan wilayah Pacitan. Skenario ini disusun berdasarkan pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA), ekonomi dan sistem prasarana wilayah. Pertimbangan yang lain yaitu terhadap tujuan-tujuan kebijakan makro dan mikro Wilayah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pengembangan kegiatan/ekonomi di Kabupaten
Pacitan
yang
menjadi
dasar
perumusan
struktur
ruang
harus
mempertimbangkan: 1. Kegiatan ekonomi yang tidak memerlukan dukungan lahan relatif luas; 2. Pengembangan lahan di wilayah Utara dan Barat hendaknya dikendalikan secara ketat karena terkait dengan fungsi sebagai kawasan perlindungan bagi wilayah bawahnya; 3. Kondisi lahan di wilayah Tengah yang rawan longsor, menyebabkan wilayah ini relatif kurang berkembang, sehingga interaksi antara wilayah Utara dan Selatan relatif rendah. 4. Wilayah Kars Pacitan Barat yang terletak di wilayah Selatan – Barat merupakan kawasan Kars kelas 1, sehingga di wilayah ini tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan;
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
5. Kegiatan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan sektor pariwisata sebagai sektor penggerak di hilir yang pada akhirnya akan menarik sektor-sektor primer untuk berkembang (mis: perikanan laut, lobster, melinjo, janggelan, jeruk , batu aji, keramik dan gerabah); 6. Pelayanan fasilitas dan prasarana perkotaan hendaknya dilakukan dengan sistem banyak pusat, meskipun dengan skala yang lebih rendah; dan 7. Prioritas pengembangan ditekankan pada wilayah Selatan dengan penekanan fungsi Utama sebagai pariwisata pantai dan gua. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario pengembangan wilayah Kabupaten Pacitan adalah: wilayah berkembang sesuai kecenderungan perkembangan wilayah saat ini. Struktur perwilayahan dilakukan dengan dengan asumsi sebagai berikut: 1. Pembagian Wilayah Pembangunan lebih berorientasi pada pembagian wilayah administrasi; 2. Setiap wilayah Pembangunan terdiri dari dari empat wilayah administrasi Kecamatan; 3. Penentuan pusat dilakukan pada kecamatan yang terletak di tengah-tengah, selain juga mempertimbangkan kelengkapan fasilitas perkotaan dan orde kota
Berdasarkan skenario tersebut, kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu: Perkembangan leading sektor (dalam hal ini sektor pariwisata) yang diharapkan mampu menjadi sektor penggerak sektor-sektor lainnya, khususnya sektor pertanian (dalam arti luas) sebagai SDA yang dominan, berkembang sesuai peluang pasar dan peningkatan kualitas produk, penambahan nilai produk pada proses pengolahan. Besarnya perkembangan melalui proses peningkatan sarana prasarana dasar secara bertahap terseleksi sesuai dengan daya tenaga serta dana yang tersedia. Diperlukan prioritas kawasan andalan dengan sektor/subsektor yang diunggulkan untuk memperoleh hubungan pengaruh perkembangan kumulatif/multiplier effect yang tinggi. Harapan perkembangan tercapai melalui akselerasi pembangunan bertahap, berjalan dalam jangka menengah atau jangka panjang karena sektor yang satu
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
menunggu hasil pembangunan sektor lain terlebih dahulu, sehingga perkembangan ekonomi wilayah berjalan relatif lambat dan lama. Untuk memenuhi skenario tersebut, maka dilakukan penetapan strategi bagi tiap-tiap sektor. Penetapan serta penyusunan Strategi Perwilayahan Pembangunan Kabupaten Pacitan dilakukan berdasarkan skenario pengembangan wilayah Pacitan. Visi, misi, tujuan dan strategi disusun dengan mempertimbangkan isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA) ekonomi serta tujuan internal Pengembangan Wilayah Kabupaten Pacitan. Strategi yang akan dikembangkan dalam upaya penataan ruang Kabupaten Pacitan sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, adalah : 1. Strategi pengembangan berdasarkan kebijakan makro; 2. Strategi struktur ruang wilayah Kabupaten Pacitan; 3. Strategi pola ruang wilayah Kabupaten Pacitan; 4. Strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; 5. Strategi penataan kawasan pedesaan dan perkotaan 6. Strategi penataan sistem prasarana wilayah; 7. Strategi penataan kawasan strategis; 8. Strategi penataan wilayah pesisir; dan 9. Strategi penataan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. c. Telahaan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Rencana struktur tata ruang kota ini merupakan bentuk dan model tata ruang yang diarahkan di Kabupaten Pacitan pada masa mendatang. Dalam menentukan struktur tata ruang Kabupaten Pacitan ditentukan berdasarkan arah kebijakan penetapan struktur ruang wilayah kabupaten Pacitan yaitu meliputi : 1. Penetapan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan Wilayah Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 kecamatan. Adapun penetapan kawasan perkotaan dan ibukota Kecamatan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut : RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
a) Kawasan Kecamatan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) b) Ibukota Kecamatan yang berfungsi sebagai pusat Kegiatan Lokal I (PKL I) meliputi ; Ibukota Kecamatan Punung. Ibukota Kecamatan Ngadirojo, dan Ibukota Kecamatan Bandar c) Ibukota Kecamatan yang berfungsi sebagai pusat Kegiatan Lokal II (PKL II) meliputi ; Ibukota Kecamatan Donorojo, Ibukota Kecamatan Pringkuku, Ibukota Kecamatan Kebonagung, Ibukota Kecamatan Arjosari, Ibukota Kecamatan Tegalombo, Ibukota Kecamatan Nawangan, Ibukota Kecamatan Tulakan, dan Ibukota Kecamatan Sudimoro. 2. Rencana Sistem Perdesaan Pembangunan wilayah pedesaan dilakukan di wilayah Utara dan dititik beratkan pada pembangunan pertanian, yaitu di desa – desa yang terdapat di Kecamatan Bandar dan Nawangan. Adapun kegiatan yang diperlukan di dalam kehidupan pertanian di wilayah pedesaan antara lain : a) Pertanian (bercocok tanam), perikanan, peternakan dan kehutanan b) Industri pengolahan hasil pertanian c) Penyaluran hasil – hasil pertanian untuk menunjang kegiatan pariwisata pantai dan agrowisata Kegiatan pertanian (bercocok tanam), perikanan, peternakan, dan kehutanan berada di daerah pedesaan sedangkan kegiatan lainnya berlokasi di pusat pertumbuhan atau pusat pelayanan yang merupakan konsentrasi permukiman dicerminkan dalam satu titik lokasi dan daerah belakangnya. Sistem pedesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki, meliputi : a) Pusat pelayanan antar desa; b) Pusat pelayanan setiap desa; c) Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukinan; Pusat pelayanan perdesaan secara berhirarki memiliki hubungan dengan Pusat pelayanan wilayah kecamatan, Pusat Pelayanan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) serta Ibukota Kabupaten. 3. Rencana Sistem Perkotaan Pemanfaatan lahan kawasan pedesaan di Kabupaten Pacitan merupakan kelompok dari beberapa pemukiman yang penggunaan lahannya didominasi oleh RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
kegiatan pertanian, perkebunan dan pemukiman. Sedangkan untuk kawasan perkotaan penggunaan lahannya didominasi oleh kegiatan yang lebih beraneka ragam, terutama untuk kegiatan pusat perdagangan, jasa dan pemerintahan. Dalam keberlangsungan kehidupannya, perdesaan merupakan hinterland dari perkotaan. Pelayanan yang belum didapatkan di perdesaan akan dipenuhi di kawasan perkotaan. Perkotaan di Kabupaten Pacitan tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap perkembangan Kawasan Perdesaan, karena antar kedua kawasan tersebut terdapat zona penghalang alami. 4. Rencana Sistem Prasarana Drainase dan Pengairan Rencana drainase di Kabupaten Pacitan, dititikberatkan pada permasalahan banjir yang sering dialami di kabupaten ini. Banjir di Kabupaten Pacitan terjadi karena kapasitas alur sungai yang tidak mampu menampung banjir dan selain itu di beberapa tempat ditemukan adanya dimensi saluran atau goronggorong yang tidak memadai dimana saluran primer menuju outlet sungai dengan dimensi lebih kecil daripada saluran sekundernya. Penentuan skala prioritas penanganan genangan mempertimbangkan faktor teknis dan non-teknis. Dari penilaian terhadap beberapa faktor tersebut dilakukan pembobotan.Pertimbangan yang dinilai berperan dan memiliki relevansi yang memadai sebagai kriteria untuk penentuan skala prioritas penanganan adalah : a) Faktor genangan. Faktor genangan terdiri atas: luas, lama dan frekuensi genangan dalam waktu 1 tahun. b) Faktor kerusakan harta benda. Berkait dengan besarnya kerugian harta benda akibat terjadi genangan. c) Faktor gangguan ekonomi. Berkait dengan kemungkinan terganggunya kegiatan perekonomian akibat genangan tersebut. d) Faktor gangguan sosial dan pemerintahan. Gangguan terhadap fasilitas publik dan pelayanan sosial termasuk gangguan kelancaran aktivitas pemerintahan kota. e) Faktor gangguan kelancaran lalulintas. Gangguan terhadap kelancaran lalulintas barang dan jasa akibat genangan pada beberapa jalan raya dan jalan desa yang dianggap vital.
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
f)
Faktor gangguan lingkungan pemukiman. Penurunan kualitas kesehatan lingkungan beserta gangguan terhadap aktivitas bermukim penghuni akibat genangan. Rencana pengembangan prasarana drainase hingga tahun 2028 di Kabupaten
Pacitan, sesuai dengan bahasan terdahulu mengenai pengelolaan kawasan rawan banjir, dimana drainase di Pacitan terbagi atas 4 (empat) sub sistem yang terdiri dari Sub sistem Nanggungan, Sub sistem Utara, Sub sistem Selatan, dan Sub sistem Timur Perencanaan teknis drainase yang diperlukan bagi Kabupaten Pacitan secara keseluruhan yang harus dilaksanakan dalam lima tahun pertama, adalah : a)
Inventarisasi Daerah Aliran Sungai. Dalam Inventarisasi tersebut mencakup: Pendataan semua Daerah Aliran Sungai termasuk performansi sungai Perencanaan Zona Teknis Daerah Aliran Sungai Penentuan Ledger Saluran Air Hujan termasuk sungai sebagai sistem pendukungnya.
b)
Pembuatan rencana induk drainase yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan. Dalam Rencana Induk Drainase tersebut mencakup : Strategi Umum Pengelolaan Sistem Drainase Strategi Pengembangan Teknis Sistem Drainase Strategi Pengembangan Kelembagaan Strategi Pengembangan Pendanaan Pentahapan Program Pembangunan Berjangka.
c)
Pembangunan dan pengembangan embung, meliputi : 37 embung di Kecamatan Donorojo dalam DAS Baksoko 3 embung di Kecamatan Ngadirojo dalam DAS Lorog 2 embung di Kecamatan Ngadirojo dalam DAS Pagotan 29 embung di Kecamatan Pringkuku dalam DAS Baksoko 7 embung di Kecamatan Pringkuku dalam DAS Baksoko 1 embung di Kecamatan Sudimoro dalam DAS Bawur 2 embung di Kecamatan Sudimoro dalam DAS Lorog 1 embung di Kecamatan Tulakan dalam DAS Grindulu 7 embung di Kecamatan Tulakan dalam DAS Pagotan.
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Terkait dengan penurunan kapasitas air tanah dari waktu kewaktu karena lingkungan perkotaan yang tumbuh dengan kepadatan yang cenderung meningkat, perlu direncanakan suatu upaya untuk melakukan pengisian kembali air tanah dengan air hujan yang jatuh di daerah tersebut dengan melakukan perluasan area resapan air hujan. Air hujan tidak seluruhnya dialirkan ke sungai, namun sebagian dimasukkan ke dalam tanah melalui sumur-sumur resapan. 5. Rencana Sistem Prasarana Air Bersih Pengembangan prasarana air bersih di Kabupaten Pacitan memperhatikan hal-hal berikut : a)
Pemanfaatan sumber air baku saat ini,
b)
Pola pelayanan air bersih kepada penduduk saat ini,
c)
Ketersediaan air baku di daerah yang direncanakan,
d)
Proyeksi kebutuhan air bersih sampai dengan tahun 2028
e)
Rencana pola pelayanan air bersih ke penduduk sampai dengan tahun 2028
f)
Target MDG 2015 untuk melayani kebutuhan air minum 80% penduduk sampai dengan tahun 2015. Saat ini salah sumber air yang digunakan sebagai sumber air baku (air bersih)
PDAM adalah air yang berasal dari das Grindulu. Namun mengingat ketersediaan air sangat terbatas dalam kualitas dan kuantitas, maka diperlukan langkah-langkah pemeliharaan sumber-sumber air di Kabupaten Pacitan harus lebih menjadi prioritas utama dan perlu dicarikannya suatu solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh kegiatan di Kabupaten Pacitan dan peningkatan layanan PDAM. Solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih di daerah rawan kekeringan yang tidak memiliki potensi mata air, adalah dengan mengembangkan pemanfaatan air hujan. Sistem pemanfaatan air hujan dapat dilakukan dengan membangun Sistem Penampungan Air Hujan (SPAH) di kawasan perkotaan, dan Sistem Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (ABSAH) dikawasan pedesaan. Jika dikembangkan Sistem PAH dan Sistem ABSAH, maka diperlukan beberapa bangunan sebagai kolam penampung. Kedua sistem ini pada dasarnya sama yaitu
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
menampung air hujan yang berlebihan di musim hujan dan dimanfaatkan di musim kemarau pada saat terjadi kekeringan. d. Telahaan terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Pacitan adalah suatu kawasan yang 85% terdiri dari lahan pegunungan kering, 10% bergelombang dan 5 % dataran rendah. Kawasan perbukitan ini terdiri dari 70% sangat kritis (kering, batu bertanah, terjal), 20% kritis (kering, tanah berbatu, agak bergelombang) dan kurang dari 10% kritis musiman (datar, tanah subur, ada air hanya dimusim penghujan). Untuk wilayah Topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai dengan garis pantai sepanjang 70,709 Km, dataran rendah seluas 11.437,74 hektare (9%), lahan perbukitan kering seluas Komponen lingkungan dalam KLHS didefinisikan sebagai komponen lingkungan geofisik kimia, lingkungan biologi, serta lingkungan sosial ekonomi budaya, dalam lingkup yang lebih makro. Identifikasi awal komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak adalah sebagai berikut ini : a) Lahan - Lahan kritis - Hutan - Lahan pertanian b) Air - Kualitas air - Debit air - Supply air baku c) Keanekaragaman Hayati - Vegetasi hutan - Tanaman budidaya - Biota perairan d) Pola perkembangan penduduk - Pertumbuhan penduduk - Kepadatan penduduk - Distribusi penduduk RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
e) Struktur ekonomi - Pendapatan masyarakat - Kegiatan perekonomian - Pertumbuhan ekonomi wilayah f) Sistem sosial budaya - Pelayanan prasarana wilayah - Pelayanan fasilitas sosial - Estetika kawasan - Persepsi dan sikap masyarakat - Kesehatan masyarakat Kerusakan sumber daya alam(lahan dan hutan) akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan. Kerusakan yang mungkin terjadi diantaranya kerusakan lahan dan hutan yang akan mengakibatkan terjadinya lahan kritis dan hutan gundul. potensi lahan kritis wilayah DAS Grindulu berkisar 49,88% dari total luas wilayah kabupatenPacitan dengan potensi erosi 60-480 ton/tahun. Selain itu pengambilan potensi pertambangan juga menyumbang terjadinya degradasi lingkungan. Usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki ini diantaranya melakukan konservasi lahan dan hutan serta adanya penegakkan hukum lingkungan jika ada yang merusak lingkungan. Pacitan sebagai daerah yang terletak dipesisir pantai selatan jawa, dengan daerah yang dominan pegunungan maka daerah ini memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Keberadaannya harus dilestarikan agar menjadi daerah penyangga yang baik. 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Kantor Lingkungan Hidup sebagai berikut: 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, sehingga eksploitasi yang dilakukan oleh masyarakat khususnya terhadap sumber daya alam kerap kali tidak berwawasan lingkungan 2. Pemilahan dan penanganan sampah belum dilaksanakan secara optimal dari tingkat rumah tangga (masyarakat) RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
3. Kurangnya sarana dan prasarana pengolah sampah 4. Belum diterapkannya pendidikan lingkungan hidup ditingkat sekolah
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD a. Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan 2011-2016, maka visi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan 2011 – 2016 adalah: “Peningkatan Fungsi Kualitas Lingkungan Hidup Menuju Masyarakat Pacitan Yang Bersih, Sehat dan Sejahtera” b. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : 1.
Mewujudkan Pencegahan Kerusakan dan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
2.
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan pelestarian sumber daya alam
3.
Meningkatkan Pelayanan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD a. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang lingkungan hidup di Kabupaten Pacitan. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah : 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah, dan udara 2. Meningkatkan peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Mengembangkan pola kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. 4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kaidah – kaidah kelestarian lingkungan hidup 5. Mengurangi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 6. Mendorong kebersihan menjadi budaya masyarakat dan mewujudkan nuansa lingkungan yang teduh dan indah 7. Meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi tentang lingkungan hidup. b. Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kantor Lingkungan Hidup dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measuable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah: 1. Menurunkan beban pencemaran limbah cair, padat dan gas dari sumber pencemar dan meningkatkan pengelolaan limbah B3 2. Meningkatnya pengawasan pada kegiatan yang wajib AMDAL UKL-UPL 3. Meningkatnya penegakan hukum lingkungan
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
4. Pengawasan eksplorasi dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam dan pertambangan untuk menjamin kelestarian lingkungan 5. Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat atas hak dan kewajiban nya dalam pengelolaan lingkungan hidup 6. Terwujudnya budaya bersih dan sehat masyarakat Pacitan 7. Menurunnya jumlah sampah yang masuk ke TPA melalui program 3R (reduce, reuse, recycle). Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada Tabel IV.1. 4.3 Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengkaji kondisi organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan sehingga dapat mengetahui kompleksitas permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh organisasi. Untuk menganalisa lingkungan strategis ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan internal dan eksternal organisasi. Dari analisis lingkungan internal dapat diformulasikan faktor – faktor kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness), sedangkan dari faktor – faktor eksternal dapat diformulasikan peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi organisasi. Selanjutnya berdasarkan analisis SWOT tersebut akan ditentukan strategi yang akan diterapkan organisasi dalam mencapai tujuan strateginya. Dengan menggunakan matrik SWOT ini dapat ditentukan 4 alternatif strategi yaitu : 1. Strategi S – O (Kekuatan – Peluang) ; memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang. 2. Strategi S – T (Kekuatan – Ancaman) ; menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. 3. Strategi W – O (Kelemahan – Peluang) ; memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan. 4. Strategi W – T (Kelemahan – Ancaman) ; meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, maka dapat digambarkan faktor internal dan eksternal organisasi sangat berpengaruh serta faktor kunci keberhasilan organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan tercermin dalam pendekatan analisis SWOT sebagai berikut : 1. Faktor Lingkungan Internal Organisasi a. Kekuatan (strenght) 1. Adanya peraturan perundangan, petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
2. Adanya kelembagaan yang mandiri dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi. 3. Tersedianya anggaran dalam melaksanakan kinerja b. Kelemahan (Weakness) 1. Terbatasnya sarana dan prasarana 2. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas 3. Koordinasi antar lembaga yang masih lemah 2. Faktor Lingkungan Eksternal Organisasi a. Peluang (opportunities) 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak nya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 2. Adanya dukungan program dari pusat maupun propinsi 3. Adanya tuntutan kualitas lingkungan hidup sebagai kebutuhan dasar. a. Ancaman (threats) 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup 2. Laju kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan 3. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik ari hasil atrik analisis strategi sebagai berikut :
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
MATRIK ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL KEKUATAN (STRENGHT) FAKTOR INTERNAL
KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Terbatasnya sarana prasarana
1. Adanya peraturan dan perundangan, petunjuk teknis, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja 2. Adanya kelembagaan yang 2. Kuantitas dan Kualitas mandiri dilengkapi dengan SDM yang terbatas tugas pokok dan fungsi 3. Tersedianya anggaran 3. Koordinasi antar lembaga dalam melaksanakan yang masih lemah kinerja
FAKTOR EKSTERNAL
PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak nya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 2. Adanya dukungan program baik dari pusat maupun propinsi
SO 1. Tersedianya sarana dan pengelolaan dan pengawasan lingkungan
WO 1. Pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup belum optimal
2. Terlaksananya 2. Program dan kegiatan pelaksanaan program dan belum dapat dilaksanakan kegiatan pengelolaan dan secara optimal pengawasan lingkungan hidup 3. Adanya tuntutan kualitas 3. Terlaksananya pelayanan 3. Pelayanan masyarakat lingkungan hidup masyarakat terhadap terkendala dengan adanya sebagai kebutuhan dasar kualitas lingkungan hidup birokrasi yang panjang ANCAMAN (THREATS) 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup
ST 1. Pentingnya penegakan peraturan dan perundangan lingkungan hidup
WT 1. tuntutan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan terhadap lingkungan hidup yang baik
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
2. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan ingkungan yang dilakukan 3. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik
2.
Perlunya peningkatan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup
3. Laju kerusakan lingkungan hidup lebih tinggi dibanding dengan penaganannya
2.
Pelaksanaan program tidak bisa optimal
3. Perlunya peningkatan kerjasama antar stakeholder dalam menangani lingkungan
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
TABEL IV.1 KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 – 2016 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN VISI :
“Peningkatan Fungsi Kualitas Lingkungan Hidup Menuju Masyarakat Pacitan Yang Bersih, Sehat dan Sejahtera”
MISI I : Mewujudkan Pencegahan Kerusakan dan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KETUJUAN SASARAN INDIKATOR 1 75,2
2 79,3
3 83,34
4 84,7
5 84,7
0
0,32
0,7
0,72
0,73
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti
100
100
100
100
100
Cakupan pengawasan terhadap AMDAL Cakupan pengawasan terhadap UKL UPL
50
60
83
100
100
50
65
72
86,5
100
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air, tanah, dan udara
Menurunkan beban pencemaran limbah cair, padat dan gas dari sumber pencemar dan meningkatkan pengelolaan limbah B3
Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
Mengurangi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Meningkatnya penegakan lingkungan
Meningkatkan peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pengelolaan
Meningkatnya pengawasan pada kegiatan yang wajib amdal dan ukl upl
hukum
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
lingkungan hidup
MISI II : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pelestarian Sumber Daya Alam TUJUAN Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam dengan kaidah – kaidah kelestarian lingkungan hidup
SASARAN
TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 0 0 0 0,02 0,04
INDIKATOR
Pengawasan % Perlindungan Kawasan Sumber eksplorasi dan Mata Air eksploitasi pemanfaatan sumber % Cakupan Penurunan Lahan Kritis daya alam dan pertambangan untuk menjamin kelestarian lingkungan
0
0
0
0,04
0,08
MISI III : Meningkatkan Pelayanan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
Mengembangkan pola Membangun kesadaran kemitraan dalam dan meningkatkan pengelolaan sumber peran aktif masyarakat daya alam dan atas hak dan pelestarian lingkungan kewajibannya dalam hidup pengelolaan lingkungan hidup
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 60 60 100 100 100
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
67,33
88,27
88,95
89,63
89,63
Mengurangi dampak Terwujudnya budaya % skor evaluasi Adipura pencemaran bersih dan sehat di lingkungan hidup masyarakat Pacitan %pengolahan sampah Meningkatkan Menurunnya jumlah Tersedianya sistem penanganan kualitas pelayanan dan sampah yang masuk ke sampah di perkotaan informasi tentang TPA melalui program lingkungan hidup 3R (reduce,reuse,recycle)
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
74,46
76,68
74,89
77,68
78
87,58 0,36
83 0,38
20 0,34
23 0,35
23 0,35
I IV
: Mendorong pertumbuhan permukiman wilayah strategis.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2011 – 2016 meliputi: 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Hasil (Outcome): harus sama dengan indicator pada Tabel V.1.
Terlaksananya Pelayanan Prima
Tertib administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
Tertib administrasi pengelolaan kepegawaian
Kegiatan: a) Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran Indikator Keluaran (Output)
: Jumlah dan jenis administrasi perkantoran yang dikelola dan ditingkatkan kualitasnya.
Kelompok sasaran
: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD.
2.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator Hasil (Outcome): harus sama dengan indicator pada Tabel V.1.
Terlaksanya program, tersusunnya LAKIP, LKPJ dan SPM
Tertib administrasi pengelolaan kepegawaian
Kegiatan: a) Terselenggaranya evaluasi kegiatan
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Indikator Keluaran (Output)
:Tersedianya
administrasi
perkantoran
dan
pertanggungjawaban keuangan Kelompok sasaran
: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD.
3.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Indikator Hasil (Outcome): indicator pada Tabel V.1.
Prosentase penanganan sampah yang masuk ke TPA
Prosentase skor evaluasi bangun praja
Prosentase pengolahan sampah
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) kota kabupaten per 1000 pendududk
Kegiatan :
Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Indikator Keluaran (Output)
: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Kelompok Sasaran
4.
: Masyarakat yang dilayani SKPD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Indikator Keluaran (Output)
: Jumlah TPA yang dikelola
Kelompok Sasaran
: TPA di Pacitan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Indikator Hasil (Outcome) : harus engan indicator pada Tabel V.1.
Menurunnya tingkat pencemaran air, udara, limbah padat dan limbah cair
Meningkatnya pengawasan terhadap AMDAL dan UKL-UPL
Penegakan hukum lingkungan
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Prosentase kelengkapan peralatan laboratorium lingkungan
Kegiatan:
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Indikator Keluaran (Output)
: Jumlah Peserta sosialisasi pada SKPD dan masyarakat titik pantau Adipura
Kelompok Sasaran
: Masyarakat dan titik pantau ADIPURA
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Indikator Keluaran (output)
: Panjang Saluran Drainase yang dibersihkan RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Kelompok Sasaran
: Saluran Drainase
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Indikator keluaran (output)
:
Jumlah
peserta
sosialisasi
pengendalian
Lingkungan Hidup Kelompok sasaran
: Masyarakat
Koordinasi Penilaian Adiwiyata di Kabupaten Pacitan Indikator keluaran (output)
: Jumlah peserta sosialisasi Adiwiyata
Kelompok sasaran
: Sekolah yang ada di Kab. Pacitan
Penerapan manejemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Indikator Keluaran (Output)
: Tersedianya Data Kajian Dampak Lingkungan
Kelompok Sasaran
: Petani tembakau
Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi di bidang usaha terkait lingkungan hidup
5.
Indikator Keluaran (Output)
: Jumlah peserta sosialisasi
Kelompok Sasaran
: Petani tembakau
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Indikator Hasil (Outcome): indicator pada Tabel V.1. Tersedianya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, Pemantauan Kualitas Air, dan Laporan Pengukuran Sampah sebagai acuan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Indikator Keluaran (output)
: Laporan SLHD, PKA dan Pengukuran Sampah
Kelompok Sasaran
: Tersedianya laporan SLHD, PKA, Pengukuran
Sampah Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kantor pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Target masing-masing kegiatan disajikan dalam Tabel V.1 : TABEL V.1 TABEL PENETAPAN TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN NO.
BIDANG URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA
(1) 1.
(2)
4.
Kondisi Kinerja pada akhir periode RENTRA
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
100
100
100
100
100
100
100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan % tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah
3.
Target Capaian Setiap Tahun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD
2.
Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA
100
100
100
100
100
100
100
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan % Pengolahan sampah
86,83
87,58
83
20
23
27
30
Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan
0,31
0,36
0,38
0,34
0,35
0,36
0,37
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
87,01
87,33
88,27
88,95
89,63
89,91
90,23
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Skor evaluasi adipura
74,65
Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
72,3
74,46
76,68
76,91
77,68
78,46
79
75,2
79,3
83,34
84,7
86
87
Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
-
-
0,32
0,7
0,72
0,75
0,78
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan
60
100
80
100
100
100
100
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
lingkungan hidup yang ditindak lanjuti Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL AMDAL
5.
6
50
60
83
100
100
100
UKL-UPL
200
50
65
72
86,5
100
100
% hutan kota dan pohon peneduh yang terpelihara
100
100
100
100
100
100
100
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Presentase perlindungan kawasan sumber mata air
-
-
-
-
0,02
0,04
0,06
Presentase cakupan penurunan lahan kritis
-
-
-
-
0,04
0,09
0,13
% luasan lahan yang telah di tetapkann status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa yang diinformasikan
40
30
40
100
100
100
100
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
TABEL V.1 Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2011 - 2016 Kabupaten Pacitan Tujuan 1: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara. Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc a naan
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanaan Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Tahun 1
Targ
Rp
et (1) Menurunkan beban pencemaran limbah cair, padat dan gas dari sumber pencemar dan meningkatkan pengelolaan limbah B3
(2)
(3)
- tersedia 1.08.01. nya sistem 16 air limbah setempat yang memadai
- tersedia nya sistem air limbah skala komunitas /kawasan /kota
Rp
et
(4)
(5)
(6)
(7)
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan
Outcome: menurunn ya tingkat pencemar an air,
72,3
75,2
Output: tersedianya data kajian dampak lingkungan
Targ
(8)
(9)
Tar
Rp
get (10)
79,3
(11) 83,34
Targ
Rp
et (12)
(13) 84,7
(14)
Targ et (15) 86
Rp
(16)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tar Rp get (17) 87
(18)
Unit Kerja SKPD Penang gungja wab
(19) Lingkung an Hidup
-
-
0,32
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
0,7
0,72
0,75
0,78
Tujuan 2: Mengurangi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sasaran
(1) Meningkatnya penegakkan hukum lingkungan
Indikator Sasaran
(2)
Kode
(3)
Jumlah 1.08.02 pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemara n dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklan juti
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan
(4)
(5)
(6)
(7)
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan
Outcome: jumlah peserta sosialisasi Output: meningkat nya penegakka n hukum lingkungan
60
100
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanaan Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Tahun 1
Targ
Rp
et
Targ
Rp
et (8)
(9)
Targ
Rp
et (10)
80
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
(11) 100
Targ
Rp
et (12)
(13) 100
Targ
Rp
et (14)
(15) 100
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Targ Rp
Unit Kerja SKPD Penan ggung jawab
et (16)
(17) 100
(18)
(19) Lingk ungan hidup
Tujuan 3: Meningkatkan peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran
(1) Meningkatnya pengawasan pada kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan
Tahun 1
Tahun 2
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanaan Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Targ
Targ
Rp
et
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Cakupan pengawas an terhadap pelaksana an AMDAL
1.08.0
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan
Outcome: jumlah peserta sosialisasi pengendali an lingkunga n hidup Output: meningkat nya pengetahu an masyaraka t di bidang lingkunga n hidup
6
50
UKL-UPL /SPPL
2
Rp
et (8) 737.404
Tar get
(9)
(10)
(11)
60
767.09
83
.490
Rp
1.005
Targ
Rp
et (12) 1.065.0
(13) 100
00.000
Targ
Rp
et (14)
(15)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Targ Rp
Unit Kerja SKPD Penan ggung jawab
et (16)
(17)
(18)
(19)
1.118.2
100 1.174.1
100 1.232.8
Lingk
50.000
62.500
70.625
ungan hidup
200
50
65
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
72
86,5
100
100
Tujuan 4: Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam dengan kaidah – kaidah kelestarian lingkungan. Sasaran
Indikator Sasaran
Kod e
(1) (2) (3) Pengawasan - Persentase 1.08.0 eksplorasi perlindun 1.17 dan gan eksploitasi kawasan pemanfaata sumber n sumber mata air daya alam dan pertambang an untuk - Persentase menjamin cakupan kelestarian penuruna lingkungan n lahan kritis
Program dan Kegiatan
(4) Program: perlindun gan dan konservas i Sumber daya alam Kegiatan: pengendal ian dan pemanfaat an SDA
Kegiatan: Pengendal ian dan pemanfaat an SDA
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (5) Outcome: tersediany a laporan status lingkunga n hidup daerah, pemantaua n kualitas air dan pengukjur an sampah Output: Laporan SLHD, PKA dan pengukura n sampah
Data Capaia n pada Tahun Awal Perenca naan (6)
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanaan Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Tahun 1
Tahun 2
Tar get (7) -
Targ Rp et (9) (10) 98.560. 500
Targ Rp et (11) (12) 175.000 .000
Targ Rp et (13) (14) 0,02 183.750 .000
Targ Rp et (15) (16) 0,04 192.937. 500
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Targ Rp et (17) (18) 0,06 202.584. 375
-
-
0,04
0,09
0,13
-
Rp (8)
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b (19) Lingkun gan hidup
Tujuan 5: Mengembangkan pola kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam pelestarian lingkungan hidup. Sasaran
(1) Membangu n kesadaran dan meningkatk an peran aktif masyarakat atas hak dan kewajibann ya dalam pengelolaan lingkungan hidup
Indikator Sasaran
(2) - Jumlah usaha dan/atau kegiataan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air - Tersedianya fasilitas pengurangan sampah perkotaan
Kode
(3) 1.08 .01. 16
Program dan Kegiatan
(4) Program Pengendal ian Pencemar an dan Perusakan Lingkung an Hidup Kegiatan : Peningkat an Peran Serta masyaraka t dalam pengendal ian lingkunga n hidup
Indikator Kinerja Program (outcom e) dan Kegiatan (output) (5) Outcome :masyara kat yang sadar lingkung an Output: jumlah peserta sosialisa si
Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (6) 30
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanaan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
87,01
87,33
Target
Rp
(7) 60
(8)
Targ et (9) 60
88,2 7
Tahun 5
Rp
Target
Rp
Target
Rp
(10)
(11) 100
(12)
(13) 100
(14)
88,95
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
89,63
Targ et (15) 100
89,9 1
Rp (16)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Targ Rp et (17) (18) 100
90,2 3
Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b (19) Lingkun gan Hidup
Tujuan 6: Mengurangi dampak pencemaran lingkungan hidup. Sasaran
(1) Terwujudnya budaya bersih dan sehat di masyarakat Pacitan
Indikator Sasaran
(2) Prosentase skor evaluasi adipura
Kod e
(3) 1.08 .01. 16
Program dan Kegiatan
(4) Program Pengenda lian Pencema ran dan Perusaka n Lingkung an Hidup Kegiatan : koordinasi penilaian Kota Sehat/Adip ura
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (5) Outcome: jumlah peserta sosialisasi pada SKPD dan masyarak at titik pantau Adipura
Data Capaia Tahun 1 n pada Tahun Awal Perenc Targ Rp a naan et (6) (7) (8) 74,65 74,46
Tahun 2
Targ et (9) 76,65
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanaan Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Rp (10)
Targ et (11) 76,91
Output: teraihnya Adipura
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Rp (12)
Targ et (13) 77,68
Rp (14)
Targ et (15) 78,46
Rp (16)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Targ Rp et (17) (18) 79
Unit Kerja SKPD Penang gungja wab (19) Lingku ngan Hidup
Tujuan 7: meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi tentang lingkungan hidup. Sasaran
(1)
Indikator Sasaran
(2)
Menurunnya -% jumlah pengolahan sampah yang sampah masuk ke TPA melalui program 3R (reduce,reuse, recycle) -Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc a naan
Target Kinerja Program dan Kerangika Pendanan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
Target
Rp
Rp
(9)
(10)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.08.0 1.15
Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan
Outcome: %penanga nan sampah yang masukke TPA
86,83
87,58 2.391.6 83 41.700
Kegiatan:
-peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Targ et
Rp
(11)
(12)
1.224.551 20 .175
Tahun 4
Targ et
Rp
(13)
(14)
872.000 23 .000
Tahun 5
Targ et
Rp
(15)
(16)
915.600.0 27 00
961.380 .000
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Targ Rp et (17) 30
Kerja SKPD Penan ggung jawab
(18)
(19)
1.009.4 49.000
Lingk ungan hidup
0,31 - penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
(8)
Targ et
Unit
0,36
0,38
Output:ju mlah sarana dan prasarana yang tersedia
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
0,34
0,35
0,36
0,37
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja Kantor Lingkungan Hidup yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : 6.1 Misi II : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Tujuan 1 : Mewujudkan perilaku dan lingkungan sehat Sasaran 1 : Terciptanya lingkungan sehat Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu: Indikator 1 : Prosentase Penanganan Sampah Pada awal penetapan kinerja tahun 2010 sebesar 86,83 dan pada akhir tahun periode RPJMD menjadi 30 dengan rata-rata penurunan tiap tahunnya sebesar 11,32%
No
1
Indikator
% penanganan sampah
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
86,83
87,58
83
20
23
27
30
Indikator 2 : Tersedianya Sistem Air Limbah Setempat Yang Memadai Pada awal penetapan kinerja tahun 2010 sebesar 72,3 dan pada akhir tahun periode RPJMD menjadi 87 dengan rata-rata kenaikan tiap tahunnya sebesar 2,94 %
No
2
Indikator
Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
72,3
75,2
79,3
83,34
84,7
86
87
Indikator 3 : Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL Pada awal penetapan kinerja tahun 2010 sebesar 6 dan pada akhir tahun periode RPJMD menjadi 100 dengan rata-rata kenaikan tiap tahunnya sebesar 18.8 %
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
No
3
Indikator
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
6
50
60
83
100
100
100
Indikator 4 : Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan Pada awal penetapan kinerja tahun 2010 sebesar 87,01 dan pada akhir tahun periode RPJMD menjadi 90,23 dengan rata-rata kenaikan tiap tahunnya sebesar 0,64 %.
No
4
Indikator
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
87,01
87,33
88,27
88,95
89,63
89,91
90,23
Indikator 5 : Jumlah Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Mentaati Persyaratan Administratif Dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air Pada awal penetapan kinerja tahun 2010 sebesar 30 dan pada akhir tahun periode RPJMD menjadi 100 dengan rata-rata kenaikan tiap tahunnya sebesar 14 %
No
5
Indikator
Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
30
60
60
100
100
100
100
RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP