20112015 RENCANA STRATEGIS KLH 2011-2015
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN
Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka penyelenggaraan Negara, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara terus menerus berupaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiltas Kinerja Pemerintah telah disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 – 2015 Perencanaaan Strategi merupakan langkah aspiratif dari pemerintah daerah untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang bakal dihadapi dalam era otonomi daerah.
Rencana
strategi
menjadi
acuan
Pedoman
dan
penuntun
dalam
mengembangkan kapasitas kelembagaan kualitas SDM, memperbaiki kinerja aparatur pemerintah, mengembangkan akuntabilitas publik, mendorong partisipasi masyarakat dan sebagainya. RENSTRA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 – 2015 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya, yang dilengkapi dengan arahan tentang perencanaan kinerja serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA..
1.2. Landasan Hukum 1
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
2
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 .
Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup
4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
7
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015
1.3. Maksud danTujuan Renstra Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 2011 – 2015 disusun dengan maksud: 1) Memberikan arahan dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Selatan 2) Menjabarkan program-program Pengelolaan Lingkungan Hidup selama 5 (lima) Tahun (2011-2015) sesuai RPJM Kabupaten Pesisir Selatan. 3) Merupakan landasan kerangka penyusunan program kegiatan tahunan. Sedangkan tujuannya adalah : 1) Menyediakan bahan serta pedoman dalam melaksanakan kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2) Sebagai pedoman dalam penetapan tujuan dan sasaran RENSTRA Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan tahunan dan 5 (lima) tahunan . 3) Sebagai bahan acuan pengukuran kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. 1.4. Sistematika Penulisan Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015.
Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup
BAB I
Pendahuluan Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.
BAB II
Gambaran Pelayanan SKPD Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
BAB III
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Cara Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan Bab ini menguraikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategis dan Kebijakan.
BAB V
Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif
BAB VI
Indikator Kinerja Kantor Lingkungan Hidup Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
BAB VII
Penutup
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PEMBAGIAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
ANTARA
PEMERINTAH,
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut Kantor Lingkungan
( KLH) Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala
Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada BUPATI PESISIR SELATAN.
a. Tugas Pokok dan Fungsi. Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan mendelegasikan kewenangannya kepada Kantor Lingkungan Hidup sebagai instansi teknis
yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
Tugas dan wewenangnya sebagaimana dinyatakan
dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 63 ayat 3 , meliputi : 1) Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 2) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). 3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL. 4) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca. 5) Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan. 6) Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
7) Memfasilitasi penyelesaian sengketa. 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. 9) Melaksanakan standar pelayanan minimal. 10) Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 11) Mengelola informasi lingkungan hidup dan mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup. 12) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan. 13) Menerbitkan izin lingkungan dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Sesuai PERDA Nomor 12
tahun 2010
ditugaskan bahwa untuk melaksanakan
fungsinya, maka Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas : 1. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kasubag Tata Usaha -
2 orang staf keuangan
-
1 orang staf perencanaan
3. Kasi AMDAL -
2 orang staf
4. Kasi Pembinaan dan Pengawasan -
2 orang staf
5. Kasi Pengendalian dan Pengelolaan Pencemaran -
2 orang staf
6. Pengelola laboratorium -
2 orang staf
Staf yang sudah mendapatkan pendidikan dan/atau pelatihan mengenai analisa laboratorium dan ditugaskan pada tempat lain sewaktu-waktu dapat dipakai untuk membantu operasional laboratorium.
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Kantor LH
SUB BAGIAN TATA USAHA
JABATAN FUNGSIONAL
Seksi Kasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran
Seksi Pembinaan dan Pengawasan
2.2. Sumber Daya SKPD Kinerja Pelayanan SKPD Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Lingkungan Hidup di dukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari : Tabel. 2.1 Sumber Daya Aparatur Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010
Tingkat Pendidikan S2
Pangkat/Gol IVb
IVa
IIId
IIIc
IIIb
IIIa
IId
IIc
IIb
Kontrak
1
S1
1 1
Akademi/DIII SLTA
Jlh (Org)
1
4
3
9 1
1
1 2
1
4
Jumlah
15
Dalam table tersebut tampak bahwa jumlah staf yang berpendidikan S1
dan S2
berjumlah 10 orang. Kondisi tersebut cukup memadai dalam menjamin meningkatnya kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan. sejumlah staf telah mengikuti pelatihan bersifat teknis seperti
Disamping itu
kursus dan pelatihan
AMDAL, Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran air, PPLHD dan lain sebagainya, sehingga staf memiliki kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan lingkungan. Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut : Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat 1 lokal dengan fasilitas pendukungnya meja dan kursi rapat yang dapat menampung 20 orang. Dapat digunakan untuk rapatrapat skala kecil misalnya untuk pembahasan UKL dan UPL.
Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti: -
Mobiler
-
Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan
-
Fasilitas Telekomunikasi
-
Dan lain-lain
Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional. -
Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 unit
-
Kendaraan Roda 2 sebanyak 2 unit
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup 1. KEPALA KANTOR 1. URAIAN TUGAS : Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengoordinasikan, menbina, mengarahkan kegiatan bidang limgkungan hidup, menetapkan program kerja kantor dan mengendalikan pelaksanaanya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan, penyusunan dan pelaksanaan urusan kebijakan daerah serta merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. 2.RINCIAN TUGAS : •
• • • • • •
Merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup. Serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kantor sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup. Mengkoordinasikan para kepala seksi dan bawahan, agar terjalin kerja sama yang baik dan salain mendukung. Mendelegasikan sebagian tugas kepada sub bagian tata usaha, keuangan dan kepegawaian dan para kepala seksi sesuai dengan bidang permasalahannya. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Kantor Lingkungan Hidup sesuai dengan petunjuk dan ketentuan. Memproses izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten/kota kecuali minyak pelumas/oil bekas. Memproses izin lokasi pengolahan limbah B3
• • •
• • • •
• • •
• • • •
2.
Memproses izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan. Menyelenggarakan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten/kota. Memantau dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahakan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian dan para kepala seksi. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan donkumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan. Memberikan data dan informasi mengenai situasi bidang Lingkungan Hidup serta memberikan saran dan pertimbanagan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengembil keputusan. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatakan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan kantor. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Mengendalikan pengolahan keuangan, ketata usahan dan perlengkapan kantor dan memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompk jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menghadiri rapat koordinasi dan rapat-rapat lainnya. Menerima arahan / petunjuk dari atasan. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf. Melaksanakan tugas lain yang oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA 1.RINGKASAN TUGAS Menyiapakan konsep perumusan rencana kegiatan, menggordinasikan, mengendalikan, member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh organisasi di ingkungan Kantor Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga sesuia dengan pedoman dan peraturan.
2.RINCIAN TUGAS : •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Menghimpun, mempelajari peratuaran perundang-undangan di bidang urusan umum, keunagan dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan mengumpulkan, mengarsipkan peraturan perundangan-undangan bidang Lingkungan Hidup. Menginventariskan dan megolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapakan petunjuk pemecahan maslah. Menyusun rencana, program kerja baik rutin maupun anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan kepegawaian serta pedoman pelaksanaan tugas. Mempelajari dan mengimplementasikan peraturan, kebijakan daerah, dan dasar hokum lainnya yang berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup. Melakanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanan tugas. Mempersiakan penyelenggaraan rapat-rapat kantor, pertemuan dan acara rutin keprotokolan dan acara resmi lainnya. Melakukan usulan penetapan pelaksan, pengelola kegiatan dan bendahara kantor. Mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga. Mengendaliakan surat masuk, keluar dan kearsipan. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan. Menyiapakan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi, penggunaan dan pemakaian barang inventaris, kendaraan dinas dan rumah dinas serta penggunaan gedung. Menyiapakan administarsi penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan. Melakukan pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) Mengumpulkan, mengelola dan menyiapakan data kepegawaian. Menyiapakan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, Karpeg, Taspen, Karis, Karsu, akse dll. Menyiapakan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran desiplin, pension, dan surat cuti pegawai. Menyiapakan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai. Mempersiapakan kebutuhan pegawai kantor
• • • • •
• • • • • •
•
•
• • • •
• •
Menyiapkan bahan perencanaan dan program kesejahteraan pegawai. Menyiapkan absensi kehadiran pegawai dan mengoordinasi kehadiran pegawai. Menyiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan kantor dan perbendaharaan kantor berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengelola administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan. Mengoordinasikan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung jawaban, pembukuan keuangan dan menyiapakan laporan hasil. Menyiapakan bahan gaji, tunjagnan, honor pegawai, perjalanan dinas serta kesejahteraan pegawai. Menyiapakan bahan serta menberikan pelayanan, dalam rangka pemeriksaan keuangan. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keungan kantor Menyiapkan dan memilihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana stratejik dan rencana kerja tahunan (Renja) kantor. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) , Dokumen Perubahan Pelaksanaann Anggaran (DPPA) kantor. Menyusun dan maembuat Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kantor, Bahan Laporan Ketenrangan Pertanggung jawaban (LKPj), bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan tahunan dan Penetapan Kinerja kantor. Mengumpulkan/menyiapkan dokumen dan memproses Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Kepustakaan dan keasrsipan. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dankegiatan. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sub bagian. Mengonsep surat untuk diminta tanda tangan atasan. Meneliti Dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Kepegawaian dengan mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar. Mendistribusikan naskah dinas sesuai dengan arahan atasan. Membagi Tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam pelakanaan tugas Sub Bagin Tata Usaha, Keuangan kepagawaian dengan member arahan esuai dengan bidang dan permasalahannya.
•
• • • • •
Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan tata usah, keuangan danb kepegawaian agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan. Menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan menyangkut bidang tata usah, keuangan dan kepegawaian. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf. Menyimpan dan memelihara berkas kerja,data dan dokumen menurut ketentuan. Menyusun , mengolah dan menyajikan data dalam bentuk laporan bulanan , triwulan dan tahunan sebagai bahan monitoring daan evaluasi. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.
3.KEPALA SEKSI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 1.RINGKASAN TUGAS
:
Menyusun rencana, membagi tugas, mengoordinansikan, mengendalikan, menilai dan member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatann serta menyiapakan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Seksi Analisis Mengenai Danpak Lingkungan berdasarkan peraturan dan ketentuan.
2.RINCIAN TUGAS ; • Mengumpulkan dan mengolah data serta pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan. • Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kantor sebagai pedoman pelaksanaan tugas. • Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan Seksi Analisis Mengenai Dampak Ligkungan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. • Mengawasi dan mengendalikan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Seksi Analisis Mengenai Dampak LIngkungan. • Menyiapakan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang Analisis Mengenai Dampak LIngkungan. • Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. • Memberikan layanan konsultasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
•
•
•
Melakukan penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten, sesuai engan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. • Memberikan rekomendasi/surat persetujuan UKL dan UPL. • Mengonsep naskah dinas di bidang analisa mengenai damapak lingkungan esuai arahahan dan disposisi atasan. Mambagi tugas atau kegiatan kepada staf dalam melaksananakan kegiatan seksi Analisis Mengenal Dampak Lingkungan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permaslahanya. Memberi petunjuk kepada staf di lingkungan Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan. • Memeriksa hasil kerja staf dilingkungan Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan • Meneliti, memaraf dan/atau mendatangani persuratan dan dokumen lainnya sesuai kewenganan berdasarkan peraturan dan Ketentuan • Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaaan kegiatan seksi Analisis Mengenai
Damapak Lingkungan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan. • •
• • • •
Meneliti, memaraf dan/atau menandatangani persuratan dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan peraturan dan ketentuan. Memantau serta mengavaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya. Menyampaikan sarandan telaahan kepada pimpinan menyangkut urusan Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Melaporkan perkembanga kegiatan kepada pimpinan sebagai masukan dalam penyusunan rencana berikutnya. Mengavaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan dalam ruang lingkup kedinasan.
• 4.KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN 1.RINGKASAN TUGAS : Menyusun rencana, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan, menilai dan member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran, serta menyiapakan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan berdasarkan peraturan dan ketentuan.
2.RINCIAN TUGAS • •
•
• • • • •
•
• • • • • • • • • •
:
Mengumpulkan dan mengolah data serta pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kantor sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran sesuia sasaran yang telah ditetapkan. Mengawasi dan mengendalikan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang Pengendalian dan Penanggulan Pencemaran. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Memberikan layanan konsultasi dan fasilitas pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian, Pemulihan dan Pengawasan. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Kabupaten Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten Melakukan pengelolaan kualitas air skala kabupaten Melakukan penetapan kelas air pada sumber air berskala kabupaten Melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten Melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten Melakukan pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten Melakukan pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan Melakukan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten Melakukan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan Melakukan Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
Melakukan pengendalian kerusakan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten Mengatur pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten Melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SIN dan estandar kompetensi personal bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten Menyelenggarakan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten Melakukan pembinaan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten Melakukan pembinaan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah bersangkutan Melakukan pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten Melakukan penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah Melakukan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kabupaten Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten Melakukan penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten Melakukan pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten Melakukan pengaturan terhadap pengendalian pencemarandan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten Melakukan pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten Melakukan pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten Mengonsep naskah dinas di seksi pengendalian, penanggulangan pencemaran sesuai arahan dan disposisi atasan Membagi tugas atau kegiatan kepada staf dalam melaksanakan kegiatan Seksi Pengendalian, Penanggulangan Pencemaran dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya
•
• • •
• • • •
Memberi petunjuk kepada staf di lingkungan Seksi Pengendalian, Penanggulangan Pencemaran agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Memeriksa hasil kerja staf di lingkungan Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Meneliti, memaraf dan/atau menandatangani persuratan dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan peraturan dan ketentuan Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian dan penanggulangan Pencemaran untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya Menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan sebagai masukan dalam penyusunan rencana berikutnya Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf Menyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuannya Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
5. KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. RINGKASAN TUGAS
:
Menyususn rencana, membagi tugas, mengoordinasikan, menegndalika, menilai dan memberipetunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan program kerja dan pengawan, menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang Pembinaan dan Pengawasan sesuai sengan peraturan dan ketentuan. 2. RINCIAN TUGAS •
• •
•
Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan –bahan lainnya yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengawasan sebagai pedoman dan landasan kerja Mengumpulkan dan mengolah data serta pedoman untuk penyusuna rencana kerja dan kegiatan Menyusun rencana, program kerja dan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan dan Pengawasan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencanstrategis kantor sebagai pedoman pelaksanaan tugas Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan sesuai sasaran yang telah ditetapkan
• • • •
• •
• • •
• •
• •
•
• • •
Mengawasi dan mengendalikan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis Pembinaan dan Pengawasan Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan da/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten Memberikan layanan konsultasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Membagi tugas atau kegaiatan kepada staf dalam melaksanakan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya Memberi petunjuk kepada staf di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengawasan agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku Memeriksa hasil kerja staf di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengawasan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuang yang berlaku Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis udara dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten Mengonsep naskah dinas Seksi Pembinaan dan Pengawasan sesuai arahan dan disposisi atasan Melakukan penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya Melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air Melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagijenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten Melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah Melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air Melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan berdampak skala kabupaten
• • • • •
• • • • •
Melakukan pengawasan atas pengendalian lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten Meneliti, memaraf dan/atau menandatangani persuratan dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan peraturan dan ketentuan Melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten Melakukan pengawasan penanggulangan kecelakaan Pengelolaan limbah B3 kabupaten Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yan timbul serta upaya tindak lanjut penyelesainnya Menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan menyangkut urusan Seksi Pembinaan dan Pengawsan Melaporkan perkembangan kegiatan kepada pimpinan sebagai masukan dalam penyusunan rencana berikutnya Mengevaluasi dan menilai kinerja bewahan sebagai pembinaan staf Menyimpan dan memelihara berkas, data dan dokumen menurut ketentuan Melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh atasan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi perencana di tingkat Kabupaten, Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi tantangan sebagai berikut : 1. Menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar dan pedoman dalam seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan 2. Tersusunnya dokumen perencanaan yang sinkron dan runtut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan 3. Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi duplikasi 4. Penyediaan dan update data sebagai dasar perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan 5. Peningatan kapasitas sumberdaya manusia yang cakap di bidang perencanaan pembangunan daerah
Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidang maupun eksternal dengan SKPD lain di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang perencanaan. Ke depan diharapkan Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tenaga fungsional di bidang perencanaan yang akan berperan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB III PROFIL KINERJA PELAYANAN Secara administratif Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Barat. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Kota Padang, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan, bagian Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko – muko Propinsi Bengkulu dan di bagian Barat merupakan Samudera Indonesia dengan panjang pantai ± 248 Km. Sedangkan secara astronomis terletak pada 00 59'' – 20 28,6' LS dan 1000 19' – 1010 18' BT Kondisi topografi berupa daerah perbukitan dan dataran rendah, yang memanjang dari Utara sampai Selatan. Daerah pergunungan terletak dibagian Timur yang yang merupakan kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat ( TNKS ) dengan luas 4.056,13 Km2 ( 70,54 % ) sedangkan lahan yang dapat dibudidayakan untuk mendukung kehidupan masyarakat 1.693,76 Km2. Dengan luasnya daerah perbukitan yang merupakan daerah tangkapan air, maka aliran airnya semua menuju ke arah Barat dan bermuara ke lautan Samudera Indonesia. Kondisi topografi inilah yang menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kabupaten yang sering terjadi bencana alam berupa tanah longsor, banjir hampir setiap tahunnya. Selain itu, Kabupaten Pesisir Selatan sangat dekat dengan Lempeng Gempa Eurasian yang posisinya berada pada Samudera Hindia dan Kepulauan Mentawai. Hal itu menyebabkan daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki intensitas gempa tektonik dan kemungkinan tsunami yang cukup tinggi. Pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diperjelas dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
12
tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari 3 kepala seksi dan 1 kepala bagian tata usaha, yaitu seksi AMDAL, seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum serta Kepala Seksi Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan ditambah dengan Kepala Bagian Tata Usaha. Pemerintah sebagai lembaga yang mengayomi masyarakat sekaligus sebagai pemberi mandatory kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup, telah memberi batasan yang jelas kinerja minimal yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Undang - undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai payung dasar sekaligus acuan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan
pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu penetapan jenis dan target pelayanan bidang lingkungan hidup melalui Permen LH No. 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta Permen LH No. 20 Tahun 2008 tentang Juknis Standar Pelayanan Minimal Bidang LH Daerah Provinsi maka akan jelas bagi Pemerintah Daerah untuk merancang program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Namun penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini bukan berarti menghapuskan kewajiban daerah untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup lainnya, karena SPM hanya sebagian kecil kewajiban dan tanggungjawab yang diemban pemerintah, masih ada kewajiban dan tanggung jawab lain seperti yang dicantumkan dalam PP 38/2007. A. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum pembangunan lingkungan hidup yang dituangkan dalam RPJMD pada agenda Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Pembangunan Berkelanjutan dengan arah kebijakan yang diarahkan untuk : 1) Memperbaiki system manajemen dengan menerapkan pendekatan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu (antara pemanfaatan dan konservasi) untuk menjaga kondisi fisik sumberdaya pada tingkat yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan; 2) Meningkatkan peran serta dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan program pengelolaan sumberdaya alam (termasuk penyedian jasa lingkungan) untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat; 3) Melaksanakan pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam (proses poduksi dan pemanfaatan) dengan mengacu kepada prisipprinsip keberlanjutan (ekologi, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial); 4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui pembuatan peraturan daerah, monitoring dan evaluasi yang diperlukan untuk perbaikan system manajemen dan peningkatan pengelolaan dan penegakan hukum; 5) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan teknis pengelolaan sumberdaya alam baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam kerangka penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan; 6) Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam
yang rusak/terdegradasi
dan
mengendalikan
pencemaran; 7) mengembangkan system informasi sumberdaya alam untuk mendukung pengembilan keputusan dan mitigasi bencana (banjir, kekeringan, longsor, gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya) dan pengendalian daya rusak air; 8) Memperkuat kapasitas dan kesiapan pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam; 9) memperkuat kapasitas
kelembagaan dan masyarakat dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat serta pencegahan dan pengurangan bencana.
B. ARAH KEBIJAKAN Untuk mencapai tujuan dan sasaran program kegiatan, maka perlu ditetapkan kebijakan yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan berupa : a.
Peningkatan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan.
b.
Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan dan Kebijakan bidang pencemaran lingkungan.
c.
Melakukan pendekatan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup pada setiap kegiatan melalui penyusunan dokumen AMDAL, dan UKL/UPL.
d.
Melakukan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan melalui peningkatan peranserta masyarakat.
e.
Penegakan hukum lingkungan hidup dan penerapan kebijaksanaan perizinaan yang berwawasan lingkungan.
f.
Melakukan koordinasi, pembinaan, perumusan dan singkronisasi perencanaan program dan kegiatan dibidang LH baik SKPD Kabupaten.
g.
Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pengembangan kelembagaan lingkungan hidup ditingkat Kecamatan.
h.
Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kinerja aparatur Kantor Lingkungan Hidup.
B.JENIS PELAYANAN DASAR a. Pelayanan pencegahan pencemaran air b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa, dan d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
C.INDIKATOR
BIDANG LH DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM SECARA
NASIONAL a. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air -
Indikator kinerja : Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya.
-
Nilai SPM :
-
Batas waktu pencapaian SPM
b. Pelayanan Pencegahan Pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Indikator kinerja : Jumlah kecamatan yang dipantau kualitas udara sumber tidak bergerak. c. Pelayanan Informasi Status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa. Indikator kinerja : Jumlah kecamatan yang diuji kualitas lahan dan/atau tanah d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat Indikator kinerja : Jumlah penindaklanjutan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A.
RENCANA STRATEGIS 1. Visi Dan Misi Visi dan Misi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 – 2015. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan kewenangan daerah diperlukan adanya kesinergian di segala bidang dan persamaan persepsi para pihak dalam pelaksanaan pembangunan berwawsan lingkungan
dimulai
dari
tahap
perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan
dan
pengendalian, karena kelestarian fungsi dan manfat dari hasil pembangunan seyoginya dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Visi “Terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang”
yang dilaksanakan dengan azaz tanggung jawab yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang. Makna pokok yang terkandung dalam Visi diatas adalah : Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bagian integral dari masalah pembangunan, oleh sebab itu pengelolaaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk pelestarian fungsi, daya dukung lingkungan hidup dan terlaksana dengan baik
sistem kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya untuk sekian tahun ke depan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Kantor Lingkungan Hidup menetapkan Misi, yaitu : : Misi
1. Mendorong
digunakannya
prinsip-prinsip
pembangunan
berkelanjutan
dan
berwawasan lingkungan hidup secara konsekuen dan kontinue 2. Mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam pembangunan daerah. 3. Meningkatkan pemahaman, ketaatan instansi pemerinth daerah, masyarakat dan para pihak terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup 4. Mengembangkan kelembagaan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta sistem penunjangnya. 5. Mengupayakan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, SDM dan kelembagaan lingkungan hidup yang kuat. 6. Meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. 7. Meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau pemprakarsa kegiatan terhadap
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
pengendalian
pencemaran dan atau keruksakan lingkungan hidup. 2. Tujuan dan Sasaran Tujuan Sesuai dengan Tupoksi Kantor Lingkungan Hidup, sebagai Koordinator Lingkungan Hidup Daerah maka tujuan yang hendak dicapai adalah : “Mengkoordinasikan Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Pembinaan Pelaksanaan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah”
Dengan tujuan tersebut diatas, dan sesuai dengan Tupoksi yang diembankan perlu ditetapkan sasaran akhir yang hendak dicapai sebagai tolak ukur kinerja dalam kurun waktu lima tahun.
Sasaran Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun, yaitu
“Teridenfikasinya Tingkat Pencemaran, Kerusakan Akibat Kegiatan, Meminimalkan Dampak Kerusakan dan Pencemaran, Perlindungan Kawasan Konserfasi, Terciptanya Pembangunan Berwawasan Lingkungan”.
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Berdasarkan visi dan misi di atas ditetapkan 2 tujuan dan 2 sasaran strategis pembangunan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan seperti pada tabel berikut :
Tujuan 1
Mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam pembangunan daerah
Sasaran
Terciptanya Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Tujuan 2
Meningkatkan kualitas mutu laboratorium lingkungan menjadi laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan sumber Pendapatn Asli Daerah (PAD)
Sasaran
Tersedianya sarana penunjang kegiatan laboratorium lingkungan
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2015 di atas, disusunlah Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 yang merupakan perjanjian kerja (kontrak kerja ) antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati sebagai pengambil kebijakan dengan pimpinan SKPD sebagai pelaksanan kebijakan yang akan dijadikan tolak ukur dalam pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
