RENCANA KINERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014

RENCANA KINERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP JL. S. Parman No. 45 Telp/Fax (0357) 881043 Pacitan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Jln. S. Parman No. 45 Telp. (0357) 881043 PACITAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN NOMOR : 188.4 / / 408.53 / 2014 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KAB. PACITAN Menimbang

:

a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 152 ayat (4) dan Pasal 154 ayat (1), Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disahkan oleh Bupati dengan Keputusan ; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

Mengingat

:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ; 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintahan ;

Renja Kantor Lingkungan Hidup

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2013 ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 ; 9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/240.B/408.21/2011 tentang Pengesahan Rencana

Strategis Satuan Kerja

Perangkat

Daerah

Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 ;

MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU

: :

Mengesahkan Rancangan Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2014

KEDUA

:

Pengesahan ini digunakan sebagai dasar untuk : a. Menyusun program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014 ; b. Menyususn Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)


Tahun 2014. KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

:

PACITAN

Pada tanggal

: 02 September 2014

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN

Ir. JONI MARYONO, MT Pembina Tingkat I NIP. 19611224 199003 1 007


KATA PENGANTAR

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Menilik pada undangundang dan peraturan tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2014 sebagai pedoman rencana kinerja yang memuat tentang susunan yang ingin dicapai dalam tahun 2014, arah kebijakan, program dan kegiatan dan capaian program.

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN



DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......... .....................................................................................

i

DAFTAR ISI

.......................................................................................................

ii

: PENDAHULUAN .................................................................................

1

BAB I

1.1

Latar Belakang ..........................................................................

1

1.2

Landasan Hukum ......................................................................

2

1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan ....................................

4

Sistematika Penyusunan Rencana Kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan ...................................

4

: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN .....................................................

6

1.4

BAB II

2.1

BAB III

BAB VI

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD

6

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..........................................

8

2.3

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

11

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .............................

11

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........

11

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...................

13

3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ..........

13

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................................

13

3.3

Program dan Kegiatan ..............................................................

14

: PENUTUP ............................................................................................

23


I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rencana Kinerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sisteem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagaimana penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang membuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Kantor Lingkungan Hidup menerjemahkan dan mengoprasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pacitan ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan

capaian program SKPD juga

diintregasikean dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi

maupun

Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan Umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk


sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Pacitan. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPDdan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rencangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakandalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut : a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421); d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438); f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4405); g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45593); j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);


n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); o. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Penyusunan Rencana Kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Kantor Linfkungan Hidup. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan adalah meningkatkan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pemberian perijinan, sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluai pelaporan dibidang Lingkungan Hidup. Mengarahkan program dan kegiatan Kantor Lingkungan Hidup selama 1 (satu) tahun

dengan mengacu pada Renstra sehingga dapat encapai sasaran dan target

grogram dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Sistematika Peulisan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud

dan

Tujuan

Penyusunan

Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan


Rencana

Kinerja

Kantor

1.4

Sistematika Penyusunan Rencana Kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITANTAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD

BAB III

BAB IV

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3

Program dan Kegiatan

PENUTUP


II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2012 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2012 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta hasil rencana program dan kegiatan. Dalam penyusunan Renja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2014, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasian ; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan – kebijakan dalam pelaksanaannya; Disamping itu penyusunan Renja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2014, juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut : a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahn 2012 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2014; b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan sampai dengan akhir tahun 2012, sebagaimana tersebut tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi


hasil pelaksanaan Renja SKPD program kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dan pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2012 terlampir. Dari tabel 2.1 tersebut, terlihat bahwa hampir semua program kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2012 terealisai 100 persen dari yang ditargetkan pada tahun 2012. Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang harus dicermati, yaitu : 1) Efisiensi anggaran; 2) Perencanaan yang kurang optimal, sehingga

penyerapan anggaran

yang

dialokasikan tidak sesuai waktu yang dijadwalkan (kejar tayang di belakang); dan 3) Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan, sehingga tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan. Khusus untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, tidak pernah dianggarkan mengingat program dan kegiatan ini sudah dianggarkan pada Badan Kepegawaian dan Diklat, untuk seluruh SKPD. Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun tim/kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih profesional, proaktif dan kolektif/tim, sehingga diharapkan di masa akan datang menjadi personil yang mumpuni dan kapabel bagi Kantor Lingkungan Hidup. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia/aparatur antara lain mencakup lima aspek masing – masing : 1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi; 2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya; 3. Pemberian keleluasaan dan wewenang; 4. Kesempatan untuk berkembang (development); 5. Kesadaran akan interdepensi. Lima aspekpengelolaan sumber daya manusia diatas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, Kantor Lingkungan Hidup sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten


Pacitan, memandang perlu untuk melaksanakan peingkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas personel ini. Untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Kantor lingkungan Hidup, pelaksanaan rekruitmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental serta latar belakang pendidikan yang memadai, yang ditunjang dengan mekanisme pendidikan dan pelatihan pegawai pada program Diklat Penjejangan maupun Diklat Fungsional Pemerintah Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Kantor Lingkungan Hidup yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan selalu proaktif, kreatif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai inovator dan motivator, meski pada dasarnya juga memiliki kewenangan eksekutor, seperti pengawasan, penghentian operasional suatu usaha/kegiatan hingga penyidikan pada kasus – kasus lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada beberapa program dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilanjutkan, seperti online sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, kegiatan terkait dengan adipura, kegiatan uji emisi kendaraan secara berkala, pembinaan Sekolah Adiwiyata dan beberapa kegiatan lainnya. Disamping sebagai dinas teknis yang merumuskan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, Kantor Lingkungan Hidup juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berupa retribusi ijin gangguan, sampai dengan akhir Desember 2012, target PAD yang dibebankan pada Kantor Lingkungan Hidup telah mencapai 111,25 persen atau sebesar Rp. 486.705.962,50,- dari target Rp. 425.000.000,-. Capaian target PAD tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kantor Lingkungan Hidup masih berada pada track yang benar dan menunjukkan performa yang baik, walaupun demikian, beberapa permasalahan yang masih memerlukan penyelesaian


lebih lanjut seperti (1). Pemberian intensif pungutan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan pada Peraturan PemerintahNo. 69 Tahun 2010; (2). Aset tanah, gedung laboratorium dan peralatan pada pengujian kualitas lingkungan yang hingga kini masih belum optimal didayagunakan; (3). Implementasi standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup, yang hingga kini alokasi anggarannya belum memadai. Penyelesaian

terhadap

permasalahan

tersebut

diharapkan

akan

memberikan

peningkatan pendapatan asli daerah yang dibebankan pada Kantor Lingkungan Hidup serta pengembangan pengujian kualitas lingkungan lebih lanjut, mengingat pelayanan pengujian kualitas lingkungan pada masyarakat nantinya akan dilakukan secara rutin/berkala maupun insidental sesuai permohonan masyarakat, serta target standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dapat dicapai pada tahun 2014. Beberapa langkah penyelesaian permasalahan tersebut antara lain, lakukan studi banding

terhadap

kabupaten/kota

lain

yang

telah

melaksanakan

dan

mengoperasionalkan laboratorium lingkungan, mengirim surat dan koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur, guna penyelesaian lebuh lanjut terhadap permasalahan peningkatan kapasitas dan kualitas personel dan pelaksanaan SPM; koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Pacitan untuk alokasi anggaran untuk bidang lingkungan hidup sebagai bentuk implementasi standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.


TABEL 2.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN

NO

Indikator

(1) 1.

(2) Penanganan Sampah (%)

2.

Pencemaran status mutu

Realisasi Proyeksi Capaian Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 87,58 88,27 88,95 89,63 90,32 87,58 83 88,95 89,63 90,32 Target Renstra SKPD

SPM/Standar Nasional

IKK

(3)

(4)

50

60

72

86

100

51

62

72

86

100

50

67

83

100

100

50

67

83

100

100

0,31

0,32

0,34

0,35

0,36

0,31

0,33

0,34

0,35

0,36

50

60

72

86

100

50

60

72

86

100

air (%) 3.

Cakupan pengawasan tergadap pelaksanaan amdal

4.

Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) per satuan penduduk

5.

Jumlah Penegakan Hukum Lingkungan


Catatan Analisis (13)

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut : a. Tugas, kewenangan dan fungsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup semakin beratdan kompleks, seiring meningkatnya akselerasi pembangunan di Kabupaten Pacitan yang mendorong investor berinfestasi sehingga dapat diprakirakan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut; b. Peningkatan sumber daya aparatur dengan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan sebagai pendorong pelaksana sebagai pendorong pelaksanan tugas – tugas pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral; c. Perlu segera diwujudkan sarana kelengkapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti Komisi Penilai AMDAL, UPT Laboratorium Lingkungan, UPT TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dan sebagainya; d. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan fungsinya, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan harus didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, khususnya dalam melaksanakan tugas teknis seperti Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendalian Dampak Lingkungan, Analisis Laboratorium, PPNS bidang Lingkungan Hidup dan sebagaianya; e. Pelaksanaan SPM belum optimal karena terkait dengan rendahnya kesadaran pemrakarsa industri terkait persyaratan teknis dan administrasi yang belum dipenuhi sehingga diperlukan komitmen instansi Lingkungan Hidup yang lebih kuat dalam rangka menegakkan Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Hidup.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review rancangan awal renja SKPD Tahun 2012, sebagaimana tersebut pada tabel review terhadap rancangan awal renja SKPD Tahun 2012 (terlampir).


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas utama pada forum musyawarah perencanaan pembangunan satuan kerja perangkat daerah (Forum Musrenbang SKPD) berasal dari Kecamatan Punung dan Kecamatan Ngadirojo, berupa usulan pembangunan dan operasionalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Punung dan Kecamatan Ngadirojo. Kemudian usulan dari Kecamatan Pacitan agar diberdayakan unit – unit bank sampah di wilayah Kecamatan Pacitan. Dari berbagai usulan tersebut masih dikaji ulang dan belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2014


III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembanguna Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan berpedoman pada Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup dengan mengacu pada Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kinerja Kantor Lingkungan Hidup bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010 – 2015, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Timur 2005 – 2015, RPJM Provinsi Jawa 2009 – 2014, RKPD Provinsi Jawa Timur 2012; dan RPJMD Kabupaten Pacitan 2010 – 2015 dan RKPD Kabupaten Pacitan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2013 adalah : a. Menjabarkan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahunn 2011 – 2015 dalam rencana Program/Kegiatan Prioritas Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014; b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Prioritas Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;


c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik; d. Menciptakan kepastian sinergitas perencanan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan; e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Kantor Lingkungan Hidup.

3.3 Program dan Kegiatan Untuk mewujudkan keberhasilan Tujuan dan Sasaran, Kantor Lingkungan Hidup memerlukan Strategi dan faktor – faktor pendukung serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul, sebagaimana tersebut dalam analisa SWOT sebagai berikut: 1. Strategi S – O (Kekuatan – Peluang) ; memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang. 2. Strategi S – T (Kekuatan – Ancaman) ; menggunakan kekuatan untuk menghindari. 3. Strategi W – O (Kelemahan – Peluang) ; memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan. 4. Strategi W – T (Kelemahan – Ancaman) ; meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Berdasarkan saat ini dan kondisi yang diharapkan, maka dapat digambarkan faktor internal dan eksternal organisasi sangat berpengaruh serta faktor kunci keberhasilan organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan tercermin dalam pendekatan analisa SWOT sebagai berikut : 1. Faktor Lingkungan Internal Organisasi a.

Kekuatan (Strenght) 1. Adanya peraturan perundangan, petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja. 2. Adanya kelembagaan yang mandiri dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi.


3. Tersedianya anggaran dalam melaksanakan kinerja. b.

Kelemahan (Weakness) 1. Terbatasnya sarana dan prasarana 2. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas 3. Koordinasi antar lembaga yang masih lemah

2. Faktor Lingkungan Eksternal Organisasi a.

Peluang (Oportunities) 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 2. Adanya dukungan program dari pusat maupub provinsi 3. Adanya tuntutan kuslitas lingkunganhidup sebagai kebutuhan dasar.

b.

Ancaman (Threats) 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi libgkungan hidup. 2. Laju kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan. 3. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik.


MATRIK ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN (STRENGHT) 1. Adanya peraturan perundangan, petunjuk teknis, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja

FAKTOR EKSTERNAL

2. Adanya kelembagaan yang mandiri dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi 3. Tersedianya anggaran dalam melaksanakan kinerja

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak nya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

1. Tersedianya sarana dan pengelolaan dan pengawasan lingkungan

2. Adanya dukungan program baik dari pusat maupun propinsi

2. Terlaksananya pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup 3. Terlaksananya pelayanan masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup

2. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan


sarana

dan

2. Kuantitas dan Kualitas SDM yang terbatas 3. Koordinasi antar yang masih lemah

lembaga

WO

1. Pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup belum optimal

2. Program dan kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal

3. Pelayanan masyarakat terkendala dengan adanya birokrasi yang panjang

ST

ANCAMAN (THREATS) 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup

1. Terbatasnya prasarana

SO

PELUANG (OPPORTUNITIES)

3. Adanya tuntutan kualitas lingkungan hidup sebagai kebutuhan dasar

KELEMAHAN (WEAKNESS)

WT

1.

Pentingnya penegakan peraturan dan perundangan lingkungan hidup

1.

Adanya tuntutan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan terhadap lingkungan hidup yang baik

2.

Perlunya peningkatan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola

2.

Pelaksanaan program tidak bisa optimal

yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan ingkungan yang dilakukan 3. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik

lingkungan hidup

3. Laju kerusakan lingkungan hidup lebih tinggi dibanding dengan penaganannya

3. Perlunya peningkatan kerjasama antar stakeholder dalam menangani lingkungan

A. VISI DAN MISI 1.

VISI Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang merupakan suatu gambaran keadaan masa depan yang ingi diwujudkan oleh suatu organisasi pada suatu waktu tertentu dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Konteks pengertian dan cara pandang diatas telah ditentukan dan dilakukan oleh Kantor Lingkungan HidupKabupaten Pacitan sebagaimana Renstra yang telah ditetapkan pada Tahun 2011. Visi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan adalah “ Peningkatan Fungsi Kualitas Lingkungan Hidup Menuju Masyarakat Pacitan Yang Bersih, Sehat dan sejahtera ”. Rumusan Visi tersebut mengekspresikan peran Kantor Lingkungan Hidup Kabuapten Pacitan, yaitu sebagai pelopor, pembina, inovator dan bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup.

2.

MISI Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi di atas, maka Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan telah menetapkan Misi,

yaitu suatu rumusan umum

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat Renja Kantor Lingkungan Hidup

terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Misi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, selain itu juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi, sesuai strategi yang dipilih. Adapun Misi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut : -

Mewujudkan Pencegahan Kerusakan dan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

-

Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam.

-

Meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Lingkungan Hidup dalam

rangka mewujudkan Visi dan Misi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

B. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Dari pengalaman pelaksanaan tugas sampai saat ini, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan maupun hambatan dalam pelaksanaan program / kegiatan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hal tersebut dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dirumuskan melalui : A. Kebijakan Kebijakan merupakan strategi yang didalamnya berisi kumpulan keputusan – keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi dilaksanakan, juga mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan serta mengarahkan pada kondisi dimana setiap pelaksana di organisasi apakah memperoleh dukungan untuk mengimplementasikan keputusan – keputusan tersebut. Renja Kantor Lingkungan Hidup

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup, arah Kebijakan yang diambil oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut 1. Meningkatkan kinerja organisasi melalui pendayagunaan pegawai dan meningkatkan sarana dan prasarana; 2. Optimalisasi kinerja pengolahan persampahan dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah pemukiman; 3. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat serta pelaku industri untuk berperan aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup; 4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lintas sektoral, perusahaan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan SDA; 5. Mewujudkan alat laboratorium pemantau kualitas udara dan peningkatan kapasitas SDM petugas laboratorium serta mewujudkan pengujian udara dan air di sekitar industri rokok; 6. Membangkitkan kepedulian pelaku industri rokok dan masyarakat pengguna rokok tentang aspek pengelolaan lingkungan hidup; 7. Penyediaan lahan dan pembangunan TPA Ramah Lingkungan. B. Program Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkata Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Program merupakan


rencana tindak (action play) yang terdiri dari kegiatan – kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing – masing sasaran. C. RENCANA KERJA TAHUN 2014 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan serta gna mencapai sasaran yang dituju maka Kantor Lingkungan Hidup menyususn Rencana Tahun 2014, sebagaimana terlampir di bawah ini : Tabel Indikator Kinerja Sasaran dan Target Tahun 2014 Program No

Uraian

No

1 1

2 3 Program Pelayanan 1.1 Administrasi Perkantoran

2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan

3

2.1

3.1

3.2

4

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


4.1

Kegiatan Indikator Capaian Uraian Program 4 5 Peningkatan dan Meningkatnya Pengelolaan Pengelolaan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran Monitoring dan Terlaksananya Pelaporan LAKIP dan Program, Penilaian Mandiri Tersusunnya LAKIP, LKPS dan SPM Penyedian Prasarana Peningkatan Efisiensi dan Sarana Pengelolaan Pengelolaan Persampahan Persampahan Peningkatan Operasi Optimalisasi Kinerja dan Pemeliharaan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Persampahan Persampahan Koordinasi Penilaian Meningkatnya Kota Sehat/Adipura Budaya Bersih Paa Masyarakat dan Terciptanya Nuansa Teduh dan Indah di Wilayah Perkotaan

Target 6 103

10

88,95

102,01

4.2

4.3

4.4

Pengawasan dan - Tersedianya Pemantauan Laporan Kualitaas Pengelolaan Air dan Udara di Lingkungan Pada Sekitar Industri Industri Hasil Rokok Tembakau, Perkebunan Tembakau dan - Tersedianya Pendukungnya Prasarana Peralatan Pemantauan Lingkungan Dalam Rangka Pengawsana Kinerja Pengelolaan Lingkungan bagi Kegiatan Perkebunan Tembakau dan Industri Hasil Tembakau

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Lingkungan Hidup

- Meningkatnya Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Sekitar Industri Hasil Tembakau Terhadap Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Industri Hasil Tembakau Peningkatan Skor Evaluasi Bangun Praja - Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Masyarakat/Kader dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup - Tercapainya penghargaan Kalpataru


14,46

102

102,01

0,34

- Tercapainya Penghargaan Lomba Desa/Kelurahan Berbasis lingkungan

4.5

4.6

5

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

5.1

6

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

6.1


- Meningkatkan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah Fasilitas Pengelolaan Meningkatnya Lingkungan Bagi Pemahaman Industri Rokok dan Pengelola Industri Perkebunan Tembakau Rokok dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Industri Rokok dan Sekitarnya. Koordinasi Penilaian Meningkatnya Adiwiyata di Pendidikan Dan Kabupaten Pacitan Pengetahuan Siswa Didik Tentang Lingkungan Hidup Serta Tercapaianya Penghargaan Adiwiyata Pengndalian dan Tersedianya Pengawasan Dokumen Status LH Pemanfaatan SDA Daerah, Laporan Pengukuran Sampah dan Pemantauan Kualitas Air Dengan Data Terbaru Sebagai Acuan kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemeliharaan Ruang Meningkatnya terbuka Hijau (RTH) Tanaman Pelindung Pada kawasan Terbuka Hijau

0,34

102,01

100

79,69

IV

PENUTUP Rencana Kinerja Tahun 2014 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan

merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan yang telah disusun untuk masa 5 ( lima ) tahun dan merupakan tindak lanjut dari implementasi Renstra tersebut. Dengan adanya Renja maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain. Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahun 2014 ini, diperlukan dengan tekat dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pacitan dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup. Semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan amat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Kantor Lingkungan Hidup tahun 2014.

Pacitan, 02 September 2013 KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HUDUP KABUPATEN PACITAN



RENCANA KINERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014

Recommend Documents