RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 Pemerintah Kabupaten Pacitan

DINAS KESEHATAN

Jl. Letjend Soeprapto No. 42 Pacitan

Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, maka dapat diselesaikan penyusunan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2015. Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana pencapaiannya (target) serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengelola program dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Masyarakat Pacitan yang Mandiri Untuk Hidup Sehat. Semoga Rencana Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pelaksana program dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini.

i


DAFTAR ISI

Halaman Kata pengantar

ii

Daftar Isi

iii

BAB I

BAB II

Pendahuluan

1

A. Latar Belakang

1

B. Dasar Hukum

4

C. Maksud dan Tujuan

6

D. Sistematika Penulisan

7

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu

8

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

8 18

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan BAB III

BAB IV

ii

24

Rencana Kinerja Tahun 2015

27

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

27

B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

28

C. Program dan Kegiatan

36

Penutup

55


BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun

dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran Negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

1


berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan negara. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Pacitan dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Pacitan diarahkan untuk makin meningkatkan kualitas, jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat serta ditujukan untuk menciptakan dan mempertahankan Kabupaten Pacitan Sehat dan Mandiri dengan menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupten Pacitan sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan sedang aplikasi kegiatannya dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Perencanaan

kinerja

sebagai

proses

penyusunan

rencana

kinerja

merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2015 dibuat dalam rangka mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksudkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kerangka dan kebijakan anggaran yang menjadi komitmen organisasi

2


untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pada tahun 2015 penyusunan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan mengacu pada Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. Sedangkan Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dirumuskan dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 ini ditetapkan dengan maksud untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan kegiatan selama tahun anggaran 2015.

3


Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 ini berisi sasaran beserta indikator kinerja sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015 serta rencana program dan kegiatan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan. Pada tahun 2015 Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan juga harus mengakomodir program Nasional Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dana dari kapitasi BPJS.

B.

LANDASAN HUKUM Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2015

disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3.

Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4


7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

5


15. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan; 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016; 18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan; 19. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

C.

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2015

ditetapkan dengan maksud untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan kegiatan selama tahun anggaran 2015. Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan ini bertujuan : 1.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada tahun 2015.

2.

Sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tahun 2015.

6


D.

SISTEMATIKA PENULISAN Penyajian Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan 3.3. Program dan Kegiatan Bab IV Penutup

7


BAB II EVALUASI PELAKSANAAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

A.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun

lalu

dan

pencapaian

kinerja

Renstra

Dinas

Kesehatan

ditujukan

untuk

mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Kesehatan terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan dan perkiraan pelaksanaan DPA-Dinas Kesehatan tahun berjalan yang baru disahkan. Telaahan hasil evaluasi mencakup :

8


1.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3.

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melabihi target kinerja program/kegiatan.

5.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan dan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktorfaktor penyebab tersebut. Matrik review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun

2013 berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2011-2016 disajikan pada tabel berikut :

9


10


11


12


13


14


15


16


17


Berdasarkan matrik diatas sampai tahun 2013 Dinas Kesehatan melaksanakan 10 program dari 14 program yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Sedangkan 4 program belum mendapatkan dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013. Keempat program tersebut adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.

B.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN Dalam bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas

Kesehatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2016, dalam tabel berikut :

18


19


20


21


22


23


C.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan, kajian hasil

evaluasi pelaksanaan Dinas Kesehatan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan,

dimaksudkan

untuk

menentukan

permasalahan,

hambatan

atas

pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup : 1.

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan.

2.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

3.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).

4.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan.

5.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

24


Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan adalah : 1.

Sampai saat ini 24 jabatan Kepala Puskesmas secara definitif belum terisi seluruhnya karena baru 8 Kepala Puskesmas yang definitif sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas di Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar. Sedangkan misi ke-2 Kepala Daerah adalah Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hendaknya permasalahan ini segera diselesaikan sehingga pembangunan kesehatan bisa dijalankan lebih optimal dalam rangka pencapaian misi tersebut.

2.

Sampai tahun 2013, total anggaran Dinas Kesehatan baru mencapai 5,22% dari APBD Kabupaten Pacitan, baik untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung, dimana total belanja tidak langsung (gaji pegawai) sebesar 62,53% sedangkan belanja langsung sebesar 37,47%.

3.

Jumlah tenaga medis masih terbatas. Pada tahun 2013 ada 92 orang se Kabupaten Pacitan, sedangkan jumlah penduduk 540.510 jiwa sehingga 1 orang dokter melayani 5.875 penduduk. Jumlah dokter tahun 2013 sebanyak 92 orang tersebut terdiri dari 10 dokter spesialis, 54 dokter umum dan 15 dokter gigi dan 3 orang dokter umum PTT di Dinas Kesehatan dan RSUD Pacitan dengan rasio atau rasio 17,02 per 100.000 penduduk. Berkurang 1 orang dokter umum karena memasuki masa pensiun. . Rasio dokter spesialis per penduduk di Kabupaten Pacitan 1 dokter spesialis melayani 54.051 jiwa atau rasio 1,85 per 100.000 penduduk, 1 dokter umum melayani 9.483 jiwa atau rasio 10,55 per 100.000 penduduk dan 1 dokter gigi melayani 36.034 jiwa atau rasionya 2,78 per 100.000 penduduk.

25

Sedangkan

standar

nasional

dalam

Permenkes

Nomor


81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit adalah 1 orang dokter spesialis melayani 16.000 penduduk dan 1 orang dokter umum melayani 2.500 penduduk, sedangkan 1 orang dokter gigi melayani 9.000 penduduk. Jumlah dokter umum di puskesmas ada 33 orang, sedangkan dokter gigi baru ada 9 orang, berarti masih ada 15 puskesmas belum ada dokter giginya. Secara umum jumlah tenaga medis di Kabupaten Pacitan sampai tahun 2013 masih sangat kurang sehingga perlu perhatian dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. 4.

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan sebagaiman diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

26


BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2015

A.

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagainya dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan tentang pengarugnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten. Untuk penyusunan RKPD kabupaten perlu melakukan telaahan atas kebijakan propinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan propinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah propinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD propinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD propinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang direncanakan. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan yang saat ini sedang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

27


Tabel III.1. IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI KABUPATEN PACITAN NO

KEBIJAKAN NASIONAL/PROPINSI

SUMBER

KET.

1

2

3

4

A

B

NASIONAL 

Pengembangan Desa Siaga



Pengembangan Kabupaten Sehat



Indonesia Bebas Pasung



Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)



Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

APBN

Melalui BPJS

PROPINSI PROGRAM IKON JAWA TIMUR 

Peningkatan Polindes menjadi Ponkesdes



Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas

APBD Prop. Jatim

Rawat Inap 

Pengembangan Puskesmas Plus



Pengembangan Pustu menjadi Pustu Gawat Darurat

B.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN

B.1. TUJUAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu

28


strategis daerah yang dihadapi yang berhubungan dengan layanan dan tugas fungsi SKPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat,

2.

Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan yang mendukung peningkatan derajat kesehatan,

3.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Unit Pelaksana Teknis pelayanan kesehatan dan jaringannya,

4.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan Guna meningkatkan akuntabilitas kinerja kesehatan,

5.

Meningkatkan kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,

29


6.

Menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular,

7.

Meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita,

8.

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak balita, remaja dan usia lanjut,

9.

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada penduduk miskin.

B.2. SASARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran

adalah

hasil

yang

diharapkan

dari

suatu

tujuan

yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sedangkan uraian sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada tahun 2011-2016 adalah : 1.

Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku

sehat

masyarakat.

30

dan

mengembangkan

upaya

kesehatan

bersumberdaya


Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

2.

a.

Rumah Tangga yang ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),

b.

Jumlah pelaksanaan tatanan Kabupaten Sehat,

c.

Cakupan Desa Siaga Aktif,

d.

Rasio Posyandu per satuan balita .

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lebih sehat guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

3.

a.

Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),

b.

Penduduk yang menggunakan jamban,

c.

Jumlah rumah berjamban.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana, termasuk obat dan perbekalan kesehatan Unit Pelaksana Teknis pelayanan kesehatan dan jaringannya. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

4.

a.

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk,

b.

Cakupan puskesmas,

c.

Cakupan puskesmas pembantu,

d.

Prosentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan serta pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) guna meningkatkan akuntabilitas kinerja kesehatan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a.

Rasio Dokter per satuan penduduk,

b.

Rasio tenaga Paramedis per satuan penduduk,

31


c. 5.

Prosentase Puskesmas berstandar ISO

Meningkatnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran,

b.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran,

c.

Angka Kematian anak balita per 1000 kelahiran hidup,

d.

Angka Usia Harapan Hidup,

e.

Kunjungan puskesmas (visit rate),

f.

Cakupan pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarkes (RS) di Kab/Kota.

6.

Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a.

Cakupan Desa/Kelurahan UCI,

b.

Cakupan penemuan penderita AFP,

c.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita Pneumonia Balita,

d.

Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA Positif,

e.

Cakupan Penderita DBD yang ditangani,

f.

Cakupan penanganan penderita diare,

g.

Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS,

h.

Angka kesakitan malaria per 1000 penduduk,

i.

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam.

32


7.

Meningkatnya status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

8.

a.

Prevalensi balita gizi buruk,

b.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan,

c.

Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak balita, remaja dan usia lanjut. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a.

Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4,

b.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani,

c.

Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan,

9.

d.

Cakupan pelayanan nifas,

e.

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani,

f.

Cakupan kunjungan bayi,

g.

Cakupan pelayanan anak balita,

h.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat,

i.

Cakupan peserta KB Aktif,

j.

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut.

Meningkatnya jaminan pelayanan kesehatan pada penduduk miskin. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin,

b.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

33


Sedangkan target indikator sasaran untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel III.1 Target Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2015

1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

Meningkatnya upaya

1.1

pemberdayaan masyarakat agar mampu menumbuhkan

Rumah Tangga yang ber-Perilaku

695

%

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 1.2

perilaku sehat dan

Jumlah pelaksanaan tatanan

5

buah

70

%

Kabupaten Sehat

mengembangkan upaya

1.3

Cakupan Desa Siaga Aktif

kesehatan bersumberdaya

1.4

Rasio Posyandu per satuan balita

21,56

%

2.1

Desa melaksanakan Sanitasi Total

56

%

79

%

masyarakat 2

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lebih sehat guna mendukung

Berbasis Masyarakat (STBM) 2.2

peningkatan derajat kesehatan

3

Penduduk yang menggunakan jamban

masyarakat

2.3

Jumlah rumah berjamban

Meningkatnya kualitas dan

3.1

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu

kuantitas sarana prasarana,

114.296

buah

0,38

%

200

%

per satuan penduduk

termasuk obat dan perbekalan

3.2

Cakupan puskesmas

kesehatan Unit Pelaksana

3.3

Cakupan puskesmas pembantu

32.16

%

Meningkatnya kualitas dan

4.1

Rasio Dokter per satuan penduduk

0,19

‰

kuantitas Sumber Daya

4.2

Rasio tenaga Paramedis per satuan

0,91

‰

Teknis pelayanan kesehatan dan jaringannya 4

Manusia (SDM) Kesehatan serta pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) guna meningkatkan akuntabilitas kinerja kesehatan

34

penduduk


5

Meningkatnya kualitas,

5.1

pemerataan dan keterjangkauan pelayanan

Angka Kematian Bayi (AKB) per

10

‰

110

per

1.000 kelahiran, 5.2

kesehatan guna meningkatkan

Angka Kematian Ibu (AKI) per

100.000

100.000 kelahiran

KH

derajat kesehatan masyarakat 5.3

Angka Kematian anak balita per

0,6

‰

1000 kelahiran hidup 5.4

Angka Usia Harapan Hidup

70,96

tahun

5.5

Kunjungan puskesmas (visit rate)

66

%

5.6

Cakupan pelayanan Gawat Darurat

100

%

Level 1 yang harus diberikan Sarkes (RS) di Kab/Kota 6

Menurunnya angka kesakitan,

6.1

Cakupan Desa/Kelurahan UCI

82

%

kecacatan dan kematian akibat

6.2

Cakupan penemuan penderita AFP

≥2

%

penyakit menular dan tidak

6.3

Cakupan penemuan dan

100

%

85

%

32

%

100

%

90

%

100

%

menular

penanganan penderita Pneumonia Balita 6.4

Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA Positif

6.5

Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTA + (Angka Kesembuhan)

6.6

Cakupan Penderita DBD yang ditangani

6.7

Cakupan penanganan penderita diare

6.8

Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS

6.9

Angka kesakitan malaria per 1000

<1

‰

6.10

Cakupan desa/kelurahan

100

%

mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

35


7

Meningkatnya status gizi

7.1

Prevalensi balita gizi buruk

<1

%

masyarakat terutama pada ibu

7.2

Cakupan pemberian MP-ASI pada

100

%

100

%

hamil, bayi dan anak balita

anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 7.3

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

8

Meningkatnya kualitas

8.1

Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4

94

%

pelayanan kesehatan ibu, bayi,

8.2

Cakupan komplikasi kebidanan

80

%

95

%

anak balita, remaja dan usia lanjut.

yang ditangani 8.3

Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

8.4

Cakupan pelayanan nifas

95

%

8.5

Cakupan neonatus dengan

80

%

komplikasi yang ditangani 8.6

Cakupan kunjungan bayi

90

%

8.7

Cakupan pelayanan anak balita

87

%

8.8

Cakupan penjaringan kesehatan

100

%

siswa SD dan setingkat

9

Meningkatnya jaminan

8.9

Cakupan peserta KB Aktif

≥70

%

9.1

Cakupan pelayanan kesehatan dasar

100

%

100

%

pelayanan kesehatan pada penduduk miskin

pasien masyarakat miskin, 9.2

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

C.

PROGRAM DAN KEGIATAN

C.1. PROGRAM Program-program yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 ada 14 program, sebagai berikut :

36


1.

Pengembangan Lingkungan Sehat

2.

Upaya Kesehatan Masyarakat

3.

Obat dan Perbekalan Kesehatan

4.

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

5.

Perbaikan Gizi Masyarakat

6.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

7.

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

8.

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

9.

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

10.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

11.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

12.

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Serta 2 program wajib di setiap SKPD yaitu : 1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran,

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

C.2. KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kesehatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dan jajaran pendukungnya yang diusulan untuk dibiayai dari APBD Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

b.

Pelayanan Administrasi Kepegawaian

37


2.

3.

4.

5.

6.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

b.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

c.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan a.

Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan (DAK)

b.

Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan di Gudang Farmasi Kabupaten

Program Upaya Kesehatan Masyarakat a.

Pelayanan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan

b.

Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

c.

Peningkatan Sarana dan Regulasi Kesehatan

d.

Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas

e.

Peningkatan SDM Kesehatan

f.

Pembinaan Kesehatan Anak, Remaja Dan Usila

g.

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

h.

Peningkatan Kapasitas Poskesdes

i.

Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

j.

Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat a.

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

b.

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

c.

Peningkatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

d.

Pengembangan Desa Siaga

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

38


7.

8.

9.

10.

a.

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

b.

Pengadaan MP-ASI dan Obat Penunjang Gizi

c.

Penanganan Gizi Buruk Pada Balita dan Ibu Hamil

d.

Peningkatan Pemanfaatan ASI Eksklusif

Program Pengembangan Lingkungan Sehat a.

Penyelenggaraan Lingkungan Sehat

b.

Pengembangan Kabupaten Sehat

c.

Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

d.

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Pangan

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular a.

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

b.

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

c.

Pelayanan Imunisasi

d.

Pemberantasan Penyakit Menular

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan a.

Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

b.

Pengembangan Dan Pemutakhiran Data Dasar Pelayanan Kesehatan

c.

Pengembangan Puskesmas ISO

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya a.

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

b.

Pembangunan Puskesmas

c.

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu

d.

Pembangunan Poskesdes

39


e.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas

f.

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Di Dinas Kesehatan

11.

g.

Pengadaan Peralatan Kesehatan

h.

Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita a.

12.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia a.

13.

Pelayanan Kesehatan Lansia

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak a.

14.

Peningkatan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak

Program Peningkatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah a.

40

Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Puskesmas


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 ini disusun berdasarkan kebutuhan kegiatan dan anggaran dari pengelola program di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan selama tahun 2015. Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan merupakan suatu dokumen perencanaan kegiatan yang berisi tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target sasaran serta program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2015. Dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan diharapkan kegiatan–kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat di bidang pelayanan kesehatan Semoga Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam melaksanakan kegiatannya sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

55

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

Recommend Documents