Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang 2015

Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang

2015

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang dibuat sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang, dalam pelaksanaan tugas sehari – hari agar pencapaian tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat dicapai dengan baik dan benar sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban. Rencana Kinerja Tahun 2015 Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan tahun 2015 -2019 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang, serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang

Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi semua pihak.

Lumajang,

November 2014

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Ir. IMAM SURYADI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19610203 199202 1 002

1


2015

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................................. i DAFTAR ISI

.........................................................................................................ii

DAFTAR TABEL ......................................................................................................iii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................iv BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum .............................................................................. 1 1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................... 2 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja .............................................. 3

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ................................................................ 4 2.2 Analisi Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................ 10 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................ 11 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .......................................... 15 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................... 20

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................. 21 3.2 Tujuan dan Sasaran ........................................................................ 22 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2015 ................................................... 25 BAB IV

PENUTUP ..................................................................................................37

LAMPIRAN-LAMPIRAN .............................................................................................38

2


2015

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2013 .......................................... 4

Tabel 2.

Capaian Kinerja dan Indikator Sasaran pada Renstra 2010-2014 ............... 8

Tabel 3.

Capaian Kinerja dan Indikator Sasaran pada RPJMD 2010-2014 ............... 9

Tabel 4.

Program dan Kegiatan Pembangunan Kehutanan dalam RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2015............................................... 15

Tabel 5.

Indikator Kinerja Utama pada Renstra ................................................. 25

Tabel 6.

Indikator Kinerja Utama pada RPJMD .................................................. 26

Tabel 7.

Rencana Kinerja Tahunan Berdasarkan Renstra .................................... 27

Tabel 8.

Rencana Kinerja Tahunan Berdasarkan RPJMD ...................................... 28

Tabel 9.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 ......................................................... 32

3


2015

DAFTAR LAMPIRAN Hal Lampiran 1.

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang .................38

Lampiran 2.

Tugas Pokok dan Fungsi ...................................................................39

Lampiran 3.

Data SDM Aparatur Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang ................51

Lampiran 4.

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2015-2019 .......................................................................................53

Lampran 5.

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Kab. Lumajang Tahun 2015-2019 .............................................................................55

4


2015

5


2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kinerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokokpokok isi dokumen Rencana Kinerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kinerja SKPD, hal ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Rencana Kinerja SKPD. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang. Rencana Kinerja SKPD Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang kehutanan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang Tahun 2014 adalah : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

6


2015

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. SEB Menteri

Negara Perencanaan

dan Pembangunan

Nasional/Kepala

Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/ 264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang.

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang selama satu tahun ke depan sehingga tidak terlepas dari arah yang diamanatkan dalam Rencana Strategis.

7


2015

Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara singkat dan jelas tentang rencana kinerja dan kegiatan Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang pada tahun 2015.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kinerja Berdasarkan Pasal 40 ayat 5 PP 8 tahun 2008 tentang cara Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah,

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 disusun sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan rencana kerja

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu Berisi tentang Evaluasi program dan kegiatan tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program, dan Kegiatan SKPD

Bab IV

Penutup Berisi tentang catatan penting , kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana Tindak lanjut dan harapan dari Kepala SKPD.

8


2015

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang dilihat dari Realisasasi Rencana Kinerja Tahun 2013 dan Rencana Kinerja Tahun 2014 (tahun berjalan). 2.1.1. Evaluasi Renja Tahun 2013 Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2013 dan capaian Renstra SKPD secara umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2013 sebagai berikut : Tabel 1. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2013 NO

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%-TASE

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI

2.851.219.936 2.851.219.936

2.624.408.322 2.624.408.322

92,05 92,05

BELANJA LANGSUNG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

7.623.526.000 15.000.000

2.942.969.196 14.875.000

38,60 99,17

15.000.000

14.875.000

99,17

15.000.000

14.875.000

99,17

75.000.000 75.000.000

67.782.750 67.782.750

90,38 90,38

75.000.000

67.782.750

90,38

7.533.526.000

2.860.311.446

37,97

I 1

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau

URUSAN PERTANAHAN I Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1 Pensertifikatan tanah URUSAN KEHUTANAN

9


NO

PROGRAM / KEGIATAN

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang daerah Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Pengadaan meubelair Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Pemeliharaan keamanan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 II 1 2 3 4 5 6

7 8 9 III

2015

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%-TASE

273.782.875

253.991.791

92,77

2.960.000

2.635.860

89,05

31.620.000

15.817.431

50,02

95.577.000

95.473.000

99,89

8.400.000

8.400.000

100,00

36.350.000 13.700.875

36.158.000 13.595.000

99,47 99,23

2.000.000

1.925.000

96,25

3.000.000

2.993.000

99,77

2.500.000

2.490.000

99,60

12.000.000

10.872.000

90,60

61.275.000

60.507.500

98,75

4.400.000

3.125.000

71,02

727.588.125

673.325.189

92,54

88.000.000

69.454.000

78,93

186.022.698

184.067.200

98,95

6.000.000 9.000.000

5.750.000 8.750.000

95,83 97,22

44.275.000

32.872.382

74,25

13.950.000

10.220.000

73,26

7.000.000

6.650.000

95,00

6.000.000

6.000.000

100,00

367.340.427

349.561.607

95,16

11.550.000

11.412.500

98,81

10


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/bintek/dan sejenisnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan hasil hutan non kayu Optimalisasi PNBP Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan Program Rehabilitasi hutan dan Lahan Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Pengkayaan tanaman dan pembuatan sipil teknis Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Pembinaan dan pengembangan sertifikasi hutan rakyat Pembinaan reboisasi hutan negara Sosialisasi pelestarian flora dan fauna

IV

1

V

1

2

3 VI 1 2 3

VII 1 2

3 VIII

1 2 3

ANGGARAN (Rp.)

2015

REALISASI (Rp.)

%-TASE

11.550.000

11.412.500

98,81

12.300.000

9.525.000

77,44

12.300.000

9.525.000

77,44

6.680.000

6.295.000

94,24

3.000.000

2.797.000

93,23

1.348.000

1.272.000

94,36

2.332.000

2.226.000

95,45

239.000.000

223.391.296

93,47

90.000.000

85.428.000

94,92

30.000.000 119.000.000

21.302.796 116.660.500

71,01 98,03

1.573.275.000

1.522.609.750

96,78

13.600.000

3.900.000

28,68

88.000.000

87.775.000

99,74

1.471.675.000

1.430.934.750

97,23

83.750.000

57.680.990

68,87

33.750.000

27.089.000

80,26

25.000.000

8.390.990

33,56

25.000.000

22.201.000

88,80

11


NO

PROGRAM / KEGIATAN

IX

Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri Pembinaan, monitoring dan evaluasi PHBM Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pembinaan produksi hasil hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Penyusunan data statistik kehutanan Rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan Pengadaan tanah untun hutan

1 X

1 XI 1 2 3

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

2015 %-TASE

25.000.000

23.165.000

92,66

25.000.000

23.165.000

92,66

25.600.000

20.301.500

79,30

25.600.000 4.555.000.000

20.301.500 58.613.430

79,30 1,29

5.000.000

4.942.000

98,84

50.000.000

43.275.000

86,55

4.500.000.000

10.396.430

0,23

Pada tahun anggaran 2013 Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang melaksanakan 13 program dari 3 urusan yaitu Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pertanahan dan Urusan Kehutanan. Urusan Lingkungan Hidup melaksanakan 1 program dengan 1 kegiatan, Urusan Pertanahan melaksanakan 1 program dengan 1 kegiatan, sedangkan Urusan Kehutanan melaksanakan 11 program dengan 39 kegiatan. Alokasi anggaran keperluan Belanja Pelayanan Publik pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 10.474.745.936,- dari APBD dan DAK, dapat terserap sebesar Rp. 5.567.377.518 ,- (53,15 %). Penyerapan anggaran yang hanya 53,15% disebabkan karena ada Kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Hutan pada Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. Hal ini disebabkan karena belum adanya tanah/lahan pengganti lahan kawasan hutan yang digunakan untuk JLS yang memenuhi persyaratan teknis dan kesesuaian harga. Adapun evaluasi kinerja indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Kehutanan dan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

12


2015

Tabel 2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran pada Renstra 2010 - 2014

No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

%-tase Capaian Realisasi Tingkat Capaian

1

2

3

4

7

8

A 1.

Misi 1 Tujuan 1 Terlaksananya penanganan lahan kritis

peningkatan penanganan lahan kritis di luar kawasan

ha

456,92

sangat berhasil

B 1.

Misi 1 Tujuan 2 Terlaksananya peningkatan pengembangan tanaman kehutanan Terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat di bidang kehutanan

Peningkatan pengembangan pembibitan kehutanan

batang

840,00

sangat berhasil

Peningkatan partisipasi masyarakat

KTP

100,00

orang

100,00

batang

750,00

sangat berhasil sangat berhasil sangat berhasil

Meningkatnya mutu perencanaan dan pelaporan bidang kehutanan

kec

100,00

sangat berhasil

Terwujudnya data statistik kehutanan yang valid dan sistematis Terwujudnya tata batas kawasan hutan yang dapat dipertanggungjawabkan

buku

150,00

sangat berhasil

paket

0,00

tidak berhasil

ha

149,60

sangat berhasil

km

103,33

sangat berhasil

ha

224,29

sangat berhasil

bulan

100,00

sangat berhasil

2.

C 1.

2.

3.

D 1.

2.

E 1.

2.

Misi 1 Tujuan 3 Terlaksananya penyusunan perencanaan dan pelaporan bidang kehutanan Terlaksananya penyusunan data statistik kehutanan Terlaksananya penataan tata batas kawasan hutan Misi 2 Tujuan 1 Terlaksananya pelestarian sumber mata air Terlaksananya pengelolaan ruang terbuka hijau

Misi 2 Tujuan 2 Terlaksananya pengembangan hasil hutan non kayu Terlaksananya pembinaan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Peningkatan penanganan catchment area sumber mata air Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH (penghijauan kakija dan fasum) peningkatan penghasilan petani dari hasil hutan non kayu Peningkatan pembayaran provisi sumber daya hutan

Keterangan

13


1

2

3.

Terlaksananya penertiban penatausahaan hasil hutan serta pelayanan penerbitan dokumen pengangkutan kayu rakyat

4.

Terlaksananya pembinaan produksi hutan negara dan hutan rakyat Misi 2 Tujuan 3 Terlaksananya pembinaan kemitraan pengelolaan kawasan hutan melalui pola PHBM dan sejenisnya Terlaksananya pembinaan pelestarian flora dan fauna Terlaksananya pembinaan reboisasi hutan negara Misi 2 Tujuan 4 Terlaksananya pembinaan kemitraan usaha di bidang kehutanan

F 1.

2.

3.

G 1.

2015

3

4

7

8

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penertiban penatausahaan hasil hutan serta pelayanan penerbitan dokumen pengangkutan kayu rakyat Peningkatan pembinaan produksi di dalam dan di luar kawasan hutan

paket

100,00

sangat berhasil

SIPP

0,00

SIPP sudah dihapuskan

Peningkatan pembinaan kemitraan pengelolaan kawasan hutan

orang

200,00

sangat berhasil

Peningkatan pembinaan pelestarian flora dan fauna3 peningkatan pembinaan reboisasi di dalam kawasan hutan

orang

100,00

sangat berhasil

orang

100,00

sangat berhasil

Persentase peningkatan pembinaan usaha di bidang kehutanan

ha

100,00

sangat berhasil

Tabel 3. Capaian Kinerja Indikator Sasaran pada RPJMD 2010 - 2014 Pencapaian (%)

Sasaran No 1.

Uraian Meningkatnya produksi hasil hutan rakyat dengan mempertimbangkan konservasi alam

Indikator 1.1

1.2

1.3

2.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan

2.1

Prosentase peningkatan produksi hasil hutan rakyat Prosentase peningkatan penanganan Luas Lahan Kritis Prosentase peningkatan penanganan Kerusakan Kawasan Hutan Prosentase penurunan jumlah sumber mata air yang rusak

Tercapai

Tidak Tercapai

183,02

-

124,70

-

168,20

-

101,92

-

14


2015

2.1.2. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2014 (Tahun Berjalan) Pada tahun anggaran 2014 Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang melaksanakan 13 program dari 3 urusan yaitu Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pertanahan dan Urusan Kehutanan. Urusan Lingkungan Hidup melaksanakan 2 program dengan 1 kegiatan, Urusan Pertanahan melaksanakan 1 Program dengan 1 kegiatan, sedangkan Urusan Kehutanan melaksanakan 11 program dengan 40 kegiatan. Alokasi anggaran keperluan Belanja Pelayanan Publik pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 10.933.199.885,selanjutnya

mengalami

perubahan

dikarenakan pelimpahan kegiatan

menjadi

dari APBD dan DAK yang sebesar

Rp.

5.908.184.543,-

Pengadaan Tanah Hutan kepada SKPD lain.

Perkiraan penyerapan anggaran sebesar kurang lebih 95 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja dalam SPM maupun IKK dapat dianalisis sebagai berikut : 2.2.1 Rehabillitasi Hutan dan Lahan Dalam IKK Kabupaten Lumajang rehabilitasi hutan dan lahan capaian kinerjanya sebesar 2,84%. Sedangkan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang, dari target 3.000 ha terealisasi sebesar 3.741 ha sehingga capaian kinerjanya 124,70%. Capaian kinerja ini tidak terlepas dari meningkatnya partisipasi aktif berbagai pihak baik dari instansi pemerintah, BUMN, CSR, maupun swadaya masyarakat dalam upaya pelestarian hutan dan lahan dengan melakukan berbagai kegiatan penanaman tanaman keras baik di kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.

15


2015

2.2.2 Kerusakan Kawasan Hutan Capaian kinerja penanganan kerusakan kawasan hutan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang

melebihi target yaitu sebesar 168,20% dan dalam IKK

11,23%. Hal ini juga tercapai berkat kerjasama antara Perhutani, Pemkab dan Lembaga masyarakat di sekitar hutan (LMDH)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 41 Tahun 2007 Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Pengelolaan Hutan Rakyat d. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial e. Bidang Bina Penertiban dan Peredarah Hasil Hutan f.

Bidang Bina Pelestarian Sumberdaya Hutan.

Secara rinci, struktur organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana lampiran 1. Kepala Dinas Kehutanan memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kehutanan berdasarkan pedoman dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut maka Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kehutanan. 2. Pemberian pelayanan umum dan perijinan bidang kehutanan. 3. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya. Secara rinci tugas pokok dan fungsi setiap struktur organisasi dapat dilihat pada

lampiran 2. Selanjutnya sejauh mana tingkat pelayanan SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan tugas dari mulai perencanaan,

16


2015

penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pertanggungjawaban program/kegiatan harus dikelola dengan baik dan berkesinambungan sehingga dapat mengantisipasi hambatan dan meminimalisir penyimpangan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bagian/Bidang/Kelompok Jabatan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing diantaranya : 1. Sekretariat  Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah (aset) belum optimal  Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat  Kapasitas

pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

hasil-hasil

program

pembangunan kehutanan belum optimal  Kurangnya data infomasi kehutanan yang terintegrasi sesuai kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan  Kurangnya jumlah pegawai 1. Bidang Pengelolaan Hutan Rakyat  Berdasarkan Permenhut No. P.38 tahun 2009 jo. Permenhut No. P.68 tahun 2011 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mulai diterapkan sepenuhnya termasuk pada hutan hak/rakyat/milik dan areal non hutan. Sampai dengan tahun 2013 baru ada satu Unit Pengelolaan Hutan (FMU) yang mendapatkan sertifikasi. Selain itu, sertifikasi hutan hak membutuhkan biaya yang cukup besar.  Masih sering terjadinya penebangan pada tanaman sengon yang belum mencapai umur tebang karena kebutuhan sehingga kualitas kayu yang diproduksi kurang baik dan harga tidak maksimal  Belum maksimalnya pengembangan hasil hutan non kayu dan aneka usaha kehutanan  Data base, peta dasar, peta tematik, data potensi kayu dan non kayu yang belum akurat

17


2015

2. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial  Masih luasnya lahan diluar kawasan hutan yang masuk kategori potensial kritis dan agak kritis yang apabila tidak segera dilakukan kegiatan-kegiatan konservasi bisa mengarah pada kategori kritis ataupun sangat kritis. Hal ini menjadi tantangan

bagi Dinas Kehutanan untuk menanganinya secara

optimal.  Masih

perlunya

pembinaan

kesadaran

masyarakat

terhadap

perlindungan/pengamanan hutan negara  Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Lumajang yang mengalami kekeringan ketika musim kemarau. 3. Bidang Penertiban dan Peredaran Hasil Hutan  Kebijakan penerapan SVLK masih sulit dipenuhi oleh industri lokal/kecil dan petani di daerah dikarenakan biaya yang relatif tinggi  Ketersediaan bahan baku dari dalam Kabupaten Lumajang yang belum mencukupi kebutuhan pasar sehingga banyak industri perkayuan yang harus mendatangkan bahan baku log dari luar Lumajang  Persaingan harga bahan baku log yang tinggi menyebabkan industri kecil relatif sulit berkembang  Masih banyak industri kayu lokal yang belum memiliki Ijin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) 4. Bidang Bina Pelestarian Sumberdaya Hutan  Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinergisitas program-program pembangunan antara instansi vertikal dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang  Masih banyaknya permasalahan tenurial, penambangan ilegal, pencurian kayu serta kepemilikan satwa yang dilindungi 5. Kelompok Jabatan Fungsional  Ketersediaan tenaga penyuluh kehutanan yang saat ini hanya 8 orang masih jauh dari cukup untuk dapat melakukan pembinaan ke seluruh wilayah Kabupaten Lumajang

18


2015

 Kelengkapan sarana prasarana bagi tenaga fungsional kurang memadai  Kapasitas SDM tenaga fungsional perlu ditingkatkan Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang

dan

arah

kebijakan

Pemerintah

Kabupaten

Lumajang,

maka

penyelenggaraan pembangunan kehutanan dalam lima tahun kedepan difokuskan pada : -

Penuntasan penanganan lahan kritis dan pelestarian sumber mata air yang bermanfaat secara ekologis dan ekonomis

-

Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat dengan berbasis pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan

-

Peningkatan perlindungan, pengamanan, konservasi dan pengelolaan kawasan hutan.

-

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sistem perencanaan pembangunan kehutanan Dalam

rangka

mewujudkan

fokus

penyelenggaraan

pembangunan

kehutanan diatas beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain : -

Mengoptimalkan kewenangan Dinas Kehutanan dalam penanganan lahan kritis dan pelestarian sumber mata air

-

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan institusi/lembaga pelaku pembangunan kehutanan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan, pengananan lahan kritis, pelestarian sumber mata air, perlindungan, pengamanan dan konservasi sumber daya hutan.

-

Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi penyuluhan kehutanan sehingga terjadi peningkatan partisipasi masyarkat dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan secara swadaya

19


-

2015

Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada institusi/industri yang memiliki kewenangan dalam penerbitan dokumen yang berkaitan dengan peredaran produksi hasil hutan dalam rangka pengendalian produksi dan penertiban peredaran hasil hutan

-

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku pembangunan kehutanan baik dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya.

-

Memperbaiki

dan

meningkatkan

monitoring dan evaluasi

kualitas

perencanaan,

pelaksanaan,

pembangungan kehutanan sehingga tersedia

dokumen data base pembangunan kehutanan yang akurat sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan kehutanan. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Program pembangunan yang ditetapkan dalam urusan Ketahanan Pangan adalah Program Peningkatan Produksi dan Rehabilitasi Hutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan hasil hutan dengan memperhatikan rehabilitasi hutan. Sasaran yang hendak dicapai dari program tersebut adalah meningkatnya produksi hasil hutan dengan mempertimbangkan konservasi alam. Selanjutnya program peningkatan produksi dan rehabilitasi hutan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015 sebagai berikut : Tabel 4. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DALAM RKPD KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NO 1

a. 2 a.

PROGRAM / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN KINERJA PROG. PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Tersedianya bibit Pelestarian daerah Peningkatan tanaman tangkapan air, Konservasi Daerah penghijauan untuk kanan kiri sungai Tangkapan Air dan daerah tangkapan air dan di sekitar Sumber-sumber Air dan kanan kiri sungai sumber mata air PROG. PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU Peningkatan Peran Terlaksananya Serta Masyarakat Tersedianya bibit penghijauan kanan dalam Pengelolaan tanaman kehutanan kiri jalan desa RTH

TARGET CAPAIAN

60 ha

8 km

PAGU INDIKATIF

75.000.000

20.000.000

20


NO 3 a 4 a

b

c

d

e

f

g h

i

5 a

PROGRAM / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN KINERJA PROG. PELAYANAN ADMIISTRASI PERKANTORAN Terlaksananya Kelancaran Pelayanan pelayanan pelayanan Administrasi dan administrasi dan administrasi dan Operasional operasional operasional Perkantoran perkantoran perkantoran PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Terlaksananya Terwujudnya Pembangunan pembangunan suasana kerja yang gedung kantor gedung kantor nyaman Terlaksananya Pengadaan Tersedianya pengadaan Kendaraan kendaraan kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional dinas/operasional Terlaksananya Pengadaan Tersedianya pengadaan Perlengkapan dan perlengkapan dan perlengkapan dan Peralatan Kantor peralatan kantor peralatan kantor Terlaksananya Pemeliharaan pemeliharaan rutin Terpeliharanya Rutin/Berkala berkala gedung kantor Gedung Kantor gedung/kantor Pemeliharaan Terlaksananya Tersedianya Rutin/Berkala pemeliharaan rutin kendaraan roda 4 Kendaraan kendaraan dinas roda yang baik dan siap Dinas/Operasional 4 pakai Terlaksananya Tersedianya Pemeliharaan pemeliharaan perlengkapan dan Rutin/Berkala rutin/berkala peralatan kantor Perlengkapan & perlengkapan dan yang baik dan siap Peralatan Kantor peralatan kantor pakau Pemeliharaan Terlaksananya Peningkatan sarana Rutin/Berkala pemeliharaan dan prasarana Meubelair meubelair Pemeliharaan Tersedianya jasa Terpenuhinya Keamanan Gedung keamanan gedung keamanan gedung Kantor kantor kantor Pemeliharaan Terlaksananya Terpeliharanya Rutin/Berkala pemeliharaan perlengkapan dan Perlengkapan & perlengkapan dan peralatan gedung Peralatan Gedung peralatan gedung kantor Kantor kantor PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Terlaksananya Tersedianya Pengadaan Pakaian pengadaan pakaian pengadaan pakaian Khusus Hari-hari khusus (pakaian khusus (pakaian Tertentu olahraga) olahraga)

TARGET CAPAIAN

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 unit

1 paket

1 paket

1 paket 1 paket

1 paket

1 paket (60 stel)

2015 PAGU INDIKATIF

290.750.000

185.000.000

20.000.000

45.000.000

22.000.000

45.000.000

15.080.000

15.000.000 8.400.000

5.000.000

15.850.000

21


NO 6

a 7 a

b

c 8 a

b

c

d

e 9 a

2015

PROGRAM / INDIKATOR TARGET PAGU SASARAN KEGIATAN KINERJA CAPAIAN INDIKATIF PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR meningkatnya Pengiriman Aparatur Terpenuhinya kapasitas Dalam Rangka peserta diklat, kemampuan 25 orang Diklat/Sosialisasi/Bin sosialisasi, bimbingan 30.000.000 sumberdaya tek/dan sejenisnya teknis dan sejenisnya aparatur PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN Penyusunan Lap. Terlaksananya Capaian Kinerja & penyusunan Laporan Tersusunya laporan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja & capaian kinerja 1 paket 4.000.000 Kinerja SKPD / Ikhtisar Realisasi SKPD LAKIP Kinerja SKPD / LAKIP Penyusunan Tersusunnya laporan Tersedianya Pelaporan Keuangan Keuangan laporan Keuangan semesteran dan semesteran dan semesteran dan 1 paket 2.500.000 prognosis realisasi prognosis realisasi prognosis realisasi anggaran anggaran anggaran Penyusunan Terlaksananya Tersedianya Pelaporan Keuangan penyusunan laporan laporan keuangan 1 paket 3.500.000 Akhir Tahun akhir tahun akhir tahun PROG. PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN Terlaksananya Tercapainya Pengembangan penanaman bibit penghijauan kanan Hasil Hutan Non 20 ha bambu jenis petung kiri sungai dengan 100.000.000 Kayu dan jajang penanaman bambu Terlaksananya Pengembangan pembinaan dan Pengujian dan penilaian kinerja Terkendalinya pengendalian penguji hasil hutan / peredaran hasil 50 orang 60.000.000 Peredaran Hasil tenaga teknis hutan Hutan pengelolaan hutan produksi lestari Koordinasi Terlaksananya Tercapainya Pengawasan koordinasi penjualan hasil 255 ha Penjualan Hasil pengawasan 50.000.000 hutan yang optimal Hutan penjualan hasil hutan Pengembangan Terlaksananya Berkembangnya industri hasil hutan pembinaan industri industri dan 30 orang dan pemasaran hasil primer hasil hutan pemasaran hasil 25.000.000 hutan kayu hutan Terlaksananya Pengembangan dan Tercapainya sosialisasi Peningkatan Nilai peningkatan peningkatan nilai 1 paket Tambah Olahan pendapatan petani 22.000.000 tambah olahan Produksi Hasil Hutan hutan rakyat produksi hasil hutan PROG. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Pembuatan Bibit Terlaksananya Tersedianya bibit /benih tanaman pembibitan tanaman 1 paket tanaman kehutanan 50.000.000 Kehutanan kehutanan

22


NO

b

c

d 10 a

b

c

d

e 11 a

PROGRAM / KEGIATAN Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Penghijauan (KTP) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia

Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan

1 paket

Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Penghijauan (KTP) Pelaksana RHL

Tercapainya dinamisasi dan kemantapan kelembagaan KTP

30 orang

Terlaksananya kegiatan Pengkayaan Terlaksananya Tanaman dan rehabilitasi hutan Pembuatan Sipil dan lahan Teknis PROG. PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN Terlaksananya Pembinaan dan pembinaan dan Terbentuknya FMU Pengembangan pendampingan dan sertifikat Sertifikasi Hutan sertifikasi hutan legalitas hasil hutan Rakyat rakyat Terlaksananya Penyuluhan Meningkatnya penyuluhan Kesadaran pengetahuan kesadaran Masyarakat masyarakat masyarakat mengenai dampak mengenai dampak mengenai dampak perusakan hutan perusakan hutan perusakan hutan Tersedianya Terlaksananya Sosialisasi sarana/pasarana sosialisasi Pelestarian Flora pembinaan/sosialisasi pelestarian flora dan Fauna pelestarian flora dan dan fauna fauna Terlaksananya Pembinaan Terlaksananya reboisasi hutan Reboisasi Hutan pembinaan reboisasi negara sesuai dg negara hutan negara RTT Terlaksananya Meningkatnya Gerakan Pelestarian gerakan aksi perlindungan dan Sumber Daya Hutan pelestarian konservasi sumber sumberdaya hutan daya alam PROG. PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN INDUSTRI Terlaksananya Pembinaan, Tersedianya sarana pembinaan Monitoring dan pembinaan PHBM monitoring dan Evaluasi PHBM evaluasi PHBM Pengkayaan Tanaman dan Pembuatan Sipil Teknis

TARGET CAPAIAN

1 kegiatan

9 FMU

50 orang

600 eksempla r

14 kec

1 paket

100 orang

2015 PAGU INDIKATIF

89.000.000

60.000.000

1.155.393.000

75.000.000

25.000.000

35.000.000

30.000.000

20.000.000

40.000.000

23


NO 12

a

b

c

d 13 a

b

c

d 14 a

15

a

2015

PROGRAM / INDIKATOR TARGET PAGU SASARAN KEGIATAN KINERJA CAPAIAN INDIKATIF PROG. PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN Terlaksananya pembinaan kelompok Terkendalinya Pembinaan produksi tani pengurus FMU penebangan 21 kec Hasil Hutan dan perangkat desa produksi hasil 50.000.000 dalam pengelolaan hutan rakyat produksi hasil hutan Terlaksananya Terwujudnya buku Monitoring, evaluasi monitoring, evaluasi laporan industri 1 paket dan pelaporan dan pelaporan 10.000.000 hasil hutan industri hasil hutan terlaksananya pelayanan Terlaksananya penatausahaan Sosialisasi sosialisasi hasil hutan sesuai Penatausahaan Hasil 40 orang penatausahaan hasil peraturan 30.000.000 Hutan hutan perundangundangan yang berlaku Terlaksananya terpenuhinya Pengembangan pembinaan SVLK persyaratan SVLK 30 Sertifikasi Industri bagi industri bagi industri industri 20.000.000 Hasil Hutan perkayuan perkayuan PROG. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN Penyusunan data Tersusunnya data Tersedianya buku 1 paket statistik kehutanan statistik kehutanan statistik kehutanan 5.000.000 Terlaksananya Terwujudnya buku monitoring, evaluasi Monitoring, evaluasi laporan dan pelaporan 1 paket dan pelaporan pembangunan 20.000.000 pembangunan kehutanan kehutanan Pengembangan Terlaksananya Tersedianya sistem Sistem Informasi pembuatan sistem informasi Manajemen informasi manajemen 1 paket kehutanan yang 10.000.000 Pembangunan pembangunan baik Kehutanan kehutanan Terlaksananya Pembuatan peta Tersedianya peta pembuatan peta 1 paket hidroorologi hidroorologi 100.000.000 hidroorologi PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Terwujudnya penataan Pensertifikatan Terlaksananya 1 bidang penguasaan, Tanah pensertifikatan tanah tanah 75.000.000 pemilikan dan pemanfaatan tanah PROG. PEMBERDAYAAN PENYULUH KEHUTANAN meningkatnya Peningkatan Terlaksananya pengetahuan dan Kapasitas Penyuluh inhouse training bagi keterampilan SDM 1 paket 50.000.000 Kehutanan penyuluh kehutanan penyuluh kehutanan

24


NO

b

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

Penyuluhan dan pendampingan bagi kelompok tani kehutanan

Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan bagi kelompok tani kehutanan

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

Terwujudnya kelembagaan kelompok tani yang mantap

1 paket

2015 PAGU INDIKATIF

25.000.000

JUMLAH

3.033.745.000

Secara umum antara program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD serta kebutuhan program dan pendanaannya sudah selaras.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2.5.1. Proses Usulan Program dari masyarakat : Proses usulan program dari masyarakat sampai dengan disusunnya RKPD atau Renja tidak terlepas dari regulasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan. Secara teknis normatif melalui Musrenbang desa dan kecamatan, berlanjut ke Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten (Forum SKPD) untuk dipadukan dengan Kebutuhan/kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini SKPD. Selanjutnya dirumuskan dalam RKPD dan Renja SKPD. Pada tahapan Musrenbang Desa/kelurahan

dan

kecamatan

secara

intensif

telah

melibatkan

masyarakat secara partisipatif. 2.5.2. Penjelasan kesesuaian usulan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Secara umum usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat dalam urusan kehutanan sudah terakomodir dalam isu-isu strategis pelayanan

SKPD.

Meskipun

demikian

harus

ditindaklanjuti

dengan

perumusan program jangka panjang agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama.

25


2015

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2015. Sedangkan RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 itu sendiri merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional. 3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2009

tentang 8 (Delapan) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II terdapat 8 (delapan) kebijakan prioritas yaitu : 1. Pemantapan Kawasan Hutan. 2. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). 3. Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan. 4. Konservasi Keanekaragaman Hayati. 5. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan. 6. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan. 7. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan. 8. Penguatan Kelembagaan Kehutanan. Dari 8 (delapan) kebijakan tersebut tidak semua dapat diakomodir oleh Dinas Kehutanan di kabupaten dikarenakan kewenangan yang dimiliki. Sedangkan program nasional bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kota adalah sebagai berikut : 1. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

26


2015

2. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

3.2.

Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran pelaksanaan program pembangunan kehutanan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang berdasarkan pada visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang dapat mengoptimalkan perannya melalui Misi Kedua yaitu, ”

Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM dan jasa paiwisata serta usaha pendukungnya dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Tujuan ini dijabarkan lagi dalam sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : Urusan Kehutanan Sasaran

: Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan

Strategi

: 1. Optimalisasi

pemanfaatan

hutan

dan

lahan

serta

pengembangan tanamannya secara berkelanjutan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber mata air 3. Revitalisasi fungsi penyuluhan kehutanan 4. Intensifikasi penertiban dan pengendalian peredaran hasil hutan melalui pembinaan dan pendampingan 5. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan 6. Meningkatkan penanganan lahan kritis 27

Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang Arah kebijakan

2015

: 1. Melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, tanah dan air yang berwawasan lingkungan

Urusan Lingkungan Hidup Sasaran

: Meningkatnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Strategi

: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Arah kebijakan

: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten tersebut, maka

Dinas

Kehutanan Kabupaten Lumajang menetapkan visinya adalah : Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan, Tanah Dan Air secara Optimal untuk Kesejahteraan Masyarakat. Dalam mewujudkan visi tersebut maka Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang menetapkan 3 misi beserta tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi I : Memelihara dan meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) sehingga dapat mengoptimalkan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial DAS Tujuan Menurunnya lahan

degradasi

Sasaran hutan

dan a. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan b. Meningkatnya

pengelolaan

dan

pemanfaatan hutan, tanah dan air yang berwawasan lingkungan

28

Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang Misi II

2015

: Meningkatkan penataan pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya hutan secara lestari serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan Tujuan Terwujudnya

penataan

Sasaran pengelolaan a. Meningkatnya produktifitas sumber

dan pemanfaatan sumber daya hutan

daya

hutan

secara lestari

pengendalian

dan

lahan

serta

industri

dan

peredaran hasil hutan b. Meningkatnya masyarakat

peran dalam

serta

pengelolaan

hutan secara optimal dan lestari Meningkatnya

perekonomian

pendapatan masyarakat sekitar hutan

/ Meningkatnya masyarakat

usaha sekitar

ekonomi

hutan

melalui

pengembangan aneka usaha kehutanan

Misi III : Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan Kabupaten Lumajang Tujuan

Sasaran

Meningkatnya kemampuan teknis dan

Meningkatnya kapasitas sumber daya

kapasitas manajemen pelaku

pelaku pembangunan kehutanan

pembangunan Meningkatnya kerjasama antar

Meningkatnya partisipasi masyarakat

lembaga dan partisipasi masyarakat

serta kerjasama dan koordinasi antar

dalam pembangunan kehutanan

lembaga dalam pembangunan kehutanan

Terwujudnya perencanaan,

Meningkatnya kualitas perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi

pelaksanaan, evaluasi dan basis data

pembangunan kehutanan yang baik

pembangunan kehutanan

29

Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang 3.3.

2015

Program dan Kegiatan Tahun 2015

3.3.1 Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan dan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 yaitu: Tabel 5. INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA RENSTRA VISI : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN, TANAH DAN AIR SECARA LESTARI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISI I : MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN DAYA DUKUNG DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) SEHINGGA DAPAT MENGOPTIMALKAN FUNGSI EKOLOGI, EKONOMI DAN SOSIAL DAS Tujuan : Mencegah dan memperbaiki degradasi hutan dan lahan 1.

Sasaran Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan

1.1 1.2 1.3 1.4

2

Indikator Kinerja Persentase peningkatan rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan Persentase peningkatan penghijauan swadaya masyarakat Tersedianya bibit untuk penghijauan Persentase reboisasi di dalam kawasan hutan yang termonitor Persentase Peningkatan penghijauan sumber mata air dan daerah resapan sumber mata air Jumlah penghijauan kanan kiri jalan

Meningkatnya pengelolaan 2.1 dan pemanfaatan hutan, tanah dan air yang 2.2 berwawasan lingkungan MISI II : MENINGKATKAN PENATAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN SECARA LESTARI SERTA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN Tujuan : Terwujudnya penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari 1.1

Sasaran Meningkatkan produktifitas sumber daya hutan dan lahan serta pengendalian industri dan peredaran hasil hutan

1 2

3 4 6

Indikator Kinerja jumlah unit pengelolaan hutan (FMU) Persentase peningkatan produksi kayu rakyat yang termonitor - sengon - rimba campur Jumlah Pembinaan penertiban dan peredaran hasil hutan Jumlah pelaksanaan monitoring pemenuhan bahan baku industri hasil hutan Persentase peningkatan Industri yang memiliki Sertifikat Legalitas Kayu

30


Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang terbina 2 Jumlah Pembinaan pelestarian flora dan fauna 3 Jumlah pembinaan pencegahan perusakan hutan 4 Jumlah pelaksanaan aksi pelestarian sumber daya hutan 5 Jumlah Terbentuknya Desa Konservasi 6 Persentase pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan Tujuan : Mendorong peningkatan perekonomian/pendapatan masyarakat sekitar hutan Sasaran Indikator Kinerja 2.1 Meningkatkan usaha 1 Jumlah Pengembangan hasil hutan bukan kayu di ekonomi masyarakat bawah tegakan, ekowisata dan jasa lingkungan sekitar hutan melalui pengembangan aneka usaha kehutanan 1.2

Sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan secara optimal dan lestari

2015

1

Tabel 6. INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA RPJMD NO.

SASARAN

INDIKATOR

RUMUS

URUSAN PILIHAN : KEHUTANAN 1. Meningkatnya Rehabilitasi hutan dan lahan rehabilitasi dan kritis konservasi lingkungan hidup

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi ------------------------------------------------ x 100% Luas total hutan dan lahan kritis

Kerusakan Kawasan Hutan

Luas Kerusakan Kawasan Hutan ------------------------------------------------- x 100% Luas Kawasan Hutan

Produksi Hasil Hutan

Produksi Hutan rakyat : kayu sengon kayu rimba campur

Proporsi luas lahan yang tertutup hutan

Luas Hutan -------------------------------------------- x 100% Luas daratan

3.3.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 Sejalan

dengan

RPJMD

Kabupaten

Lumajang

dan

Renstra

Dinas

Kehutanan Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 maka Rencana Kinerja Tahunan tahun 2015 Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

31


2015

Tabel 7. RENCANA KINERJA TAHUNAN BERDASARKAN RENSTRA MISI I : MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN DAYA DUKUNG DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) SEHINGGA DAPAT MENGOPTIMALKAN FUNGSI EKOLOGI, EKONOMI DAN SOSIAL DAS Tujuan :Mencegah dan memperbaiki degradasi hutan dan lahan 1.

Sasaran Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan

1.1 1.2

1.3 1.4 2

Indikator Kinerja Persentase peningkatan rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan Persentase peningkatan penghijauan swadaya masyarakat Tersedianya bibit untuk penghijauan Persentase reboisasi di dalam kawasan hutan yang termonitor Persentase Peningkatan penghijauan sumber mata air dan daerah resapan sumber mata air Jumlah penghijauan kanan kiri jalan

Target 24 % 9

50000 100

%

batang %

Meningkatnya 2.1 6 % pengelolaan dan pemanfaatan hutan, tanah dan air yang 2.2 10 km berwawasan lingkungan MISI II : MENINGKATKAN PENATAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN SECARA LESTARI SERTA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN Tujuan : Terwujudnya penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari 1.1

Sasaran Meningkatkan produktifitas sumber daya hutan dan lahan serta pengendalian industri dan peredaran hasil hutan

1 2

3 4 6

1.2

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan secara optimal dan lestari

1 2 3 4 5 6

Indikator Kinerja jumlah unit pengelolaan hutan (FMU) Persentase peningkatan produksi kayu rakyat yang termonitor - sengon - rimba campur Jumlah Pembinaan penertiban dan peredaran hasil hutan Jumlah pelaksanaan monitoring pemenuhan bahan baku industri hasil hutan Persentase peningkatan Industri yang memiliki Sertifikat Legalitas Kayu Jumlah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang terbina Jumlah Pembinaan pelestarian flora dan fauna Jumlah pembinaan pencegahan perusakan hutan Jumlah pelaksanaan aksi pelestarian sumber daya hutan Jumlah Terbentuknya Desa Konservasi Persentase pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan

Target 15 unit 1 %

85

industri

12

bulan

31,25

%

15

LMDH

21 25

kec orang

4 0 100

kali desa %

32


Tujuan 2 2.1

:

Sasaran Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan aneka usaha kehutanan

1

2015

Mendorong peningkatan perekonomian/pendapatan masyarakat sekitar hutan Indikator Kinerja Target Jumlah Pengembangan hasil hutan bukan kayu 2 unit di bawah tegakan, ekowisata dan jasa lingkungan

Tabel 8. RENCANA KINERJA TAHUNAN BERDASARKAN RPJMD NO.

SASARAN

INDIKATOR

URUSAN PILIHAN : KEHUTANAN 1. Meningkatnya Rehabilitasi hutan dan lahan kritis rehabilitasi dan Produksi Hasil Hutan konservasi - Sengon lingkungan hidup - Kayu rimba campur Kerusakan kawasan hutan Proporsi luas lahan yang tertutup hutan

TARGET KINERJA 12,91 % 378.000 m3 42.000 m3 8,55 % 65,77 %

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2015, Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang merencanakan program dan kegiatan tahun 2015. Program kegiatan dimaksud terdiri 3 urusan, 14 Program dan 36 Kegiatan sebagai berikut : Urusan Lingkungan Hidup 1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber-Sumber Air 2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH

33


2015

Urusan Pertanahan 1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan Pensertifikatan Tanah Urusan Kehutanan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor j. Penyediaan Makanan dan Minuman k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah m. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional c. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

34


2015

Kegiatan Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ dan sejenisnnya 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dan Prognosis Realisasi Anggaran c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam a. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu b. Pengembangan Pengujian Dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan c. Pengembangan dan Peningkatan Nilai Tambah Olahan Produksi Hasil Hutan 7. Program Rehabilitas Hutan dan Lahan a. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan c. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Penghijauan (KTP) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan d. Pengakayaan Tanaman dan Pembuatan Sipil Teknis 8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan a. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Perusakan Hutan b. Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Hutan Rakyat c. Pembinaan Reboisasi Hutan Negara d. Sosialisasi Pelestarian Flora Dan Fauna 9. Program Pemanfaatan kawasan Hutan Industri Kegiatan Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi PHBM 10. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan a. Pembinaan Produksi Hasil hutan b. Sosialisasi Penatausahaan Hasil Hutan c. Pengembangan Sertifikasi Industri Hasil Hutan 11. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 35


2015

Kegiatan Penyusunan Data Statistik Kehutanan 12. Program Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan a. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan b. Penyuluhan dan Pendampingan bagi Kelompok Tani Kehutanan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang adalah sesuai tabel berikut :

36


2015

BAB IV PENUTUP Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang 2015 – 2019 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten

Lumajang

serta

target

dan

Sasaran

Pembangunan

yang

dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015. Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kinerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Lumajang,

November 2014

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LUMAJANG ttd Ir. IMAM SURYADI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19610503 199202 1 002

37

Rencana Kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang 2015

Recommend Documents