RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 1

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

i ii iii

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang 1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi 1.1.2. Sumberdaya Manusia 1.1.3. Struktur Organisasi 1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja 1.2.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja 1.3. Ruang Lingkup

1 1 2 3 5 5 6 6

BAB II

VISI DAN MISI RENSTRA 2015-2019

7

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

9

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

9 10 10 10

BAB IV

Tujuan Sasaran Program Kegiatan

PENUTUP

22

i

DAFTAR TABEL Tabel

1. 2. 3.

4.

Halaman

Sumberdaya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015 Keterkaitan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2015-2019 Keterkaitan Antara Indikator Sasaran pada RPJMD dengan Indikator Sasaran pada Renstra Dinas Kehutanan 2015-2019 Target Kinerja Program/Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015

ii

3 12 13

17

DAFTAR GAMBAR Gambar

Halaman

1.

Struktur Lampung

Organisasi

Dinas

Kehutanan

2.

Struktur Organisasi UPTD Tahura WAR

5

3.

Struktur Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

5

iii

Provinsi

4

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.1.1

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung merupakan perangkat daerah

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kedudukan Dinas Kehutanan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung di bidang Kehutanan. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000 juncto SK. Gubernur Lampung No. 03 Tahun 2001.

Pembentukan

Organisasi Dinas Kehutanan telah mengacu kepada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, melalui Peraturan Daerah Nomor

13

Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung dibentuklah salah satunya adalah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Lampung No. 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Provinsi Lampung bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi. Tugas

Pokok

Dinas

Kehutanan

adalah

menyelenggarakan

sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Kehutanan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : 1

1)

Perumusan

kebijaksanaan,

pengaturan,

perencanaan

termasuk

rencana makro kehutanan dan pengurusan hutan yang bersifat operasional

lintas

Kabupaten/Kota,

termasuk

tugas-tugas

dekosentrasi dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Provinsi; 2)

Penyelenggaraan

penunjukkan

dan

pengamanan

batas

Hutan

Produksi dan Hutan Lindung serta Taman Hutan Raya lintas Kabupaten/Kota; 3)

Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;

4)

Pengawasan perbenihan, pembibitan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan;

5)

Pelaksanaan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi hutan kota;

6)

Penyelenggaraaan pengelolaan taman hutan raya, hutan produksi dan hutan lindung skala provinsi;

7)

Perlindungan dan pengamanan pada kawasan hutan skala provinsi;

8)

Penyusunan

pedoman

dan

penyelenggaraan

inventarisasi

dan

pemetaan hutan, tata batas, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung; 9)

Penyelenggaraan dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya, pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada Daerah Aliran Sungai serta rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;

10) Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu skala provinsi; 11) Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan; 12) Pemberian pertimbangan teknis perizinan skala provinsi, meliputi pemanfaatan

kawasan

hutan,

hasil

hutan,

jasa

lingkungan,

pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi dan pengolahan hasil hutan; 13) Pelaksanaan

penyusunan

rancang

bangun,

pembentukan

dan

pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan; 14) Pemberian pertimbangan teknis rencana pengelolaan dan rencana kerja dua puluh tahunan (jangka panjang), lima tahunan (jangka 2

menengah) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan dan pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi skala provinsi; 15) Pelaaksanaan penilaian dan pengesahan rencana kerja tahunan (jangka pendek) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam wilayah provinsi; 16) Turut

serta

secara

aktif

dalam

menetapkan

kawasan

serta

perubahan fungsi dan status hutan; 17) Pelayanan administrasi dan ketatausahaan; 18) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dibidang kehutanan; dan 19) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. 1.1.2

Sumber Daya Manusia Potensi sumberdaya manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung pada akhir tahun 2014 adalah sejumlah 215 orang dengan kompetensi akademis sebagai berikut: Strata 2 (15 orang), Strata 1 (70 orang), Diploma III (7 orang), SLTA (120 orang), SLTP (3 orang) dan SD (8 orang). Tabel 1. Sumberdaya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015 Kualifikasi Pendidikan

Jumlah Pegawai

1

Pangkat/Gol

2

Jumlah Pejabat

3

Struktural

Fungsional

4

5

PNS

:

215

S3

:

0

IV/d

:

0

Eselon II = 1

0

L P

: :

170 45

S2 S1

: :

15 70

IV/c IV/b

: :

2 4

Eselon III = 9 Eselon IV = 27

0 0

PTHL

:

23

D4 D3

: :

0 7

IV/a III/d

: :

7 26

0 12

D2

:

0

III/c

:

27

6

D1

:

0

III/b

:

57

3

SLTA

:

120

III/a

:

12

3

SLTP

:

3

II/d

:

4

2

SD

:

8

II/c

:

2

13

II/b

:

8

21

II/a

:

4

2

I/d

:

1

0

I/c

:

3

0

I/b

:

3

0

I/a

:

0

0

3

1.1.3

Struktur Organisasi Struktur

organisasi

Dinas

Kehutanan

Provinsi

Lampung

berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2009 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014 tentang penghapusan keberadaan UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (UPTD IPH) adalah sebagaimana Gambar di bawah ini. KEPALA SEKRETARIAT

Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Rehabilitasi & Reklamasi Hutan

Bidang Pengusahaan Hutan

Seksi Rehabilitasi, Reklamasi & Konservasi Tanah

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Perencanaan

Bidang Perlindungan & Penyuluhan Hutan

Bidang Inventarisasi & Tata Guna Hutan

Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan & Jasa Lingkungan

Seksi Pengamanan Hutan

Seksi Inventarisasi Sumber Daya Hutan

Seksi Perhutanan Masyarakat

Seksi Penata Usahaan Hasil Hutan

Seksi Penanggulangan Gangguan Hutan

Seksi Pemolaan Hutan

Seksi Perbenihan & Pembibitan

Seksi Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan

Seksi Penyuluhan Kehutanan

Seksi Penata Gunaan Hutan

UPTD

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Dinas Kehutanan Provinsi mempunyai 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Tahura Wan Abdul Rahman, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi, UPTD KPH Gedong Wani dan UPTD KPH Muara Dua. Organisasi UPTD Tahura Wan Abdul Rachman sebagaimana Gambar 2 berikut ini :

4

KEPALA UPTD

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

KEPALA SEKSI RENCANA TEKNIK

KEPALA SEKSI PEMANFAATAN & EVALUASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD Tahura Wan Abdul Rachman

KEPALA

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Rencana Teknik dan Evaluasi

Seksi Bina Hutan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 3. Struktur Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1.2.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung

Pembangunan

Tahun

Kehutanan

2015 Provinsi

adalah selama

menyusun 1

(satu)

Perencanaan tahun

secara

menyeluruh, terintegrasi, efisien serta diharapkan juga sinergi dengan 5

pembangunan sektor lain untuk mecapai tujuan pembangunan Provinsi Lampung. 1.2.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tujuan dari penetapan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk memberikan kerangka yang jelas bagi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2015. 1.3 RUANG LINGKUP Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 meliputi pengukuran kinerja kegiatan yang terdiri dari sasaran dan target pencapaian kinerja pada setiap kegiatan.

6

BAB II VISI DAN MISI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

2.1

VISI Terbitnya

Undang-undang

Pemerintahan kebijakan

Daerah

penyusunan

telah

Nomor

23

mengubah

perencanaan

tahun

2014

tentang

paradigma

penyusunan

pembangunan,

khususnya

penyusunan Rencana Strategis pada Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD). Sesuai Pasal 272 Ayat (2) yang berbunyi : “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran,

program,dan

pelaksanaan

Urusan

kegiatan

pembangunan

Pemerintahan

Wajib

dalam

rangka

dan/atau

Urusan

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”. Atas dasar peraturan tersebut, maka Renstra SKPD tidak lagi merumuskan visi dan misi Kepala SKPD sebagaimana sebelumnya. Setiap SKPD dalam menyusun Renstra-nya cukup merumuskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, setiap SKPD pada lingkungan

Pemerintah

Provinsi

Lampung

harus

berusaha

mensukseskan visi dan misi Gubernur Lampung yang telah ditetapkan Visi Pemerintah Provinsi Lampung

Tahun 2015-2019 : “LAMPUNG

MAJU DAN SEJAHTERA 2019”. 2.2

MISI Untuk mewujudkan visi provinsi tersebut di atas, ditetapkan Misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan Pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah. 2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat,dan kehidupan beragama yang toleran. 4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. 7

5. Menegakkan

supremasi

hukum,

mengembangkan

demokrasi

berbasis kearifan lokal,dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif. Bidang Kehutanan berperan dalam mensukseskan 2 misi dalam RPJMD 20152019, yaitu Misi ke-1 dan Misi ke-4.

8

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Kerja (Renja)

Dinas Kehutanan Tahun 2015 berpedoman kepada

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 dan mengacu kepada kebijakan Pimpinan Daerah (Gubernur) serta Kebijakan Nasional. Secara rinci penjelasannya adalah sebagai berikut : 3.1

TUJUAN 1

Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan, jasa lingkungan dan wisata alam sehingga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah serta peningkatan

penerimaan

negara

bukan

pajak

(PNBP)

bidang

kehutanan; 2

Menjaga dan meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai modal dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari

serta

mengembangkan

pengelolaan

sumberdaya

hutan

berbasis Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); 3

Meningkatkan percepatan perbaikan

hutan dan

lahan untuk

menjaga kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara

berkelanjutan

guna

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat; 4

Menurunkan gangguan keamanan terhadap hutan dan hasil hutan serta hasil rehabilitasi hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;

5

Memantapkan kelembagaan pengurusan hutan hingga di tingkat lapangan, tersedianya SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan, penyediaan perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari,

dan

terlaksananya

Kehutanan.

9

tertib

administrasi

pada

Bidang

3.2

SASARAN 1. Meningkatkan pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan fasilitasi industri pengolahannya serta pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; 2. Terwujudnya kemantapan status kawasan hutan dalam mendukung pengelolaan hutan lestari; 3. Berkurangnya kerusakan hutan dan lahan kritis pada DAS Prioritas sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

melalui

pemanfaatan

komoditas

kehutanan; 4. Menurunnya gangguan terhadap kawasan hutan dan

wildlife

trafficking sampai dengan batas minimal daya dukung sumber daya hutan,

menurunnya

tingkat

konflik

manusia

satwa,

serta

terkendalinya kebakaran lahan dan hutan secara efektif; 5. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik.

3.3

PROGRAM 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 6. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; 7. Perencanaan dan Pengembangan Hutan; 8. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

3.4

KEGIATAN 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan; 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 5. Penyediaan makanan dan minuman; 6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 10

7. Penyediaan

jasa

tenaga

pendukung

administrasi/teknis

perkantoran; 8. Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD; 9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 11. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; 12. Operasionalisasi Pondok Rimbawan; 13. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; 14. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; 15. Fasilitasi dan pembinaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; 16. Rehabilitasi hutan dan lahan serta pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan; 17. Perlindungan dan pengamanan hutan; 18. Peningkatan promosi kehutanan dan pembinaan pemanfaatan keanekaragaman hayati; 19. Pemantapan

perencanaan,

pengelolaan

data-informasi

serta

monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan; 20. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi; 21. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani; 22. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Muara Dua; 23. Pengelolaan data spasial kawasan hutan; 24. Pemuktahiran data potensi SDH; 25. Pemantauan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan; 26. Percepatan penetapan kawasan hutan; 27. Fasilitasi dan pembinaan hutan kemasyarakatan (HKm)/hutan desa (HD); 28. Fasilitasi dan pembinaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemitraan (HK); 29. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata alam Tahura Wan Abdul Rachman; 30. Pembinaan

industri

pengolahan

hasil

pemanfaatan kawasan hutan produksi.

11

hutan

dan

pembinaan

Tabel 2. Keterkaitan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2015-2019 Visi : LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015-2019 Misi

Tujuan

RENSTRA DISHUT 2015-2019 Sasaran

Tujuan

Sasaran

Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi memperkuat dan Kemandirian Daerah

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah

Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung;

Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan, jasa lingkungan dan wisata alam sehingga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan

Meningkatkan pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan fasilitasi industri pengolahannya serta pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam

Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan

Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis

1.

Menjaga dan meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai modal dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari serta mengembangkan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Terwujudnya kemantapan status kawasan hutan dalam mendukung pengelolaan hutan lestari

2.

Meningkatkan percepatan perbaikan hutan dan lahan untuk menjaga kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berkurangnya kerusakan hutan dan lahan kritis pada DAS Prioritas sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan komoditas kehutanan

3.

Menurunkan gangguan keamanan terhadap hutan dan hasil hutan serta hasil rehabilitasi hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

Menurunnya gangguan terhadap kawasan hutan dan wildlife trafficking sampai dengan batas minimal daya dukung sumberdaya hutan, menurunya tingkat konflik manusia satwa, serta terkendalinya kebakaran lahan dan hutan secara efektif

4.

Memantapkan kelembagaan pengurusan hutan hingga di tingkat lapangan, tersedianya SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan, penyediaan perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari, dan terlaksananya tertib administrasi pada Bidang Kehutanan

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerjapelayanan publik

Misi 4 : Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

12

Tabel 3.

Keterkaitan Antara Indikator Sasaran pada RPJMD dengan Indikator Sasaran pada Renstra Dinas Kehutanan 20152019

Visi : LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 Misi

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

2015

2016

2017

2018

2019

3,69%

4,16 %

4,39 %

4,42 %

4,48 %

0,78%

1,08%

1,39%

1,69%

2,00%

84.014 Hektar

106.953 Hektar

129.892 Hektar

152.831 Hektar

175.770 Hektar

RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015-2019 Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi memperkuat dan Kemandirian Daerah

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah

Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung;

Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

RENSTRA DISHUT 2015-2019 Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan, jasa lingkungan dan wisata alam sehingga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan

Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB sebesar 2,00%

Meningkatkan pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan fasilitasi industri pengolahannya serta pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam

Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB

RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015-2019 Misi 4 : Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan

Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis

Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove

13

Misi

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

2015

2016

2017

2018

2019

30% 11 unit

35% 13 unit

40% 15 unit

45% 16 unit

50% 17 unit

53,34%

51,25%

49,17%

47,08%

45%

5%

5%

5%

5%

5%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

RENSTRA DISHUT 2015-2019 Menjaga dan meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai modal dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari serta mengembangkan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Persentase penetapan kawasan hutan sebesar 50% dan jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH) yang beroperasi sebanyak 17 unit


Persentase penetapan kawasan hutan dan jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang beroperasi


Penurunan prosentase kerusakan kawasan hutan menjadi 45%


Penurunan prosentase kerusakan kawasan hutan

Menurunkan gangguan keamanan terhadap hutan dan hasil hutan serta hasil rehabilitasi hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

Penurunan prosentase rata-rata gangguan hutan secara komulatif (tindak pidana kehutanan/TIPIHUT , konflik satwa dan kejadian kebakaran hutan dan lahan) sebesar 25% dibanding tahun 2013

Menurunnya gangguan terhadap kawasan hutan dan wildlife trafficking sampai dengan batas minimal daya dukung sumberdaya hutan, menurunya tingkat konflik manusia satwa, serta terkendalinya kebakaran lahan dan hutan secara efektif

Penurunan prosentase rata-rata gangguan hutan secara komulatif (tindak pidana kehutanan/TIPIHUT, konflik satwa dan kejadian kebakaran hutan dan lahan) dibanding tahun 2013

Memantapkan kelembagaan pengurusan

Tata kelola pelayanan

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Tata kelola pelayanan perkantoran yang

14

Misi

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

RENSTRA DISHUT 2015-2019 hutan hingga di tingkat lapangan, tersedianya SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan, penyediaan perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari, dan terlaksananya tertib administrasi pada Bidang Kehutanan

perkantoran yang tertib administrasi selama 60 Bulan

pelayanan publik

tertib administrasi

15

2015

2016

2017

2018

2019

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung, maka dalam tahun 2015‐2019 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung akan melaksanakan 8 program, terdiri dari 4 jenis program teknis kehutanan dan 4 jenis program dukungan administratif. Program tersebut adalah sebagai berikut: 1. Program teknis kehutanan yaitu terdiri dari: 1) Program perencanaan dan pembangunan hutan; 2) Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan; 3) Program rehabilitasi hutan dan lahan; 4) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan. 2. Program dukungan administratif yaitu terdiri dari: 1) Program pelayanan administrasi perkantoran; 2) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 3) Program peningkatan disiplin aparatur; 4) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Adapun kegiatan berikut:

berdasarkan masing-masing program adalah sebagai

1. Program perencanaan dan pembangunan kehutanan: 1) Percepatan penetapan kawasan hutan; 2) Pemuktahiran data potensi SDH; 3) Pengelolaan data spasial kawasan hutan; 4) Pemantauan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan; 5) Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi; 6) Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani; 7) Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Muara Dua; 8) Pemantapan perencanaan, pengelolaan data-informasi serta monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan. 2. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan: 1) Pengamanan hutan; 2) Penanggulangan gangguan hutan; 3) Penyebarluasan informasi kehutanan dan konservasi sumber daya hutan. 3. Program rehabilitasi hutan dan lahan: 1) Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 2) Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Mangrove; 3) Gerakan Lampung Menghijau (GELAM); 4) Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pemanfaatan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan. 4. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan: 1) Fasilitasi dan pembinaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemitraan (HK); 2) Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Hutan Rakyat (HR); 3) Pemantauan dan Pembinaan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi; 4) Pembinaan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); 16

5.

6.

7. 8.

5) Fasilitasi dan pembinaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) /Hutan Desa (HD); 6) Peningkatan Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman. Program pelayanan administrasi perkantoran: 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 5) Penyediaan Makanan dan Minuman; 6) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; 7) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran; 8) Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan: 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Program peningkatan disiplin aparatur: 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur: 1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 2) Pemeliharaan kendaraan dinas operasional; 3) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; 4) Operasionalisasi Pondok rimbawan.

Rencana program/kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015 tergambar dalam Tabel 4 berikut: Tabel 4. Target Kinerja Program/Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015 Tujuan

Sasaran

Memantapkan kelembagaan pengurusan hutan hingga di tingkat lapangan, tersedianya SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan, penyediaan perangkat peraturan perundangundangan dalam pengelolaan hutan lestari, dan terlaksananya tertib administrasi pada Bidang Kehutanan

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik

Indikator sasaran Terwujudnya tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi

Program/Kegiatan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman

17

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Terwujudnya tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi

Target Kinerja Tahun 2015 12 Bulan

Terpenuhinya pembayaran jasa listrik, jasa telepon, internet, langganan media cetak dan perangkat elektrik Terpenuhinya pembayaran personil pengelola keuangan SKPD

12 Bulan

Terpenuhinya pengadaan peralatan dan bahan untuk keperluan kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan barangbarang cetakan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat di lingkungan kantor Dinas

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Program/Kegiatan

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SPKD)

12 Bulan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

12 Bulan

Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD beserta kegiatan pendukungnya

12 Bulan

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Meningkatnya disiplin aparatur

33%

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kerja pegawai

33%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Terpenuhi dan tersedianya saranaprasarana pendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik

12 Bulan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpenuhinya pemeliharaan gedung Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

12 Bulan

Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Terpenuhinya biaya operasional kendaraan dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Terpenuhinya operasional pengelolaan Pondok Rimbawan

12 Bulan

Peningkatan Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)

0.78%

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Operasionalisasi Pondok rimbawan

Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan, jasa lingkungan dan wisata alam

Meningkatkan pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan

Peningkatan Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)

Target Kinerja Tahun 2015

Terpenuhinya biaya perjalanan dinas ke luar Provinsi untuk koordinasi dan konsultasi Terpenuhinya kebutuhan tenaga Non PNS (Honorer)

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

Terpenuhi dan tersedianya saranaprasarana pendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Kehutanan Provinsi Lampung

PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

18

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Tujuan

Sasaran

sehingga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan

fasilitasi industri pengolahannya serta pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam

Menjaga dan meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai modal dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari serta mengembangkan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)


Indikator sasaran

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Fasilitasi dan pembinaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemitraan (HK);

Bertambahnya luas Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemitraan (HK) (Hektar)

18,309.60 Hektar

Fasilitasi dan pembinaan pengembangan Hutan Rakyat (HR); Pemantauan dan Pembinaan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi; Pembinaan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); Fasilitasi dan pembinaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) /Hutan Desa (HD);

Bertambahnya luas hutan rakyat (HR) (Hektar)

55,350.00 Hektar

Prosentase peningkatan produksi hasil hutan kayu bulat dan kayu olahan (M3)

269,745.08 M3

Peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu /HHBK (Rotan, Damar & Getah) (ton)

7,608.20

55,866.84

Peningkatan Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman

Bertambahnya Luas Komulatif Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan /IUPHKm dan Hutan Desa (HD) (Hektar) Berjalannya pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman dengan Baik (tahun)

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN

Prosentase Penetapan Kawasan Hutan dan Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang beroperasi

30%, 11 Unit

Percepatan penetapan kawasan hutan;

Prosentase Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Lampung (%)

30%

Pemutakhiran data potensi SDH;

Tersusunnya Buku Neraca Sumberdaya Hutan Provinsi Lampung (Buku)

1 buku

Pengelolaan data spasial kawasan hutan;

Jumlah Peta Tematik Kehutanan (Judul)

2 judul

Pemantauan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan;

Terbina dan terselesaikannya izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan (izin)


mencapai 2 % pada akhir tahun 2019

Prosentase Penetapan Kawasan Hutan sebanyak 50% dan Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang beroperasi 17 unit pada akhir tahun 2019

19

12 Bulan

2 izin

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Program/Kegiatan Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi; Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani; Pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Muara Dua Pemantapan Perencanaan, pengelolaan datainformasi serta monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan



Penurunan prosentase kerusakan kawasan hutan, maksimal 45 % pada akhir tahun 2019

Menurunnya gangguan terhadap kawasan hutan dan wildlife trafficking sampai dengan batas minimal daya dukung sumberdaya hutan, menurunya

Penurunan Prosentase rata-rata 5 % untuk Gangguan Hutan secara komulatif (Tindak Pidana Kehutanan /TIPIHUT, Konflik satwa

Target Kinerja Tahun 2015 12 Bulan

Beroperasinya pengelolaan wilayah kerja KPH Gedong Wani (tahun)

12 Bulan

Beroperasinya pengelolaan wilayah kerja KPH Muara Dua (tahun)

12 Bulan

Tersusunnya dokumen program dan anggaran, dokumen data pendukung perencanaan dan dokumen pelaporan (dokumen)

10 dokumen

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Penurunan prosentase kerusakan kawasan hutan (%)

53.34%

Fasilitasi dan pembinaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Fasilitasi dan pembinaan kegiatan Pengelolaan dan rehabilitasi mangrove; Gerakan Lampung Menghijau (GELAM)

Luas Komulatif rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove (Hektar)

84,014

Terpeliharanya ekosistem mangrove di Provinsi Lampung (Lokasi)

-

Bertambahnya Jumlah Tanaman Gerakan Lampung Menghijau/ GELAM di luar kawasan hutan (batang) Meningkatnya fungsi dan daya dukung KPH, Tahura dan pengembangan hutan rakyat

18,284,555

Penurunan Prosentase rata-rata Gangguan Hutan secara komulatif (Tindak Pidana Kehutanan /TIPIHUT, Konflik satwa dan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan) dibanding tahun 2013

5%

Rehabilitasi hutan dan lahan serta pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan Menurunkan gangguan keamanan terhadap hutan dan hasil hutan serta hasil rehabilitasi hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Beroperasinya pengelolaan wilayah kerja KPH Batutegi (tahun)

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

20

Tujuan

Sasaran tingkat konflik manusia satwa, serta terkendalinya kebakaran lahan dan hutan secara efektif

Indikator sasaran

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)


dan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan) dibanding tahun 2013,

Pengamanan hutan

Penanggulangan Gangguan Hutan

Penyebarluasan Informasi kehutanan dan konservasi sumber daya hutan

21

Operasi pengamanan hutan, penyidikan/penegakan hukum tindak pidana kehutanan dan pengurusan senjata api POLHUT Patroli/penyidikan gangguan hutan, penanganan konflik satwa dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Jumlah even yang diikuti untuk promosi kehutanan Lampung

15 kab/ kota

-

3 even

BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, yang merupakan

ikhtisar

rencana

kinerja

yang

akan

dicapai

(Renja)

Tahun

2015

yang

telah

sebagaimana

diuraikan di muka. Rencana

Kerja

ditetapkan

ini

diharapkan menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 ini diharapkan kinerja pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung bisa lebih terarah dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

22

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

Recommend Documents