DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RENCANA KERJA - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) DINAS KEHUTANAN TAHUN 2018

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RENCANA KERJA - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018

BANJARBARU,

Maret 2017

ii

DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ……………………………………………..

1

1.1.

Latar Belakang ………………………………………..

1

1.2.

Landasan Hukum……………………………………..

2

1.3.

Maksud dan Tujuan…………………………………..

4

1.4.

Sistematika Penulisan ……………………………….

5

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU

6

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu….

6

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD………………….

23

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan……..

25

Fungsi Dinas Kehutanan Kalsel

BAB III

BAB IV

2.4.

Riview terhadap Rancangan Awal RKPD………….

26

2.5.

Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

27

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

29

3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……………

29

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD……………………

30

3.3.

Program Kegiatan………………………………………

31

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

34

YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD………………………………………………………….. BAB V

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA ……

36

PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF BAB VI

SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK………….

51

MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB VII

LAMPIRAN

PENUTUP…………………………………………………….

52

I. 1.1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 sebagai tahun ketiga dari periode pembangunan kehutanan 2016 – 2021, menekankan

pada

upaya

rehabilitasi

dan

perlindungan

sumberdaya

hutan,revitalisasi kehutanan serta Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, dan pemantapan kawasan hutan,. Ketiga fokus tersebut merupakan kebijakan pembangunan kehutanan yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021. Kebijakan pembangunan kehutanan tersebut mencerminkan tekad untuk melaksanakan pembangunan kehutanan yang mantap dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Penerapan kebijakan pembangunan dimaksud diharapkan akan mampu meningkatkan kemampuan kawasan hutan yang ada selain untuk memproduksi hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa wisata dan lingkungan juga untuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha kecil sektor kehutanan terutama yang berada di sekitar hutan. Dalam penyusunan rencana kerja pembangunan kehutanan pada tahun 2018 ini berpedoman juga pada Kebijakan Kementerian Kehutanan yang diintegrasikan dengan kebijakan Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang menekankan pada usaha pembangunan kehidupan sosial dan budaya, pembangunan sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian, pengelolaan lingkungan hidup serta pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik. Kebijakan pembangunan dimaksud kemudian dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan kehutanan tahun 2018. Program, kegiatan serta sasaran yang hendak dicapai akan menjadi acuan penjabaran kedalam kegiatan-kegiatan yang lebih rinci bagi para pelaku pembangunan kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018

1

1.2.

Landasan Hukum Rencana Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 disusun berdasarkan : 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

3.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Derah;


2

14. Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015 – 2019 (Nawacita), 16. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 17. Peraturan

Menteri

Dalam Negeri

Nomor

54Tahun

2010

Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 19. Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Tindak Lanjut PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11); 22. Perda No 17 Tahun 2009 tentang RPJP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025; 23. Perda No 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Kalsel Tahun 2016-2021; 24. SE bersama empat Menteri : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012 Tentang Strategi Nasiona Percepatan PUG melalui PPRG; 25. SK Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. Kep. 30/M.PPN/HK/03/2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender; 26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi


3

Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 22); 27. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 23). 1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018, dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil/aparat dinas dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang kehutanan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2018 dapat tercapai; 2. Mempermudah kontrol, koordinasi, analisa, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal; 3. Memberikan

informasi

kepada

pemangku-pemangku

kepentingan

(stakeholders) tentang rencana pembangunan di kehutanan; 4. Menjadikan kerangka dasar bagi Pemerintah Daerah pada umumnya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan di bidang Kehutanan 5. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan; Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kehutanan Tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Acuan Dinas Kehutanan dalam mengoperasionalkan RKPD

Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Sebagai dasar dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.


4

3. Acuan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap target pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021. 1.4.

Sistematika Penulisan Penyusunan Renja-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menggambarkan sejumlah target kinerja program / kegiatanyang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut: BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Laludan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD; BAB V. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF; BAB VI. SUMBERDANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN; BAB VII. PENUTUP


5

II.

2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 Evaluasi Rencana Kerja (RENJA SKPD) adalah bagian dari proses pengukuran keberhasilan dari suatu SKPD. Pada tahap ini beberapa kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang tidak tercapai dapat dievaluasi sehingga

SKPD

dapat

menentukan

kebijakan

baru

dalam

mengatasi

permasalahan tersebut. Pada tahun 2016 sebagai tahun pertama dari Resntra 2016-2021, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel untuk melaksanakan pembangunan kehutanan memperoleh dana sebesar Rp. 23.368.561.600,- (APBD Rp. 21.440.561.000,dan APBN Rp. 1.928.000.000,-). Sampai

dengan

akhir

tahun

2016

telah

terealisir

sebesar

Rp.

17.959.275.818,- (76,85 %) dengan rincian pada tabel berikut :

No.

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Program/Kegiatan

1 2 APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan A. I. II. III. IV.

RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. I. II.

PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

C. I. II. III.

D. I. II. III.

Pagu Dana

Bobot

Realisasi

%

%

Rp.

%

Rp.

Keu

Fisik

3

4

5

6

6

3.223.104.750 1.751.174.750 760.500.000 274.100.000 437.330.000

13,79 7,49 3,25 1,17 1,87

2.798.571.303 1.466.493.203 711.327.600 212.608.700 408.141.800

86,83 83,74 93,53 77,57 93,33

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

698.090.000 446.650.000 251.440.000

2,99 1,91 1,08

673.241.450 431.047.850 242.193.600

96,44 96,51 96,32

100,00 100,00 100,00

LINGKUNGAN HIDUP Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA Program Pengendalian Kebakaran Hutan

2.651.393.600 1.434.805.000 310.938.600 905.650.000

11,35 6,14 1,33 3,88

2.297.962.200 1.192.855.000 307.019.000 798.088.200

86,67 83,14 98,74 88,12

96,23 93,03 100,00 100,00

KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

7.532.520.250 4.649.500.000 1.010.420.000 1.872.600.250

32,23 19,90 4,32 8,01

3.858.088.255 2.409.393.355

51,22 51,82 98,26 24,34

60,50 66,00 100,00 25,53


992.820.450 455.874.450

6

JUMLAH APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel

14.105.108.600

60,36

9.627.863.208

1.928.000.000

8,25

1.752.336.987

90,89

90,89

1.928.000.000

8,25

1.752.336.987

16.033.108.600

68,61

11.380.200.195

90,89 70,98

90,89 79,72

1.390.782.000 902.240.000

5,95 3,86

1.125.871.565 657.181.565

80,95 72,84

100,00 100,00

458.892.000 29.650.000

1,96 0,13

445.370.000 23.320.000

97,05 78,65

100,00 100,00

4.466.788.000 3.666.788.000 600.000.000

19,11 15,69 2,57

4.062.263.300 3.341.112.900 557.585.000

90,94 91,12 92,93

97,76 97,27 100,00

200.000.000

0,86

163.565.400

81,78

100,00

5.857.570.000

25,07

5.188.134.865

88,57

98,29

946.448.600 471.228.600 430.220.000 45.000.000

4,05 2,02 1,84 0,19

885.116.779 432.205.406 428.008.099 24.903.274

93,52 91,72 99,49 55,34

100,00 100,00 100,00 100,00

531.434.400 531.434.400

2,27 2,27

505.823.979 505.823.979

95,18 95,18

100,00 100,00

68,26

78,20

APBN I.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan JUMLAH APBN JUMLAH KESELURUHAN DINAS KEHUTANAN

APBD Tahura Sultan Adam A. URUSAN PILIHAN I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran II. III. B. I. II. III.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur URUSAN WAJIB Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Pengendalian Kebakaran Hutan JUMLAH APBD Tahura Sultan Adam

APBD UPPHH-Barito Muara A. RUTIN I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur B. I.

KEHUTANAN Pembinaan dan Penertiban Industri HH JUMLAH APBD UPPHH-Barito Muara JUMLAH KESELURUHAN

1.477.883.000

6,32

1.390.940.758

94,12

100,00

23.368.561.600

100,00

17.959.275.818

76,85

85,66


7

PROGRAM DAN KEGIATAN

perlindungan hutan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

bak bagi polhut dan pembina polhut

Peningkatan keterampilan menem-

Pemeliharaan persenjataan polhut

pembina polhut

Pengadaan pakaian polhut dan

pemanfaatan SDA

Pengendalian dan pengawasan

Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam 1.

2.

3. 4.

5.

13 Lokasi

40 orang

105 Pucuk

30 stel

10 lokasi

24 lokasi

100%

13 Lokasi

40 orang

105 Pucuk

30 stel

6 lokasi

24 lokasi

100%

REALISASI PADA TH. 2016

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

60,00%

100%

100%

PERSENTASE CAPAIAN TH. 2016

TARGET RENSTRA PADA TH. 2016

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2016 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUPUT)

dan sarpras Polhut yang da-

Jumlah data monev linhut

yang meningkat keterampilan menembaknya

Jumlah Polhut dan Pembina

layak pakai

Jumlah senjata api yang

Polhut dan Pembina yang dapat mendukung operasional pamhut

Jumlah seragam dinas bagi

pengamanan hutan

dengan operasi gabungan

Jumlah lokasi yang ditindak

tau dalam patroli Pamhut

Jumlah lokasi yang terpan-

Persentase selesainya kasus gangguan keamanan hutan di Provinsi Kalsel -

-

-

-


KETERANGAN

8

6.

1.

1.

Pengendalian dan pengawasan kawasan konservasi sumber daya hutan

Pengamanan hutan partisipatif

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

8 lokasi

5 lokasi

8 lokasi

10 Kel

8 lokasi

5 lokasi

8 lokasi

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

pat dimanfaatkan

10 Kel

10 Kel

100,00%

-

-

Jumlah data hasil identifikasi dan inventarisasi poten si SDA kawasan penyangga yang dapat dimanfaatkan Jumlah data flora dan fauna yang tidak dilindungi di HL/ HP dan Tahura SA yang dapat dimanfaatkan

terpantau dalam patroli

Jumlah lokasi di Tahura yg

ngamanan Tahura SA

yang terlibat aktif dalam pe

faham dan bertisipasi dlm pengamanan hutan

Jumlah masyarakat yang

berpartisipasi pada pengamanan hutan

masyarakat yang bersedia

Bertambahnya pemahaman

-

Jumlah data survey kerusa-

10 Kel

100%

100,00%

-

100%

15 Orang

123,08%

kan kawasan hutan lindung yang dapat dimanfaatkan

Persentase selesainya kasus gangguan keamanan hutan di Tahura SA

15 Orang

16 Lokasi

-

Jumlah tokoh masyarakat

13 Lokasi

-


9

1.

1.

2.

Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat kawasan Tahura

Pelestarian Flora dan Fauna

Pembangunan dan Pemeliharaan Persemaian

-

Pamhut Jumlah lokasi di Tahura yg ditindak dengan operasi penertiban Bertambahnya kelompok ma-

Jumlah kelompok masyara-

kat yg terbentuk guna pengamanan hutan partisipatif di Tahura SA

Jumlah kelompok masyara-

syarakat yang berpartisipasi pada pengamanan hutan di Tahura SA -

-

kat pamhut partisipatif yg bertambah pemahamannya Mantapnya pengelolaan

Jumlah persemaian yang

rek yang terkelola dengan baik

Jumlah penangkaran angg-

yang terkelola dengan baik

Jumlah penangkaran rusa

kawasan konservasi Tahura Sultan Adam guna menunjang fungsi lindung dan kon servasi -

-

tersedia di Tahura SA

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

4 Kel

4 Kel

4 Kel

3 Lokasi

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

4 Kel

4 Kel

4 Kel

4 Lokasi

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

133,33%


10

30 Org

3 Ha

100%

30 Orang

3 Ha

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Jumlah demplot agrowisata

100%

30 orang

100,00%

-

-

-

-

Jumlah judul buku/tulisan

bertambah pemahamannya terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Jumlah IUPHHK/IPPKH yang

tor Pasca kebakaran hutan

Jumlah lokasi yang termoni-

melalui patroli pencegahan

ran hutan yg dapat dicegah

Jumlah lokasi rawan kebaka-

dapat dimanfaatkan

Jumlah peta hotspot yang

bakaran hutan Kalsel yg dapat dimanfaatkan

Jumlah peta kerawanan ke-

mannya

yang bertambah pemaha-

Jumlah kelompok MPA

mampu menangani kebakaran hutan

dalam cinta alam

bertambah pemahamannya


yang terawat

30 orang

2 lokasi

100,00%

-

2 lokasi

22 buah

100,00%

Pemeliharaan Demplot Agrowisata

22 buah

22 peta

109,09%

3.

22 peta

12 Lokasi

-

-

Persentase selesainya kasus kebakaran hutan di Kalsel

11 lokasi

-

100,00%

Pengembangan Bina Cinta Alam


11 lokasi

8 lokasi

100,00%

-

8 lokasi

1 judul

4.

Pengendalian kebakaran hutan/

hutan

Pelatihan pemadaman kebakaran

Pengendalian Kebakaran Hutan 1.

2. lahan

1 judul

-


11

Pengendalian Kebakaran Hutan

mengenai cara pengendalian kebakaran hutan hasil adopsi informasi di Sulawe-

Persentase selesainya kasus kebakaran hutan di Tahura SA

500 Ha

1 Buku

100 Org

100%

-

-

1 Buku

100 Org

100%

-

-

-

100,00%

100,00%

100,00%

si yg dapat diterapkan

Jumlah petugas pemadaman

500 Ha

-

100,00%

Rehabilitasi Hutan, Pengelolaan

Rehabilitasi Hutan Konservasi

kawasan hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan diluar

-

-

Jumlah buku akuntabilitas hotspot Tahura SA yang dapat dimanfaatkan

Jumlah lahan kritis yg berkurang karena penanaman Jumlah penanaman lahan kritis tahun pertama yang terpelihara

Jumlah lahan kritis Tahura yg

kritis Tahura tahun pertama dan kedua yang terpelihara

Jumlah penanaman lahan

tis di Tahura SA

Berkurangnya luas lahan kri-

-

-

Berkurangnya luas lahan kri-

-

-

605 Ha

10 H

100,00%

tis di Provinsi Kalsel

1.

10 Ha

120 Ha

100,00%

kebakaran hutan di Tahura SA yang tersedia

120 Ha

10 H

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan

dan Lahan

10 Ha

Sumberdaya Alam 1.

1.

2.


12

Adam (DAK)

dan Pengamanan Tahura Sultan an

berkurang karena penanam-

Terjaganya kelestarian flora

Jumlah arboretum Tahura

miri di Tahun 2017

sedia untuk penanaman ke-

Jumlah calon lokasi yang ter-

tersedia untuk penanaman kayu manis

Jumlah rancangan teknis yg

kat yang berkurang karena penanamann kayu manis

Jumlah lahan kritis masyara-

Perlindungan Konservasi Sumber

-

-

-

-

Daya Alam

Pengelolaan Arboretum

yati dan ekosistem

Pengelolaan keanekaragaman ha-

& fauna guna keanekaragaman hayati dan ekosistem untuk mendukung RHL

1.

2.

yang terkelola dan berfungsi Bertambahnya luas lahan

Jumlah luas lahan masyarakat

tahun pertama yg terpelihara

Jumlah luas penanaman HR

yang tertanami hutan rakyat

Jumlah luas lahan masyarakat

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

-

-

-

Hutan

pengembangan hasil hutan non kayu

pengembangan hutan rakyat

produktif masyarakat yang dapat dimanfaatkan masyara kat dengan tanamanan kayu & HHBK

1.

2.

375 Ha

200 Ha

270 Ha

645 Ha

10 Ha

1 lokasi

1 Judul

25 Ha

1 Spesies

225 Ha

139 Ha

-

225 Ha

10 Ha

1 lokasi

-

-

-

60,00%

69,50%

-

34,88%

100,00%

100,00%

-

-

-


13

3.

1.

2.

9 Lokasi

20 Lokasi

1 Judul

20 Org

9 Lokasi

9 Lokasi

20 lokasi

1 judul

20 Orang

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

yang tertanami HHBK Gaharu

9 Lokasi

11 Unit

100,00%

-

-

Jumlah rancangan teknis yg tersedia untuk penanaman Gaharu Jumlah lokasi tanaman rotan & gaharu yg diketahui kondisinya hasil penanaman dari Tahun 2014 s/d 2016 Jumlah lokasi yang termonitor peredaran benih tanaman

Jumlah HTI yang diperiksa

an rencana karyanya

Jumlah HTI yang dinilai usul-

tor resolusi konflik HT

Jumlah lokasi yang termoni-

an resolusi konflik sosial HT

tanaman hutan yg terbina

Jumlah lokasi sumber benih

benih serta pembinaan penangkar

-

-

-

hutannya

monitoring dan evaluasi konflik sosial pembangunan HT

Pengendalian pelaksanaan penanaman pada IUPHHK-HT

-

Jumlah petani hutan yang me-

11 Unit

30 orang

100,00%

-

30 orang

11 Lokasi

100,00%

ningkat pemahamannya dgn pelatihan budidaya HHNK

11 Lokasi

11 Lokasi

100,00%

-

Mempertahankan eksistensi keberadaan IUPHHK-HT di Kalsel yang mampu mendukung usaha dibidang kehutaan

11 Lokasi

11 Lokasi

benih

monitoring, evaluasi peredaran

Jumlah pelatihan penangan-

11 Lokasi

-

usula RKT nya


14

1 Dok

1 Judul

30 Orang

30 Orang

11 Lokasi

1 Judul

1 Dok

1 Judul

30 Orang

30 Orang

11 Lokasi

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Jumlah RKT Tahun berjalan

1 Judul

1 Judul

300,00%

Bertambahnya masyarakat

Jumlah masyarakat yang ber-

Perencanaan dan Pengembangan

tambah pemahamannya di

Jumlah tulisan hasil pengemba-

di dalam dan di sekitar hutan

-

ngan wawasan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan

an pembangunan kehutanan yang aspiratif dan komprehensif Jumlah data statistik kehutanan Tahun 2016 Beroperasionalnya KPHP/ KPHL yang sudah terbentuk

-

-

dalam pengelolaan hutan

Rapat Koordinasi Teknis dan Pe-

bidang pengelolaan HKM & HD

pengembangan masyarakat

Hutan

HTI yang dimonitor

Tersedianya rencana pembangunan kehutanan yang aspiratif dari tingkat daerah

1 Judul

3 Unit

-

Jumlah dokumen perencana

1 Unit

sekitar kawasan hutan yang memiliki SDM dalam pengelolaan HKM dan HD

1.

1. nyusunan Data Dasar

Perencanaan Tata Ruang


15

1.

2.

3.

Sosialisasi batas kawasan hutan dan KPH

Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Hutan

Monitoring dan evaluasi Tata Batas IPHHK-HA/HT

hutan dalam KPH

Pengamanan batas kawasan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.

Jumlah lokasi IUPHHK HA/HT

formasi di KPH Malang yg dapat diterapkan di Kalsel

faatan hutan hasil adopsi in-

Jumlah judul rencana peman-

yang teridentifikasi

Jumlah lokasi kawasan hutan

nya faham mengenai batas kawasan hutan dan mengenai KPH

Jumlah lokasi yang masyarakat

di Provinsi Kalsel -

-

-

yang diketahui kondisi tata ba tasnya Bertambahnya panjang batas

yang terpelihara

Jumlah batas kawasan hutan

kawasan hutan yg memenuhi standar -

Jumlah tulisan mengenai pe-

Terkendalinya RPBBI dan Pro-

-

Pembinaan dan Penertiban Industri

duksi IPHHK kapasitas produk-

rubahan fungsi kawasan hasil adopsi informasi yg dapat diditerapkan di Kalsel

Hasil Hutan

si < 6.000 M3/Th sesuai peraturan yang berlaku

36 Unit

1 Judul

30 KM

30 KM

4 Lokasi

1 Judul

4 Lokasi

2 Lokasi

38 Unit

1 Judul

30 KM

30 KM

4 Lokasi

1 Judul

4 Lokasi

2 Lokasi

105,56%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%


16

1.

2.

3.

4.

1.

Pengendalian peredaran hasil dan promosi hasil hutan

Pengendalian terhadap IPHHK dengan kapasitas produksi < 6.000 m3 / tahun Pengendalian Kinerja Teknis Pengolahan Hasil Hutan dengan kapasitas produksi < 6.000 m3 / tahun Pengendalian Industri Kehutanan dengan kapasitas produksi < 6.000 m3 / tahun

monitoring peredaran hasil hutan

-

-

-

Jumlah lokasi yang termonitor peredaran hasil hutannya Jumlah stand pameran yang dapat menampilkan produk hasil hutan Kalimantan Selatan Jumlah IPHHK yang faham mengenai RPBBI Jumlah IPHHK yang terevaluasi dan dinailai kinerjanya Jumlah IPHHK yang teruji rendemen produksinya Jumlah lokasi pengolahan kayu yang terinventarisir Jumlah judul tulisan tentang pemanfaatan dan pengolahan hutan rakyat di Jawa Timur yg dapat dimanfaatkan

Terlayaninya penatausahaan hasil hutan di wilayah Barito

Jumlah wilayah asal kayu yang

monitor keabsyahan dokumen KO nya

Jumlah wilayah tujuan yg ter-

peredaran hasil hutan di pelabuhan Trisakti

Persentase bulan termonitornya

Muara -

-

-

2 Kab

3 Provinsi

100%

12 Bulan

1 judul

13 Lokasi

36 Unit

36 Unit

36 Unit

1 unit

12 Lokasi

2 Kab

3 Prov

100%

12 Bulan

1 Judul

17 Lokasi

38 Unit

38 Unit

37 Unit

2 unit

12 Lokasi

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

130,77%

105,56%

105,56%

102,78%

100,00%

100,00%


17

2.

monitoring dan pengujian legalitas hasil hutan

-

-

-

termonitor keabsyahan dokumen KB nya Persentase pelayanan pemeriksaan dan pengukuran KB/KO di Industi dan barang bukti Persentase terlayaninya pemberian saksi ahli pada instansi terkait Jumlah wilayah yang terkontrol legalitas kayu bulatnya

100%

100%

6 Lokasi

100%

100%

100,00%

100,00%

100,00%

79,11%

6 Lokasi

2.373.200.425,02

12 Lokasi

100,00%

100,00%

PSDH Rp. 3 M

12 Lokasi

15 Lokasi

100,00%

Mempertahankan fungsi eko-

15 Lokasi

5 Lokasi

100,00%

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

5 Lokasi

2 Lokasi

100,00%

65,27%

2 Lokasi

6 Lokasi

326.335,91

6 Lokasi

100,00%

DR 500 rb US $

Jumlah lokasi yang terinventa

dan kayu manis yg termonitor

Jumlah lokasi budidaya aren

dra dan lebah madu yang termonitor

Jumlah lokasi budidaya kalian-

yang termonitor

Jumlah lokasi budidaya gaharu

yang termonitor

Jumlah lokasi budidaya HHBK

hutan -

-

6 Lokasi

nomi kawasan hutan & hasil

monitoring dan evaluasi budidaya HHBK

Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui pemanfaatan HHBK

risir ijin usaha pemanfaatan HHBK nya Jumlah lokasi yang termonitor pengembangan HHBK nya

6 Lokasi

Hutan 1.

2.

-


18

3.

pengembangan dan peningkatan budidaya lebah madu

-

-

-

-

Jumlah tulisan terkait hasil pengembangan wawasan dan informasi HHBK ke bali yg dapat dimanfaatkan Jumlah koloni lebah madu yg dapat dimanfaatkan para petani Jumlah tanaman kaliandra yg ditanam sebagai sumber pakan lebah Jumlah petani lebah madu yg

12.500 btg

60 koloni

1 Judul

4.500 Btg

8 koloni

1 Judul

100,00%

36,00%

1333,33%

100,00%

79,11%

6 Orang

2.373.200.425,02

6 Orang

PSDH Rp. 3 M

meningkat pemahamannya Mempertahankan fungsi eko-

100,00%

Pembinaan dan Penertiban Industri

3 Lokasi

100,00%

65,27% 3 Lokasi

3 Lokasi

100,00%

326.335,91

3 Lokasi

3 Lokasi

100,00%

DR 500 rb US $ Jumlah lokasi yang termonitor

hutan -

3 Lokasi

1 Judul

nomi kawasan hutan & hasil

Pengawasan pengolahan HHBK

HHBK nya Jumlah lokasi yang bertambah pemahamannya mengenai pe ningkatan produksi lebah madu Jumlah lokasi yang terinventa risir indutri hasil hutan kayunya Jumlah tulisan hasil adopsi

1 Judul

Hasil Hutan 1.

-

-

-

teknologi pengolahan produk hasil hutan kayu di jawa timur


19

2.

3.

Optimalisasi Penerimaan PSDH, DR dan PNT

Pengendalian pengusahaan hutan

-

-

-

-

yang dapat dimanfaatkan Jumlah lokasi yang diperiksa terkait keabsyahan laporan tahunan pembayaran iuran kehutanan Jumlah lokasi yang diperiksa terkait kebenaran pungutan PSDH, DR dan PNT Jumlah data hasil perhitungan pungutan/iuran kehutanan Jumlah IUPHHK HA yang kegiatan produksinya terkendali sesuai aturan Jumlah IUPHHK HT yang kegiatan produksinya terkendali sesuai aturan Jumlah lokasi produksi kayu rakyat yang termonitor Mempertahankan retribusi

-

daerah kawasan Tahura Sultan

-

-

-

Jumlah penyediaan fasilitas

untuk kenyamanan pengunjung Tahura SA

Jumlah jalan yang terpelihara

dimanfaatkan pengunjung Tahura SA

Jumlah shelter yg dibuat dan

Adam

Perlindungan Konservasi Sumber

Pengelolaan Wisata Alam Tahura

Sarpras Wisata

Pembangunan dan Pemeliharaan

Daya Alam 1.

2.

1 Paket

1 Paket

4 Unit

Retri 250 Juta

3 Unit

3 Unit

3 Unit

4 Tri

3 Lokasi

3 Lokasi

1 Paket

1 Paket

4 Unit

Rp. 238.117.000

3 Unit

3 Unit

3 Unit

4 Tri

3 Lokasi

3 Lokasi

100,00%

100,00%

100,00%

95,25%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%


20

3. 4.

5.

6.

Inventarisasi Potensi Kawasan Tahura Sultan Adam Penelitian & Pengembangan Kehutanan Pembuatan Rencana Pengelolaan Tahura Sultan Adam Penyebarluasan Informasi Tahura Sultan Adam

-

-

-

-

wisata Tahura SA yang layak Jumlah fasilitas Tahura SA yg dipelihara untuk kenyamanan pengunjung Jumlah lokasi yang diketahui potensi jasa lingkungannya Jumlah hasil studi pemanfa atan jasa lingkungan Tahura SA yg dapat dimanfaatkan Jumlah masterplan yang tersedia guna pengelolaan wisata Tahura SA Jumlah cetak publikasi Tahura SA guna promosi Jumlah film pendek tentang Tahura SA yang dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan Tahura SA di tingkat Nasional dan Mancanegara

1 Judul

600 Eks

1 Judul

1 Dok

3 Lokasi

1 Paket

1 Judul

600 Eks

1 Judul

-

3 Lokasi

1 Paket

100,00%

100,00%

100,00%

-

100,00%

100,00%


21

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang dan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta Kelompok Jabatan Fungsional. Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing bagian/bidang adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat Pempunyai Tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan penatausahaan kepegawaian yang terdiri dari unsur-unsur : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan dan Aset c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan tata hutan KPH, fasilitasi rencana pengelolaan KPH, pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6.000 M3 per tahun serta hasil hutan bukan kayu, yang terdiri dari unsur-unsur: a. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan dan Tata Hutan b. Seksi Pengukuhan dan Penggunaan Kawasan Hutan c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP 3. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) mempunyai tugas melaksanakan

perlindungan hutan di hutan

lindung dan hutan produksi, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES, melaksanakan monitoring dan

evaluasi

perlindungan,

pengawetan

dan

pemanfaatan

Tahura,

pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang terdiri dari unsur-unsur : a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan c. Seksi Konservasi dan Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE)


23

4. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara dan mengelola DAS lintas daerah Kab/Kota dan dalam daerah Kab/Kota, pembinaan perbenihan tanaman hutan, evaluasi peredaran benih dan pembinaan penangkar serta sertifikasi benih dan bibit, yang terdiri dari unsurunsur: a. Seksi Pengelolaan DAS b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan c. Seksi Pengembangan Hutan Tanaman dan Perbenihan 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan

dan Perhutanan Sosial

mempunyai tugas pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, fasilitasi HKM, Hutan Desa dan HTR serta kemitraan, penyuluhan kehutanan, mengembangkan

perhutanan

sosial

dan fasilitasi

hutan

adat,

serta

mengembangkan hasil hutan non kayu, yang terdiri dari unsur-unsur : a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat b. Seksi Penyuluhan Kehutanan c. Seksi Perhutanan Sosial dan Hutan Adat 6. Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Sultan Adam mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura), yang terdiri dari unsur-unsur : a. Sub Bagian Tata Usaha b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan c. Seksi Perlindungan, KSDE dan Pemberdayaan Masyarakat d. Kelompok Jabatan Fungsional 7. UPTD Peredaran Hasil Hutan Barito Muara mempunyai tugas melaksanakan pengamanan, evaluasi, penertiban dan pemeriksaan legalitas peredaran hasil hutan a. Sub Bagian Tata Usaha b. Seksi Operasi Pengamanan Hasil Hutan ; c. Seksi Penegakan Hukum ; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional


24

8. UPTD Perbenihan Tanaman Hutan dipimpin oleh Kepala UPTD yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang perbenihan tanaman hutan serta pelayanan masyarakat, yang terdiri dari unsur-unsur: a. Sub Bagian Tata Usaha b. Seksi Produksi dan Peredaran Benih Tanaman Hutan c. Seksi Sertifikasi Benih Tanaman Hutan d. Kelompok Jabatan Fungsional 9. UPTD KPH

yang

mempunyai

tugas melaksanakan sebagian

tugas

teknis Dinas Kehutanan dalam pengelolaan hutan, yang terdiri dari unsurunsur: a. Sub Bagian Tata Usaha b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat d. Kelompok Jabatan Fungsional 10. Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Kalimantan Selatan.

Fungsi

Dinas Kehutanan

Salah satu permasalahan yang menonjol di sektor kehutanan adalah keberadaan hutan lindung dan batas-batas kawasannya serta pembalakan liar(illegal logging).Diperlukan upaya-upaya sehingga hutan lindung terjaga kelestariannya, salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengamanan keberadaan hutan lindung. Masyarakat sekitar hutan lindung juga perlu diberdayakan sehingga dapat menjadi agen utama yang menjaga kelestarian hutan tersebut. Batas kawasan hutan lindung perlu ditegaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga tidak terjadi alih fungsi akibat multi interpretasi batas kawasan.Sampai dengan tahun 1990-an, sumberdaya hutan telah menjadi modal utama pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan yang memberi dampak positif antara lain terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga


25

kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian pemanfaatan hasil hutan kayu secara berlebihan dan besarnya perubahan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan lingkungan, ekonomi, dan sosial pada dekade terakhir. Pemerintah

telah

berupaya

menangani

permasalahan

di

bidang

kehutanan antara lain dengan menetapkan kebijakan pemberantasan pencurian kayu di hutan negara (illegal logging)dan perdagangan kayu illegal, revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan serta pemantapan kawasan hutan yang dituangkan dalam rencana - rencana kehutanan.

2.4.

Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam

rangka

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah tahapan ketiga dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal- hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun draf rancangan awal RENSTRA Tahun 2016-2021 dan menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.


26

Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam draf rancangan awal RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan 2016 - 2021, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dari draf rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang akan diimplementasikan ke dalam penetapan kinerja tahun berikutnya. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. 2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam penyusunannya perlu memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Draf Rancangan Awal Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan serta usulan dari masyarakat. Sebagai dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan, maka kebijakan yang diambil dalam penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan selalu diselaraskan dengan kebijakan umum Kepala Daerah


27

dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pembantu Presiden dalam mencapai visi dan misi Nasional. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.


28

III.

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TelaahanTerhadap Kebijakan Nasional Sebagai dinas yang mempunyai tugas membantu

Gubernur dalam

melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan, maka kebijakan yang diambil dalam penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan selalu diselaraskan dengan kebijakan umum Kepala Daerah dan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pembantu Presiden dalam mencapai visi dan misi Nasional. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Kebijakan nasional era pemerintahan Jokowi JK mengacu kepada Nawacita, dimana program Nawacita yang menjadi acuan pembangunan bidang kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan ada 4 Nawacita, yaitu :  Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.  Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan

dan

pelatihan

dengan

program "Indonesia

Pintar";

serta

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.  Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.  Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.


29

Nawacita yang dimaksud sesuai dengan tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan berupa pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan di bidang lingkungan hidup. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dari terbentuknya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Mempertahankan Kelestarian Kawasan Hutan, dengan indikator kinerja tujuan : a. Luas kawasan hutan yang tidak berkurang. b. Luas lahan kritis yang berkurang dari review lahan kritis terakhir. Sasaran yang akan dicapai dari pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2017 adalah : a. Sasaran strategis pertama adalah menyelesaikan gangguan keamanan hutan dan sumber daya alam dengan indikator kinerja pertama adalah Prosentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan dan indikator kinerja kedua adalah Prosentase penurunan kasus kebakaran hutan. b. Sasaran strategis kedua adalah Menambah luasan tanaman baru di dalam dan di luar kawasan hutan dalam rangka mengurangi lahan kritis serta mendukung revolusi hijau Gubernur Kalimantan Selatan dengan indikator kinerja pertama adalah Berkurangnya lahan kritis di Provinsi Kalsel Karena penanaman, indikator kinerja kedua adalah Jumlah pohon yang ditanam untuk penghijauan lingkungan dalam rangka revolusi hijau dan jumlah panjang jalan yang teduh dengan penanaman pada kiri kanan jalan, dan indikator ketiga adalah Jumlah luasan Rehabilitasi DAS yang dilaksanakan oleh IPPKH. c.

Sasaran strategis ketiga adalah Meningkatkan Kemantapan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Hutan Lestari dengan indikator kinerja pertama adalah Jumlah UPTD KPH yang terbentuk dan beroperasional dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak, indikator kinerja kedua adalah Jumlah pemukiman dalam kawasan hutan yang diidentifikasi untuk keperluan enclave, dan indikator ketiga adalah Jumlah batas kawasan hutan yang terjaga dan terpelihara.


30

d. Sasaran strategis keempat adalah Meningkatkan peran serta masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan indikator kinerja pertama adalah Jumlah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat guna penguatan perhutanan sosial (HTR, HD dan HKM), dan indikator kinerja kedua adalah Jumlah kelompok tani hutan yang dilibatkan dan difasilitasi dalam kegiatan pemanfaatan hutan. e. Sasaran strategis kelima adalah Mempertahankan fungsi ekonomi bidang kehutanan dengan indikator kinerja pertama Kontribusi PSDH, DR, dan Retribusi Daerah dari pemanfaatan kawasan hutan & hasil hutan, dan indikator kinerja kedua adalah Jumlah IUPHHK HA dan HT, serta IPHHK yang aktif berproduksi guna penyerapan tenaga kerja dan mendukung pergerakan ekonomi baik secara makro maupun mikro. 3.3. Program dan Kegiatan. 1. Program Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan dan Konservasi serta Cadangan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan : 1) Pemeliharaan Senpi 2) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hutan 3) Koordinasi perencanaan hutan dan KPH 4) Pelatihan Menembak bagi Pembina Polhut dan Anggota Polhut 5) Penyegaran Wawasan Anggota Polhut 6) Pengendalian dan Pengawasan Konservasi Sumberdaya Hutan 7) Pengadaan Pakaian Polhut dan Pembina Polhut 8) Pembinaan pengamanan hutan partisipatif 9) Pengendalian pengelolaan DAS 10) Rehabilitasi Hutan dan Lahan di luar kawasan hutan 11) Penanaman Pohon di sepanjang Jalur Utama Kawasan Perkantoran Pemprov Banjarbaru 12) Penyusunan database tata hutan KPH 13) Pemeliharaan tanaman kiri kanan jalan dan kawasan perkantoran 14) Sosialisasi Batas Kawasan Hutan dan KPH 15) Monitoring dan Evaluasi Tata Batas IUPHHK HA/HT dan KPH


31

16) Pengamanan Batas Kawasan Hutan dalam KPH 17) Penyebarluasan Informasi Tahura Sultan Adam (Tahura) 18) Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat Kawasan Tahura (Tahura) 19) Inventarisasi Potensi Kawasan Tahura Sultan Adam (Tahura) 20) Pengendalian Kerusakan Tahura SA (Tahura) 21) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wisata (Tahura) 22) Pengembangan Wisata P.Pinus I (Tahura) 23) Pembuatan sarana pelepas liaran bekantan (Tahura) 24) Pengembangan wisata bunglai (Tahura) 25) Pelatihan dan sosialisasi Komunitas Bina Cinta Alam (Tahura) 26) Pengelolaan Wisata Alam Tahura (Tahura) 27) Pelestarian Rusa (Tahura) 28) Penyusunan Desain Tapak Tahura Sultan Adam (Tahura) 29) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Tahura) 30) Pengelolaan Demplot Agrowisata (Tahura) 31) Pengembangan dan Pemeliharaan Persemaian (Tahura) 32) Rehabilitasi Hutan Konservasi (Tahura) 33) Pembangunan Persemaian Permanen (KPH Kayu Tangi) 34) Pembuatan Persemaian Semi Permanen (KPH Cantung) 35) Pengadaan dan pemeliharaan Sarpras Persemaian Semi Permanen (KPH Cantung) 36) Penghijauan (KPH Cantung) 37) Penyediaan Peralatan Penunjang Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan (KPH Cantung dan Kusan) 2. Program Pengendalian Kebakaran Hutan, dengan kegiatan : 1) Pelatihan Pemadaman Kebakaran Hutan 2) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 3) Pembuatan Menara Api (KPH Balangan) 4) Pembuatan Spanduk Pengamanan/Kebakaran Hutan (KPH Tabalong)

3. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, dengan kegiatan : 1) Pengembangan Hasil Hutan non Kayu


32

2) Pengembangan dan Peningkatan Budidaya Lebah Madu 3) Pengembangan Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dalam Pengelolaan Hutan 4) Penyuluhan Kehutanan 5) Promosi hasil hutan 6) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman pada IUPHHK-HT 7) Pengembangan perbenihan 8) Pengendalian Kinerja Teknis Pengelolaan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi <6.000m3/tahun 9) Penyusunan Laporan Penerimaan PSDH, DR dan PNT 10) Monitoring Peredaran Hasil Hutan (Barito Muara) 11) Promosi dan Pemasaran Hasil Hutan (Barito Muara) 12) Monitoring dan Pengujian Legalitas Hasil Hutan Kayu Bulat (Barito Muara)

Secara keseluruhan jumlah program pembangunan kehutanan yang disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kallimantan Selatan sebanyak 3 program dan 52 kegiatan yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalsel, sedangan untuk dana Dekonsentrasi dan Kementerian LHK sebanyak 1 program dan 7 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi dari program dan kegiatan pada Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel adalah sebagai berikut : 1. Program Perlindungan,

Rehabilitasi, Pemulihan dan Konservasi serta

Cadangan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, kegiatan-kegiatannya tersebar pada kawasan hutan dan sekitar hutan terutama daerah rawan gangguan hutan serta kawasan konservasi yang juga melibatkan masyarakat dalam pengamanan hutan partisipatif. Sedangkan untuk Rehabilitasi kawasan lahan kritis dengan melibatkan kelompok-kelompok tani hutan dalam kegiatan penanamannya. 2. Program Pengendalian Kebakaran Hutan, kegiatan-kegiatannya tersebar pada kawasan hutan dan sekitar hutan serta kawasan konservasi terutama daerah rawan

kebakaran

hutan

yang

juga

melibatkan

masyarakat

dalam

pengendalian kebakaran hutan.


33

3. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan,

kegiatan-kegiatannya

tersebar pada kawasan hutan dan sekitar hutan serta melibatkan masyarakat sekitar hutan yang menitikberatkan pada budidaya hasil hutan kayu dan bukan kayu. 4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK, kegiatan-kegiatannya tersebar pada instansi kehutanan pada Kabupaten/Kota karena dana dekonsentrasi sifat kegiatannya hanya koordinasi, fasilitasi dan konsultasi.


34

IV.

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD Renja SKPDTahun 2018 merupakan Renja tahun ketiga dan merupakan

bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan indikator kinerja SKPD sebagai berikut : 1. Prosentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan dengan target 5 %. 2. Prosentase penurunan kasus kebakaran hutan dengan target 10 %. 3. Berkurangnya lahan kritis di Provinsi Kalsel Karena penanaman dengan target 11.500 Ha. 4. Jumlah pohon yang ditanam untuk penghijauan lingkungan dalam rangka revolusi hijau dengan target 1.000.000 pohon dan jumlah panjang jalan yang teduh dengan penanaman pada kiri kanan jalan dengan target 4 KM. 5. Jumlah luasan Rehabilitasi DAS yang dilaksanakan oleh IPPKH dengan target 2.500 Ha. 6. Jumlah UPTD KPH yang beroperasional dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan target 8 unit KPH. 7. Jumlah pemukiman dalam kawasan hutan yang dienclave dengan target 130 Desa. 8. Jumlah batas kawasan hutan yang terjaga dan terpelihara dengan target 60 KM. 9. Jumlah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat guna penguatan perhutanan sosial (HTR, HD dan HKM) dengan target 10 unit. 10. Jumlah kelompok tani hutan yang dilibatkan dan difasilitasi dalam kegiatan pemanfaatan hutan dengan target 44 Kelompok Tani. 11. Kontribusi PSDH, DR, dan Retribusi Daerah dari pemanfaatan kawasan hutan & hasil hutan dengan target PSDH Rp. 3 Milyar, DR 500.000,- US $ dan Retribusi Daerah Rp. 1 Milyar. 12. Jumlah IUPHHK HA dan HT, serta IPHHK yang aktif berproduksi guna penyerapan tenaga kerja dan mendukung pergerakan ekonomi baik secara makro maupun mikro dengan target 5 Unit IUPHHK HA, 10 Unit IUPHHK HT dan 50 unit IPHHK.


35

Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagaimana disebut di atas kelompok sasaran yang dituju adalah sebagai berikut : 1. Indikator pertama kelompok sasaran yang dituju adalah kawasan hutan serta beragam gangguan yang terjadi seperti Illegal Loging, Illegal Mining dalam kawasan, Illegal Trading terhadap sumber daya hasil hutan baik kayu maupun hasil hutan bukan kayu. 2. Indikator kedua kelompok sasaran yang dituju adalah kawasan hutan dan lahan yang berpotensi tinggi terjadinya kebakaran. 3. Indikator ketiga kelompok sasaran yang dituju adalah lahan kritis. 4. Indikator keempat kelompok sasaran yang dituju adalah fasilitas umum, lingkungan dan jalan. 5. Indikator kelima kelompok sasaran yang dituju adalah Daerah Aliran Sungai (DAS). 6. Indikator keenam kelompok sasaran yang dituju adalah kawasan hutan ditingkat tapak. 7. Indikator ketujuh kelompok sasaran yang dituju adalah desa-desa yang masuk dalam kawasan hutan. 8. Indikator kedelapan kelompok sasaran yang dituju adalah batas kawasan hutan. 9. Indikator kesembilan kelompok sasaran yang dituju adalah adalah masyarakat disekitar kawasan hutan. 10. Indikator kesepuluh kelompok sasaran yang dituju adalah kelompok tani hutan. 11. Indikator kesebelas kelompok sasaran yang dituju adalah pungutan terhadap hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, penggunaan kawasan serta jasa wisata di Tahura Sultan Adam. 12. Indikator kedua belas kelompok sasaran yang dituju adalah IUPHHK HA, IUPHHK HT dan IPHHK.


36

V.

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

No.

Program

Outcame Program/

dan Kegiatan

Ouput Kegiatan

RUTIN Pelayanan Administrasi perkantoran

Dinas Kehutanan Prov. Kalsel 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Lokasi

Tercapainya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dinas

Rencana

Perkiraan Maju

2018

2019

21.291.698.000 12.553.923.000

23.420.865.600 13.809.315.300

Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

Dishut

7.073.160.000 193.584.000

7.780.476.000 212.942.400

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Dishut

2.325.600.000

2.558.160.000

Dishut

344.256.000

378.681.600

4

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

Dishut

227.520.000

250.272.000

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor

Dishut

466.272.000

512.899.200

6

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor

Dishut

473.664.000

521.030.400

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dishut

77.400.000

85.140.000

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dishut

72.000.000

79.200.000

9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan

Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundangundangan

Dishut

112.800.000

124.080.000

10

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dishut

312.000.000

343.200.000

11

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman

Dishut

1.016.964.000

1.118.660.400

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah bulan penyediaan dana rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Dishut

854.100.000

939.510.000

13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah bulan penyediaan dana rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Dishut

597.000.000

656.700.000

1.017.304.000

1.119.034.400

2 3

UPT Tahura SA 1


Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tahura

11.000.000

12.100.000

2

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tahura

27.500.000

30.250.000


37

3

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tahura

2.750.000

3.025.000

4

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tahura

50.050.000

55.055.000

5



Tahura

11.000.000

12.100.000

6

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah bulan penyediaan BBM

Tahura

121.143.000

133.257.300

Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tahura

191.224.000

210.346.400

8

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tahura

11.000.000

12.100.000

9

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

Tahura

59.884.000

65.872.400

10


Jumlah bulan penyediaan dana rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tahura

110.000.000

121.000.000

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah bulan penyediaan dana rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Tahura

33.000.000

36.300.000

12


Jumlah bulan penyediaan makan minum rapat dan rutin staf

Tahura

105.864.000

116.450.400

13


Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

Tahura

66.880.000

73.568.000

14

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor

Tahura

216.009.000

237.609.900

695.434.000

764.977.400

7

UPT PHH Barito Muara 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah bulan jasa penyediaan surat menyurat

Barito Muara

62.950.000

69.245.000

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Barito Muara

75.900.000

83.490.000

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah bulan penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Barito Muara

106.628.000

117.290.800

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah bulan penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Barito Muara

66.930.000

73.623.000

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah bulan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Barito Muara

61.456.000

67.601.600

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Barito Muara

23.000.000

25.300.000

7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Barito Muara

3.450.000

3.795.000

8


Jumlah bulan penyediaan kompenen instalasi/penerangan bangunan kantor

Barito Muara

9.200.000

10.120.000


38

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peratura perundangundangan

Barito Muara

3.450.000

3.795.000

10


Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

Barito Muara

75.720.000

83.292.000

11


Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah

Barito Muara

155.000.000

170.500.000

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Barito Muara

51.750.000

56.925.000

599.825.000

659.807.500

KPH Tabalong 1


Jumlah pengiriman surat dinas dam jumlah prangko, jumlah materai yang tersedia

KPH Tabalong

28.375.000

31.212.500

2

Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Jumlah langganan pembayaran Jasa komunikasi, sumberdaya air, Listrik dan Internet

KPH Tabalong

148.800.000

163.680.000

3

Penyediaan jasa peliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dapat dipelihara

KPH Tabalong

76.500.000

84.150.000

4


Jumlah Pengelola Administrasi keuanagan dan Kegiatan

KPH Tabalong

60.000.000

66.000.000

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Jasa Kebersihan Kantor

KPH Tabalong

36.000.000

39.600.000

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor

KPH Tabalong

5.000.000

5.500.000

7


Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan

KPH Tabalong

30.000.000

33.000.000

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor

KPH Tabalong

2.400.000

2.640.000

9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan

Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KPH Tabalong

5.000.000

5.500.000

10

Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman

KPH Tabalong

24.000.000

26.400.000

11

Penyediaan makan dan minum

Jumlah rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah

KPH Tabalong

63.750.000

70.125.000

12

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Pegawai Non PNS

KPH Tabalong

60.000.000

66.000.000

13

Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah rapat/koordinasi konsultasi ke Dalam Daerah

KPH Tabalong

60.000.000

66.000.000

553.000.000

608.300.000

6

KPH Balangan 1



KPH Balangan

5.000.000

5.500.000

2



KPH Balangan

80.000.000

88.000.000

3



KPH Balangan

75.000.000

82.500.000


39

4



KPH Balangan

60.000.000

66.000.000

5



KPH Balangan

48.000.000

52.800.000


KPH Balangan

20.000.000

22.000.000

7



KPH Balangan

30.000.000

33.000.000

8



KPH Balangan

15.000.000

16.500.000

9



KPH Balangan

5.000.000

5.500.000

10


KPH Balangan

25.000.000

27.500.000

11


Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman Jumlah rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah

KPH Balangan

65.000.000

71.500.000

12



KPH Balangan

75.000.000

82.500.000

13



KPH Balangan

50.000.000

55.000.000

6

KPH Hulu Sungai

438.000.000

481.800.000

1



KPH Hulu Sungai

3.000.000

3.300.000

2



KPH Hulu Sungai

30.000.000

33.000.000

3



KPH Hulu Sungai

75.000.000

82.500.000

4



KPH Hulu Sungai

60.000.000

66.000.000

5



KPH Hulu Sungai

40.000.000

44.000.000


KPH Hulu Sungai

5.000.000

5.500.000

7



KPH Hulu Sungai

30.000.000

33.000.000

8



KPH Hulu Sungai

5.000.000

5.500.000

9



KPH Hulu Sungai

5.000.000

5.500.000

10



KPH Hulu Sungai

20.000.000

22.000.000

11



KPH Hulu Sungai

65.000.000

71.500.000

12



KPH Hulu Sungai

50.000.000

55.000.000

6


40

13



KPH Hulu Sungai

KPH Kayu Tangi

50.000.000

55.000.000

438.000.000

481.800.000

1



KPH Kayutangi

3.000.000

3.300.000

2



KPH Kayutangi

30.000.000

33.000.000

3



KPH Kayutangi

75.000.000

82.500.000

4



KPH Kayutangi

60.000.000

66.000.000

5



KPH Kayutangi

40.000.000

44.000.000


KPH Kayutangi

5.000.000

5.500.000

7



KPH Kayutangi

30.000.000

33.000.000

8



KPH Kayutangi

5.000.000

5.500.000

9



KPH Kayutangi

5.000.000

5.500.000

10



KPH Kayutangi

20.000.000

22.000.000

11



KPH Kayutangi

65.000.000

71.500.000

12



KPH Kayutangi

50.000.000

55.000.000

13



KPH Kayutangi

50.000.000

55.000.000

394.200.000

433.620.000

6

KPH Tanah Laut 1



KPH Tanah Laut

2.500.000

2.750.000

2



KPH Tanah Laut

54.000.000

59.400.000

3



KPH Tanah Laut

40.000.000

44.000.000

4



KPH Tanah Laut

60.000.000

66.000.000

5



KPH Tanah Laut

25.200.000

27.720.000


KPH Tanah Laut

5.000.000

5.500.000

6


41

7



KPH Tanah Laut

10.000.000

11.000.000

8



KPH Tanah Laut

5.000.000

5.500.000

9



KPH Tanah Laut

2.500.000

2.750.000

10



KPH Tanah Laut

25.000.000

27.500.000

11



KPH Tanah Laut

65.000.000

71.500.000

12



KPH Tanah Laut

50.000.000

55.000.000

13



KPH Tanah Laut

50.000.000

55.000.000

452.500.000

497.750.000

KPH Kusan 1



KPH Kusan

2.500.000

2.750.000

2



KPH Kusan

35.000.000

38.500.000

3



KPH Kusan

50.000.000

55.000.000

4



KPH Kusan

60.000.000

66.000.000

5



KPH Kusan

30.000.000

33.000.000


KPH Kusan

5.000.000

5.500.000

7



KPH Kusan

30.000.000

33.000.000

8



KPH Kusan

10.000.000

11.000.000

9



KPH Kusan

5.000.000

5.500.000

10



KPH Kusan

40.000.000

44.000.000

11



KPH Kusan

65.000.000

71.500.000

12



KPH Kusan

60.000.000

66.000.000

13



KPH Kusan

60.000.000

66.000.000

6


42

KPH Cantung

414.000.000

455.400.000

1



KPH Cantung

2.000.000

2.200.000

2



KPH Cantung

12.000.000

13.200.000

3



KPH Cantung

40.000.000

44.000.000

4



KPH Cantung

60.000.000

66.000.000

5



KPH Cantung

30.000.000

33.000.000


KPH Cantung

5.000.000

5.500.000

7



KPH Cantung

30.000.000

33.000.000

8



KPH Cantung

5.000.000

5.500.000

9



KPH Cantung

5.000.000

5.500.000

10



KPH Cantung

40.000.000

44.000.000

11



KPH Cantung

65.000.000

71.500.000

12



KPH Cantung

60.000.000

66.000.000

13



KPH Cantung

60.000.000

66.000.000

6

KPH Pulau Laurt Sebuku

478.500.000

526.350.000

1



KPH Pulau Laut Sebuku

3.000.000

3.300.000

2




6.000.000

6.600.000

3




18.500.000

20.350.000

4




60.000.000

66.000.000

5



KPH Pulau Laut Sebuku KPH Pulau Laut Sebuku

56.000.000

61.600.000

10.000.000

11.000.000




30.000.000

33.000.000

6 7



43

8




5.000.000

5.500.000

9




15.000.000

16.500.000

10




45.000.000

49.500.000

11




65.000.000

71.500.000

12




100.000.000

110.000.000

13




65.000.000

71.500.000

7.162.067.000

7.878.273.700

2.795.067.000

3.074.573.700

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Dinas Kehutanan Prov. Kalsel 1

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah bulan pengadaan peralatan gedung kantor

Dishut

1.230.543.000

1.353.597.300

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Jumlah bulan pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Dishut

144.000.000

158.400.000

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dishut

1.300.524.000

1.430.576.400

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Dishut

108.000.000

118.800.000

5

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah bulan pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Dishut

12.000.000

13.200.000

255.890.000

281.479.000

UPT Tahura SA 1

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung

Tahura

22.550.000

24.805.000

2

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan gedung kantor

Tahura

233.340.000

256.674.000

483.110.000

531.421.000


Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah bangunan gedung kantor yang dibuat

Barito Muara

235.732.000

259.305.200

2

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor ( AC 2 Unit, Televisi 2 unit, printer 2 unit, UPS 10 unit, sofa 3 unit, almari 3 unit dan filling kabinet 5 unit)

Barito Muara

105.800.000

116.380.000

3

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Barito Muara

126.628.000

139.290.800

4

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Barito Muara

5.750.000

6.325.000

5

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Barito Muara

9.200.000

10.120.000


44

KPH Tabalong

538.000.000

591.800.000

1

Pembangunan gedung kantor

Jumlah luas pembangunan gedung kantor

KPH Tabalong

400.000.000

440.000.000

2



KPH Tabalong

50.000.000

55.000.000

3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


KPH Tabalong

73.000.000

80.300.000

4

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor


KPH Tabalong

5.000.000

5.500.000

5

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


KPH Tabalong

10.000.000

11.000.000

788.000.000

866.800.000

KPH Balangan 1



KPH Balangan

500.000.000

550.000.000

2



KPH Balangan

200.000.000

220.000.000

3



KPH Balangan

73.000.000

80.300.000

4



KPH Balangan

5.000.000

5.500.000

5



KPH Balangan

10.000.000

11.000.000

KPH Hulu Sungai

410.000.000

451.000.000

1



KPH Hulu Sungai

200.000.000

220.000.000

2



KPH Hulu Sungai

70.000.000

77.000.000

3



KPH Hulu Sungai

123.000.000

135.300.000

4



KPH Hulu Sungai

5.000.000

5.500.000

5



KPH Hulu Sungai

12.000.000

13.200.000

172.000.000

189.200.000

KPH Kayu Tangi 1



KPH Kayutangi

50.000.000

55.000.000

2



KPH Kayutangi

70.000.000

77.000.000

3



KPH Kayutangi

35.000.000

38.500.000

4



KPH Kayutangi

5.000.000

5.500.000

5



KPH Kayutangi

12.000.000

13.200.000

120.000.000

132.000.000

50.000.000

55.000.000

KPH Tanah Laut 1



KPH Tanah Laut


45

2



KPH Tanah Laut

20.000.000

22.000.000

3



KPH Tanah Laut

35.000.000

38.500.000

4



KPH Tanah Laut

5.000.000

5.500.000

5



KPH Tanah Laut

10.000.000

11.000.000

200.000.000

220.000.000

KPH Kusan 1



KPH Kusan

100.000.000

110.000.000

2



KPH Kusan

50.000.000

55.000.000

3



KPH Kusan

35.000.000

38.500.000

4



KPH Kusan

5.000.000

5.500.000

5



KPH Kusan

10.000.000

11.000.000

300.000.000

330.000.000

KPH Cantung 1



KPH Cantung

200.000.000

220.000.000

2



KPH Cantung

50.000.000

55.000.000

3



KPH Cantung

35.000.000

38.500.000

4



KPH Cantung

5.000.000

5.500.000

5



KPH Cantung

10.000.000

11.000.000

KPH Pulau Laurt Sebuku

1.100.000.000

1.210.000.000

1




1.000.000.000

1.100.000.000

2




50.000.000

55.000.000

3




35.000.000

38.500.000

4




5.000.000

5.500.000

5




10.000.000

11.000.000

476.880.000

524.568.000

445.380.000

489.918.000

445.380.000

489.918.000

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


Dinas Kehutanan Prov. Kalsel 1

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Banjarbaru


46


Peningkatan Kapasitas SDM

Penyusunan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

Barito Muara


Dinas Kehutanan Prov. Kalsel

31.500.000

34.650.000

31.500.000

34.650.000

902.821.600

993.103.760

902.821.000

993.103.100

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Buku laporan tahunan, buku laporan akuntabilitas, buku LKPJ, buku LPPD Dinas Kehutanan Prov Kalsel

Dishut

191.104.000

210.214.400

2

Penyusunan Llaporan keuangan

Jumlah laporan prognosis keuangan, jumlah laporan keuangan SOPD

Dishut

243.693.000

268.062.300

3

Penyusunan Rencana Kerja

Jumlah dokumen yang tersusun

Dishut

60.000.000

66.000.000

4

Rapat Koordinasi Teknis Kehutanan dan Penyusunan Data Dasar

Jumlah peserta Rakorenbanghut Prov. Kalsel 2018

Dishut

408.024.000

448.826.400

196.005.000

215.605.500

Peningkatan Disiplin Aparatur


UPT Tahura SA 1

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah Pengadaan pakaian kerja lapangan

Tahura

22.550.000

24.805.000

Jumlah bulan pengadaan pakaian kerja lapangan

Barito Muara

13.455.000

14.800.500


KPH Tabalong

20.000.000

22.000.000



KPH Tabalong 1


KPH Balangan 1



KPH Balangan

20.000.000

22.000.000


KPH Hulu Sungai

20.000.000

22.000.000


KPH Kayutangi

20.000.000

22.000.000


KPH Tanah Laut

20.000.000

22.000.000


KPH Kusan

20.000.000

22.000.000


KPH Cantung

20.000.000

22.000.000

KPH Hulu Sungai 1


KPH Kayu Tangi 1


KPH Tanah Laut 1


KPH Kusan 1


KPH Cantung 1



47

KPH Pulau Laut Sebuku 1




20.000.000

22.000.000

LINGKUNGAN HIDUP

29.701.090.000

32.671.199.000

Perlindungan, Rehabilitasi, pemulihan dan konservasi cadangan sumber daya alam dan lingkungan

28.232.090.000

31.055.299.000

18.037.090.000

19.840.799.000

7.396.724.000

8.136.396.400

75.000.000

82.500.000

Persentase penurunan kasus illegal loging

Dinas Kehutanan Prov. Kalsel 1.

Pemeliharaan senjata api

Jumlah senjata api yang layak pakai

Banjarbaru

2.

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan hutan

Jumlah lokasi yang terpantau dalam patroli Pamhut

Kalsel

1.500.000.000

1.650.000.000

3.

Koordinasi perencanaan hutan dan KPH

Jumlah lokasi kawasan hutan yang teridentifikasi

8 KPH

890.000.000

979.000.000

4.

Pelatihan menembak bagi Pembina polhut dan anggota polhut

Jumlah Polhut dan Pembina yang meningkat keterampilan menembaknya

Banjarbaru

500.000.000

550.000.000

5.

Penyegaran wawasan anggota polhut

Jumlah Polhut yang meningkat kemampuan fisik dan mentalnya karena kesamaptaan

Banjarbaru

660.000.000

726.000.000

6.

Pengendalian dan pengawasan kawasan konservasi sumber daya hutan

Jumlah pembinaan kawasan esensial yang dapat dimanfaatkan untuk konservasi flora dan fauna

Batola, Tapin, Tala, HSU

1.000.000.000

1.100.000.000

7.

Pengadaan pakaian polhut dan pembina polhut

Jumlah seragam dinas bagi polhut dan pembina yang dapat mendukung operasional pamhut

Banjarbaru

82.500.000

90.750.000

8.

Pembinaan pengamanan hutan partisipatif

Jumlah masyarakat yang paham dan berpartisifasi dalam pengamanan hutan

187.000.000

205.700.000

9.

Penyusunan database tata hutan KPH

Jumlah database tata hutan KPH yang dibangun

Ktb, Tanbu, Tala, Banjar, Tapin, HSS, Tabalong, Balangan Banjar, Tala, Tanbu, Kotabaru, Balangan ,HSS, Tabalong

700.000.000

770.000.000

10.

Sosialisasi batas kawasan hutan dan KPH

Jumlah masyarakat yang paham mengenai batas kawasan hutan dan mengenai KPH

8 KPH

415.000.000

456.500.000

11.

Monitoring dan evaluasi Tata Batas IPHHK-HA/HT dan IPPKH

Jumlah lokasi IUPHHK HA/HT yang diketahui tata batasnya kondisi

Tabalong, Tapin, Banjar, Tala, Tanbu, Kotabaru, HSS

587.224.000

645.946.400

12.

Pengamanan batas kawasan hutan dalam KPH

Jumlah batas kawasan hutan yang terpelihara

Tala, Tapin, Balangan

800.000.000

880.000.000

9.845.366.000

10.829.902.600

UPT Tahura SA 1

Penyebarluasan Informasi Tahura Sultan Adam

Jumlah film pendek tentang Tahura SA yang dibuat

Tahura

212.000.000

233.200.000

2

Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat kawasan Tahura

Jumlah kelompok pamhut partisipatif yg terbentuk

Tahura

225.000.000

247.500.000


48

3

Inventarisasi Potensi Kawasan Tahura Sultan Adam

Jumlah dokumen hasil inventarisasi potensi kawasan Tahura SA yang dapat dimanfaatkan

Tahura

174.900.000

192.390.000

4

Pengendalian Kerusakan Tahura sultan Adam

Jumlah lokasi di Tahura yg terpantau dalam patroli Pamhut

Tahura

950.000.000

1.045.000.000

5

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarpras Wisata

Jumlah shelter yg dibangun

Tahura

1.650.000.000

1.815.000.000

6

Pengembangan Wisata P.Pinus I

Pembangunan sarana pengembangan wisata Pulau Pinus I

Tahura

1.778.000.000

1.955.800.000

7

Pembuatan sarana pelepas liaran bekantan

Pembangunan Sarpras pelepas liaran bekantan Sarana air bersih

Tahura

910.000.000

1.001.000.000

8

Pengembangan wisata bunglai

Pembangunan sarpras

Tahura

2.000.000.000

2.200.000.000

9

Pelatihan dan sosialisasi Komunitas Bina Cinta Alam

Jumlah peserta pelatihan bina cinta alam yg meningkat pemahamannya

Tahura

126.940.000

139.634.000

10

Pengelolaan Wisata Alam Tahura

Jumlah fasilitas wisata Tahura yang dibangun

Tahura

935.000.000

1.028.500.000

11

Pelestarian Rusa

Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rusa

Tahura

120.000.000

132.000.000

12

Penyusunan Desain Tapak Tahura Sultan Adam

Jumlah dokumen review rencana pengelolaan Tahura SA

Tahura

160.000.000

176.000.000

13

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya melalui sosialisasi pengendalian kebakaran hutan

Tahura

242.000.000

266.200.000

14

Pengelolaan Demplot Agrowisata

Jumlah demplot agrowisata yang dipelihara

Tahura

184.646.000

203.110.600

15

Pengembangan dan Pemeliharaan Persemaian

Jumlah persemaian yang di pelihara dan dikembangkan

Tahura

176.880.000

194.568.000

795.000.000

874.500.000

795.000.000

874.500.000

10.195.000.000

11.214.500.000

7.905.000.000

8.695.500.000

605.000.000

665.500.000

KPH Cantung dan Kusan 1

Penyediaan Peralatan Penunjang Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan

Jumlah sarana penunjang kegiatan KPH

Cantung dan Kusan

Berkurangnya luas lahan kritis di Provinsi Kalsel

Dinas Kehutanan Prov. Kalsel 1.

Pengendalian pengelolaan DAS

Jumlah buku RTn RHL yang dapat dimanfaatkan

Kalsel

2.

Rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan

Jumlah lahan kritis yang tertanami hutan rakyat

Tanbu, Tala, Banjar, HSS, Tabalong

3.300.000.000

3.630.000.000

3.

Penanaman pohon di sepanjang jalur utama kawasan perkantoran

Jumlah panjang jalur utama kawasan perkantoran yang teduh karna penanaman

Banjarbaru

2.500.000.000

2.750.000.000

4.

Pemeliharaan tanaman kiri kanan jalan dan kawasan perkantoran

Jumlah panjang jalan yang terpelihara tanamannya

Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura

1.500.000.000

1.650.000.000

100.000.000

110.000.000

100.000.000

110.000.000

UPT Tahura SA 1

Rehabilitasi Hutan Konservasi

Jumlah luasan tanaman tahun ke 2 yang dipelihara

Tahura


49

KPH Kayu Tangi 1

Pembangunan Persemaian Permanen

Jumlah bibit yang dihasilkan oleh persemaian

Martapura

KPH Cantung

2.000.000.000

2.200.000.000

2.000.000.000

2.200.000.000

190.000.000

209.000.000

1

Pembuatan Persemaian Semi Permanen

Jumlah Persemaian Semi Permanen yang terbangun

Kec. Kel Hulu (Wilayah KPH)

40.000.000

44.000.000

2

Pengadaan dan pemeliharaan Sarpras Persemaian Semi Permanen Penghijauan

Jumlah Persemaian Semi permanen yang terbangun

Kec.Kel Hulu (WilayahKPH)

50.000.000

55.000.000

Jumlah dan Jenis tanaman yang ditanam

Cantung

100.000.000

110.000.000

1.469.000.000

1.615.900.000

1.364.000.000

1.500.400.000

126.500.000

139.150.000

1.237.500.000

1.361.250.000

100.000.000

110.000.000

100.000.000

110.000.000

5.000.000

5.500.000

5.000.000

5.500.000

7.090.000.000

7.799.000.000

7.090.000.000

7.799.000.000

5.890.000.000

6.479.000.000

1.200.000.000

1.320.000.000

3

Pengendalian Kebakaran Hutan

Prosentase Penurunan frekuensi terjadinya kebakaran hutan

Dinas Kehutanan Prov.Kalsel 1.

Pelatihan pemadaman kebakaran hutan

Jumlah masyarakat yang mampu menangani kebakaran hutan

Banjarbaru

2.

Pengendalian kebakaran hutan/lahan

Jumlah lokasi pemadaman kebakaran hutan

Banjar, Tala, Batola, Banjarbaru

KPH Balangan 3.

Pembuatan Menara Api

Jumlah menara api yang dibangun

Balangan

KPH Tabalong 4.

Pembuatan Spanduk Pengamanan/ Kebakaran Hutan

Jumlah spanduk

Tanjung

EKONOMI Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

LPE PDRB Kehutanan

Dinas Kehutanan Prov.Kalsel 1.

pengembangan hasil hutan non kayu

Jumlah luas lahan masyarakat yang tertanami gaharu

Tala, Tanbu, HSS, Batola, Banjar, Tapin, Balangan

2.

pengembangan dan peningkatan budidaya lebah madu

Jumlah koloni lebah madu yg dapat dimanfaatkan para petani

Tala, Tanbu, HSS, Tapin,

660.000.000

726.000.000

3.

Pengembangan masyarakat didalam dan di sekitar hutan dalam pengelolaan hutan

Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi

HSS, HST, Tala, Tanbu, Ktb, Tabalong, Tapin, Banjar

750.000.000

825.000.000

4.

Penyuluhan Kehutanan

Jumlah penyuluh kehutanan yang berperan aktif dalam membina masyarakat dalam pengelolaan hutan dan kehutanan

Banjarbaru dan 8 KPH

750.000.000

825.000.000

5.

Promosi hasil hutan

Jumlah lokasi promosi hasil hutan

Jakarta, Surabaya, Kalsel Expo, Batam, Yogyakarta

1.000.000.000

1.100.000.000


50

6.

Pengendalian pelaksanaan penanaman pada IUPHHK-HT

Jumlah IUPHHK HT yang terpantau kegiatannya

Banjar, Tabalong, Balangan, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tala, HSS, Tapin

540.000.000

594.000.000

7.

Pengembangan perbenihan

Jumlah penampungan bibit sementara

Banjarbaru

550.000.000

605.000.000

8.

Pengendalian Kinerja Teknis Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas produksi < 6.000m3/tahun

Jumlah IPHHK yang terbina RPBBInya

Banjarmasin, Batola, Tala, Tanbu, HSS, Tabalong, Banjar

220.000.000

242.000.000

9.

Pemeriksaan Laporan Penerimaan PSDH, DR, dan PNT

Jumlah lokasi yang diperiksa terkait keabsyahan laporan tahunan pembayaran iuran kehutanan

Tabalong, Tanbu, Kotabaru, tala, Banjar

220.000.000

242.000.000

1.200.000.000

1.320.000.000

Jumlah monitoring pengawasan

Banjarmasin

250.000.000

275.000.000

UPT PHH Barito Muara 1.

monitoring peredaran hasil hutan

ke industri hasil hutan 2.

Promosi dan pemasaran hasil hutan

pengadaan sarpras untuk promosi dan pemasaran hasil hutan

Banjarmasin

550.000.000

605.000.000

3.

monitoring dan pengujian legalitas hasil hutan kayu

Jumlah bulan pelayanan pemeriksaan/pengukuran hasil hutan kayu

Banjarmasin

400.000.000

440.000.000

58.082.786.000

63.891.064.600

JUMLAH TOTAL


51

VI.

SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk Pembiayaan APBD Tahun 2018 kegiatan pembangunan kehutanan

di

Provinsi Kalsel yang direncanakan pada Dinas Kehutanan dan UPT nya yakni Tahura Sultan

Adam,

UPTD

PPHH

Barito

Muara

dan

KPH

adalah

sebesar

Rp.

58.082.786.000,- yang terdiri dari urusan Rutin sebesar Rp. 21.291.696.000,- urusan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 29.701.090.000,- dan urusan Ekonomi sebesar Rp. 7.090.000.000,-. Sedangkan untuk APBN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp. 29.600.000.000,-


52

VII. Rencana Kehutanan

Kerja

Provinsi

Satuan

Kalimantan

PENUTUP

Kerja

Perangkat

SelatanTahun

Daerah(RENJA-SKPD)

2018

ini

merupakan

Dinas

rencana

pelaksanaan pembangunan kehutanan di Kalimantan Selatan pada tahun 2018, dengan sumber dana berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Renja–SKPD ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 Tanggal 21Oktober 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja–SKPD

ini

berisikan

juga

rencana

penganggaran

pelaksanaan

program/kegiatan tahun 2018, sesuai usulan yang telah disampaikan dan apabila tidak tersedia anggaran yang cukup maka beberapa kegiatan akan disesuaikan anggaran yang tersedia. Renja–SKPD Tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pedoman utamaseluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kehutanan dalam menyusun rencana kerja dan rencana penganggaran serta dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait lintas sektoral pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dan para pihak pemerhati pembangunan kehutanan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja–SKPD Tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : 1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renja–SKPD ini dengan sebaik-baiknya. 2. Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Renja–SKPD ini dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah. 3. Sekretaris Dinas Kehutanan, berkewajiban mengkoordinaskan pelaksanaan Renja– SKPD ini.


53

4. Dalam pelaksanaan Renja–SKPD ini, berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah. 5. Untuk merealisasikan Renja–SKPD ini yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu : a. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas (SMART Planning), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (Spesific), terukur (Measurable), ketercapaian (Achievable), Ketersediaan sumberdaya (Resourches Availability), dan waktu (Time). b. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan Shewhart Cycle yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan : Rencanakan (Plan), Kerjakan apa yang telah direncanakan (Do), Periksa atau monitor pelaksanaan (Check), dan Aksi tindak lanjut (Action). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan pada level Unit Kerja, maka digunakan pembagian peran Unit Kerja untuk melaksanakan Renstra berdasarkan misi pembangunan,

dengan

membagi

peran

unit

kerja

pada

setiap

misi

pembangunan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan. Unit Kerja dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : 1)

Unit Kerja Utama (Bidang);

2)

Unit Kerja Penunjang (UPTD);

3)

Unit Kerja Pendukung (Sekretariat), yang terbagi 3 (tiga) kelompok yaitu : a) Sub Unit Kerja yang menyusun perencanaan kerja; b) Sub Unit Kerja yang menangani umum dan kepegawaian, dan c) Sub Unit Kerja yang menindaklanjuti masalah keuangan.

c. Prinsip pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (accountability) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu : 1)

Taat dan sesuai aturan (Compliance with Regulation);

2)

Sesuai

dengan

norma

profesionalisme

(Adherence

with

Norm

Professionalism); 3)

Berorientasi pada hasil yang berkualitas (Quality Result Driven).

d. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih (Money Follow Program Selected Policy).


54

e. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan memerankan : 1)

Desk monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta output;

2)

Desk akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran.

6. Evaluasi pelaksanaan Renja–SKPD inidilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain (masukan) atau melakukan survei yang dilakukan internal Dinas Kehutanan sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka clean government and good governance (Dunia usaha, Masyarakat dan Pemerintahan). Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini tergantung pada kesungguhan para pelaku pembangunan kehutanan di Kalimantan Selatan, dukungan dari Instansi Terkait di Kalimantan Selatan serta peran aktif masyarakat dalam menerapkan rencana-rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk itu diharapkan besarnya komitmen para pelaku pembangunan di Kalimantan Selatan serta dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatannya.


55

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RENCANA KERJA - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD) DINAS KEHUTANAN TAHUN 2018

Recommend Documents