RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2016-2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan

dan

kemampuan

sehingga

Rencana

Strategis

(RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 dapat disusun dan diselesaikan. Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Dinas

Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini juga diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman kepada segenap karyawan dan manajemen Dinas Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih belum sempurna. Segala saran dan kritik demi penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) ini akan diterima dengan senang hati.

Banjarbaru, Agustus 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Drs. H. GUSTAFA YANDI, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19661227 198602 1 004

RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .............................................................

i

DAFTAR ISI

........................................................................

ii

PENDAHULUAN .....................................................

1

1.1. Latar Belakang ................................................

1

1.2. Landasan Hukum ...........................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan ........................................

5

1.4. Sistematika .....................................................

6

BAB I

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ......

8

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .

8

2.2. Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ............................ 20 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ............... 24 2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ......................................... 31 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ..... 33 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ............... 33


ii

3.2. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga.......................................................... 40 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 44 3.4

Penetuan Isu-Isu Strategis .............................. 45

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN ............................................................ 47 4.1. Visi dan Misi Daerah ......................................... 47 4.3. Tujuan................................................................ 66 4.4. Sasaran ............................................................ 66 4.5. Strategi ............................................................. 66 4.6. Kebijakan .......................................................... 67 4.7. Program ............................................................. 69 4.8. Kegiatan ............................................................ 69 BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ................................ 71 BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ...... 77 BAB VII PENUTUP ................................................................ 78


iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, karena itu memerlukan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman. Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan menganalisa lingkungan yang ada, baik internal maupun eksternal untuk mengetahui tingkat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 maka Dinas Pendapatan sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dituntut untuk mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang dijadikan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

1

periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, memuat Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang realistis. 1.2. Landasan Hukum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya didasari atas : 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106); 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


2

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6) Peraturan Pembagian

Pemerintah Urusan

Nomor

38

Pemerintahan

Tahun antara

2007

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8) Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

3

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 10) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5); 11) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 12) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 31); RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

4

13) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah. 1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi dan potensi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya, agar lembaga ini mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis dalam tataran regional, nasional, maupun global. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah : a. Menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berpedoman pada RPJMD 2016-2021; b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2016- 2021. c. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan periode Renstra yang lalu.


5

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Berisi uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Memuat tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pelayanan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III ISU-ISU POKOK

STRATEGIS DAN

BERDASARKAN

FUNGSI

DINAS

TUGAS

PENDAPATAN

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Memuat tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Memuat rumusan Visi dan Misi Daerah, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB V

RENCANA INDIKATOR

PROGRAM KINERJA,

DAN

KEGIATAN

KELOMPOK

SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

6

Memuat tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD Memuat tentang Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di

bidang

pendapatan

sesuai

dengan

azas

desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut : a. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan Daerah sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan

operasional,

mengkoordinasikan, dan memfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah. d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, dan

memfasilitasi pengelolaan pajak dan

retribusi daerah. e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan.


8

f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan memfasilitasi pengembangan pendapatan daerah. g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi pembinaan dan pegawasan internal. h. Membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis. i. Membina

dan

mengendalikan

pengelolaan

kegiatan

kesekretariatan, dan j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pelayanan pajak dan retribusi daerah. d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan. e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan pendapatan daerah. f. Perumusan kebijakan operasional, pengaturan dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan internal. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

9

g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis, dan h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, rencana kerja dan laporan Dinas, pengelolaan urusan

keuangan,

urusan

ketatausahaan,

rumah

tangga,

perlengkapan, dan administrasi kepegawaian. Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah : a. Sub Bagian Program ; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pendapatan Daerah; Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan ; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, tatalaksana dan perpustakaan, serta administrasi kepegawaian.


10

Bidang Pajak dan Retribusi Bidang

Pajak

dan

Retribusi

mempunyai

tugas

melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pungutan pajak dan retribusi daerah serta intensifikasi pungutan pajak retribusi daerah. Unsur-unsur Organisasi Bidang Pajak dan Retribusi adalah : a. Seksi PKB/BBNKB; b. Seksi Pajak Daerah Lainnya; dan c. Seksi Retribusi. Seksi PKB/BBNKB mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Seksi Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan pajak lainnya meliputi pajak air bawah tanah, pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Seksi Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa tertentu. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitas penerimaan dan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

11

Unsur-unsur Organisasi Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan adalah : a. Seksi Bagi Hasil Pajak; b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan c. Seksi Lain-lain Pendapatan. Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan,

menyusun

rencana

penerimaan

dan

melaksanakan

pembukuan, pelaporan evaluasi penerimaan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan, pelaporan dan evaluasi penerimaan yang bersumber dari dana bagi hasil bukan pajak. Seksi Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pemungutan, pemasukan, pembukuan dan pelaporan pendapatan yang bersumber dari penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah, pendapatan dari BUMD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Bidang Pengembangan Pendapatan Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan pendapatan dan penerimaan daerah, pengelolaan data dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, pengembangan sistem informasi manajemen serta analisa dan pelaporan pendapatan dan penerimaan daerah.


12

Unsur-unsur organisasi Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah adalah : a. Seksi Perencanaan Pendapatan; b. Seksi Sistem Informasi Manajemen; dan c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Seksi merencanakan,

Perencanaan

Pendapatan

menghimpun

dan

mempunyai

mengolah

data

tugas

informasi

pendapatan dan penerimaan daerah, memprediksi target pendapatan dan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Seksi Sistem Informasi Manajemen mempunyai tugas melaksanakan

dan

menyelenggarakan

pengelolaan

data,

pengembangan dan pengendalian sistem informasi manajemen pendapatan dan penerimaan daerah. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas memantau dan menganalisa anggaran kas pendapatan sebagai perkiraan kemampuan pencapaian target pendapatan daerah, pengkajian data dan dokumentasi Pendapatan daerah, serta evaluasi dan penyusunan laporan pendapatan dan permintaan daerah. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pemungutan

pendapatan

dan

penerimaan

daerah,

meliputi

pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah, administrasi, keuangan dan material.


13

Unsur-unsur

organisasi

Bidang

Pembinaan

dan

Pengawasan adalah : a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan Perundangundangan; b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil; dan c. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan Perundangundangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta menyusun laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta menyusun laporan hasil pembinaan dan hasil pengawasan di bidang keuangan dan material dalam kegiatan pendapatan daerah. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengkaji, menganalisa dan mengevaluasi serta menyusun laporan hasil pengawasan kegiatan pendapatan dan penerimaan daerah. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi

dalam

kelompok-kelompok

sesuai

dengan

bidang

keahliannya.


14

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSURUNSUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah memiliki 14 (empat belas) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah dan 2 (dua) Kantor Pembantu tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, dan pemungutan pajak dan retribusi pendapatan daerah lainnya. Unsur-unsur organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah adalah : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan PKB/BBNKB; c. Seksi Pelayanan Pendapatan Lainnya; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan

program

dan

pelaporan,

mengelola

penatausahaan keuangan, surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Seksi Pelayanan PKB/BBNKB Seksi

Pelayanan

PKB/BBNKB

mempunyai

tugas

melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, perhitungan, penetapan, penagihan, dan penerima pajak terhutang.


15

Seksi Pendapatan Lainnya Seksi

Pendapatan

Lainnya

mempunyai

tugas

melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pendapatan lainnya, perhitungan, penetapan, penagihan dan penerimaan pendapatan daerah lain terhutang. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya STRUKTUR ORGANISASI Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat. c. Bidang Pajak dan Retribusi. d. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. e. Bidang Pengembangan Pendapatan. f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan. g. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

16

h. Kelompok Jabatan Fungsional. Kemudian pengaturan lebih lanjut tentang Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatann dengan struktur organisasi sebagai berikut: a. Kepala UPPD. b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. c. Kepala Seksi Pelayanan PKB/PBNKB. d. Kepala Seksi Pendapatan Lainnya.


17

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 031 TAHUN 2014

KEPALA DINAS

SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PAJAK & RETRIBU SI

BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN

BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN

BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

SEKSI PKB / BBNKB

SEKSI BAGI HASIL PAJAK

SEKSI PERENCANAAN PENDAPATAN

SEKSI BINWAS HUKUM & PERUNDANGUNDANGAN

SEKSI PAJAK DAERAH LAINNYA

SEKSI BAGI HASIL BUKAN PAJAK

SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

SEKSI BINWAS KEUANGAN & MATERIIL

SEKSI RETRIBUSI

SEKSI LAIN-LAIN PENDAPATAN

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI EVALUASI HASIL PENGAWASAN

SUB BAGIAN PROGRAM

UPPD SE KALSEL


18

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 031 TAHUN 2014

KEPALA UPPD

SUB

BAGIAN TATA USAHA

TAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PELAYANAN PKB/BBN-KB

SEKSI PENDAPATAN LAINNYA


19

2.2. Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan didukung oleh : 1. Sumber Daya Manusia Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 14 (empat belas) UPPD dan 2 (dua) KPPD yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 438 orang dengan perincian sebagai berikut: 1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 97 orang. 2. UPPD Banjarmasin I sebanyak 61 orang. 3. UPPD Banjarmasin II sebanyak 23 orang. 4. UPPD Marabahan sebanyak 24 orang. 5. UPPD Banjarbaru sebanyak 36 orang. 6. UPPD Martapura sebanyak 37 orang. 7. UPPD Pelaihari sebanyak 17 orang. 8. UPPD Rantau sebanyak 21 orang. 9. UPPD Kandangan sebanyak 19 orang. 10. UPPD Barabai sebanyak 20 orang. 11. UPPD Amuntai sebanyak 22 orang. 12. UPPD Paringin sebanyak 10 orang. 13. UPPD Tanjung sebanyak 13 orang. 14. UPPD Batulicin sebanyak 14 orang. 15. UPPD Kotabaru sebanyak 24 orang.


20

FORMASI JABATAN STRUKTURAL DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Eselonering No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kantor DINAS PENDAPATAN DAERAH UPPD BANJARMASIN I UPPD BANJARMASIN II UPPD MARABAHAN UPPD PELAIHARI UPPD BANJARBARU UPPD MARTAPURA UPPD RANTAU UPPD KANDANGAN UPPD BARABAI UPPD AMUNTAI UPPD PARINGIN UPPD TANJUNG UPPD BATULICIN UPPD KOTABARU JUMLAH

Jumlah

IV a

IV b

III a

III b

II a

II b

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 76

JUMLAH PERSONEL MENURUT GOLONGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Golongan No.

Kantor

Jumlah I

II

III

IV

1

DINAS PENDAPATAN DAERAH

4

38

46

10

97

2

UPPD BANJARMASIN I

1

26

34

0

61

3

UPPD BANJARMASIN II

0

8

13

2

23

4

UPPD MARABAHAN

1

10

12

1

24

5

UPPD PELAIHARI

1

5

10

1

17

6

UPPD BANJARBARU

3

14

18

1

36

7

UPPD MARTAPURA

0

13

23

1

37

8

UPPD RANTAU

4

7

9

1

21

9

UPPD KANDANGAN

0

8

10

1

19

10

UPPD BARABAI

0

6

14

0

21

11

UPPD AMUNTAI

1

12

8

1

22

12

UPPD PARINGIN

0

5

5

0

10

13

UPPD TANJUNG

1

3

8

1

13

14

UPPD BATULICIN

0

7

6

1

15

15

UPPD KOTABARU JUMLAH

0 14

14 173

10 227

0 27

24 438


21

JUMLAH PERSONEL MENURUT PENDIDIKAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PENDIDIKAN No.

Kantor SD

SLTP

SM U

D. I

D.I I

D.II I

D.I V

S.1

S.2

S.3

JM L

1

DINAS PENDAPATAN DAERAH

4

5

38

0

0

5

0

34

11

0

97

2

UPPD BANJARMASIN I

1

2

37

0

0

5

0

15

1

0

61

3

UPPD BANJARMASIN II

0

0

13

0

0

1

0

5

4

0

23

4

UPPD MARABAHAN

1

1

13

0

1

0

0

7

1

0

24

5

UPPD PELAIHARI

0

1

9

0

0

0

0

5

2

0

17

6

UPPD BANJARBARU

0

3

22

0

0

0

0

10

1

0

36

7

UPPD MARTAPURA

1

1

23

0

0

1

0

9

1

0

37

8

UPPD RANTAU

0

1

9

0

0

1

0

10

0

0

21

9

UPPD KANDANGAN

0

2

9

0

2

2

0

2

2

0

19

10

UPPD BARABAI

0

0

14

0

0

1

0

5

0

0

20

11

UPPD AMUNTAI

0

1

15

0

0

1

0

4

1

0

22

12

UPPD PARINGIN

0

0

5

0

1

1

0

3

1

0

10

13

UPPD TANJUNG

1

1

7

0

0

1

0

2

1

0

13

14

UPPD BATULICIN

0

0

10

0

0

1

0

2

1

0

14

15

UPPD KOTABARU

1

1

13

0

0

0

1

7

1

0

24

JUMLAH

9

19

236

0

4

20

1

120

28

0

438

2. Sumber Daya Aset Aset yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas : a. Tanah b. Peralatan dan Mesin c. Gedung dan Bangunan d. Aset Tetap Lainnya e. Aset lain-lain NO 1

URAIAN ASET TANAH -

2

3

Tanah

Nilai (Rp) 57.604.586.600,00 57.604.586.600,00

PERALATAN DAN MESIN

42.343.907.266,70

-

Alat -alat Besar

3.805.627.350,00

-

Alat -alat Angkutan

7.606.155.500,00

-

Alat Kantor dan Rumah Tangga

-

Alat Studio dan Komunikasi

1.781.784.999,08

GEDUNG DAN BANGUNAN

119.918.620.137,00

-

119.918.620.137,00

Bangunan Gedung

29.150.339.417,62


22

NO 4

4

5

URAIAN ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai (Rp) 2.769.089.039,00

-

Jalan dan Jembatan

347.846.585,00

-

Instalasi

1.258.088.750,00

-

Jaringan

1.163.153.704,00

ASET TETAP LAINNYA

229.382.234,00

-

229.382.234,00

Buku dan Perpustakaan

ASET LAINNYA

1.800.694.771,75

-

Aset Kondisi Rusak Berat

1.209.105.771,75

-

Aset Tidak Berwujud Jumlah

591.589.000,00 224.666.280.048,45

Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus dilakukan untuk mendukung kelancaran dan optimalnya pelayanan. Untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor telah dibuka dan beroperasi Samsat Corner Duta Mall di Banjarmasin dan Samsat Corner di depan Q-Mall Banjarbaru. Selain itu pula telah beroperasi Samsat Payment Point yang tersebar di Kantor Cabang Pembatu Bank Kalsel yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalsel.


23

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kalimantan Selatan

Pendapatan

Daerah

Provinsi

2.3.1. Jenis Pelayanan Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya Dinas Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

memberikan beberapa bentuk layanan sebagai berikut: a. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. b. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Angkut Atas Air. c. Pelayanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. d. Pelayanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Angkutan Atas Air. e. Pelayanan Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. f. Pelayanan Pembayaran Pajak Air Permukaan. g. Pelayanan Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah. h. Pelayanan Pembayaran SP3 Dealer. i. Pelayanan Pembayaran Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan Aset Daerah. j. Pelayanan Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor. k. Konsultasi / Koordinasi dengan SKPD Mitra Kerja dan Pihak Terkait dalam Perencanaan Pendapatan. l. Konsultasi / Koordinasi dengan SKPD Mitra Kerja dalam penyusunan Anggaran. m. Konsultasi / Koordinasi dengan Kabupaten / kota terkait pembagian dana perimbangan. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

24

n. Konsultasi / Koordinasi dengan Instansi Pusat terkait dalam perencanaan pendapatan dan pembagian dana perimbangan. 2.3.2. Capaian

Program

Pembangunan

Prioritas

Kepala Daerah Pelaksanaan

program

pembangunan

prioritas

kepala daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Visi dan Misi ini kemudian dijabarkan dalam prioritas kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi tersebut. Prioritas yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah : 1. Pendapatan Daerah. 2. Pelayanan Masyarakat. Capaian Pendapatan Daerah yang dikoordinir oleh Dinas Pendapatan Daerah dapat dilihat dari tabel berikut : Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Rp Rp Rp Rp Rp

Target 2.531.602.747.571 3.823.475.381.351 4.411.660.047.000 4.808.702.461.000 4.887.311.158.000

Rp Rp Rp Rp Rp

Capaian 3.148.042.883.313 4.381.683.461.959 4.388.643.077.425 4.842.903.618.040 4.756.189.029.994


% 124,35 114,60 99,48 100,71 97,32

25

Adapun

terkait

dengan

Pelayanan

Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Selama Tahun 2011-2015 pelayanan yang telah dikembangkan dan beroperasi antara lain : 1. Mobil SAMSAT Keliling Mobil

SAMSAT

Keliling

telah

beroperasi

se Kalimantan Selatan. Beroperasi di wilayah-wilayah yang relatif jauh dari Kantor SAMSAT, sesuai dengan lokasi dan jadwal pelayanan. Layanan ini efektif dalam memecah konsentrasi antrian di Kantor SAMSAT dan mendekatkan

jarak Wajib

Pajak

yang lokasinya

berjauhan dengan Kantor SAMSAT. 2. SAMSAT Jemput Antar SAMSAT

Jemput

Banjarmasin,

Antar

Banjarbaru

beroperasi dan

di

wilayah

Martapura,

dengan

layanan mengambil Pajak Kendaraan Bermotor dan Mengantarkan

Kembali

Notice

Pajak

Kendaraan

Bermotor yang telah dibayar ke alamat Wajib Pajak. Layanan ini efektif bagi Wajib Pajak yang tidak dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor ke Kantor SAMSAT. 3. SAMSAT Corner Duta Mall Banjarmasin Tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terletak di pusat perbelanjaan Duta Mall Banjarmasin, buka dari jam 09.00 WITA - 21.00 WITA. Dengan didukung ruangan yang luas dan lokas strategis, SAMSAT Corner ini efektif melayani Wajib Pajak yang RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

26

sambil berbelanja di pusat perbelanjaan Duta Mall Banjarmasin. 4. SAMSAT Corner Depan Q Mall Banjarbaru Tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terletak di depan Q Mall Banjarbaru, buka dari jam 09.00 WITA-21.00 WITA. Dengan didukung lokasi yang strategis di depan Q Mall Banjarbaru yang memudahkan Wajib Pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor sambil berbelanja, SAMSAT Corner ini efektif memecahkan konsentrasi antrian untuk Kantor SAMSAT Banjarbaru dan Martapura. 5. Mobil Layanan Bersama Mobil Layanan Bersama merupakan hasil kerjasama Dispenda Prov. Kalsel dengan Bank Kalsel dimana pada mobil tersebut tersedia Teller dan ATM Bank Kalsel serta

petugas

SAMSAT

untuk

membayar

Pajak

Kendaraan Bermotor. Layanan ini menyediakan ATM dan Teller bagi Wajib Pajak yang perlu mengambil uang untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor atau sambil menyetor uang ke Bank Kalsel. Kendala pada layanan ini hanya melayani dua lokasi di wilayah Banjarmasin dengan jadwal berselang-seling, sehingga merepotkan Wajib Pajak dalam menunggu jadwal lokasinya. 6. Payment Point Payment Point juga hasil kerjasama Dispenda Prov. Kalsel dengan Bank Kalsel, melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada cabang Bank Kalsel Satui, Batulicin, Bati-Bati, Kandangan dan Negara. Layanan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

27

ini efektif mendekatkan jarak bagi Wajib Pajak yang lokasinya jauh dari Kantor SAMSAT. 7. SMS Informasi Pajak Kendaraan Bermotor Menampilkan informasi tagihan Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak dengan cara Wajib Pajak mengirim SMS ke nomor tertentu kemudian akan masuk SMS

yang

berisi

pemberitahuan

tagihan

Pajak

Kendaraan Bermotor. Layanan ini efektif dalam memberikan informasi tentang tagihan Pajak Kendaraan Bermotornya,

dan

dari

SMS

tersebut

terdapat

pendapatan pulsa yang dipotong dari Wajib Pajak.


28

Capaian pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Tahun 2011 No

Indikator Kinerja

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Satuan Terget

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah Rupiah 2. Tercapainya Target Pendapatan Daerah 3. Tercapainya Target RPJMD Pendapatan Daerah 4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2012

Realisasi

Terget

Realisasi

Terget

Realisasi

Terget

Realisasi

Terget

Realisasi

2.531.6 02.747.571 3.148.0 42.8 83.3 13 3.8 23.4 75.3 81.3 51 4.3 81.6 83.4 61.9 59 4.4 11.6 60.0 47.0 00 4.3 88.6 43.0 77.4 25 4.8 08.702.4 61.0 00 4.8 42.9 03.6 18.0 40 4.8 87.3 11.158.0 00 4.756.189.0 29.9 94

%

100

126,12

100

114,56

100

99,4 8

100

100,711

100

97,3 17

%

100

130,2 1

100

166,19

100

152,0 9

100

158,71

100

142,2 7

Rupiah

1.4 68.9 51.157.571 1.8 68.594.744.0 36 2.2 70.6 70.729.591 2.516.191.147.3 69 2.6 87.4 35.8 78.500 2.539.519.0 31.8 60 2.9 20.8 93.545.0 00 2.9 48.4 43.9 41.504 2.9 34.170.710.0 00 2.6 94.0 10.8 94.4 21


29

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut : ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS PENDAPAT AN DAERAH PROVINSI KALIMANT AN SELAT AN

NO I

Program / Kegiatan BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

II BELANJA LANGSUNG 1 Peny ediaan Jasa Surat M eny urat 2 Peny ediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day a Air dan Listrik 3

Peny ediaan Jasa Administrasi Keuangan

4 5

Peny ediaan Alat Tulis Kantor Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2014

2015

70.749.637.251

83.162.726.000

104.635.751.330

121.782.218.000

88.094.857.405

64.004.659.501

65.816.278.312

64.705.679.861

93.721.311.920

64.438.179.115

199.800.000 942.000.000

226.400.000 1.533.000.000

333.400.000 3.002.000.000

195.900.000 2.840.000.000

180.804.500 531.494.650

179.439.500 745.753.281

200.836.500 1.971.283.500

169.618.500 2.251.490.834

292.850.470 3.757.031.349

324.400.000 4.890.000.000

2013

489.200.000

519.600.000

522.600.000

484.600.000

507.600.000

468.600.000

465.150.000

464.150.000

454.200.000

480.300.000

612.350.000 2.262.836.000

741.739.000 2.534.090.000

906.557.000 2.180.530.000

788.394.500 2.489.800.000

704.824.500 2.586.800.000

508.344.800 1.931.213.565

608.478.000 1.750.491.150

767.791.000 1.805.984.000

727.379.500 1.354.342.950

611.466.000 1.810.285.000

Peny ediaan Komp onen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peny ediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Peny ediaan Bahan Logistik Kantor

114.000.000

114.000.000

124.000.000

124.000.000

124.000.000

71.171.200

66.739.348

112.139.400

103.355.575

96.935.000

140.000.000

180.000.000

180.000.000

170.000.000

243.200.000

110.985.000

125.027.500

129.381.000

133.800.000

184.105.000

20.000.000

20.000.000

40.000.000

1.133.760.000

1.078.000.000

7.310.000

7.525.000

7.740.000

805.276.000

969.873.605

9 Peny ediaan M akanan dan M inuman 10 Rap at-rap at Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

533.520.000 550.000.000

661.900.000 750.000.000

1.307.316.000 845.880.000

1.067.400.000 1.250.000.000

869.310.000 1.032.086.000

310.540.600 510.047.803

480.574.700 706.951.000

788.753.050 516.042.500

453.978.500 864.353.962

641.272.500 996.650.381

11 Rap at-rap at Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 12 Peny ediaan jasa Dokumentasi dan Publikasi

359.000.000 500.031.000

560.880.000 208.650.000

950.000.000 1.806.300.000

1.323.200.000 1.538.030.600

1.236.200.000 1.198.254.000

339.203.956 191.800.000

534.555.000 183.300.000

949.492.900 1.364.900.000

1.021.846.700 691.172.724

1.205.620.000 739.578.883

13 Peny ediaan Jasa Pegawai Non PNS 14 Peny ediaan Bahan Kesehatan

192.400.000

631.365.500 52.500.000

1.260.680.000 52.500.000

226.552.910

495.547.675 32.924.000

768.926.621 41.425.000

49.800.000

21.900.000

99.000.000

107.000.000

807.150.000 5.822.395.946

1.200.718.250 4.287.510.700

7 8

15 Kearsip an dan Perp ustakaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ap aratur

1.213.250.000 8.382.762.400

1.334.750.000 4.792.585.000

1.222.219.000 1.418.332.285

1.605.050.000 2.027.642.700

18 Pengadaan M eubeler 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

931.270.000 55.000.000

75.000.000

75.000.000

45.000.000

60.000.000

616.384.000 47.417.000

36.388.000

58.020.000

39.592.700

23.165.000

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Op erasional

782.600.000 664.222.300

948.600.000 899.850.000

1.498.550.000 1.429.200.000

3.422.450.000 480.100.000

4.937.922.000 493.700.000

616.266.480 338.953.444

791.024.237 513.809.881

1.294.751.605 731.727.778

2.737.979.585 188.649.512

4.011.639.830 283.645.095

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkap an Gedung Kantor 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

482.950.000 52.000.000

558.150.000 55.000.000

558.150.000 130.000.000

399.000.000 103.500.000

418.000.000 65.000.000

70.592.900 3.250.000

136.424.250 9.150.000

333.708.982 22.849.500

323.723.840 40.943.347

379.285.414 33.440.000

50.000.000 45.000.000

40.000.000 55.000.000

40.000.000 45.000.000

20.000.000 15.000.000

40.000.000 26.000.000

35.866.000 8.060.000

26.275.000 13.842.727

26.500.000 11.209.000

19.850.000 9.967.528

29.190.000 12.538.000

1.635.891.000

2.318.665.000

6.316.512.000

5.180.460.000

6.303.325.000

1.442.730.850

2.111.348.232

5.500.531.290

4.685.639.778

5.637.925.647

271.200.000

377.400.000

375.750.000

178.850.000

216.477.000

333.381.000

305.092.500

173.004.000

15.000.000 180.518.000

6.400.000 132.938.000

26 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Disip lin Ap aratur 27 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkap anny a Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganRenstra DaerahSKPD 28 Evaluasi

1.409.900.000 11.259.790.000

62.000.000 116.500.000

16 Pengadaan Kendaraan Dinas / Op erasional 17 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala M eubeler 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komp uter

393.450.000 6.200.449.500

56.000.000 118.800.000

337.705.500 4.934.239.927

1.125.043.500 10.106.167.270

29 Op timalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak

521.359.000

517.375.000

1.894.370.000

15.000.000 225.625.000

210.575.400

176.088.490

648.027.216

10.675.000 135.951.185

30 Pengembangan Sistem Informasi M anajemen 31 Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

764.840.000 376.260.000

831.650.000 214.080.000

917.430.000 285.940.000

1.448.010.000 166.090.000

1.258.464.000 178.662.000

317.407.400 204.319.900

651.463.404 129.860.580

725.094.000 165.976.886

915.322.350 120.126.210

1.061.919.500 121.822.849

32 Peningkatan Kualitas Pelay anan Samsat Provinsi Kalsel 33 Peny usunan Program Kerja dan Lap oran Akuntabilitas

142.500.000 239.920.000

484.790.000 235.430.000

624.000.000 365.300.000

306.650.000 255.950.000

421.185.000 323.150.000

139.500.000 129.001.000

465.366.000 166.673.800

393.156.700 185.236.400

210.128.000 152.066.608

384.267.900 157.464.300

34 Op timalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 35 Pengadaan Samsat Corner

312.620.000

285.380.000

503.800.000 749.200.000

478.260.000 161.000.000

521.657.000

142.391.002

163.212.500

208.781.570 747.065.000

274.649.150 160.722.222

326.002.794

19.850.000 99.500.000

98.870.000 241.340.000

144.500.000 217.660.000

135.000.000 153.000.000

317.574.000 144.220.000

64.022.000

50.684.300 99.010.220

75.571.450 103.190.179

98.746.350 111.231.400

203.439.670 117.788.057

38 Peningkatan dan Pemberday aan Sumber Day a Insani 39 Op timalisasi Pendap atan Daerah

503.100.000 275.760.000

621.100.000 164.840.000

783.250.000 200.140.000

442.750.000 219.450.000

307.800.000 156.681.000

216.730.000 159.869.835

112.825.000 101.379.700

398.082.800 115.493.100

307.142.900 131.035.800

212.421.750 117.564.844

40 Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 41 Razia Kendaraan Bermotor

479.830.000 1.070.106.000

448.360.000 1.619.606.000

276.450.000 3.428.790.000

176.100.000

481.796.000

233.295.825 958.654.000

96.813.970 1.392.598.500

137.700.040 2.572.731.900

117.923.476

181.522.495

502.395.000

579.915.000

553.990.000

642.580.000

516.336.000

188.728.600

228.355.318

327.207.684

251.040.260

402.582.000

150.000.000

170.000.000

308.915.000

213.100.000 1.781.760.000

463.490.000 2.309.522.000

4.900.000

138.414.500

73.023.200

48.378.500 1.171.935.500

210.212.100 2.081.996.640

1.416.780.000

815.191.000

266.060.600

270.533.666

2.190.950.000

2.254.000.000

1.935.195.875

1.861.120.000

165.427.430.500

132.383.409.905

124.300.243.287

100.275.105.804

36 Op timalisasi Penerimaan Lain-lain Pendap atan 37 Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah

42 Pembinaan, Pengawasan, Pendap atan dan Pengelolaan Keuangan 43 Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang 44 Pelay anan Kesamsatan 45 Op timalisasi Pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor Alat Berat 46 Op timalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor JUMLAH BELANJA S ELURUHNYA

91.454.440.251

110.224.951.000

152.540.751.330

78.182.195.406

85.298.165.502

101.014.753.382


30

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 1. Tantangan Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah sebagai berikut : a. Potensi pendapatan dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama ini setiap tahun meningkat, namun akan mengalami titik jenuh yang salah satunya disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan perekonomian secara nasional, sehingga menjadi stagnan dan terus menurun yang berakibat pada menurunnya sumber penerimaan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor b. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah,

merupakan

tantangan

tersendiri

dalam

meningkatakan kesadaran dimaksud. c. Berkembangnya ekspektasi masyarakat atas peningkatan kualitas pelayanan (publik) sejalan dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. d. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan lifestyle (gaya hidup) masyarakat yang semakin melek teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan merupakan tantangan lain yang harus dihadapi.


31

2. Peluang Selain adanya tantang tersebut diatas juga terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan dimaksud. Beberapa peluang yang dapat dimanfatkan dalam optimalisasi pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut: e. Jumlah pegawai yang relatif besar dengan jaringan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah Kalimantan Selatan merupakan peluang untuk dapat

dimanfaatkan

dalam meningkatkan

pendapatan

daerah. a. Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah

daerah

dalam

upaya-upaya

peningkatan

pendapatan daerah maupun optimalisasi pengelolaan aset daerah. b. Adanya sistem informasi manajemen Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang masih dapat dikembangkan dan dioptimalkan dterutama dari segi kapasitas sehingga memudahkan pelayanan kepada wajib pajak.


32

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kota Banjarmasin sebagai ibukotanya, memiliki 11 kabupaten dan 2 kota. Sedangkan jumlah penduduk Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2014, berdasarkan data dari BPS Kalimantan Selatan ialah sebanyak 3.922.790 orang yang terdiri atas laki-laki sebanyak 1.987.127 orang dan permepuan sebanyak 1.935.663 orang. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi alam yang banyak antara lain : 1. Pertambangan (batubara, bijih besi dll); 2. Kehutanan; 3. Perkebunan (sawit, karet dll); 4. Pertanian (padi, jagung dll); 5. Peternakan (ayam, sapi dll). Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6), Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

33

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah tercantum

Dinas

Pendapatan

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Pemerintah Pusat, Badan / Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, Badan / Dinas Kabupaten / Kota, Kepolisian, Jasa Raharja dan Pihak-pihak yang terkait. Dalam melaksanakan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

tentunya

selalu

dihadapkan

pada

permasalahan.

Permasalahan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :


34

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Faktor yang mempengaruhi Aspek kajian

(1) Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Capaian/kondisi saat ini (2) 97,317%

Eksternal (diluar kewenangan SKPD)

Standar yang digunakan

Internal (kewenangan SKPD)

(3) Realisasi Pendapatan Daerah terhadap target

(4) Faktor Sumber Daya Manusia

(5) Faktor Ekonomi & Faktor Dukungan dari Pemerintah Daerah dan DPRD serta SKPD terkait

Faktor sarana dan prasarana

Dukungan dari Pemerintah Daerah dan DPRD serta SKPD terkait

Permasalahan pelayanan SKPD

(6)  Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah belum optimal.  Penerimaaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam masih belum adil/proporsional.  Potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah masih belum tergali dan dikembangkan.  Masih belum optimalnya kualitas dan kualitas pelayanan.


35

3.1.1. Peran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penyelesaian Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di

bidang

pendapatan

sesuai

dengan

azas

desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut : a. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan Daerah sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan

operasional,

mengoordinasikan, dan memfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah. d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, dan

memfasilitasi pengelolaan pajak dan

retribusi daerah. e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan. f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan memfasilitasi pengembangan pendapatan daerah. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

36

g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi pembinaan dan pegawasan internal. h. Membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis. i. Membina

dan

mengendalikan

pengelolaan

kegiatan

kesekretariatan, dan j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pelayanan pajak dan retribusi daerah. d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan. e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan pendapatan daerah. f. Perumusan kebijakan operasional, pengaturan dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan internal. g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis, dan h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

37

3.1.2. Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 14 (empat belas) UPPD dan 2 (dua) KPPD yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 438 orang dengan perincian sebagai berikut: 1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 97 orang. 2. UPPD Banjarmasin I sebanyak 61 orang. 3. UPPD Banjarmasin II sebanyak 23 orang. 4. UPPD Marabahan sebanyak 24 orang. 5. UPPD Banjarbaru sebanyak 36 orang. 6. UPPD Martapura sebanyak 37 orang. 7. UPPD Pelaihari sebanyak 17 orang. 8. UPPD Rantau sebanyak 21 orang. 9. UPPD Kandangan sebanyak 19 orang. 10.UPPD Barabai sebanyak 20 orang. 11.UPPD Amuntai sebanyak 22 orang. 12.UPPD Paringin sebanyak 10 orang. 13.UPPD Tanjung sebanyak 13 orang. 14.UPPD Batulicin sebanyak 14 orang. 15.UPPD Kotabaru sebanyak 24 orang.


38

3.1.3 Capaian Kinerja yang telah dihasilkan melalui Pelaksanaan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Periode Sebelumnya NO

Indikator Kine rja Utama (IKU)

1.

Samsat yang mendapatkan sertifikasi pelayanan ISO T ingkat responsibilitas terhadap surat keberatan pajak kendaraan bermotor (PKB)

2.

3. 4. 5. 6.

Penerimaan Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Daerah terhadap target tahunan Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Daerah terhadap RPJMD Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

2011

2012 1 Samsat

TARGET 2013 1 Samsat

2014 1 Samsat

2015

2011 3 Samsat

2012 4 Samsat

C APAIAN 2013 4 Samsat

2014 4 Samsat

2015 4 Samsat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rp 2 .53 1.6 0 2 .74 7.571

Rp 3 .8 2 3 .4 75.3 8 1.3 51

Rp 4 .4 11.6 6 0 .0 4 7.0 0 0

Rp 4 .8 0 8 .70 2 .4 6 1.0 0 0

Rp 4 .8 8 7.3 11.158 .0 0 0

Rp 3 .14 8 .0 4 2 .8 8 3 .3 13

Rp 4 .3 8 1.6 8 3 .4 6 1.9 59

Rp 4 .3 8 8 .6 4 3 .0 77.4 2 5

Rp 4 .8 4 2 .9 0 3 .6 18 .0 4 0

Rp 4 .756 .18 9 .0 2 9 .9 9 4

100%

100%

100%

100%

100%

126,12%

114,56%

99,48%

100,711%

97,317%

100%

100%

100%

100%

100%

130,21%

166,19%

152,09%

158,71%

142,27%

≥50%

≥50%

≥50%

≥50%

≥50%

59,92%

57,44%

57,86%

60,88%

56,64%

RASIO TARGET THD C APAIAN (%) 2011 2012 2013 2014 2015

3.1.4. Capaian Kinerja Antara Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan RPJMD Periode Sebelumnya 1. Tercapainya Pendapatan Daerah dengan target RPJMD Pendapatan Daerah. 2. Tercapainya responsibilitas terhadap surat keberatan Pajak Kendaraan Bermotor.


39

3.1.5. Hambatan dan Permasalahan yang Perlu Diantisipasi 1. Menurunnya daya beli masyarakat Kalimantan Selatan terhadap otomotif akibat adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang berimbas pada menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor maupun dalam pembelian kendaraan baru dimana Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi paling besar bagi Pendapatan Daerah. 2. Menurunnya sektor pertambangan akibat krisis global yang berimbas pada menurunnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar.

3.2.

Telaahan Renstra Kementeriaan/Lembaga Kementerian/Lembaga yang terkait erat dengan pengelolaan dan pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementeriaan Dalam Negeri). Visi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah : "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisifatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif" Sedangkan Misi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah : 1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah.


40

2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. 3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah. 4. Mendorong

peningkatan

kualitas

pengelolaan

dana

perimbangan dan kemampuan fiskal daerah. 5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD. 6. Mewujudkan

pelayanan

teknis

dan

administratif

yang

berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Tujuan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah : "Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif"

dengan Sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang

akuntabel

dan

transparan,

serta

efisien

dalam

pemanfaatan APBD; 2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan 3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.


41

Adapun Arah Kebijakan yaitu : 1. Meningkatkan

kualitas

dalam

memberikan

fasilitasi

pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah; 4. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan

kebijakan,

standarisasi,

bimbingan

teknis,

koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah; 5. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis; 6. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standardisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah; 7. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

42

Untuk mencapai Visi dan Misi, Strategi yang dicapai adalah : 1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif,

transparan,

efektif,

efisien,

akuntabel

dan

kompetitif; 2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; 3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Dari gambaran visi misi tujuan, sasaran arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terlihat bahwa ada kesesuaian dengan tupoksi dari Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terutama yang terkait dengan Pendapatan Daerah. Beberapa misi yang sesuai dengan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Mendorong peningkatan pendapatan daerah dan Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah Adapun arah kebijakan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah

yaitu

kebijakan,

Meningkatkan

fasilitasi

kualitas

pelaksanaan

penyiapan

kebijakan,

rumusan

standarisasi,

bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah; RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

43

3.3.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Telaahan RTRW Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2035 yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditinjau dari implikasi RTRW. Adapun maksud

dan

tujuan

dibuatnya

RTRW

Wilayah

Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2015-2035 itu sendiri adalah : 1. untuk merencanakan dan mengarahkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan pertahanan dan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; 2. dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar daerah/antar wilayah, dan

antar lapisan

masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan pedoman, acuan dan tolok ukur arahan penataan ruang serta arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; 3. dalam rangka pengembangan dan pemekaran wilayah dan sinergitas matra darat, laut dan udara.

Mengingat tupoksi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan dan pendapatan terutama pajak dan retribusi daerah, maka tidak terpengaruh oleh RTRW. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

44

Telaahan KLHS berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan terdapat program prioritas meliputi : 1) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumnber Daya Alam; 2) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi

Ekosistem

Pesisir;

3)

Program

Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 4) Program Pengendalian Kebakaran Hutan; 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan dan pendapatan terutama pajak dan retribusi daerah, maka tidak terpengaruh oleh KLHS.

3.4.

Penentuan Isu-Isu Strategis Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki dua peran utama yang sangat esensial yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan daerah secara optimal dan bagaimana meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah: 1. Masih

relatif

rendahnya

kesadaran

masyarakat

dalam

membayar pajak kendaraan bermotor. 2. Masih belum intensifnya pemungutan pajak kendaraan bermotor yang berakibat pada besarnya piutang pajak kendaraan bermotor. 3. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

45

4. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran UPPD/ KPPD (Samsat) yang perlu dibenahi. 5. Masih perlunya penambahan kapasitas teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan. 6. Pembagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak kepada Daerah masih belum proporsional.


46

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi dan Misi Daerah Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 sesusai Perda Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005- 2025, yang merupakan kristalisasi, komitmen dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yaitu“Kalimantan Selatan 2025 Maju Dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan Dan Jasa Berbasis

Agroindustri”.

Dalam

Upaya

mewujudkan

visi

pembangunan jangka panjang daerah provinsi Kalimantan Selatan maka Kepala Daerah menyusun Visi Pembangunan Jangka Menengah Lima Tahunan yang merupakan Tahap Ketiga dalam RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, yang ditetapkan sebagai visi Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun 2016 – 2021 yaitu: “Kalsel Mapan

(Mandiri

dan

Terdepan)

Lebih

Sejahtera,

Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing” Di dalam visi tersebut secara umum mengandung pengertian “Pembangunan Biru (blue development) Menuju Kedaulatan

dan

Kemapanan

Berkelanjutan”,

yang

dapat

dijabarkan sebagai berikut : 1. Pembangunan Biru (blue development) adalah pembangunan yang

memperhatikan

mempertahankan

keberadaan

keragaman

sumber

(biodiversity),

inovasi


daya, dan 47

penciptaan lapangan kerja sekaligus melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan (konservasi) dan meningkatkan jasajasa lingkungan. 2. Ekonomi biru (blue economy) yaitu sistem ekonomi berbasis inovasi yang memanfaatkan SDA secara produktif dan efisien, tidak menghasilkan limbah dan emisi; dan pada saat yang sama mampu

menciptakan

lapangan

kerja,

menghasilkan

pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan tidak memerlukan biaya tinggi. Di dalam Ekonomi Biru (blue economy) mengandung beberapa prinsip antara lain : (1) Pemerataan distribusi kesejahteraan yaitu mengupayakan distribusi kesejahteraan yang adil didalam suatu daerah untuk mengurangi perbedaan antara si kaya dan si miskin dan mencapai keadilan sosial serta ekonomi yang berkelanjutan; (2) Ekuitas dan keadilan ekonomi; (3) Ekuitas antar generasi; (4) Pendekatan pencegahan yaitu melalui identifikasi resiko dan

mencegah

terhadap lingkungan, dampak lingkungan degradasi

lingkungan;

(5)

Hak

untuk

berkembang untuk semua komponen; (6) Adanya kerjasama internasional; (7) Informasi, partisipasi dan akuntabilitas; (8) Adanya Konsumsi dan produksi berkelanjutan; (9) Strategis, terkoordinasi dan terintegrasi untuk memberikan perencanaan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau dan pengentasan kemiskinan; (10) Mendefinisikan kembali kesejahteraan; (11) Kesetaraan gender; (12) Menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi dari setiap bagian dari lingkungan.


48

3. Kedaulatan

dan

Kemampuan

Berkelanjutan;

yaitu

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang memperhatikan pertumbuhan

keseimbangan ekonomi

antara

(economy

pencapaian growth),

aspek

sekaligus

memperhatikan pemerataan kesejahteraan (social equity) dan kelestarian

dan

keberlanjutan

lingkungan

(ecological

sustainablity) yang dikenal dengan the living triangle. 4. Ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan dan energi yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragama, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. a. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. b. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. c. Ketahanan pangan adalah suatu upaya meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan diversifikasi pangan, RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

49

mengembangkan kelembagaan pangan, dan mengembangkan usaha pegelolaan pangan.

Untuk mendukung Kalimantan Selatan yang Mapan (Mandiri dan Terdepan) terdapat lima elemen utama pembangunan yaitu aspek kesejahteraan, aspek berkeadilan, aspek berdikari, aspek berdaya saing dan aspek berkelanjutan. Penjelasan dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut: 1. Kemandirian / Berdikari Kemandirian

pembangunan

bermakna

terwujudnya

kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidup berdasarkan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian baik secara ekonomi,

sosial,

yang

dapat

dilihat

dari

kemandirian

pembiayaan pembangunan, ketahanan pangan dan energi. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah provinsi dengan berbagai program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini kemiskinan dan pengangguran adalah hal yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, pemerintah harus mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat dengan alat ukur Mandiri Pengangguran

(TPT),

kemiskinan

(jumlah

dan

tingkat

kemiskinan) dan pemerataan pembangunan (Gini Rasio).


50

2. Berdaya Saing Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam

saat

bersamaan

juga

dapat

memelihara

tingkat

pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Provinsi Kalimantan Selatan pada periode ketiga RPJPD ingin mengembangkan tentang agrobisnis, hal ini dikarenakan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu lumbung padi Nasional. Agrobisnis merupakan bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir. Agrobisnis terbagi dalam dua bidang yaitu peternakan dan budidaya. Di bidang peternakan misalnya, terdapat hewan-hewan yang bisa diambil manfaatnya, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik, bebek dan lain-lain. Sementara pada bidang budidaya, banyak jenis tanaman pangan yang dapat dibudidayakan, seperti durian, jeruk, rambutan, pepaya, dan lain-lain. Upaya pengembangan usaha pertanian dan turunannya berorientasi pada peningkatan produktivitas, kreatifitas dan inovatif, dengan memanfaatkan teknologi dan kualitas SDM masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang diukur dari pengeluaran konsumsi rumah tangga baik pangan dan non pangan. 3. Berkeadilan Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang merata, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dikarenakan pembangunan di Provinsi RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

51

Kalimantan Selatan masih terpusat di kota Banjarmasin, maka pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan belum dapat dikatakan

berkeadilan

bagi

seluruh

masyarakat

Povinsi

Kalimantan Selatan. untuk itu wilayah lainnya juga perlu dikembanangkan eselanjutnya walaupun sektor pertanian mendominasi roda perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan. Tetapi sektor lainnya tetap juga dikembangkan agar dapat menyerap tenaga kerja dan berperan serta dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, yang ditunjang dengan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di semua bidang pembangunan. 4. Sejahtera Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan.

Pemerintah

didalam

setiap

implementasi

kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan landasan

bahwa

kesejahteraan

masyarakat

mengalami

penurunan. Indikator tersebut adalah terjadi perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat Inflasi terutama untuk kelompok

makanan,

gagalnya

kebijakan

dan

program

pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat akibat ditundanya atau dihilangkannya program sosial. 5. Berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi

kebutuhan

sekarang

tanpa

mengorbankan

pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang

harus

dihadapi

adalah

bagaimana

memperbaiki


52

kehancuran

lingkungan

tanpa

mengorbankan

kebutuhan

pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Hal tersebut diatas terkandung dua gagasan penting yaitu gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin yang harus diberi prioritas utama dan gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebututuhan kini dan hari depan.

Berdasarkan visi yang dijelaskan sebelumnya, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 sebagai berikut 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil. 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik 3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal 4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. 5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut: 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil Keberhasilan suatu bangsa atau daerah terkait dengan keunggulan sumber daya manusia. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

53

dan

mengadaptasi

perubahan

secara

global,

sehingga

masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu memanfaatkan langsung

kemajuan-kemajuan

perkembangan

meningkatkan

kualitas

dari

teknologi. sumber

hasil

Untuk

daya

implikasi

itu,

upaya

manusia Provinsi

Kalimantan Selatan yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini. Kemandirian merupakan salah satu indikasi dan kriteria manusia unggul, sedangkan ketaqwaan merupakan salah satu indikasi dan kriteria manusia agamis. 2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Professional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Birokrasi pemerintahan daerah tidak hanya menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan

sistem

birokrasi,

mulai

dari

penataan

kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

54

integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. 3. Memantapkan

Kondisi

Sosial

Budaya

Daerah

Yang

Berbasiskan Kearifan Lokal Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (way of life) yang mengakomodasi kebijakan (wisdom) dan kearifan hidup. Kalimantan Selatan sebagai Provinsi yang masih memegang teguh kearifan lokal sebagai identitas wilayah, kiranya perlu mengembangkan kebudayaan wilayah sehingga menjadi destinasi yang menarik. Walaupun ada upaya pewarisan kearifan lokal dari generasi ke generasi, tidak ada jaminan bahwa kearifan lokal akan tetap kukuh menghadapi globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang makin pragmatis dan konsumtif. Kearifan lokal yang menuntun masyarakat ke dalam hal pencapaian kemajuan dan keunggulan, etos kerja, serta keseimbangan dan keharmonisan alam dan sosial. Dalam hal keharmonisan sosial dan budaya, hampir semua budaya di Indonesia mengenal prinsip gotong royong dan toleransi. 4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

55

dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitasfasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi

yang

dibangun

dan

yang

dibutuhkan

untuk

berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Provinsi Kalimantan Selatan dalam perkembangannya perlu mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya dengan membangun infrastruktur wilayah yang merata dan berkeadilan. 5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Ketimpangan pembangunan antarwilayah sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah dan memiliki dampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah Rasio Gini, dengan analisis semakin mendekati angka 1 nilai rasio, maka semakin tidak merata pendapatan penduduknya. Pengembangan kemandirian ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan merupakan konsep dasar yang akan menunjang pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing dan sumberdaya yang dimiliki. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antarwilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

56

Kualitas lingkungan hidup merupakan keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung secara optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan tiga kriteria, yakni kualitas air, kualitas udara, dan luas tutupan hutan.

Agar Pembangunan Kalimantan Selatan dalam 5 tahun kedepan dapat lebih terarah dan lebih fokus, maka ditetapkan 13 (tiga belas) prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi acuan, yaitu : 1. Kalsel Cerdas 2. Kalsel Sehat 3. Kalsel Terampil 4. Kalsel Beriman 5. Kalsel dengan Pemda Berkinerja Baik 6. Kalsel Berbudaya 7. Kalsel Aman 8. Kalsel menuju Tuan Rumah PON 9. Kalsel dengan Infrastruktur yang Berkualitas 10. Kalsel Sentra Pangan 11. Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional 12. Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan dan Jasa 13. Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu Tahun 2016-2021. Tujuan dimaksud merupakan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

57

penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Kalimantan Selatan dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan

visi

dan

misi

pembangunan

jangka

menengah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pada masing-masing misi dan prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil Untuk mencapai Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil dilaksanakan 4 (empat) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel Cerdas, Prioritas Kalsel Sehat, Prioritas Kalsel Terampil dan Prioritas Kalsel Beriman. Tujuan pada Misi ini : Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

58

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia baik di taraf nasional maupun internasional. Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menata, mengolah dan membangun provinsi Kalimantan Selatan secara kreatif dan produktif dengan memanfaatkan potensi daerah yang berkualitas sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan. Guna meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Selatan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3) Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, 4) Meningkatnya pemahaman keagamaan 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender.

2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Professional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Untuk mencapai Misi Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik dilaksanakan 1 (satu) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel dengan Pemerintah Daerah Berkinerja Baik. Tujuan Misi ini : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

59

Untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas

dan

fungsi

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan. Di samping itu, tata kelola penyelenggaraaan pemerintahan yang baik harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan

informasi

mengenai

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Lebih

lanjut,

guna

mewujudkan

sistem

pelayanan

pemerintahan yang akuntabel, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah: 1) Meningkatnya Kualitas Layanan publik 2) Meningkatnya Pendanaan Daerah 3) Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah 4) Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Professional dan Pemerintahan Akuntabel

3. Memantapkan

Kondisi

Sosial

Budaya

Daerah

yang

Berbasiskan Kearifan Lokal Untuk mencapai Misi Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal dilaksanakan 3 (tiga) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel Berbudaya, Prioritas Kalsel Aman, dan Prioritas Kalsel Menuju Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). Tujuan Misi : RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

60

a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan suatu daerah. Pemerintah Daerah di dalam setiap

implementasi

kebijakan

selalu

menjadikan

kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Otonomi

daerah

atau

desentralisasi

memberikan

kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih cepat tercapai, karena pemerintah daerah mengetahui kebutuhan masyarakatnya. Sasaran : 1) Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial 2) Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, perlindungan masyarakat 3) Terselenggaranya PON b. Meningkatkan

kualitas

kehidupan

yang

berbasiskan

kearifan lokal Budaya adalah kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan, keahlian yang di peroleh bukan dari kreatifitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang di dapat melalui pendidikan formal atau informal, yang berfungsi untuk mempertahankan diri (perlindungan), memperoleh kepuasan hidup, memenuhi kebutuhan hidup, mengelola/memanfaatkan LH, sebagai media adaptasi terhadap lingkungan alam, berisi etika sebagai penuntun prilaku dan mengembangkan daya cipta. Dengan demikian hakekat kebudayaan adalah perwujudan dan penyaluran kepribadian manusia, yang sejak dahulu RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

61

lahir dari suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan, untuk itu diperlukan upaya perbaikan tingkah laku, melalui aturan-aturan

yang

bersikan

kewajibankewajiban,

tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan tindakan –tindakan yang diijinkan Kearifan budaya lokal harus dilestarikan sebagai salah satu upaya

peningkatan

kualitas

Transformasi kearifan budaya lokal

hidup

masyarakat.

yang dikaji secara

multi disiplin dan transdisiplin dapat dikembangkan dan diterapkan

dalam

meningkatkan

kualitas

kehidupan

masyarakat. Sasaran : 1) Meningkatkan ketahanan budaya 2) Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian 3) Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama 4) Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat

4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya Untuk mencapai Misi Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya dilaksanakan 1 (satu) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel dengan infrastruktur yang berkualitas.


62

Tujuan pada Misi ini: Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang. Keberhasilan pembangunan sangat berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah harus menciptakan kebijakan

pembangunan

meningkatkan

laju

yang

pertumbuhan

tepat

dalam

ekonomi

upaya sekaligus

menciptakan pemerataan pembangunan. Peningkatan laju ekonomi

tidak

Kemiskinan

selalu

tidak

dibarengi

dapat

dengan

dihilangkan

pemerataan.

dengan

hanya

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut tidak lepas dari peran infrastruktur sebagai katalisator baik percepatan pembangunan perekonomian maupun pembangunan sosial yang bersifat pemerataan keseluruhan wilayah. Dengan keberadaan pembangunan infrastruktur diharapkan mendukung secara fisik terhadap pembangunan sektor lainnya. Lebih lanjut, guna mewujudkan pemerataan pembangunan seluruh wilayah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah: 1) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar. Sasaran ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar yang harus tersedia disetiap individu masyarakat, seperti ketersediaan air minum, ketersediaan prasarana sanitasi, ketersediaan listrik masyarakat, dan ketersediaan telekomunikasi.


63

2) Meningkatnya

Kuantitas

dan

Kualitas

Infrastruktur

Perekonomian. Sasaran ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian seperti ketersediaan sarana prasarana konektivitas antar wilayah, ketersediaan tampungan air dan ketersediaan pembangkit listrik yang memadai.

5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Untuk mencapai Misi Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah

Yang

Berbasis

Sumberdaya

Lokal,

Dengan

Memperhatikan Kelestarian Lingkungan yang dilaksanakan dengan 4 (empat) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel Sentra Pangan, Prioritas Kalsel Menuju Salah satu Destinasi Wisata Nasional,

Prioritas

Perdagangan

dan

Kalsel Jasa,

Menuju

dan

Daerah

Prioritas

Kalsel

Industri, Menuju

Lingkungan Berkualitas. Tujuan Misi ini: a. Meningkatkan daya saing Perekonomian Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan daerah disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Perkembangan teknologi saat ini, menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global.

Masyarakat

harus

mampu

memanfaatkan


64

kemajuan-kemajuan

dari

hasil

implikasi

langsung

perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi menjadi tujuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini. Untuk meningkatkan kualitas daya saing perekonomian masyarakat

yang

berkelanjutan

maka

perlu

untuk

dilakukan penggalangan partisipasi masyarakat secara aktif dan membuka pintu kemitraan yang berasas “win-win solution”. Sasaran: 1) Terwujudnya Mandiri Pangan 2) Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian 3) Meningkatnya

Kontribusi

Sektor

Industri,

Perdagangan dan Jasa 4) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata 5) Meningkatnya

Nilai

Investasi

dalam

Aktivitas

Perekonomian b. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Tidak dapat dipungkiri, lingkungan yang sehat dan asri merupakan dambaan bagi semua orang. Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung secara optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Komponen-komponen di dalam lingkungan hidup yang membentuk suatu sistem kehidupan yang disebut ekosistem.

Suatu

ekosistem

akan

menjamin

keberlangsungan kehidupan apabila lingkungan itu dapat RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

65

mencukupi

kebutuhan

minimum

dari

kebutuhan

organisme. Lebih lanjut, guna mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan asri maka sasaran yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

4.2.

Tujuan Untuk jangka menengah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ialah Tata Kelola Pemerintahan.

4.3.

Sasaran Adapun Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah Meningkatnya pendanaan daerah.

4.4.

Strategi Strategi

adalah

faktor

terpenting

dalam

proses

perencanaan yang merupakan rencana secara menyeluruh serta terpadu dari organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai tujuannya. Strategi meliputi penetapan kebijaksanaan program operasional, dan kegiatan aktivitas dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Selanjutnya Strategi ini diharapkan dapat memberikan arahan dan dorongan kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian akan timbul kesatuan gerak dan langkah seluruh RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

66

komponen organisasi, dalam rangka menuju visi yang telah ditetapkan. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah Peningkatan kualitas Pengelolan Keuangan Daerah.

4.5.

Kebijakan Dengan mempertimbangkan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2016-2021 yaitu Pengembangan sumber-sumber Pendanaan Pembangunan.


67

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan NO. 1.

INDIKATOR SASARAN Tata Kelola Meningkatnya Rasio Pemerintahan pendanaan Pendapatan daerah Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah TUJUAN

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 6 56,32 % 58,37 % 58,33 % 58,31 % 58,28 % 58,95 %


68

4.6.

Program 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

4.7.

Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik

/

Penerangan

Bangunan Kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12. Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

69

17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 18. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 19. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 20. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur 21. Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer 22. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 23. Pendidkan dan Pelatihan Formal 24. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25. Penyusunan Program Kerja 26. Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan 27. Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak 28. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 29. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah 30. Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel 31. Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 32. Optimalisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan 33. Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah 34. Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah 35. Pembinaan,

Pengawasan

Pendapatan

dan

Pengelolaan

Keuangan 36. Inventarisasi dan Penilaian Aset/Barang 37. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor


70

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga

teknis

daerah

secara

terintegrasi

sesuai

dengan

kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2016-2021.

Program

dirumuskan

untuk

menjawab

permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program pada RPJMD yang diusung oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan.


71

Program pada RPJMD tersebut dirincikan kembali ke program dan kegiatan pada SKPD dengan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 5 tahun ke depan, maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Kesekretariatan ; a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9) Penyediaan Makanan dan Minuman 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12) Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13) Inventarisasi dan Penilaian Aset / Barang RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

72

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional 6) Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 8) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur 9) Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer 10) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor a. Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur,dengan kegiatan :  Pendidkan dan Pelatihan Formal b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Penyusunan Program Kerja 3) Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan


73

2. Bidang Pajak dan Retribusi ;  Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel 2) Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 3) Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah

3. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan ;  Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak 2) Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 3) Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan

4. Bidang Pengembangan Pendapatan ;  Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah 2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3) Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah

5. Bidang Pembinaan dan Pengawasan ;  Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :  Pembinaan, Pengawasan, Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

74

5.2. Indikator Kinerja Dinas Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan oleh organisasi yang mana dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Adapun indikator kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: a. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (Kemandirian Pendapatan Daerah) b. Prosentase kenaikan Pendapatan Daerah. c. Prosentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah. d. Rasio Pendapatan Daerah Terhadap Target RPJMD Daerah. e. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang pelayanan UPPD (Samsat) se Kalsel. 1.1.

Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah “Masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait”.

1.2.

Pendanaan Indikatif Sedangkan Kegiatan,

Program dan

Pendanaan

Kegiatan, Indikator Kinerja

Indikatif/Kebutuhan

Dana

serta

Kondisi/Sasarannya pada Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 tertuang selengkapnya pada tabel berikut : RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

75

Tabel 5.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja (Outcome), Pendanaan Indikatif/Kebutuhan Dana serta Kondisi/Sasaran pada Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 SASARAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM dan KEGIATAN Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

INDIKATOR OUTCOME Terwujudnya Administrasi Perkantoran Tersedianya administrasi surat menyurat Tersedianya sumber daya komunikasi, air dan listrik Tersedianya administrasi keuangan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

2016

2017

PENDANAAN INDIKATIF/ KEBUTUHAN DANA 2018 2019

2020

2021

KONDISI/SASARAN AWAL AKHIR

323.960.000 7.319.634.000

294.618.000 9.438.570.000

309.348.900 9.910.498.500

324.816.345 10.406.023.425

341.057.162 10.926.324.596

358.110.020 11.472.640.826

0% 0%

100% 100%

925.800.000 744.800.000 2.701.370.000

1.030.800.000 887.600.000 2.745.630.000

1.082.340.000 931.980.000 2.882.911.500

1.136.457.000 978.579.000 3.027.057.075

1.193.279.850 1.027.507.950 3.178.409.929

1.252.943.843 1.078.883.348 3.337.330.425

0% 0% 0%

100% 100% 100%

144.000.000

139.475.000

146.448.750

153.771.188

161.459.747

169.532.734

0%

100%

386.720.000

393.400.000

413.070.000

433.723.500

455.409.675

478.180.159

0%

100%

Tersedianya logistik kantor 1.314.770.000 Tersedianya makanan dan minuman 1.344.275.000 Terwujudnya keg koord dan konsul ke luar 765.645.000 daerah 11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terwujudnya keg koord ke dalam daerah 1.156.200.000 12 Kegiatan Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Tersedianya dokumentasi dan publikasi 817.925.000 13 Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang Terinventarisirnya aset 201.230.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kualitas dan kuantitas sapras 1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya kuantitas sapras 813.650.000 2 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kuantitas sapras 3.707.470.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Meningkatnya kualitas sapras 40.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya kualitas sapras 6.772.260.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya kualitas sapras 768.400.000 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya kualitas sapras 228.000.000 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kualitas sapras 39.500.000 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Meningkatnya kualitas sapras 37.000.000 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Meningkatnya kualitas sapras 25.000.000 10 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Meningkatnya kualitas sapras 4.215.850.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Terpenuhinya pakaian seragam 2 Pendidikan dan Pelatihan formal Meningkatnya kualitas SDM aparatur 458.000.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danTerwujudnya Keuangan Lap Capaian Kinerja dan Keu 1 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan capaian kinerja 27.450.000 2 Evaluasi Renstra SKPD Terevaluasinya renstra 3 Penyusunan program kerja Tersusunnya program kerja dan anggaran 34.600.000 4 Pelaksanaan Pengelolaan penatausahaan keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan 216.782.000 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Pengelolaan Keu. Daerah Terjaganya Rasio kemandirian pendapatan asli 1 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Terwujudnya penerimaan bagi hasil pajak 232.000.000 pendapatan daerah 2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Meningkatnya pengembangan SIM 1.147.485.000 daerah terhadap 3 Penyusunan perencanaan pendapatan daerah Tersusunnya rencana pendapatan daerah 161.335.000 pendapatan 4 Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Terwujudnya penerimaan bagi hasil bukan pajak 560.213.000 daerah 5 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Terwujudnya penerimaan lain-lain pendapatan 174.250.000 6 Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah Terevaluasinya penerimaan daerah 144.900.000 7 Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terwujudnya penerimaan pajak dan retribusi daerah 325.770.000 8 Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keu. Terbina dan terawasinya pendapatan dan pengelolaan keuangan 590.330.000 9 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terwujudnya penerimaan pajak kendaraan bermotor 2.983.085.000 Meningkatnya Nilai IKM rata- 10 Kualitas Pelayanan SAMSAT Prov.Kalsel. Meningkatnya kualitas pelayanan samsat 5.386.057.000 kepuasan rata seluruh masyarakat Samsat se atas pelayanan Kalsel

1.276.220.000 1.374.025.000 2.789.247.500

1.340.031.000 1.442.726.250 2.928.709.875

1.407.032.550 1.514.862.563 3.075.145.369

1.477.384.178 1.590.605.691 3.228.902.637

1.551.253.386 1.670.135.975 3.390.347.769

0% 0% 0%

100% 100% 100%

1.858.120.000 857.416.250 201.230.000

1.951.026.000 900.287.063 211.291.500

2.048.577.300 945.301.416 221.856.075

2.151.006.165 992.566.486 232.948.879

2.258.556.473 1.042.194.811 244.596.323

0% 0% 0%

100% 100% 100%

900.050.000 3.707.470.000 40.000.000 7.028.533.700 1.439.253.500 292.000.000 39.500.000 55.250.000 256.270.000 4.215.850.000

945.052.500 3.892.843.500 42.000.000 7.379.960.385 1.511.216.175 306.600.000 41.475.000 58.012.500 269.083.500 4.426.642.500

992.305.125 4.087.485.675 44.100.000 7.748.958.404 1.586.776.984 321.930.000 43.548.750 60.913.125 282.537.675 4.647.974.625

1.041.920.381 4.291.859.959 46.305.000 8.136.406.324 1.666.115.833 338.026.500 45.726.188 63.958.781 296.664.559 4.880.373.356

1.094.016.400 4.506.452.957 48.620.250 8.543.226.641 1.749.421.625 354.927.825 48.012.497 67.156.720 311.497.787 5.124.392.024

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

480.900.000

500.000.000 504.945.000

530.192.250

556.701.863

750.000.000 584.536.956

0% 0%

100% 100%

28.950.000

30.397.500

31.917.375

33.513.244

41.600.000 250.202.000

43.680.000 262.712.100

45.864.000 275.847.705

48.157.200 289.640.090

35.188.906 25.000.000 50.565.060 304.122.095

0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100%

232.000.000 1.272.955.000 166.715.000 686.565.000 174.250.000 146.630.000 341.270.000 690.839.000 3.240.745.000 3.958.801.000

243.600.000 1.336.602.750 175.050.750 720.893.250 182.962.500 153.961.500 358.333.500 725.380.950 3.402.782.250 4.156.741.050

255.780.000 1.403.432.888 183.803.288 756.937.913 192.110.625 161.659.575 376.250.175 761.649.998 3.572.921.363 4.364.578.103

268.569.000 1.473.604.532 192.993.452 794.784.808 201.716.156 169.742.554 395.062.684 799.732.497 3.751.567.431 4.582.807.008

281.997.450 1.547.284.758 202.643.124 834.524.049 211.801.964 178.229.681 414.815.818 839.719.122 3.939.145.802 4.811.947.358

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

47.235.716.000

52.972.950.950

56.121.598.498

58.402.678.422

61.322.812.343

65.163.952.961

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perUndang-undangan

Tersedianya komponen inst listrik dan penerangan Tersedianya bahan bacaan dan buku per Uuan

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


76

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penentuan indikator kinerja dan target kinerja Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021. Adapun Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kemandirian Pendapatan Daerah.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator No

1.

Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kemandirian Pendapatan Daerah)

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 53,24 %

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 1 56,32 %

Tahun 2 58,37 %

Tahun 3 58,33 %

Tahun 4 58,31 %

Tahun 5 58,28 %


Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 58,95 %

77

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan

Selatan,

adalah

sebagai

pengatur

arah

perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang dengan partisipasi dan respon dari semua stakeholdernya. Hal ini merupakan menifestasi dari respon Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kondisi lingkungannya baik internal maupun eksternal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif. Selanjutnya Rencana Strategis ( RENSTRA ) ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders dan terutama seluruh pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan akan dapat tercapai bila didukung oleh seluruh pegawai yang ada dan pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung serta diiringi oleh sikap tawakal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan.


78

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

Recommend Documents