RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2011 - 2015
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN BANJARBARU 2010
KATA PENGANTAR
Syukur
Alhamdulillah
atas
Rakmat Allah SWT,
Rencana Strategis
(RENSTRA) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 dapat diselesaikan. Renstra Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 disusun sebagai acuan perspektif pembangunan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan lima tahun ke depan dan
sebagai
referensi
penyusunan
perencanaan
pembangunan
Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan setiap tahun di Kalimantan Selatan. Penyusunan Renstra Tahun 2011 – 2015 tidak terlepas dari berbagai kendala baik yang menyangkut ketersediaan informasi maupun data-data yang diperlukan, untuk itu akan terus dilakukan penyempurnaan, saran perbaikan sangat diharapkan, semoga informasi yang disajikan mampu merefleksi situasi yang lebih baik dan akurat. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penyusunan Renstra ini. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.
Banjarbaru,
September 2010
Sekretaris Badan
Ir. Yayat Hidayat Hendarin, MP Pembina Utama Madya NIP 19530508 198003 1 009
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................... DAFTAR ISI ............................................................................................. DAFTAR TABEL ........................................................................................ BAB PENDAHULUAN I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V BAB VI BAB VII
Hal. i ii iii iv 1
1.1. Latar Belakang………………………………………………………………….. 1.2. Landasan Hukum………………………………………………………………. 1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………. 1.4. Sistematika Penulisan......................................................... GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....................................................
1 2 3 4 6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD......................... 2.2. Kapasitas Pelayanan dan Aset yang dikelola ......................... 2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran ............................... ISU-ISU STRATEGIS....................................................................
6 9 12 13
3.1. Analisis Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan SKPD ................................................................................ 3.2. Target Capaian pembangunan program Prioritas Kepala Daerah (Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD)………….................... 3.3. Kajian Dokumen Penunjang ................................................ 3.4. Analisis Isu-isu Strategis Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi SKPD…………………………...................................................... VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN ...........
13
4.1. Visi dan Misi…………………………………………………………………….. 4.2. Tujuan…………………………………………………………………………….. 4.3. Sasaran ………………………………………………………………………….. 4.4. Strategi ………………………………………………………………………….. 4.5. Kebijakan........................................................................... RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF....................................... PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN .........................
28 29 29 30 31
PENUTUP
38
LAMPIRAN-LAMPIRAN .
20 26 27 28
33 36
DAFTAR LAMPIRAN
No. 1 2.
Teks
Halaman
Matrik Rencana Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2011 - 2015
40 45
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagaimana diatur dalam UU No 25 Tahun 2004 bahwa SKPD berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2015 disusun sebagai penjabaran dari RPJM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2015. Proses pembangunan sistem penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha yang telah berlangsung sampai dengan tahun 2010 telah menghasilkan berbagai kemajuan , walaupun demikian diakui pula
masih terdapat
berbagai masalah yang belum tuntas dalam dinamika pembangunan sistem penyuluhan tersebut. Berbagai masalah tersebut antara lain beragamnya kelembagaan penyuluhan di Kabupaten/Kota, belum semua kecamatan memiliki Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal, kualitas dan kuantitas SDM penyuluhan masih
kurang , lemahnya akses pelaku utama dan pelaku
usaha terhadap sumber informasi, teknologi, pasar, permodalan dan sumberdaya lainya dalam mengembangkan usahanya, terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan penyuluhan, serta belum kuatnya jejaring kerjasama antara peneliti, penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyediaan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan spesifik lokalita.
Renstra
Sekretariat
Badan
Koordinasi
Penyuluhan
Propinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 disusun sebagai acuan perspektif pembangunan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan lima tahun
ke
depan
dan
sebagai
referensi
penyusunan
perencanaan
pembangunan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan setiap tahun di Kalimantan Selatan.
1.2. Landasan Hukum Dasar penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2015 adalah : -
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
-
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); -
Peraturan Gubernur Nomor 020 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan
-
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 06 Tahun 2008 tentang SOTK Dinas dan Badan Pada Pemerintah provinsi kalimantan Selatan.
-
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan 2001 - 2025
-
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2010 tentang RPJM Provinsi Kalimantan Selatan
-
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan.
-
Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 20 /PK.1-Bakorluh/II/2010 Tanggal 11 Pebruari 2010 tentang penyusunan renstra 2010 – 2015.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluha Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 adalah sebagai penjabaran dari RPJM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015,
Renstra
Departemen Pertanian Tahun 2010-2015, Departemen Perikanan 20102014, serta Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2010 - 2014. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah dalam pembangunan system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 5 tahun kedepan baik di Kabupaten/kota, kecamatan dan desa di provinsi Kalimantan Selatan
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Kapasitas Pelayanan dan Aset yang dikelola 2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Analisis Gambaran
Umum Daerah Terkait dengan
Pelayanan SKPD 3.2. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah (Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD) 3.3. Kajian Dokumen Penunjang 3.4. Analisis Isu-isu Strategis Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi SKPD BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi
4.2.
Tujuan
BAB V
4.3.
Sasaran
4.4.
Strategi
4.5.
Kebijakan
RENCANA
PROGRAM,
KEGIATAN,
INDIKATOR
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI.
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII
PENUTUP
LAMPIRAN
KINERJA,
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 020 Tahun 2007, tugas Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan adalah : a. Melakukan
koordinasi,
integrasi
dan
sinkronisasi
lintas
sektor,
optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan. b. Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan propinsi yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional. c. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah. d. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Provinsi Kalimantan Selatan, berdasar Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 tahun 2008, di bentuk Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan a.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan fasilitatif terhadap pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan.
b. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi : b.1. Fasilitasi perumusan kebijakan Badan Koordinasi Penyuluhan Daerah ; b.2. Fasilitasi perumusan rencana kegiatan dan penyusunan program penyuluhan ; b.3. Pengelolaan adminstrasi dan pertanggungjawaban keuangan ; b.4. Fasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluh ; b.5. Fasilitasi pengembangan
dan
peningkatan kapasitas SDM
penyuluhan; b.6. Mengembangkan sistem dan layanan informasi, pengembangan kerjasama
dan
partisipasi
pelaksanaan
sistem
penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan ; b.7. Pengelolaan urusan umum
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Propinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 dengan struktur organisasi sebagai berikut
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010
SEKRETARIS BADAN
BAGIAN UMUM
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA & PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN BINA KAPASITAS SDM
SUB BAGIAN ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN
SUB BAGIAN PEMBINAAN SDM PENYULUHAN
BAGIAN KERJASAMA DAN LAYANAN INFORMASI
SUB BAGIAN KERJASAMA
SUB BAGIAN LAYANAN INFORMASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008
2.2. Kapasitas Pelayanan dan Aset yang Dikelola. a. Keadaan pegawai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2008, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari (1) Sekretaris Badan, (2) Bagian Umum, a. Sub Bagian Ketatausahaan b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. (3) Bagian Perencanaan dan Keuangan, a. Sub Bagian Perencanaan. b. Sub Bagian Keuangan (4) Bagian Bina Kapasitas SDM, a. Sub Bagian Analisis Kebutuhan Pelatihan. b. Sub Bagian Pembinaan SDM Penyuluhan. (5) Bagian Kerjasama dan Layanan Informasi, dan a. Sub Bagian Kerjasama b. Sub Bagian Layanan Informasi. (6) Kelompok Jabatan Fungsional. Pegawai pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 sebanyak 29 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom dengan jumlah sebanyak 28 orang dan Pegawai titipan dari Provinsi Aceh sebanyak 1 orang, Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut jenis kepegawaian tahun 2009 seperti terinci pada tabel berikut :
Tabel 1.
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalsel Tahun 2009 menurut golongan/ruang. Gol/Ruang
Jumlah PNS (orang)
IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d
1 2 4 4 4 4 7 1 1 1
Jumlah
29
Sumber: Bagian Umum (Subbag. Kepegawaian)
Tabel 2
Daftar Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2009
Tingkat Pendidikan SD SLTP SLTA D.3 S.1 S.2 S.3 Jumlah
Jumlah 1 1 1 5 29
b. Keadaan Aset Tabel 3. No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Keadaan Perlengkapan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009
Jenis Peralatan/Mesin Roda 4 Roda 2 Komputer Laptop Handycam Proyektor ( 2 Unit ) Sound System Wirles Printer Laser Jet Lemari arsip Brankas Filling Kabinet White Board Alat Pendingin AC Meja Rapat Meja Kerja Pejabat Eselon II Meja Kerja Pejabat Eselon III Meja Kerja Pejabat Eselon IV Kursi Kerja Pejabat Eselon II Kursi Kerja Pejabat Eselon III Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Kursi Putar Kursi Lipat Sofa Rak Buku Mesin Tik
Unit 2 6 10 7 1 2 1 1 5 5 5 5 2 7 20 1 4 8 1 4 8 20 60 2 2 6
2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran. Jenis
Pelayanan
Koordinasi
yang
dilaksanakan
oleh
Sekretariat
Badan
Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai
berikut : a.
Pelayanan
administrasi
penilaian
angka
kredit
bagi
Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. b.
Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha
c.
Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, berupa Diklat Dasar Umum dan Khusus (profesi), Alih Jenjang
d.
Pelayanan informasi
dan teknologi penyuluhan, berupa materi,
metode dan media penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Sedangkan
kelompok
sasaran
dari
pelayanan
tersebut
adalah
Penyuluh (Pertanian, Perikanan dan Kehutanan), Pelaku utama, pelaku usaha bidang pertanian, perikanan dan kehutanan dan stakeholder bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Analisis Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan SKPD. Belum semua pemerintah daerah (kabupaten/kota ) membentuk kelembagaan penyuluhan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Sebagai implementasi dari UU nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Peraturan Gubernur Nomor 020 Tahun 2007, telah membentuk Badan Koordinasi Penyuluhan, kemudian ditindak lanjuti dengan pembentukan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008. Sedangkan di tingkat
Kabupaten/
Kota juga telah dibentuk
Badan/Kantor Pelaksana Penyuluhan kecuali Kabupaten Kotabaru, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru yang belum membentuk kelembagaan penyuluhan. Pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluhan di Kabupaten Kotabaru, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru ditangani oleh masing masing Dinas yang menangani pertanian, perikanan dan kehutanan.. Perkembangan Kelembagaan Penyuluhan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Tabel 4.
Tabel. 4. Keragaan Kelembagaan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 NO.
I.
Provinsi KABUPATEN/ KOTA Provinsi
II 1.
Kabupaten/Kota HST
2.
BENTUK KELEMBAGAAN
DASAR PEMBENTUKAN
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Perda No. 6 Tahun 2008 Tgl.15 April 2008
Badan Pelaksana Penyuluhan
Perda No. 13 tahun 2007. Tgl. 6 Nopember 2007.
Banjar
Badan Pelaksana Penyuluhan
3.
Tanah Laut
Badan Pelaksana Penyuluhan
4.
Tanah Bumbu
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.
Tapin
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
6.
Batola
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
7.
HSU
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
8.
HSS
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
9.
Tabalong
Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan
10
Balangan
Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
11. 12.
Kotabaru Banjarbaru
13.
Banjarmasin
Dinas Pertanian Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian
Perda No. 9 Tahun 2008. Tgl. 9 Juni 2008. Perda No. 13 Tahun 2008. Tgl. 9 September 2008. Perda No. 17 Tahun 2007. Tgl. 10 Nopember 2007. Perda No. 5 Tahun 2008. Tgl. 12 Pebruari 2008 Perda No. 27 Tahun 2008. Tgl. 19 Maret 2008. Perda No. 25 Tahun 2008. Tgl. 9 Desember 2008. Perda No.30 Tahun 2007. Tgl. 29 Nopember 2007. Perda No. 10 Tahun 2007. Tgl. 21 Nopember 2007. Perda No. 3 tahun 2008. tgl. 18 Juli 2008. -
Beragamnya bentuk kelembagaan penyuluhan di kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan (3 Bapeluh, 5 Badan campuran, 2 Kantor campuran dan 3 bidang di bawah dinas), berdampak terhadap belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kalimantan Selatan. Kelembagaan penyuluhan ditingkat kecamatan yang berbentuk Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), juga telah terbentuk. Dari 153 kecamatan, p telah terbentuk 107 Balai Penyuluhan Kecamatan. Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha ditingkat kecamatan. Data ternci tertera dalam tabel 6 berikut ini
Tabel : 6 Keragaan Kelembagaan Balai Penyuluhan Kecamatan di Kabupaten/Kota Tahun 2009 NO
KABUPATEN/KOTA
2009 BPP
Kec.
Desa
1
Tabalong
12
7
131
2
Balangan
8
6
152
3
Hulu Sungai Utara
10
7
219
4 5 6 7 8
Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Selatan Tapin Banjar Banjarbaru
11
11
169
11
11
148
13 19 5
12 19 4
131 288 20
9
Banjarmasin
5
5
50
10
Batola
17
7
200
11 12
Tanah Laut Tanah Bumbu
11
9
134
10
4
135
13
Kotabaru
20
5
197
153
107
1.974
Jumlah
Kualitas
dan
kuantitas
Penyuluh
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan belum memadai. Jumlah penyuluh PNS/CPNS di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebanyak 1.154 orang terdiri dari penyuluh PNS 1.138 orang dan CPNS 16 orang. Data terinci tertera dalam tabel 5 berikut ini. Tabel 5
Keragaan Jumlah Penyuluh PNS/CPNS Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Provinsi Kalsel Tahun 2009.
NO. Kab/ Kota Pertanian Perikanan Kehutanan Jumlah I Provinsi 21 2 0 23 II Kabupaten/Kota 921 138 72 1.133 1. Tabalong 93 1 13 108 2. Balangan 31 7 3 40 3. HSU 37 6 0 40 4. HST 76 8 2 82 5. HSS 86 4 10 102 6. Tapin 103 14 15 149 7. Banjar 154 27 10 186 8. Batola 94 15 3 111 9. Tanah Laut 115 16 7 137 10 Tanah Bumbu 42 14 0 54 11. Kotabaru 44 17 0 61 12. Banjarbaru 25 5 9 38 13. Banjarmasin 21 4 0 25 Jumlah 942 140 72 1.154 Jumlah Penyuluh
PNS tidak sebanding dengan jumlah Desa,
sehingga Departemen Pertanian dalam mencukupi tenaga penyuluh (satu desa
satu
penyuluh)
pengadaan/rekruitmen
telah
menetapkan
kebijakan,
yaitu
Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh
Pertanian. Jumlah THL-TB PP yang bertugas di Provinsi Kalimantan Selatan sampai 31 Desember 2009 adalah sebanyak 620 orang dari jumlah semula sebanyak 633 orang, tersebar di 13 Kabupaten/Kota, terdiri dari angkatan I 184 orang (29,7%), angkatan II sebanyak 225 orang (36,3%)
dan angkatan III sebanyak 211 orang (34,0%). Data terinci tertera dalam tabel 6 berikut ini Tabel 6.
Keragaan Jumlah THL-TB Penyuluh Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun 2009.
NO.
Kab/ Kota
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.
Tabalong Balangan HSU HST HSS Tapin Banjar Banjarbaru Banjarmasin Batola Tanah Laut Tanah Bumbu Kotabaru Jumlah
Angkatan Angkatan Angkatan I II III 6 13 20 12 24 18 6 29 58 26 21 13 25 12 0 25 12 9 31 51 29 5 14 0 6 7 0 11 20 17 25 15 0 4 6 20 2 1 27 184 225 211
Jumlah 39 54 93 60 37 46 111 19 13 48 40 30 30 620
Kemandirian kelembagaan petani dan kelembagaan usahatani masih rendah. Untuk mewujudkan SDM pelaku utama dan pelaku usaha yang bekualitas melalui penyuluhan dengan pendekatan kelompok, guna memperkuat pengembangan pertanian, perikanan dan kehutanan yang unggul dan maju, perlu dilakukan penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Diharapakan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani disamping menjadi wadah pembinaan teknis dan
sosial, juga sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan
hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di perdesaan.
Jumlah kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Provinsi Kalimantan Selatan masing – masing sebanyak 9.462 kelompok tani dan 1.386 gabungan kelompok tani. Data terinci tertera dalam tabel 7 berikut ini Tabel 7. Keragaan Kelembagaan Petani di Kabupaten/Kota Tahun 2009. NO
KABUPATEN/KOTA
2009 Poktan
Gapoktan
1
Tabalong
575
43
2
Balangan
551
137
3
Hulu Sungai Utara
838
148
4
Hulu Sungai Tengah
896
154
5 6 7 8
Hulu Sungai Selatan Tapin Banjar Banjarbaru
804
213
971
87
734 142
173 10
9
Banjarmasin
174
14
10
Batola
1.574
205
11 12
Tanah Laut Tanah Bumbu
1.120
83
898
64
13
Kotabaru
185
55
9.462
1.386
Jumlah
Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, sehingga dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Meningkatkan mutu programa penyuluhan disemua tingkatan (provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan desa). Penyusunan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada umumnya telah disusun di
semua tingkatan (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/BPK). Namum belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyelenggaraan sistem penyuluhan. b. Penyusunan rencana kerja penyuluh di wilayah kerja masing – masing atas dasar programa penyuluhan yang disusun di semua tingkatan. c. Meningkatkan
penyusunan
materi
dan
pengembangan
metode
penyuluhan termasuk penerapan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) guna mendukung pengembangan komoditas unggulan usaha pertanian,
perikanan
dan
kehutanan,
masih
belum
optimal
pelaksanaannya. d. Meningkatkan
penyebaran
informasi
dan
teknologi
pertanian,
perikanan dan kehutanan sesuai kebutuhan/spesifik lokalita. e. Meningkatkan Kemitraan usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan dengan swasta masih terbatas. f.
Meningkatkan terjalinnya jejaring kerjasama antara peneliti, penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyediaan informasi dan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan spesifik lokalita. Berdasarkan
penyelenggaraan
capaian di bidang kelembagaan, ketenagaan dan
penyuluhan,
Provinsi
Kalimantan
Selatan
mendapatkan penghargaan tingkat nasional pada tahun 2009 yaitu : -
Penyuluh Pertanian Teladan Tingkat Nasional
-
Penyuluh Perikanan Teladan Tingkat Nasional
-
Petani Teladan Tingkat Nasional
-
Petani Nelayan Tingkat Nasional
telah
3.2. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah (sesuai tugas dan fungsi SKPD) a. Sasaran Kelembagaan Penyuluhan Untuk mengoptimalkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan sistem penyuluhan antara propinsi dan Kabupaten/Kota, dalam mendukung pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di
Kalimantan Selatan, maka sasaran kelembagaan penyuluhan
ditingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2015 terbentuk di 13 Kabupaten/Kota. Untuk mengoptimalkan fungsi Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha ditingkat kecamatan, dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdayanya guna mendukung pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kalimantan Selatan, maka sasaran kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan berupa Balai Penyuluhan Kecamatan tahun 2015 terbentuk 147 BPK. Kelembagaan penyuluhan ditingkat desa/kelurahan berupa pos penyuluhan desa/wilayah kerja penyuluh yang befungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha ditingkat desa/kelurahan, dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdayanya guna mendukung pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kalimantan Selatan, sasaran tahun 2015 terbentuk 100
percontohan pos penyuluhan
Kalimantan Selatan.
desa/kelurahan di
Kelembagaan penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha berupa kelompok tani dan gabungan kelompok tani, sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha, skala ekonomi dan efisiensi usahanya dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2011 terbentuk 9.938 kelompok tani dan 1.486 gabungan kelompok tani dan tahun 2015 terbentuk 11.842 kelompok tani dan 1.886 gabungan kelompok tani. Dengan demikian pada tahun 2015 setiap desa/kelurahan rata – rata terbentuk 5 - 6 kelompok tani dan 1 gabungan kelompok tani. Sasaran kelembagaan penyuluhan tahun 2011 – 2015 di Kalimantan Selatan sebagai berikut Tabel 8. Sasaran Kelembagaan Penyuluhan Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2015 No 1 2
3
4 5
Jenis Kelembagaan Badan/Kantor Pelaksana Penyuluhan Kab/Kota Jumlah Balai Penyuluhan Kecamatan Penumbuhan BPK Model Pos Penyuluhan desa/kelurahan Wilayah kerja penyuluh tingkat desa/kelurahan Kelompok tani Gabungan Kelompok tani
Tahun (buah) 2011 2012 2013 8 10 12
2014 13
2015 13
107
117
127
137
147
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
9.938 1.486
10.414 1.586
10.980 1.686
11.366 11.842 1.786 1.886
b.
Sasaran Ketenagaan Penyuluhan Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok tani dan gabungan kelompok tani khususnya dipedesaan , sehingga pelaku utama dan pelaku usaha tersebut mampu meningkatkan dan mengembangkan usaha, skala ekonomi dan efisiensi usahanya dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan khususnya pada komoditi – komoditi unggulan strategis di Kalimantan selatan, perlu penempatan tenaga penyuluh disetiap desa/kelurahan. Pada tahun 2015 direncanakan 1.974 desa/kelurahan yang ada di Kalimantan Selatan sudah tersedia tenaga penyuluhnya. terutama ditingkat desa/kelurahan yaitu sebanyak 1.974 orang penyuluh. Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, pada tahun 2015 direncanakan tersedia 104 orang penyuluh atau rata – rata 8 orang penyuluh ahli disetiap Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 orang penyuluh ahli pertanian, 2 orang penyuluh ahli perikanan dan 1 orang penyuluh ahli kehutanan dan 1 orang penyuluh ahli multi media. Untuk di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, pada tahun 2015 direncanakan tersedia penyuluh ahli sebanyak 28 orang, terdiri dari 10 orang penyuluh ahli pertanian, 8 orang penyuluh ahli perikanan, 6 orang penyuluh ahli kehutanan, 2 orang penyuluh ahli kominikasi massa dan 2 orang penyuluh ahli multi media. Disamping itu untuk meningkatkan kapasitas penyuluh PNS dan petani (KTNA/penyuluh swadaya) dalam rangka mengoptimalkan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha, akan dilaksanakan pelatihan. Sasaran
pelatihan bagi penyuluh dan petani (KTNA/penyuluh swadaya) tahun 2011 adalah sebanyak 25 orang dan tahun 2015 adalah sebanyak 125 orang. Sasaran ketenagaan penyuluhan tahun 2011 – 2015 di Kalimantan Selatan secara terinci adalah sebagai berikut: Tabel 9.
Sasaran Ketenagaan Penyuluhan di Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 Tahun/Orang
No
Uraian
1 2 3
Penyuluh Lapangan Penyuluh Kab/Kota Penyuluh Provinsi
4
Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan KTNA /Penyuluh Swadaya
5
2011
2012
2013
2014
2015
1.159 65 22
1.340 74 24
1.540 1.750 1.974 89 91 104 25 26 28
40
80
120
160
200
30
60
90
120
150
c. Sasaran Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan Penyelenggaraan
penyuluhan
pertanian,
perikanan
dan
kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, dilakukan berdasarkan suatu programa yang disusun bersama antara pelaku utama dan pelaku usaha baik ditingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/BPK. Programa penyuluhan yang telah disusun secara bersama tersebut adalah merupakan
acuan
bagi
penyuluh
di
Provinsi,
Kabupaten/Kota,
Kecamatan dan desa/Kelurahan, untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan
masing – masing penyuluh pertanian, perikanan dan
kehutanan. Sasaran penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan
dan kehutanan di Kalimantan Selatan secara terinci adalah sebagai berikut : Tabel 10.
Sasaran Penyelenggaraan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 – 2015 Tahun (buah)
No
Uraian
2011
2012
2013
2014
2015
1
Mutu Programa Penyuluhan Provinsi
1
1
1
1
1
2
Mutu Programa Penyuluhan Kab/Kota
10
12
13
13
13
3
Mutu Programa Penyuluhan Kec/BPK
107
117
127
137
147
4
Kerjasama Poktan dan Gapoktan
5
10
15
20
25
5
Penyebaran materi penyuluhan melalui media cetak (judul)
5
10
15
20
25
6.
Penyebaran materi penyuluhan melalui media elektronik (judul)
5
10
15
20
25
7
Pengembangan mekanisme kerja dan metode penyuluhan
1
2
3
4
5
8
Penerbitan majalah penyuluhan Provinsi Kalsel (kali/tahun)
4
4
4
6
6
Pengembangan Kerjasama dan Jejaring Kerja Penyuluhan untuk
mengoptimalkan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses sumberdaya produktif diantaranya informasi, teknologi, pasar, permodalan dan sumberdaya lainya dalam mengembangkan usahanya baik disektor pertanian, perikanan dan kehutanan di Kalimantan Selatan, perlu adanya penguatan jejaring kerjasama
antara peneliti, penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha serta stakeholder
lainya,
terutama
yang
berkaitan
dengan
pengembangan teknologi, pertanian, perikanan dan kehutanan spesifik lokalita. Sasaran
Pengembangan
Kerjasama
dan
Jejaring
Kerja
Penyuluhan untuk mengoptimalkan pelaku utama dan pelaku
usaha pertanian, perikanan dan kehutanan di Kalimantan Selatan secara terinci adalah sebagai berikut :
Tabel 11. Sasaran Pengembangan Kerjasama dan Jejaring Kerja Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 – 2015 Tahun (buah) No 1
Uraian Kerjasama Poktan dan Gapoktan
2011
2012
2013
2014
2015
5
10
15
20
25
Dalam Aspek Hukum dan Perundang - Undangan sebagai implementasi Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 2006 di Provinsi Kalimantan Selatan, perlu adanya sasaran
penyelesaian Rancangan Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :
Tabel 12.
Sasaran Peraturan Perundangan Bidang Penyuluhan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 – 2015 Tahun/buah
No
Uraian
2011
2012
2013
2014
2015
1
Kebijakan Penyuluhan
1
1
1
1
1
2
Strategi Penyuluhan
1
1
1
1
1
3
Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan
1
1
1
1
1
4
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyluhan
1
1
1
1
1
3.3. Kajian Dokumen Penunjang. Dokumen SENSTRA`ini saling berhubungan dan mengacu pada : a. RENSTRA Kementrian Pertanian dengan visi “ Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Ekspor, dan Kesejahteraan Petani, yang menetapkan strategi dalam tujuh (7) Gema Revitalisasi antara lain yaitu Revitalisasi Sumber Daya Manusia dan Revitalisasi Kelembagaan Petani. Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) dengan visi “Menjadikan Pusat Penyuluhan Pertanian yang mampu mengembangkan pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional, inovatif, kreatif, dan berwawasan global” .Strategi meliputi
Aspek
Penyelenggaraan, Aspek Kelembagaan, dan Aspek Ketenagaan, yang dilaksanakan
melalui
Program
Pemantapan
Sistem
Penyuluhan
Pertanian, Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usaha Tani dan Program Pemantapan Manajemen dan Administrasi.
b. RENSTRA Kementrian Kelautan dan Perikanan c.
RENSTRA Kementrian Kehutanan dengan visi “ Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan
Masyarakat
menetapkan kebijakan prioritas
Yang
Berkeadilan
“
dengan
antara lain meliputi Pemberdayaan
Masyarakat di Sekitar Hutan dan Penguatan Kelembagaan Kehutanan. Kegiatan Dukungan
Penyuluhan Manajemen
Kehutanan dan
dilaksanakan
Pelaksanaan
Tugas
melalui Teknis
Program Lainnya
Departemen Kehutanan, dengan output kegiatan adalah peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator utama berupa : -
Pembentukan 500 kelompok masyarakat produktif mandiri,
-
Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh kehutanan (se Indonesia).
-
Kampanye Indonesia Menanam (KMI)
-
Kemitraan/jejeraing kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket.
3.4. Isu-Isu Strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD Isu strategis yang berkembang dalam rangka penyelenggaran Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kedepan adalah : a.
Koordinasi penyelenggaran penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan belum optimal.
b.
Belum
semua
pemerintah
daerah
membentuk
kelembagaan
penyuluhan pemerintah sesuai UU No. 16 Tahun 2006 c.
Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani
d.
Kualitas dan kuantitas penyuluh pertanian belum memadai.
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan, dan memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada maka Visi Pembangunan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2011-2015 adalah : “Terwujudnya Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang Berkembang, Maju dan Unggul di Kalimantan Selatan 2015” Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang Berkembang, Maju dan Unggul dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan nilai tambah agribisnis dicirikan
dengan Terbinanya
kelembagaan penyuluhan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, berkembangnya
kelembagaan
pelaku
utama
dan
pelaku
usaha,
meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM penyuluh dan pelaku utama dan pelaku
usaha,
meningkatnya
mutu
penyelenggaraan
penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, berkembangnya kerjasama dan jejaring kerja antara penyuluh, peneliti, pelaku utama dan pelaku usaha serta stakeholder lainya. Untuk mewujudkan visi tersebut Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Propinsi Kalimantan Selatan mengemban dilakukan adalah :
misi yang harus
a. Mengembangkan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang mandiri b. Meningkatkan kuantitas dan profesionalisme penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan. c. Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 4.2. Tujuan Tujuan Pembangunan Sistem penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah : a. Mewujudkan kelembagaan penyuluhan pemerintah dan kelembagaan pelaku utama yang mandiri b. Mewujudkan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS, swasta dan swadaya yang professional dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan c. Mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan yang produktif, efektif dan efisien didukung oleh programa, metode, materi, sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 4.3. Sasaran Sasaran yang ditetapkan dalam
pembangunan
Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tahun 2010 – 2015 adalah a. Terwujud dan berfungsinya kelembagaan penyuluhan pemerintah di Prov, Kab/Kota, Kec, Desa/Kelurahan sesuai dengan UU No 16 tahun 2006 b. Terwujudnya kelembagaan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri (Poktan dan Gapoktan)
c. Terpenuhinya kuantitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS, swasta dan swadaya sesuai kebutuhan d. Terwujudnya
ketenagaan
penyuluh
pertanian,
perikanan
dan
kehutanan yang professional. e. Tersedianya sistem informasi yang dapat diakses oleh pelaku utama dan pelaku usaha. f. Terwujudnya kerjasama pelaku utama dan pelaku usaha pengembangan
usahanya
di
bidang
pertanian,
dalam
perikanan
dan
kehutanan. g. Terwujudnya mekanisme kerja dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien; h. Terpenuhinya sarana dan prasarana minimal kelembagaan penyuluhan di Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa di Kalimantan Selatan i. Tersedianya pembiayaan penyuluhan pertanian melalui APBN, APBD dan partisipasi swasta serta masyarakat; 4.4. Strategi Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kalimantan Selatan , maka ditempuh strategi yang dijabarkan ke dalam 3 aspek yaitu sebagai berikut : a. Pemantapan kelembagaan penyuluhan pemerintah di Prov, Kab/ Kota, Kec, Desa/ Kelurahan sesuai dengan UU No 16 tahun 2006 b. Pemberdayaan kelembagaan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan ( Poktan, Gapoktan, FMA)
c. Penempatan satu desa satu penyuluh pertanian/perikanan dan satu kec satu penyuluh kehutanan d. Peningkatan kapasitas dan professionalisme penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan e. Penyelenggaraan
Penyuluhan
dilakukan
berdasarkan
programa
penyuluhan f. Pengembangan forum masyarakat penyuluhan
Pertanian (PENAS),
Perikanan dan Kehutanan g. Pengembangan jejaring kerjasama
di bidang penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan. h. Pengembangan sistem informasi teknologi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan i. Pengembangan mekanisme kerja yang efektif dan efisien. 4.5. Kebijakan a. Fasilitasi
dan
advokasi
pemantapan
kelembagaan
penyuluhan
pemerintah di Kab/Kota, Kec, Desa/Kelurahan sesuai dengan UU No 16 tahun 2006 b. Fasilitasi Pembangunan satu BPK satu Kec c. Fasilitasi Penumbuhan Pos Penyuluhan Desa (Posyanluhtan) d. Fasilitasi Penumbuhan, penataan dan penguatan poktan, gapoktan. FMA e. Pemberian penghargaan Poktan dan Gapoktan mandiri f.
Mengusulkan
formasi
kebutuhan
penyuluh
PNS
dan
TB/PPTK/PTT penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan g. Pemberdayaan penyuluh swasta dan swadaya
THL
h. Meningkatkan kompetensi penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan i.
Spesialisasi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS di Prov dan Kab/Kota
j. Pengembangan pola karier dan profesionalisme penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan k. Pemberian penghargaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan serta penyuluh swasta dan swadaya berprestasi. l.
Meningkatkan
mutu
programa
penyuluhan
yang
mendukung
pengembangan agribisnis m. Memfasilitasi pelaksanaan forum masyarakat penyuluhan n. Mengembangkan sistem kerjasama o. Mengembangkan sistem informasi teknologi penyuluhan p. Penyusunan dan menyebarkan materi, metode dan media informasi penyuluhan melalui media cetak dan elektonik q. Meningkatkan koordinasi pusat, provinsi dan kab/kota
dan sinkronisasi program dan kegiatan
BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Mengacu kepada RPJM Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 - 2014, Sekretariat
Badan
Koordinasi
Penyuluhan
Propinsi
Kalimantan
Selatan
menyusun program dan kegiatan sebagai berikut : 5.1. Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian a. Pembinaan dan Pengembangan SDM Penyuluh Pertanian. b. Pembinaan dan Pemantapan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. c. Fasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian. d. Pembinaan, Pengembangan dan
Peningkatan Sistem/Layanan
Informasi Penyuluhan Pertanian e. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Penyuluhan Pertanian.. f.
Perencanaan,
Koordinasi
Sinkronisasi
dan
Monev
Kegiatan
Penyuluhan Pertanian. g. Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Kepegawaian Penyuluh h. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan di Balai Penyuluh Kecamatan. i.
Fasilitasi Pengembangan Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian
j.
Pendampingan Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi.
k. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya.
5.2. Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Perikanan a. Pembinaan dan Pengembangan SDM Penyuluh Perikanan. b. Fasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas SDM Penyuluhan Perikanan. c. Pembinaan, Pengembangan dan
Peningkatan Sistem/Layanan
Informasi Penyuluhan Perikanan. d. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Penyuluhan Perikanan. e. Perencanaan,
Koordinasi
Sinkronisasi
dan
Monev
Kegiatan
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan
di Balai
Penyuluhan Perikanan. f.
Penyuluh Kecamatan. g. Fasilitasi Pengembangan Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan. h. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya. 5.3. Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Kehutanan a. Pembinaan dan Pengembangan SDM Penyuluh Kehutanan b. Fasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas SDM Penyuluhan Kehutanan. c. Pembinaan, Pengembangan dan
Peningkatan Sistem/Layanan
Informasi Penyuluhan Kehutanan. d. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Penyuluhan Kehutanan. e. Perencanaan, Koordinasi Sinkronisasi dan Monev Kegiatan Penyuluhan Kehutanan.
f.
Fasilitasi Pengembangan Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan oleh Penyuluh Kehutanan.
g. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya.
Penjabaran dari masing masing Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan pada daftar lampiran
BAB VI. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAANNYA
Rencana Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2015 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan ini yang memuat visi dan misi dan mengacu pada visi dan misi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Provinsi
Kalimantan
Selatan
Gubernur
Kalimantan
Selatan,
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 - 2011. 6.1. Pedoman Transisi Rencana Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sistem penyuluhan sampai dengan tahun
2015.
Sedangkan
untuk
perencanaan
pembangunan
sistem
penyuluhan tahun 2016 menggunakan Rencana Pembangunan sistem penyuluhan pada Renstra Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 tahun terakhir. 6.2. Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2015 merupakan pedoman bagi PenyusunanRencana
Kerja
tahunan
Sekretariat
Badan
Koordinasi
Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan, pedoman Bagian pada lingkup
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi kalimantan Selatan, menyusun RKA dan RKAKL pada masing-masing bagian. Sehubungan dengan hal tersebut ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENSTRA Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 sebagai berikut: a. Bagian pada Lingkup Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan dengan didukung oleh unit-unit pendukungnya, serta penyuluh,
petani dan stake holder terkait berkewajiban untuk
melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan dengan sebaik-baiknya; b. Sekretaris Badan , dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Satuan Kerja Perangkat daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RENSTRA Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang ada; c. Bagian
Lingkup Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
Kalimantan Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, RKA, dan RKAKL harus berpedoman pada Rencana Program dan Kegiatan di Rencana Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011- 2015 ini.
BAB VII. PENUTUP
Pembangunan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses sumberdaya produktif, dengan pendekatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang unggul dan maju melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang seusai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, guna meningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Sesuai dengan visi Pembangunan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, harus dilakukan secara terkoordinasi, terintergrasi dan sinkron dengan subsistem pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sesuai dengan Visi Pembangunan Sistem Penyuluhan tahun 2011 – 2015
yaitu Terwujudnya Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan
Kehutanan yang Berkembang, Maju dan Unggul Tahun 2015, maka Program Pembangunan penyuluhan
adalah Program Pemantapan Sistem Penyuluhan
Pertanian, Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Perikanan dan Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Kehutanan. Keberhasilan
pelaksanaan
pembangunan
penyuluhan
pertanian,
perikanan dan kehutanan, sangat tergantung dari terlaksananya koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi serta kerjasama dalam penyelenggaraan penyuluhan antar instansi terkait baik di Pusat maupun Daerah, pelaku utama, pelaku usaha dan swasta, sesuai dengan amanat UU Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Oleh sebab itu, peran dan kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan sangat diharapkan untuk semakin meningkat.
LAMPIRAN
Lampiran 1 . MATRIK RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN VISI Terwujudnya Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang Berkembang, Maju dan Unggul di Kalimantan Selatan 2015
1 .
MISI Mengembangkan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang mandiri
1 .
TUJUAN Mewujudkan kelembagaan penyuluhan pemerintah dan kelembagaan pelaku utama yang mandiri
1 .
2
SASARAN Terwujud dan berfungsinya kelembagaan penyuluhan pemerintah di Prov, Kab/Kota, Kec, Desa/Kelurahan sesuai dengan UU No 16 tahun 2006
Terwujudnya kelembagaan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri (Poktan dan Gapoktan)
1 .
2
STRATEGI Pemantapan kelembagaan penyuluhan pemerintah di Prov, Kab/ Kota, Kec, Desa/ Kelurahan sesuai dengan UU No 16 tahun 2006
Pemberdayaan kelembagaan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan ( Poktan, Gapoktan, FMA)
KEBIJAKAN Fasilitasi dan advokasi pemantapan kelembagaan penyuluhan pemerintah di Kab/Kota, Kec, Desa/Kelurahan sesuai dengan UU No 16 tahun 2006
PROGRAM 1 Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.
2
Fasilitasi Pembangunan satu BPK satu Kec
3 Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Kehutanan
3
Fasilitasi Penumbuhan Pos Penyuluhan Desa (Posyanluhtan)
4 .
Fasilitasi Penumbuhan, penataan dan penguatan poktan, gapoktan. FMA
5
Pemberian penghargaan Poktan dan Gapoktan mandiri
1 .
2 Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Perikanan
1
KEGIATAN Pembinaan dan Pemantapan Kelembagaan Penyuluhan
2
Meningkatkan kuantitas dan profesionalisme penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
1
Mewujudkan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS, swasta dan swadaya yang professional dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
1
2
Terpenuhinya kuantitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS, swasta dan swadaya sesuai kebutuhan
Terwujudnya ketenagaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang profesional
1
2
Penempatan satu desa satu penyuluh pertanian/perikan an dan satu kec satu penyuluh kehutanan
Peningkatan kapasitas dan professionalisme penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
1
Mengusulkan formasi kebutuhan penyuluh PNS dan THL TB/PPTK/PTT penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
1 Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
1..
Pembinaan dan Pengembangan SDM Penyuluh
2
Pemberdayaan penyuluh swasta dan swadaya
2 Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Perikanan
2.
Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas SDM
3 Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Kehutanan
3.
Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Kepegawaian Penyuluh
3
Meningkatkan kompetensi penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
4
Spesialisasi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS di Prov dan Kab/Kota
5
Pengembangan pola
karier dan profesionalisme penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
3 .
Meningkatkan Mutu Penyelenggaraa n Penyuluhan
3
Mewujudkan penyelenggara an penyuluhan yang produktif, efektif dan efisien didukung oleh programa, metode, materi, sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan
1 .
2 .
Terselenggaranya penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan agribisnis yang tertuang dalam programa
1 .
Terwujudnya peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan
2 .
Penyelenggaraa n Penyuluhan dilakukan berdasarkan programa penyuluhan
6
Pemberian penghargaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan serta penyuluh swasta dan swadaya berprestasi
1 .
Meningkatkan mutu programa penyuluhan yang mendukung pengembangan agribisnis.
1 Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
1.
Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Sistem/Layanan Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2.
Pendampingan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi
2 Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Perikanan
Pengembangan forum masyarakat penyuluhan Pertanian (PENAS), Perikanan dan
2 .
Memfasilitasi pelaksanaan forum masyarakat penyuluhan
3 Program . Pemantapan Sistem Penyuluhan Kehutanan
3 .
3 .
4 .
Tersedianya sistem informasi yang dapat diakses oleh pelaku utama dan pelaku usaha
Terwujudnya mekanisme kerja dalam penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien di provinsi dan kab/kota
3 .
4 .
Kehutanan Pengembangan jejaring kerjasama di bidang penyuluhan Pengembangan sistem informasi teknologi penyuluhan
Pengembangan mekanisme kerja yang efektif dan efisien
3
Mengembangkan sistem kerjasama
3.
Fasilitasi Kerjasama dan Kemitraan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
4 .
Mengembangkan sistem informasi teknologi penyuluhan
4.
Fasilitasi Pengembangan Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
5 .
Penyusunan dan menyebarkan materi, metode dan media informasi penyuluhan melalui media cetak dan elektonik
5.
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan di Balai Penyuluh Kecamatan
6 .
Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pusat, provinsi dan kab/kota
9.
Perencanaan, koordinasi, sinkronisasi dan Monev Program dan kegiatan, penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1.
Penyediaan jasa surat menyurat
2.
Penyediaan jasa komunikasi Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. 4.
5. 6. 7.
8.
9
10 11 12 13
5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makan dan minum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa Pegawai non PNS Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan rumah dinas jabatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeler Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/erkala kendaraan dinas/opr
10 11
12 13 14
6 Peningkatan disiplin aparatur
1.
Penyusunan formasi PNS Bakorluh berdasarkan analisis kebutuhan
2.
Peningkatan managemen kepegawaian Peningkatan pelayanan Sekretarian Bakorluh Penataan administrasi kepegawaian Pengembangan sistem informasi & Manajemen Kepegawaian (SIMPEG/Website Bakorluh) Workshop pengelolaan Barang Milik Daerah Pengadaan pakaian daerah pada hari-hari tertentu Pengadaan peralatan dan pakaian olah raga
3. 4. 5.
6. 7.
8.
7 Peningkatan Pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
1.
2.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SPKD Penyusunan pelaporan keuangan semester I
3. 4.
dan II Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Penyusunan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan
Lampiran 2. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif PETANI/ PROGRAM
KEGIATAN
OUTCOME
KELOMPOK
SASARAN 1 .
Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1.
UNIT/PAGU (juta Rp)
Fasilitasi Pemantapan Kelembagaan penyuluhan di di Prov dan Kab/Kota
Mantapnya Prov Kelembagaan Kab/Kota penyuluhan di di Prov dan Kab/Kota
2
Fasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluhan Kec/BPK
Berkembangnya kelembagaan penyuluhan Kec/BPK
3
Penumbuhan BPK Model
4
BPK
N Unit
N+1 Rp
1
Unit 50
8
N+2 Rp
1
Unit 75
10
N+3 Rp
1
Unit 100
12
N+4 Rp
1
Unit 110
13
Rp 1
110
13
107
100
117
200
127
300
137
400
147
500
Tersedianya BPK Model percontohan fasilitas pembelajaran dan jasa konsultasai komoditi unggulan di Kec
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
Penumbuhan dan pengembangan Pos penyuluhan Desa
Tersedianya Posluhdes percontohan fasilitas pembelajaran dan jasa konsultasai komoditi unggulan dipedesaan
20
200
20
200
20
200
20
200
20
200
5
Forum koordinasi penyuluhan
Terlaksananya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyuluhan di Prov dan Kab/Kota
2
50
2
55
2
60
2
65
2
70
6
Forum kelembagaan penyuluhan Kec//BPK
Berfungsinya PP di BPK kelembagaan penyuluhan Kec/BPK secara optimal
2
50
2
55
2
60
2
65
2
70
7
Fasilitasi Komisi Penyuluhan
Berfungsinya Komisi KPP Prov Penyuluhan Prov
1
75
1
100
1
125
1
150
1
175
8
Pemberian penghargaan Mantapnya kelembagaan Kab/Kota, Pengelolaan penyuluhan di Kab/Kota Kec/BPK Kelembagaan dan Kec/BPK Penyuluhan di Kab/Kota dan Kec/BPK
4
100
4
100
4
100
4
100
4
100
9
Fasilitasi Penumbuhan, Mantapnya poktan, Jml poktan penataan dan penguatan gafoktan dan FMA
220
108.980
240
11.366
260
11.842
280
Pakar, perguruan tinggi, dunia usaha, institusi terkait, sasaran penyuluhan
9.938
200 10.41
PETANI/ PROGRAM
KEGIATAN
OUTCOME
SASARAN 1
Program
penataan dan penguatan gafoktan dan FMA Fasilitasi Pemantapan Mantapnya poktan, gapoktan, FMA
UNIT/PAGU (juta Rp)
KELOMPOK
Jml gapoktan Jml FMA
10 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan poktan, gapoktan FMA
Mantapnya poktan, Jml poktan gafoktan dan FMA Jml gapoktan
11 Pelatihan pengelola poktan, gapoktan, FMA
Profesionalnya Pengelola pengelolaan poktan, poktan, gapoktan dan FMA Gapoktan,
12 Mimbar sarasehan
Terepecahkannya Pengelola masalah pelaku utama poktan, dan pelaku usaha gapoktan, FMA
Jml FMA
N Unit
N+1 Rp
1.486
Unit 50
20
9.938
N+2 Rp
1.586
Unit 75
20
200
10.414
N+3 Rp
1.686
Unit 100
20
220
10.898
N+4 Rp
1.786
Unit 110
20
240
11.366
Rp
1.886
110
20
260
11.842
1.486
1.586
1.686
1.786
1.886
20
20
20
20
20
280
80
60
80
60
80
60
80
60
80
60
3
60
3
60
3
60
3
60
3
60
6
60
6
60
6
60
6
60
6
60
1.694
2.371,20
1.734
2.503,20
1.774
2.635,20
1.814
2.767,20
1854
2.899,20
FMA
13 Pemberian penghargaan Mandirnya poktan gan poktan, poktan dan gapoktan gapoktan gapoktan, mandiri 14 Fasilitasi peningkatan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan(PNS, dan THL TB/PPTK/PTT)
Terlaksananya Penyuluh Tan, penyuluhan pertanian, Hut, Kan perikanan dan kehutanan dpedesaan
15 Fasilitasi penumbuhan penyuluh swasta dan swadaya
Terlaksananya Penyuluh penyuluhan pertanian, Swasta dan perikanan dan swadaya kehutanan oleh penyuluh swasta dan swadaya
5
30
10
60
15
90
20
120
25
150
15. Pelatihan penyuluh swasta dan swadaya
Meningkatnya kapasitas Penyuluh penyuluh swasta dan Swasta dan swadaya swadaya
20
20
40
20
60
20
80
20
100
20
16 Pembinaan penyuluh PNS, swasta dan swadaya
Meningkatnya kinerja Kab/Kota penyuluh PNS, swasta dan swadaya
1
200
1
250
1
300
1
350
1
400
192
244
296
348
400
90
108
126
144
162
PETANI/ PROGRAM
KEGIATAN
OUTCOME
UNIT/PAGU (juta Rp)
KELOMPOK
N Unit
SASARAN 1
2
Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
N+1 Rp
Unit
N+2 Rp
Unit
N+3 Rp
Unit
N+4 Rp
Unit
Rp
Pemantapan 17 Fasilitasi Pengawalan dan pendampingan THL TB/PPTK/PTT penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
Mantapnya Meningkatnya kinerja Kab/Kota pendampingan THL TB/PPTK/PTT penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
13
50 200
13
75 250
13
100 300
13
110 350
13
110 400
18 Penyusunan Programa Penyuluhan
Programa tersusun Penyuluh sesuai kebutuhan bagi pelaku utama dan usaha
1
13
1
15
1
15
1
17
1
17
1
75 -
19 Fasilitasi forum Forum masyarakat masyarakat Penyuluhan terlaksana lancar pertanian, perikanan dan (Penastani, dll) kehutanan
Poktan/Gapok tan, penyuluh, petugas pendamping
20
Pelaku utama dan pelaku usaha
5
250
10
260
15
270
20
280
25
290
penyuluh
1
68
1
40
1
43
1
45
1
48
13
200
13
230
13
250
13
270
13
290
Fasilitasi kerjasama dan Pelaku utama dan kemitraan bagi pelaku pelaku usaha lebih utama dan pelaku mandiri usaha
21 Pengembanagn sistem informasi penyuluhan (SIMLUH/Website)
Informasi penyuluhan dapat diakses lebih cepat dan akurat
22 Pembinaan dan peningkatan layanan informasi
Meningkatnya jumlah Penyuluh, materi penyuluhan dan petugas, Kab metode yang diterapkan kota oleh pelaku usaha dan pelaku utama
-
-
-
-
-
-
-
23 Pembuatan/penerbitan Meningkatnya kinerja majalah penyuluhan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
Penyuluh
4
51
4
55
4
59
4
64
4
68
24 Penyebaran informasi melalui Optimalisasi mobil unit penyuluhan
Meningkatnya layanan informasi melalui mobil unit
Kab/Kota
13
74
13
81
13
82
13
82
12
82
25 Perencanaan, koordinasi, sinkronisasi dan Monev Program dan kegiatan, penyuluhan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Adanya pedoman dalam Pejabat/Petugas pelaksanaan program , Penyuluh , dan kegiatan penyuluhan Kab/Kota Tan, Hut dan Kan
6
350
6
400
6
480
7
500
7
550
Program dan kegiatan SekretariaBakor terarah pelaksanaannya luh
1
6
1
8
1
10
1
12
1
14
1.
Penyediaan jasa surat Menyurat
PETANI/ PROGRAM
KEGIATAN
OUTCOME
SASARAN 1
3
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
UNIT/PAGU (juta Rp)
KELOMPOK
N Unit
N+1 Rp
Unit
N+2 Rp
Unit
N+3 Rp
Unit
N+4 Rp
Unit
Rp
2
Fasilitasi Pemantapan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik
Mantapnyakegiatan Lancarnya administrasi TU
SBKP
1
50 90
1
75 95
1
100
1
110 105
1
110
3
Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor
Lancarnya operasional Bakorluh
SBKP
1
12
1
14
1
16
1
18
1
20
4
Penyediaan jasa dministrasi
Terkelolanya penggunaan peralatan kantor yg optimal
SBKP
1
76,8
1
85
1
95
1
105
1
115
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpeliharanya kebersihan kantor
SBKP
1
55,5
1
55,5
1
55,5
1
55,5
1
55,5
6
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Lancarnya kegiatan admnis
SBKP
1
15,35
1
17,35
1
19,35
1
21,35
1
23,35
7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lancarnya kegiatan admnis
SBKP
1
25
1
27
1
29
1
31
1
33
8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenhinya kegiatan admn
SBKP
1
22,58
1
24
1
26
1
28
1
30
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangudangan
Meninkatnya wawasan aparatur
SBKP
1
10
1
13
1
16
1
19
1
22
10. Penyediaan makan dan minum
Terpenuhi makan/minum SBKP pegawai
1
8
1
10
1
12
1
14
1
16
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya wawasan petugas
SBKP
1
138,8
1
230
1
300
1
350
1
400
12. Rapat koordinasi dan Terlaksananya konsultasi dalam daerah pembinaan di daerah
SBKP
1
143,2
1
200
1
300
1
400
1
500
13. Penyediaan jasa Pegawai non PNS
Lingkungan kantor menjadi aman, bersih & baik
SBKP
1
55,5
1
55,5
1
55,5
1
55,5
1
55,5
Meningkatnya kinerja
SBKP
1
550
1
350
1
200
1
150
1
100
1.
Pembangunan/Rehab Gedung Kantor
PETANI/ PROGRAM
KEGIATAN
OUTCOME
SASARAN 1
Program
UNIT/PAGU (juta Rp)
KELOMPOK
N Unit
N+1 Rp
Unit
N+2 Rp
Unit
N+3 Rp
Unit
N+4 Rp
Unit
Rp
2.
Fasilitasi Pemantapan Rehab rumah dinas jabatan
Mantapnya Meningkatnya kenyamanan
SBKP
1
50 300
1
75 200
1
100
1
110 50
1
110 25
3.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan kantor
SBKP
1
580
1
400
1
300
1
250
1
100
4.
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Meningkatnya kenyamanan
SBKP
1
10
1
15
1
20
1
20
1
20
5.
Pengadaan peralatan gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung/kantor
SBKP
1
40
1
50
1
50
1
50
1
50
6.
Pengadaan mebeler
Meningkatnya kinerja
SBKP
4
24
1
6
1
7,5
0
0
0
0
7.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Dukungan kinerja pejabat
SBKP
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
8.
Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor
Dukungan kinerja aparat SBKP
1
20
1
22
1
24
1
26
1
28
9.
Pemeliharaan Meningkatnya pelayanan SBKP rutin/erkala kendaraan masyarakat dinas/opr
3
30
6
90
7
70
8
80
6
80
10 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah dinas
Dukungan kinerja pejabat
SBKP
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
11. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya asset
SBKP
1
25
1
25
1
25
1
25
1
25
12. Pengadaan kendaraan operasional roda 4
Meningkatnya pelayanan SBKP kepada masyarakat
3
900
1
600
1
350
1
350
0
0
13. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
Layaknya penggunaan peralatan gedung
1
20
1
25
1
30
1
30
1
0
SBKP
PETANI/ PROGRAM
KEGIATAN
OUTCOME
SASARAN 1 4
Program Peningkatan
disiplin aparatur
Pemantapan Penyusunan formasi 1 Fasilitasi . PNS Bakorluh
5
Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
N Unit
N+1 Rp
Unit
N+2 Rp
Unit
N+3 Rp
Unit
N+4 Rp
Unit
Rp
SBKP
1
50 30
1
75 30
1
100 30
1
110 35
1
110 35
2 Peningkatan . managemen Kepegawaian
Meningkatnya kualitas SBKP pelayanan kepegawaian
1
25
1
75
1
80
1
85
1
85
3 Peningkatan pelayanan . Sekretarian Bakorluh
Meningkatnya pelayanan SBKP SBKP
1
65
1
150
1
160
1
165
1
170
4 Penataan administrasi . Kepegawaian
Lancarnya administrasi kepegawaian
SBKP
1
150
1
25
1
30
1
30
1
35
5 Pengembangan sistem . informasi & Manajemen Kepegawaian (MPEG/Website Bakorluh)
Informasi SBKP dapat diakses dengan cepat dan tepat
SBKP
1
25
1
25
1
25
1
25
1
10
6 Workshop pengelolaan . barang Milik Daerah
Meningkatnya SBKP kemamapuan memantau asset Bakorluh
1
20
1
45
1
50
1
50
1
55
berdasarkan analisis Kebutuhan
Mantapnya formasi Tersusunnya PNS Bakorluh sesuai kebutuhan
UNIT/PAGU (juta Rp)
KELOMPOK
7 Pengadaan pakaian Adanya keseragaman . daerah pada hari-hari pakaian khas KALSEL tertentu
SBKP
1
40
1
17,5
1
20
1
22,5
1
25
8 Pengadaan peralatan . dan pakaian olah raga
Adanya keseragaman pakaian olah raga
SBKP
1
15
1
35
1
35
1
40
1
40
1 Penyusunan laporan . capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SPKD
Diketahuinya capaian Petugas, kinerja k SKPD Program Kab/Kota dan kegiatan penyuluhan (LAKIP)
1
7,5
1
8
1
8
1
8
1
8,5
2 Penyusunan . pelaporan prognosis
Disampaikannya laporan Petugas keuangan yang akurat dan tepat waktu
1
30
1
55
1
60
1
65
1
70
realisasi anggaran sem I & II
PETANI/ PROGRAM
KEGIATAN
OUTCOME
SASARAN 1
Program
Fasilitasi Pemantapan Penyusunan
Mantapnya laporan Tersusunnya
UNIT/PAGU (juta Rp)
KELOMPOK
N Unit
N+1 Rp
Unit
N+2 Rp
Unit
N+3 Rp
Unit
N+4 Rp
Unit
Rp
petugas
1
50 10
1
75
1
100
1
110
1
110
Petugas
1
20
1
20
1
20
1
20
1
23
Pelaporan keuangan prognosis realisasi anggaran akhir tahun
3 Penyusunan . pemutakhiran data
hasil pemeriksaan
JUMLAH DANA
Adanya pemutakhiran data hasil pemeriksaan SKPD
8.748
8.869
9.001
9.570
9.683
