RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2016-2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan

dan

kemampuan

sehingga

Rencana

Strategis

(RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 dapat disusun dan diselesaikan. Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Dinas

Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini juga diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman kepada segenap karyawan dan manajemen Dinas Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih belum sempurna. Segala saran dan kritik demi penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) ini akan diterima dengan senang hati.

Banjarbaru, September 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Drs. H. GUSTAFA YANDI, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19661227 198602 1 004

RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .............................................................

i

DAFTAR ISI

........................................................................

ii

PENDAHULUAN .....................................................

1

1.1. Latar Belakang ................................................

1

1.2. Landasan Hukum ...........................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan ........................................

5

1.4. Sistematika .....................................................

6

BAB I

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ......

8

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .

8

2.2. Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ............................ 20 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ............... 24 2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ......................................... 28 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ..... 30 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ............... 30


ii

3.2. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ................................................. 53 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga ....... 55 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ............................................. 59 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ............................. 61 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN ............................................................ 65 4.1. Visi dan Misi Daerah ......................................... 65 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan .............................................................. 84 4.3. Strategi dan Kebijakan ...................................... 84 BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ................................ 88 5.1. Rencana Program dan Kegiatan ...................... 88 5.2. Indikator Kinerja Program ................................ 92 5.3. Kelompok Sasaran .......................................... 93 5.4. Pendanaan Indikatif ......................................... 93 BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ...... 95 BAB VII PENUTUP ................................................................ 96 LAMPIRAN LAMPIRAN I Tabel Pencapaian Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

iii

LAMPIRAN II Tabel Pencapaian Belanja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015


iiii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, karena itu memerlukan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman. Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan menganalisa lingkungan yang ada, baik internal maupun eksternal untuk mengetahui tingkat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 maka Dinas Pendapatan sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dituntut untuk mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang dijadikan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

1

periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dan RPJMD, memuat Tujuan, dan Strategi yang realistis. 1.2. Landasan Hukum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya didasari atas : 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106); 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


2

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6) Peraturan Pembagian

Pemerintah Urusan

Nomor

38

Pemerintahan

Tahun antara

2007

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8) Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

3

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 10) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5); 11) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor xx); 13) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi

Kalimantan

Selatan

(Berita

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 31); 14) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah.


4

1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi dan potensi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya, agar lembaga ini mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis dalam tataran regional, nasional, maupun global. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah : a. Menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berpedoman pada RPJMD 2016-2021; b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2016- 2021. c. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan periode Renstra yang lalu.


5

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Berisi uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Memuat tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pelayanan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III ISU-ISU POKOK

STRATEGIS DAN

BERDASARKAN

FUNGSI

DINAS

TUGAS

PENDAPATAN

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Memuat tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Memuat rumusan Visi dan Misi Daerah, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan


6

BAB V

RENCANA INDIKATOR

PROGRAM KINERJA,

DAN

KEGIATAN

KELOMPOK

SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF Memuat tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD Memuat tentang Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di

bidang

pendapatan

sesuai

dengan

azas

desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut : a. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan Daerah sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan

operasional,

mengkoordinasikan, dan memfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah. d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, dan

memfasilitasi pengelolaan pajak dan

retribusi daerah. e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan.


8

f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan memfasilitasi pengembangan pendapatan daerah. g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi pembinaan dan pegawasan internal. h. Membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis. i. Membina

dan

mengendalikan

pengelolaan

kegiatan

kesekretariatan, dan j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pelayanan pajak dan retribusi daerah. d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan. e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan pendapatan daerah. f. Perumusan kebijakan operasional, pengaturan dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan internal. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

9

g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis, dan h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, rencana kerja dan laporan Dinas, pengelolaan urusan

keuangan,

urusan

ketatausahaan,

rumah

tangga,

perlengkapan, dan administrasi kepegawaian. Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah : a. Sub Bagian Program ; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pendapatan Daerah; Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan ; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, tatalaksana dan perpustakaan, serta administrasi kepegawaian.


10

Bidang Pajak dan Retribusi Bidang

Pajak

dan

Retribusi

mempunyai

tugas

melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pungutan pajak dan retribusi daerah serta intensifikasi pungutan pajak retribusi daerah. Unsur-unsur Organisasi Bidang Pajak dan Retribusi adalah : a. Seksi PKB/BBNKB; b. Seksi Pajak Daerah Lainnya; dan c. Seksi Retribusi. Seksi PKB/BBNKB mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Seksi Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan pajak lainnya meliputi pajak air bawah tanah, pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Seksi Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pemungutan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa tertentu. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitas penerimaan dan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

11

Unsur-unsur Organisasi Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan adalah : a. Seksi Bagi Hasil Pajak; b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan c. Seksi Lain-lain Pendapatan. Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan,

menyusun

rencana

penerimaan

dan

melaksanakan

pembukuan, pelaporan evaluasi penerimaan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan, pelaporan dan evaluasi penerimaan yang bersumber dari dana bagi hasil bukan pajak. Seksi Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pemungutan, pemasukan, pembukuan dan pelaporan pendapatan yang bersumber dari penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah, pendapatan dari BUMD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Bidang Pengembangan Pendapatan Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan pendapatan dan penerimaan daerah, pengelolaan data dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, pengembangan sistem informasi manajemen serta analisa dan pelaporan pendapatan dan penerimaan daerah.


12

Unsur-unsur organisasi Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah adalah : a. Seksi Perencanaan Pendapatan; b. Seksi Sistem Informasi Manajemen; dan c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Seksi merencanakan,

Perencanaan

Pendapatan

menghimpun

dan

mempunyai

mengolah

data

tugas

informasi

pendapatan dan penerimaan daerah, memprediksi target pendapatan dan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Seksi Sistem Informasi Manajemen mempunyai tugas melaksanakan

dan

menyelenggarakan

pengelolaan

data,

pengembangan dan pengendalian sistem informasi manajemen pendapatan dan penerimaan daerah. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas memantau dan menganalisa anggaran kas pendapatan sebagai perkiraan kemampuan pencapaian target pendapatan daerah, pengkajian data dan dokumentasi Pendapatan daerah, serta evaluasi dan penyusunan laporan pendapatan dan permintaan daerah. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pemungutan

pendapatan

dan

penerimaan

daerah,

meliputi

pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah, administrasi, keuangan dan material.


13

Unsur-unsur

organisasi

Bidang

Pembinaan

dan

Pengawasan adalah : a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan Perundangundangan; b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil; dan c. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hukum dan Perundangundangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta menyusun laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan dan Materiil mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta menyusun laporan hasil pembinaan dan hasil pengawasan di bidang keuangan dan material dalam kegiatan pendapatan daerah. Seksi Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengkaji, menganalisa dan mengevaluasi serta menyusun laporan hasil pengawasan kegiatan pendapatan dan penerimaan daerah. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi

dalam

kelompok-kelompok

sesuai

dengan

bidang

keahliannya.


14

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSURUNSUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah memiliki 14 (empat belas) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah dan 2 (dua) Kantor Pembantu tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, dan pemungutan pajak dan retribusi pendapatan daerah lainnya. Unsur-unsur organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah adalah : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan PKB/BBNKB; c. Seksi Pelayanan Pendapatan Lainnya; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan

program

dan

pelaporan,

mengelola

penatausahaan keuangan, surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Seksi Pelayanan PKB/BBNKB Seksi

Pelayanan

PKB/BBNKB

mempunyai

tugas

melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, perhitungan, penetapan, penagihan, dan penerima pajak terhutang.


15

Seksi Pendapatan Lainnya Seksi Pendapatan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pendapatan lainnya, perhitungan, penetapan, penagihan dan penerimaan pendapatan daerah lain terhutang. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya STRUKTUR ORGANISASI Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat. c. Bidang Pajak dan Retribusi. d. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. e. Bidang Pengembangan Pendapatan. f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan. g. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

16

h. Kelompok Jabatan Fungsional. Kemudian pengaturan lebih lanjut tentang Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatann dengan struktur organisasi sebagai berikut: a. Kepala UPPD. b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. c. Kepala Seksi Pelayanan PKB/PBNKB. d. Kepala Seksi Pendapatan Lainnya.


17

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 031 TAHUN 2014

KEPALA DINAS

SEKRETA RIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PAJAK & RETRIBU SI

SEKSI PKB / BBNKB

SEKSI PAJAK DAERAH LAINNYA

SEKSI RETRIBUSI

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANG AN

BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN

BIDANG PEMBINA AN DAN PENGAW ASAN

SEKSI BAGI HASIL PAJAK

SEKSI PERENCANAAN PENDAPATAN

SEKSI BINWAS HUKUM & PERUNDANG -UNDANGAN

SEKSI BAGI HASIL BUKAN PAJAK

SEKSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

SEKSI BINWAS KEUANG AN & MATERII L

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI EVALUA SI HASIL PENGAW ASAN

BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN

SEKSI LAIN-LAIN PENDAPATAN

SUB BAGIAN PROGRAM

UPPD SE KALSEL


18

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 031 TAHUN 2014

KEPALA UPPD

SUB BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PELAYANAN PKB/BBN-KB

SEKSI PENDAPATAN LAINNYA


19

2.2. Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan didukung oleh : 1. Sumber Daya Manusia Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 14 (empat belas) UPPD dan 2 (dua) KPPD yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 438 orang dengan perincian sebagai berikut: 1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 97 orang. 2. UPPD Banjarmasin I sebanyak 61 orang. 3. UPPD Banjarmasin II sebanyak 23 orang. 4. UPPD Marabahan sebanyak 24 orang. 5. UPPD Banjarbaru sebanyak 36 orang. 6. UPPD Martapura sebanyak 37 orang. 7. UPPD Pelaihari sebanyak 17 orang. 8. UPPD Rantau sebanyak 21 orang. 9. UPPD Kandangan sebanyak 19 orang. 10. UPPD Barabai sebanyak 20 orang. 11. UPPD Amuntai sebanyak 22 orang. 12. UPPD Paringin sebanyak 10 orang. 13. UPPD Tanjung sebanyak 13 orang. 14. UPPD Batulicin sebanyak 14 orang. 15. UPPD Kotabaru sebanyak 24 orang.


20

JUMLAH PNS MENURUT JENIS KELAMIN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Jenis Kelamin No.

Kantor Perempuan

Laki-laki

Jumlah

1

DINAS PENDAPATAN DAERAH

65

32

97

2

UPPD BANJARMASIN I

36

25

61

3

UPPD BANJARMASIN II

12

11

23

4

UPPD MARABAHAN

20

4

24

5

UPPD PELAIHARI

15

2

17

6

UPPD BANJARBARU

21

15

36

7

UPPD MARTAPURA

21

16

37

8

UPPD RANTAU

17

4

21

9

UPPD KANDANGAN

11

8

19

10

UPPD BARABAI

11

9

21

11

UPPD AMUNTAI

15

7

22

12

UPPD PARINGIN

9

1

10

13

UPPD TANJUNG

11

2

13

14

UPPD BATULICIN

8

6

15

15

UPPD KOTABARU JUMLAH

18 290

6 148

24 438

FORMASI JABATAN STRUKTURAL DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Eselonering No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kantor

Jumlah

DINAS PENDAPATAN DAERAH UPPD BANJARMASIN I UPPD BANJARMASIN II UPPD MARABAHAN UPPD PELAIHARI UPPD BANJARBARU UPPD MARTAPURA UPPD RANTAU UPPD KANDANGAN UPPD BARABAI UPPD AMUNTAI UPPD PARINGIN UPPD TANJUNG UPPD BATULICIN UPPD KOTABARU JUMLAH

IV a

IV b

III a

III b

II a

II b

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


21 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 76

21

JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Golongan No.

Kantor

Jumlah I

II

III

IV

1


4

38

46

10

97

2

UPPD BANJARMASIN I

1

26

34

0

61

3

UPPD BANJARMASIN II

0

8

13

2

23

4

UPPD MARABAHAN

1

10

12

1

24

5

UPPD PELAIHARI

1

5

10

1

17

6

UPPD BANJARBARU

3

14

18

1

36

7

UPPD MARTAPURA

0

13

23

1

37

8

UPPD RANTAU

4

7

9

1

21

9

UPPD KANDANGAN

0

8

10

1

19

10

UPPD BARABAI

0

6

14

0

21

11

UPPD AMUNTAI

1

12

8

1

22

12

UPPD PARINGIN

0

5

5

0

10

13

UPPD TANJUNG

1

3

8

1

13

14

UPPD BATULICIN

0

7

6

1

15

15

UPPD KOTABARU JUMLAH

0 14

14 173

10 227

0 27

24 438

JUMLAH PERSONEL MENURUT PENDIDIKAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PENDIDIKAN No.

Kantor SD

SLTP

SM U

D. I

D.I I

D.II I

D.I V

S.1

S.2

S.3

JM L

1


4

5

38

0

0

5

0

34

11

0

97

2

UPPD BANJARMASIN I

1

2

37

0

0

5

0

15

1

0

61

3

UPPD BANJARMASIN II

0

0

13

0

0

1

0

5

4

0

23

4

UPPD MARABAHAN

1

1

13

0

1

0

0

7

1

0

24

5

UPPD PELAIHARI

0

1

9

0

0

0

0

5

2

0

17

6

UPPD BANJARBARU

0

3

22

0

0

0

0

10

1

0

36

7

UPPD MARTAPURA

1

1

23

0

0

1

0

9

1

0

37

8

UPPD RANTAU

0

1

9

0

0

1

0

10

0

0

21

9

UPPD KANDANGAN

0

2

9

0

2

2

0

2

2

0

19

10

UPPD BARABAI

0

0

14

0

0

1

0

5

0

0

20

11

UPPD AMUNTAI

0

1

15

0

0

1

0

4

1

0

22

12

UPPD PARINGIN

0

0

5

0

1

1

0

3

1

0

10

13

UPPD TANJUNG

1

1

7

0

0

1

0

2

1

0

13

14

UPPD BATULICIN

0

0

10

0

0

1

0

2

1

0

14

15

UPPD KOTABARU

1

1

13

0

0

0

1

7

1

0

24

JUMLAH

9

19

236

0

4

20

1

120

28

0

438


22

2. Sumber Daya Aset Aset yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas : a. Tanah b. Alat-alat besar c. Alat-alat angkutan d. Alat kantor dan rumah tangga e. Alat studio dan alat komunikasi f. Bangunan gedung g. Jalan dan jembatan h. Instalasi i. Jaringan j. Buku dan perpustakaan Tabel Rekapitulasi dan Mutasi Barang T.A. 2016 1

TANAH

22

Harga (ribuan Rp) 57.604.586.600,00

2

ALAT-ALAT BESAR

33

3.805.627.350,00

3

ALAT-ALAT ANGKUTAN

107

7.847.125.500,00

4

6

ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI BANGUNAN GEDUNG

7 8

NO

5

Nama Barang

Jumlah

5.442 215

31.621.769.811,37 2.047.082.499,08

59

120.695.404.637,00

JALAN DAN JEMBATAN

3

347.846.585,00

INSTALASI

14

1.258.088.750,00

9

JARINGAN

16

1.163.153.704,00

10

BUKU DAN PERPUSTAKAAN

5

306.632.234,00

JUMLAH

5.916

226.697.317.670,45

Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus dilakukan untuk mendukung kelancaran dan optimalnya pelayanan. Untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

23

kepada masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor telah dibuka dan beroperasi Samsat Corner Duta Mall di Banjarmasin dan Samsat Corner di depan Q-Mall Banjarbaru. Selain itu pula telah beroperasi Samsat Payment Point yang tersebar di Kantor Cabang Pembantu Bank Kalsel yang tersebar di wilayah Kabupaten/Kota se Kalsel.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kalimantan Selatan

Pendapatan

Daerah

Provinsi

2.3.1. Jenis Pelayanan Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya Dinas Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

memberikan beberapa bentuk layanan sebagai berikut: a. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. b. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Angkut Atas Air. c. Pelayanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. d. Pelayanan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Angkutan Atas Air. e. Pelayanan Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. f. Pelayanan Pembayaran Pajak Air Permukaan. g. Pelayanan Pembayaran Pajak Air Bawah Tanah. h. Pelayanan Pembayaran SP3 Dealer. i. Pelayanan Pembayaran Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan Aset Daerah. j. Pelayanan Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

24

k. Konsultasi / Koordinasi dengan SKPD Mitra Kerja dan Pihak Terkait dalam Perencanaan Pendapatan. l. Konsultasi / Koordinasi dengan SKPD Mitra Kerja dalam penyusunan Anggaran. m. Konsultasi / Koordinasi dengan Kabupaten / kota terkait pembagian dana perimbangan. n. Konsultasi / Koordinasi dengan Instansi Pusat terkait dalam perencanaan pendapatan dan pembagian dana perimbangan. 2.3.2. Capaian

Program

Pembangunan

Prioritas

Kepala Daerah Pelaksanaan

program

pembangunan

prioritas

kepala daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Visi dan Misi ini kemudian dijabarkan dalam prioritas kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi tersebut. Prioritas yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah : 1. Pelayanan. 2. Pendapatan Daerah.

Terkait dengan Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Selama Tahun 2011-2015


25

pelayanan yang telah dikembangkan dan beroperasi antara lain : 1. Mobil SAMSAT Keliling Mobil

SAMSAT

Keliling

telah

beroperasi

se Kalimantan Selatan. Beroperasi di wilayah-wilayah yang relatif jauh dari Kantor SAMSAT, sesuai dengan lokasi dan jadwal pelayanan. Layanan ini efektif dalam memecah konsentrasi antrian di Kantor SAMSAT dan mendekatkan

jarak Wajib

Pajak

yang lokasinya

berjauhan dengan Kantor SAMSAT. 2. SAMSAT Jemput Antar SAMSAT

Jemput

Banjarmasin,

Antar

Banjarbaru

beroperasi dan

di

wilayah

Martapura,

dengan

layanan mengambil Pajak Kendaraan Bermotor dan Mengantarkan

Kembali

Notice

Pajak

Kendaraan

Bermotor yang telah dibayar ke alamat Wajib Pajak. Layanan ini efektif bagi Wajib Pajak yang tidak dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor ke Kantor SAMSAT. 3. SAMSAT Corner Duta Mall Banjarmasin Tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terletak di pusat perbelanjaan Duta Mall Banjarmasin, buka dari jam 09.00 WITA - 21.00 WITA. Dengan didukung ruangan yang luas dan lokas strategis, SAMSAT Corner ini efektif melayani Wajib Pajak yang sambil berbelanja di pusat perbelanjaan Duta Mall Banjarmasin. 4. SAMSAT Corner Depan Q Mall Banjarbaru RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

26

Tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terletak di depan Q Mall Banjarbaru, buka dari jam 09.00 WITA-21.00 WITA. Dengan didukung lokasi yang strategis di depan Q Mall Banjarbaru yang memudahkan Wajib Pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor sambil berbelanja, SAMSAT Corner ini efektif memecahkan konsentrasi antrian untuk Kantor SAMSAT Banjarbaru dan Martapura. 5. Mobil Layanan Bersama Mobil Layanan Bersama merupakan hasil kerjasama Dispenda Prov. Kalsel dengan Bank Kalsel dimana pada mobil tersebut tersedia Teller dan ATM Bank Kalsel serta

petugas

SAMSAT

untuk

membayar

Pajak

Kendaraan Bermotor. Layanan ini menyediakan ATM dan Teller bagi Wajib Pajak yang perlu mengambil uang untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor atau sambil menyetor uang ke Bank Kalsel. Kendala pada layanan ini hanya melayani dua lokasi di wilayah Banjarmasin dengan jadwal berselang-seling, sehingga merepotkan Wajib Pajak dalam menunggu jadwal lokasinya. 6. Payment Point Payment Point juga hasil kerjasama Dispenda Prov. Kalsel dengan Bank Kalsel, melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada cabang Bank Kalsel Satui, Batulicin, Bati-Bati, Kandangan dan Negara. Layanan ini efektif mendekatkan jarak bagi Wajib Pajak yang lokasinya jauh dari Kantor SAMSAT. 7. SMS Informasi Pajak Kendaraan Bermotor RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

27

Menampilkan informasi tagihan Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak dengan cara Wajib Pajak mengirim SMS ke nomor tertentu kemudian akan masuk SMS

yang

berisi

pemberitahuan

tagihan

Pajak

Kendaraan Bermotor. Layanan ini efektif dalam memberikan informasi tentang tagihan Pajak Kendaraan Bermotornya,

dan

dari

SMS

tersebut

terdapat

pendapatan pulsa yang dipotong dari Wajib Pajak. Adapun capaian pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah terkait Pendapatan serta Pendanaan pada Dinas Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan terlampir pada Lampiran II dan Lampiran III. 2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 1. Tantangan Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah sebagai berikut : a. Masih lemahnya kesadaran wajib pajak. b. Adanya

perbedaan

direncanakan

dengan

asumsi yang

dana

perimbangan

ditetapkan

oleh

yang

Menteri

Keuangan. c. Ekstensifikasi

pendapatan

daerah

terkendala

oleh

kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat. d. Kebijakan pusat tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sering mengalami perubahan


28

e. Kebijakan pusat tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Fluktuatif. 2. Peluang Selain adanya tantang tersebut di atas juga terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan dimaksud. Beberapa peluang yang dapat dimanfatkan dalam optimalisasi pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut: a. Adanya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 28/2009 b. Kemauan Politik Pemda untuk meningkatkan PAD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya c. Bertambahnya Wajib Pajak d. Berkembangnya teknologi informasi yang pesat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung penerimaaan pendapatan daerah.


29

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kota Banjarmasin sebagai ibukotanya, memiliki 11 kabupaten dan 2 kota. Sedangkan jumlah penduduk Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2014, berdasarkan data dari BPS Kalimantan Selatan ialah sebanyak 3.922.790 orang yang terdiri atas laki-laki sebanyak 1.987.127 orang dan permepuan sebanyak 1.935.663 orang. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi alam yang banyak antara lain : 1. Pertambangan (batubara, bijih besi dll); 2. Kehutanan; 3. Perkebunan (sawit, karet dll); 4. Pertanian (padi, jagung dll); 5. Peternakan (ayam, sapi dll). Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6), Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

30

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah tercantum

Dinas

Pendapatan

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Pemerintah Pusat, Badan / Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, Badan / Dinas Kabupaten / Kota, Kepolisian, Jasa Raharja dan Pihak-pihak yang terkait. Dalam melaksanakan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

tentunya

selalu

dihadapkan

pada

permasalahan.

Permasalahan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan antara lain yaitu : a. Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih tergolong rendah yang dapat dilihat dari masih banyaknya tunggakan atas pajak kendaraan bermotor b. Belum validnya data potensi obyek Pajak Kendaraan Bermotor, terutama data kendaraan lama. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

31

c. Menurunnya daya beli masyarakat Kalimantan Selatan terhadap otomotif akibat adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang berimbas pada menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor maupun dalam pembelian kendaraan baru dimana Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi paling besar bagi Pendapatan Daerah. d. Menurunnya sektor pertambangan akibat krisis global yang berimbas pada menurunnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar. e. Kebijakan pusat tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sering mengalami perubahan. f. Kebijakan pusat tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Fluktuatif. g. Adanya

perbedaan

asumsi

dana

perimbangan

yang

direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. h. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat. i. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang memadai, baik dari jumlah maupun kualitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan upaya-upaya, antara lain : a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Pusat. b. Mengembangkan sosialisasi perpajakan dan retribusi c. Meningkatkan

kemampuan

analisa

perencanaan

dana

perimbangan. d. Melakukan penyempurnaan data base obyek Pajak Daerah. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

32

e. Melaksanakan operasi gabungan untuk menjaring kendaraan yang menunggak pajak bekerjasama dengan pihak Kepolisian f. Melakukan sosialisasi pemungutan Pajak Daerah kepada wajib pajak/masyarakat melalui Media Elektronik dan media lainnya secara terus menerus dengan tujuan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat waktu g. Melaksanakan pengadaan unit kendaraan Samsat Keliling untuk mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak/masyarakat. h. Untuk mempercepat proses pembayaran PKB telah bekerjasama dengan Bank Kalsel untuk membuka layanan Payment Point pada KCP Bank Kalsel di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Kota se Kalsel untuk pengesahan setiap tahunnya hanya dengan menunjukkan KTP dan STNK serta Notice Pajak. i. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.


33

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Faktor yang mempengaruhi Aspek kajian

Capaian/kondisi saat ini

Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

97,317%

Standar yang digunakan

Realisasi Pendapatan Daerah terhadap target

Internal (kewenangan SKPD) Faktor Sumber Daya Manusia

Eksternal (diluar kewenangan SKPD)

Permasalahan pelayanan SKPD

Faktor Ekonomi & Faktor Dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan DPRD serta SKPD terkait

- Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih tergolong rendah yang dapat dilihat dari masih banyaknya tunggakan atas pajak kendaraan bermotor - Belum validnya data potensi obyek Pajak Kendaraan Bermotor, terutama data kendaraan lama. - Menurunnya daya beli masyarakat Kalimantan Selatan terhadap otomotif akibat adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang berimbas pada menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor maupun dalam pembelian kendaraan baru dimana Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi paling besar bagi Pendapatan Daerah.


34

Faktor yang mempengaruhi Aspek kajian

Capaian/kondisi saat ini

Standar yang digunakan

Internal (kewenangan SKPD)

Faktor Sarana dan Prasarana

Eksternal (diluar kewenangan SKPD)

Dukungan dari Pemerintah Daerah dan DPRD serta SKPD terkait

Permasalahan pelayanan SKPD

- Menurunnya sektor pertambangan akibat krisis global yang berimbas pada menurunnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar. - Kebijakan pusat tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sering mengalami perubahan. - Kebijakan pusat tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Fluktuatif. - Adanya perbedaan asumsi dana perimbangan yang direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. - Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat - Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang memadai, baik dari jumlah maupun kualitas


35

Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan Daerah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya yang kemudian dianalisis melalui analisis lingkungan organisasi. Pada umumnya lingkungan itu dibagi menjadi dua yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Pembagian ini didasarkan pada besarnya pengaruh organisasi terhadap lingkungan-lingkungan tersebut. Lingkungan internal adalah lebih pada analisa intern organisasi dalam rangka menilai atau mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan dari tiaptiap divisi. Sedangkan lingkungan eksternal adalah suatu kekuatan yang berada diluar organisasi dimana organisasi tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya sehingga perubahan yang terjadi pada lingkungan itu akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL Analisis lingkungan internal dimaksudkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi elemen-elemen yang menjadi faktor kekuatan (strength) faktor kelemahan (weakness) dari suatu organisasi agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memilih dan merumuskan strategi yang tepat untuk terlaksananya organisasi dengan baik dan benar. Kondisi lingkungan internal ini terdiri dari 2 faktor strategis yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah suatu keunggulan sumberdaya, keterampilan atau kemampuan lainnya terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar yang dilayani atau hendak dilayaninya oleh organisasi itu. Dengan kata lain kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

36

dalam mencapai sasarannya. Sedangkan kelemahan adalah keterbatasan

atau

kekurangan

dalam

sumber

daya,

keterampilan dan kemampuan lainnya yang secara serius menghambat

kinerja

efektifitas

organisasi.

Mengenai

lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) pada organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : 1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya terpenting

dalam

suatu

organisasi

karena

sangat

berpengaruh dan menentukan dalam keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan. Organisasi yang baik adalah yang memiliki sumberdaya manusia berkualitas dalam arti mempunyai kompetensi pendidikan yang

relevan

untuk

melaksanakan

tugasnya,

baik

pendidikan yang bersifat formal maupun yang bersifat fungsional serta memenuhi persyaratan jabatan lainnya. Adapun mengenai jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini secara kuantitatif dapat dikatakan cukup yaitu sebanyak 438 pegawai. Dengan melihat jumlah pegawai yang ada diharapkan sebagai kekuatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Meskipun dari segi jumlahnya dapat dikatakan relatif cukup, namun secara kualitatif masih dapat dikatakan kurang yaitu bila dilihat dari jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat fungsional dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan masih relatif kecil. Oleh karena itu untuk mendukung tugas pokok dan fungsi RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

37

Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan selaku organisasi yang menangani pendapatan daerah hendaknya pegawai yang ada diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan penjenjangan dan pendidikan teknis fungsional yang relevan dengan tugas pokok organisasi. Pendidikan dan pelatihan penjenjangan menjadi sangat penting, karena pada

hakekatnya

adalah

untuk

meningkatkan

atau

mewujudkan kemampuan managerial dan keseragaman kerja di seluruh jajaran Unit Pemerintah Daerah, sebab sebagai organisasi publik yang besar dan luas, pelatihan semacam

ini

sangat

dibutuhkan

dalam

rangka

mengoptimalkan pelaksanaan tugas. 2. Sarana / Prasarana Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari tentunya harus ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung kantor dan sarana mobilitas, perumahan dan perlengkapan lainnya. Ketersediaan fasilitas pendukung atau sarana fisik bagi penyelenggaraan

tugas

Kenyamanan dan

Dipenda

mutlak

diperlukan.

kelancaran dalam pelaksanaan tugas

sangat dipengaruhi oleh kondisi ketersediaan sarana dan prasarana dimaksud. 3. Dukungan Dana Agar dapat terselenggaranya secara optimal berbagai kegiatan yang menjadi lingkup bidang tugas Dispenda tentu saja tidak terlepas dari dukungan dana atau biaya operasional

yang

tersedia

dalam

APBD

Provinsi

Kalimantan Selatan. Mengenai besarnya dana tersebut RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

38

berfluktuatif pada setiap tahunnya. Adapun alokasi dana dari sumber pembiayaan belanja selama 2 Tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 43.645.212.500,dan untuk Tahun Anggaran 2015 meningkat menjadi Rp.

44.288.552.500,-.

Dengan

melihat

mekanisme

perubahan anggaran yang ada, maka secara legalitas formal Dispenda bisa dikatakan memiliki kekuatan formal untuk melakukan

peningkatan

anggaran

agar

dapat

mengoptimalkan kinerjanya. Secara umum alokasi dana belanja tidak langsung dan belanja langsung dipergunakan untuk menunjang kegiatan Operasional Peningkatan PAD. 4. Informasi Faktor informasi dapat dikategorikan sebagai hal yang penting, sebab dengan kejelasan dan kelancaran arus informasi akan dapat mendukung lancarnya proses pencapaian tujuan organisasi. Organisasi yang tidak memiliki informasi atau kebuntuan dalam informasi akan cenderung gagal dalam melakukan analisis lingkungan eksternal dan internalnya, karena aktifitas manajemen dalam

suatu

organisasi

akan

sangat

membutuhkan

informasi dalam pengambilan keputusan, pembuatan laporan dan sebagainya. Dispenda Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi teknis pengelola keuangan daerah di dalam melaksanakan fungsinya, tentu saja harus didukung oleh informasi data yang akurat dan memadai, terutama

yang

penerimaan

berkaitan

keuangan

dengan

daerah

informasi

seperti

jumlah

potensi objek

pajak/retribusi daerah maupun jumlah wajib pajak/retribusi RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

39

daerah, sehingga didapatkan data yang riil dan valid. Sedangkan

secara

internal

penyampaian

informasi

dilakukan melalui hubungan vertikal, hubungan horizontal dan hubungan diagonal, sehingga terjalin komunikasi yang lancar di dalam arus informasi demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL Lingkungan Eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul diluar batas kemampuan organisasi dan sulit untuk diramalkan sehingga membawa dampak yang dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan didalam organisasi. Untuk itu perlu adanya

perhatian

yang

serius

terhadap

aspek

yang

melingkupinya. Pada lingkungan Eksternal mengandung dua faktor yaitu Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats). Adapun faktor-faktor yang ada dalam lingkungan Eksternal adalah : 1. Faktor Politik Bahwa setiap organisasi publik atau non profit dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari pengaruh berbagai keputusan politis yang digulirkan pemerintah atasannya atau kelompok-kelompok yang berkepentingan terhadap organisasi melalui upaya merubah undang-undang atau peraturan-peraturan yang sudah berjalan. Demikian pula halnya dengan organisasi publik seperti Dinas Pendapatan Daerah sebagai organisasi yang mengelola Pendapatan Asli Daerah pernah mengalami penurunan penerimaan

ketika

kebijaksanaan

pemerintah


pusat 40

memberlakukan perubahan terhadap aturan yang sudah ada dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 yaitu menghapus pungutan retribusi, dengan tujuan untuk mendorong percepatan peningkatan ekspor non migas, namun

berimplikasi pada hilangnya PAD yang sangat

potensial. Seiring dengan diberlakukannya undang-undang No. 28 tahun 2009 sebagai revisi dari Undang-undang 34 tahun 2000 sudah tentu disambut gembira oleh daerah, karena daerah akan memiliki kewenangan untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya. Di era otonomi pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur rumah tangganya sendiri dengan menggali potensi sumber pendapatan Asli Daerah melalui penerbitan perda-perda yang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah

pusat

atau

pemerintah

atasan,

namun

menguntungkan bagi daerah tanpa merasa khawatir untuk dipolitisir

lagi

sebagaimana

yang

pernah

terjadi

sebelumnya. 2. Faktor Ekonomi Pertumbuhan

ekonomi

yang

cenderung

meningkat

membuka peluang bertambahnya pendapatan daerah, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Pertumbuhan ekonomi akan mendorong bertambahnya WP daerah, berdasarkan

pengalaman

pertumbuhan

ekonomi

empirik akan

semakin

semakin

tinggi

tinggi pula

peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

41

3. Faktor Teknologi. Faktor penting lainnya yang perlu dibahas berkenaan dengan lingkungan eksternal organisasi Dispenda adalah faktor teknologi. Adanya perkembangan teknologi dan informasi yang makin canggih, akan membuat kecepatan arus informasi dan ketepatan akurasi data dapat lebih terjaga dan sangat memudahkan serta membantu kepala dinas untuk mengambil keputusan-keputusan strategis, utamanya dalam upaya pengelolaan keuangan daerah. Pesatnya pembangunan dan percepatan di bidang informasi dan teknologi mau tidak mau harus diikuti dan diterapkan dalam upaya pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat sebagai objek pajak dan retribusi daerah. Namun permasalahan akan muncul jika ketersediaan faktor-faktor teknologi tersebut tidak diikuti oleh kapasitas teknologi tersebut yang memadai yang mana sangat penting kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu upaya penambahan kapasitas menjadi upaya prioritas pada aspek teknologi ini, agar dapat melakukan adaptasi secara terus menerus. Berkaitan dengan teknologi tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini telah bekerjasama dengan PT. Telkom melalui anak perusahannya yaitu Telkom Sigma. C. ANALISIS SWOT Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi bagian dari masing-masing unsur SWOT baik sebagai kekuatan (S) dan Peluang (O), maupun sebagai unsur yang merupakan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

42

kelemahan

(W)

dan

Ancaman

(T)

selanjutnya

akan

diidentifikasi masing-masing faktor lingkungan dimaksud untuk kemudian diklasifikasi menurut unsur-unsur SWOT. Adapun identifikasi lingkungan Dinas Pendapatan Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : 1. Faktor Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan). a. Faktor Kekuatan (Strength). 1) Tersedianya SDM. Personil yang terlibat langsung dalam proses kegiatan pada organisasi ini relatif dapat dikatakan cukup, yaitu berjumlah 438 orang PNS. Dari potensi jumlah personil tersebut tentu saja merupakan asset organisasi yang dapat diberdayakan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi terutama dalam hal peningkatan PAD. Namun bila hanya mengandalkan kuantitas saja tapi tidak diikuti oleh kualitas, maka tidak dapat diharapkan untuk meningkatkan hasil yang banyak. Untuk itu agar tugas-tugas berjalan secara optimal harus didukung oleh pegawai yang memenuhi persyaratan jabatan. Oleh

karena

itu

Dispenda

mengakumulasikan pegawainya maupun

baik

kekuatan melalui

pendidikan

harus

mampu

dan

kemampuan

diklat

penjenjangan

teknis,

sehingga

fungsi

Dispenda baik sebagai fungsi pelayanan maupun sebagai pengelola keuangan daerah dapat mengatasi berbagai tantangan dan hambatan serta dapat berjalan sesuai dengan misi yang diembannya. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

43

2) Tersedianya Dana. Dana adalah merupakan faktor pendukung yang penting didalam menjalankan roda organisasi. Untuk itu organisasi dituntut untuk

bisa mengelola

keuangan dengan baik dan mengalokasikannya secara efektif dan efisien sesuai rencana kegiatan yang benarbenar strategis dan dapat memberikan kontribusi

bagi

pencapaian

misi

organisasi.

Berbicara dana adalah sesuatu hal yang klise, karena bagaimanapun besarnya dana yang tersedia selalu dianggap tidak cukup bila tidak dikelola secara profesional. Adapun dukungan dana bagi organisasi Dispenda tidak terjadi masalah, karena bila melihat mekanisme perubahan anggaran yang ada pada 2 tahun

terakhir

menunjukkan adanya kenaikan

yang cukup, yaitu

Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp 43.645.212.500,- dan untuk Tahun Anggaran 2015 meningkat menjadi Rp. 44.288.552.500,-, yang berarti organisasinya berjalan secara dinamis dan ditandai pula dengan adanya kenaikan realisasi penerimaan yang berarti terjadi peningkatan bagi penerimaan PAD. 3) Komitmen Dispenda Sebagaimana daerah-daerah yang lain dalam upaya pembangunan didaerah pasca UU. No 32 Tahun 2004

yang

tidak

lagi

menggantungkan

diri

sepenuhnya pada pemerintah pusat telah membuat pemerintah daerah sangat berkepentingan untuk RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

44

menggali sumber-sumber yang mendukung upaya peningkatan PAD. Dispenda sebagai pengelola keuangan daerah bertanggung jawab dalam upaya menyediakan

keuangan

bagi

terlaksananya

pembangunan daerah. Hal tersebut dapat dilihat melalui komitmennya dengan mengerahkan segala daya dan upayanya baik secara ekstensifikasi, maupun secara intensifikasi dalam penagihan pajak melalui terobosan menjemput bola ke masyarakat dengan sistim samsat keliling dan samsat jemput antar. 4) Memiliki Program Kerja. Adanya program kerja yang dimiliki oleh organisasi akan dapat mengarahkan semua proses kegiatan dengan terencana dan terarah, terutama dalam memanfaatkan sumber daya baik yang berupa dana, tenaga kerja maupun sarana dan prasarana secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi secara optimal. b. Faktor Kelemahan (Weakness). 1) Kualitas SDM Rendah. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari aspek

pendidikannya,

dimana

dari

…

orang

pegawainya yang memiliki pendidikan formal lulusan

SMU

kebawah

sebanyak

264

orang

(60,27%), Sarjana Muda 25 orang (5,71%), Sarjana RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

45

121 orang (27,63%) dan Pasca Sarjana 28 orang (6,39%). Dampak dari kelemahan ini bisa menjadi faktor penghambat kinerja organisasi dan dapat berakibat menurunnya produktivitas organisasi juga berpengaruh pada terhambatnya berbagai kebijakan yang mengarah kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, proses perencanaan operasional organisasi,

evaluasi

pekerjaan

dan

rendahnya

kapabilitas pegawai dalam hal pemahaman mandat organisasi. 2) Belum tersedianya data potensi yang valid Pada dasarnya target merupakan salah satu faktor penting bagi perwujudan produktivitas organisasi, dan dalam konteks Dispenda, produktivitasnya adalah PAD yang berhasil direalisasikan dari target yang

sudah

tersedianya

ditentukan data

mengakibatkan

sebelumnya.

potensi

realisasi

yang yang

Belum

valid

dapat

dicapai

tidak

maksimal, karena dalam penetapkan target tidak didasarkan atas potensi riil. Untuk itu dalam upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah Dispenda harus memiliki data yang akurat mengenai perkiraan potensi yang sesungguhnya sehingga target yang direncanakan tidak terlalu jauh penyimpangannya dengan realisasi yang dicapai. 3) Pelayanan kepada masyarakat WP belum optimal. Kualitas pelayanan pada masyarakat khususnya WP dirasakan belum optimal dan belum memuaskan, RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

46

baik yang dilayani oleh Dispenda, UPPD maupun yang dilayani oleh Dinas/Instansi terkait. Hal ini belum sesuai dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, tidak berbelit-belit, adanya kepastian, cepat dan tepat waktu dalam pengurusan adminstrasinya. Gambaran yang terjadi saat ini bahwa pelayanan kepada wajib pajak terutama untuk membayar PKB/BBNKB saat ini masih belum sesuai dengan harapan masyarakat karena prosedur dan proses yang ditempuh cukup panjang dan membutuhkan waktu yang relatif lama. 4) Kinerja Birokrasi Pada Umumnya Rendah Penilaian terhadap kinerja sangat berguna untuk menilai

kualitas,

kuantitas

maupun

motivasi

pelaksana. Akuntabilitas dari pelayanan publik yang rendah dapat dilihat dari fakta bahwa acuan aparat dalam memberikan pelayanan masih berdasarkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) serta perintah atasan, bukan bertindak atas kepentingan

masyarakat

yang

nyata-nyata

merupakan subjek dan objek pajak. Aparat yang bertindak atas prinsip aturan cenderung melahirkan sikap kaku dan tidak mendorong lahirnya kreatifitas dalam pemberian pelayanan yang baik. Pelayanan publik dikatakan efisien apabila penerima pelayanan dapat dilayani dalam waktu

yang sesingkat-

singkatnya dan biaya yang semurah-murahnya. Namun dalam fakta banyak hal birokrasi pemerintah RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

47

gagal mewujudkan kinerja pelayanan publik yang baik. 2. Faktor Lingkungan eksternal (Peluang dan Ancaman) a. Faktor Peluang (opportunities). 1) Adanya UU No. 32 Tahun 2004 Kebijakan

UU

No.

32

Tahun

2004

yang

memberikan otonomi kepada kabupaten/kota dan Provinsi

untuk

tangganya

melaksanakan

sendiri

akan

urusan

mengakhiri

rumah suasana

sentralistis dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat penting, sebab konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah adalah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah didalam melaksanakan pemerintahannya secara lebih mandiri dan dalam pelaksanaan pemerintahan yang mandiri menuntut pembiayaan sendiri oleh daerah. Adanya kebijakan Undang-undang tersebut tentunya harus direspon oleh daerah (Eksekutif dan Legislatif) yang akan membuat dan menetapkan Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang dapat dipungut dengan memperhatikan kondisi potensi riil daerah, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerahnya serta akan menumbuhkan kemandirian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahterahaan masyarakat. 2) Adanya UU No. 28/2009 Berlakunya Undang-undang No.28 tahun 2009 sebagai revisi UU No.18/97 telah memberi peluang RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

48

kepada

daerah

untuk

menghidupkan

kembali

peraturan daerah yang pernah dihapus oleh UU No. 18/97. Bukti nyata dari adanya respon terhadap undang-undang

tersebut

adalah

dengan

telah

diintensifkan dan diekstensifkannya perda-perda yang berhubungan dengan upaya peningkatan penerimaan

daerah,

sebagaimana

yang

telah

dilaksanakan oleh Dispenda Provinsi Kalimantan Selatan

yaitu mengajukan beberapa macam

rancangan perda kepada DPRD untuk dibahas dimana hal ini sudah mendapat respon yang positif dan telah pula mendapatkan pengesahannya. 3) Kemauan Politik Pemda untuk meningkatkan PAD Adanya kemauan politik dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya

melalui upaya menggali dan

mengembangkan semua sumber-sumber penerimaan, menyempurnakan sistim dan prosedur pengelolaan pendapatan baik komponen pajak daerah, retribusi daerah maupun komponen pendapatan asli daerah lainnya.

Di

bidang

perpajakan

dengan

menyempurnakan ketentuan peraturan perundangundangan

yang

diikuti

dengan

peningkatan

kemampuan personil serta perangkat kerja lainnya. Sedangkan dibidang retribusi daerah adalah dengan melakukan

inventarisasi

sumber-sumber

obyek

retribusi yang disertai dengan penyusunan piranti lunak dan pengelolaan aset daerah yang dapat RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

49

dijadikan sumber obyek pendapatan. Selain dengan cara intensifikasi tersebut diatas komitmen Pemda yang lain dapat dilihat melalui upaya ekstensifikasi, yaitu dengan melaksanakan upaya pembangunan disektorsektor lain yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh positif dibidang

penerimaan

daerah

dengan

cara

menentukan skala prioritas pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, perdagangan dan industri serta membuka daerahdaerah

yang

terisolir

sebagai

upaya

untuk

meningkatkan penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat agar menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. 4) Bertambahnya Wajib Pajak Sehubungan disegala

dengan

bidang

yang

perekonomian,

yang

pengembangan

dunia

maraknya diikuti

pembangunan oleh

majunya

berdampak

kepada

usaha

yang

berarti

memungkinkan bertambahnya wajib pajak. Demikian pula halnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan

yang

mengandalkan

Pajak

kendaraan

bermotor sebagai prioritas objek pajaknya melalui PKB dan BBNKB yang terus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini dapat dilihat dengan terus bertambahnya

jumlah

penerimaan

dari

pajak

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

50

bermotor, kesemuanya ini dapat mencerminkan bertambahnya wajib pajak. b. Faktor Ancaman (Threats) 1) Krisis Ekonomi Aspek Pertumbuhan ekonomi memberi pengaruh positif terhadap peningkatan PAD yaitu apabila kondisi

ekonomi

masyarakatpun kemampuan

baik

akan

maka

pendapatan

meningkat,

masyarakat

untuk

sehingga membayar

pajak/retribusi akan meningkat pula dan pada akhirnya penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah juga akan meningkat. Namun bila terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan dalam skala makro tidak hanya mempengaruhi fundamental perekonomian semata, namun berdampak pula pada berbagai

sendi

kehidupan

masyarakat,

seperti

melemahnya daya beli masyarakat, terjadinya pengangguran dan pemutusan hubungan kerja. Akibat dari semua ini pertumbuhan ekonomi tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan sehingga mempengaruhi penerimaan PAD. Dengan demikian krisis ekonomi juga merupakan salah satu ancaman yang dihadapi dalam upaya meningkatkan PAD. 2) Krisis Kepercayaan terhadap Pemerintah Dampak krisis ekonomi yang sangat serius dan lambannya langkah-langkah pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah, ditambah lagi dengan terjadinya berbagai tindak penyimpangan yang RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

51

dilakukan oknum-oknum birokrasi dalam melakukan tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) selama ini telah menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Akuntabilitas pejabat pemerintah yang sangat rendah di mata publik,

merupakan

ancaman

tersendiri

bagi

pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah, terutama yang berhubungan dengan upaya pemungutan pajak dan retribusi. 3) Tuntutan Masyarakat terhadap Fasilitas Pelayanan Sebagai konsekuensi dari perkembangan aspek sosial masyarakat yang dimanifestasikan pada tingkat

kemampuan

meningkatnya Peningkatan

kualitas ini

secara

masyarakat, hidup tidak

adalah

masyarakat. langsung

akan

menjadikan masyarakat kian kritis dan membuat kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan pelayanan umum yang berdampak pada tuntutan masyarakat akan adanya fasilitas pelayanan yang berkualitas

dari

pemerintah.

Sehingga

harus

dipikirkan bagaimana memberikan suatu bentuk pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai subyek pajak maupun wajib pajak, sehingga tercipta ada semacam timbal balik yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan

demikian

masyarakat

tidak


merasa

52

keberatan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada pemerintah. 3.2.

Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sesuai dengan visi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terpilih, visi pembangunan jangka menengah Kalimantan Selatan yaitu : “MANDIRI DAN TERDEPAN” (KALSEL MAPAN). Makna dari KALSEL MAPAN adalah : a. Mandiri Mandiri keberdayaan

adalah

yang dapat

terwujudnya

kemampuan

atau

membangun, dan memelihara

kelangsungan hidup, berlandaskan kekuatannya sendiri. Upaya peningkatan

kesejahteraan

rakyat

haruslah

dijalankan

bersamaan dengan peningkatan kemandirian baik secara ekonomi dan sosial, yang dapat dilihat antara lain : Kemandirian

dari

segi

pembiayaan

pembangunan,

Kemandirian dari segi ketahanan pangan, Kemandirian dari segi energi. b. Terdepan Kata terdepan mempunyai arti kata paling muka, paling depan, terdahulu atau utama. Kata ini menunjukkan semangat bagaimana Kalsel yang selama ini dianonimkan dengan kata (kalah selalu), untuk bangkit menjadi salah satu provinsi termaju di Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya semangat dan kerja yang luar biasa, dari seluruh komponen RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

53

aparat

pemerintah

daerah,

baik

provinsi

maupun

kabupaten/kota, seluruh komponen masyarakat lainnya untuk secara bersama-sama mendukung setiap gerak langkah pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Misi antara lain : 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil. 2. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 3. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. 4. Memantapkan

kondisi

sosial

budaya

daerah

yang

berbasiskan kearifan lokal. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Terkait dengan tupoksi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka misi yang relevan adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik dimana di dalamnya mencakup tentang: 1. Pendapatan Daerah 2. Pelayanan kepada publik/masyarakat


54

Tabel 3.2. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mandiri dan Terdepan Misi dan Permasalahan No. Program Kepala Pelayanan SKPD Daerah - Belum validnya data 1. Misi 2 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Professional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.3.

potensi obyek Pajak Kendaraan Bermotor, terutama data kendaraan lama. - Menurunnya sektor pertambangan akibat krisis global yang berimbas pada menurunnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar. - Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang memadai, baik dari jumlah maupun kualitas

Faktor Penghambat

Pendorong

- Kinerja birokraksi pada umumnya rendah. - Kualitas SDM Rendah - Belum tersedian ya data potensi yg valid. - Pelayanan kepada WP belum Optimal Krisis ekonomi - Krisis kepercaya an pada pemerinta h - Tuntutan Masyarak at thd fasilias Pelayanan

- Komitmen Dispenda - Memiliki Program Kerja - Tersedianya personil - Tersedianya dana - Adanya UU No. 32/2004 - Adanya UU No. 34/2001. - Kemauan politik Pemda untuk meningkatkan PAD - Bertambahnya wajib pajak

Telaahan Renstra Kementeriaan/Lembaga Kementerian/Lembaga yang terkait erat dengan pengelolaan dan pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementeriaan Dalam Negeri). Visi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah : "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisifatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif" Sedangkan Misi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah : 1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah. 2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

55

3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah. 4. Mendorong

peningkatan

kualitas

pengelolaan

dana

perimbangan dan kemampuan fiskal daerah. 5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD. 6. Mewujudkan

pelayanan

teknis

dan

administratif

yang

berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Tujuan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah : "Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif". dengan Sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang

akuntabel

dan

transparan,

serta

efisien

dalam

pemanfaatan APBD; 2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan 3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah. Adapun Arah Kebijakan yaitu : 1. Meningkatkan

kualitas

dalam

memberikan

fasilitasi

pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan


56

data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah; 4. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan

kebijakan,

standarisasi,

bimbingan

teknis,

koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah; 5. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis; 6. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standardisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah; 7. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai Visi dan Misi, Strategi yang dicapai adalah : 1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif,

transparan,

efektif,

efisien,

akuntabel

dan

kompetitif; RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

57

2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; 3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Dari gambaran visi misi tujuan, sasaran arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terlihat bahwa ada kesesuaian dengan tupoksi dari Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terutama yang terkait dengan Pendapatan Daerah. Beberapa misi yang sesuai dengan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Mendorong peningkatan pendapatan daerah dan Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah Adapun arah kebijakan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah yaitu neningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah.


58

Tabel 3.3. Telaahan Renstra Kementeriaan/Lembaga

No. 1.

2.

3.

3.4.

Sasaran Jk. Menengah Renstra K/L Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD; Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah

Faktor

Permasalahan Pelayanan SKPD - Kebijakan pusat tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sering mengalami perubahan. - Kebijakan pusat tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Fluktuatif. - Adanya perbedaan asumsi dana perimbangan yang direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. - Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat

Penghambat

Pendorong

- Krisis ekonomi - Krisis kepercayaan thd Pemerintah

- Adanya UU No. 32/2004 - Adanya UU No. 34/2001.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Telaahan RTRW Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2035 yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditinjau dari implikasi RTRW. Adapun maksud

dan

tujuan

dibuatnya

RTRW

Wilayah

Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2015-2035 itu sendiri adalah : 1. untuk

merencanakan

dan

mengarahkan

pembangunan

di Provinsi Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan pertahanan dan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;


59

2. dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar daerah/antar

wilayah, dan

antar lapisan

masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan pedoman, acuan dan tolok ukur arahan penataan ruang serta arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; 3. dalam rangka pengembangan dan pemekaran wilayah dan sinergitas matra darat, laut dan udara. Mengingat tupoksi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan dan pendapatan terutama pajak dan retribusi daerah, maka tidak terpengaruh oleh RTRW. Telaahan KLHS berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan terdapat program prioritas meliputi : 1) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumnber Daya Alam; 2) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi

Ekosistem

Pesisir;

3)

Program

Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 4) Program Pengendalian Kebakaran Hutan; 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan dan pendapatan terutama pajak dan retribusi daerah, maka tidak terpengaruh oleh KLHS.


60

3.5.

Penentuan Isu-Isu Strategis Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki dua peran utama yang sangat esensial yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan daerah secara optimal dan bagaimana meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah: 1. Adanya krisis ekonomi internasional yang diakibatkan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, anjloknya harga minyak dunia, serta turunnya harga batubara di pasaran dunia. 2. Adanya imbas dari perlambatan pertumbuhan perekonomian secara nasional kepada Provinsi Kalimantan Selatan yang mengakibatkan daya beli masyarakat Kalimantan Selatan menurun. 3. Adanya penurunan sektor batubara di Kalimantan Selatan dimana sektor batubara merupakan produk andalan dalam perekonomian Kalsel dan banyak masyarakat Kalsel yang menggantungkan hidupnya di sektor tersebut. 4. Masih

relatif

rendahnya

kesadaran

masyarakat

dalam

membayar pajak kendaraan bermotor. 5. Masih belum intensifnya pemungutan pajak kendaraan bermotor yang berakibat pada besarnya piutang pajak kendaraan bermotor. 6. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia. 7. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran UPPD/ KPPD (Samsat) yang perlu dibenahi untuk memberikan kepuasan layanan bagi masyarakat RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

61

8. Masih perlunya penambahan kapasitas teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan. 9. Masih adanya gap penerimaan dana perimbangan akibat perbedaan asumsi terutama terkait bagi hasil bukan pajak yang menjadi hak daerah. Tabel 3.4.a Identifikasi Isu-isu Strategis Isu Strategis No. 1.

Dinamika Internasional Adanya krisis ekonomi internasional yang diakibatkan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, anjloknya harga minyak, serta turunnya harga batubara di pasaran dunia

Dinamika Nasional

Dinamika Regional/Lokal

 Adanya imbas dari perlambatan pertumbuhan perekonomian secara nasional kepada Provinsi Kalimantan Selatan yang mengakibatkan daya beli masyarakat Kalimantan Selatan menurun.  Masih adanya gap penerimaan dana perimbangan akibat perbedaan asumsi terutama terkait bagi hasil bukan pajak yang menjadi hak daerah.

 Adanya penurunan sektor batubara di Kalimantan Selatan dimana sektor batubara merupakan produk andalan dalam perekonomian Kalsel dan banyak masyarakat Kalsel yang menggantungkan hidupnya di sektor tersebut.  Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.  Masih belum intensifnya pemungutan pajak kendaraan bermotor yang berakibat pada besarnya piutang pajak kendaraan bermotor.  Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia.  Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran UPPD/ KPPD (Samsat) yang perlu dibenahi untuk memberikan kepuasan layanan bagi masyarakat  Masih perlunya penambahan kapasitas teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan.


62

Lainlain

Tabel 3.4.b. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis No

Kriteria*)

Bobot

2

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD

3

Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik

20

4

Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah

10

5

Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

15

6

Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

25

1

20 10

Total

100

Tabel 3.4.c. Nilai Skala Kriteria No

Isu Strategis

1

Adanya krisis ekonomi internasional yang diakibatkan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, anjloknya harga minyak, serta turunnya harga batubara di pasaran dunia Adanya imbas dari perlambatan pertumbuhan perekonomian secara nasional kepada Provinsi Kalimantan Selatan yang mengakibatkan daya beli masyarakat Kalimantan Selatan menurun Masih adanya gap penerimaan dana perimbangan akibat perbedaan asumsi terutama terkait bagi hasil bukan pajak yang menjadi hak daerah Adanya penurunan sektor batubara di Kalimantan Selatan dimana sektor batubara merupakan produk andalan dalam perekonomian Kalsel dan banyak masyarakat Kalsel yang menggantungkan hidupnya di sektor tersebut Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Masih belum intensifnya pemungutan pajak kendaraan bermotor yang berakibat pada besarnya piutang pajak kendaraan bermotor Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran UPPD/ KPPD (Samsat) yang perlu dibenahi untuk memberikan kepuasan layanan bagi masyarakat Masih perlunya penambahan kapasitas teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan

2

3 4

5 6 7 8 9

1 

Nilai Skala Kriteria ke2 3 4 5 6   















Total Skor 75

75





40



50















 







55



65



45 40

 

30

Tabel 3.4.d. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis No.

Isu-Isu Strategis

Total Skor

Rata-Rata skor

1

Adanya krisis ekonomi internasional yang diakibatkan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, anjloknya harga minyak, serta turunnya harga batubara di pasaran dunia Adanya imbas dari perlambatan pertumbuhan perekonomian secara nasional kepada Provinsi Kalimantan Selatan yang mengakibatkan daya beli masyarakat Kalimantan Selatan menurun Adanya penurunan sektor batubara di Kalimantan Selatan dimana sektor batubara merupakan produk andalan dalam perekonomian Kalsel dan banyak masyarakat Kalsel yang menggantungkan hidupnya di sektor tersebut Masih adanya gap penerimaan dana perimbangan akibat perbedaan asumsi terutama terkait bagi hasil bukan pajak yang menjadi hak daerah Masih belum intensifnya pemungutan pajak kendaraan bermotor yang berakibat pada besarnya piutang pajak kendaraan bermotor Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia

75

18,75

75

18,75

50

16,66

40

13,33

65

16,25

45

15

2 3

4 5 6


63

No.

Isu-Isu Strategis

Total Skor

Rata-Rata skor

7

Masih perlunya penambahan kapasitas teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran UPPD/ KPPD (Samsat) yang perlu dibenahi untuk memberikan kepuasan layanan bagi masyarakat

30

15

55

13,75

40

13,33

8 9


64

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

Visi dan Misi Daerah Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 sesusai Perda Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005- 2025, yang merupakan kristalisasi, komitmen dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “Kalimantan Selatan 2025 Maju Dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan Dan Jasa Berbasis Agroindustri”. Dalam Upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi Kalimantan Selatan maka Kepala Daerah menyusun Visi Pembangunan Jangka Menengah Lima Tahunan yang merupakan Tahap Ketiga dalam RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, yang ditetapkan sebagai visi Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun 2016 – 2021 yaitu: “Kalsel Mapan

(Mandiri

dan

Terdepan)

Lebih

Sejahtera,

Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing” Di dalam visi tersebut secara umum mengandung pengertian “Pembangunan Biru (blue development) Menuju Kedaulatan

dan

Kemapanan

Berkelanjutan”,

yang

dapat

dijabarkan sebagai berikut : 1. Pembangunan Biru (blue development) adalah pembangunan yang

memperhatikan

mempertahankan

keberadaan

keragaman

sumber

(biodiversity),

inovasi

daya, dan

penciptaan lapangan kerja sekaligus melakukan upaya-upaya RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

65

penyelamatan lingkungan (konservasi) dan meningkatkan jasajasa lingkungan. 2. Ekonomi biru (blue economy) yaitu sistem ekonomi berbasis inovasi yang memanfaatkan SDA secara produktif dan efisien, tidak menghasilkan limbah dan emisi; dan pada saat yang sama mampu

menciptakan

lapangan

kerja,

menghasilkan

pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan tidak memerlukan biaya tinggi. Di dalam Ekonomi Biru (blue economy) mengandung beberapa prinsip antara lain : (1) Pemerataan distribusi kesejahteraan yaitu mengupayakan distribusi kesejahteraan yang adil didalam suatu daerah untuk mengurangi perbedaan antara si kaya dan si miskin dan mencapai keadilan sosial serta ekonomi yang berkelanjutan; (2) Ekuitas dan keadilan ekonomi; (3) Ekuitas antar generasi; (4) Pendekatan pencegahan yaitu melalui identifikasi resiko dan

mencegah

terhadap lingkungan, dampak lingkungan degradasi

lingkungan;

(5)

Hak

untuk

berkembang untuk semua komponen; (6) Adanya kerjasama internasional; (7) Informasi, partisipasi dan akuntabilitas; (8) Adanya Konsumsi dan produksi berkelanjutan; (9) Strategis, terkoordinasi dan terintegrasi untuk memberikan perencanaan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau dan pengentasan kemiskinan; (10) Mendefinisikan kembali kesejahteraan; (11) Kesetaraan gender; (12) Menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi dari setiap bagian dari lingkungan. 3. Kedaulatan

dan

Kemampuan

Berkelanjutan;

yaitu

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang memperhatikan

keseimbangan

antara

pencapaian


aspek 66

pertumbuhan

ekonomi

(economy

growth),

sekaligus

memperhatikan pemerataan kesejahteraan (social equity) dan kelestarian

dan

keberlanjutan

lingkungan

(ecological

sustainablity) yang dikenal dengan the living triangle. 4. Ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan dan energi yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragama, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. a. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. b. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. c. Ketahanan pangan adalah suatu upaya meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan diversifikasi pangan, mengembangkan kelembagaan pangan, dan mengembangkan usaha pengelolaan pangan.


67

Untuk mendukung Kalimantan Selatan yang mapan (Mandiri dan Terdepan) terdapat lima elemen utama pembangunan yaitu aspek kesejahteraan, aspek berkeadilan, aspek berdikari, aspek berdaya saing dan aspek berkelanjutan. Penjelasan dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut: 1. Kemandirian / Berdikari Kemandirian

pembangunan

bermakna

terwujudnya

kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidup berdasarkan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian baik secara ekonomi,

sosial,

yang

dapat

dilihat

dari

kemandirian

pembiayaan pembangunan, ketahanan pangan dan energi. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah provinsi dengan berbagai program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini kemiskinan dan pengangguran adalah hal yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, pemerintah harus mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat dengan alat ukur Mandiri Pengangguran

(TPT),

kemiskinan

(jumlah

dan

tingkat

kemiskinan) dan pemerataan pembangunan (Gini Rasio). 2. Berdaya Saing Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam

saat

bersamaan

juga

dapat

memelihara

tingkat

pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

68

daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Provinsi Kalimantan Selatan pada periode ketiga RPJPD ingin mengembangkan tentang agrobisnis, hal ini dikarenakan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu lumbung padi Nasional. Agrobisnis merupakan bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir. Agrobisnis terbagi dalam dua bidang yaitu peternakan dan budidaya. Di bidang peternakan misalnya, terdapat hewan-hewan yang bisa diambil manfaatnya, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik, bebek dan lain-lain. Sementara pada bidang budidaya, banyak jenis tanaman pangan yang dapat dibudidayakan, seperti durian, jeruk, rambutan, pepaya, dan lain-lain. Upaya pengembangan usaha pertanian dan turunannya berorientasi pada peningkatan produktivitas, kreatifitas dan inovatif, dengan memanfaatkan teknologi dan kualitas SDM masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang diukur dari pengeluaran konsumsi rumah tangga baik pangan dan non pangan. 3. Berkeadilan Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang merata, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dikarenakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan masih terpusat di kota Banjarmasin, maka pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan belum dapat dikatakan

berkeadilan

bagi

seluruh

masyarakat

Povinsi

Kalimantan Selatan. untuk itu wilayah lainnya juga perlu dikembanangkan eselanjutnya walaupun sektor pertanian RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

69

mendominasi roda perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan. Tetapi sektor lainnya tetap juga dikembangkan agar dapat menyerap tenaga kerja dan berperan serta dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, yang ditunjang dengan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di semua bidang pembangunan. 4. Sejahtera Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan.

Pemerintah

didalam

setiap

implementasi

kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan landasan

bahwa

kesejahteraan

masyarakat

mengalami

penurunan. Indikator tersebut adalah terjadi perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat Inflasi terutama untuk kelompok

makanan,

gagalnya

kebijakan

dan

program

pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat akibat ditundanya atau dihilangkannya program sosial. 5. Berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi

kebutuhan

sekarang

tanpa

mengorbankan

pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang

harus

kehancuran

dihadapi

adalah

lingkungan

tanpa

bagaimana

memperbaiki

mengorbankan

kebutuhan

pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Hal tersebut diatas terkandung dua gagasan penting yaitu gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin yang harus diberi prioritas utama dan gagasan keterbatasan, yang bersumber pada RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

70

kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebututuhan kini dan hari depan. Berdasarkan visi yang dijelaskan sebelumnya, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 sebagai berikut 6. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil. 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik 8. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal 9. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. 10.Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut: 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil Keberhasilan suatu bangsa atau daerah terkait dengan keunggulan sumber daya manusia. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan

mengadaptasi

perubahan

secara

global,

sehingga

masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu memanfaatkan langsung

kemajuan-kemajuan

perkembangan

meningkatkan

kualitas

dari

teknologi. sumber

daya

hasil

Untuk

implikasi

itu,

upaya

manusia Provinsi

Kalimantan Selatan yang mandiri dan berdaya saing tinggi RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

71

serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini. Kemandirian merupakan salah satu indikasi dan kriteria manusia unggul, sedangkan ketaqwaan merupakan salah satu indikasi dan kriteria manusia agamis. 2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Professional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Birokrasi pemerintahan daerah tidak hanya menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan

sistem

birokrasi,

mulai

dari

penataan

kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

72

3. Memantapkan

Kondisi

Sosial

Budaya

Daerah

Yang

Berbasiskan Kearifan Lokal Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (way of life) yang mengakomodasi kebijakan (wisdom) dan kearifan hidup. Kalimantan Selatan sebagai Provinsi yang masih memegang teguh kearifan lokal sebagai identitas wilayah, kiranya perlu mengembangkan kebudayaan wilayah sehingga menjadi destinasi yang menarik. Walaupun ada upaya pewarisan kearifan lokal dari generasi ke generasi, tidak ada jaminan bahwa kearifan lokal akan tetap kukuh menghadapi globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang makin pragmatis dan konsumtif. Kearifan lokal yang menuntun masyarakat ke dalam hal pencapaian kemajuan dan keunggulan, etos kerja, serta keseimbangan dan keharmonisan alam dan sosial. Dalam hal keharmonisan sosial dan budaya, hampir semua budaya di Indonesia mengenal prinsip gotong royong dan toleransi. 4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitasfasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi

yang

dibangun

dan

yang

dibutuhkan

untuk

berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

73

Provinsi Kalimantan Selatan dalam perkembangannya perlu mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya dengan membangun infrastruktur wilayah yang merata dan berkeadilan. 5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Ketimpangan pembangunan antarwilayah sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah dan memiliki dampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah Rasio Gini, dengan analisis semakin mendekati angka 1 nilai rasio, maka semakin tidak merata pendapatan penduduknya. Pengembangan kemandirian ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan merupakan konsep dasar yang akan menunjang pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing dan sumberdaya yang dimiliki. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antarwilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Kualitas lingkungan hidup merupakan keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung secara optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan tiga kriteria, yakni kualitas air, kualitas udara, dan luas tutupan hutan. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

74

Agar Pembangunan Kalimantan Selatan dalam 5 tahun kedepan dapat lebih terarah dan lebih fokus, maka ditetapkan 13 (tiga belas) prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi acuan, yaitu : 1. Kalsel Cerdas 2. Kalsel Sehat 3. Kalsel Terampil 4. Kalsel Beriman 5. Kalsel dengan Pemda Berkinerja Baik 6. Kalsel Berbudaya 7. Kalsel Aman 8. Kalsel menuju Tuan Rumah PON 9. Kalsel dengan Infrastruktur yang Berkualitas 10. Kalsel Sentra Pangan 11. Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional 12. Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan dan Jasa 13. Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu Tahun 2016-2021. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

75

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Kalimantan Selatan dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan

visi

dan

misi

pembangunan

jangka

menengah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pada masing-masing misi dan prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil Untuk mencapai Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil dilaksanakan 4 (empat) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel Cerdas, Prioritas Kalsel Sehat, Prioritas Kalsel Terampil dan Prioritas Kalsel Beriman. Tujuan pada Misi ini : Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia baik di taraf nasional maupun internasional. Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menata, mengolah dan membangun provinsi Kalimantan Selatan secara kreatif dan produktif dengan memanfaatkan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

76

potensi daerah yang berkualitas sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan. Guna meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Selatan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: 1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3) Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, 4) Meningkatnya pemahaman keagamaan 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender. 2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Professional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Untuk mencapai Misi Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik dilaksanakan 1 (satu) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel dengan Pemerintah Daerah Berkinerja Baik. Tujuan Misi ini : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas

dan

fungsi

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan. Di samping itu, tata kelola penyelenggaraaan pemerintahan yang baik harus melibatkan peran masyarakat RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

77

yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan

informasi

mengenai

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Lebih

lanjut,

guna

mewujudkan

sistem

pelayanan

pemerintahan yang akuntabel, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah: 1) Meningkatnya Kualitas Layanan publik 2) Meningkatnya Pendanaan Daerah 3) Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah 4) Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Professional dan Pemerintahan Akuntabel 3. Memantapkan

Kondisi

Sosial

Budaya

Daerah

yang

Berbasiskan Kearifan Lokal Untuk mencapai Misi Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal dilaksanakan 3 (tiga) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel Berbudaya, Prioritas Kalsel Aman, dan Prioritas Kalsel Menuju Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). Tujuan Misi : a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan suatu daerah. Pemerintah Daerah di dalam setiap

implementasi

kebijakan

selalu

menjadikan

kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Otonomi

daerah

atau

desentralisasi

memberikan

kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, sehingga RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

78

kesejahteraan masyarakat lebih cepat tercapai, karena pemerintah daerah mengetahui kebutuhan masyarakatnya. Sasaran : 1) Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial 2) Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, perlindungan masyarakat 3) Terselenggaranya PON b. Meningkatkan

kualitas

kehidupan

yang

berbasiskan

kearifan lokal Budaya adalah kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan, keahlian yang di peroleh bukan dari kreatifitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang di dapat melalui pendidikan formal atau informal, yang berfungsi untuk mempertahankan diri (perlindungan), memperoleh kepuasan hidup, memenuhi kebutuhan hidup, mengelola/memanfaatkan LH, sebagai media adaptasi terhadap lingkungan alam, berisi etika sebagai penuntun prilaku dan mengembangkan daya cipta. Dengan demikian hakekat kebudayaan adalah perwujudan dan penyaluran kepribadian manusia, yang sejak dahulu lahir dari suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan, untuk itu diperlukan upaya perbaikan tingkah laku, melalui aturan-aturan

yang

bersikan

kewajibankewajiban,

tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan tindakan –tindakan yang diijinkan Kearifan budaya lokal harus dilestarikan sebagai salah satu upaya

peningkatan

kualitas

hidup

masyarakat.


79

Transformasi kearifan budaya lokal

yang dikaji secara

multi disiplin dan transdisiplin dapat dikembangkan dan diterapkan

dalam

meningkatkan

kualitas

kehidupan

masyarakat. Sasaran : 1) Meningkatkan ketahanan budaya 2) Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian 3) Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama 4) Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat 4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya Untuk mencapai Misi Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya dilaksanakan 1 (satu) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel dengan infrastruktur yang berkualitas. Tujuan pada Misi ini: Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang. Keberhasilan pembangunan sangat berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah harus menciptakan kebijakan

pembangunan

meningkatkan

laju

yang

pertumbuhan

tepat

dalam

ekonomi

upaya sekaligus

menciptakan pemerataan pembangunan. Peningkatan laju ekonomi

tidak

Kemiskinan

selalu

tidak

dibarengi

dapat

dengan

dihilangkan

pemerataan.

dengan

hanya

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

80

hal tersebut tidak lepas dari peran infrastruktur sebagai katalisator baik percepatan pembangunan perekonomian maupun pembangunan sosial yang bersifat pemerataan keseluruhan wilayah. Dengan keberadaan pembangunan infrastruktur diharapkan mendukung secara fisik terhadap pembangunan sektor lainnya. Lebih lanjut, guna mewujudkan pemerataan pembangunan seluruh wilayah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah: 1) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar. Sasaran ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar yang harus tersedia disetiap individu masyarakat, seperti ketersediaan air minum, ketersediaan prasarana sanitasi, ketersediaan listrik masyarakat, dan ketersediaan telekomunikasi. 2) Meningkatnya

Kuantitas

dan

Kualitas

Infrastruktur

Perekonomian. Sasaran ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian seperti ketersediaan sarana prasarana konektivitas antar wilayah, ketersediaan tampungan air dan ketersediaan pembangkit listrik yang memadai. 5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Untuk mencapai Misi Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah

Yang

Berbasis

Sumberdaya

Lokal,

Dengan

Memperhatikan Kelestarian Lingkungan yang dilaksanakan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

81

dengan 4 (empat) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel Sentra Pangan, Prioritas Kalsel Menuju Salah satu Destinasi Wisata Nasional,

Prioritas

Perdagangan

dan

Kalsel Jasa,

Menuju

dan

Daerah

Prioritas

Industri,

Kalsel

Menuju

Lingkungan Berkualitas. Tujuan Misi ini: a. Meningkatkan daya saing Perekonomian Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan daerah disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Perkembangan teknologi saat ini, menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global.

Masyarakat

kemajuan-kemajuan

harus dari

mampu

hasil

memanfaatkan

implikasi

langsung

perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi menjadi tujuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini. Untuk meningkatkan kualitas daya saing perekonomian masyarakat

yang

berkelanjutan

maka

perlu

untuk

dilakukan penggalangan partisipasi masyarakat secara aktif dan membuka pintu kemitraan yang berasas “win-win solution”. Sasaran: 1) Terwujudnya Mandiri Pangan 2) Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

82

3) Meningkatnya

Kontribusi

Sektor

Industri,

Perdagangan dan Jasa 4) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata 5) Meningkatnya

Nilai

Investasi

dalam

Aktivitas

Perekonomian b. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Tidak dapat dipungkiri, lingkungan yang sehat dan asri merupakan dambaan bagi semua orang. Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung secara optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Komponen-komponen di dalam lingkungan hidup yang membentuk suatu sistem kehidupan yang disebut ekosistem.

Suatu

ekosistem

akan

menjamin

keberlangsungan kehidupan apabila lingkungan itu dapat mencukupi

kebutuhan

minimum

dari

kebutuhan

organisme. Lebih lanjut, guna mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan asri maka sasaran yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.


83

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Untuk jangka menengah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ialah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Adapun Sasaran Dinas Pendapatan

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

adalah

Meningkatnya pendanaan daerah. Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Misi 2 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Professional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Prioritas : Kalsel dengan Pemerintahan Daerah Berkinerja Baik Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Meningkatnya pendanaan daerah

Kemandirian Fiskal (PAD terhadap APBD)

4.3.

Kond isi Awal

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke1

2

3

4

5

53,24 %

56,32 %

58,37 %

58,33 %

58,31 %

58,28 %

Strategi dan Kebijakan Strategi

adalah

faktor

terpenting

dalam

proses

perencanaan yang merupakan rencana secara menyeluruh serta terpadu dari organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai tujuannya. Strategi meliputi penetapan kebijaksanaan program operasional, dan kegiatan aktivitas dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Selanjutnya Strategi ini diharapkan dapat memberikan arahan dan dorongan kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian akan timbul kesatuan gerak dan langkah seluruh RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

84

Kond isi Akhir 58,95 %

komponen organisasi, dalam rangka menuju visi yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.

Tabel. 4.3.a. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran: Kemandirian Fiskal (PAD terhadap APBD). Peluang : 1. UU No. 32 Tahun 2004 2. UU No. 28/2009 3. Tujuan politik 4. Kuantitas Wajib Pajak

Tantangan: 1. Krisis ekonomi 2. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah 3. Tuntutan masyarakat

Kekuatan : 1. Kuantitas SDM 2. Dana 3. Komitmen 4. Program Kerja

Alternatif Strategi : 1. Memberdayakan personil yang dimiliki untuk melakukan penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor 2. Mengalokasikan dana untuk kegiatan publikasi tentang pelayanan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pajak bagi pembangunan

Alternatif Strategi : 1. Melakukan publikasi untuk mensosialisasikan pelayanan agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan kesadaran untuk membayar pajak

Kelemahan: 1. Kualitas SDM 2. Data yang valid 3. Belum optimal pelayanan 4. Birokrasi

Alternatif Strategi : 1. Memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM baik dalam hal pelayanan maupun kinerja

Alternatif Strategi : 1. menyederhanakan thapan birokrasi terutama dalam hal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor agar menarik minat masyarakat untuk membayar

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Strategi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah Peningkatan kualitas Pengelolan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut :


85

Strategi Berdasarkan kekuatan dan peluang : 1. Memberdayakan personil yang dimiliki untuk melakukan penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor 2. Mengalokasikan dana untuk kegiatan publikasi tentang pelayanan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pajak bagi pembangunan Strategi Berdasarkan kekuatan dan tantangan : 

Melakukan publikasi untuk mensosialisasikan pelayanan agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan kesadaran untuk membayar pajak Strategi Berdasarkan kelemahan dan peluang :



Memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM baik dalam hal pelayanan maupun kinerja Strategi Berdasarkan kelemahan dan tantangan :



menyederhanakan tahapan birokrasi terutama dalam hal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor agar menarik minat masyarakat untuk membayar Dengan mempertimbangkan perkembangan keuangan

daerah, maka kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2016-2021 yaitu Pengembangan sumber-sumber Pendanaan Pembangunan.


86

Tabel 4.3.b. Strategi dan Kebijakan Misi 2 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Professional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Prioritas : Kalsel dengan Pemerintahan Daerah Berkinerja Baik Tujuan

Sasaran

Strategi

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Meningkatnya pendanaan daerah


Kebijakan Pengembangan sumber-sumber Pendanaan Pembangunan


87

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga

teknis

daerah

secara

terintegrasi

sesuai

dengan

kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2016-2021.

Program

dirumuskan

untuk

menjawab

permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program pada RPJMD yang diusung oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan.


88

Program pada RPJMD tersebut dirincikan kembali ke program dan kegiatan pada SKPD dengan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 5 tahun ke depan, maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Kesekretariatan ; a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9) Penyediaan Makanan dan Minuman 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12) Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 13) Inventarisasi dan Penilaian Aset / Barang RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

89

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional 6) Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 8) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur 9) Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer 10) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor c. Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur,dengan kegiatan :  Pendidkan dan Pelatihan Formal d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Penyusunan Program Kerja 3) Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan


90

2. Bidang Pajak dan Retribusi ;  Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel 2) Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 3) Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah

3. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan ;  Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak 2) Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 3) Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan

4. Bidang Pengembangan Pendapatan ;  Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah 2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3) Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah

5. Bidang Pembinaan dan Pengawasan ;  Sub Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :  Pembinaan, Pengawasan, Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

91

Dalam rangka mendukung upaya Pengarusutamaan Gender (PUG), maka dibuat data terpilah antara laki-laki dan perempuan yang diakomodir dalam kegiatan Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan pada Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan terkait dengan adanya penerimaan Lumpsum Payment berupa pemungutan sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu pendapatan daerah dari jenis penerimaan lain-lain pendapatan dimana pemungutan tersebut dilakukan oleh petugas pemungut pada masing-masing UPPD se Kalsel dengan perbandingan jumlah petugas pemungut sebanyak 8 (delapan) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan. Hal ini menandakan bahwa komposisi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ini hampir sebanding.

5.2. Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan oleh organisasi yang mana dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Adapun indikator kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: a. Meningkatnya Kualitas Administrasi Perkantoran. b. Meningkatnya Kualitas Dok. Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan. c. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur. d. Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur. e. Kemandirian Fiskal (PAD terhadap APBD). RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TAHUN 2016-2021

92

5.3. Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah “Masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait”. 5.4. Pendanaan Indikatif Sedangkan Kegiatan,

Program dan

Pendanaan

Kegiatan, Indikator Kinerja

Indikatif/Kebutuhan

Dana

serta

Kondisi/Sasarannya pada Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 tertuang selengkapnya pada tabel berikut :


93

Tabel 5.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja (Outcome), Pendanaan Indikatif/Kebutuhan Dana serta Kondisi/Sasaran 2016-2021 INDIKATOR KINERJA

PROGRAM dan KEGIATAN Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perUndang-undangan

INDIKATOR OUTCOME Meningkatnya kualitas adm.i perkantoran Tersedianya administrasi surat menyurat Tersedianya sumber daya komunikasi, air dan listrik Tersedianya administrasi keuangan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen inst listrik dan penerangan Tersedianya bahan bacaan dan buku per Uuan

2016

2017

PENDANAAN INDIKATIF/ KEBUTUHAN DANA 2018 2019

2020

2021

KONDISI/SASARAN AWAL AKHIR

323.960.000 7.319.634.000

294.618.000 9.438.570.000

309.348.900 9.910.498.500

324.816.345 10.406.023.425

341.057.162 10.926.324.596

358.110.020 11.472.640.826

0% 0%

100% 100%

925.800.000 744.800.000 2.701.370.000

1.030.800.000 887.600.000 2.745.630.000

1.082.340.000 931.980.000 2.882.911.500

1.136.457.000 978.579.000 3.027.057.075

1.193.279.850 1.027.507.950 3.178.409.929

1.252.943.843 1.078.883.348 3.337.330.425

0% 0% 0%

100% 100% 100%

144.000.000

139.475.000

146.448.750

153.771.188

161.459.747

169.532.734

0%

100%

386.720.000

393.400.000

413.070.000

433.723.500

455.409.675

478.180.159

0%

100%

Tersedianya logistik kantor 1.314.770.000 Tersedianya makanan dan minuman 1.344.275.000 Terwujudnya keg koord dan konsul ke luar 765.645.000 daerah 11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terwujudnya keg koord ke dalam daerah 1.156.200.000 12 Kegiatan Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Tersedianya dokumentasi dan publikasi 817.925.000 13 Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang Terinventarisirnya aset 201.230.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur 1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya kuantitas sapras 813.650.000 2 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kuantitas sapras 3.707.470.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Meningkatnya kualitas sapras 40.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya kualitas sapras 6.772.260.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya kualitas sapras 768.400.000 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya kualitas sapras 228.000.000 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kualitas sapras 39.500.000 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Meningkatnya kualitas sapras 37.000.000 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Meningkatnya kualitas sapras 25.000.000 10 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Meningkatnya kualitas sapras 4.215.850.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Terpenuhinya pakaian seragam 2 Pendidikan dan Pelatihan formal Meningkatnya kualitas SDM aparatur 458.000.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danMeningkatnya Keuangan Kualitas Dok. Perenc. dan Lap. Kinerja dan Keu 1 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan capaian kinerja 27.450.000 2 Evaluasi Renstra SKPD Terevaluasinya renstra 3 Penyusunan program kerja Tersusunnya program kerja dan anggaran 34.600.000 4 Pelaksanaan Pengelolaan penatausahaan keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan 216.782.000 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kemandirian Fiskal (PAD terhadap APBD) Rasio pendapatan asli 1 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Terwujudnya penerimaan bagi hasil pajak 232.000.000 daerah 2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Meningkatnya pengembangan SIM 1.147.485.000 terhadap 3 Penyusunan perencanaan pendapatan daerah Tersusunnya rencana pendapatan daerah 161.335.000 pendapatan 4 Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Terwujudnya penerimaan bagi hasil bukan pajak 560.213.000 daerah 5 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Terwujudnya penerimaan lain-lain pendapatan 174.250.000 6 Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah Terevaluasinya penerimaan daerah 144.900.000 7 Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terwujudnya penerimaan pajak dan retribusi daerah 325.770.000 8 Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keu. Terbina dan terawasinya pendapatan dan pengelolaan keuangan 590.330.000 9 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terwujudnya penerimaan pajak kendaraan bermotor 2.983.085.000 Nilai IKM rata- 10 Kualitas Pelayanan SAMSAT Prov.Kalsel. Meningkatnya kualitas pelayanan samsat 5.386.057.000 rata seluruh Samsat se Kalsel

1.276.220.000 1.374.025.000 2.789.247.500

1.340.031.000 1.442.726.250 2.928.709.875

1.407.032.550 1.514.862.563 3.075.145.369

1.477.384.178 1.590.605.691 3.228.902.637

1.551.253.386 1.670.135.975 3.390.347.769

0% 0% 0%

100% 100% 100%

1.858.120.000 857.416.250 201.230.000

1.951.026.000 900.287.063 211.291.500

2.048.577.300 945.301.416 221.856.075

2.151.006.165 992.566.486 232.948.879

2.258.556.473 1.042.194.811 244.596.323

0% 0% 0%

100% 100% 100%

900.050.000 3.707.470.000 40.000.000 7.028.533.700 1.439.253.500 292.000.000 39.500.000 55.250.000 256.270.000 4.215.850.000

945.052.500 3.892.843.500 42.000.000 7.379.960.385 1.511.216.175 306.600.000 41.475.000 58.012.500 269.083.500 4.426.642.500

992.305.125 4.087.485.675 44.100.000 7.748.958.404 1.586.776.984 321.930.000 43.548.750 60.913.125 282.537.675 4.647.974.625

1.041.920.381 4.291.859.959 46.305.000 8.136.406.324 1.666.115.833 338.026.500 45.726.188 63.958.781 296.664.559 4.880.373.356

1.094.016.400 4.506.452.957 48.620.250 8.543.226.641 1.749.421.625 354.927.825 48.012.497 67.156.720 311.497.787 5.124.392.024

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

480.900.000

650.000.000 504.945.000

530.192.250

556.701.863

750.000.000 584.536.956

0% 0%

100% 100%

28.950.000

30.397.500

31.917.375

33.513.244

41.600.000 250.202.000

43.680.000 262.712.100

45.864.000 275.847.705

48.157.200 289.640.090

35.188.906 25.000.000 50.565.060 304.122.095

0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100%

232.000.000 1.272.955.000 166.715.000 686.565.000 174.250.000 146.630.000 341.270.000 690.839.000 3.240.745.000 3.958.801.000

243.600.000 1.336.602.750 175.050.750 720.893.250 182.962.500 153.961.500 358.333.500 725.380.950 3.402.782.250 4.156.741.050

255.780.000 1.403.432.888 183.803.288 756.937.913 192.110.625 161.659.575 376.250.175 761.649.998 3.572.921.363 4.364.578.103

268.569.000 1.473.604.532 192.993.452 794.784.808 201.716.156 169.742.554 395.062.684 799.732.497 3.751.567.431 4.582.807.008

281.997.450 1.547.284.758 202.643.124 834.524.049 211.801.964 178.229.681 414.815.818 839.719.122 3.939.145.802 4.811.947.358

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

47.235.716.000

52.972.950.950

56.271.598.498

58.402.678.422

61.322.812.343

65.163.952.961

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


94

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penentuan indikator kinerja dan target kinerja Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021. Adapun Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kemandirian Pendapatan Daerah.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No. 1.

Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran Meningkatnya pendanaan daerah

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-

Indikator Kinerja

1

2

3

4

5

6


56,32 %

58,37 %

58,33 %

58,31 %

58,28 %

58,95 %


95

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan

Selatan,

adalah

sebagai

pengatur

arah

perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang dengan partisipasi dan respon dari semua stakeholdernya. Hal ini merupakan menifestasi dari respon Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kondisi lingkungannya baik internal maupun eksternal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif. Selanjutnya Rencana Strategis ( RENSTRA ) ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders dan terutama seluruh pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan akan dapat tercapai bila didukung oleh seluruh pegawai yang ada dan pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung serta diiringi oleh sikap tawakal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan.


96

Lampiran I Tabel Pencapaian Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015

Uraian

Anggaran pada Tahun ke -

Realisasi Anggaran pada Tahun ke -

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -

Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (1) PENDAPATAN DAERAH 2.531.602.747.571,00 3.823.475.381.351,00 4.411.660.047.000,00 4.808.702.461.000,00 4.887.311.158.000,00 3.148.042.883.313,37 4.381.683.461.959,91 4.388.643.077.425,72 4.842.903.618.040,00 4.756.188.618.993,91 124,350 114,599 99,478 100,711 97,317 3.893.860.159.230,50 4.482.787.261.837,75 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.468.951.157.571,00 2.270.670.729.591,00 2.687.435.878.500,00 2.920.893.545.000,00 2.934.170.710.000,00 1.868.594.744.036,27 2.517.557.134.201,11 2.540.111.836.810,72 2.948.443.941.504,00 2.694.010.483.420,91 127,206 110,873 94,518 100,943 91,815 2.336.987.827.665,50 2.703.292.715.772,75 Dana Perimbangan (DP) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

979.222.552.000,00 1.208.483.562.000,00 1.373.114.981.000,00 1.531.315.476.000,00 1.474.663.272.000,00 1.195.565.014.393,00 1.534.463.778.392,00 1.505.123.319.103,00 1.523.714.615.711,00 1.576.111.339.450,00 122,093 126,974 109,614 99,504 106,879 1.273.034.142.750,00 1.396.894.322.750,00 83.429.038.000,00 344.321.089.760,00 351.109.187.500,00 356.493.440.000,00 478.477.176.000,00 83.883.124.884,10 329.662.549.366,80 343.407.921.512,00 370.745.060.825,00 486.066.796.123,00 100,544 95,743 97,807 103,998 101,586 283.838.188.815,00 382.600.223.315,00

Lampiran II Tabel Pencapaian Belanja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 No.

Program / Kegiatan

A 1

Program Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 3

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6

Anggaran (Rp) 2011 7.065.137.000

2012 8.904.124.500

2013 13.820.678.000

Realisasi (Rp) 2014 13.792.985.100

2015 15.436.664.500

2011

2012

5.392.968.984

6.520.870.654

2013 9.961.868.671

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata (%) Pertumbuhan (%) 2014 9.227.993.745

2015

2011

2012

2013

2014

2015

12.125.080.288

199.800.000

226.400.000

333.400.000

195.900.000

324.400.000

180.804.500

179.439.500

200.836.500

169.618.500

292.850.470

90,49

79,26

60,24

86,58

90,27

942.000.000

1.533.000.000

3.002.000.000

2.840.000.000

4.890.000.000

531.494.650

745.753.281

1.971.283.500

2.251.490.834

3.757.031.349

56,42

48,65

65,67

79,28

76,83

489.200.000

519.600.000

522.600.000

484.600.000

507.600.000

468.600.000

465.150.000

464.150.000

454.200.000

480.300.000

95,79

89,52

88,82

93,73

94,62

612.350.000

741.739.000

906.557.000

788.394.500

704.824.500

508.344.800

608.478.000

767.791.000

727.379.500

611.466.000

83,02

82,03

84,69

92,26

86,75

2.262.836.000

2.534.090.000

2.180.530.000

2.489.800.000

2.586.800.000

1.931.213.565

1.750.491.150

1.805.984.000

1.354.342.950

1.810.285.000

85,34

69,08

82,82

54,40

69,98

114.000.000

114.000.000

124.000.000

124.000.000

124.000.000

71.171.200

66.739.348

112.139.400

103.355.575

96.935.000

62,43

58,54

90,44

83,35

78,17

140.000.000

180.000.000

180.000.000

170.000.000

243.200.000

110.985.000

125.027.500

129.381.000

133.800.000

184.105.000

79,28

69,46

71,88

78,71

75,70

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

20.000.000

20.000.000

40.000.000

1.133.760.000

1.078.000.000

7.310.000

7.525.000

7.740.000

805.276.000

969.873.605

36,55

37,63

19,35

71,03

89,97

9

Penyediaan Makanan dan Minuman

533.520.000

661.900.000

1.307.316.000

1.067.400.000

869.310.000

310.540.600

480.574.700

788.753.050

453.978.500

641.272.500

58,21

72,61

60,33

42,53

73,77

550.000.000

750.000.000

845.880.000

1.250.000.000

1.032.086.000

510.047.803

706.951.000

516.042.500

864.353.962

996.650.381

92,74

94,26

61,01

69,15

96,57

359.000.000

560.880.000

950.000.000

1.323.200.000

1.236.200.000

339.203.956

534.555.000

949.492.900

1.021.846.700

1.205.620.000

94,49

95,31

99,95

77,23

97,53

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan jasa Dokumentasi dan Publikasi

500.031.000

208.650.000

1.806.300.000

1.538.030.600

1.198.254.000

191.800.000

183.300.000

1.364.900.000

691.172.724

739.578.883

38,36

87,85

75,56

44,94

61,72

13

Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

192.400.000

631.365.500

1.260.680.000

226.552.910

495.547.675

768.926.621

117,75

78,49

60,99

14

Penyediaan Bahan Kesehatan

52.500.000

52.500.000

56.000.000

62.000.000

32.924.000

41.425.000

49.800.000

21.900.000

62,71

78,90

88,93

35,32

15

Kearsipan dan Perpustakaan

118.800.000

116.500.000

99.000.000

107.000.000

83,33

91,85

16

Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang

170.000.000

308.915.000

213.100.000

463.490.000

4.900.000

138.414.500

73.023.200

48.378.500

210.212.100

3,27

81,42

23,64

22,70

45,35

B

22.762.102.000

19.261.522.400

18.471.282.000

5.820.071.959

17

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

1.605.050.000

393.450.000

1.409.900.000

1.213.250.000

1.334.750.000

1.222.219.000

337.705.500

1.125.043.500

807.150.000

1.200.718.250

76,15

85,83

79,80

66,53

89,96

18

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.027.642.700

6.200.449.500

11.259.790.000

8.382.762.400

4.792.585.000

1.418.332.285

4.934.239.927

10.106.167.270

5.822.395.946

4.287.510.700

69,95

79,58

89,75

69,46

89,46

19

Pengadaan Meubeler

20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

21 22

7

10 11

150.000.000 8.331.626.000

11.544.164.500

931.270.000

8.910.207.754

19.210.508.925

14.675.892.236

15.899.057.936

616.384.000

66,19

55.000.000

75.000.000

75.000.000

45.000.000

60.000.000

47.417.000

36.388.000

58.020.000

39.592.700

23.165.000

86,21

48,52

77,36

87,98

38,61

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

782.600.000

948.600.000

1.498.550.000

3.422.450.000

4.937.922.000

616.266.480

791.024.237

1.294.751.605

2.737.979.585

4.011.639.830

78,75

83,39

86,40

80,00

81,24

Kendaraan

664.222.300

899.850.000

1.429.200.000

480.100.000

493.700.000

338.953.444

513.809.881

731.727.778

188.649.512

283.645.095

51,03

57,10

51,20

39,29

57,45

Perlengkapan

482.950.000

558.150.000

558.150.000

399.000.000

418.000.000

70.592.900

136.424.250

333.708.982

323.723.840

379.285.414

14,62

24,44

59,79

81,13

90,74

Peralatan Gedung

52.000.000

55.000.000

130.000.000

103.500.000

65.000.000

3.250.000

9.150.000

22.849.500

40.943.347

33.440.000

6,25

16,64

17,58

39,56

51,45

25

Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala

Meubeler

50.000.000

40.000.000

40.000.000

20.000.000

40.000.000

35.866.000

26.275.000

26.500.000

19.850.000

29.190.000

71,73

65,69

66,25

99,25

72,98

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

27

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

23 24

C 28 D

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Evaluasi Renstra SKPD

29

Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Penyusunan Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

31 E

55.000.000

45.000.000

15.000.000

26.000.000

8.060.000

13.842.727

11.209.000

9.967.528

12.538.000

17,91

25,17

24,91

66,45

48,22

2.318.665.000

6.316.512.000

5.180.460.000

6.303.325.000

1.442.730.850

2.111.348.232

5.500.531.290

4.685.639.778

5.637.925.647

88,19

91,06

87,08

90,45

89,44

377.400.000

375.750.000

178.850.000

377.400.000

375.750.000

178.850.000

79,82

88,34

81,20

96,73

651.240.000

437.040.000

516.812.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

28

30

45.000.000 1.635.891.000

Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Insani Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

271.200.000 271.200.000 616.180.000

449.510.000

216.477.000 216.477.000 333.320.900

296.534.380

333.381.000 333.381.000 351.213.286

305.092.500 305.092.500 282.867.818

173.004.000 173.004.000 285.687.149

15.000.000

15.000.000

10.675.000

6.400.000

71,17

42,67

376.260.000

214.080.000

285.940.000

166.090.000

178.662.000

204.319.900

129.860.580

165.976.886

120.126.210

121.822.849

54,30

60,66

58,05

72,33

68,19

239.920.000

235.430.000

365.300.000

255.950.000

323.150.000

129.001.000

166.673.800

185.236.400

152.066.608

157.464.300

53,77

70,80

50,71

59,41

48,73

783.250.000

442.750.000

307.800.000

216.730.000

43,08

18,17

50,82

69,37

69,01

503.100.000 503.100.000 4.188.760.000

621.100.000

783.250.000

442.750.000

307.800.000

216.730.000

5.272.126.000

621.100.000

9.510.330.000

9.335.165.000

9.377.144.000

2.414.444.062

112.825.000 112.825.000 3.424.972.402

398.082.800 398.082.800 6.054.018.839

307.142.900

212.421.750

307.142.900

212.421.750

5.779.942.168

7.141.675.566

32

Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak

521.359.000

517.375.000

1.894.370.000

225.625.000

180.518.000

210.575.400

176.088.490

648.027.216

135.951.185

132.938.000

40,39

34,03

34,21

60,26

73,64

33

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

764.840.000

831.650.000

917.430.000

1.448.010.000

1.258.464.000

317.407.400

651.463.404

725.094.000

915.322.350

1.061.919.500

41,50

78,33

79,04

63,21

84,38

34

142.500.000

484.790.000

624.000.000

306.650.000

421.185.000

139.500.000

465.366.000

393.156.700

210.128.000

384.267.900

97,89

95,99

63,01

68,52

91,23

35

Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak

312.620.000

285.380.000

503.800.000

478.260.000

521.657.000

142.391.002

163.212.500

208.781.570

274.649.150

326.002.794

45,55

57,19

41,44

57,43

62,49

36

Pengadaan Samsat Corner

749.200.000

161.000.000

747.065.000

160.722.222

99,72

99,83

37

Optimalisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan

19.850.000

98.870.000

144.500.000

135.000.000

317.574.000

50.684.300

75.571.450

98.746.350

203.439.670

0,00

51,26

52,30

73,15

64,06

38

Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah

99.500.000

241.340.000

217.660.000

153.000.000

144.220.000

64.022.000

99.010.220

103.190.179

111.231.400

117.788.057

64,34

41,03

47,41

72,70

81,67

39

Optimalisasi Pendapatan Daerah

275.760.000

164.840.000

200.140.000

219.450.000

156.681.000

159.869.835

101.379.700

115.493.100

131.035.800

117.564.844

57,97

61,50

57,71

59,71

75,03

40

Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Razia Kendaraan Bermotor

479.830.000

448.360.000

276.450.000

176.100.000

481.796.000

233.295.825

96.813.970

137.700.040

117.923.476

181.522.495

48,62

21,59

49,81

66,96

37,68

1.070.106.000

1.619.606.000

3.428.790.000

958.654.000

1.392.598.500

2.572.731.900

89,58

85,98

75,03

502.395.000

579.915.000

553.990.000

188.728.600

228.355.318

327.207.684

37,57

39,38

59,06

41 42 43 44 45

Pembinaan, Pengawasan, Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pelayanan Kesamsatan Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor Alat Berat Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor JUMLAH BELANJA

20.704.803.000

27.062.225.000

47.905.000.000

642.580.000

516.336.000

251.040.260

402.582.000

39,07

77,97

1.781.760.000

2.309.522.000

1.171.935.500

2.081.996.640

65,77

90,15

1.416.780.000

815.191.000

266.060.600

270.533.666

18,78

33,19

2.190.950.000

2.254.000.000

1.935.195.875

1.861.120.000

88,33

82,57

43.645.212.500

44.288.552.500

30.578.931.367

35.836.926.689

14.177.535.905

19.481.887.190

36.309.073.521

0

Anggaran

Realisasi

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN

Recommend Documents