RENCANA STRATEJIK DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2011 - 2015
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BANJARBARU 2010
KATA PENGANTAR Rencana Stratejik 2011 – 2015 Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun sebagai pedoman arah kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Kebijaksanaan dan program kegiatan disesuaikan antara program daerah dengan program nasional bidang pertambangan dan energi sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien.
Dokumen Renstra 2011-2015 dimaksudkan sebagai panduan penyusunan
rencana
program/kegiatan tahunan sektor pertambangan dan energi dan mendukung kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan program/kegiatan tiap tahun selama lima tahun ke depan.
Dalam penyusunan dokumen ini kami mengakui masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempunaannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua unit kerja terkait dan seluruh staf yang telah bekerja untuk menyelesaikan laporan ini.
Banjarbaru,
Desember 2010
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan
Ir. H. ALI MUZANIE, MM Pembina Utama Muda NIP. 19540624 198903 1 00
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... i DAFTAR ISI......................................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1 I.1. Latar Belakang ........................................................................................................................... 1 I.2. Landasan Hukum ....................................................................................................................... 2 I.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................................................... 5 I.4. Sistematika ................................................................................................................................. 5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ................................................................................. 7 II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD .................................................................... 7 2.1.1. Sekretariat .................................................................................................................9 2.1.2. Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral ...............................................................9 2.1.3. Bidang Pertambangan Umum.................................................................................10 2.1.4. Bidang Energi .........................................................................................................11 2.1.5. Bidang Listrik .........................................................................................................11 II.2. Kapasitas Pelayanan dan Aset yang Dikelola ................................................................... 14 II.2.1. Kapasitas pelayanan...............................................................................................14 II.3. Jenis pelayanan dan kelompok sasaran ............................................................................... 20 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI SKPD ...................................... 21 III.1. Analisis Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan SKPD .......................... 21 III.2. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah (sesuai tugas dan fungsi SKPD) ....................................................................................................................... 21 III.3. Kajian Dokumen Penunjang ............................................................................................... 28 III.4. Analisis isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD ............................ 34 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............. 36 BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ........................................................... 42 BAB V1.INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………………………………………………………….
56
BAB VII PENUTUP .......................................................................................................................... 59 ii
DAFTAR GAMBAR GAMBAR 1: Struktur Organisasi Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan ........................................................................................................13 GAMBAR 2: Peta Provinsi Kalimantan Selatan ............................................................213
DAFTAR TABEL
Tabel 1: Kekuatan Sumberdaya Manusia, Kualifikasi PNS............................................16 Tabel 2: Jumlah dan kualifikasi SDM non PNS..............................................................18 Tabel 3: Kuantitas Aset ...................................................................................................19 Tabel 4: Jenis pelayanan dan kelompok sasaran .............................................................20 Tabel 5: Target capaian pembangunan program prioritas kepala daerah sesuai tupoksi SKPD ..........................................................................................................28 Tabel 6: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif ....................................................................................43 Tabel 8: Indikator KinerjaSKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.... 56
iii
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Pembangunan sektor pertambangan dan energi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memperhatikan tantangan global. Globalisasi yang ditandai dengan semakin memudarnya sekat-sekat negara terutama di bidang ekonomi seperti telah disetujuinya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China berimplikasi terciptanya peluang maupun tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang pertambangan dan energi harus menyesuaikan dengan trend perubahan global ini. Pembangunan sektor pertambangan dan energi dilakukan untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, maju, dan berkelanjutan. Permintaan pasar global akan sumberdaya mineral dan energi akan semakin meningkat karena didorong oleh konsumsi masyarakat global terhadap produk-produk manufaktur yang terus meningkat. Meskipun konsumsi energi terus menerus meningkat, namun dengan semakin ketatnya kebijakan global dalam memerangi perubahan iklim, maka penggunaan energi konvensional seperti minyak bumi dan batubara akan semakin dibatasi. Sebaliknya, pencarian sumbersumber energi bersih dan terbarukan akan semakin intens dilakukan berbagai negara. Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan yang dianugerahi sumberdaya mineral dan energi yang berlimpah dan bervariasi akan menjadi tujuan utama investasi untuk mengeksploitasi sumberdaya ini. Menyadari bahwa sektor pertambangan dan energi memegang peranan yang penting dalam pembangunan, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, keberlanjutan dan tetap mempertimbangkan perlindungan lingkungan. Potensi energi lain seperti coalbed methane yang dimiliki Kalimantan Selatan akan menjadi sumber energi bersih yang strategis untuk dikembangkan di masa 3-5 tahun mendatang. Pembangunan sektor pertambangan dan energi di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dalam kerangka otonomi daerah dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini disadari bahwa kegiatan pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan pada saat ini menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup memprihatinkan terutama akibat 1
penambangan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang sesuai dengan ”Good Mining Practice”. Selain dampak langsung aktivitas pertambangan, hal yang perlu dikaji baik secara ekonomi maupun sosial adalah apa yang terjadi setelah aktivitas tambang ini habis. Penataan wilayah pertambangan, penyuluhan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan dan energi perlu terus ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri. Keperluan air bersih bagi daerah yang sulit air, keperluan listrik bagi daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN perlu mendapat perhatian serius. Pemetaan potensi sumberdaya mineral dengan melakukan inventarisasi bahan galian, evaluasi dan pengkajian ilmiah terus dilakukan dalam mendukung pembangunan daerah dan menarik investasi. Demikian juga diversifikasi energi baik di sisi hulu maupun hilir perlu ditingkatkan. Diversifikasi energi di sektor hulu bertujuan untuk menunjang keberlanjutan penyediaan energi terutama untuk pembangkit listrik, industri dan transportasi seperti mulai mengembangkan coalbed methane (CBM). Di sektor hilir perlu dikenalkan kepada masyarakat agar tidak selalu tergantung pada energi bahan bakar minyak (BBM) yang semakin hari potensi BBM semakin berkurang dan sangat terbatas, penggunaan energi alternatif seperti biofuel belum dikembangkan dengan baik, sehingga pengkajian lebih mendalam serta sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan. Untuk menindaklanjuti arah dan kebijaksanaan pembangunan tersebut diatas perlu suatu dokumen yang berisi tentang pedoman kinerja, arah kebijaksanan dan program kerja yang tertuang dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) sehingga dapat menjawab permasalahan dan tantangan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya RENSTRA ini diharapkan maka pembangunan pertambangan dan energi di Propinsi Kalimantan Selatan akan memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang pada gilirannya akan memberikan kesejahteraan masyarakat.
I.2. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421); 2
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 6. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah. 7. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum. 8. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral nomor 1454.K/27/MEM/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pemerintahan di bidang migas dan kelistrikan. 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan air tanah. 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 039 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pertambangan dan
3
Energi Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Jasa Sumberdaya Mineral dan Energi 11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP. 12. Permendagri nomor 54 tahun 2010.,tentang tatacara penyusunan dokumen perencanaan .
4
I.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Stratejik 2011 – 2015 ini adalah sebagai pedoman arah kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Kebijaksanaan dan program kegiatan disesuaikan antara program daerah dengan program nasional bidang pertambangan dan energi sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien. Tujuan Renstra 2011-2015 ini adalah : 1. Sebagai panduan penyusunan
rencana program/kegiatan tahunan sehingga
program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas yang mengacu pada renstra ini sehingga pada akhir tahun ke-5 pelaksanaan renstra ini tujuan akhir pembangunan lima tahun sektor pertambangan dan energi dapat tercapai. 2. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. 3. Lebih meningkatkan akuntabilitas unit kerja melalui perencanaan dan pelaksanaan yang bertanggung jawab. 4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal. I.4. Sistematika Sistematika Renstra ini adalah terdiri dari lima bab sebagai berikut: I. Pendahuluan yag terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika II. Gambaran Pelayanan SKPD berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Kapasitas Pelayanan dan Aset, dan Jenis Pelayanan III. Isu-isu strategis berdasarkan Tupoksi SKPD yang terdiri dari Analisis Gambaran Umum Daerah terkait dengan Pelayanan SKPD, Target Capaian Pembangunan, Kajian Dokumen Penunjang, dan Analisis Isu-Isu Strategis berkaitan dengan Tupoksi SKPD IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
5
V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif VI. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. VII. penutup
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Kedudukan Dinas Pertambangan dan Energi diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 039 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Jasa Sumberdaya Mineral dan Energi. Tugas pokok Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan azas desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Adapun uraian tugas Dinas Pertambangan dan Energi adalah :
Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur.
Menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
dan
pelayanan
umum
di
bidang
pertambangan dan energi
Merumuskan
dan
menetapkan
kebijakan
operasional,
membina,
mengatur,
memberikan fasilitasi dan melaksanakan inventarisasi potensi geologi dan sumberdaya mineral.
Merumuskan
dan
menetapkan
kebijakan
operasional,
membina,
mengatur,
memberikan fasilitasi dan melaksanakan pengawasan usaha pertambangan
Merumuskan
dan
menetapkan
kebijakan
operasional,
membina,
mengatur,
memberikan fasilitasi dan melaksanakan pengawasan pengusahaan energi
Merumuskan
dan
menetapkan
kebijakan
operasional,
membina,
mengatur,
memberikan fasilitasi dan melaksanakan pengawasan pengusahaan ketenaga-listrikan
Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan geologi dan sumberdaya mineral, usaha pertambangan, pengusahaan energi dan kelistrikan
Membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis
Membina, mengawasi dan mengendalikan kesekretariatan
7
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Untuk melaksanakan tugas di bidang pertambangan dan energi, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan memiliki fungsi:
Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi
Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan inventarisasi potensi geologi dan sumberdaya mineral
Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengawasan usaha pertambangan
Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengawasan pengusahaan energi
Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengawasan pengusahaan ketenagalistrikan
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis
Pengelolaan kegiatan kesekretariatan Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas maka harus didukung dengan unsur-
unsur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari : 1. Sekretariat 2. Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral 3. Bidang Pertambangan Umum 4. Bidang Energi 5. Bidang Listrik 6. Unit Pelayanan Jasa Energi Sumberdaya Mineral
8
2.1.1. Sekretariat Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian. Unsur Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Program
Sub
Bagian
Program
mempunyai
tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan
kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas. b. Sub Bagian Kepegawaian
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, diklat pegawai dan kesejahteraan pegawai. c. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan. d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan suratmenyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, mengelola administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.
2.1.2. Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian inventarisasi geologi, geologi teknik dan sumberdaya mineral, batubara, air tanah dan lingkungan geologi dan mitigasi bencana geologi serta penyiapan wilayah pertambangan. Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral terdiri dari : a. Seksi Air Tanah dan Lingkungan Geologi
9
Memiliki tugas melaksanakan inventarisasi, pemetaan dan bimbingan serta fasilitasi teknis pengelolaan dan pemanfaatan air tanah dan kawasan lingkungan geologi. b. Seksi Sumberdaya Mineral dan Batubara
Mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi potensi sumberdaya mineral, batubara dan panas bumi, konservasi sumberdaya mineral dan batubara serta penyiapan kawasan pertambangan. c. Seksi Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi geologi dan geologi teknik serta kawasan rawan bencana geologi dan menyelenggarakan mitigasi bencana geologi.
2.1.3. Bidang Pertambangan Umum Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis dan pengendalian usaha pertambangan umum, pengawasan teknis keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan pertambangan serta melaksanakan pengawasan produksi dan penjualan hasil tambang. Bidang Pertambangan Umum terdiri dari : a. Seksi Usaha Pertambangan
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi serta pelayanan perijinan usaha pertambangan. b. Seksi Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Pertambangan
Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan lingkungan pertambangan, pengujian dan penyiapan pengesahan Kepala Teknik Tambang dan Juru Ledak serta menyiapkan rekomendasi bahan peledak dan penempatan tangki BBM. c. Seksi Produksi Pertambangan
Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan produksi dan penjualan hasil tambang, pemantauan, evaluasi dan perhitungan produksi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Usaha pertambangan.
10
2.1.4. Bidang Energi Bidang Energi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha minyak dan gas bumi, pengembangan energi non minyak dan gas bumi serta konservasi energi. Bidang Energi terdiri dari : a. Seksi Energi Migas
Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan pengusahaan energi minyak dan gas bumi. b. Seksi Energi Non Migas
Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan serta melaksanakan inventarisasi dan pengembangan potensi energi non minyak dan gas bumi. c. Seksi Konservasi Energi
Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan serta melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan konservasi energi. 2.1.5. Bidang Listrik Bidang listrik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan dan pengembangan, pemberdayaan dan pengusahaan listrik pedesaan. Bidang listrik terdiri dari: a. Seksi Usaha Listrik Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penyusunan Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) dan melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ketenagalistrikan. b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Listrik Mempunyai
tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan
pengendalian usaha ketenagalistrikan, keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan. c. Seksi Pengembangan Listrik Pedesaan
11
Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan serta melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan listrik pedesaan.
12
Gambar 1: STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
13
II.2. Kapasitas Pelayanan dan Aset yang Dikelola II.2.1. Kapasitas pelayanan Dalam memberikan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsinya,Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan adalah 124 orang dan non PNS 6 orang, dengan rincian sebagai berikut: 94 orang pada kantor dinas dan 30 orang pada UPJESDM. Sedangkan non PNS berjumlah 6 orang pada dinas . Adapun keadaan pegawai di di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan golongan, terdiri dari :
Golongan IV
:
7 orang
Golongan III
:
64 orang
Golongan II
:
19 orang
Golongan I Jumlah
:
4 orang :
94 orang
Formasi Kepegawaian sebagai-berikut :
14
Kepala Dinas
:
1 orang
Sekretaris
:
1 orang
Kepala Bidang Geologi & Sumberdaya Mineral
:
1 orang
Kepala Bidang Pertambangan Umum
:
1 orang
Kepala Bidang Energi
:
1 orang
Kepala Bidang Listrik
:
1 orang
Kepala Sub Bagian Program
:
1 orang
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
:
1 orang
Kepala Sub Bagian Keuangan
:
1 orang
Kepala Seksi Air Tanah & Lingkungan Geologi
:
1 orang
Kepala Seksi Sumberdaya Mineral dan Batubara
:
1 orang
Kepala Seksi Geologi & Mitigasi Bencana Geologi
:
1 orang
Kepala Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan
:
1 orang
Kepala Seksi K3 dan Lingkungan Pertambangan
:
1 orang
Kepala Seksi Produksi Pertambangan
:
1 orang
Kepala Seksi Energi Migas
:
1 orang
Kepala Seksi Energi Non Migas
:
1 orang
Kepala Seksi Konservasi Energi
:
1 orang
Kepala Seksi Usaha Listrik
:
1 orang
Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Listrik
:
1 orang
Kepala Seksi Pengembangan Listrik Pedesaan
:
1 orang
Staf Sekretariat
:
36 orang
Staf Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral
:
9 orang
Staf Bidang Pertambangan Umum
:
11 orang
Staf Bidang Energi
:
7 orang
Staf Bidang Listrik
:
7 orang
Inspektur Tambang Pertama
:
1 orang
Arsiparis Pelaksana Lanjutan
:
1 orang
Pranata komputer
:
1 orang
Penempatan pegawai PNS pada Unit Pelayanan Jasa SDME adalah : Kepala UPJSDME
:
1
Kasubag Tata Usaha
:
1 orang
Kasi Laboratorium
:
1 orang
Kasi Peralatan, Eksplorasi & Perpetaan
:
1 orang
Staf Bagian Tata Usaha
:
14 orang
Staf Seksi Laboratorium
:
6
orang
Staf Seksi Peralatan Eksplorasi dan Perpetaan
:
6
orang
Jumlah
15
: 30
orang
orang
Tabel 1: Kekuatan Sumberdaya Manusia, Kualifikasi PNS Tahun No.
Uraian 2006
1
2007
2008
2009
2010
Jumlah PNS Kualifikasi a. Tingkat pendidikan: 1) SD
4
4
2) SMP
4
4
3) SMA
37
37
4) D3
4
4
5) S1
28
28
6) S2
7
7
b. Masa Kerja: 1) 0 – 5 th
14
14
14
14
17
2) 6-10 th
10
10
10
10
14
3) 11 – 15 th
24
24
26
26
26
4) 16 – 20 th
25
25
28
28
28
5) > 21 th
10
10
11
9
9
1) Gol I
3
3
3
4
4
2) Gol II
17
17
17
16
16
3) Gol III
58
58
57
64
65
4) Gol IV
7
7
7
7
7
1) 18 – 25 th.
4
3
3
1
1
2) 26 – 30 th
6
6
5
5
11
3) 31 – 40 th
15
16
17
17
12
4) 41 – 50 th
48
49
50
53
55
5) > 50 th
5
5
6
6
8
c.Pangkat/golongan ruang:
d. Usia
16
e. Jenis kelamin
17
1) Laki-laki
65
66
67
71
74
2) Perempuan
16
16
18
20
20
Tabel 2: Jumlah dan kualifikasi SDM non PNS 2
Jumlah non PNS
2007
2008
2009
2010
Kualifikasi a.
Tingkat
pendidikan: 1) SD
3
1
1
1
2) SMP
2
-
-
-
3) SMA
15
8
5
5
1) 0 – 5 th
7
7
4
4
2) 6 -10 th
13
2
2
2
1) 18 – 25 th.
4
4
3
3
2) 26 - 46
16
5
3
3
1) Laki-laki
17
6
4
4
2) Perempuan
3
3
2
2
b. Masa Kerja:
c. Usia
d. Jenis kelamin
18
Tabel 3: Kuantitas Aset
Jumlah Aset No
Jenis Aset 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 16
Kualitas
Mesin Tik Kamera digital Komputer PC Printer warna Notebook GPS Garmin Kompas geologi Brunton HDD Eksternal 120 GB Flashdisk 4 GB Filling kabinet plastik Meja kerja eselon III Meja kerja eselon IV Kursi kerja eselon III Kursi kerja eselon IV Kursi rapat/penghadap Sound system&wireles Meja kerja Kursi kerja AC Split Bahan bacaan dan peraturan peundangan Nissan frontier Nevada NT Jaringan distribusi Jaringan tegangan menengah Modem speedy Alat tulis dll
19
2009
2010
Baik
3 bh 2 bh 3 bh 3 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 8 bh -
1 bh 6 bh 1 bh 3 bh 4 bh 1 bh 1 bh 14 bh 2 bh 12 bh 72 bh 1 bh 1 bh 15 bh 1 bh 172 bh
1 bh 6 bh 1 bh 3 bh 4 bh 1 bh 1 bh 14 bh 2 bh 12 bh 72 bh 1 bh 1 bh 15 bh 1 bh 172 bh
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
-
1 bh 1 1
1 bh 1 1
Baik Baik Baik
23 bh
1 bh 319 bh
1 bh 319 bh
Baik Baik
Buruk
II.3. Jenis pelayanan dan kelompok sasaran Tabel 4: Jenis pelayanan dan kelompok sasaran No. 1
2
Jenis Pelayanan Perijinan
Rekomendasi
20
Obyek Pelayanan
Kelompok Sasaran
1.1. Penerbitan Kartu Ijin Meledakkan (KIM)
Karyawan perusahaan pertambangan
1.2. Pengesahan dan pengangkatan Kepala Teknik Tambang (KTT) 1.3. Ijin Jasa Usaha Pertambangan Umum (IUJPU)
Karyawan perusahaan pertambangan
2.1. Pembangunan gudang bahan peledak
Perusahaan pertambangan
2.2. Pembelian, penimbunan dan penggunaan bahan peledak
Perusahaan pertambangan
2.3. Pinjam pakai kawasan hutan
Perusahaan pertambangan
2.4. Surat keterangan asal barang
Perusahaan pertambangan
Perusahaan pertambangan
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI SKPD
III.1. Analisis Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan SKPD Secara geologi Kalimantan Selatan tersusun atas batuan yang bervariasi baik jenis maupun umurnya. Batuan ini dapat dikelompokkan menjadi kelompok batuan pra-tersier, tersier, dan kuarter. Batuan-batuan ini dikontrol oleh aktivitas tektonisme masa lalu yang berimplikasi pada kayanya daerah Kalimantan Selatan akan berbagai jenis bahan galian seperti bijih besi, kromit, mangan, batubara, batugamping, laterit dan bahan galian industri lainnya. Data sebaran bahan galian baik yang strategis maupun bahan galian industri harus terus dimutakhirkan untuk dapat mendukung pembangunan daerah.
Gambar 3.1 : Peta Provinsi Kalimantan Selatan
21
Saat ini, pertambangan terutama batubara merupakan sektor yang penting dalam menopang pembangunan di Kalimantan Selatan. Batubara merupakan sumber energi vital bagi Indonesia utamanya untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan berbagai keperluan industri lainnya. Ketersediaan energi dan listrik merupakan hal mutlak dalam mendukung aktifitas ekonomi maupun sosial suatu bangsa. Pertumbuhan kebutuhan energi akan semakin meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan yang dicapai suatu bangsa. Saat ini suplai listrik Kalsel berasal dari empat jenis pembangkit: Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) , Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD), dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) (Lihat Tabel 3.1). Tabel 3.1: Jenis Pembangkit Listrik dan Kapasitasnya di Kalsel Jenis Pembangkit
Lokasi
Kapasitas
Kab. Banjar
30,0 MW
- Pagatan
Kab. Tanah Bumbu
5,252 MW
- Amuntai
Kab. Hulu Sungai Utara
8,534 MW
- Barabai
Kab. Hulu Sungai Tengah
6,672 MW
- Rantau
Kab. Tapin
0,636 MW
- Sei Kupang
Kab. Kotabaru
2,760 MW
- G. Batu Besar
Kab. Kotabaru
0,180 MW
- Bungkukan
Kab. Kotabaru
0,340 MW
- Kotabaru
Kab. Kotabaru
5,961 MW
- Sungai Bali
Kab. Kotabaru
3,360 MW
- Semaras
Kab. Kotabaru
0,132 MW
- Tj. Seloka
Kab. Kotabaru
0,420 MW
- Tj. Lontar
Kab. Kotabaru
1,008 MW
Kab. Tanah Laut
130,0 MW
PLTA : - Riam Kanan PLTD :
PLTU : - Asam-asam
22
PLTG : - Trisakti
Kota Banjarmasin
21,0 MW
Ketersediaan energi Kalsel cukup melimpah. Kalsel memiliki potensi sumberdaya energi yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Potensi sumberdaya energi Kalsel antara lain: batubara, coalbed methane, migas, dan energi terbarukan (renewable energy). Potensi energi konvensional di Kalsel berada dalam suatu Cekungan Migas, yaitu Cekungan Barito dan Asam-Asam (Gambar 2).Isu/Permasalahan :Potensi sumberdaya energi Kalsel cukup besar namun data potensi sumberdaya energi di Kalsel baik energi terbarukan ( CBM,batubara,Migas) maupun terbarukan seperti Surya,air,biofuel,biogas dll.belum terupdate baik.
Gambar 3.2: Cekungan Migas Kalsel: Barito Basin dan Pasir Asam-Asam Basin ( Kementrian ESDM,2010 )
Potensi sumberdaya dan cadangan batubara Kalsel masih cukup besar yaitu 10,967 milyar ton (lihat tabel 3.2). Rasio potensi sumberdaya dan cadangan batubara dengan produksi batubara adalah di atas 100 tahun jika laju produksi batubara 90 juta ton/tahun.
23
Namun demikian, aktual besarnya cadangan batubara harus terus di evaluasi/update dengan mempertimbangkan skala produksi aktual tahunan.
24
Tabel 3.2: Potensi Sumberdaya dan Cadangan Batubara Kalsel Kualitas Kelas
Sumberdaya ( Juta Ton) Kriteria Hipotetik (Kal/gr, adb)
Tereka
Tertunjuk
Terukur
Cadangan Jumlah
(Juta Ton)
Kalori Rendah
<5100
0.00
370.87
0.00
600.99
971.86
536.33
Kalori Sedang
5100 - 6100
0.00
4,793.13
301.36
2,526.46
7,620.95
1,287.01
Kalori Tinggi
6100 - 7100
0.00
336.19
33.12
109.64
478.95
44.36
> 7100
0.00
17.62
0.00
12.00
29.62
0.14
0.00
5,517.81
334.48
3,249.09
9,101.38
1,867.84
Kalori Sangat Tinggi
Batubara merupakan sumber energi penting untuk memasok listrik di wilayah Kalsel dan Kalteng, yakni sekitar 85% dari total pembangkit listrik. Namun demikian untuk memastikan bahwa aktifitas eksploitasi batubara ini tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka usaha-usaha pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan perlu terus dilakukan dan dilaksanakan secara konsisten. Selain batubara yang telah ekstensif dieksploitasi, potensi sumberdaya energi lain yang cukup besar di Kalsel adalah Coalbed methane (CBM) atau gas metana batubara. CBM adalah gas dengan komposisi dominan metana (CH4) yang terperangkap dalam micro-pores dan macro-pores lapisan internal batubara. Potensi CBM Kalsel terutama berada di dalam Cekungan Barito yang diperkirakan sebesar 110,6 trilyun cubic feet (TCF). Meskipun pengembangan CBM masuk dalam rezim migas yang merupakan kewenangan pusat, tetapi peran serta Distamben Provinsi Kalsel untuk mendorong eksploitasi dan pemanfaatan CBM tentu akan mempercepat realisasi kegiatan ini yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Kalsel. Aktivitas pertambangan dan energi serta ketenagalistrikan sangat vital dalam menunjang sektor ekonomi maupun pergerakan sosial masyarakat. Untuk itu, bimbingan, pembinaan, maupun pengawasan di setiap bidang ini perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas kegiatannya. Hal ini untuk mengantisipasi kondisi lima tahun mendatang dimana aktivitas pertambangan, energi dan ketenagalistrikan akan semakin meningkat.
25
Secara alami Kalsel adalah daerah yang memiliki topografi yang bervariasi, dari pegunungan sampai dataran rendah (Gambar 3.2). Dengan kondisi alamiahnya ini, sebagian wilayah Kalsel mengalami kesulitan air bersih, atau terancam bencana geologi. Untuk itu, survei potensi air tanah, mitigasi bencana geologi perlu terus dilakukan agar diketahui sebaran akuifer air tanah maupun sebaran potensi bencana geologi suatu wilayah. Survei potensi air tanah merupakan kegiatan pendahuluan untuk melakukan pemboran air tanah. Pemboran air tanah akan menjadi sumber air bersih yang kontinu sepanjang tahun bagi daerah-daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih dari sumber air permukaan maupun air tanah dangkal. ISU/Permasalahan : Pentingnya updating daerah yang memiliki kerawanan bencana geologi,updating informasi geologi lingkungan,potensi air tanah dan kegiatan pemanfaatan air
bersih
26
melalui
kegiatan
pemboran
air
tanah.
Gambar 3.3: Cekungan Migas Kalsel: Barito Basin dan Pasir Asam-Asam Basin
27
III.2. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah (sesuai tugas dan fungsi SKPD) Tabel 5: Target capaian pembangunan program prioritas kepala daerah sesuai tupoksi SKPD
Indikator kinerja
No
Capaian Kinerja
Penjelasan Capaian Kinerja Belum tercapai
Tercapai 1
Pertambangan tanpa ijin
97,31 %
2
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
3
Prosentase sumur 50% bor berijin
4
Keakurasian data cadangan batubara Prosentase wilayah telitian air tanah Jumlah sumur bor air bersih untuk masyarakat Keakurasian data jenis dan potensi bahan galian Prosentase cakupan wilayah telitian daerah rawan bencana meningkat
5
6
7
8
28
21,84 %
Meningkat
Meningkat
50 sumur
Meningkat
Meningkat
Tercapai
Tercapai
SPM Terkait
-
-
Penjelasan
Memenuhi Tidak ada
Tidak ada
Luas Penamba ngan Liar yang ditertibkan dibagi area penambangan yang liar x100% 936.51 Ha x 100 % 968.86 Ha Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan dibagi jumlah total PDRB x 100%
Tidak memenuhi
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Prosentase cakupan wilayah telitian geologi lingkungan meningkat Tingkat akurasi data captive power Pengusahaan captive power sesuai ketentuan yang berlaku Tingkat akurasi data usaha penunjang tenaga listrik Pengusahaan jasa penunjang tenaga listrik memenuhi ketentuan yang berlaku Ketentuan K2 dan Lingkungan ketenagalistrikan pada PLN (persero) ditaati Ketentuan K2 dan Lingkungan pada SUTT 70 KV dan 150 KV PLN (persero) ditaati Ketentuan K2 dan Lingkungan ketenagalistrikan non PLN ditaati Ketentuan K2 dan Lingkungan pada Gardu Induk PLN (Persero) Kalsel ditaati Keakurasian data desa belum berlistrik Laporan data Prosentase meningkatnya pemanfaatan energi alternatif untuk listrik pedesaan PLTMH
29
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Laporan data Prosentase meningkatnya pemanfaatan energi alternatif untuk listrik pedesaan PLTS Laporan data kondisi jaringan distribusi listrik desa Panjang penambahan jaringan listrik pedesaan Jumlah PLTS bantuan Distamben Prov yang terpasang Kepatuhan IUP untuk mengelola lingkungan Prosentase pelaksanaan program community development dibanding jumlah perusahaan pertambangan Laporan data pemegang IUJPU di kabupaten Kepatuhan pemegang ijin usaha pertambangan untuk mengelola K3 Laporan data produksi dan penjualan batubara Laporan data pemakaian energi pada instansi pemerintah Laporan data pemakaian energi pada industri
30
Meningkat
Meningkat
100 km
1.250 unit
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
pertambangan 31
32
Laporan data pemakaian energi pada sektor swasta dan rumah tangga Jumlah peserta bimbingan
33
Laporan hasil audit
34
Jumlah peserta
35
Jumlah pengrajin batu bata yang dibimbing(300 org Laporan data potensi non migas meningkat
36 37
38
Jumlah peserta dan jumlah kompor briket (1500 unit) Jumlah unit biogas (300 unit)
39
Jumlah unit yang dipantau
40
Laporan data penggunaan energi non migas (sektor industri dan masyarakat) Laporan data Pengelolaan KL aktifitas sektor hulu migas Laporan data produksi dan distribusi migas, CBM di Kalsel Laporan/data pengelolaan KL pada SPBU, Pangkalan, AMPS, SPBH
41
42
43
31
44
45
46
47
48
49
50
Laporan/data jumlah BBM yg terdistribusikan Laporan/data LPG yg disalurkan ke masyarakat Laporan/data niaga BBM, kuota BBM, realisasi penyaluran BBM Laporan/data pengelolaan K3L depot BJM dan Kotabaru Laporan/data PJP migas aktif menunjang usaha hulu migas Laporan/data PJP migas aktif menunjang usaha hilir migas Laporan/data perusahaan penghasil dan pengumpul pelumas bekas
III.3. Kajian Dokumen Penunjang Dokumen-dokumen sebagai bahan kajian renstra ini antara lain sebagi berikut: 1.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
32
3.
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah.
4.
Keputusan
Menteri
Energi
dan
Sumberdaya
Mineral
nomor
1453.K/29/MEM/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum. 5.
Keputusan
Menteri
1454.K/27/MEM/2000
Energi tentang
dan
Sumberdaya
pedoman
teknis
Mineral
nomor
penyelenggaraan
pemerintahan di bidang migas dan kelistrikan. 6.
Keputusan
Menteri
1451.K/10/MEM/2000
Energi tentang
dan
Sumberdaya
pedoman
teknis
Mineral
nomor
penyelenggaraan
pemerintahan di bidang pengelolaan air tanah. 7.
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 039 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Jasa Sumberdaya Mineral dan Energi
8.
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP
9.
Program nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun yang melekat pada Departemen ESDM antara lain: Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas, Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi, Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi, Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan
Sarana
dan
Prasarana
Ketenagalistrikan,
Program
Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan, Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan, Program Pembinaan Usaha
33
Pertambangan Migas, dan Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
III.4. Analisis isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD Isu terkait pertambangan dan energi memiliki dimensi yang cukup luas yakni ekonomi, sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup. Pada aspek ekonomi, berbagai lapisan masyarakat yang masih mempertanyakan belum optimalnya manfaat aktivitas pertambangan bagi pendapatan daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjembatani kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kondisi faktual yang terjadi. Perusahaan pertambangan memang bertujuan mengambil untung sebesar-besarnya, namun bukan berarti menafikan peran sosial-ekonomi perusahaan kepada masyarakat sekitar maupun daerah. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan program tanggung jawab lingkungan dan sosial (corporate social responsibility = community development) terhadap masyarakat. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan perlu melakukan usaha pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program tanggung jawab lingkungan dan sosial ini. Disamping melaksanakan usaha di atas, Distamben Prov Kalsel perlu meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama pengusaha lokal untuk ikut aktif terlibat dalam penyediaan jasa usaha pertambangan sehingga efek positif ekonomi (economic multiplier effects) dari kegiatan pertambangan dapat dirasakan langsung oleh pengusaha/masyarakat di daerah. Terkait dengan lingkungan, aktivitas pertambangan selalu berdampak negatif terhadap lingkungan. Untuk meminimalkan dampak negatif tersebut sebelum menimbulkan kerusakan lingkungan yang luas maka perlu
dilaksanakan usaha pemantauan, pembinaan, dan
pengawasan terhadap kinerja lingkungan perusahaan tambang sehingga setiap perusahaan pertambangan mau dan mampu menerapkan paradigma “good mining practice”. Pada sisi pemanfaatan energi, perlu segera melakukan diversifikasi sumber energi dengan tidak hanya mengandalkan BBM konvensional dan batubara namun juga jenis-jenis energi lainnya seperti coalbed methane maupun energi-energi terbarukan (surya, mikrohidro, angin, biogas, biofuel dll). Dengan adanya diversifikasi energi, masyarakat akan memiliki banyak pilihan pemanfaatan energi sesuai potensi energi yang dimiliki (biogas, surya,
34
mikrohidro) dan tidak tergantung pada satu sumber energi lain. Diversifikasi energi ini juga akan mendukung pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, krisis listrik masih merupakan problem utama yang dihadapai masyarakat, industri maupun pengusaha kecil menengah. Pembangunan unit baru PLTU di Asam-Asam kemungkinan besar dapat mengatasi krisis listrik ini dalam waktu dekat, namun peningkatan kemampuan pembangkit harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan distribusi listrik secara luas. Untuk itu program-program kegiatan penambahan jaringan distribusi listrik ke masyarakat desa yang belum ada jaringan listrik akan dapat membantu masyarakat mendapatkan akses terhadap listrik PLN. Selain energi dan listrik, sebagian masyarakat di Kalsel juga mengalami krisis air bersih terutama di musim kemarau. Daerah yang krisis air ini tidak hanya daerah yang jauh dari badan air permukaan namun juga daerah yang dekat sumber air permukaan tetapi kualitas airnya tidak layak seperti asin atau bersifat asam. Sumur bor air bersih yang bisa menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat ini. Namun, sebelum dilaksanakan program pembangunan sumur bor air bersih perlu dilakukan survei potensi air tanah daerah bersangkutan. Dalam menunjang pengembangan perkotaan dan penataan ruang, maka informasi geologi lingkungan baik geologi teknik maupun bencana geologi perlu diketahui dengan baik. Pengembangan perkotaan yang mengabaikan aspek-aspek geologi lingkungan mengandung resiko bencana di masa mendatang. Contohnya adalah kasus jebolnya Situ Gintung, kasus pembangunan jalan namun selalu rusak karena longsor maupun pencemaran akuifer air tanah karena penempatan TPA Sampah yang tidak tepat.
35
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan sektor pertambangan dan energi perlu dilakukan secara bijaksana, efektif dan efisien dan berkelanjutan, sehingga hasil yang akan dicapai dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah. Untuk dapat mewujudkan harapan tersebut, maka visi dan misi yang dilaksanakan adalah :
Visi TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ENERGI DAN USAHA PERTAMBANGAN YANG BAIK
DAN
BENAR
BERBASIS
INFORMASI
GEOLOGI
DALAM
UPAYA
MENDUKUNG PENINGKATAN KONTRIBUSI PENDAPATAN DEERAH SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Misi 1. Mewujudkan manajemen pengelolaan data sumberdaya mineral, energi dan air tanah, geologi lingkungan. mitigasi bencana geologi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
2. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program penyediaan air bersih dari air tanah, sumber energi baru terbarukan dan listrik pedesaan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari usaha pertambangan.
3. Mewujudkan pengusahaan pertambangan dan energi serta pemanfaatan berdasarkan konservasi dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan upaya tertib administrasi dan hukum pertambangan dan energi.
36
Tujuan 1. Mengupayakan peningkatan survey serta pemutakhiran data potensi sumberdaya mineral, air tanah, mitigasi bencana geologi dan geologi lingkungan. 2. Mewujudkan system manajemen pengelolalaan data sumberdaya mineral, air tanah mitigasi bencana geologi dan geologi lingkungan dalam rangka meningkatkan aksesbilitas. 3. Mengembangkan upaya sosialisasi aspek manfaat dan aspek bahaya dari sumberdaya alam 4. Mengembangkan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program penyediaan air bersih dari air tanah 5. Meningkatkan kontribusi produksi pertambangan bagi penerimaan daerah 6. Mewujudkan usaha pertambangan daerah yang berwawasan lingkungan, K3 serta melaksanakan teknis pertambangan yang baik dan benar 7. Meningkatkan upaya tertib hukum dan administrasi 8. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya energi khususnya sumber energi terbarukan, sehingga perannya terhadap penyediaan energi daerah meningkat. 9. Mengusahakan pemanfaatan energi dilaksanakan secara efisien dan efektit disemua sector dengan terus meningkatkan pelaksanaan diversifikasi dan konservasi energi 10. Mengusahakan agar setiap kegiatan pengelolaan energi memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang undangan dibidang lingkungan hidup, keselamatan yang meliputi standarisasi, pengamanan dan keselamatan instansi serta keselamatan dan kesehatan kerja 11. Menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat terutama didaerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah pedesaan dengan menggunakan sumber energi setempat khususnya sumber energi terbarukan
37
12. Menyelenggarakan pembangunan sarana penyediaan dan penyaluran tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik daerah 13. Melaksanakan pengaturan keselamatan ketenagalistrikan dan lindung lingkungan daerah 14. Melaksanakan pengaturan usaha penyediaan dan usaha penunjang tenaga listrik daerah 15. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat 16. Meningkatkan budaya tertib hukum dan tertib administrasi bagi setiap perusahaan pertambangan dan energi serta kelistrikan. 17. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengelolaan pertambangan dan energi serta kelistrikan 18. Meningkatkan pelayanan administrasi umum
Sasaran 1. Terwujudnya data sumberdaya mineral dan energi, potensi air tanah serta geologi lingkungan dan kebencanaan geologi yang akurat dan mudah diakses. 2. Terwujudnya sistem manajemen pengelolalaan data sumberdaya mineral, air tanah mitigasi bencana geologi dan geologi lingkungan yang aksesibel. 3. Tersosialisasikannya informasi mengenai sumberdaya mineral dan energi, potensi air tanah serta geologi lingkungan dan kebencanaan geologi untuk menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan. 4. Terwujudnya penyediaan air bersih dari sumber air tanah dalam. 5. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya mineral sebagai bahan baku sektor imdustri, energi dalam negeri dan ekspor serta meningkatkan kontribusi bagi penerimaan asli daerah dengan tetap mempertimbangan prinsip konservasi 6. Terwujudnya usaha pertambangan daerah yang berwawasan lingkungan, K3 serta melaksanakan teknis pertambangan yang baik dan benar 7. Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan secara optimal, sehingga perannya terhadap penyediaan energi daerah meningkat. 8. Terwujudnya budaya hemat energi pada semua sektor pengguna energi dan makin berkembangnya pemanfaatan energi terbarukan.
38
9. Terwujudnya kegiatan pengelolaan energi memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang undangan dibidang lingkungan hidup, keselamatan yang meliputi standarisasi, pengamanan dan keselamatan instansi serta keselamatan dan kesehatan kerja 10. Tersedianya bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat terutama didaerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah pedesaan dengan menggunakan sumber energi setempat khususnya sumber energi terbarukan 11. Terselenggaranya pembangunan sarana penyediaan dan penyaluran tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik daerah terutama daerah pedesaan demi mewujudkan pemerataan ketersediaan listrik. 12. Terlaksananya pengaturan keselamatan ketenagalistrikan dan lindung lingkungan daerah 13. Terlaksananya pengaturan usaha penyediaan dan usaha penunjang tenaga listrik daerah 14. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakan dalam mengelola dan pengembangan usaha pertambangan dan energi serta kelistrikan. 15. Terciptanya kemudahan bagi masyarakat untuk berusaha dibidang
pertambangan.
energi dan kelistrikan. 16. Terciptanya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten dan Kota dibidang pertambangan energi dan kelistrikan 17. Terwujudnya kerja sama pendidikan dan pelatihan bidang pertambangan dan energi dan kelistrikan 18. Terwujudnya kerjasama dengan instansi terkait dalam pengelolaan pertambangan dan energi serta kelistrikan 19. Terwujudnya tertib hukum dan administrasi pengusahaan pertambangan dan energi serta kelistrikan. 20. Terlayaninya keperluan administrasi umum. b.
Strategi 1. Pembangunan daerah yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan aspek geologi lingkungan yang meliputi karakteristik sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan bahaya bencana geologi. Penyelidikan potensi sumberdaya mineral dan energi yang
39
meliputi kegiatan invertarisasi, penyelidikan dan pemetaan dalam rangka ekplorasi bahan galian perlu dilaksanakan untuk meningkatkan keakurasian data. Untuk penyediaan data-data geologi lingkungan perlu dilaksanakan penyelidikan geologi lingkungan dan penyelidikan hidrogeologi dan pemetaan sebaran air bawah tanah. 2. Eksploitasi air tanah pada daerah yang memiliki potensi air tanah yang cukup baik perlu dibina, diawasi, dan dikendalikan. Untuk itu perlu pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemboran dan pemakaian air bawah tanah. Pembinaan dan pengendalian dan pengawasan pemboran dan pemakaian air bawah tanah terus ditingkatkan dalam rangka menjaga lingkungan dan konservasi air bawah tanah. Masyarakat yang mengalami krisis air bersih yang berada di daerah dengan potensi air tanah cukup baik perlu diberikan bantuan pembangunan sumur bor air tanah sehingga masyarakat ini dapat mendapatkan akses terhadap air bersih dengan mudah. 3. Pengaturan tata ruang dan wilayah pertambangan terus ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih wilayah dan kepentingan 4. Pembangunan pertambangan diarahkan pada pengelolaan seoptimal mungkin seluruh sumber kekayaan tambang yaitu sumber daya mineral dan energi untuk menunjang pembangunan nasional dengan memperhatikan kebutuhan masa depan serta kelestarian kekayaan alan dan lingkungan hidup. 5. Pembangunan pertambangan diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi pengusaha lokal, meningkatkan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka mengembangkan pertambangan skala kecil, menengah atau kegiatan koperasi yang ada. 6. Pembangunan pertambangan tetap manjaga kelestarian serta peningkatan kualitas lingkungan hidup pertambangan melalui peningkatan pengawasan terhadap setiap usaha pertambangan. 7. Meningkatkan pelayanan data dan informasi yang lebih menarik kepada para investor baik asing amupun swasta yang akan menanamkan modalnya dibidang pertambangan. Disamping itu juga memberikan kemudahan, persyaratan yang memadai dengan tetap memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku. 8. Pembangunan energi kelistrikan diarahkan untuk meningkatkan penyediaan sumber energi melalui upaya pemanfaatan sumber energi alternatif, baik dari hasil tambang,
40
air, angin, matahari, biogas maupun biomasa. Tidak kalah pentingnya pelaksanaan penyuluhan hemat energi perlu ditingkatkan dan pemantauan bimbingan, pengawasan terhadap usaha kelistrikan yang ada terus dilakukan. 9. Pengembangan migas menitik beratkan pada pemantauan pemakaian, penyaluran dan kesehatan dan keselamatan kerja serta kondisi lingkungan migas harus terus ditingkatkan. c.
Program Strategi yang telah disusun dilanjutkan dengan program sebagai berikut. 1. Program pelayanan Adminitrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Prasarana Aparat. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas SDA. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan . 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi. 7. Program Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM. 8. Program Pengembangan Potensi Energi lokal. 9. Program Pengembangan listrik Pedesaan. 10. Program Pengembangan ,Pembinaan Pengawasan SDM dan Air Tanah serta Lingkungan Geologi. Sedangkan Program baru yang kami canangkan adalah sbb; 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,Sarana dan Prasarana, Pengembangan SDM dan Disiplin Aparatur. 2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan dan Energi. 3. Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat sekitar Tambang. 4. Program Pengembangan Potensi Energi Lokal. 5. Program Pengembangan Listrik Pedesaan. 6. Program Pengembangan,Pembinaan ,Pengawasan Sumberdaya Mineral dan Air Tanah serta Lingkungan Geologi. 7. Program Peningkatan Pelayanan Jasa Sumberdaya Mineral dan Energi yang Prima.
41
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk tahun 2011 – 2015 disajikan dalam tabel 6 dan 7. Beberapa program/kegiatan diproyeksikan untuk dilaksanakan mulai tahun 2011. Secara keseluruhan, terdapat 79 Program/Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalsel dan 3 Program/Kegiatan Unit Pelayanan Jasa SDM dan Energi semua kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 5 tahun mulai dari tahun 2011-2015.
42
Tabel 6: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif
No
Kode Rekenin g kegiatan
1
Perkiraan maju Kegiatan Pengawasan pemanfaatan tanah
Indikator keluaran
Prosentase air sumur bor berijin minimal 50% Evaluasi Keakurasian cadangan data cadangan batubara Kalsel batubara meningkat Survei potensi air Prosentase tanah wilayah telitian air tanah Pembangunan Jumlah sumur sumur bor air bor air bersih tanah untuk masyarakat 50 sumur
2
3
4
5
Inventarisasi dan Pemutahiran data sumber daya mineral
Lokasi Tersebar
6 kab
5 kab
Terseb ar
Keakurasian data jenis dan Terseb potensi bahan ar galian meningkat Survei potensi Prosentase kerawanan cakupan 5 kab terhadap bencana wilayah telitian geologi daerah rawan
6
43
Kelompok Sasaran
Pagu Indikatif
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
Instansi pemerintah, industri, perorangan Distamben Kab, pemilik KP
178.520.00 0
227.224. 000
225.698. 000
245.698. 000
245.698.
245.698.
000
000
265.923.00 0
365.370. 000
675.355. 000
252.665. 000
93.900.0 00
93.900.0 00
APBD
Cekungan air tanah
178.520.00 0
109.100. 000
62.000.0 00
68.000.0 00
68.000.0 00
68.000.0 00
APBD
Daerah 1.579.400.0 krisis air 00 bersih & potensi air tanahnya baik Wilayah Kabupaten/ kota
4.502.97 5.000
4.602.97 5.000
4.702.97 5.000
4.902.97 5.000
5.102.97 5.000
APBD
250.245. 000,00
112.770. 000,00
130.000. 000,00
150.000. 000,00
170.000. 000,00
APBD
Wilayah Kabupaten/ kota
101.369. 000
125.070. 000,00
137.577. 000,00
151.335. 000,00
APBD
113.700. 000,00
98.135.000
Sumber dana APBD
7
Survei geologi lingkungan untuk pengembangan wilayah
8
9
10
11
bencana meningkat Prosentase cakupan wilayah telitian geologi lingkungan meningkat Tingkat akurasi data captive power
Terseb ar
Wilayah kabupaten/k ota
700.000.00 0
-
-
-
-
-
APBD
Inventarisasi dan pemutakhiran data captive power Pembinaan Pengusahaan pengusahaan captive power captive power sesuai ketentuan yang berlaku Inventarisasi Tingkat akurasi usaha jasa data usaha penunjang tenaga penunjang listrik tenaga listrik
TerSebar (28 lok) TerSebar (35 lok)
Pemilik captive power
58.855.000
65.000.0 00
71.000.0 00
76.000.0 00
81.000.0 00
90.000.0 00
APBD
Pemilik captive power
-
80.665.0 00
71.000.0 00
76.000.0 00
81.000.0 00
90.000.0 00
APBD
Terseb ar (12 lok)
64.990.0 00
71.000.0 00
76.000.0 00
81.000.0 00
90.000.0 00
APBD
Inventarisasi IUJPU Kabupaten
Terseb ar (132ke giatan)
Pemilik usaha jasa penunjang tenaga listrik Pemilik 112.795.00 usaha jasa 0 penunjang tenaga listrik
71.530.0 00
136.481. 950
150.130. 145
165.143. 160
181.657. 475
APBD
Pembangkit yang dimiliki PT PLN (Persero) Kabupaten/ -
94..792. 000
95..000. 000
97.000.0 00
98.000.0 00
100.000. 000
APBD
-
126.000.
151.200.
181.400.
217.728.
APBD
Pengusahaan jasa penunjang tenaga listrik memenuhi ketentuan yang berlaku Pengawasan K2 Ketentuan K2 dan Lingkungan dan Lingkungan ketenagalistrikan ketenagalistrika pada PT PLN n pada PLN (Persero) (persero) ditaati Mitigasi Terdatanya
12
13 44
TerSebar
terseba
14
15
16
17
18
kawasanrawan bencana geologi Pengawasan lindung lingkungan pertambangan PKB2B Pengawasan pengkutan dan distribusi BBM bersubsidi Pengawasan K2 dan Lingkungan Ketenagalistrikan non PLN
daerah rawan r bencana terseba Ketaatan r prusahaan pertambangan terhadap l2
desa Perusahaan tambang PKB2B
-
Taat ketentuan pada peraturan yg ada sesuai kuato Ketentuan K2 dan Lingkungan ketenagalistrika n non PLN ditaati
Pertamina
98.886.000
Verifikasi produksi terhadap Pemegang IUP di Kab/kota Survei desa belum berlistrik
19
Monitoring PLTMH,
20
Monitoring pemanfaatan PLTS 45
000
000
000
000
86.989.0 00
131.271. 690
144.398. 800
158.838. 700
174.722. 600
APBD
108.800. 000
119.780. 000
131.680. 000
144.780. 000
158.280. 000
APBD
Pemilik pembangkit listrik non PLN
93.731.0 00
100.000. 000
105.000. 000
1100.00 0.000
115.000. 000
APBD
TerKetentuan yang Sebar berlaku ditaati
98.778.0 00
99.000.0 00
100.000. 000
100.000. 000
105.000. 000
APBD
Keakurasian data desa belum berlistrik Laporan data Prosentase meningkatnya pemanfaatan energi alternatif untuk listrik pedesaan PLTMH Laporan data Prosentase meningkatnya
Perusahaan pemilik pertambang an Terseb Desa blum 78.830.000 ar (28 berlistrik lok) Terseb Desa yang 87.895.000 ar 20 memiliki lok) potensi PLTMH
84.230.0 00
108.625. 000
130.350. 000
130.625. 000
152.075. 000
APBD
29.610.0 00
27.225.0 00
27.225.0 00
27.225.0 00
27.225.0 00
APBD
Terseb Desa yang 22.475.000 ar (10 memiliki lok) potensi
88.900.0 00
27.225.0 00
27.225.0
27.225.0
27.225.0
APBD
00
00
00
TerSebar (60 lok) TerSebar
pemanfaatan energi alternatif untuk listrik pedesaan PLTS Monitoring Laporan data jaringan distribusi kondisi jaringan listrik desa distribusi listrik desa Pembangunan Panjang jaringan distribusi penambahan listrik desa jaringan listrik pedesaan (100 km) Pengadaan dan Jumlah PLTS pemasangan bantuan PLTS Distamben Prov yang terpasang (1.250 unit)
21
22
23
24
Peninjauan rencana lokasi pemasangan SHS Bantuan DJLPE Pembinaan usaha jasa penunjang tenaga listrik
Terdatanya lokasi pemasangan SHS Persentase perusahaan jasa penunjang tenaga listrik Evaluasi Persentase efektifitas pemanfaatan air pemanfaatan air bersih dari tanah dari sumur sumur bor bor yang dibangun Distamben.
25
26
46
tenaga surya
Terseb Penerima ar (10 bantuan lok) PLTS
22.475.000
22.700.0 00
27.225.0 00
27.225.0 00
27.225.0 00
27.225.0 00
APBD
Terseb ar
841.350.00 0
480.705. 000
4.500.00 0.000
4.500.00 0.000
4.500.00 0.000
4.500.00 0.000
APBD
237.787.00 0
968.520. 000
1.925.00 0.000
2.117.50 0.000
2.329.25 0.000
2.562.17 5.000
APBD
Terseb ar
Desa yg belum memiliki jaringan listrik Desa terpencil yg tidak terjangkau jaringan PLN Desa /kabupaten
-
124.094. 000
71.489.0 00
74.000.0 00
81.400.0 00
81.400.0 00
APBD
Terseb ar, keg
Perusahaan listrik
83.280.000
64.990.0 00
71.000.0 00
76.000.0 00
81.000.0 00
90.000.0 00
APBD
Tersebar
Sumur bor yang telah dibangun
-
-
328.320. 000
-
472.780. 000
APBD
Terseb ar
27
Pengawasan Prosentase produksi dan produksi penjualan PKB2B batubara dalam satu tahun Pengawasan Laporan data armada /terawasinya pengankutan pengangkutan BBM pada depot BBM Pertamina kt baru Peningkatan Persentase ketaatan pelaku perusahaan usaha pertambangan pertambangan yang terhadap menerapkan peraturan pengelolaan pengelolaan lingkungan lingkungan pertambangan pertambangan Pengawasan K3 Terawasinya pertambangan K3 pada terhadap PKP2B PKP2B
28
29
30
31
Inventarisasi pemakaian energi pada instansi pemerintah
Laporan data pemakaian energi pada instansi pemerintah Inventarisasi Laporan data pemakaian energi pemakaian pada industri energi pada pertambangan industri pertambangan Inventarisasi Laporan data pemakaian energi pemakaian
32
33 47
TerSebar (20 keg) TerSebar (60 keg)
Perusahaan pertambang an
59.395.000
148.699. 000
185.698. 700
204.268. 500
224.696. 400
247.164. 970
APBD
Perusahaan pertamina
-
29.400.0 00
32.340.0 00
35.574.0 00
39.131.4 00
43.044.5 40
APBD
TerSebar (155 keg)
Perusahaan pertambang an
108.489.00 0 16 keg
126.639. 000 19 keg
138.739. 000 21 keg
193.189. 000 30 keg
253.689. 000 40 keg
187.139. 000 29 keg
APBD
TerSebar (20 keg) TerSebar (20 keg)
Prush pertambang an PKP2B
-
170.913. 000 2 keg
287.722. 000 2 keg
316.494. 000 2 keg
348.143 0.000 2 keg
382.958. 000 2 keg
APBD
59.645.0
66.000.0
72.600.0
83.490.0
96.013.5
00
00
00
00
00
TerSebar (20 keg)
BUMN 65.334.5
71.867.0
79.054.0
90.912.0
104.548.
00
00
00
00
000
TerSebar
Sektor swasta dan
113.545.
124.899.
149.879.
172.361.
198.215.
Instansi pemerintah
APBD -
APBD
APBD
pada sektor energi pada swasta dan rumah sektor swasta tangga dan rumah tangga Bimbingan teknis Jumlah peserta dan fasilitasi bimbingan konservasi energi
34
35
Monitoring hasil Laporan hasil Audit energi audit
36
Diversifikasi energi dan sosialisasi konservasi energi Bimbingan pemanfaatan batubara untuk pembakaran batubat Survei potensi energi non migas
37
38
39
Sosialisasi pemanfaatan briket batubara sebagai energi alternatif Sosialisasi dan 48
Jumlah peserta
Jumlah pengrajin yang dibimbing (300 org) Laporan data potensi non migas
(20 keg)
rumah tangga
TerSebar (13 keg) TerSebar (10 keg) TerSebar (13 keg) Terseb ar
Masyarakat, aparatur pemerintah
TerSebar (15 keg)
Jumlah peserta Terdan jumlah sebar kompor briket (1500 unit) Jumlah peserta terseba
500
-
144.400.00 0 Masyarakat, aparatur pemerintah Masyarakat, aparatur pemerintah
81.200.000
400
300
500
107.000.
117.000.
134.667.
154.867.
000
000
000
000
40.000.0
44.000.0
50.600.0
58.190.0
00
00
00
00
126.500.
139.150.
160.022.
184.025.
000
000
500
000
158.840.
174.724.
192.196.
221.025.
254.179.
000
000
000
000
000
-
-
-
APBD
APBD
APBD
APBD -
Daerah yg memiliki indikasi keberadaan potensi energi non migas Masyarakat, aparatur pemerintah
Masyarakat
500
-
APBD 89.320.0
98.252.0
108.077.
118.884.
130.773.
00
00
000
920
400
APBD 280.830.
308.913.
339.804.
373.784.
411.163.
000
000
300
730
200
47.450.0
51.000.0
53.000.0
54.500.7
60.400.0
APBD
pengelolaan PLTS 40
Pengembangan pemanfaatan energi alternatif biogas Pemantauan penggunaan energi non migas
41
42
Pengawasan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan pada PT.Pertamina EP.Tanjung Pengawasan produksi dan distribusi migas pada PT.Pertamina unit bisnis tanjung
43
44
Pengawasan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindung 49
yang mendapat r sosialisasi PLTS Jumlah 300 unit Teryang dipantau sebar (60 keg) Laporan data Terpenggunaan sebar energi non (50keg) migas (sektor industri dan masyarakat) Laporan data Kab. Pengelolaan KL Tabaaktifitas long, pertamina Kotatanjung Baru, Batola (50 keg) Laporan data Kab. produksi dan Tabadistribusi migas long, KotaBaru, Batola (60 keg) Laporan/data Terpengelolaan KL Sebar pada SPBU, (60 Pangkalan, keg) AMPS, SPBH
yang telah mendapat PLTS Masyarakat penerima bantuan unit biogas Sektor industri dan masyarakat
Badan usaha sektor pertamina tanjung
59.575.000
00
00
00
00
645.947.
710.542.
791.596.
859.756.
945.731.
500
250
500
200
700
APBD
APBD 23.790.000
40.980.5
45.078.5
00
50
49.586.4 00
54.545.0
59.999.0
00
00
APBD
25.850.000
Badan usaha sektor hulu migas
28.246.0
62.000.0
68.200.0
74.000.0
81.500.0
00
00
00
00
00
APBD
86.000.000
Lembanga penyalur BBM
00
28.500.0
94.600.0
103.000.
106.000.
110.000.
00
00
000
000
000
APBD 98.886.000
94.600.0
104.000.
114.400.
123.800.
138.400.
00
000
000
000
000
Lingkungan pada lembaga penyalur BBM Pengawasan pengangkutan dan distribusi BBM pd Pertamina Bjm Pengawasan niaga bahan bakar LPG
45
46
Laporan/data Terjumlah BBM yg Sebar terdistribusikan (60 keg)
Laporan/data LPG yg disalurkan ke masyarakat Pengawasan Laporan/data penimbunan dan niaga BBM, niaga BBM pada kuota BBM, depot Pertamina realisasi penyaluran BBM Pengawasan Laporan/data Kesehatan, pengelolaan Keselamatan K3L depot BJM Kerja dan dan Kotabaru Lindung Lingkungan pada depot pertamina Pengawasan Laporan/data Perusahaan Jasa PJP migas aktif Penunjang (PJP) menunjang Migas pada usaha hulu aktifitas badan migas usaha sektor hulu
47
48
49
TerSebar (60 keg) Banjar masin, KotaBaru (20 keg) Banjar masin, KotaBaru (50 keg)
Tabalong, KotaBaru, Batola (20 keg) Pengawasan Laporan/data Banjar Perusahaan Jasa PJP migas aktif masin,
50 50
Perusahaan pengangkut an BBM
Pelaku niaga LPG
APBD -
23.790.000
Depot pertamina
29.400.0
30.000.0
32.000.0
35.000.0
37.000.0
00
00
00
00
00
114.480.
125.880.
138.480.
000
000
000
94.600.0 00
-
APBD 53.030.000
29.400.0
30.000.0
34.000.0
34.000.0
36.000.0
00
00
00
00
00
Depot pertamina
APBD 25.850.000
Perusahaan Jasa Penunjang (PJP) Migas pada sektor hulu Perusahaan Jasa
APBD
25.850.000
29.400.0
32.300.0
35.500.0
39.000.0
42.900.0
00
00
00
00
00
APBD -
53.500.0
58.850.0
58.900.0
64.790.0
65.000.0
00
00
00
00
31.400.0
34.500.0
38.000.0
41.800.0
APBD
Penunjang (PJP) Migas pada aktifitas badan usaha sektor hilir Pengawasan/pene rtiban pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas Penyediaan jasa surat menyurat
51
52
53
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
54
Pelayanan jasa administrasi keuangan
55
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan & penggandaan
56
57
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan
58 51
menunjang Kotausaha hilir Baru migas (120 keg) Laporan/data Terseb perusahaan ar penghasil dan (120 pengumpul keg) pelumas bekas Terlaksananya Banjar kegiatan surat baru menyurat dinas Tersedianya Banjar jasa baru komunikasi, sumberdaya air dan listrik Pelayanan jasa Banjar administrasu baru keuangan berjalan baik Tersedianya Banjar alat tulis kantor baru Terlaksananya Banjar pencetakan dan baru penggandaaan laporan/dokume n Terpenuhinya Banjar peralatan dan baru perlengkapan kantor Tersedianya Banjar bahan bacaan baru
Penunjang (PJP) Migas pada sektor hilir Perusahaan pengumpul & penyalur pelumas bekas Surat dinas
00
00
00
00
00
58.500.0
64.350.0
70.785.0
77.863.0
85.650.0
00
00
00
00
00
8.910.00
10.246.5
11.783.5
13660.0
15.583.0
0
00
00
00
00
APBD 53.030.000
8.100.000
PNS Distamben
139.884.00 0
PNS Distamben
79.200.000
PNS Distamben PNS Distamben
60.000.000
PNS Distamben
12.500.000
PNS Distamben
50.000.000
APBD
APBD 139.884. 00
160.866. 600
184.996. 600
212.746. 100
244.657. 900 APBD
100.000. 000
115.000. 000
132.250. 000
152.087. 500
174.900. 600
66.000.0 00
75.900.0 00
87.258.0 00
87.258.0 00
100.350. 750
31.950.000
APBD APBD
35.145.0 00
40.416.7 50
46.479.3 00
53.451.2 00
61.468.8 00
13.750.0 00
14.100.0 00
15.000.0 00
15.000.0 00
16.000.0 00
50.000.0 00
45.000.0 00
45.000.0 00
45.000.0 00
50.000.0 00
APBD
APBD
peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistic kantor
59
60
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
61
62
Rapat –rapat koordinasi dalam daerah
63
Penyediaan jasa pegawai non PNS
64
Pengadaan meubelair Pengadaan komputer Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
65 66
67
52
dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan logistic kantor Tersedianya makanan dan minuman Terpenuhinya undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan Rapat –rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya pelayanan jasa pegawai non PNS Tersedianya mebelair Tersedianya komputer Terpeliharanya Gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung ktr
Banjar baru
PNS Distamben
5.400.000
Banjar baru
PNS Distamben
87.700.000
Terseb ar
Undangan rapat koordinasi konsultasi
420.000.00 0
Terseb ar
Undangan rapat koordinasi
144.000.00 0
Banjar baru
-
63.000.000
Banjar baru Banjar baru Banjar baru
Kantor Dinas Kantor Dinas Kantor Dinas
141.094.00 0 92.296.000
Banjar baru
Kantor Dinas
24.700.000
5.700.00 0
6.000.00 0
6.200.00 0
6.500.00 0
7.000.00 0
87.700.0 00
87.900.0 00
89.000.0 00
90.100.0 00
90.100.0 0
APBD
APBD 500.000. 000
-
APBD
610.000. 000
650.000. 000
700.000. 000
701.000. 000
APBD 175.000. 000
180.000. 000
182.000 000
183.200. 000
184.100. 000
77.350.0 00
77.350.0 00
78.000.0 00
98.000.0 00
98.000.0 00
122.203. 000 104.825. 000
140.000. 000 104.825. 000
145.000. 000 110.300. 000
150.000. 000 110.600. 000
150.200. 000 112.000. 000
1.846.12 4.500
150.000. 000
80.000.0 00
80.000.0 00
50.000.0 00
51.250.0 00
52.400.0 00
54.000.0 00
55.300.0 00
56.000.0 00
APBD
APBD APBD APBD
APBD
gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Penyediaan komponen instala si listrik kantor Pengadaan pakaian kerja lapangan Profil dinas Pertambangan
68
69
70
71
72
Penyusunan rencana kerja
73
Pengadaan alat studio Diklat teknis dan non teknis
74
75
Pengembangan wawasan sub bagian program
76
Penilaian angka kridit jafung PIT Promosi dagang dan pameran
77
53
Terpeliharanya Kendaraan dina
Banjar baru
Kendaraan dinas
179.590.00 0
Tersedianya komponen listrik. Tersedianya pakaian lapangan Tersedianya data profil pertambangan Tersusunnya jadwal kerja dinas Tersedianya alat –alat studio Terlatihnya pns sesuai bidangnya Bertambahnya pengetahuan /wawasan perencanaan Terlaksananya penilaian Tersebarnya data dan kegiatan pertambangan
Banjar baru
Kantor Dinas
28.138.000
Banjar baru
Kantor Dinas
1.675.000
Terseb ar dikab. Banjar baru
Instansi pemerintah
60.200.000
Instansi pemerintah
10.590.300
Banjar baru terseba r
Kantor Dinas Instansi terkait
-
terseba r
Instansi terkait
59.292.000
Banjar baru terseba r
Kantor dinas Kantor Dinas
-
150.000.00 0
102.676.70 0
APBD 220.405. 000
242.445. 500
266.900. 500
270.900. 000
280.900. 000
30.951.0 00
30.951.0 00
32.200.0 00
33.000.0 00
34.200.0 00
10.230.1 50
11.500.0 00
13.400.0 00
13.400.0 00
14.000.0 00
71.174.0 00
75.000.0 00
80.000.0 00
83.000.0 00
86.000.0 00
46.340.0 00
60.000.0 00
62.000.0 00
65.000.0 00
65.000.0 00
73.350.0 00
75.000.0 00
75.000.0 00
85.000.0 00
85.000.0 00
200.000. 000
205.000. 000
210.000. 000
212.000. 000
213.000. 000
72.966.0 00
83.000.0 00
85.000.0 00
90.000.0 00
95.000.0 00
9.300.00 0
10.900.0 00
10.900.0 00
10.900.0 00
10.900.0 00
92.360.0 00
90.000.0 00
100.000. 000
102.000. 000
103.000. 000
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD APBD
APBD
APBD APBD
78
Pengadaan ukur
alat Tersedianya alat ukur
Banjar baru
Kantor dinas
79
Evaluasi cad Tersedianya Terseb Kantor batubara Kalsel data cad ar di 6 dinas batubara kab
-
265.923.00 0
27.626.2 00
35.500.0 00
35.700.0 00
37.900.0 00
37.900.0 00
365.370. 000
675.355. 000
252.665. 000
93.900.0 00
93.900.0 00
APBD
APBD
Tabel 7 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Unit Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi
No
Kode Rekening kegiatan
80
Kegiatan
Indikator keluaran
Penyebaran Informasi UPJSDME ke Kab/Kota
Terlaksananya 1 kegiatan
81
Akreditasi
Laporan Uji
82
Peningkatan Terlayaninya Pelayanan Jasa pemakai jasa Eksplorasi dan Perpetaan
54
Lokasi 1 kabupa ten
Hasil Banjar baru
Tersebar
Kelompok Sasaran
Pagu Indikatif
Masyarakat, Pelaku Usaha, Instansi terkait Masyarakat, Pelaku Usaha, Instansi terkait Masyarakat pengguna jasa
75.000.000
351.604.00 0
738.912. 000
Perkiraan maju
Sumber dana
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
82.000.0 00
90.200.0 00
99.220.0 00
109.142.
120.056.
000
200
1.865.55 0.000
764.000. 000
411.000. 000
463.000. 000
520.000. 000
APBD
-
350.000. 000
385.000. 000
423.500. 000
465.850. 000
APBD
APBD
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tabel 8: Indikator kinerja yang mengacu pada fungsi dan sasaran RPJMD ( sesuai matriks ) di jelaskan pada tabel/matriks berikut ;
No 1
Tujuan
Sasaran
Indikator kinerja
Meningkatkan profesionalis
Tersedianya SDM/apara-
Meningkatnya kemam-
Me sumber daya manusia /
tur yang berkualitas dan
puan penyediaan informasi
Aparatur
dan
penguasaan profesional
sumberdaya
IPTEK
mineral
baik
di
pusat
maupun di daerah. 2
Meningkatkan penyelidikan
tersedianya
Potensi penambangan dan informasi energi geologi,sumber daya akurat mineral dan energi,bencana geology
data yang
an
dan
tsunami
,sumber
,ttg Informasi
sumber
daya
daya mineral fisik di pusat mapun
bencana di daerah.
,air alam
tanah,hidrogeology.
kemampuan
lebih penyediaan
rinci
alam tanah longsor,gempa mineral,energi bumi
dan Meningkatnya
tanah
longsor,gempa bumi dan air tanah /hidrogeology
3
Meningkatkan penyediaan informasi
kualitas Terbukanya data
sumber
peluang Peningkatan
dan investasi,pemanfaatan daya dan
pasar
peluang
bagi
daerah otonomi untuk lebih
bagi meningkatkan ekonomi dan
mineral dan energi serta pengusahaan
pendapatan masyarakat.
sumberdaya air tanah yg pertambangan ,migas dan memiliki kelayakan ekonomi
ketenagalistrikan.
Untuk dikembangkan 4
Meningkatkan mendorong
dan Terwujudnya peningkat-
peluang
bagi
peluang an pendapatan asli daerah daerah otonomi untuk lebih
pasar,investasi,pengusahaan
(
pertambangan dan
perekonomian masyarakt
55
Peningkatan
PAD
)
dan meningkatkan ekonomi Dan pendapatan masyarakat.
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
energi,migas,ketenaga listrikan dan panas bumi.
5
Meningkatkan mendorong wilayah
dan Terwujudnya kesejahtrapengembangan an
dan
masyarakat
Meningkatkan
disekitar dan
masyarakat kawasan pertambangan
ekonomi pendaptan
masyarakat
(community development ) disekitar
kawasan
pertambangan
6
Meningkatkan
pemberian Terwujudnya
pelayanan
pelayanan Meningkatnya kemampu-
kepada prima kepada investor dan an penyediaan data dan
masyarakat beorentasi kepada masyarakat.
informasi
kesederhanaan,kepada
kebencanaan
kesederhanaan,kecepatan,ket
pusat maupun didaerah.
erbukaan,kemudahan
masalah baik
di
dan
keterbukaan.
7
Meningkatkan pengendalian Kepada
Terwujudnya
pelayanan Meningkatnya kemampu-
masyarakat prima kepada investor dan an penyediaan data dan
berorientasi
kepada masyarakat.
informasi
masalah
kesederhanaan ,kecepatan ,ke
kebencanaan baik dipusat
Terbukaan,kemudahan
maupun di daerah.
dan
ketepatan.
8
Meningkatkan pengendalian Pengolahan
Terwujudnya
pengusahaan Peningkatan
lingkungan pertambangan ,migas, panas
umur
produktif pada pengelola-
pertambangan,migas,ketenaga Bumi,ketenaga listrikan dan an cadangan sumber daya Listrikan,panas 56
bumi
dan sumber daya air tanah yg mineral.
sumber daya air tanah.
baik
dan
benar
serta
berwawasan lingkungan. 9
Meningkatkan koordinasi dan Terwujudnya Kerjasama dengan instansi sama lingkungan hidup,kehutanan
presepsi
dengan
yg Terciptanya iklim usaha
instansi pertambangan
lingkungan hidup,kehutanan saling
yang
menguntungkan
Dan instansi terkait dalam dan instansi terkait dalam hal dan kondusif. rangka
pengesahaan pengelolaan
pertambangan dan energi.
pengusahaann
pertambangan,migas,ketenag a listrikan dan sumber daya air tanah.
10
Menyusun peraturan daerah
Terciptanya iklim usaha
(Perda) tentang pengusahaan Tersedianya Perda tentang Pertambangan. pertambangan
pengusahaan
umum,panasbumi,migas dan pertambangan,panas bahan bakar lain,ketlistrikan bumi,migas dan bahan bakar serta sumber daya air tanah.
lain,keenagalistrikan
dan
sumber daya air tanah. 11
Meningkatkan pengadaan peRalatan
lapangan
Meningkatnya kemampu-
dan Tersedianya
laboratorium
peralatan an penyedia informasi
lapangan dan laboratorium
sumber
daya
mineral
Untuk menunjang kegiatan.
baik di pusat maupun di daerah.
12
Meningkatkan
penyediaan
Mendorong terwujudnya
Energi listrik pedesaan yg Terwujudnya listrik pedesaan peran serta pemerintah belum LPN
terjangkau
jaringan untuk masyarakat di daerah daerah, terpencil.
swasta,koperasi
dan masyarakat sebagai pelaku penyedia tenaga listrik.
57
No
13
Tujuan
Saran
Meningkatkan pemanfaatan Tersedianya sumber daya air tanah untuk air pengadaan
air
bersih
Indikator Kinerja
pengadaan Peningkatan untuk bagi
bersih keperluan masyarakat.
masyarakat di daerah sulit air
peluang
daerah
otonom
untuk
lebih
meningkatkan ekonomi dan
pendapatan
masyarakat. 14
Penyebarluasan pertambangan
informasi Terwujudnya dan
pelluang Meningkatnya kemam-
energi para investor berusaha di Puan
penyediaan
melalui promosi,booklet dan bidang pertambangan dan informasi sumber daya internet.
Energi.
Mineral baik di pusat maupun di daerah.
58
BAB VII PENUTUP Renstra 2011 – 2015 ini disusun sebagai pedoman arah kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan selama lima tahun ke depan sesuai dengan kajian tupoksi dinas, kapasitas pelayanan, analisis isu-isu strategis terkait pertambangan dan energi. Sehingga target dan sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang dapat terwujud sesuai rencana kerja yang telah disusun dengan rencana kerja tahunan ( RKT ) mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Mentri dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 yang mengatur tentang tata cara penyusunan Dokumen Perencanaan serta memperhatikan Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2011 s/d 2015.
59
