RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

RPJP TAHUN 2005 - 2025 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2009

Tanju ng #

# Parin gin

Amuntai # Barabai #

Kandangan #

#

#

Marabahan

# Banjarmasin

Ran tau

#

Mart apura # Banjarbaru

Diperbanyak dan didistribusikan : Bappeda Prov. Kalimantan Selatan

Pelaihari #

Batulicin #

#

Ko tabaru

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2009 TANGGAL 31 JULI 2009

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2005-2025

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

i

DAFTAR ISI Hal i ii iii

JUDUL DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.1.1. Sejarah Singkat Terbentuknya Provinsi Kalimantan Selatan 1.1.2. Pengertian dan Proses Penyusunan RPJPD 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. 1.5 Sistimatika Penyusunan

1 1 2 3 3 3 4

BAB II. KONDISI DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH SERTA ISU-ISU STRATEGIS 2.1. Kondisi 2.1.1. Geomorfologi dan Iklim 2.1.2 Demografi 2.1.3 Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.1.4. Sosial Budaya dan Agama 2.1.5. Prasarana dan Sarana 2.1.6. Politik, Pemerintahan dan Hukum 2.1.7. Penataan Ruang 2.2 Prediksi Kondisi Umum Daerah 2.2.1. Geomorfologi dan Iklim 2.2.2 Demografi 2.2.3 Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.2.4. Sosial Budaya dan Agama 2.2.5. Prasarana dan Sarana 2.2.6. Politik, Pemerintahan dan Hukum 2.2.7. Penataan Ruang 2.3 Isu-isu Strategis 2.3.1. Geomorfologi dan Iklim 2.3.2 Demografi 2.3.3 Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.3.4. Sosial Budaya dan Agama 2.3.5. Prasarana dan Sarana 2.3.6. Politik, Pemerintahan dan Hukum 2.3.7. Penataan Ruang

5 5 7 11 17 18 22 23 24 24 25 26 29 29 30 30 31 31 31 31 33 33 33 34

BAB III. VISI, MISI & ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. Visi 3.2. Misi 3.3. Arah Pembangunan Jangka Panjang 3.3.1 Arah Umum 3.3.1.1 Bidang Sumberdaya Manusia dan Sosial-Budaya-Agama 3.3.1.2 Bidang Ekonomi 3.3.1.3 Bidang Prasarana dan Sarana 3.3.1.4 Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 3.3.1.5 Bidang Politik, Pemerintahan dan Hukum 3.3.1.6 Bidang Penataan Ruang 3.3.2 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

35 35 35 36 36 36 37 41 46 50 52 54

BAB IV. PENUTUP

60

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025

ii

DAFTAR TABEL

Halaman 1

Sasaran Pembangunan SDM Kalimantan Selatan 2005-2025

37

2

PDRB Per Sektor Kalimantan Selatan 2005-2025

40

3

Sasaran Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Kalimantan Selatan 2005-2025 (%)

40

4

Sasaran Indikator Makro dan Kesejahteraan Kalimantan Selatan 2005-2025

41

5

Sasaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Kalimantan Selatan 2005-2025

43


iii

1. Pendahuluan

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang.

1.1.1. Sejarah Singkat Terbentuknya Provinsi Kalimantan Selatan •

•

•

•

•

•

•

Awal sejarah di Kalimantan Selatan bermula pada pertengahan abad ke-14 Masehi, sejak tumbuhnya kampung Khuripan, sebuah bandar dagang yang terletak di persimpangan sungai Negara, Sungai Balangan dan Sungai Tabalong (kota Amuntai sekarang). Kampung Khuripan berkembang menjadi pusat Kerajaan Hindu Negara Dipa, dipimpin oleh Pangeran Suryanata bersama Putri Junjung Buih dan dimotori oleh tokok kharismatik bernama Patih Lambung Mangkurat. Khuripan berkembang menjadi wadah percampuran antar suku terutama Dayak dan Melayu. Di masa pemerintahan Raja Sari Kaburangan, pusat Negara Dipa dipindahkan ke hilir Sungai Negara, nama kerajaan diganti menjadi Negara Daha. Karena terbuang, seorang pewaris tahta Negara Daha bernama Pangeran Samudera mengangkat senjata. Dengan bantuan kerajaan-kerajaan kecil di sepanjang pesisir timur dan barat dan bantuan pasukan Islam Kerajaan Demak Pangeran Samudera dapat menaklukkan Negara Daha. Bersama dengan Patih Masih, beliau mendirikan keraton di Banjar Masih (bahasa Dayak untuk kampung melayu di Sungai Kuin) dan menjadi Raja Kerajaan Islam dengan Gelar Sultan Suriansyah (24 September 1526). Banjar Masih berkembang dan menarik VOC untuk turut menguasai perdagangan lada, kapal VOC mulai datang pada 7 Juli 1607. Pada 4 September 1635 di masa Sultan Inayatullah disepakatilah perjanjian pembelian lada, bea cukai, dan janji VOC akan membantu kesultanan Banjar menghadapi serangan dari luar. VOC kemudian menghancurkan Keraton Banjar Masih, sehingga Sultan Tahmidillah I memindahkan pusat pemerintahan dari Banjar Masih ke Kayu Tangi (Martapura sekarang) serta menandatangani penyerahan sebagian wilayahnya kepada VOC pada 20 Oktober 1756. Tahun 1825 Sultan Adam menetapkan Undang-undang Sultan Adam yang mengatur penerapan hukum Islam di masyarakat serta larangan bekerjasama dengan Belanda. Pada 11 Juni 1860 serangan bumi hangus dilakukan Belanda terhadap keraton Kayu Tangi dikarenakan tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Rakyat berontak di bawah pimpinan Pangeran Antasari dan putranya Pangeran Muhammad Seman. Dengan semboyan Waja Sampai Kaputing perlawanan rakyat terdesak ke Hulu Sungai Barito dan berakhir Januari 1905. Sejak tahun 1860 Belanda mulai membentuk afdeeling Banjarmasin dan afdeeling Oloe Soengai. Tahun 1898 Belanda mengangkat seorang Residen berkedudukan di Banjarmasin bernama C.A. Kroesen. Tahun 1918 afdeeling Banjarmasin menjadi Gemente. Gemeente Raad (perwakilan kota) dibentuk pada 1 Juli 1919. Pada tahun 1938 dibentuklah Gouvernorment Borneo dan membagi Borneo wilayah Belanda menjadi 2, Residentie Pontianak dan Residentie Banjarmasin dipimpin oleh Gubernur A.Haga. Sejak Agustus 1938 dibentuk Provincial Raad (perwakilan provinsi). Volkraad (perwakilan pusat) di Batavia diwakili oleh Pangeran Muhammad Ali dilanjutkan putranya Ir.Pangeran Muhammad Noor (1935-1938) kemudian dilanjutkan oleh Mr. Tajuddin Noor (1938-1942) . Jepang menyerang Asia Timur dan Tenggara dan memasuki Banjarmasin sejak tanggal 8 Februari 1942. Pada tanggal 18 Maret 1942 Jepang mengangkat Kiai Pangeran Musa Ardi Kesuma sebagai Ridzie (gubernur) yang membawahi Banjarmasin, Hulu Sungai dan Kapuas-Barito. Setelah merdeka tahun 1945 bagian Borneo wilayah Indonesia dinamai Kalimantan dan dijadikan satu provinsi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ir.Pangeran Muhammad Noor dipilih oleh Pemerintah RI sebagai gubernurnya (1945-1947).


1. Pendahuluan

•

•

•

•

Ratifikasi Perjanjian Linggarjati (antara Indonesia dan Belanda) pada 25 Maret 1947 menyebabkan Kalimantan terpisah dari Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Mei 1949 Hasan Basry memproklamirkan berdirinya pemerintahan Gubernur Tentara ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) yang mencakupi seluruh wilayah Kalimantan Selatan berpusat di Kandangan dan menjadikannya bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU No 25 Tahun 1956 Kalimantan kemudian dibagi menjadi Kalimantan Barat, Timur dan Selatan. Tahun 1957 sebagian besar wilayah barat dan utara Kalimantan Selatan menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai UU No 21/1957) dan pada tahun 1959 bagian utara dari Kabupaten Kotabaru --salah satu kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Selatan-- dimasukkan ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur (UU No 27/1959). Dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 1957 dan UU Nomor 27 Tahun 1959. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian diimplementasikan dalam UU. No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

1.1.2. •

•

•

2

Pengertian dan Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi. Proses Penyusunan RPJPD oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan telah dimulai sejak tahun 2006 dengan membuat Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2025. Namun dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/S3 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan tersebut perlu direvisi sesuai dengan pedoman yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro dengan cakupan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.


1. Pendahuluan

•

3

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menurut ketentuan yang berlaku melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut : Pertama, penyiapan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dimana kegiatan ini dibutuhkan guna mendapat gambaran awal dari visi, misi, dan arah pambangunan daerah. Kedua, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka panjang daerah dilaksanakan untuk mendapat masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Ketiga, penyusunan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah menjadi masukan utama dan penyempurnaan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Keempat, penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

1.2.

Maksud dan Tujuan. •

•

•

1.3.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Kalimantan Selatan sebagai dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk jangka waktu 20 tahun ke depan disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha), didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan provinsi sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Dengan adanya arah dan acuan ini maka seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan diharapkan menjadi bersifat sinergis dan terpadu serta dapat melengkapi satu sama lain baik didalam pola sikap maupun pola tindak. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 ini menjadi acuan bagi calon Kepala Daerah (Gubernur) dalam membuat Visi dan Misinya yang implementasinya akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka lima tahun sesuai masa bhakti Kepala Daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan dibuat sesuai dengan batas kewenangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas keuangan daerah. Hal ini diterapkan agar terjadi kesinambungan dalam pembangunan daerah yang tujuan akhirnya adalah terciptanya kesejahteraan rakyat yang adil dan merata seperti diamanatkan dalam UUD 1945.

Landasan Hukum. Landasan idiil dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 ini adalah Pancasila dan landasan Konstitusional UUD 1945 sedangkan landasan operasional adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta seluruh ketentuan perundangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu: 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara


1. Pendahuluan

4

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 7. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 8. Peraturan Pemerintah No.8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.4.

1.5.

Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya •

Seperti halnya daerah (provinsi) yang lain, Propinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakannya. Ini mempunyai makna bahwa diperlukan terciptanya keserasian dan kesinambungan pembangunan antar propinsi pada tingkat nasional dan antar kabupaten-kota pada tingkat provinsi.

•

Sesuai pula dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Mengacu disini mempunyai makna bahwa rencana yang disusun berarti mengupayakan pengembangan diri secara optimal sesuai dengan potensi dan kemampuan serta kebutuhan riil provinsi selaras dengan pengembangan dari pusat. Hubungan antara provinsi dengan Pusat dan hubungan antar provinsi merupakan peluang bagi terbangunnya sinergi yang lebih mantap agar seluruh kegiatan pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien.

•

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 diarahkan secara simultan untuk mendukung Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

•

Dalam penyusunannya juga memperhatikan RTRWP Kalsel yang memiliki jangka waktu 10 tahun dan mendasarkan pada UU. No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sistematika Penulisan. •

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

KONDISI DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH SERTA ISU-ISU STRATEGIS

BAB III

VISI. MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV

PENUTUP


2.1. Kondisi

5

BAB II KONDISI DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH SERTA ISU-ISU STRATEGIS

2.1.

KONDISI

2.1.1.

Geomorfologi dan Iklim Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah • •

• •

Secara geografis Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 114 °19' 13'' - 116°33' 28'' Bujur Timur dan 1° 21' 49'' – 4 °10' 14'' Lintang Selatan. Secara administratif, Provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas: o sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah o sebelah timur dengan Selat Makasar, o sebelah selatan dengan Laut Jawa o sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Selatan dengan kota Banjarmasin sebagai ibukotanya terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan hanya 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan secara keseluruhan yaitu seluas 37.530,52 km2.

Topografi atau Morfologi

• •

• •

•

Kondisi alam Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan/pegunungan. Kemiringan tanah dengan 4 kelas klasifikasi menunjukkan bahwa sebesar 43,31 persen wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kemiringan tanah 0-2%. Rincian luas menurut kemiringan adalah sebagai berikut: o 0 - 2%: 1.625.384 Ha (43,31%) o >2 - 15%: 1.182.346 Ha (31,50%) o >15 - 40%: 714.127 Ha (19,02%) o >40%: 231.195 Ha (6,16%) Menurut jenis tanahnya, meliputi Podsolik Merah Kuning (PMK), Latosol, Litasol, Podsolik Merah Kuning Litosol, Komplek Podsolik Merah Kuning Organosol Gley Humus, PMK Dataran Tinggi, PMK Pegunungan , dan Alluvial. Wilayah Kalimantan Selatan juga banyak dialiri sungai. Sungai tersebut antara lain Sungai Barito, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kintap, Sungai Batulicin, Sungai Sampanahan dan sebagainya. Umumnya sungai-sungai tersebut berpangkal pada pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar. Data tahun 2005 menyebutkan bahwa penggunaan lahan di Kalimantan Selatan meliputi Lahan pemukiman/kampung seluas 59.271 ha, industri 2.427 ha, pertambangan 40.272 Ha, sawah 425.732 ha, pertanian lahan kering semusim 60.543 ha, kebun campuran 171.909 ha, perkebunan 433.699 ha, padang/semak belukar/alang-alang 834.546 ha, hutan 1.613.867 ha, perairan darat 45.726 ha, tanah terbuka 5.404 ha, dan lain-lain 59.656 ha.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005 - 2025

2.1. Kondisi

•

6

Wilayah Kalimantan Selatan menyimpan beberapa potensi bahan galian pertambangan seperti mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, intan, dan lain-lain.

Iklim • •

• •

Temperatur rata-rata di daerah Kalimantan Selatan pada tahun 2005 berkisar antara 23,6ºC sampai 32,3ºC. Sedangkan kelembaban udara rata-ratanya berkisar antara 64,5%-s.d 94,9% tiap bulan. Curah hujan tertinggi di daerah ini pada tahun 2005 terjadi pada bulan Januari yaitu 286,9 mm sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 18,8 mm.Jumlah hari hujan selama tahun 2005 adalah 216 hari dengan hari terbanyak hujan terjadi pada bulan Januari dan Desember yaitu 26 hari. Rata-rata tekanan udara di daerah ini adalah 1.011,5 Mbar selama tahun). Keadaan angin di Kalimantan Selatan pada tahun 2005 yang dipantau dari Stasiun Meteorologi Syamsuddin Noor menunjukkan kecepatan angin pada tahun 2005 ratarata 2,8 knot. Untuk penyinaran matahari dipantau pada jam 06.00-18.00 terlihat intensitas yang beragam tiap bulannya. Penyinaran matahari dengan intensitas tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu rata-rata 6,2 jam/hari dan intensitas terendah terjadi pada bulan Desember yaitu rata-rata 2,6 jam/hari.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005 - 2025

2.1. Kondisi

2.1.2.

7

Demografi Perkembangan Jumlah Penduduk. • Secara absolut jumlah penduduk di Kalimantan Selatan selama lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Kalimantan Selatan sekitar 2.969.028 jiwa bertambah menjadi 3.250.100 jiwa pada tahun 2005, atau dengan perkataan lain pertumbuhan penduduk selama periode 2000 sampai dengan tahun 2005 rata-rata sebesar 1,8 % setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang paling tinggi terjadi di Kota Banjarbaru selama periode tahun 2000 sampai 2005, yakni rata-rata 3,3 % setiap tahunnya. Disamping kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar juga selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Kondisi ini mungkin ada hubungannya dengan wilayah tersebut sebagai daerah penerima program Transmigrasi selain juga semakin semaraknya penggalian sumber daya alam seperti pertambangan yang merupakan faktor penarik bagi pendatang. • Kalau dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, Kalimantan Selatan juga selalu bertambah selama 5 tahun terakhir ini, yakni pada tahun 2000 kepadatan penduduknya sekitar 79,9 orang setiap kilometer dan pada tahun 2005 kepadatan penduduknya meningkat menjadi 86 orang per kilometer. • Menurut Kabupaten/Kota, Banjarmasin merupakan kota terpadat di Kalimantan Selatan yaitu 7.326 orang per kilometer tahun 2000 meningkat menjadi 7.903 orang per kilometer tahun 2005. Hal ini bisa terjadi mengingat kota Banjarmasin sebagai ibukota Propinsi mempunyai sarana dan prasarana pembangunan yang lebih lengkap dibanding wilayah lain, seperti sarana pendidikan, kesehatan, pusat ekonomi dan lain sebagainya. Kota Banjarbaru juga memiliki kepadatan tinggi yang ditunjukkan dari kepadatan penduduknya yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 kepadatan Kota Banjarbaru sekitar 336 orang per kilometer meningkat menjadi 443 orang per kilometer pada tahun 2005 • Sementara itu wilayah yang paling jarang penduduknya berada di Kabupaten Kotabaru, hanya sekitar 28 jiwa per km2 pada tahun 2000 dan tahun 2005 seolah tidak terjadi perubahan yakni hanya sekitar 28 jiwa per km2. Fertilitas • Di Kalimantan Selatan angka (Total Fertility Rate) TFR sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2000 mengalami penurunan. Berdasarkan hasil sensus penduduk, pada tahun 1971 di Kalimantan Selatan angka TFR sebesar 5,4 kemudian berubah turun menjadi 2,4 pada tahun 2000. Ini berarti setiap wanita di Kalimantan Selatan tahun 2000 rata-rata mempunyai anak sebanyak 2 sampai 3 orang di akhir masa reproduksinya. Penurunan angka fertilitas ini besar kemungkinan disebabkan karena adanya program KB yang telah dijalankan sejak tahun 70 an. Mortalitas • Angka kematian yang biasa dipakai sebagai indikator dari kemajuan ekonomi penduduk juga terhadap status kesehatan anak dan penduduk secara keseluruhan adalah angka kematian bayi (AKB). Angka kematian bayi merupakan indikator yang paling peka dalam menggambarkan ketersediaan, penggunaan dan efektivitas pelayanan kesehatan. • Di Kalimantan Selatan angka kematian bayi sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2000 mengalami penurunan yang cukup tajam. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1967 angka kematian bayi sebesar 165 berada pada tahap soft rock dan pada hasil sensus penduduk tahun 2000 turun menjadi 45 per 1000 bayi yang lahir hidup atau sudah berada pada tahap intermediate rock.. Pada tahap ini penyebab kematian biasanya didominasi oleh gabungan antara penyakit menular dengan penyakit degenaratif. Indikator mortalitas lain adalah kematian yang terjadi pada Balita


2.1. Kondisi

•

•

8

(AKAB). AKAB mencerminkan kondisi penyakit menular pada anak, insiden kecelakaan di dalam maupun di sekitar rumah, kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi kesehatan anak, status gizi anak, tingkat upaya kesehatan baik dimasa bayi maupun pada anak saat berumur 1 sampai menjelang 5 tahun, dan kondisi sosial ekonomi. Dalam arti luas indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial dan tingkat kemiskinan penduduk. Hasil sensus penduduk AKAB di Kalimantan Selatan tahun 1967 mencapai 248 berubah menjadi 184 pada tahun 1976. Pada tahun 1986 AKAB mengalami penurunan lagi menjadi 116 dan telah mencapai 100 pada tahun 1995 serta tahun 2000 AKAB di Kalimantan Selatan turun menjadi 57 per 1000 balita . Sejalan dengan penurunan angka kematian bayi (AKB) terjadi juga pola kenaikan terhadap angka harapan hidup. Berdasarkan data sensus penduduk 1971 hasil estimasi, angka harapan hidup penduduk Kalimantan Selatan adalah 42,6 tahun, kemudian naik menjadi 49,6 tahun pada sensus penduduk 1980. Sepuluh tahun kemudian yakni pada sensus penduduk 1990 hasil estimasi angka harapan hidup naik lagi menjadi 55,7 tahun dan berdasarkan hasil Susenas tahun 2005 angka harapan hidup penduduk di Kalimantan Selatan sekitar 62,1 tahun dan tahun 2006 angka harapan hidup berada pada angka 62,4 tahun. Bila angka harapan hidup ini dilihat menurut daerah kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan, hasil estimasi BPS tahun 2006 tampaknya berada di angka 60 an tahun. Angka paling tinggi terdapat di daerah Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarbaru, Tapin dan Kotamadya Banjarmasin yakni masing-masing 67,4 tahun 66,8 tahun dan 66,6 tahun serta 65,7 tahun. Angka harapan hidup terendah berada di daerah Kabupaten Batola dan Balangan yakni 60 tahun dan 60,5 tahun.

Migrasi •

•

Kejadian migrasi yang mudah diukur adalah jenis migrasi risen. Migrasi risen adalah kejadian migrasi dimana tempat tinggal 5 tahun yang lalu berbeda dengan tempat tinggal sekarang. Menurut hasil sensus penduduk tahun 1990 jumlah migran risen yang keluar Kalimantan Selatan sebanyak 76.447 orang dan tahun 2000 turun menjadi 62.551 orang. Sementara itu jumlah migran risen yang masuk ke Kalimantan Selatan mengalami peningkatan dari 77.906 orang tahun 1990 menjadi 88.609 orang pada tahun 2000.Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kalimantan Selatan telah mengalami peningkatan investasi yang mampu membuka kesempatan kerja baik bagi penduduk dalam daerah sendiri maupun bagi orang luar daerah. Sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1999/2000 jumlah transmigran yang ditempatkan di Kal-Sel sekitar 4.891 KK atau 16.199 jiwa atau hanya 18,28 % saja dari total migrant risen yang masuk, selebihnya adalah para migran yang datang secara spontan atas kemauan sendiri.

Ketenagakerjaan •

•

Ketenagakerjaan dilihat dari aspek kependudukan adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas atau yang sering disebut sebagai tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan seiring dengan berubahnya struktur umur penduduk dimana usia produktif terus meningkat. Jumlah angkatan kerja juga terus meningkat kalau dilihat dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2005. Pada tahun 1996 jumlah angkatan kerja di Kalimantan Selatan sekitar 1.476.736 orang meningkat menjadi 1.609.510 orang pada tahun 2005. Demikian juga angka pengangguran yang ada di wilayah ini mengalami peningkatan, tahun 1996 angka pengangguran sebesar 0,3 % naik menjadi 6,2 % pada tahun 2005.


2.1. Kondisi

•

•

9

Meningkatnya angka pengangguran kemungkinan disebabkan adanya ketidaksesuaian antara permintaan lulusan pendidikan dengan jenis pendidikan yang diperlukan. Sementara itu kalau dilihat menurut lapangan pekerjaan, penduduk Kalimantan Selatan lebih banyak bekerja di sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan pada sembilan tahun terakhir tampak terjadi penurunan persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian ini, yakni pada tahun 1997 penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 97,9 % berubah menjadi 49,1 % saja pada tahun 2005. Perubahan struktural ini ternyata beralih ke sektor pertambangan dan penggalian yakni dari hanya 1,9 % pada tahun 1997 berubah menjadi 3,6 % pada tahun 2005. Hal diatas didukung oleh keadaan di Kal-Sel sekarang sedang giat-giatnya usaha dibidang pertambangan dan penggalian ini seperti tambang batubara, biji besi, bahan baku semen, dan galian C lainnya. Demikian juga sektor perdagangan terus mengalami peningkatan, tahun 1997 penduduk yang bekerja di sektor perdagangan sebanyak 16,6 % naik menjadi 20,1 % ditahun 2005. Sektor ini umumnya selalu tumbuh mengikuti berkembangnya usaha di sektor pertambangan dan jasa lainnya.

Pendidikan • Pendidikan merupakan hal yang penting dan menentukan keberhasilan pembangunan suatu wilayah, termasuk dalam pembangunan manusianya. Kondisi pembangunan pendidikan di Kalimantan Selatan selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan. Walaupun demikian masih ada penduduk usia sekolah yang belum bersekolah sampai dengan tahun 2007 ini. Untuk usia 0 – 6 tahun masih 32,63 % yang belum bersekolah, demikian juga yang usia 7 – 12 tahun sekitar 9,75 % belum bersekolah serta usia 13 – 15 tahun ada sekitar 36,33 % yang belum bersekolah.. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pendidikan wajib belajar 9 tahun masih belum tuntas. Disamping itu masih terdapat penduduk yang putus sekolah, seperti murid SD/MI yang putus sekolah sampai dengan tahun 2007 ada sekitar 35.121 orang. Demikian juga untuk tingkat SMP/MTs sebanyak 37.446 orang dan di tingkat SMA/MA sekitar 27.233 orang yang putus sekolah. • Untuk mutu pendidikan, dilihat dari segi input, di Kalimantan Selatan masih banyak guru yang kualifikasinya di bawah Standar Pelayanan Minimal atau belum berkelayakan. Misalnya untuk guru SD yang berpendidikan di bawah D2 masih ada sekitar 39,88 %, dan untuk guru SMP yang berpendidikian di bawah D3 18,63 % serta guru SMA yang berpendidikan di bawah S1 masih ada sekitar 21,41 %. • Selanjutnya kalau dilihat dari angka partisipasi kasar (APK) yakni banyaknya murid yang usia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2001 APK untuk SD/MI sebesar 100,78 berubah menjadi 114,78 tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada diluar usia sekolah SD yang bersekolah di SD. Akan tetapi kalau dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SLTP/MTs dan SLTA/MA menunjukkan peningkatan, yakni sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 terlihat bahwa pada tahun 2001 angka partisipasi kasar SLTP/MTs sebesar 69,02% naik menjadi 86,71% tahun 2005. Demikian juga untuk angka partisipasi kasar tingkat SLTA/MA, tahun 2001 sebesar 44,42% naik menjadi 46,68 % tahun 2005. • Begitu juga angka partisipasi murni (APM) juga menunjukkan peningkatan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Angka partisipasi murni adalah banyaknya penduduk usia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk total. APM untuk SD/MI tahun 2001 sebesar 89,34 % naik menjadi 91,10 % tahun 2005, demikian juga untuk APM SLTP/MTs dan SLTA./MA. Angka partisipasi murni untuk SLTP/MTs tahun 2001 sebesar 48,41 % berubah menjadi 64,63 % tahun 2005 dan untuk angka partisipasi murni tingkat SLTA/MA tahun 2001 sebesar 23,16 % naik menjadi 40,53 % tahun 2005. • Pendidikan tinggi berkembang cukup pesat di Kalimantan Selatan. Dewasa ini terdapat dua perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) dan Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin (IAIN). UNLAM sebagai satu-satunya


2.1. Kondisi

10

PTN non keagamaan dengan usia 47 tahun memiliki mahasiswa lebih dari 10.000 orang yang tersebar dalam program studi S2 sebanyak 13 buah, S1 sebanyak 51 buah dan S0 sebanyak 18 buah disamping dua program studi profesi. Jumlah tenaga pengajar tetap sebanyak 1003 orang dengan rasio S2/S3 67% (masih mengikuti S3 160 dosen dan S2 344 orang didalam dan diluar negeri). Disamping PTN terdapat 13 buah PTS dimana sebagian besar berada di ibukota Propinsi Kalimantan Selatan.

Kesehatan • Kondisi kesehatan masyarakat diperlihatkan oleh derajat kesehatannya. Derajat kesehatan merupakan tingkat keadaan kesehatan perorangan, kelompok atau masyarakat. Derajat kesehatan ini akhirnya akan mempengaruhi pada mutu sumber daya manusia, yang terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan salah satu dari indikator keberhasilan pembangunan. • Angka IPM Kal-Sel sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 secara angka menunjukkan kenaikan, tetapi secara peringkat Kalimantan Selatan masih berada di bawah angka nasional dan bahkan di bawah angka propinsi lain di Kalimantan kecuali Kalimantan Barat.. Kondisi demikian tentunya memerlukan perhatian yang serius dari semua sektor termasuk sektor kesehatan. • Derajat kesehatan diukur dengan angka kematian, angka kesakitan, umur harapan hidup dan status gizi. Indikator angka kematian yang biasa digunakan adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Kasar. • Khusus untuk kematian ibu, Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan yang berarti kalau dilihat sejak tahun 1994 hingga tahun 2002 . Pada tahun 1994 AKI 390 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2002 AKI di Kalsel turun menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu ini menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas. • Selain angka kematian, kondisi kesehatan wilayah juga diperlihatkan oleh angka kesakitan (morbiditas). Di Kalimantan Selatan angka kesakitan terlihat dari beberapa jenis penyakit yang masih dominan, antara lain penyakit Tuberkulosis paru (TB Paru). Upaya penanggulangan TB dilihat dari Case Detection Rate (CDR) dan Success Rate (SR). CDR menunjukkan kecenderungan yang meningkat yaitu 78,42% (2000), 42,5% (2001), 54,45% (2002), 54,2% (2003), 61,94% (2004), 71,28% (2005) dan 52,2% (2006). Sedangkan SR berturut-turut mulai tahun 2003 sampai 2006 adalah 94%, 93% dan 92%. Apabila CDR mencapai 70% dan keberhasilan pengobatan mencapai 86% maka diperkirakan prevalensi TB Paru di KalSel akan turun menjadi setengahnya. Prevalensi TB Paru di Kalimantan Selatan tahun 2003 1,3 naik menjadi 1,5 tahun 2006. Penyakit lain adalah ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Insidensi pneumonia pada balita di Kalimantan Selatan sejak tahun 1997 sampai tahun 2006 cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari 18,5 per 1000 balita naik menjadi 47 per 1000 balita tahun 2007. Hal ini salah satunya disebabkan oleh program penemuan penderita baru yang didanai oleh ICDC. Selain itu penyakit yang masih banyak dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan adalah Diare, dan penyakit ini merupakan salah satu penyebab kematian pada anak balita. Insiden penyakit diare menunjukkan gejala penurunan sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 dan peningkatan lebih dari 200% pada tahun 2006.


11 2.1. Kondisi 2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam Ekonomi a. Sebelum krisis ekonomi (sampai dengan tahun 1996), kondisi perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 9,45 %. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai tersebut berada di atas target yang telah ditetapkan (Sasaran PELITA VI) yaitu sebesar 8,90 %. Kemudian dengan adanya krisis ekonomi yang melanda negara kita, maka kondisi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan menunjukkan penurunan. Angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada tahun 1997 menurun menjadi 5,27 %, kemudian pada tahun 1998 menurun lagi menjadi minus 6,22 %, tetapi pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi daerah ini telah mulai mencapai pertumbuhan positif, yaitu sebesar 3,71 % b. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan selama sepuluh tahun terakhir berfluktuasi, tetapi dengan kondisi yang menunjukkan ke arah perbaikan. PDRB Kalimantan Selatan pada priode 1996-2005, secara total tumbuh dengan rata-rata 3,15% pertahun sedangkan tanpa minyak bumi hanya 3,07%. Penyumbang terbesar bagi pertumbuhan rata-rata ini adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan 9,92% pertahun. Hanya terdapat tiga sektor lainnya yang tumbuh diatas 5% yakni sektor Listrik-Gas-Air, Keuangan, dan Transportasi-Komunikasi. Lima sektor ekonomi lainnya yakni Pertanian, Industri, Konstruksi, Perdagangan, dan Jasa-jasa tumbuh dibawah 5% bahkan sektor Industri mengalami pertumbuhan negatif yakni -1,99% pertahun. Keadaan sedikit berbeda terjadi jika dilihat pada rentang 2000-2005., masa pemulihan pasca krisis ekonomi. Pada kurun ini rata-rata pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan secara total lebih tinggi, yakni sebesar 4,24% dan 4,42% tanpa minyak bumi. Sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ini adalah sektor Keuangan dengan 9,23%. Akan tetapi sebagian besar sektor lainnya juga menyumbang dengan cukup berarti, yakni antara 5,19% dan 6,91%. Termasuk disini Sektor Pertanian, ListrikGas-Air, Konstruksi, Transportasi-Komunikasi, dan Jasa-jasa. Sektor industri tetap menurun yakni -0,41%. c.

Dilihat dari struktur ekonomi, selama priode 1996-2005, Provinsi Kalimantan Selatan masih di dominasi oleh sektor primer yakni Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dimana pada tahun 2005 masing-masing mencapai 27,04% dan 16,88%. Sektor lain yang peranannya diatas 10% adalah Perdagangan dengan 14,34% dan Industri 13,96%. Sektor Jasa berperan sebesar 9,49% sedangkan sektor lainnya, yakni ListrikGas-Air, Keuangan, Konstruksi, Transportasi-Komunikasi hanya menyumbang antara 0,58% dan 9,58%. Jika dilihat berdasarkan kelompoknya, pada tahun 2005 sektor Primer menyumbang 43,4%, Sekunder 19,51%, dan Tertier 37,2%. Hal in relatif tidak banyak berkembang dari keadaan pada tahun 2003. Sektor yang tumbuh dengan relatif tinggi sekaligus berperan penting dalam ekonomi Kalimantan Selatan hanyalah Pertambangan dan Penggalian.

d. Kegiatan investasi melalui fasilitas PMA dan PMDN secara kumulatif cenderung terus meningkat. Rata-rata pertumbuhan realisasi investasi PMDN selama 1999-2005 sebesar 24,25% pertahun sedangkan PMA sebesar 8,32% pertahun. e. Kondisi ketenagakerjaan menunjukkan bahwa angkatan kerja di Kalimantan Selatan terus tumbuh dari 1.427.311 pada th 1997, menjadi 1.609.510 pada 2005 (rata-rata tumbuh sebesar 1,63% pertahun). Penyerapan tenaga kerja berjalan lebih lambat dibanding pertumbuhan angkatan kerja, yakni hanya rata-rata 1,19% pertahun. Sebagai konsekuensinya maka tingkat pencari kerja tumbuh tinggi yakni rata-rata sebesar 23,57% pertahun. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran belum bisa dientaskan karena pada 2001 sebesar 5,91, pada 2003 sebesar 7,67, dan pada 2005 sebesar 6,18. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja paling tinggi adalah sektor Keuangan dan sektor Pertambangan & Penggalian masing-masing diatas 14%/tahun; sedangkan yang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025

12 2.1. Kondisi

diatas 5% adalah sektor Perdagangan dan Konstruksi. Sektor Petanian, sektor ListrikGas-Air, dan sektor Transportasi antara 1,04% sampai 2,59% pertahun. Sementara itu, penduduk yang bekerja di sektor Industri, Jasa, dan Lainnya justru tumbuh dengan negatif. f.

Dari komposisi penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan yang ditekuni terlihat masih didominasi sektor pertanian, yakni sebesar 49%. Di urutan kedua, sektor perdagangan yang menampung sekitar 20% tenaga kerja, sedangkan sektor-sektor lain peranannya masing-masing tidak melebihi 10%. Sektor pertambangan sangat kontras karena menyumbang PDRB cukup besar tetapi hanya menampung 3,6% dari tenaga kerja yang ada.

g. Berdasarkan publikasi sensus ekonomi, BPS, pada 2006 jumlah unit usaha di Kalimantan Selatan sebanyak 395.059 unit. Jumlah ini terdiri dari 99,79% usaha mikrokecil-menengah, dan 0,21% usaha besar. Usaha mikro sendiri meliputi 83,31%. Dari segi jenisnya, usaha didominasi bidang Perdagangan dengan 49,39%. Bidang lain yang berperan diatas 10% adalah Industri dan Akomodasi. Sementara bidang-bidang usaha lain relatif kecil peranannya. Jumlah unit koperasi baik Primer, Sekunder dan KUD tumbuh dengan cukup tinggi selama rentang 1996-2005, yakni rata-rata 13,63%. Jumlahnya pada 1996 sebanyak 752 unit menjadi 2.136 unit pada 2005. h. Jumlah unit usaha di sektor industri pada rentang tahun 1996 sampai dengan 2005 tumbuh dengan rata-rata 1,95% pertahun. Pada 1996 jumlah usaha industri 68.946 unit pada tahun 2005 menjadi 81.973 unit. Hampir semua unit industri di Kalimantan Selatan berskala Kecil sedangkan yang berskala besaran kurang dari satu persen. Dari segi jenisnya, industri hasil pertanian dan kehutanan mendominasi dengan 78,47%, sedangkan industri Logam-Mesin-Kimia dan Industri Aneka masing-masing hanya antara 10 sampai 11%. i.

Berdasarkan rata-rata kontribusinya terhadap PDRB selama 3 tahun terakhir (20032005), sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dibanding sektor ekonomi lainnya. Besarnya kontribusi ini menunjukkan peranan pertanian dalam pembangunan cukup dominan. Selain itu jumlah tenaga kerja di sektor pertanian pada Tahun 2005 mencapai sekitar 50% dari total tenaga kerja yang ada di sembilan lapangan kerja utama. Sektor pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sektor pertanian merupakan sektor basis/dasar untuk kemajuan.

j.

Kondisi subsektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menunjukkan perkembangan yag baik, perkembangan sektor ini sangat didukung oleh potensi daerah yang agraris dengan sumberdaya lahan sawah dan lahan kering yang luas. Untuk lahan sawah, yang sudah dimanfaatkan/ditanami untuk tanaman padi sawah adalah seluas 430.700 ha. Luas tanam dan luas panen padi sawah maupun padi ladang pada 10 tahun terakhir (1996-2005) menunjukkan trend yang terus meningkat. Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan luas tanam dan luas panen sebesar 2,20% dan 1,72% untuk padi sawah, serta sebesar 0,92% dan 1,50% untuk padi ladang. Sebagaimana luas tanam dan luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah dan ladang juga menunjukkan tingkat pertumbuhan yang terus menaik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,59% dan 1,87% untuk padi sawah serta 3,82% dan 2,08% untuk padi ladang. Pada sisi lain tanaman Palawija dan Hortikultura juga terus menunjukkan perkembangan yang lebih baik.

k.

Perkembangan subsektor perkebunan di Kalimantan Selatan sangat didukung oleh adanya potensi lahan kering yang sangat luas, dimana pemanfaatannya untuk tanaman perkebunan secara konsisten mengalami peningkatan hingga tahun 2005 mencapai 430.978 ha. Produksi tanaman perkebunan yang dihasilkan sebesar 453.471 ton, dengan produksi terbesar dari perkebunan kelapa sawit yang mencapai 244.727 ton atau 53,32% dan setelah itu karet. Pencapaian luas areal tanaman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025

13 2.1. Kondisi

perkebunan pada tahun 2005 sebesar 430.978 ha. Komoditas perkebunan yang diusahakan meliputi karet, kelapa sawit, kelapa hibrida, kelapa dalam, kopi, kakao, lada, cengkeh, pinang, kemiri, sagu, aren, kayu manis, kapuk, jambu mete, kenanga, panili, melinjo, jahe, kapulaga, purun, tebu, kunyit, kencur. Pada sub sektor ini, komoditas unggulan yang terus dikembangkan adalah komoditas kelapa sawit dan karet. l.

Perkembangan subsektor peternakan di Kalimantan Selatan, menunjukkan peningkatan, dimana selama periode tahun 2004 – 2005 jumlah populasi ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) dan ternak kecil (kambing, domba dan babi) maupun ternak unggas (itik, ayam potong/ras dan ayam buras) cenderung menaik. Dengan kata lain, secara keseluruhan populasi ternak di Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Produksi daging dari berbagai jenis ternak selama tahun 2005 mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya hewan ternak yang dipotong setiap tahunnya.

m. Subsektor perikanan dan kelautan di Kalimantan Selatan, mempunyai luas laut wilayah pengelolaan perikanan Kalimantan Selatan 120.000 km2 dengan panjang garis pantai 1.331.091 km dan potensi penangkapan ikan 180.000 ton/tahun. Luas perairan umum 1.000.000 ha dengan potensi penangkapan ikan 90.000 ton/tahun. Untuk luas perairan umum ini ditaksir berdasarkan daerah dataran rendah berawa-rawa yaitu, terdiri atas rawa pasang surut (200.000 ha), rawa monoton (500.000 ha), daerah banjir (100.000 ha) dan dataran rendah alluvial (200.000 ha). Dari seluruh luasan tersebut, 478.980 ha berada pada DAS Negara yang terhampar mulai dari Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Tabalong. DAS Negara ini bermuara ke Sungai Barito. Kabupaten yang mendominasi produksi penangkapan ikan di laut, yaitu Kabupaten Kotabaru (30,6%), Tanah Bumbu (30,6%) & Tanah Laut (30,4%). Penangkapan ikan di perairan umum, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara (25,8%), Banjar (20,3%), Hulu Sungai Tengah (15,0%), Hulu Sungai Selatan (13,9%) & Tapin (11,7%). Produksi ikan hasil tangkapan dari tahun ke tahun mengarah pada kecenderungan mengalami penurunan, baik di perairan laut maupun di perairan umum. Produksi penangkapan ikan di laut berfluktuasi cenderung menurun, sementara di perairan umum mengalami penurunan yang tajam yaitu, 22% dalam rentang waktu 10 tahun, sedangkan untuk perikanan budidaya, cenderung mengalami peningkatan, baik untuk budidaya perairan laut maupun budidaya perairan umum. n. Kondisi subsektor kehutanan di Kalimantan Selatan, berdasarkan RTRWP terdiri atas kawasan lindung seluas 751.252 ha (hutan lindung 516.683 ha, kawasan bergambut 73.685 ha, sempadan pantai 6.928 ha, waduk/danau 1.450 ha, cagar alam 3.280 ha, suaka margasatwa 6.010 ha, pantai hutan bakau 53.630 ha, taman hutan raya 112.000 ha dan taman wisata alam 1.705 ha).dan kawasan hutan produksi (Hutan produksi terbatas 212.177 ha, hutan produksi tetap 627.672 ha, dan hutan produksi konversi 67.902 ha. Selain itu juga terdapat 10 unit kawasan konservasi daratan seluas 209.035,30 ha yang terdiri atas Tahura Sultan Adam 112.000 ha, cagar alam Pulau Kembang 60 ha, cagar alam Pulau Kaget 85 ha, cagar alam Pulau Kentawan 245 ha, cagar alam teluk kelumpang, selat laut dan selat sebuku 66.650 ha, cagar alam teluk pamukan 20.619 ha, cagar alam sungai bulan dan sungai lutan 1.857,6 ha, suaka margasatwa pelaihari 6.000 ha, taman wisata alam pelaihari 1.500 ha dan taman wisata alam Pulau Bakut 18,7 ha. Produksi kayu bulat yang dihasilkan sejak tahun 2002–2006 cenderung mengalami penurunan hingga mencapai 4,5 kali lipat, begitu pula dengan produksi kayu olahan yang berkurang hingga 300%. Permasalahan utama hutan di daerah ini adalah berupa pesatnya: deforestasi sumberdaya hutan, penebangan kayu secara illegal, kebakaran hutan, eksploitasi IUPHHK dan perubahan fungsi kawasan hutan. Produksi kayu bulat tertinggi dicapai pada tahun 2002 yaitu sebanyak 3. 875.302,93 m Pada rentang 2002-2006 produksi kayu olahan tertinggi dicapai pada tahun 2003 sebanyak 1.717.371,93 m3. Sejak tahun 2002 – 2006 produksi kayu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025

14 2.1. Kondisi mencapai 3.752.746,69 m3 (rata-rata 750.549,32 m3/th) dan produksi kayu olahan sebanyak 6.322.870,95 m3 (rata-rata 1.264.574,19 m3/th) yang terdiri dari plywood, block board, veneer, particle board, sawn timber, moulding dan wood carpets o. Kondisi perindustrian pada periode tahun 2003-2006, rata-rata laju pertumbuhan unit usaha industri sebesar 5,79% pertahun. Pertumbuhan unit usaha industri sepanjang tahun 2003-2006 cenderung meningkat dari 5,54%-6,00%. Tahun 2006, pertumbuhan jumlah unit usaha mencapai angka tertinggi yakni 6,00% sehingga tahun 2006 jumlah unit usaha industri berjumlah 39.455 unit sedangkan tahun 2003 hanya berjumlah 33.328 unit Selanjutnya selama Tahun 2003-2006 rata-rata laju pertumbuhan tenaga kerja di Kalimantan Selatan yang terserap industri sebesar 6,24% pertahun, penyerapan tertinggi terjadi pada tahun 2006, tenaga kerja yang diserap sebesar 8,00% (93.771 orang) dibandingkan tahun 2005 yang hanya sebesar 86.825 orang tenaga kerja. Peningkatan penyerapan tenaga kerja ini seiring dengan berkembangnya industri hulu yang semakin variatif bukan hanya tergantung pada hasil hutan tetapi juga perkebunan, pertambangan, kelautan sehingga tenaga kerja yang diserap diharapkan terus meningkat seiring dengan kesiapan industri hilir untuk industri penggolahan. p. Produk ekspor di Kalimantan Selatan dikelompokkan menjadi enam produk yaitu produk karet alam, produk kayu, produk rotan, produk perikanan , produk tambang dan produk lainnya. Total Volume ekspor dari Kalimantan Selatan selama tahun 1996– 2006 mengalami peningkatan yaitu dari 13.602.740 ton ditahun 1996 menjadi 57.859.005 ton ditahun 2006. Ini merupakan peningkatan sebesar 3.25 kali lipat. Pertumbuhan rata rata setiap tahun selama periode tersebut adalah 21,8%. Dari sisi volume ini produk tambang merupakan produk yang mendominasi ekspor Kalimantan Selatan. Di tahun 2006 volume ekspor produk tambang adalah 98,74% sisanya berasal dari lima kelompok komoditi yaitu produk lainnya, produk kayu; produk karet alam, produk rotan dan produk perikanan. Pertumbuhan volume tiap jenis komoditas sangat fluktuatif. Ini kemungkinan sekali karena masih kurang cermatnya informasi yang terkumpul di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai cerminan koordinasi antar instansi terkait yang masih perlu ditingkatkan. Total Nilai ekspor periode 1996 – 2006 (mengalami kenaikan Tercatat tahun 1996 sebesar US$1.180.872.555.000 menjadi US$ 2.679.948.176.000 ditahun 2006 atau mengalami pertumbuhan rata rata pertahun sebesar 10% selama periode tersebut. q. Perkembangan sektor koperasi di Kalimantan Selatan, sejak tahun 1996 – 2005 menunjukkan peningkatan dari 997 buah ditahun 1996 menjadi 1521 buah di tahun 2005 yang terdiri dari 16 jenis koperasi. Tahun 1996 jumlah koperasi 997 buah dengan tiga jenis koperasi terbesar yakni Koperasi unit Desa 244 buah (24,47%0, Koperasi Pegawai Negeri 393 buah (39,42%) dan Koperasi Karyawan.sebanyak 132 buah. Jumlah koperasi tersebut dilihat menurut sifat dan bentuknya sampai dengan tahun 2006 berjumlah 1943 yang terdiri dari 1.919 buah koperasi primer dengan 219.002 orang anggota dan 24 koperasi sekunder dengan 705 orang anggota . Sejak Otonomi daerah tahun 2000 pengelompokan koperasi berdasarkan sifat dan bentuknya menjadi 3 kelompok yakni kelompok koperasi primer, Pusat dan simpan pinjam berjumlah 1576 buah. Ditahun 2006 meningkat menjadi 1987 buah . Koperasi Primer mendominasi sebesar 97,33% sisanya 1,21% (24 buah) koperasi simpan pinjam, 1,46% koperasi pusat( 29 buah). Pada tahun 2005 terjadi perubahan komposisi yakni dari tiga besar menjadi lima besar antara lain Koperasi Unit Desa (23,34%),Koperasi Pegawai Negeri (28,80%), Koperasi Perdagangan Beras (13,02%), Koperasi Serba Usaha (12,6 Karyawan 132 buah (13,24%).9%) dan Koperasi lain lain (12,23%). Dari jumlah anggota 290.992 orang semua nya merupakan peminjam dengan Nilai pinjaman sebesar Rp 381.396.000.000,-. Besarnya jumlah peminjam dibandigkan dengan jumlah pinjaman tampak koperasi sangat dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang perekomian rakyat.


15 2.1. Kondisi

r.

Kondisi sub sektor pertambangan bahan galian khususnya Batubara di Kalimantan Selatan di tambang secara terbuka. Batubara dihasilkan oleh pemegang PKP2B dan KP dengan jumlah untuk PKP2B sebanyak 23 buah,dan KP sebanyak 380 buah sedangkan PKP2B yang berproduksi sebanyak 17 buah dan KP sebanyak 239 buah, untuk produksi batubara tahun 2008 = 78.198.645 Ton dengan cara penambangan yang masih ( belum ) memenuhi ketentuan kaedah pertambangan /good mining praktis.

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup a. Kondisi sumberdaya hutan di Kalimantan Selatan menurut Perda No. 9 tahun 2000 tentang RTRWP Kalsel seluas 1.659.003 Ha (44,20 % luas Kalsel) yang terdiri atas kawasan lindung seluas 751.252 ha (hutan lindung 516.683 ha, kawasan bergambut 73.685 ha, sempadan pantai 6.928 ha, waduk/danau 1.450 ha, cagar alam 3.280 ha, suaka margasatwa 6.010 ha, pantai hutan bakau 53.630 ha, taman hutan raya 112.000 ha dan taman wisata alam 1.705 ha).dan kawasan hutan produksi (Hutan produksi terbatas 212.177 ha, hutan produksi tetap 627.672 ha, dan hutan produksi konversi 67.902 ha. Luas penutupan lahan/vegetasi terhadap kawasan hutan dengan kondisi berhutan seluas 1.184.850 ha, tidak berhutan seluas 2.513.060 ha. Kawasan hutan di Kalimantan Selatan yang sampai saat ini masih relatif baik terdapat pada kawasan pegunungan meratus yang berperan penting menyangga stabilitas ekosistem bagi daerah Kalimantan Selatan dan secara khusus menopang kehidupan sosekbud masyarakat tempatan. Kawasan ini mempunyai luas 1.849.505 ha yang terdiri dari kawasan suaka alam dan pelestarian daratan seluas 175.565 ha, kawasan suaka alam dan pelestarian alam perairan 564.139 ha, hutan produksi terbatas 155.268 ha, hutan produksi tetap 688.895 ha dan hutan produksi konversi 265.638 ha. b. Kalimantan selatan kaya akan sumber daya pertambangan dan galian, diantaranya Minyak bumi, Batubara, Biji besi, Biji Nekel, Biji Kronit, Biji Emas, Intan, Batu Gamping, Marmer, Pasir, Kuarsa, Oker, Phospat, Kaolinesi, Lempung, diorit, Basalt, Periodotit, Andesit, Granit, Gambut, Granodiorit. Potensi sumber daya mineral unggulan saat ini berupa batubara dan bijih besi. Potensi batubara cukup besar dengan kualitas yang baik, serta keberadaannya hampir menyebar di seluruh kabupaten (Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, HST, HSU, HSS, Tapin, Balangan dan Tabalong ). Berdasarkan data pada Tahun 2009 cadangan batubara yang terukur adalah 1.891.931.020,93 ton sedangkan sumber daya batubara diperkirakan 9.252.245.907,00 ton, sedangkan untuk cadangan CBM yang terukur tahun 2009 adalah 105 TCF dan cadangan Migas terukur dalam kondisi tahun 2008 adalah 733.599,41 MSTB. c. Kalimantan Selatan mempunyai sumber daya lahan rawa seluas 1.140.140 ha dan diperkirakan sekitar 342.387 ha, sangat potensial untuk dikembangkan bagi kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Pemanfaatan lahan rawa baru sekitar 143.118 ha, dan sisanya seluas 199.269 (58,19%) masih berupa lahan tidur yang belum digarap. Besarnya luasan lahan tidur tersebut disebabkan oleh adanya hambatan internal lahan rawa berupa sifat fisika, kimia, dan tata air yang kurang mendukung kegiatan usaha tani (Harun, M.K, 2007). Meskipun demikian lahan rawa sangat potensial dikembangkan karena didukung oleh ketersediaan lahan yang luas, keadaan topografi yang datar, ketersediaan air melimpah dan teknologi pertanian yang cukup tersedia (Noor.M., 2007). d. Kondisi sumberdaya perairan, daerah ini berasal dari kawasan Pegunungan Meratus, yang mengalir ratusan sungai yang menuju ke segala penjuru wilayah Kalimantan Selatan, di mana sebagian besar kebutuhan masyarakat sangat bergantung, seperti kebutuhan akan energi, air besih, perikanan (keramba dan kolam ikan) bergantung pada pasokan air sungai tersebut. Keberadaan sungai di Kalimantan Selatan terhimpun dalam tiga satuan wilayah sungai yaitu wilayah sungai (WS) Barito, WS Cengal Batulicin dan WS Pulau Laut yang mempunyai beberapa sub-wilayah sungai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025

16 2.1. Kondisi

antara lain Luang, Tabalong Kiri, Danau Panggang, Tabalong Kanan, Balangan, Amandit, Batang Alai, Sampanahan, Barito Tengah, Bahalayung, Riam Kiwa, Martapura, Tapin, Barito Hilir, dan Riam Kanan. Kondisi DAS dan beberapa Sub-DAS tersebut saat ini berada dalam keadaan agak kritis seluas 1.540.112 ha, kritis 500.078 ha, sangat kritis 55.905 ha akibat buruknya pengelolaan lingkungan seperti timber extraction (penambangan kayu), pertambangan yang tidak ramah lingkungan dan rendahnya keberhasilan rehabilitasi, reklamasi dan restorasi lahan terdegradasi. Kekritisan DAS berarti kekeritisan sumber daya air baik secara kualitas maupun kuantitasnya. e. Kondisi Lingkungan hidup di Kalimantan Selatan berupa (1) belum mantapnya penegakan hukum menyangkut illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining, (2) pemanfaatan SDA-LH kurang memperhatikan kaidah konservasi sehingga menyebabkan pertambahan luasan lahan kritis, rusaknya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati; (3) kurangnya komitmen perusahaan terhadap pemulihan lingkungan hidup; (4) sering terjadinya banjir, tanah longsor, dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan; (5) meningkatnya pencemaran udara, tanah dan air (6) Belum sinkronnya RTRWP dengan RTRWK; (7) belum optimalnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; dan secara internal kelembagaan. Dampak ekologis dari rusaknya DAS dan Sub-DAS (daratan dan perairan) adalah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang dirasakan hampir terjadi setiap tahun (musiman). Wilayahwilayah di Kalsel yang memiliki daya dukung lingkungan rendah sehingga rawan bencana banjir antara lain, Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin dan Banjar di bagian utara, serta Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Wilayah-wilayah rawan bencana ini, merupakan wilayah yang dilintasi sungai-sungai besar pada sub DAS Barito. Sedangkan kondisi sungai-sungai besar ini, mengalami pendangkalan, akibat kerusakan parah pada kawasan hutan sepanjang DAS dan pegunungan Meratus yang berfungsi sebagai catchment area, sehingga ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi terutama di kawasan Pegunungan Meratus, musibah banjir dan tanah longsor tidak bisa terelakkan lagi. Di daerah perkotaan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup semakin berkembang dan kompleks. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menyebabkan meningkatnya permintaan akan ruang dan penggunaan sumber daya alam, yang pada gilirannya, mempengaruhi ketersediaan sumberdaya alam itu sendiri dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Pertumbuhan kawasan kota yang begitu pesat tanpa dibarengi dengan penataan tata kota yang baik, menyebabkan semakin semrawutnya kota Sementara itu, permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh faktor manusia adalah terkait dengan perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan aspek kelestarian dan kebersihan lingkungan, antara lain kurangnya disiplin masyarakat dan dunia usaha dalam membuang sampah, limbah industri, pendirian rumah hunian di bantaran sungai dan pendirian bangunan liar yang kurang mentaati peraturan perundang-undangan.


17 2.1. Kondisi

2.1.4. Sosial Budaya dan Agama •

Penyandang Masalah Kesenjangan Sosial (PMKS) merupakan fenomena umum dikota kota yang semakin berkembang termasuk diseluruh kabupaten-kota dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan.

•

PMKS dikelompokkan menjadi 27 buah. Pada tahun 2005 di Kalimantan Selatan terdapat lima kelompok PMKS terbesar yaitu Keluarga Fakir Miskin 97809, Anak Terlantar 58998 orang, Penyandang cacat 38120 orang, Keluarga Rentan 37821 orang, Rumah Tak Layak Huni 38120, Rawan Bencana 34158 orang.

•

Kalimantan Selatan mempunyai objek dan daya tarik wisata cukup banyak antara lain : wisata alam 96 buah, wisata sejarah 28 buah, wisata budaya 38 buah wisata religius 60 buah, wisata agro 12 buah, wisata rekreasi/buatan 25 buah, objek wisata bahari/kelautan 11 buah dan wisata sport 4 buah.

•

Adanya kenaikan jumlah, komposisi dan pertumbuhan pemeluk agama Kristen ditahun 2004, sementara pada tahun yang sama komposisi dan pertumbuhan pemeluk agama Islam, Hindu, Budha mengalami penurunan.

•

Adanya jumlah, komposisi dan pertumbuhan gereja dan vihara ditahun 2005, sementara pura mengalami penurunan.

•

Jumlah calon jemaah haji, jumlah jemaah umrah, jumlah jemaah tour religius semakin meningkat.

•

Adanya Jumlah pondok pesantren, kiai, guru agama, dan santri mengalami penurunan yang cukup besar ditahun 2004.

•

Adanya Islam menjadi sumber referensi perilaku sosial dan akhirnya menjadi symbol identitas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.

•

Adanya organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan yang memiliki paham sendiri sendiri yang menimbulkan khilafiyah.

•

Adanya differensiasi dikalangan umat Islam Kalimantan Selatan seperti Islam modernis/kaum muda dengan Islam tradisionalis/kaum tua yang bertarung secara ideologis.

•

Adanya ulama/tuan guru yang berpengaruh kuat dimasyarakat muslim Kal.Sel.

•

Adanya kepemimpinan ulama Kalimantan Selatan tergeser bahkan tergusur oleh elite politik dan elite ekonomi. Hanya bisa bertahan dengan mempertahankan tradisi.

•

Adanya peran pondok pesantren dikalimantan selatan dalam usaha peningkatan pengetahuan keagamaan islam anakdidik yang terlibat didalam lembaga ini

•

Adanya mesjid yang dalam kegiatan ibadahnya bercirikan paham Nahdlatul Ulama dan yang lain bercirikan paham Muhammadyah.

•

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, tepat dan akurat menuntut semakin cepatnya pelayanan dibidang telekomunikasi dan informasi untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.


18 2.1. Kondisi

2.1.5. Prasarana Dan Sarana Sumber Daya Air

•

• • •

•

•

Tahun 2005 di Kalimantan Selatan sumber air berupa air permukaan dalam bentuk air sungai diperkirakan sebesar 45.078.504.480 m3 per tahun dengan volume air sungai efektif sebesar 27.430.328.160 m3. Air permukaan di Danau dan Bangunan Penampung Air cadangan potensialnya sebesar 998.575.000 m3. Air permukaan Perairan Rawa mempunyai cadangan potensial air sebesar 3.993.490.000 m3 per tahun. Selain itu terdapat pula sumber air tanah potensial baik cadangan air tanah dangkal, dalam dan sangat dalam. Penggunaan untuk air minum sekitar 23.220.020 m3, untuk irigasi sekitar 1.366.234.128 m3 per tahun. Selebihnya untuk perikanan sekitar 3.153.600 m3 per tahun. Secara hidrologi Kalimantan Selatan dibagi menjadi tiga satuan wilayah sungai (SWS) yaitu SWS Barito 80.536,000 km2, SWS Cengal-Batulicin seluas 16.406,147 km2, dan SWS Pulau Laut 2.245,02 km2 Secara geohidrologi wilayah Kalimantan Selatan mempunyai potensi air tanah ( Air Bawah Tanah) yang dibagi dalam wilayah cekungan Air Tanah yaitu Cekungan Banjarmasin Palangka Raya dan Cekungan Pagatan Lahan pengairan terbagi 2 katagori yaitu Daerah Irigasi Permukaan (DI) dan Daerah Irigasi Rawa (DR). Lahan pengairan di Kalsel yang menjadi kewenangan Pemerintah 3 DI dengan luas 29.560 Ha dan 20 DR dengan luas 108.826 Ha, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi 6 DI dengan luas 11.113 Ha dan 48 DR dengan luas 77.412 Ha, serta menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 127 DI dengan luas 28.983 Ha dan 289 DR dengan luas 90.889 Ha. Secara detail jenis DI dan DR yang menjadi kewenangan Provinsi terdiri dari 18 Rawa Pasang Surut (RPS) dan 30 Rawa Non Pasang Surut (RNPS/lebak) sedangkan untuk DI terdiri dari 5 Daerah Irigasi Teknis dan 1 Daerah Irigasi Setengah Teknis. Kondisi sungai di Kalimantan Selatan sudah banyak yang kritis, antara lain Sub-DAS Tapin, Sub-DAS Amandit, Sub-DAS Tabalong Kanan, Sub-DAS Tabalong Kiri, SubDAS Riam Kiwa, Sub-DAS Riam Kanan, Sub-DAS Balangan, DAS Kusan, DAS Satui.

Transportasi dan Perhubungan • Berdasarkan SK Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 376/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional, bahwa panjang jalan nasional di Kalimantan Selatan adalah 876 km dan Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi, bahwa panjang jalan provinsi di Kalimantan Selatan adalah 1.056,38 km • Jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan antar ibukota provinsi, merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah. Tahun 2006 jalan nasional dalam keadaan Baik 679,66 Km (77.59%), rusak 196,34 Km (22.41%). Jenis Permukaan Jalan terdiri dari Hotmix/ perkerasan lentur 869,75 (99.29%) dan Rigid / perkerasan kaku 6,25 Km (0,71%). Kondisi Jalan Mantap 659,72 (75,31%) dan yang tidak mantap sepanjang 215,28 Km (24,61%). • Jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten dan antar ibukota Kabupaten, merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Tahun 2006 jalan provinsi dalam keadaan Baik 453,06 Km (42,89%), Sedang 217,67 Km (20,60%), Rusak Ringan 184,40 Km, Rusak Berat 201,25 Km (19,05%). Jenis Permukaan Jalan terdiri dari Hotmix 1.056.38 (100%) dan Rigid 0 Km (0%). Kondisi Jalan Mantap 622.06 (58.89%) dan tidak mantap sepanjang 434,32 Km (41,11%).


19 2.1. Kondisi

• •

•

•

•

• •

Berdasarkan data P2JJ Kal.Sel tahun 2006/2007 jumlah jembatan di Kal.Sel 571 buah, dalam kondisi baik 299 atau 47,11%, rusak ringan 33 buah atau 5,78% dan yang rusak 269 atau 47,11%. Keberadaan Terminal Induk Kilometer Enam di Banjarmasin dengan luas semula 2,5 Ha saat ini yang digunakan sebagai terminal hanya tersisa 1 Ha saja karena sebagian dari areal digunakan untuk pembangunan pertokoan. Terminal Kilometer Enam ini adalah terminal tipe B yang berfungsi sebagai terminal induk karena minimnya fasilitas dan banyaknya trayek yang dilayani, Kalimantan Selatan hingga saat ini masih belum mempunyai terminal regional tipe A. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki satu Bandara Domestik yaitu Bandara Syamsuddin Noordengan kondisi saat ini difungsikan sebagai embarkasi haji yang dapat digunakan oleh pesawat jenis B 767 – 300 dengan panjang landasan pacu 2.500 m, selain itu terdapat juga beberapa Bandara regional yakni Bandara Stagen, Bandara Bersujud di Tanah Bumbu dan bandara Warukin di Tabalong. Bandara Syamsuddin Noor pada tahun 2005 jumlah pesawat yang mendarat adalah sebanyak 7.651 buah sedangkan Pesawat yang mendarat dibandara stagen pada tahun 2005 adalah sebanyak 659 Buah. Pada Tahun 2005 jumlah kedatangan dibandara Syamsuddin Noor adalah sebantak 652.549 dan jumlah keberangkatan adalah sebanyak 7.651 buah. Sedangkan Jumlah keberangkatan dan kedatangan pada Bandara Stagen pada tahun 2005 adalah 13.970 orang dan 15.380 Orang. Bandara Syamsuddin Noor selain melayani penerbangan domestik (P.Jawa dan Prov. Kalimantan Timur dan Tengah) juga melayani untuk pelayanan penerbangan jemaah haji (sejak tahun 2004). Bandara Stagen melayani penerbangan Balikpapan – Kotabaru – Banjarmasin PP dengan frekuensi 4 kali dalam seminggu untuk rute Kotabaru – Banjarmasin PP, dan 1 kali seminggu untuk rute Kotabaru - Balikpapan dengan pesawat Cassa 212 seri 200 dengan kapasitas penumpang 18 orang, tahun 2004 dibuka rute baru Kotabaru – Surabaya PP dengan pesawat ATR – 42 dengan kapasitas penumpang 48 orang. Prasarana transportasi laut di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin, pelabuhan Batulicin di Tanah Bumbu, pelabuhan khusus batubara Mekar Putih dan Tanjung Pemancingan keduanya terletak di Kotabaru. Arus kapal luar dan dalam yang singgah di pelabuhan Trisakti terus meningkat setiap tahunnya, terakhir sesuai data KDA tahun 2005 adalah 10.503 unit denga berat 37.606.802 GT. Sedangkan arus bongkar muat barang juga meningkat dari tahun ke tahunnya tercatat sesuai data tahun 2005 adalah 24.564.296 ton/ m3 atau naik sebesar 1,1 juta ton/ m3. Tetapi arus penumpang terjadi penurunan drastis tercatat arus penumpang pada tahun 2005 adalah sebesar 409.187 orang atau terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 440.632 orang.

Perumahan/Permukiman • Investasi rumah yang dikelola oleh developer Non Perumnas adalah 4.466 unit meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 843 unit, sedangkan yang dikelola oleh Perumnas adalah sebesar 10 unit terjadi penurunan sebesar 45 unit. • Berdasarkan data dari Laporan Kompilasi dan Analisa Data Prasarana Permukiman Provinsi Kalsel, kondisi Prasarana dan sarana drainase, air minum, persampahan dan sanitasi masih belum terpenuhi secara optimal. • Cakupan pelayanan air minum di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2004 mencapai 33,63% atau 1.094.595 jiwa, yang terdiri atas layanan perkotaan 67,34% atau sejumlah 737.100 jiwa dan perdesaan 14,01% atau sejumlah 357.495 jiwa, dengan kapasitas produksi 2.828,75 liter/detik. Sistem Penyediaan air minum masih belum mencakup seluruh Ibu Kota Kecamatan (IKK). • Cakupan layanan di bidang sanitasi,untuk persampahan di Kalsel tahun 2004 telah mencapai 49,68% atau sejumlah 1.599.580 jiwa yang terlayani terdiri atas pelayanan di perkotaan 63,450% atau sejumlah 1.014.134 jiwa dan di perdesaan 36,60% atau sejumlah 585.446 jiwa. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk,volume


20 2.1. Kondisi

• •

sampah semakin meningkat. Kondisi saat ini hanya beberapa kabupaten yang memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang memadai. Sedangkan TPA yang sifatnya regional untuk menangani pembuangan sampah beberapa kabupaten/ kota masih belum dimiliki. Sedangkan cakupan layanan air limbah tahun 2004 mencapai 32,90% atau 1.059.416 jiwa yang terlayani. Di kabupaten/ kota pada umumnya belum memiliki sistempembuangan air limbah yang memadai, kecuali Kota Banjarmasin. Rencana pemanfaatan ruang kawasan pemukiman di provinsi Kalimantan Selatan dilokasikan sebesar 145.965 Ha atau sebesar 3,89 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah perumahan dibandingkan jumlah penduduk dan Kepala Keluarga di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut ; 680.417 unit rumah untuk 3.201.962 jiwa yang tergabung dalam 800.491 Kepala Keluarga.

Kesehatan • Berdasarkan data pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah Puskesmas pada tahun 2006 sebanyak 203 tersebar di 13 Kabupaten/Kota dan 33 diantaranya adalah Puskesmas dengan ruang rawat inap. • Standar rasio Puskesmas terhadap penduduk adalah 1 (satu) dibanding 16.500, artinya jumlah Puskesmas sudah mencukupi untuk memberikan pelayanan penduduk. • Luas Provinsi Kalimantan Selatan 37.530,52 km2, sehingga rata-rata wilayah kerja Puskesmas adalah 184 km2. • Jumlah Pustu di Kalimantan Selatan sebanyak 629, jika dibandingkan dengan jumlah Puskesmas maka rasionya 3 berbanding 1, Idealnya 1 Puskesmas membawahi 4 Pustu, sehingga diperlukan sekitar 200 buah Pustu Lagi. • Pada Tahun 2006 jumlah Polindes di Kalimantan Selatan sebanyak 1.227 yang tersebar di 1958 desa, sudah 62,7% desa yang mempunyai Polindes, tetapi kondisinya yang masih baik hanya 351 buah saja (33,6%). Polindes belum seluruhnya memenuhi syarat, tergambar dari tingkat perkembangan Polindes yang terbanyak masih strata pertama (91,4%). • Di Kalimantan Selatan terdapat 27 RS dan 1 Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi. Status kepemilikan RS adalah 14 RS milik pemerintah, 4 RS milik ABRI/POLRI, 2 RS milik BUMN, dan 7 RS milik swasta. Adapun berdasarkan jenis pelayanan RS terdiri dari 23 RS umum, 2 RS bersalin, dan 1 RS khusus bedah. Pendidikan • Berdasarkan data dari KDA tahun 2005 jumlah sekolah di Kal.Sel adalah ; TK 1203 buah yang dikelola swasta 1190 atau 98,92%, SD 2964 buah yang dikelola swasta 80 buah atau 2,70%, SLTP 385 buah yang dikelola swasta 51 buah atau 13,25%, SMU 141 buah yang dikelola swasta 55 buah atau 39,01%, SMK 51 buah yang dikelola swasta 23 buah atau 45,10%. • Berdasarkan data dari KDA tahun 2005 jumlah sekolah Madarasah di Kal.Sel adalah; Madarasah Ibtidaiyah (MI) 578 buah yang dikelola swasta 431 buah atau 74,57%, Madarasah Tsanawiyah 288 buah yang dikelola swasta 214 atau74,31%, Madarasah Aliyah 115 buah yang dikelola swasta 78 atau 67,83%. • Kondisi ruang kelas pada tingkat pendidikan TK adalah 65,34% dalam keadaan baik, 33,20% rusak ringan, 1,46% rusak berat. • Kondisi ruang kelas pada tingkat pendidikan SD adalah 80,69% dalam keadaan baik, 17,12% rusak ringan, 1,46% rusak berat. • Kondisi ruang kelas pada tingkat pendidikan MI adalah 53,99% dalam keadaan baik, 32,09% rusak ringan, 16,88% rusak berat. • kondisi ruang kelas pada tingkat pendidikan SLTP adalah 49,84% dalam keadaan baik, 35,14% rusak ringan, 15,02% rusak berat.


21 2.1. Kondisi

• • • •

kondisi ruang kelas pada tingkat pendidikan MTs adalah 26,61% baik, 32,33% rusak ringan, 17,46% rusak berat Kondisi ruang kelas pada tingkat pendidikan SMU adalah 54,71% baik, 31,53% rusak ringan, 13,76% rusak berat. Kondisi ruang kelas pada tingkat pendidikan MA adalah 26,11% baik, 21,97% rusak ringan, 13,16% rusak berat Kondisi ruang kelas pada tingkat pendidikan SMK adalah 53,89% baik, 30,84% rusak ringan, 15,27% rusak berat.

dalam keadaan dalam keadaan dalam keadaan dalam keadaan

Telematika • Berdasarkan KDA 2005/2006, kapasitas sentral telkom adalah 120000, dengan jumlah pelanggan 107585 atau 89,65%, wartel 3684 atau 3,07%, tersambung 111264 atau 92,72%. • Jumlah pulsa 95154770 dengan komposisi pulsa lokal 12443948 atau 13,08% dan pulsa SLJJ 82710822 atau 86,92%. Sarana Peribadatan • Tahun 2005, terdapat 2259 buah Mesjid, 6804 buah Musholla, 89 buah Gereja, 31 buah Pura, dan 15 buah Vihara. Listrik •

• • • • • •

Kebutuhan listrik di Provinsi kalimantan Selatan di pasok dari tiga cabang PLN (cab. Banjarmasin, cab. Kotabaru, cab. Barabai), tahun 2005 jumlah produksi 1.201.699 MWH, terpasang 305.664 MWH, terjual 983.426 MWH, dipakai sendiri 104.968 MWH dan susut 139.496 MWH. Pelanggan PLN sampai dengan tahun 2005 adalah 579.097 pelanggan dengan daya tersambung 305664 KVA, jumlah produksi 1201699 MWH, terjual 983426 MWHH. Pelanggan listrik terbesar adalah Rumah tangga yang berada dalam kelompok R1 536279 Pelanggan dan R2 2192 Pelanggan. Kebutuhan listrik di Provinsi Kalimantan Selatan dipenuhi/dipasok dari sistem interkoneksi (Barito) dan sistem isolated (Kotabaru dan Batulicin). Daya mampu mesin pembangkit pada sistem Barito pada saat ini adalah sebesar 250 MW, sedangkan daya yang diperlukan pada saat beban puncak sebesar 310 MW. Daftar tunggu pelanggan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sbb: - Pasang baru : 36.244 pelanggan (45.538 KVA) - Tambah daya : 1.751 pelanggan (14.518 KVA) Panjang Jaringan listrik pedesaan di Kalimantan Selatan yang belum terpasang sepanjang 1.200 km.


22 2.1. Kondisi

2.1.6. Politik, Pemerintahan dan Hukum • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kurang optimalnya SDM aparatur BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dalam menguasai system Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sehingga sebagian pengelolaan/pemerosesan kepegawaian kadangkala mengalami keterlambatan. Belum disusunya masterplan badan diklat daerah sebagai dasar pembangunan sarana dan prasarana sebagai langkah awal memperoleh ISO 9001 : 200. Kurangnya kemampuan dan jumlah tenaga peneliti untuk menangani kegiatan penelitian. Belum terintegrasi dan tertata dengan baik serta dalam satu jaringan,data dan informasi dari berbagai penelitian,pengembangan dan survey. Sangat terbatasnya kemampuan personil/aparat inspektorat baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga penerapan pengawasan berorientasi kinerja belum terlaksana sebagaimana mestinya. Partisipasi perempuan pada empat pemilu di Kalimantan Selatan (1997, 1999, 2004, 2005) melebihi kaum laki laki. Adanya keterwakilan perempuan disetiap parlemen daerah di Propinsi Kalimantan Selatan hanya sekitar 0 – 10 persen. Adanya rencana rekruitmen tenaga ahli DPRD Pemprop Kal Sel tahun 2007. Proses penyelesaian perkara di pengadilan tidak ada kepastian waktunya. Belum optimal dan masih sedikit kuantitas sumber daya manusia apatur penyusun/pembuat peraturan per undang undangan. Cukup Tinggi produk peraturan daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, tahun 2006 telah dihasilkan 21 produk perda. Adanya aspirasi pembangunan hukum, yang meliputi prinsip kepastian hukum,rasa keadilan dan ketertiban. Belum optimal kualitas sumber daya manusia pengelola jaringan dokomentasi informasi hukum. Sebagian besar aparatur pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota belum memahami HAM. Belum dapat dilaksanakanya secara tepat reformasi kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan; karena rincian urusan belum ditetapkan pemeritah pusat. Kurang memadai profesionalitas dan kompetensi sumber daya manusia serta pengembangan jabatan fungsional baik dibidang pelayanan maupun yang ada pada unit instansi pemerintah. Belum selancar apa yang diharapkan proses penataan kelembagaan, ketatalaksanaan serta pemetaan jabatan baik penyediaan melalui inforjob, jafung maupun penyediaan tenaga analis yang professional. Belum berfungsi secara efektif LAKIP unit instansi dalam rangka peningkatan kinerja, terutama akuntabilitasnya pada masyarakat. Adanya persepsi yang berbeda dari pejabat daerah kabupaten/kota mengenai keberadaan dan peranan pengawasan yang dilakukan inspektorat propinsi,sehingga ada keengganan dan penolakan untuk dilakukan pengawasan. Belum semua itjen departemen teknis memberikan standar pengawasan,sehingga belum menunjang kelancaran pelaksanaan pengawasan oleh aparat fungsional pengawasan ( APFP). Aparat fungsional pengawasan belum dibekali ketrampilan dalam rangka melakukan pengawasan seiring diberlakukanya kepmendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adanya jumlah,komposisi dan pertumbuhan pendidikan PNS pemerintahan Daerah di Propinsi Kalimantan Selatan.Tahun 2006 jumlah,komposisi dan pertumbuhan


23 2.1. Kondisi

•

•

•

•

• •

•

PNS lulus SLTA,Diploma dan S.2 mengalami kenaikan. Sedangkan yang lulus SD,SMP dan S.1 mengalami penurunan. Adanya kenaikan jumlah dan komposisi golongan III dan IV PNS Pemerintahan Daerah di Propinsi Kalimantan Selatan ditahun 2006. Sedangkan golongan I dan II mengalami penurunan.Pertumbuhan hanya terjadi pada PNS golongan IV, sedangkan PNS golongan I, II, III mengalami penurunan. Adanya forum Coffe Morning yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan,dengan narasumber bergiliran diantara instansi vertical, badan, SKPD, Dinas/Instansi, sebagai media koordinasi diantara apparatur dilingkungan pemerintah propinsi Kalimantan Selatan. Adanya pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) untuk merumuskan RPJP (rencana pembangunan jangka panjang) propinsi Kalimantan Selatan tahun 2006 – 2025 tanggal 12 Desember 2006. Adanya kenaikan jumlah dan komposisi tindak perkosaan dan perjudian ditahun 2005,sedangkan tindak pembunuhan mengalami penurunan.Sementara yang mengalami pertambahan jumlah dan mengalami pertumbuhan adalah tindak pencurian, perkosaan dan perjudian. Adanya pertambahan jumlah,komposisi dan pertumbuhan tindak pidana narkoba dipropinsi Kalimantan Selatan. Adanya jumlah jenis organisasi yang mengalami perubahan. Tahun 2005 jumlah organisasi keagamaan, kemasyarakatan dan organisasi politik mengalami penurunan. Sementara komposisi organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan mengalami kenaikan, yang menurun adalah komposisi organisasi politik. Jumlah pemilih dalam Pemilu terus meningkat setelah tahun 1999 dimana proporsi jenis kelamin antara wanita dan laki laki cukup berimbang.

2.1.7 Penataan Ruang •

•

Kegiatan penataan ruang di Kalsel didasarkan pada Perda Nomor 9 Tahun 2000 tentang RTRWP Kalimantan Selatan 2000-2015. Dalam penyelenggaraan penataan ruang selain dilakukan oleh instansi terkait juga dilakukan melalui BKPRD Provinsi Kalimantan Selatan terutama terkait dengan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Saat ini dalam pelaksanaan RTRW di lapangan terjadi ketidaksesuaian dengan rencana, terutama adanya pemanfaatan lahan untuk non hutan pada kawasan hutan serta semakin berkembangnya pusat permukiman Kota Barabai dibandingkan Kota Kandangan sebagai pusat wilayah pembangunan Banua Lima.


24 2.2 Prediksi Kondisi Umum Daerah.

2.2

Prediksi Kondisi Umum Daerah

2.2.1 Geomorfologis dan Iklim Kondisi iklim di Kalimantan Selatan sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat pada grafik berikut ini: Gambar 2.1 Kondisi Iklim Kalimantan Selatan tahun 1996 – 2005

KONDISI IKLIM KALSEL 1996-2005 1200.00 1000.00

Temperatur rata-rata

800.00 600.00 400.00 200.00

19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05

0.00

Kelembaban udara rata-rata Curah hujan rata-rata per bulan Tekanan udara ratarata Kecepatan angin ratarata

TAHUN

Sumber: Diolah dari Kalimantan Selatan dalam Angka 1996 s/d 2005-2006 •

•

• • •

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa kecepatan angin, tekanan udara, kelembaban udara, dan temperatur udara cenderung stabil, relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Curah hujan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2003 hingga 2005. Kondisi di atas merupakan kecenderungan iklim di masa lalu. Kecenderungan tersebut diprediksikan tidak akan bertahan lama dengan adanya fenomena yang terjadi akhir-akhir ini (terjadinya angin puting beliung, banjir, dan kemarau panjang). Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan iklim yang cukup signifikan. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh turunnya kualitas lingkungan hidup. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan tekanan pada lingkungan. Bila tidak dikelola dengan baik, pencemaran udara dan air akan terus meningkat. Hal ini akan diperburuk dengan bertambahnya pabrik, jumlah kendaraan, dan kebakaran hutan dan lahan pertanian yang masih terus berlangsung sampai sekarang. Pendangkalan sungai akibat proses sedimentasi akan terus meningkat. Proses sedimentasi ini merupakan akibat dari erosi yang terjadi akibat kegiatan pengolahan hutan baik secara legal maupun ilegal dan kegiatan pertambangan. Abrasi pantai akibat rusaknya ekosistem pantai masih akan terus berlangsung bila tidak ada tindakan pencegahan yang nyata. Rusaknya hutan mangrove di sepanjang pantai mempercepat terjadinya proses ini. Ketidakseimbangan antara laju pembangunan dengan kontrol terhadap kelestarian lingkungan hidup dikhawatirkan dapat mengganggu kestabilan iklim. Diperlukan suatu sistem manajemen pengolahan lingkungan yang terpadu agar laju



pembangunan dan kontrol terhadap kelestarian lingkungan hidup dapat berjalan selaras.

•

•

•

Belum adanya pengaturan hukum yang tegas dapat mengakibatkan semakin cepatnya penurunan kualitas lingkungan hidup. Kegiatan pengolahan hutan dan pertambangan secara ilegal masih terus berlangsung. Kegiatan ini menimbulkan tingkat kerusakan lingkungan yang lebih tinggi dari pada yang legal. Ketegasan pengaturan dan penerapan hukum sangat diperlukan untuk mengendalikan kegiatan ilegal tersebut. Salah satu cara yang harus diterapkan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Pemberdayaan masyarakat ini harus dilakukan dengan pendekatan sosial kemasyarakatan yang tepat. Bila masyarakat terlibat langsung, kegiatan pelestarian lingkungan hidup secara bertahap akan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang akhirnya dapat menjadi bagian dari pola dan gaya hidup masyarakat. Terbitnya Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang akan memberikan suatu pola ruang yang teratur, tertib dan produktif, dimana semua pemanfaatan ruang akan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.2.2 Demografi •

•

•

•

Pembangunan kependudukan ke depan akan diwarnai dengan karakteristik penduduk yang lebih banyak berusia lansia. Dilihat dari struktur penduduk akan terjadi perubahan jumlah menurut umur. Pada tahun 2000 penduduk usia 0 – 14 tahun berjumlah 32 %, kemudian pada tahun 2005 menurun menjadi 29,4 %. Tahun 2010 turun lagi menjadi 26,2 % tahun 2015 25,4 % tahun 2020 24,4 % dan tahun 2025 menjadi 23,5 %. Akan tetapi kalau dilihat pada usia 65 tahun ke atas terjadi peningkatan sejak tahun 2000 sampai tahun 2025. Pada tahun 2000 jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas sekitar 3,3 % dari total penduduk, tahun 2005 naik menjadi 3,7 %. Tahun 2020 4,1 % tahun 2015 4,7 % tahun 2020 5,7 % dan tahun 2025 menjadi 7,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa semakin ke depan masyarakat Kalimantan Selatan akan hidup semakin lama sebagai akibat dari adanya kebijakan pembangunan di bidang kesehatan yang semakin membaik terutama dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu selama perjalanan hidup penduduk di Kalimantan Selatan ini akan mengalami saat dimana beban ketergantungannya mencapai titik yang terendah, kondisi ini bila dimanfaatkan secara baik akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Penduduk lansia masa depan merupakan lansia yang berpendidikan, sehingga jenis pekerjaannyapun akan berbeda dengan lansia saat ini. Selain itu penduduk masa depan termasuk penduduk lansia lebih banyak bermukim di perkotaan, sehingga berkonsekwensi lapangan pekerjaannya akan berubah tidak lagi di sektor pertanian, tetapi lebih banyak pada sektor jasa atau industri yang tidak memerlukan kekuatan fisik. Kondisi penduduk Kal-Sel ke depan selain penduduk lansia dimanfaatkan sebagai modal pembangunan, juga tidak bisa dipungkiri bahwa penduduk lansia akan mempunyai beberapa masalah, seperti perubahan fisik, penyakit lansia, sosial dan pshikologi. Kondisi demikian tentunya memerlukan persiapan yang sifatnya progres supaya tercapai penduduk lansia yang sehat dan produktif. Beberapa penyakit infeksi seperti HIV/AIDS, TB Paru, diare, malaria, DBD diprediksi masih akan menjadi masalah utama kesehatan masyarakat di Kalimantan Selatan, selain penyakit tidak menular yang kemungkinan juga semakin banyak kasusnya. Penyakit ISPA yang bersifat New Emerging Diseases terutama yang disebabkan



oleh virus, seperti Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan Avian Influenza (AI) juga perlu diwaspadai. 2.2.3

Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Ekonomi a. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada masa-masa kedepan diprediksikan akan cenderung terus meningkat. Hal ini disebabkan kondisi sosial politik yang makin kondusif bagi jalannya pemulihan ekonomi. Disamping itu, dengan banyaknya sumberdaya ekonomi potensial, kegiatan produksi dapat terus dikembangkan di sektor pertanian, sektor industri dan sektor pertambangan. Disamping itu jasa keuangan, transportasi, dan perdagangan akan berjalan seiring dengan kemajuan sektor-sektor utama tersebut. Bidang pariwisata khususnya menyangkut wisata agro dan alamiah akan berkembang sejalan dengan perubahan orientasi pengelolaan kedalam konsep pelestarian SDA. Subsektor kehutanan dan sektor pertambangan diprediksi akan sedikit melambat dalam beberapa waktu untuk memulihkan daya dukung alam. Setelah tercapai keseimbangan baru yang lebih sustainable dan tidak mengakibatkan kerugian lingkungan (pemanasan global, erosi, dll). Selanjutnya melalui pengembangan hutan tanaman, eksploitasi berjalan kembali secara hati-hati, sehingga pertumbuhan kedua sektor ini diprediksikan kembali akan mengalami peningkatan. Perkembangan subsektor perkebunan yang makin meningkat akan dilakukan dengan semakin hati-hati untuk menghindari resiko monokultur dan kerugian fungsi ekosistem. Namun semua hal ini hanya berlaku jika penegakan hukum dan peraturan berjalan konsekuen disertai komitmen luas semua pihak, dan kepemimpinan berpandangan jauh ke depan. b. Secara struktural ekonomi Kalimantan Selatan akan makin mengalami peningkatan di sektor pengolahan melalui bertumbuhnya agroindustri dan pengolahan mineral. Produksi sektor industri akan pulih kembali setelah lesunya perkayuan dengan digantikan olahan cpo, logam, dan energi. Peranan sektor industri kembali akan dominan diikuti pertanian, perdagangan, dan transportasi sejalan dengan basis dan daya saing ekonomi Kalimantan Selatan. Akan tetapi hal ini hanya akan tercapai jika diimbangi dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja dengan penguasaan berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. c.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, angkatan kerja juga terus tumbuh, serta dengan berkembangnya ekonomi, maka penyerapan tenaga kerja diharapkan dapat mengejar pertumbuhan tersebut sehingga pada akhirnya akan menurunkan secara signifikan tingkat pengangguran. Tentunya hal ini dicapai melalui pengelolaan ekonomi berbasis lokal yang mensyaratkan pemberdayaan dan pemberian akses secara luas kepada masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat secara tepat disertai kebijakan pelayanan umum dan penyediaan kebutuhan dasar secara terjangkau akan dapat membangun kemandirian masyarakat. Namun jika hal ini tidak berjalan, maka diperkirakan permasalahan pengangguran akan terus terjadi. Dengan demikian jumlah penduduk miskin secara konsisten diperkirakan akan terus menurun sejalan dengan penurunan jumlah pengangguran.

d. Unit usaha dan kegiatan industri yang selama ini terlihat cenderung menurun akan meningkat secara konsisten. Pada saat yang sama koperasi yang terlihat berkembang pesat akan semakin mendapat tempat dan mengalami perkembangan usaha dan pola yang semakin variatif. Sementara itu investasi melalui fasilitas PMA dan PMDN juga tidak ketinggalan. Jika selama ini perkembangan PMA kalah cepat dengan PMDN, diperkirakan pada masa akan datang PMA akan segera melampaui perkembangan PMDN, sehubungan dengan rencana tumbuhnya mega-mega proyek yang dibiayai lewat



modal asing. Hal ini perlu dicermati dan dilaksanakan dengan skema yang penuh kehatihatian agar tidak merugikan kepentingan daerah. e. Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam 20 tahun kedepan diprediksikan akan terus mengalami peningkatan, seperti luas panen, produksi dan produktivitas tanaman padi akan memiliki rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,15%, 2,13% dan 1,44% untuk padi sawah, sedangkan untuk padi ladang masing-masing 0,49%, 1,02% dan 1,48%. Demikian juga hal nya dengan tanaman palawija dan hortikultura, semakin banyak menjadi bahan baku industri hilir sejalan perkembangan industri pakan ternak dan industri lainnya, termasuk untuk industri biofuel. Dengan tingkat pertumbuhan yang demikian, diprediksi bahwa PDRB dari subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura ini akan naik secara gradual dari 5,50% pada tahun 2006 menjadi 6,00% pada tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 5,88% f.

Untuk komoditas perkebunan, diprediksi pada 20 tahun ke depan luas tanam dan produksi tanaman karet akan memiliki rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,63% dan 2,65%. Sementara luas tanam dan produksi tanaman kelapa sawit akan memiliki rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 5,70% dan 10,73%. Kelapa sawit mempunyai peluang prosfektif kedepan sejalan dengan berkembangnya produk industri hilir yang bernilai tinggi, seperti Crude Palm Oil (CPO), minyak goreng, olein, strearin, gliserin, pakan ternak dan pupuk organik serta biofuel. Demikian pula untuk komoditas karet alam, trend permintaan dunia akan terus meningkat sebagai akibat dari meningkatnya harga dan semakin terbatasnya BBM. Dengan tingkat pertumbuhan yang demikian, diprediksi bahwa PDRB dari subsektor perkebunan ini akan naik secara gradual dari 6,00% pada tahun 2006 menjadi 7,00% pada tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sekitar 6,70%

g. Pada subsektor peternakan diprediksikan pada periode 20 tahun ke depan, juga terus mengalami peningkatan. Ternak sapi diprediksi akan memiliki rata-rata pertumbuhan populasi dan pemotongan sebesar 5,82% dan 3,96% pertahun, ternak ayam ras pedaging sebesar 4,55% dan 4,83%, dan ternak ayam ras petelur sebesar 5,57% dan 3,05%, ternak ayam buras sebesar 1,87% dan 0,58% per tahun, sedangkan ternak itik rata-rata sebesar 3,61% dan 2,05% per tahun. Pada sub sektor peternakan, potensi yang dapat dikembangkan adalah komoditas sapi, kerbau, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras dan itik. Dengan tingkat pertumbuhan yang demikian, diprediksi bahwa PDRB dari subsektor peternakan ini akan naik secara gradual dari 6% pada tahun 2006 menjadi 9% pada tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 7,5%. h. Pada sub sektor perikanan, kalau dilihat dari kebutuhan konsumsi dan ekspor diprediksikan terus mengalami peningkatan, walaupun produksi ikan hasil tangkapan cenderung menurun dalam setiap tahunnya. Tetapi dengan dukungan potensi aktualnya dan selama masih ada ruang (space) untuk ikan hidup dan berkembang biak, berpeluang untuk dikembangkan, demikian pula halnya dengan perikanan budidaya. Apalagi kalau dilihat dari potensinya, dimana pemanfaatan perikanan tangkap di laut mencapai produksi 67% dari potensinya, ini berarti masih ada 23% yang belum termanfaatkan, sedangkan di perairan umum 55% dan masih ada 45% yang belum termanfaatkan. Peningkatan dimaksud terjadi dengan berkembangnya usaha bisnis perikanan subsistem hulu, subsistem usaha perikanan (on fish-farm), subsistem hilir (pengolahan, distribusi, pemasaran hasil) dan subsistem penunjangnya. Pengembangan sistem bisnis perikanan, akan terwujud dalam bentuk pusat-pusat pertumbuhan beserta jejaring bisnis perikanan yang terjalin secara sinergi, sesuai keunggulan masing-masing daerah. Pusatpusat bisnis perikanan erat kaitannya dengan ekonomi lokal, regional dan nasional sehingga secara bertahap bisnis perikanan daerah yang bersangkutan makin terintegrasi dengan jejaring perekonomian global.



i.

Pada sub sektor kehutanan, kalau dilihat dari kondisi perkembangan yang terjadi sekarang, memang sedang mengalami penurunan, Berkaitan dengan hal tersebut, untuk masa 20 tahun kedepan sub sektor kehutanan, dapat mengalami peningkatan kembali, apabila kawasan berhutan yang ada sekarang dilaksanakan melalui pengelolaan hutan secara lestari (sustainable forest management) yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) tercapai. Selain itu untuk kawasan hutan yang sudah rusak, perlu dilaksanakan Rehabilitasi hutan dan lahan melalui hutan tanaman yang diharapkan dapat menekan laju deforestasi dan degradasi serta memberikan manfaat kepada seluruh stakeholders, menjamin keseimbangan sistem lingkungan dan tata air DAS, serta mendukung kelangsungan pembangunan kehutanan. Apabila diasumsikan kemampuan program GN-RHL oleh pemerintah sebesar 3% per tahun dari luasan kritis dan tidak ada penambahan lahan kritis, maka luasan lahan kritis tersebut baru akan selesai direhabilitasi setelah 33 tahun.

j.

Pada sektor industri diprediksikan pada periode 20 tahun ke depan, juga terus mengalami peningkatan. Industri di Kalimantan selatan diproyeksikan akan tumbuh dengan kisaran 9,00% - 11.00% dengan rata-rata 10,00% pertahun dan perdagangan tumbuh rata-rata 8,00%. Pada periode terakhir ini industri di Kalimantan Selatan akan semakin berkembang seiring dengan kesiapan industri nasional untuk memasuki pasar internasional secara mandiri dan berkelanjutan. Industri yang dikembangkan adalah industri yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, yaitu berupa industri berbasis pertanian dan pertambangan, yang diharapkan dapat berkembang secara bertahap dimulai dari industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi industri hilir yang merupakan produk akhir.

k.

Untuk komoditas pertambangan, diarahkan pada pengelolaan seoptimal mungkin seluruh sumber kekayaan tambang, sebagaimana diketahui bahwa sumberdaya mineral dan batubara merupakan bahan galian yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources). Mengingat akan keterdapatannya tersebut, maka pengelolaannya oleh pemerintah mutlak dilakukan. Eksploitasi dan pemanfaatannya agar selalu memperhatikan aspek teknis, ekonomis, konservasi dan kelestarian lingkungan sesuai konsep Good Mining Practise (GMP). Pertumbuhan industri dalam negeri yang dihubungkan dengan bahan galian (tambang) dimasa yang akan datang pasti akan terus meningkat terutama kebutuhan yang berbasis energi (listrik), sehingga pembangunan pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat memeberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta dapat menjamin kesediaan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri khususnya di Kalimantan Selatan.

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup • Sumber daya alam, khususnya SDA yang tidak bisa diperbaharui akan semakin berkurang karena cadangannya yang semakin menipis jauh sebelum masa konsesi berakhir. Hal ini akan menyebabkan krisis SDA dan lingkungan khususnya krisis air, energi, papan dan pangan yang berpengaruh pada sistem kehidupan di daerah dan nasional. • Luasan Lahan Kritis akan semakin meningkat, karena eksploitasi sumberdaya alam dan kebakaran hutan dan lahan (sejak tahun 1996 – 2006 rata-rata kebakaran lahan seluas 3.867,21 ha; data diolah) yang eskalasinya terus meningkat setiap tahun. Hal ini dapat diindikasikan dengan terjadinya degradasi kualitas lingkungan, rawan erosi, kondisi lingkungan yang ekstrim pada musim yang berbeda (musim kemarau : sumber-sumber mata air menjadi kering, sungai-sungai mengalami pendangkalan dan tidak berair; musim hujan : rawan banjir). Pada sisi lain upaya-upaya pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis dan kerusakan hutan juga belum menunjukan hasil yang optimal (sampai tahun 2007 baru 10% dari 560.000 luas lahan kritis) U

U

U

U



•

•

Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan akan terjadi pergeseran tata ruang wilayah yang berpengaruh pada ekosistem dan kehidupan organisme. Akibat semakin menyempitnya ruang terbuka hijau, maka biodiversity akan terganggu, dan sebagian spesies akan berkurang bahkan mengalami kepunahan. Bencana banjir, longsor dan kabut asap akan terus mengancam kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan, baik secara kuantitas maupun kualitas sebagai akibat buruknya sistem pengelolaan SDA dan lingkungan seperti kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada lingkungan, ekploitasi SDA tanpa memperhatikan daya dukung wilayah, rusaknya DAS, khususnya bagian hulu, perubahan penggunaan lahan dan rendahnya pengusaan ilmu dan teknologi yang ramah lingkungan.

2.2.4 Sosial Budaya dan Agama • • • • • • • •

Kecenderungan pendidikan masyarakat lebih tinggi menjadikan sikap toleran dalam kehidupan beragama sehingga mendorong kerukunan diantara umat beragama dan didalam lingkungan umat beragama. Kecenderungan terjadi peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan lembagalembaga keagamaan dalam pengadaan sarana/prasarana serta kualitas SDM sehingga mendorong peningkatan pembinaan kehidupan beragama. Kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Masyarakat cenderung akan semakin agamis namun perbedaan pemahaman antar kelompok masih belum dijembatani secara optimal terutama dikalangan pengikutnya. Peningkatan pemahaman agama juga menimbulkan dorongan bagi implementasi dan internalisasinya pada tata kelola kehidupan masyarakat. Kecendrungan meningkatnya gairah syiar islam ditengah maraknya degradasi moral dapat memperkaya khasanah kebudayaan bangsa yang bermartabat jika diarahkan dengan optimal. Kecenderungan masih belum berkurangnya perbedaan perbedaan antar kelompok akan menjadi kendala bagi optimalisasi peran ulama dan pondok pesantren sebagai pengawal moral kehidupan masyarakat. Kecenderungan masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, tepat dan akurat.

2.2.5 Sarana dan Prasarana Kebutuhan sarana dan prasarana untuk 20 tahun mendatang diprediksi akan semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya perekonomian daerah dan jumlah penduduk. Kebutuhan sarana dan prasarana yang meningkat antara lain : • Sarana dan Prasarana permukiman; • Kebutuhan air bersih pada tahun 2006 untuk kebutuhan air puncak harian adalah 36.255,023 m3/det dengan standar asumsi pelayanan 20%, sedangkan kebutuhan air puncak harian pada tahun 2010 adalah 99.712,68 m3/hari, berdasarkan hal tersebut perlu diantisipasi cadangan air bersih agar pemenuhan target tercapai. • Kebutuhan rumah untuk tahun 2006 sebanyak 658.440 unit dengan luas lahan seluas 19.753,20 ha, sedangkan kebutuhan rumah pada tahun 2010 adalah sebanyak 770.660 unit dengan luas lahan 21.019,80 ha. • Kebutuhan listrik pada tahun 2006 adalah 757.206 KVA, sedangkan kebutuhan listrik pada tahun 2010 adalah 805.756 KVA. • Kebutuhan telpon pada tahun 2006 sebanyak 658.440 unit, sedangkan pada tahun 2007 kebutuhan telpon diperkirakan sebanyak 700.660 unit. Dengan adanya peningkatan jumlah BTS (Base Tranceiver Station) yang dibangun oleh Telkom, Excel comindo, Indosat, Telkomsel, Mobile 8, Asia dan lain-lain maka kebutuhan akan telepon selular akan semakin tinggi. • Prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, drainase, persampahan dan dalam permukiman diprediksikan permasalahannya akan semakin komplek, untuk itu perlu



• •

•

•

penanganan dan pengelolaan secara terpadu melalui kerja sama antar daerah atau kota yang berdekatan. Transportasi udara diprediksikan jumlah penumpang dan pesawat akan semakin bertambah sehingga perlu adanya pengembangan bandara di Kalsel menjadi bandara internasional serta perlu adanya bandara alternatif. Transportasi laut yang diprediksikan sudah tidak dapat menampung lagi, mengingat jumlah bongkar muat barang dan orang serta jumlah kapal yang semakin bertambah sehingga perlu pelabuhan alternatif yang dapat melayani akses nasional dan internasional. Sarana dan Prasarana jalan diprediksikan jumlah kendaraan semakin meningkat serta jumlah muatan barang dan orang juga semakin meningkat, sedangkan kondisi jalan pada tahun 2006 hanya 30% dengan katagori baik, sedangkan pada tahun 2007 diperkirakan jalan dengan kondisi baik diperkirakan 60%, berdasarkan hal tersebut perlu peningkatan kwalitas dan kwantitas jalan, dengan lebar minimal 7 meter dengan beban gandar minimal 12 ton, serta penyediaan sarana dan prasarana angkutan alternatif untuk mengatasi kemacetan yang terjadi. Sarana dan Prasarana sumber daya air diprediksikan akan meningkat secara kuantitas dan kualitas sehingga dapat mendukung perekonomian daerah di sektor pertanian dan air baku.

2.2.6 Politik, Pemerintahan dan Hukum • Masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur dan sarana-prasarana teknologi informatika masih akan menjadi kendala bagi penerapan sistem manajemen berbasis teknologi yang lebih efisien dan efektif bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. • Jumlah PNS dengan strata pendidikan S1 dan S2 serta jumlah golongan III dan IV cendrung akan terus meningkat. Di lain pihak, usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas fungsional dalam pelaksanaan tugas birokrasi, pemerintahan, dan pelayanan publik cenderung memberikan hasil yang lambat. • Pembangunan hukum secara berkesinambungan cenderung masih mendapatkan kendala karena keterbatasan kualitas dan kuantitas perangkat-perangkat hukum seperti Perda, aparatur, sarana-prasarana, serta masyarakat yang sadar dan taat hukum. • Semakin besarnya tuntutan masyarakat bagi berlangsungnya mekanisme transparansi sektor publik dapat terkendala jika sistem informasi dan data di lingkungan pemerintah belum optimal. • Belum terpolanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan akan terus berlangsung sehingga kurang mendorong terciptanya pembangunan daerah yang partisipatif. 2.2.7 Penataan Ruang • Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan kegiatan yang memerlukan ruang juga meningkat • Kejelasan tentang fungsi kawasan harus dipertegas dengan penetapan tata batas antar kawasan • Peningkatan fungsi pusat permukiman harus dipertegas sehingga mampu mendorong perkembangan wilayah • Belum jelasnya pola-pola pengembangan kawasan strategis sehingga belum mampu memunculkan pusat pertumbuhan yang akan memacu pengembangan Kalimantan Selatan


31 2.3. Isu-isu Strategis

2.3.

ISU-ISU STRATEGIS

2.3.1 Geomorfologi dan Iklim a. Peningkatan eksploitasi sumber daya alam akan mengakibatkan terjadinya perubahan bentang alam yang pada gilirannya terganggunya kelestarian lingkungan b. Perubahan iklim global berpengaruh terhadap perubahan iklim daerah perlu diantisipasi dalam rangka peningkatan kegiatan produksi di daerah c. Potensi sumber daya alam yang dimiliki akan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan mengacu rencana tata ruang yang ada 2.3.2 Demografi a. Tingkat pertumbuhan penduduk yang masih tinggi akan berakibat pada tingginya kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar seperti pendidikan dan kesehatan b. Distribusi penduduk yang belum merata, yaitu masih terpusat di sekitar Kota Banjarmasin untuk itu diperlukan distribusi manusia dan kegiatan ekonomi di pusat-pusat kegiatan lain c. Terjadinya peralihan pekerjaan penduduk Kalimantan Selatan dari pertanian ke non pertanian dimana tahun 1997 sebanyak 97,9% menjadi 49,1% tahun 2005 d. Masih tingginya angka pengangguran tahun 1996 sebesar 0,3% tahun 2005 menjadi 6,2% e. APK dan APM mengalami peningkatan namun masih perlu didorong sehingga peningkatannya dapat lebih tinggi lagi serta penduduk usia sekolah dapat mengakses pendidikan secara merata f. Masih adanya penyakit yang dialami oleh penduduk seperti TB Paru dan ISPA yang cenderung meningkat. g. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel sejak tahun 1999 hingga 2005 menunjukkan peningkatan, yaitu tahun 1999 sebesar 62,2 dan tahun 2005 67,4 namun secara peringkat Nasional menunjukkan penurunan dimana tahun 1999 urutan ke-21 dan tahun 2005 pada urutan ke-26 2.3.3

Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Ekonomi a. Menciptakan kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan, untuk dapat mewujudkan secara nyata kemajuan daerah Kalimantan Selatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. b. Membangun struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif, dimana sektor pertanian dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien, sehingga menghasilkan komoditas yang berkualitas, dan berkembangnya industri yang berdaya saing, sehingga sektor perdagangan dan jasa perannya meningkat dengan pesat sebagai motor penggerak perekonomian Kalimantan Selatan. c. Daya saing ekonomi jika dilihat dari nilai komoditas ekspor non migas masih bertumpu pada Pertambangan (78%) dimana Komoditas Batu Bara di dalamnya meliputi hampir 70%, dilain pihak produk ekspor lainnya tidak ada yang berkembang secara signifikan sehingga perlu usaha-usaha untuk dapat ditingkatkan lagi ekspornya. Hasil olahan kayu semakin menurun, penerimaan bagi hasil pertambangan juga sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai ekspornya. b. Masalah yang dihadapi oleh produk andalan daerah, adalah berupa masih relatif rendahnya tingkat produksi, produktivitas dan mutu produk dan mutu hasil panen sektor pertanian pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan relatif masih rendah.;



c. d.

e. f.

g.

h. i. j.

Belum berkembangnya industri pengolahan yang mengolah hasil-hasil pertanian, rendahnya mutu pengemasan, belum adanya standarisasi produk; Terbatasnya modal, iptek, dan informasi pasar untuk menunjang kegiatan usaha, khususnya untuk Usaha Kecil dan Menengah, serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, khususnya pada sentra-sentra produksi; Belum tertatanya kawasan/area pengelolaan pertambangan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang. Belum terpenuhinya kebutuhan energi listrik sesuai tingkat perkembangan yang ada dan jumlah desa yang berlistrik baru mencapai 86,5% dari jumlah desa yang ada di Kalimantan Selatan. Tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota dalam propinsi masih cukup tinggi dan menetap. Hal ini terlihat dari nilai Index Williamson sebesar 0,93 baik pada 2003 maupun ketika tahun 2005. Tingkat ketimpangan di berbagai satuan wilayah pengembangan cukup bervariasi. Di wilayah Banua Enam tingkat ketimpangan cukup tinggi dan menetap yaitu IW 0,84; begitu pula di wilayah pengembangan Kayutangi sebesar IW 0,81. Sementara di wilayah Tanah Bumbu dan sekitarnya kemerataan relatif lebih moderat dan lebih baik yaitu IW 0,51 pada 2005. Tingkat kemerataan antar SWP di Kalimantan Selatan ternyata relatif lebih moderat dan merata. Secara kluster, wilayah Banua Enam, Tanah Bumbu dan Sekitarnya, dan Kayutangi cukup merata antara satu dengan yang lain yakni sekitar IW 0,66. Belum terinventarisasinya secara maksimal potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi pengganti minyak bumi dalam rangka mendukung diversifikasi energi. Belum termanfaatkan gas metana batubara (CBM) sebagai sumber energi alternatif. Belum termanfaatkannya energi baru terbarukan sebagai sumber energi murah dan ramah lingkungan.

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup a. Dalam waktu 20 tahun ke depan, kerusakan lapisan ozon akan semakin meluas sehingga memicu perubahan iklim dan pemanasan global yang berpotensi pada pergantian musim yang tidak teratur, mutasi gen, perubahan cuaca dan lingkungan. Bencana ekologis berupa banjir, tanah longsor, dan asap merupakan ancaman serius bagi masyarakat, sehingga pembangunan daerah ke depan harus mengantisipasi kemungkinan bencana dan dampak yang ditimbulkannya. b. Pemanfaatan SDA tanpa memperhatikan kaidah konservasi, baik yang legal maupun illegal, cenderung merusak lingkungan hidup, apalagi dengan makin meningkatnya demand akan SDA mengakibatkan rangsangan terhadap terjadinya illegal mining, illegal logging dan illegal fishing yang cenderung telah menjadi sistem yang sulit dikendalikan. c.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan Kalimantan Selatan harus bertekad untuk memproyeksikan daerahnya, menjadi daerah yang mampu mengelola SDA dan Lingkungan secara efisien, mandiri dan ramah lingkungan. Terwujudnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan setelah merasakan sendiri susahnya hidup dalam kondisi lingkungan hidup yang rusak, serta terwujudnya Pengelolaan sumber daya alam dan daya dukungnya diarahkan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, generasi sekarang dan selanjutnya.



2.3.4. Sosial Budaya dan Agama a. Keterbatasan sumber daya dalam menangani masalah PMKS. b. Pondok pesantren merupakan centre for exellen bagi transformasi masyarakat sipil didaerah ini khususnya berperan dalam usaha peningkatan pengetahuan keagamaan dikalangan generasi muda. c. Masih banyak bidang-bidang usaha jasa pariwisata yang memerlukan investasi bagi perkembangan pembangunan di Kalimantan Selatan. d. Meningkatnya arus informasi dan komunikasi yang deras dari luar membawa serta nilai nilai yang tidak sesuai dengan budaya, etika, moral, dan agama. e. Semakin merebaknya peredaran narkoba menambah ancaman masa depan masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah. f. Ekslusivisme pondok pesantren cenderung menyuburkan sikap fanatik terhadap agama g. Perda keagamaan cenderung akan menimbulkan pemaksaan pelaksanaan agama terhadap pemeluk agama tertentu, dan berpelauang mengurangi peran ulama serta mendiskriminasi pemeluk agama yang lain. h. Pemahaman baru dalam berbagai aliran turut menciptakan kebingungan dalam masyarakat yang pada gilirannnya berdampak pada penghayatan dan pengamalan agama yang sudah ada terutama agama Islam. i. Kerjasama dibidang ekonomi, sosial, politik dan budaya yang saling menguntungkan diantara anggota etnis/agama yang berbeda akan meningkatkan pemahaman dan penerimaan secara sadar perbedaan dan akan mengurangi fanatisme. j. Informasi memegang peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

2.3.5.

Prasarana dan Sarana

a. Upaya peningkatan fungsi daerah tangkapan air (catchment area) dengan memperbaiki kawasan hutan serta pengembalian fungsi sungai sebagai sarana untuk mengalirkan air hujan atau air permukaan. b. Upaya penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang lebih baik dan memadai. c. Peruntukan lahan untuk kawasan permukiman yang terencana (RTRWK) serta upaya peningkatan keterlibatan dunia usaha, swasta dan masyarakat dalam penyediaan perumahan dan fasilitas pendukungnya. d. Pemerintah berpacu untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015, yakni menurunkan separuh proporsi penduduk yang belum terlayani fasilitas air minum. e. Terbukanya kemungkinan pihak swasta dan Pemerintah Kabupaten untuk terlibat dalam penyediaan ketenagalistrikan. f. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan perkembangan jumlah industri yang terus meningkat, pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan industri yang tidak terkontrol serta menurunnya kualitas air permukaan akibat pencemaran. g. Produksi oleh PLN belum mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan baik rumah tangga maupun industri.

2.3.6. Politik, Pemerintahan dan Hukum a. Penetapan Provinsi Kalimantan Selatan mulai tahun 2005 sebagai pilot proyek penyelenggaraan good governance, serta kebijakan rencana pemindahan perkantoran pemerintahan propinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru, mendorong kondusifnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah.



b. Penetapan rincian urusan oleh pemerintah pusat, mendorong terlaksananya reformasi kelembagaan perangkat daerah di pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan. 2.3.7.

Penataan Ruang

a. Pemekaran wilayah dari 11 Kab./Kota menjadi 13 Kab./Kota memerlukan pengalokasian ruang yang jelas b. Masih terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang baik antara kawasan budidaya dengan non budidaya atau sebaliknya c. Belum sinkronnya antara RTRWK dengan RTRWP d. Terbitnya UU. No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian RTR di daerah e. Perlunya peningkatan peran Provinsi Kalsel dalam skala regional seperti kebijakan pembangunan pabrik baja, pengembangan Metropolitan Banjarmasin, dan perpindahan perkantoran pemda Provinsi Kalsel.


35 3. Visi, Misi Dan Arah Pembangunan Daerah

BAB III VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. Visi • •

•

Visi merupakan suatu rumusan tentang keadaan yang diinginkan dimasa depan dalam hal ini adalah keadaan Provinsi Kalimantan Selatan diakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu pada tahun 2025. Visi untuk Provinsi Kalsel dirumuskan dengan memperhatikan berbagai hal mencakup tantangan dan peluang dimasa depan, kekuatan dan kelemahan yang ada, faktor-faktor strategis yang muncul, amanat pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan atas faktor faktor diatas maka diperoleh rumusan visi Kalimantan Selatan dalam waktu 20 tahun mendatang yaitu : KALIMANTAN SELATAN 2025 MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI WILAYAH PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS AGRO INDUSTRI

•

•

•

Visi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik dimasa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Visi “Maju dan Sejahtera ” mengandung makna bahwa dalam 20 tahun mendatang Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sumber daya yang handal dan fondasi ekonomi yang kuat serta dapat memberikan kesempatan yang secara relatif seimbang pada semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. Visi “Perdagangan dan Jasa Berbasis Agroindustri” mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan berorientasi pada perdagangan dan jasa dengan menumbuhkan agro industri sebagai pilar utama. Agro industri dimaksud merupakan kegiatan yang berperan menciptakan nilai tambah, menghasilkan produk untuk dipasarkan/digunakan/dikonsumsi, meningkatkan daya simpan, menambah pendapatan dan keuntungan produsen, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pemerataan pendapatan serta menarik pembangunan sektor pertanian sebagai sektor penyedia bahan baku. Optimalisasi nilai tambah dicapai dengan pola industri yang berintegrasi langsung dengan usaha tani keluarga dan perusahaan pertanian.

3.2. Misi Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut ditempuh berbagai misi sebagai berikut: 1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ. 2. Mengembangkan ekonomi kearah industri dan perdagangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik. 3. Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan 4. Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan. 5. Menciptakan taat asas dan tertib hukum, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama.


3.3.1 Arah Umum

36

3.3 Arah Pembangunan Jangka Panjang Pembahasan tentang arah pembangunan jangka panjang Provinsi Kalsel akan dibagi menjadi dua yaitu (1) arah umum pembangunan jangka panjang dan (2) peran sub wilayah pembangunan. 3.3.1. Arah Umum Sesuai dengan misi yang sudah diuraikan diatas, pembahasan tentang arahan umum pembangunan jangka panjang dikelompokkan menjadi lima bidang yaitu (1) bidang SDM dan sosial-budaya-agama (2) bidang ekonomi (3) bidang prasarana & sarana (4) bidang pengelolaan sumber daya alam dan (5) bidang politik, pemerintahan dan hukum. 3.3.1.1 Bidang Sumberdaya Manusia dan Sosial-Budaya-Agama Sumberdaya manusia merupakan faktor utama dan dominan dalam pembangunan suatu daerah dalam rangka peningkatan kemakmuran masyarakat. Kondisi internal dan eksternal dalam pembangunan sumberdaya manusia semakin bertambah kompleks sehingga diperlukan kebijakan dan strategi yang lebih terarah. Strategi disini mencakup tiga hal pokok yaitu pertama, peningkatan pendidikan; kedua, peningkatan kesehatan dan ketiga, perbaikan kehidupan beragama, sosial, budaya. (1).

Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : a. pemerataan akses pendidikan disemua jenis dan jenjang pendidikan b. penuntasan wajib belajar 12 tahun c. peningkatan kompetensi profesi dan kewirausahaan bagi tenaga pendidik dan peserta didik d. pemantapan dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dinamis e. pengembangan pola pikir ilmiah dan penelitian f. peningkatan kualitas manajemen pendidikan g. peningkatan sekolah stanadar nasiojnal dan internasional h. peningkatan kesejahteraan pendidik

(2).

Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : a. peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan b. peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat c. peningkatan pembiayaan kesehatan d. pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan. e. peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya kesehatan disertai pemerataan distribusinya. f. pengembangan sistem jaminan kesehatan g. pengembangan sistem pencegahan dan pemberantasan wabah penyakit & penyalahgunaan obat terlarang h. penurunan fertilitas dan angka kematian ibu (maternal mortality rate) serta bayi (infant mortality rate) i. pembudayaan hidup sehat dalam setiap lapisan masyarakat (PHBS)

(3).

Pembangunan diarahkan untuk mengembangkan kehidupan sosial, budaya dan beragama sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. pengembangan dan penguatan kepekaan sosial b. pengembangan sistem informasi dan komunikasi


3.3.1 Arah Umum

37

c. d. e. f. g. h. i. j.

pengembangan dan penguatan wawasan kebangsaan pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan destinasi pariwisata pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta lansia peningkatan kualitas pemuda dalam berbagai pembangunan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan konflik sosial pengembangan wadah dan iklim untuk dialog antar strata sosial dan budaya pengembangan rasa cinta terhadap budaya daerah peningkatan pemahaman dan implementasi agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. k. peningkatan kerukunan antar dan intra umat beragama. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang sumberdaya manusia adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 1 Sasaran Pembangunan SDM Kalimantan Selatan 2005 – 2025 I n d i k a t o r Tahap Kesehatan Pendidikan Sosbud Agama AKB AHH IPM APM SD 98 40 67 thn 72 Tersedianya wadah APK SMP 95 pengembangan APK SMA 75 I UAN SMP 6.50 (2005UAN SLTA 7.00 2010) Terpenuhinya wajib belajar 9 thn APM SD 98 31 71 thn 74 Optimalnya wadah (dipertahankan) 40% pengembangan Bertaraf Nasional II APK SMP SLTA 98,85 (2010UAN SD,SMP,SLTA 7.00 2015) Terpenuhinya wajib belajar 12 thn 90% SD,SMP, SLTA 25 75 thn 77 Terkendalinya konflik bertaraf nasional, 20% antar kelompok III internasional (2015Terpenuhi tenaga 2020) profesional 50% SD,SMP, SLTA 21 78 thn 80 Kehidupan bertaraf internasional bermasyarakat yang IV Terpenuhi tenaga lokal harmonis (2020profesional bertaraf 2025) internasional AKB= Angka Kematian Bayi AHH = Angka harapan Hidup 3.3.1.2 Bidang Ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pembangunan diarahkan untuk mengembangkan industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi sumber daya manusia dan potensi agraris dengan dukungan transportasi yang kuat. Dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dengan ciri memiliki fondasi yang kokoh serta mampu secara nyata memberikan kesejahteraan pada masyarakat secara berkeadilan, maka diperlukan strategi dan kebijakan ekonomi dengan arahan sebagai berikut: (1).

Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong :


3.3.1 Arah Umum

38

a. Peningkatan produktivitas ekonomi dan nilai tambah produksi dengan memanfaatkan teknologi tepat guna b. Peningkatan sistem informasi penanaman modal untuk menunjang peningkatan investasi c. Penganekaragaman produk industri d. Pemendekan mata rantai perdagangan e. Pengembangan kerjasama strategis bagi kemajuan ekonomi f. Pengembangan riset (2).

Pembangunan diarahkan untuk terciptanya sistem distribusi yang efisien dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : a. Perluasan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi b. Perluasan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat menengah kebawah c. Pengembangan sistem tata niaga yg kondusif dengan ditopang oleh regulasi yg saling melengkapi d. Penciptaan iklim persaingan yang sehat e. Perlindungan bagi berkembangnya KUKM f. Pengembangan sistem dan jaringan transportasi

(3).

Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya struktur ekonomi industrialis yg diiringi oleh perdagangan, jasa dan transportasi dengan berbagai kebijakan yg pada dasarnya dapat mendorong : a. Pengembangan SDM dan IPTEK lebih kearah industri dengan basis SDA yang ramah lingkungan b. Pengembangan sentra industri dan perdagangan. c. Pengembangan sektor jasa dan pariwisata selaras dengan perkembangan ekonomi d. Pengembangan produk industri yang berkaitan dengan pasar global (termasuk transportasi dan pergudangan)

(4).

Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pertanian berkelanjutan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : a. Penetapan kawasan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup (habitat) sumberdaya pertanian. b. Jaminan bagi perluasan lahan pertanian, peningkatan ketersediaan saprodi dan infrastruktur pendukung bagi peningkatan produktifitas c. Jaminan ketahanan pangan dan taraf hidup petani yang layak d. Pengolahan hasil perkebunan lebih lanjut agar tercipta nilai tambah dan jaringan pemasaran yang lebih luas dan kompetitif e. Reorientasi agribisnis disertai sistem informasi pasar dan jaminan mutu produk f. Pengembangan sentra-sentra agribisnis dalam suatu kawasan terpadu secara luas

(5).

Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pemanfaatan secara optimal potensi perikanan dan kelautan dengan berbagai kebijakan yg pada dasarnya dapat mendorong : a. Penetapan kawasan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup (habitat) sumberdaya ikan. b. Revitalisasi aturan-aturan lokal tentang penangkapan ikan dan budidaya ikan. c. Regulasi pemanfaatan sumberdaya ikan. d. Pengembangan potensi sumberdaya ikan spesifik dan lokal. e. Diversifikasi produk perikanan dan kelautan bagi industri dan perdagangan

(6).

Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pemanfaatan barang dan jasa hasil hutan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional sekaligus mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, lindung, dan produksi (kayu, non kayu,jasa) untuk mencapai manfaat sosial, budaya dan


3.3.1 Arah Umum

b.

c.

d.

e.

39

ekonomi yang seimbang melalui terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi, Lindung dan Konservasi Melakukan pembangunan hutan secara lestari melalui pendekatan forest resource management dengan memperhatikan keanekaragaman manfaat dan hasil hutan, kondisi fisik kawasan dan kepentingan para pihak Revitalisasi industri kehutanan yang dikembangkan sesuai konsep pengelolaan hutan lestari dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada prinsip efesiensi, ramah lingkungan, variasi produk, nilai tambah, jaminan pasokan dan akses pasar, dan mampu bersaing secara global. Pengkajian neraca sumberdaya alam dan optimalisasi PDRB-termasuk PDRB hijaumelalui pengelolaan hutan secara lestari pada unit IUPHHK hutan alam dan hutan tanaman (indusrti dan rakyat) serta peningkatan produk non kayu (non timber forest product) dan percepatan mekanisme perdagangan karbon Pengembangan insentif dan reward bagi perusahaan dan masyarakat yang mampu mengelola hutan sesuai prinsip-prinsip kelestarian

(7).

Pembangunan diarahkan untuk optimalisasi sumberdaya alam dan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : a. Pengembangan agribisnis modern berbasis SDA pertanian dan maritim b. Pengembangan pola kemitraan c. Pengembangan pola produksi berbasis masyarakat d. Pengembangan sumber daya energi alternatif dan energi baru terbarukan yang mendukung pembangunan berkelanjutan e. Pengembangan sumber daya mineral, batubara, air, tanah dan mitigasi bencana alam yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

(8).

Pembangunan diarahkan untuk berkembangnya pengusaha daerah dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : a. Pengembangan KUKM b. Pengembangan BUMD yang profesional c. Pengembangan koperasi syariah sebagai basis koperasi rakyat d. Prioritas keikutsertaan pengusaha daerah dalam berbagai kegiatan pembangunan e. Prioritas untuk pengusaha daerah dalam berbagai kepemilikan asset diberbagai bidang usaha

(9).

Pembangunan diarahkan untuk tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong : a. Pencapaian taraf hidup ekonomi masyarakat yang tinggi b. Pencapaian pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat c. Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha d. Penurunan jumlah penduduk miskin e. Penguatan kemampuan fiskal daerah yang mandiri f. Pengembangan institusi formal zakat yang profesional

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang Ekonomi adalah sebagai berikut : • Pertumbuhan pertahun ditargetkan dari 5,57% ditahun 2006 menjadi 8,53% ditahun 2025. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan hasil perhitungan target yang dibuat per subsektor (Tabel 2). • Beberapa sektor didorong sedemikian rupa agar bisa tumbuh dengan cepat. Sebaliknya terdapat beberapa sektor yang tumbuh relatif lambat yaitu sektor Pertambangan dan Kehutanan. Kedua sub sektor ini diasumsikan tumbuh secara lambat untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif yang selama ini sudah sangat mengganggu masyarakat.


40

3.3.1 Arah Umum

Tabel 2 PDRB Per Sektor Kalimantan Selatan 2005-2025 (Rp juta) 2005 2006 2010 2015 2020

Sektor

PERTANIAN

5,689,653

2

PERTAMBGN

3,550,900

3,730,805

4,455,889

5,466,030

6,650,073

8,115,836

3

INDUSTRI

2,937,666

2,996,419

3,504,090

4,959,308

7,987,015

14,075,849

4

GAS A L

121,573

125,985

145,461

181,670

238,386

321,323

5

BANGUNAN

1,221,356

1,331,278

1,879,207

3,026,482

4,874,179

7,499,529

6

PERDAG H R

3,017,303

3,201,750

4,193,555

6,014,608

8,805,170

13,193,335

7

ANG KOM

2,015,920

2,175,874

2,977,705

4,519,586

7,304,806

12,076,158

8

BLKL

969,084

1,037,678

1,372,166

2,083,141

3,254,065

5,547,804

9

JASA

1,997,572

2,135,524

2,789,677

4,072,403

5,953,246

8,706,998

21,521,027

22,718,814

28,673,136

40,109,602

58,321,572

87,799,798

r/thn

5.57%

5.91%

6.94%

7.77%

8.53%

JUMLAH

5,983,502

7,355,385

9,786,375

13,254,633

2025

1

18,262,966

Catatan: Nilai PDRB diambil dari rencana pertumbuhan per sektor •

•

•

•

•

Struktur ekonomi diubah sedemikian rupa menuju ke sektor yang diharapkan memiliki ”value added” tinggi atau dari sektor yang ”terms of tradenya” rendah ke sektor yang ”terms of tradenya” tinggi. Untuk ini sektor pertanian –yang biasanya paling dominan-secara bertahap dikurangi peranannya; sebagai gantinya sektor Industri didorong untuk lebih berperan diikuti pula oleh sektor lainnya. Untuk merealisasikan ini kontribusi sektor Pertanian diupayakan semakin berkurang sebaliknya kontribusi sektor Industri bertambah besar dalam pembentukan Produk Domestik Rejional Bruto. Pergeseran dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2025 dimana peran sektor Pertanian mengecil dari 26,4% ditahun 2005 menjadi 20,8% ditahun 2025 sedangkan Industri meningkat menjadi dari 13,7% ditahun 2005 menjadi 16,0% ditahun 2025 (Tabel 3) . Seiring dengan pergeseran peranan sektor Pertanian ke sektor Industri, sektor Perdagangan dan sektor Angkutan Komunikasi terus dikembangkan dengan kontribusi 15,0% dan 13,8% ditahun 2025. Sasaran makro lainnya mengikuti perubahan PDRB dan perubahan penduduk dimana pertumbuhan penduduk ditargetkan menurun dari 1,61% ditahun 2006 menjadi 1,14% ditahun 2025 (Tabel 4) PDRB Konstan per kapita ditahun 2005 adalah Rp 6,64 juta dan ditahun 2025 Rp 20,62 juta atau menurut harga berlaku sebanding dengan US$ 5.592 (Tabel 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabel 3 Sasaran Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Provinsi Kalsel 2005 – 2025 (%) Sektor 2005 2006 2010 2015 PERTANIAN 26.4 26.3 25.7 24.4 PERTAMBGN 16.5 16.4 15.5 13.6 INDUSTRI 13.7 13.2 12.2 12.4 GAS A L 0.6 0.6 0.5 0.5 BANGUNAN 5.7 5.9 6.6 7.5 PERDAG H R 14.0 14.1 14.6 15.0 ANG KOM 9.4 9.6 10.4 11.3 BLKL 4.5 4.6 4.8 5.2 JASA 9.3 9.4 9.7 10.2 TOTAL 100 100 100 100

2020 22.7 11.4 13.7 0.4 8.4 15.1 12.5 5.6 10.2 100


2025 20.8 9.2 16.0 0.4 8.5 15.0 13.8 6.3 9.9 100

41

3.3.1 Arah Umum

Tabel 4 Sasaran Indikator Makro dan Kesejahteraan Provinsi Kalsel 2007 – 2026 1 2

PDRB Konstan (Rp.Jt)

2006 22,718,814

28,673,136

5.6%

5.9%

6.9%

7.8%

8.5%

3,292,200

3,503,300

3,767,800

4,023,900

4,258,000

1.61%

1.57%

1.47%

1.32%

1.14%

6.90

8.18

10.65

14.49

20.62

124,572,463

214,327,697

Growth/thn

3 4

2005 21,521,027

Jlh Pddk

3,240,100

Growth/thn

5

PDRB Kn/KAP (Rp.Jt)

6.64

2010

2015 40,109,602

2020 58,321,572

2025 87,799,798

6

PDRB Berlaku (Rp.Jt)

26,267,442

29,115,868

43,746,166

73,433,529

7

PDRB Blk/KAP ($)*

900.78

982.65

1,387.46

2,165.53

3,439.79

5,592.81

PDRB Blk/KAP ($)**

900.78

1,001.37

1,498.46

2,454.27

4,029.47

6,711.37

4.98

3.99

2.99

1.80

5.38

4.26

8

% Org Miskin

9 10 11

7.23

6.58

% Penganggur

6.18

8.87

7.91

6.62

PAD (Rp. Juta)

530,111

666,209.16

1,404,561.17

2,822,713.81

5,081,047.19

8,736,426.83

25.67%

20.50%

19.06%

15.83%

14.51%

4,177

6,201

Growth/thn

12

Jlh Koperasi

1,521

1,732

2,141

2,926

13

Jumlah Industri

81,973

85,761

99,393

125,577

167,273

234,763

14

ICOR

3.25

3

2.75

19,351,547

34,309,398

50,082,916

2.5 73,695,566 14,739,113

15 16 Ket

Investasi Investasi/thn 1. Berdasarkan proyeksi PDRB (Tabel 2) 3. Berdasarkan proyeksi penduduk nasional 6. Assumsi Inflasi konstan 5% pertahun 7* Asumsi inflasi konstan 5% perthn & us$1=Rp 9000 7** Asumsi inflasi konstan 7% perthn & us$1=Rp 9000 •

• •

3,870,309

6,861,880

10,016,583

Persentase orang miskin dan pengangguran terbuka ditargetkan menurun masing masing menjadi 1.80% dan 4,26% pada tahun 2025. Target untuk Kalimantan Selatan ini selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional yang membuat target dibawah lima persen. PAD diasumsikan meningkat selaras dengan pertumbuhan PDRB. Untuk menghitung besarnya investasi diperlukan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR propinsi Kalimantan Selatan dianggap menurun secara bertahap yang berarti semakin efisien dalam penggunaan modal (Tabel 4 baris 14). Berdasarkan ICOR ini diperoleh angka Investasi yang diperlukan selama lima tahap pembangunan tersebut (Tabel 4 baris 15 dan 16).

3.3.1.3 Bidang Prasarana dan Sarana. Secara keseluruhan pembangunan prasarana dan sarana ini diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik melalui : (1) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya transportasi yang berkualitas dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong: a) Perbaikan dan pemeliharaan prasarana transportasi yang telah ada secara sistematis dan kontinyu. b) Pembangunan prasarana transportasi baru yang efisien dan efektif dan penyediaan sarana untuk melayani seluruh masyarakat kesegenap penjuru wilayah. c) Pengembangan sistem jaringan transportasi inter dan antar moda yang terpadu termasuk untuk railway untuk angkutan hasil hasil pertambangan dan bumi. d) Penyelenggaraan transportasi global yang layak e) Partisipasi swasta dalam pengelolaan dan pemeliharaan transportasi.


3.3.1 Arah Umum

f)

42

Review berkala terhadap keberadaan prasarana transportasi sesuai perkembangan ekonomi, teknologi dan keamanan.

(2) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya penyediaan air minum dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. Peningkatan cakupan pelayanan air minum. b. Terpeliharanya sumber air baku secara berkesinambungan. c. Pemeliharaan dan peningkatan instalasi pengolahan air minum sesuai perkembangan penduduk dan ekonomi. (3) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya penyediaan prasarana dan sarana listrik dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong: a. Peningkatan kapasitas pelayanan listrik sampai ke pelosok wilayah. b. Partisipasi swasta dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. c. Pemilihan dan pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan lebih ekonomis. d. Pengembangan sistem penyediaan dan pemeliharaan yang kontinyu. (4) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya prasarana dan sarana pendidikan dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. Perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan. b. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana pendidikan secara merata. c. Peningkatan kualitas dan ketersediaaan sarana pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan. (5) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya prasarana dan sarana kesehatan dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan secara merata. b. Pembangunan sistem rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas pelayanan yang terpadu c. Peningkatan peranserta swasta dalam penyediaan fasilitas kesehatan masyarakat. d. Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan untuk mendukung Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat srtarat satu, dua dan tiga serta Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan Bencana. (6) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pengembangan telematika dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. Peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi dan informasi ke segenap wilayah dengan harga yang semakin terjangkau b. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas telematika c. Peranan swasta dalam meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana telematika perlu dipertimbangkan secara cermat dan terkoordinir dengan baik. (7) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pengembangan perumahan dan permukiman dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. Penetapan kawasan perumahan dan permukiman yang responsitif terhadap perubahan alam. b. Peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan permukiman berwawasan lingkungan c. Perencanaan perumahan sederhana dan layak pakai yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. d. Peningkatan peranan swasta dalam penyediaan perumahan. (8) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pengembangan fasilitas perkantoran, fasilitas umum dan sosial dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong: a. Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas umum sesuai kebutuhan. b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas umum sesuai perkembangan teknologi


43

3.3.1 Arah Umum

c. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana secara sistematis dan kontinyu Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang prasarana dan sarana adalah (Tabel 5): 1. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Transportasi yang Terpadu dengan tahapan pencapaian sebagai berikut: a. Tahap pertama adalah tersedianya sarana dan prasarana jalan nasional dan jalan provinsi dalam kondisi baik 45%, jembatan nasional dan jembatan provinsi dalam kondisi baik 70%, rintisan pelabuhan alternatif serta terbangunnya terminal kelas A sampai 50%. Tabel 5 Sasaran Pembangunan Prasarana & Sarana 2005-2025 Tahap Indikator I II III IV Transportasi terpadu 45% 75% 80% 90% • Jalan Nas & Prov a. Jalan Nasional b. Jalan Provinsi 70% 80% 85% 90% • Jembatan c. Jembatan Nasioanl d. Jembatan Provinsi Rintisan 20% 50% 100% • Pelabuhan Alternatif • Bandara Pengem Internasional - Bandara Syamsudin bangan Noor - Bandara Alternatif • Terminal Klas A • Railway (kereta api) • Jalan Layang Telematika • Cakupan Pelayanan Listrik • Cakupan Pelayanan Air Bersih • Cakupan Pelayanan Perumahan dan Pemukiman •

Sarana dan prasarana perumahan • Air Limbah • Drainase • Persampahan • Fasilitas Umum Perkantoran • pemenuhan kuantitas

50% -

100% -

100% Studi Awal

Perencanaan 100% Perencanaan Rintisan

20%

30%

45%

75%

60%

70%

80%

90%

40,43%

45%

60%

80%

30%

40%

60%

70%

25% 50% 40% 50%

40% 50% 60% 60%

55% 70% 75% 70%

70% 85% 80% 80%

10%

40%

70%

100%

b. Tahap kedua adalah tersedianya sarana dan prasarana jalan nasional dan provinsi dalam kondisi baik 75%, jembatan nasional dan provinsi dalam kondisi baik 80%, pelabuhan alternatif berupa pelabuhan samudra telah terbangun 20%,


3.3.1 Arah Umum

44

telah terbangunnya terminal kelas A sampai 100% serta terbangunnya jalan layang sebesar 15%. c. Tahap ketiga adalah tersedianya sarana dan prasarana prasarana jalan nasional dan provinsi dalam kondisi baik 80%, jembatan nasional dan provinsi dalam kondisi baik 85%, pelabuhan alternatif berupa pelabuhan samudra telah terbangun 50% serta pengembangan bandara Syamsudin Noor menjadi bandara internasional, studi awal bandara alternatif serta tahapan perencanaan jalan kereta api. d. Tahap keempat adalah tersedianya sarana dan prasarana jalan nasional dan provinsi dalam kondisi baik 90%, jembatan nasional dan provinsi dalam kondisi baik 90%, pelabuhan alternatif berupa pelabuhan samudra telah terbangun 100%, terwujudnya bandara Syamsudin Noor menjadi bandara Internasional tahap pembangunan bandara alternatif, tahap pembangunan jalan kereta api, serta rintisan jalan layang. 2. Terwujudnya penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan air bersih kepada Masyarakat dengan cakupan pelayanan yang lebih luas dengan terpeliharanya sumber air baku, instalasi dan proses pengolahan yang berkualitas dengan tahapan pencapaian sebagai berikut: a. Tahap Pertama adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan 40,43%, dengan terpeliharanya sumber air baku dan instalasi serta proses pengolahan yang berkualitas. b. Tahap Kedua adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan 45%. c. Tahap Ketiga adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan 60%. d. Tahap Keempat adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih dengan cakupan pelayanan 80%. 3. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana Listrik untuk melayani seluruh konsumen dengan pemanfaatan energi alternatif dan pemeliharaan yang efisien dan efektif, dengan tahapan pencapaian sebagai berikut : a. Tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan listrik dengan cakupan pelayanan 60%. b. Tahap kedua adalah terpenuhinya kebutuhan listrik dengan cakupan pelayanan 70%. c. Tahap ketiga adalah terpenuhinya kebutuhan listrik dengan cakupan pelayanan 80%. d. Tahap keempat adalah terpenuhinya kebutuhan listrik dengan cakupan pelayanan 90%. 4. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan dengan tahapan pencapaian sebagai berikut : a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan 40%. b. Tahap kedua adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan 50%. c. Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan 80%. d. Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan 95%. 5. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan dengan rehabitasi dan


3.3.1 Arah Umum

45

pemeliharaan fasilitas pelayanan yang responsif dengan tahapan pencapaian sebagai berikut : a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan 60%. b. Tahap kedua adalah terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan 75%. c. Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan 85%. d. Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan 95%. 6. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana perekonomian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tahapan pencapaian sebagai berikut: a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perekonomian 60%. b. Tahap kedua adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perekonomian 75%. c. Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perekonomian 85% d. Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perekonomian 95%. 7. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana telematika untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dengan peranan swasta dengan tahapan pencapaian sebagai berikut : a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana telematika 20%. b. Tahap kedua adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana telematika 30%. c. Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana telematika 45% d. Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana telematika 75%. 8. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana perumahan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan tahapan pencapaian sebagai berikut : a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perumahan 30%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana air limbah 25%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana drainase 30%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan 40% serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana fasilitas umum 50%. b. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perumahan 40%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana air limbah 40%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana drainase 50%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan 60% serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana fasilitas umum 60%. c. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perumahan 60%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana air limbah 55%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana drainase 70%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan 75% serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana fasilitas umum 70%. d. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perumahan 70%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana air limbah


3.3.1 Arah Umum

46

70%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana drainase 85%, terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan 80% serta terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana fasilitas umum 80%. 9. Terwujudnya Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan sarana perkantoran dan tertatanya ruang dengan tahapan pencapaian sebagai berikut : a. Tahap pertama adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta pemindahan perkantoran 10% b. Tahap kedua adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta pemindahan perkantoran 40% c. Tahap ketiga adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta pemindahan perkantoran 70% d. Tahap keempat adalah terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana pemindahan perkantoran 100% dan rintisan pemindahan ibukota. 3.3.1.4 Bidang Sumberdaya Alam & Lingkungan Hidup Sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan yang semakin menuntut perhatian yg besar dalam pengelolaannya. Kekeliruan pengelolaan dimasa lampau bagi Provinsi Kalsel menjadi pelajaran untuk melakukan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup agar memberi manfaat bagi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan bidang pengelolaan sumberdaya alam & lingkungan dalam 20 tahun ke depan dalam rangka mendorong pengelolaan SDA secara efisien untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan diarahkan sebagai berikut: (1) Pembangunan diarahkan untuk terjaminnya ketersediaan sumber daya berkelanjutan dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong: a. Peningkatan kualitas hidup manusia. b. Pengelolaan lingkungan hidup secara seimbang c. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diseluruh sektor d. Penguatan budaya lokal yang berbasis pada kearifan lokal yang mendukung keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan hidup (2) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya kelestarian fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan keberadaan air tanah dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. Penerapan konsep one river one management b. Peningkatan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand dan supply management c. Pemantapan kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (3) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya sistem manajemen bencana alam dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong: a. identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana b. perencanaan wilayah yang mengacu pada kemungkinan terjadinya bencana alam c. sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman dan mekanisme antisipasi bencana alam kepada masyarakat (4) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. b. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup c. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup d. Penegakan hukum dalam pemberantasan praktek illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing (5) Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong : a. Peningkatan kelembagaan dan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup b. Perluasan penerapan etika lingkungan dan penegakan hukum lingkungan yg adil dan tegas


3.3.1 Arah Umum

47

c. Peningkatan kemampuan pemerintahan daerah untuk mengendalikan konflik d. Penanaman nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal dan informal e. Internalisasi sadar lingkungan ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi f. Pengelolaan dan Pengembangan mineral dan batubara yang aman serta berwawasan lingkungan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut : Tahap I (2005-2010) : • Teridentifikasi, terinventarisasi dan terpetakannya potensi sumberdaya alam hutan, air, laut dan bahan mineral pada daerah yang menyimpan kandungan dalam jumlah besar, termasuk kawasan ekosistem yang rentan terhadap kerusakan sehingga dapat disusun blue print pengelolaan dan pemanfaatan SDA secara efisien, mandiri dan ramah lingkungan • Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 20% dari lahan kritis (agak kritis, kritis dan sangat kritis) dengan membangun kembali hutan alam di areal bekas HPH yang tidak produktif, hutan sekunder muda, dan kawasan lindung melalui pendekatan Forest Resource Management (FRM) dan Forest Ecosystem Management secara komplementer • Penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penerapan sanksi secara tegas terhadap kejahatan lingkungan, peningkatan standarisasi dan audit lingkungan secara komprehensif • Identifikasi dan pemetaan daerah rawan bencana sebagai upaya awal mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi daerah Kalimantan Selatan yang rawan bencana banjir dan tanah longsor • Menjamin tersedianya batubara sebagai bahan baku untuk penyediaan energi listrik PLTU daerah dan nasional • Pembentukan Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) unit Kalimantan Selatan untuk mendorong percepatan pengelolaan hutan lestari dan masyarakat sejahtera sebanyak 3 satuan KPH (KPHP Banjar 1 buah sebagai KPH Model seluas 185.300,93 ha, 1 KPHP Hulu Sungai seluas 156.766,31 ha, 1 KPHL Tahura Sultan Adam 112.339,75 ha) • Revitalisasi DAS yang diprioritaskan pada 7 (tujuh) Sub-DAS dan 2 DAS yang sangat kritis (Sub-DAS Tapin, Sub-DAS Amandit, Sub-DAS Tabalong Kanan, Sub-DAS Tabalong Kiri, Sub-DAS Riam Kiwa, Sub-DAS Riam Kanan, Sub-DAS Balangan, DAS Kusan, DAS Satui) dengan penerapan konsep one river one management sebagai upaya menekan kuantitas dan kualitas bencana ekologis banjir dan tanah longsor • terbentuknya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup terutama pada kalangan generasi muda • •

Pelaksanaan program-program sistem manajemen dan kinerja lingkungan (ISO 14000 dan ekolabeling) sebanyak 10% dari perusahaan industri dan jasa bahkan usaha rakyat yang berorientasi ekspor agar dapat bersaing di tingkat interasional Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengedepankan upaya-upaya yang bersifat preventif dan persuasif, termasuk pemberian reward dan insentif bagi individu dan kelompok yang peduli pada kelestarian lingkungan tanpa meninggalkan upaya-upaya represif.

Tahap II (2010-2015): • Tertatanya sistem informasi tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan berbasis e-environmental.


3.3.1 Arah Umum

48

•

Revitalisasi DAS pada 6 (enam) DAS dan 2 (dua) Sub DAS (DAS Maluka, DAS Cengal, DAS Sampanahan, DAS Batu Licin, DAS Cantung, DAS Senakin, Sub DAS Barito Tengah, Sub DAS Batang Alai) dengan penerapan konsep one river one management sebagai upaya menekan kuantitas dan kualitas banjir dan tanah longsor.

•

Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 40% dari lahan kritis dengan dengan pendekatan Forest Resource Management (FRM) dan Forest Ecosystem Management sesuai karakteristik wilayah dan kondisi sosekbud masyarakat. Pembentukan Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 8 satuan (KPHP Pulau Laut luas 100.967,37 ha, KPHL Sengayam luas 296.614,31 ha, KPHP Cantung 208.436,33 ha, KPHP Tanah Bumbu 295.361,92 ha, KPHP Tanah Laut 102.846,21 ha, KPHP Tabalong Kiri 120.386,41 ha, KPHP Tabalong Kanan 142.902,14 ha, KPHL Balangan 90.425,53 ha). Terbentuknya kesadaran masyarakat terutama pada kalangan generasi muda yang berjiwa militan akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Terwujudnya pemanfaatan energi baru terbarukan yang lebih maksimal. Terinventarisasinya terpetakan potensi sumber energi baru terbarukan. Terdatanya perkembangan distribusi dan konsumsi BBM. Terinventarisasinya potensi sumber energi migas. Terlaksananya program konservasi energi. Tercapainya kegiatan pengelolaan dan pengembangan migas yang aman dan berwawasan lingkungan. Sebanyak 25% perusahaan industri dan jasa bahkan usaha rakyat yang berorientasi ekspor agar dapat bersaing di tingkat interasional telah memiliki sertifikasi sistem manajemen dan kinerja lingkungan (ISO 14000 dan ekolabeling). Penetapan kebijakan yang membuka peluang akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan, penetapan indeks dan baku mutu lingkungan dan dan pengintegrasian biaya pengembangan pengelolaan lingkungan hidup. Penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup melalui penerapan secara tegas terhadap kejahatan lingkungan, audit lingkungan secara komprehensif, evaluasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan SDA serta pengakuan hukum adat terkait dengan pengelolaan SDA dan lingkungan. Berkurangnya kawasan hutan dan lahan terbakar hingga 25% dari luasan yang terbakar melalui upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu

•

• • • • • • • • • •

•

• • • • • • •

Terpasangnya jaringan Listrik Desa Sepanjang 100 km/lima tahun dengan pertahunnya harus terpasang sepanjang 20 km Tersedianya bahan baku dari bahan galian industri untuk pembangunan. Terpetakannya cekungan air tanah. Terinventarisir dan terpetakannya potensi sumberdaya CBM (Coal Bed Methane) sehingga dapat tersusun blue print pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya CBM. Tersusunya zonasi daerah rawan bencana. Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengusahaan pertambangan.

Tahap III (2015-2020): • Teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan oleh masyarakat secara lugas, up to date, transparan dan valid.


3.3.1 Arah Umum

• • • • • • •

• • • • • • • • • • •

49

Terpenuhinya syarat optimal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien. Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 65% dari lahan kritis sehingga mampu menekan percepatan penambahan luasan lahan kritis seminimal mungkin. Pemantapan Lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah terbentuk sehinga dapat berperan penting sebagai “agen pelestari” sumber daya hutan. Revitalisasi DAS pada 2 (dua) Sub-DAS dan 5 DAS (Sub DAS Danau Panggang, Sub DAS Barito Hilir, DAS Luang, DAS Tabanio, DAS Bangkalan, DAS Manunggal, DAS Pulau Laut) dengan penerapan konsep one river one management. Terselenggarannya penyusunan neraca sumberdaya alam berdasarkan base line data yang selalu diperbaharui setiap tahun. Berkurangnya kawasan hutan dan lahan terbakar hingga 50% dari luasan yang terbakar sebelumnya melalui upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengedepankan upaya-upaya yang bersifat preventif, persuasif, pemberian reward/insentif dan secara lebih tegas melakukan penegakan hukum lingkungan sehingga terbentuk masyarakat sadar dan peduli lingkungan. Sebanyak 50% perusahaan industri dan jasa bahkan usaha rakyat yang berorientasi ekspor agar dapat bersaing di tingkat interasional telah memiliki sertifikasi sistem manajemen dan kinerja lingkungan (ISO 14000 dan ekolabeling). Pengembangan pelaksanaan perjanjian internasional dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Mengembangkan kemampuan dari penerapan sistem deteksi dini. Tersusunnya neraca air tanah. Inventarisasi mineral langka. Diversifikasi batubara menjadi nilai ekonomi yang tinggi. Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengusahaan pertambangan. Terpasangnya jaringan Listrik Desa Sepanjang 100 km /lima tahun dengan pertahunnya harus terpasang sepanjang 20 km Tersusunnya neraca energi daerah Diversifikasi energi baru terbarukan menjadi nilai ekonomi yang tinggi Tercapainya kegiatan pengelolaan dan pengembangan migas yang aman dan berwawasan lingkungan

Tahap IV (2020-2025): • Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 90% dari lahan kritis dan dapat menekan seminimal mungkin percepatan penambahan luasan lahan kritis. • Dapat dipertahankannya pemanfaatan sumberdaya alam sesuai prinsip berkesesuaian standar yang berlaku yang selaras dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. • Pengelolaan DAS telah dapat dilakukan secara terpadu sehingga ancaman bahaya banjir dan tanah longsor dapat ditekan serendah mungkin • Berkurangnya kawasan hutan dan lahan terbakar hingga 50% dari luasan yang terbakar pada periode sebelumnya melalui upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadutegaknya hukum tanpa diskriminasi bagi setiap pelanggaran akan ketentuan pelestarian hutan dan lingkungan hidup . • Sebanyak 75% perusahaan industri dan jasa bahkan usaha rakyat yang berorientasi ekspor agar dapat bersaing di tingkat interasional telah memiliki sertifikasi sistem manajemen dan kinerja lingkungan (ISO 14000 dan ekolabeling) • Tercapainya kegiatan pengelolaan dan pengembangan mineral dan batubara yang aman dan berwawasan lingkungan.


3.3.1 Arah Umum

• • • • • • • • • • •

50

Tersusunya neraca air tanah Inventarisasi potensi mineral langka Tersosialisasinya dan terdiseminasinya informasi secara dini terhadap ancaman dan mekanisme antisipasi bencana alam kepada masyarakat Pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai substitusi energi konvensional Terpenuhinya kebutuhan air bersih Diversifikasi batubara menjadi nilai ekonomi yang tinggi Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengusahaan pertambangan Terpasangnya jaringan Listrik Desa Sepanjang 100 km/lima tahun dengan pertahunnya harus terpasang sepanjang 20 km. Tersusunnya neraca energi daerah. Diversifikasi energi baru terbarukan menjadi nilai ekonomi yang tinggi. Tercapainya kegiatan pengelolaan dan pengembangan migas yang aman dan berwawasan lingkungan.

3.3.1.5 Bidang Politik, Pemerintahan dan Hukum. Pembangunan bidang politik, dan hukum diadakan untuk mendorong terwujudnya good local governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, yang berdasarkan pada 4 (empat) prinsip, yaitu prinsip kepastian hukum, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan prinsip partisipasi. (1)

Pembangunan hukum diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, rasa keadilan tertib hukum dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya mendorong : a. peningkatan perangkat hukum di daerah. b. Peningkatan penegakan hukum di daerah tanpa pengecualian. c. Peningkatan rasa keadilan, tertib hukum dan budaya hukum.

(2)

Pembangunan diarahkan untuk menciptakan prinsip akuntabilitas dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya mendorong : a. Meningkatkan system prestasi dan nilai spiritual dalam bekerja di kalangan PNS. b. Meningkatkan profesionalitas dan moralitas PNS. c. Mengembangkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi Kalimantan Selatan.

(3)

Pembangunan diarahkan untuk menciptakan transparansi dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya mendorong: a. peningkatan system master plan dan SIM b. peningkatan penyediaan informasi dan komunikasi. c. Peningkatan keakuratan dan kevalidan data informasi.

(4)

Pembangunan diarahkan untuk menciptakan prinsip partisipasi dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya mendorong : a. peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pembangunan partisipatif dipropinsi Kalimantan Selatan. b. Meningkatkan keterlibatan kelompok masyarakat dalam proses perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan public yang diproduk oleh pemerintah propinsi Kalimantan Selatan. c. Meningkatkan kebijakan produk yang aspiratif masyarakat.


3.3.1 Arah Umum

51

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang politik, pembangunan, dan hukum adalah sebagai berikut : Tahap I (2006 – 2010). Penerapan prinsip kepastian hukum : • Tersedianya perangkat hukum dalam penyelenggaraan penerapan penegakkan hukum peraturan daerah di propinsi Kalimantan Selatan.Tersedianya standar pengawasan yang komprehensif dan bersifat menyeluruh dijajaran pemerintah di propinsi Kalimantan Selatan. • Penerapan pengawasan dalam rangka penegakkan sanksi dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku didaerah dan masyarakat propinsi Kalimantan Selatan. • Penerapan rasa keadilan dan tertib hukum dalam materi, perangkat maupun dalam penegakan hukum Penerapan prinsip akuntabilitas : • Terciptanya system prestasi dan nilai spritual kerja dalam penyelenggaraan pemerintah di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya profesionalitas dan moralitas PNS dalam penyelenggaraan pemerintah di propinsi Kalimantan Selatan. • Tersedianya pelayanan prima yang murah, dan manusia cepat, mudah dan manusiawi dalam penyelenggaraan pemerintah di propinsi Kalimantan Selatan. Penerapan prinsip transparansi : • Terciptanya prinsip master plan dan SIM dalam penyelenggaraan pemerintah di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya akurasi dan validasi data informasi dalam penyelenggaraan pemerintah di propinsi Kalimantan Selatan. • Tersedianya media informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di propinsi Kalimantan Selatan. Penerapan prinsip partisipasi : • Terciptanya pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat mengenai pembangunan pastisipasif di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya ketertiban masyarakat dalam perencanaan, perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya kebijakan public yang aspiratif masyarakat di propinsi Kalimantan Selatan. Tahap II (2011 – 2015). Penerapan prinsip kepastian hukum : • Penerapan pengawasan dan penegakkan hukum peraturan daerah pada pemerintah daerah di propinsi Kalimantan Selatan. • Penerapan budaya hukum pada pemerintah daerah dan masyarakat di propinsi Kalimantan Selatan. • Penataan perangkat hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di propinsi Kalimantan selatan Penerapan prinsip akuntalitas : • Terciptanya PNS yang berorientasi prestasi dan nilai spiritual dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di propinsi Kalimantan Selatan. • Tersedianya pelayanan prima yang murah, cepat, mudah dan manusiawi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di propinsi Kalimantan Selatan. Penerapan prinsip partisipasi : • Terciptanya ketertiban masyarakat dalam perencanaan, perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya kebijakan public yang aspiratif masyarakat di propinsi Kalimantan Selatan.


3.3.1 Arah Umum

52

Tahap (2016 – 2020). Penerapan prinsip kepastian hukum : • Penataan perangkat hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dipropinsi Kalimantan Selatan •

Penerapan pengawasan dan penegakan hukum/perda pada pemerintah daerah dipropinsi Kalimantan Selatan • Penerapan budaya hukum pada pemerintah daerah dan masyarakat dipropinsi Kalimantan selatan Penerapan prinsip akuntabilitas : • Terciptanya PNS yang berorientasi prestasi dan nilai spiritual dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya profesionalitas dan moralitas dipemerintahan daerah propinsi Kalimantan Selatan Penerapan prinsip partisipasi : • Tersedianya kebijakan yang aspiratif masyarakat di propinsi Kalimantan Selatan. Tahap IV (2021 – 2025). Penerapan prinsip good governance : • Terciptanya kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan dan tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di propinsi Kalimantan Selatan. • Terciptanya partisipasi masyarakat dalam kebijakan public pemerintahan daerah di propinsi Kalimantan Selatan

3.3.1.6 Bidang Penataan Ruang Kegiatan penataan ruang diarahkan untuk mampu mengarahkan kegiatan yang memerlukan ruang yang serasi, konsisten dan berkelanjutan dengan kegiatan: Tahap I (2006-2010) • Pengkajian pola pemanfaatan ruang • Melakukan Revisi Perda RTRWP dan sinkronisasi dengan peraturan perundangan tata ruang dengan hirarkhi diatasnya • Peningkatan kelembagaan penataan ruang di daerah Tahap II (2011-2015) • Peningkatan sinkronisasi dan paduserasi antara RTRWP dan RTRWK • Peningkatan peran RTRWP dalam kegiatan pembangunan sektoral • Penjabaran teknis RTRWP • Peningkatan peran lembaga penataan ruang • Evaluasi pelaksanaan Perda tentang RTRWP • Penyusunan rencana tata ruang yang detil Tahap III (2016-2020) • Evaluasi pelaksanaan Perda tentang RTRWP • Peningkatan lembaga penataan ruang di daerah • Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang


3.3.1 Arah Umum

• •

Peningkatan sinkronisasi antara RTRWP dengan kegiatan sektoral Penyusunan rencana tata ruang yang detil

Tahap IV (2021-2025) • Evaluasi Perda tentang RTRWP • Pemantapan lembaga penataan ruang di daerah • Penyusunan rencana tata ruang yang detil Sasaran Bidang Pembangunan Penataan Ruang Tahap I (2006-2010) • Tersedianya data-data spasial kegiatan penataan ruang • Tersedianya dokumen RTRWP hasil paduserasi • Peningkatan peran lembaga penataan ruang • Tersedianya Perda RTRWP Tahap II • Tersedianya jabaran pelaksanaan Perda RTRWP • Meningkatnya kegiatan lembaga penataan ruang • Tersedianya hasil evaluasi RTRWP • Tersedianya data-data spasial kegiatan pembangunan Tahap III (2016-2020) • Tersedianya rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis • Terkendalinya kegiatan pembangunan sesuai RTRWP • Tersedianya data spasial kegiatan pembangunan • Meningkatnya peran lembaga penataan ruang • Tersedianya hasil evaluasi RTRWP Tahap IV (2021-2025) • Tersedianya data hasil evaluasi pelaksanaan RTRWP • Mantapnya lembaga penataan ruang • Terwujudnya pola ruang sesuai RTRWP


53

3.3.2. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

54

3.3.2 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Pengembangan sistem perkotaan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya didasarkan pada posisi strategis, cakupan wilayah layanan, simpul lokasi tempat bertemunya supply dan demand barang, jasa dan hasil pembangunan serta simpul-simpul pengembangan wilayah dari kabupaten/kota di sekitarnya yang dapat menggerakkan percepatan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi: a. Sistem Perkotaan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi: i. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah Kota Banjarmasin ii. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Martapura (Kabupaten Banjar), Amuntai (Kabupaten Hulu Sungai Utara), Marabahan (Kabupaten Barito Kuala), dan Kotabaru (Kabupaten Kotabaru) b. Sistem Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan Banjarbaru, Rantau (Kabupaten Tapin), Kandangan (Kabupaten Hulu Sungai Selatan), Barabai (Kabupaten Hulu Sungai Tengah), Paringin (Kabupaten Balangan), Tanjung (Kabupaten Tabalong), Pelaihari (Kabupaten Tanah Laut) dan Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kota Banjarmasin sebagai pusat layanan antara lain sebagai pusat layanan administrasi pemerintahan tingkat lokal, pusat layanan regional industri, perdagangan dan jasa, pusat layanan kesehatan, pusat layanan jasa perbankan tingkat regional, nasional dan internasional. Pusat Kegiatan (PKW) pada umumnya sebagai pusat layanan administrasi pemerintahan tingkat lokal, pusat layanan regional untuk industri, perdagangan dan jasa juga pada setiap PKW mempunyai spesifik layanan, yaitu : a. Kota Martapura sebagai pusat layanan pendidikan keagamaan pondok pesantren, pusat layanan jasa kesehatan, pusat layanan sentra industri dan pedagangan batu permata, pusat layanan industri pariwisata religius dan pariwisata sungai, layanan perdagangan sumberdaya mineral, perkebunan, pertanian dan hortikultura; b. Kota Amuntai sebagai pusat layanan regional untuk industri kerajinan rumah tangga, pusat layanan pendidikan pondok pesantren, pusat layanan pariwisata kerbau rawa, pusat layanan peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian,dan hortikultura lahan rawa; c. Kota Marabahan sebagai pusat layanan regional peternakan, perikanan, pertanian dan hortikulltura lahan rawa, pusat layanan industri perkayuan dan industri kerajinan rumah tangga,; d. Kota Kotabaru sebagai pusat layanan regional perikanan laut, perkebunan, kehutanan, pusat layanan jasa kesehatan, pusat layanan perdagangan sumberdaya mineral Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat layanan antara lain sebagai pusat layanan administrasi pemerintahan tingkat lokal, pusat layanan regional untuk industri, perdagangan dan jasa juga pada setiap PKL mempunyai spesifik layanan, yaitu : a. Kota Banjarbaru sebagai pusat layanan administrasi pemerintahan tingkat regional yang merupakan simpul utama pusat layanan administrasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan pusat layanan pendidikan perguruan tinggi tingkat regional dan nasional; b. Kota Rantau sebagai pusat layanan regional pertanian dan hortikultura lahan rawa, pusat layanan perdagangan sumberdaya mineral; c. Kota Kandangan sebagai pusat layanan regional industri rumah tangga, pusat layanan wisata alam pegunungan dan budaya lokal Suku Dayak, pusat layanan perkebunan, pertanian dan hortikultura, perikanan air tawar, pusat layanan jasa perdagangan sumberdaya mineral; d. Kota Tanjung sebagai pusat layanan regional untuk industri kehutanan, perkebunan, perikanan air tawar, pusat layanan perdagangan dan jasa di daerah perbatasan Kalimantan Selatan bagian utara dengan Kalimantan Timur bagian selatan; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimanan Selatan 2005 - 2025


e. f.

55

Kota Paringin sebagai pusat layanan regional perdagangan dan jasa kehutanan, perkebunan dan sumberdaya mineral; Kota Pelaihari sebagai pusat dengan orientasi pelayanan regional industri, perdagangan dan jasa pertanian dan sumberdaya alam dan sumberdaya mineral;

Selain itu pusat pengembangan desa pada satuan-satuan permukiman transmigrasi diarahkan menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM) sehingga dapat melayani satuan permukiman transmigrasi di sekitarnya seperti KTM Cahaya Baru (Kabupaten Barito Kuala) dan KTM Sengayam (Kabupaten Kotabaru); Pengembangan sistem perkotaan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tidak mencerminkan pengelompokan berdasarkan pendekatan potensi sumber daya alam sedangkan cakupan wilayah pelayanannya terdapat berbagai potensi sumber daya alam yang bermuara pada peningkatan sektor industri yang dari waktu ke waktu akan diusahakan agar kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto semakin bertambah. Berdasarkan pendekatan potensi sumber daya alam, wilayah Kalimantan Selatan dikelompokkan menjadi: 1. Ruang kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura Pengelolaan pola ruang pada kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, meliputi:

a. kawasan pertanian lahan basah yang tersebar pada wilayah Kabupaten Barito Kuala, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu yang membentuk sentra komoditas padi dan hortikultura b. kawasan pertanian lahan kering yang tersebar pada wilayah Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tabalong yang membentuk sentra komoditas tanaman pangan dan hortikultura. c. kawasan pertanian tadah hujan yang tersebar dan membentuk sentra komoditas padi. d. pengembangan kawasan transmigrasi menjadi kawasan pertanian tanaman pangan yang layak huni, layak usaha, layak perkembangan dan layak lingkungan; e. meningkatkan Sentra produksi pangan di Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar,Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu dan Barito Kuala; f. meningkatkan Sentra agribisnis hortikultura di Kabupaten Banjarbaru, Tabalong, Balangan, HST, HSS, Tapin, Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu dan Barito Kuala;kawasan sepanjang sempadan pantai yaitu sepanjang pantai selatan - timur – tenggara Kalimantan Selatan dan pulau-pulau kecil menghadap Laut Jawa dan Selat Makasar; dan Banjarmasin sebagai sentra agribisnis tanaman hias. 2. Ruang kawasan budidaya perkebunan Pengelolaan pola ruang pada kawasan budidaya perkebunan, meliputi:

a. kawasan perkebunan pada lahan kering yang tersebar pada bagian tengah dan timur wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan membentuk sentra komoditas karet, kelapa sawit, kopi, lada, jarak pagar, dan lain-lain; b. kawasan perkebunan pada lahan basah yang tersebar pada bagian wilayah barat dan sebagian kecil wilayah bagian selatan yang diarahkan untuk pengembangan kelapa sawit dan kelapa dalam dengan teknik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 3. Ruang kawasan perikanan dan kelautan Pengelolaan pola ruang pada kawasan budidaya perikanan dan kelautan, meliputi: a. Kawasan Laut Pulau Laut dan sekitarnya yaitu wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, Kawasan Laut Kintap – Asam-Asam dan sekitarnya yaitu wilayah Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya, Kawasan Laut Aluh-Aluh dan sekitarnya yaitu wilayah Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimanan Selatan 2005 - 2025


56

b. Daerah tangkapan nener dan benur, yaitu Sungai Musang Kabupaten Banjar, Jorong sampai dengan Sungai Cuka Kabupaten Tanah Laut, Tanjung Mangkok Kabupaten Kotabaru; c. Daerah pendaratan ikan, yaitu Kuala Lupak, Aluh-Aluh, Kurau, Pagatan Besar, Takisung, Kuala Tambangan, Batakan, Jorong, Muara Asam-Asam, Muara Kintap, Sungai Danau, Sebamban, Bunate, Sungai Loban, Pagatan, Batulicin, Pantai, Tanjung Batu, Pudi, Tanjung Samalantakan, Hilir Muara, Rampa, Semisir, Sebanti, Lontar, Teluk Tamiang, Tanjung Seloka, Berangas, Sarang Tiung, Sungai Bali, Kerasian, Kerayaan, Birah-birahan, Marabatuan, Pamalikan, Matasirih, Selambau; d. Prasarana budidaya perikanan berupa jaringan irigasi tambak di Muara Kintap, Sungai Loban, BBIS Karang Intan, dan BBIP Kotabaru; e. Prasarana tangkap berada di Pelabuhan Perikanan Pantai Banjarmasin, Pelabuhan Pendaratan Ikan Batulicin dan Muara Kintap; f. Budidaya laut berada di Lontar, Teluk Tamiang, Teluk Sirih, gugus Pulau; g. Budidaya tambak di pesisir timur Muara Kintap; h. Perikanan tangkap di wilayah Pantai Selatan Kalimantan; i. Danau Panggang dan Danau Bangkau sebagai reservat perikanan darat; j. Kawasan lindung laut Bunati dan Teluk Tamiang sebagai kawasan terumbu karang; k. Pembenihan dan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan Tabalong, Barito Kuala, Kota Banjarbaru dan Banjarmasin termasuk Kabupaten Kotabaru, Tabah Bumbu, dan Tanah Laut. 4. Ruang kawasan budidaya peternakan Pengelolaan pola ruang pada kawasan budidaya peternakan, meliputi: a. Kawasan pemurnian ternak Sapi Bali, yaitu Kabupaten Barito Kuala dan kawasan pemurnian ternak itik Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara; b. Kawasan pembibitan ternak sapi, yaitu Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Barito Kuala, dan Kotabaru; c. Kawasan pembibitan ternak kerbau kalang/rawa, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah dan kawasan pembibitan ternak kerbau, yaitu Kabupaten Kotabaru; d. Daerah pengembangan unggas, yaitu Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, Banjarbaru dan Banjar; e. Daerah pengembangan ternak kambing, yaitu Kabupaten Tapin dan Batola; f. Daerah pengembangan ternak sapi di Kabupaten Kotabaru dan Balangan.

5. Ruang kawasan budidaya kehutanan Pengelolaan pola ruang pada kawasan budidaya kehutanan, meliputi: a. Kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas yang terletak di Kabupaten Banjar, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Kotabaru; b. Pembangunan sentra produk (penghasil) hasil hutan kayu di Kabupaten Tabalong, Kotabaru, Tanah Bumbu, Balangan, Tanah Laut, serta Banjar; c. Pembangunan sentra produk (penghasil) hasil hutan non kayu di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin; d. Pembangunan sentra industri pengolahan hasil hutan (kayu dan non kayu) di Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, serta Kabupaten Barito Kuala; e. Pembangunan kawasan hutan penunjang industri pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Tanah Laut dan Tanah Bumbu (Batulicin).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimanan Selatan 2005 - 2025


57

6. Ruang kawasan pariwisata Pengelolaan pola ruang pada kawasan pariwisata, meliputi: a. Obyek wisata alam Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pulau Kembang, Pulau Kaget, Pulau Bakut di Kabupaten Barito Kuala, Tahura Sultan Adam dan Lembah Kahung di Kabupaten Banjar, Upau, Jaro, Danau Undan Banua Lawas di Kabupaten Tabalong, Air Panas Hantakan, Pagatan, Batang Alai Selatan, Haruyan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Gua Temu Luang dan Gua Sunggung di Kabupaten Kotabaru; b. Obyek wisata bahari di Kabupaten Kotabaru dan Tanah laut, Terumbu Karang Pulau Kunyit (Kotabaru), Teluk Tamiang; c. Obyek wisata budaya terutama di Loksado, Pasar Terapung, Dayak Meratus. d. Obyek wisata pantai Swarangan Jorong, Takisung, Pagatan, Sarang Tiung Kotabaru; e. Obyek wisata buatan/atraksi antara lain Pasar Terapung Kuin Banjarmasin, Pasar Terapung Lok Baintan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Kerbau Rawa Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pendulangan Intan Sungai Tiung Cempaka Kota Banjarbaru, Waduk Riam Kanan, Tanjung Puri di Kabupaten Tabalong; f. Obyek wisata religius Syech Muhammad Arsyad Al Banjari Kalampayan, Datu Sanggul, Kubah Basirih Banjarmasin, Mesjid Jami Banjarmasin, Mesjid Sultan Suriansyah Banjarmasin, Mesjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Mesjid Al Karomah Martapura, Mesjid Taqwa Kandangan, Mesjid Jami Barabai, Mesjid Pusaka Banua Lawas, Makam Syech Datu Nafis di Kelua; g. Obyek wisata Sejarah Museum Waja Sampai Kaputing, Museum Lambung Mangkurat, Makam Sultan Adam, Pangeran Antasari dan Sultan Suriansyah h. Obyek wisata Gua Temua Luang Kelumpang Utara, Gua Sugung Batulicin, Gua Liang Kantin Muara Uya;

7. Ruang kawasan permukiman Pengelolaan pola ruang pada kawasan permukiman diwujudkan secara bertahap menurut prioritas penanganannya, meliputi: pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan termasuk permukiman transmigrasi yang termasuk dalam wilayah Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pusat-pusat permukiman perkotaan dikembangkan saling keterkaitan yang didasarkan pada peranan, kedudukan, lokasi strategis dan besaran kota sehingga membentuk tingkatan hirarki dan fungsi masing-masing kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Berdasarkan fungsinya sebagai pusat pertumbuhan, arahan pengembangan sistem pusat permukiman (sistem kota-kota) dibedakan menjadi 3 (tiga) hirarki utama, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Berdasarkan hirarki dan dengan mempertimbangkan aspek aksesibilitas antar kota, jangkauan pelayanan, besaran kota dan posisi strategis kota-kota tersebut, maka arahan pengembangan sistem kota-kota di Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada tabel berikut:



58

8. Ruang kawasan kegiatan industri Pengelolaan pola ruang pada kawasan kegiatan industri, meliputi: a. Kawasan industri Batulicin yang beorientasi pada industri perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan serta industri baja; b. Zona industri Bati-Bati yang berorientasi pada industri peternakan, makanan dan kehutanan; c. Zona industri Liang Anggang Banjarbaru yang berorientasi pada industri minuman, gas, keramik, kehutanan; d. Zona Barito Muara Barito Kuala yang berorientasi pada industri kehutanan, kimia, perkebunan; e. Zona industri galangan kapal Batulicin, f. Zona industri Tarjun Kotabaru yang berorientasi pada industri semen, bahan kimia, agrindustri; g. Zona industri Amuntai yang berorientasi pada industri perabot kayu dan rotan, h. Zona industri Murung Pudak yang berorientasi pada agroindustri, i. Zona industri Negara yang berorientasi pada industri kerajinan rumah tangga,

9. Ruang kawasan kegiatan pertambangan Pengelolaan pola ruang pada kegiatan pertambangan, meliputi: a. Kawasan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Banjar, Tabalong, Kotabaru, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, dan Balangan. b. Kawasan minyak dan gas bumi di wilayah Cekungan Barito, Cekungan Asam-asam, Cekungan Pasir, dan Celah Sebuku. c. Kawasan air tanah di wilayah Sub Cekungan Air Tanah di Kalimantan Selatan. d. Kawasan Energi Gas Metan Batubara di Wilayah Cekungan Barito dan Cekungan Pasir – Asam – Asam. Berdasarkan arahan, kriteria, fungsi dan strategi kawasan lindung dan kawasan budidaya, dikembangkan kawasan strategis provinsi yang dapat memicu dan memacu percepatan pergerakan dinamika perekonomian, sosial dan budaya serta dengan ciri khas spesifik tertentu, besaran tingkat layanan, homogenitas dan ketergantungan dalam kawasan, kecepatan ketercapaian aksesibilitas dalam kawasan, yaitu; a.

Kawasan Pegunungan Meratus, yaitu kawasan lindung yang memanjang dari Kabupaten Kotabaru sampai dengan Kabupaten Banjar termasuk Kawasan Tahura Sultan Adam dan Kawasan Loksado yang merupakan permukiman masyarakat asli Suku Dayak dengan pola kehidupan budaya lokal;

b.

Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yaitu kawasan terbuka sepanjang pantai timur – tenggara wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berbagai pola pemanfaatan ruang baik lindung maupun budidaya;

c.

Kawasan Rawa Potensial Batang Banyu yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Balawang, Barambai, Cerbon, Wanaraya, Bakumpai, Tabukan, Kuripan), sebagian Kabupaten Banjar (Kecamatan Simpang Empat), sebagian Kabupaten Tapin (Kecamatan Candi Laras Selatan, Candi Laras Utara dan Tapin Tengah), sebagian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang), Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kecamatan Danau Panggang, Babirik, Sungai Pandan, Amuntai Selatan, Amuntai Utara, Amuntai Tengah dan Banjang), sebagian Kabupaten Tabalong (Kecamatan Pugaan, Banua Lawas, Kelua, Muara Harus) yang bercirikan kawasan rawa spesifik lokal berupa kawasan rawa pasang surut, rawa monoton dan rawa gambut;



59

d.

Kawasan Metropolitan Banjarmasin/Banjarmasin Raya/Greater Banjarmasin/ Banjarmasin Metropolitan Area (BMA)/Banjarpura (Banjarmasin–BanjarbaruMartapura) yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kota Banjarmasin (Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara), Kota Banjarbaru (Kecamatan Banjarbaru, Landasan Ulin, Cempaka), sebagian Kabupaten Banjar (Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Aluh-Aluh dan Martapura), sebagian Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Alalak, Mandastana, Anjir Muara, Anjir Pasar, Tamban, Tabunganen, Mekarsari), sebagian Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan Bati-Bati dan Kurau) yang menjadi wilayah perembetan perkotaan (urban sprawl) dan yang sedang dan akan berkembang menjadi wilayah perkotaan;

e.

Kawasan Industri, yaitu kawasan industri yang bersifat padat modal dan padat karya yang menjadi tulang punggung dan memberikan konstribusi pertumbuhan dan percepatan pembangunan perekonomian di Kalimantan Selatan, yaitu Kawasan Industri Barito Muara, Tarjun, Liang Anggang - Landasan Ulin dan Bati-Bati;

f.

Kawasan Pelabuhan dan Bandar Udara, yaitu kawasan yang merupakan pintu keluar dan masuk jalur distribusi dan koleksi barang, jasa, penumpang serta antar moda angkutan yang sangat menentukan dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan seperti Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan Bandara Syamsuddin Noor. Kawasan ini juga meliputi kawasan rencana pelabuhan nasional Tanjung Dewa di kabupaten Tanah Laut sebagai alternatif pengganti Pelabuhan Nasional Trisakti Banjarmasin dan kawasan rencana pembangunan bandar udara internasional khusus untuk penerbangan sipil pada daerah pegunungan dan pesisir di Maluka Baulin Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sebagai bandar udara alternatif pengganti Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin;

g.

Kawasan Pembangkit Energi Listrik, yaitu kawasan yang memproduksi energi listrik untuk keperluan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi PLTU Asam-Asam, PLTU Mulut Tambang (Tapin, Balangan, dan Tabalong), PLTA Riam Kanan, dan PLTD sektor Barito dan Kotabaru. Kawasan ini juga meliputi kawasan pemanfaatan energi alternatif baru terbarukan yaitu kawasan yang memiliki potensi tersebut di atas yang dapat dikembangkan di wilayah Kalimantan Selatan, seperti kabupaten Tabalong, HST, HSS, Tapin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Kota Baru sebagai alternatif kawasan pembangkit energi listrik

h.

Kawasan Agropolitan, yaitu kawasan yang merupakan produsen hasil pertanian dan hortikultura seperti di Barito Kuala, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut dan Tabalong.

i.

Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah kawasan transmigrasi yang dipersiapkan menjadi kawasan perkotaan seperti KTM Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala dan KTM Sengayam di Kabupaten Kotabaru

j.

Kawasan Tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk yang relatif tertinggal yang ditetapkan Kabupaten Barito Kuala dan Hulu Sungai Utara.

k.

Kawasan Perbatasan adalah daerah kabupaten yang letaknya berbatasan dengan wilayah provinsi lain seperti kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Tanah Laut, dan Kotabaru. Untuk kawasan ini diperlukan penguatan ekonomi agar arah perkembangan wilayah tidak tertarik ke wilayah provinsi lain.


60 4. Penutup

BAB IV PENUTUP •

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 ini yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 memberikan visi, misi, dan arah penyelenggaraan pembangunan yang nantinya akan merupakan acuan bagi setiap gubernur Propinsi Kalimantan Selatan.

•

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Propinsi Kalimantan Selatan ini merupakan pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

•

•

(1)

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kota se Kalimantan Selatan

(2)

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Propinsi Kalimantan Selatan yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pemerintan yang sedang berjalan. Selanjutnya nanti RPJM merupakan referensi bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat (Renstra-SKP) Propinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 secara esensi menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan aparat pemerintah termasuk DPRD. Untuk itu perlu dalam proses pelaksanaannya perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: (1)

Pemerintah propopinsi dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Propinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.

(2)

Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan dalam menetapkan visi, misi dan arah pembangunan dalam masa pemerintahannya berkewajiban untuk berpedoman kepada RPJP Propinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 ini. Selanjutnya visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan yang tertuang dalam RPJM Propinsi Kalimantan Selatan akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

(3)

Satuan Kerja Pemerintah (SKP) Propinsi Kalimantan Selatan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah (Gubernur).

(4)

Dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJP yang sudah disepakati ini dapat dilakukan melalui forum MUSRENBANGDA.

Mengingat urgensi RPJPD bagi keberlangsungan pembangunan Kalimantan Selatan dalam jangka panjang dan karena ketidakterkaitannya pada kepentingan politik sehingga semata-mata hanya ditujukan bagi penyelenggaraaan pembangunan dan pelayanan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan seutuhnya maka terkandung tanggung jawab untuk menjaga dan menjamin implementasinya dilapangan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Kalimantan Selatan 2005-2025

61 4. Penutup

•

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama sama dengan masyarakat luas dan pengusaha mempunyai berkewajiban moril untuk menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Propinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Kalimantan Selatan 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Recommend Documents