PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RENCANA STRATEGIS DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI TAHUN 2016 - 2021
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Alamat : Jl. Dharma Praja No.03 Gunung Tinggi Telp. (0518) 6076002 Fax. (0518) 6076003 Kode Pos 72171 Batulicin Kalimantan Selatan
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu periode tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan. Renstra ini merupakan perencanaan pembangunan yang memuat programprogram strategis dari seluruh perencanaan yang akan dilakukan periode 2016 – 2021, yang disusun melalui identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh sesuai kondisi sektor pertambangan dan energi, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Renstra
ini
dimaksudkan
sebagai
panduan
penyusunan
rencana
program/kegiatan tahunan sektor pertambangan dan energi serta mendukung kesinmbungan dan konsistensi pelaksanaan program kegiatan selama lima tahun ke depan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Renstra ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga Renstra ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Tanah Bumbu.
Batulicin, 31 Mei 2016 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu
Ir.H.R.DWIDJONO, PHS Pembina Utama Muda NIP. 19581101 198911 1 002
3
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR ..... TAHUN 2016 KATA PENGANTAR............................................................................................. i DAFTAR ISI.......................................................................................................... ii DAFTAR TABEL.................................................................................................. iv BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum............................................................................... 3 1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................... 6 1.4. Sistematika Penulisan........................................................................ 7 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi 10 A. Sekretariat...................................................................................... 11 B. Bidang Pengembangan Wilayah Pertambangan ........................... 14 C. Bidang Pembinaan Usaha Pertambangan Umum ......................... 16 D. Bidang Energi Dan Kelistrikan ....................................................... 18 2.2. Sumber Daya Dinas Pertambangan dan Energi .............................. 21 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi ....................... 26 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi .................................... 31 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi...... 32 3.2. Telahaan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Periode Tahun 2011 - 2015.................. 35 4
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dan Renstra Propinsi ............................................................................... 36 3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ........................................... 37 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis............................................................. 38 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi Dan Misi Dinas Pertambangan dan Energi ............................... 39 4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertambangan dan Energi 40 4.3. Strategi Dan Kebijakan .................................................................... 42 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .................... 48 BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................ 55 BAB VII PENUTUP ........................................................................................... 57
5
DAFTAR TABEL
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi.................. 20 Tabel 1.2 Kekuatan Sumber Daya Manusia Kualifikasi PNS............................. 22 Tabel 1.3 Jumlah dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Non PNS.................. 23 Tabel 1.4 Kuantitas Aset ................................................................................... 24 Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2011 – 2015............................................................................27 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertambangan Dan Energi Tahun 2006 – 2010 dan 2011 – 2013.............................28 Tabel 2.3 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Periode Pelaksanaan 2011 – 2013....................................................29 Tabel 2.4 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran.... ....................................... 30 Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2011 - 2015...................... 45 Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bumbu Tahun 2011 - 2015 .......................................................................... 51 Tabel 6.1 Indikator yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s/d 2015 .............................. 56
6
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undangundang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang pertambangan dan energi berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kab. Tanah Bumbu. 1.2 Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas
Pertambangan dan Energi
Kabupaten Tanah Bumbu mencakup:
7
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 8
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
1.3 Maksud dan Tujuan Secara garis besar maksud dan tujuan Renstra SKPD minimal mencakup:
Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan
Pedoman dalam menyusun Renja SKPD
Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD
Kontrak kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati (jika dibutuhkan)
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010 yaitu: BAB I Pendahuluan mencakup:
Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud
dan Tujuan, Sistematika Penulisan Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Struktur Organisasi SKPD,
Sumber
Tugas, Daya
Fungsi,
SKPD,
dan
Kinerja
9
Pelayanan SKPD,
Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan
Pelayanan SKPD Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L,
Telaahan
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan
Penentuan Isu-isu Strategis
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII Kaidah Pelaksanaan
10
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Kedudukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu. Tugas pokok Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi serta tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah. Adapun uraian tugas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu adalah : a. Menetapkan kebijakan teknis bidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. b. Menetapkan Program Kerja Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan kebijakan teknis dinas. c. Melaksanakan penyelenggaraan
koordinasi, proses
pembinaan kegiatan
dan
penataan
pengendalian wilayah,
usaha
pertambangan, pengawasan pertambangan dan energi. d. Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan. e. Membina dan mengkoordinasikan pengelolaan unit kerja pelaksana teknis. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
Untuk melaksanakan tugas di bidang pertambangan dan energi, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu memiliki fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. b. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan pengembangan wilayah pertambangan.
11
c. Pembinaan teknis dan pengawasan pembinaan usaha pertambangan umum. d. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan energi dan kelistrikan. e. Pemberian perizinan dan pelayanan umum. f. Pengelolaan urusan ketatausahaan. g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan dan Energi.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi diatas maka harus didukung dengan unsur-unsur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu yang terdiri dari : A. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan rencana kerja dinas, keuangan, umum dan kepegawaian, keprotokolan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur organisasi. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program kerja dan rencana kegiatan dinas. 2. Pengelolaan urusan keuangan. 3. Pengelolaan urusan kepegawaian. 4. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 5. Pengelolaan surat menyurat, kehumasan dan protokol. 6. Pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
Unsur-unsur Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, penggandaan, rumah tangga dan perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian. 12
Penjabaran tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kerja tahunan; b. melaksanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan; c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit (RKBU dan RTBU); d. melaksanakan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor; e. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur organisasi unit; f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan barang/aset unit; g. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, humas dan keprotokolan; h. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzetting, formasi, DUK, data pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai; i. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian meliputi pengusulan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program dan rencana kerja, laporan kegiatan Dinas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Keuangan Dinas. Penjabaran tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : a. Menyusun
rencana
dan
melaksanakan
kegiatan
pengumpulan,
pengolahan, penyajian dan analisa data; b. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program rencana kerja dinas pertambangan dan energi;
13
c. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta laporan Akuntabilitas Dinas Pertambangan dan Energi; d. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai bahan Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah
(APBD)/Anggaran
Pendapatan
Belanja
Negara
(APBN); e. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung Dinas Pertambangan dan Energi; f. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pendapatan Dinas Pertambangan dan Energi; g. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja Dinas Pertambangan dan Energi; h. Menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; i. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran; j. Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara dokumen / arsip administrasi keuangan; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; c. Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan unsur-unsur organisasi pelaksanaan dinas daerah. Penjabaran tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program evaluasi pengembangan
kinerja
kegiatan
dan
rencana
kerja
Dinas
Pertambangan dan Energi; b. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan program evaluasi pengembangan
kinerja
kegiatan
dan
rencana
kerja
Dinas
Pertambangan dan Energi;
14
c. Menyiapkan
bahan
dalam
rangka
evaluasi
terhadap
sistem
pelaksanaan kegiatan; d. Menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib, dan rapi sesuai dengan petunjuk ketentuan yang berlaku; e. Menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian maupun kegiatan masing-masing bidang; f. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan tugas untuk dilaporkan kepada atasan atau satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja SKPD; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. B. Bidang Pengembangan Wilayah Pertambangan Bidang
Pengembangan
Wilayah
Pertambangan
mempunyai
tugas
melaksanakan penyelidikan umum, pemetaan geologi teknik, hidrogeologi, geologi, tata lingkungan dan eksplorasi dalam rangka inventarisasi dan pengembangan potensi sumber daya mineral untuk pengembangan wilayah pertambangan. Bidang Pengembangan Wilayah Pertambangan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Pembinaan dan koordinasi penyelidikan umum, pemetaan geologi dan sumber
daya
mineral
dalam
rangka
pengembangan
wilayah
pertambangan. 2. Pembinaan dan koordinasi penyiapan wilayah pertambangan dan pengawasan lingkungan pertambangan dalam rangka perencanaan tata ruang, data pengelolaan sistem informasi geologi. 3. Pembinaan dan koordinasi eksplorasi endapan bahan galian dalam rangka pengkajian dan pengembangan sumber daya mineral. 4. Pembinaan dan koordinasi penyelidikan, pemetaan geologi teknik, geologi
tata
lingkungan
dan
hidrologi
untuk
menunjang
15
pengambangan
wilayah
pertambangan
serta
melaksanakan
penyelidikan gerakan tanah, geolostrik dan bencana alam geologi.
Unsur-unsur Bidang Pengembangan Wilayah Pertambangan terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral Mempunyai
tugas
pengembangan
melakukan
sumber
daya
inventarisasi mineral,
pengkajian
melakukan
dan
penyelidikan,
pemetaan hidrogeologi serta bimbingan teknis pengembangan air bawah tanah dan sumur. Seksi Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyajikan
bahan
penyusunan
program
pengkajian
dan
pengembangan sumber daya mineral, pembinaan penyelidikan umum dan pemetaan bahan galian serta wilayah pertambangan; b. Menyajikan bahan dalam penyusunan petunjuk teknis penyelidikan umum, eksplorasi pendahuluan, pemetaan bahan galian serta wilayah pertambangan; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan inventarisasi, penyelidikan umum, eksplorasi pendahuluan pemetaan bahan galian serta wilayah pertambangan; d. Menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi pendahuluan pemetaan bahan galian serta wilayah pertambangan; e. Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan inventarisasi penyelidikan umum, eksplorasi pendahuluan pemetaan bahan galian serta wilayah pertambangan; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. b. Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan dan Tata Lingkungan Mempunyai
tugas
melaksanakan
penyelidikan
umum,
eksplorasi
pendahuluan, pemetaa dalam proses pemberian izin serta pengelolaan sistem informasi geologi dan mengupayakan penanggulangan bahaya kerusakan lingkungan. Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan dan Tata Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 16
a. Menyajikan bahan penyusunan program tentang pengelolaan dan analisa data pelaksanaan kegiatan pemetaan topografi dan geologi lingkungan,
konservasi
wilayah,
perencanaan
tata
ruang
dan
pengelolaan sistem informasi geologi; b. Menyajikan bahan petunjuk teknis dan pembinaan pemetaan topografi dan geologi lingkungan, konservasi wilayah, perencanaan tata ruang dan pengelolaan sistem informasi geologi; c. Melaksanakan kegiatan pemetaan topografi dan geologi lingkungan, konservasi wilayah, perencanaan tata ruang dan pengelolaan sistem informasi geologi; d. Menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan topografi dan geologi lingkungan, konservasi wilayah, perencanaan tata ruang dan pengelolaan sistem informasi geologi; e. Menyiapkan bahan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pemetaan topografi dan geologi lingkungan, konservasi wilayah, perencanaan tata ruang dan pengelolaan sistem informasi geologi; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. C. Bidang Pembinaan Usaha Pertambangan Umum Bidang
Pembinaan
Usaha
Pertambangan
Umum
mempunyai
tugas
melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pemberian izin usaha kegiatan penyelidikan mum, eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum, pemanfaatan air bawah tanah, analisis data statistik pertambangan dan pengawasan pelaksanaannya. Bidang Pembinaan Usaha Pertambangan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Pengelolaan perizinan usaha kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dibidang pertambangan umum. 2. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan air bawah tanah dan sumur bor. 3. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis dan statistik data pertambangan. 4. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan usaha pertambangan. 17
Unsur-unsur Bidang Pembinaan Usaha Pertambangan Umum terdiri dari : a. Seksi Bimbingan Pertambangan Mempunyai tugas melaksanakan pemberian
izin
usaha
kegiatan
pertambangan, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan bimbingan di bidang pertambangan. Seksi Bimbingan Pertambangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyajikan perizinan
bahan kuasa
penyusunan
program
pertambangan,
pelaksanaan
eksplorasi,
kegiatan
eksploitasi
dan
pengelolaan pertambangan; b. Menyajikan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan kegiatan perizinan kuasa pertambangan; c. Menyiapkan bahan kegiatan proses dan analisa pelaksanaan kegiatan pemberian perizinan kuasa pertambangan; d. Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pemberian perizinan kuasa pertambangan; e. Menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
kegiatan
kegiatan
pemberian
perizinan
kuasa
pertambangan; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. b. Seksi Pengawasan Pertambangan Mempunyai
tugas
melaksanakan
pengawasan
dan
evaluasi
pelaksanakan usaha pertambangan dan lingkungan pertambangan. Seksi Pengawasan Pertambangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyajikan bahan penyusunan program mengolah dan menganalisa data pengawasan, evaluasi pelaksanaan usaha pertambangan dan lingkungan pertambangan; b. Menyajikan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan kegiatan pengawasan, evaluasi pelaksanaan usaha pertambangan; c. Menyiapkan
bahan
pelaksana
kegiatan
pengawasan,
evaluasi
pelaksanaan usaha pertambangan; d. Menyiapkan bahan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan usaha pertambangan dan lingkungan pertambangan; 18
e. Menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pertambangan; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. D. Bidang Energi Dan Kelistrikan Bidang Energi dan Kelistrikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi perizinan dan pengawasan usaha inti listrik, energi non migas serta pengembangan migas, listrik dan energi. Bidang Energi dan Kelistrikan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Pembinaan koordinasi dan pemberian izin usaha inti listrik dalam kabupaten. 2. Pembinaan dan pengelolaan usaha non migas. 3. Penyediaan dukungan pengembangan migas, listrik dan energi. 4. Pengawasan pelaksanaan usaha listrik, energi non migas dan energi.
Unsur-unsur Bidang Energi dan Kelistrikan terdiri dari : a. Seksi Energi Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan serta pengembangan usaha migas, non migas dan energi serta pengawasan pelaksanaannya. Seksi Energi mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyajikan bahan penyusunan program mengolah dan menganalisa data perizinan dan pengawasan pengelolaan, pengembangan usaha migas, non migas dan energi; b. Menyajikan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan pengawasan, pengelolaan, pengembangan usaha migas, non migas dan energi; c. Menyiapkan bahan kegiatan pembinaan pengawasan, pengelolaan, pengembangan usaha migas, non migas dan energi; d. Menyiapkan bahan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan pengawasan, pengelolaan, pengembangan usaha migas, non migas dan energi;
19
e. Menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
kegiatan
pembinaan
pengawasan,
pengelolaan,
pengembangan usaha migas, non migas dan energi; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas b. Seksi Kelistrikan Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi bimbingan pelayanan usaha kelistrikan dan pemberian izin usaha inti listrik serta distribusi dalam wilayah Kabupaten serta pengawasan pelaksanaannya. Uraian tugas unsur ini adalah sebagai berikut : a. Menyajikan bahan penyusunan data pembinaan dan izin usaha kelistrikan; b. Menyajikan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan usaha ketenagalistrikan dan distribusi dalam wilayah kabupaten; c. Menyiapkan bahan kegiatan pembinaan pemberian izin usaha ketenagalistrikan serta distribusi dalam wilayah kabupaten; d. Menyiapkan bahan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan izin usaha ketenagalistrikan serta distribusi dalam wilayah kabupaten; e. Menyiapkan bahan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan perizinan usaha ketenagalistrikan dan distribusi dalam wilayah kabupaten; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
20
GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI
21
2.2 Sumber Daya SKPD Dalam melaksanakan kegiatannya saat ini, organisasi dinas didukung oleh 59 (lima puluh sembilan) orang dengan rincian 45 (empat puluh lima) orang PNS dan 14 (empat belas) orang Non PNS. Adapun keadaan pegawai di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :
a. Berdasarkan penempatan pegawai PNS dan non PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi adalah:
Kepala Dinas
: 1 orang
Sekretariat
: 21 orang
Bidang Pengembangan Wilayah Pertambangan
: 10 orang
Bidang Pertambangan Umum
: 19 orang
Bidang Energi dan Kelistrikan
: 8 orang Jumlah
: 59 orang
b. Berdasarkan golongan, terdiri dari :
Golongan IV
:
2 orang
Golongan III
:
20 orang
Golongan II
:
21 orang
Golongan I
:
2 orang
Jumlah
:
45 orang
c. Berdasarkan klasifikasi latar belakang pendidikan keteknisan/bidang keilmuan terdiri dari :
Pegawai Teknis
:
38 orang
Pegawai Non Teknis :
21 orang
Formasi kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut :
22
Tabel 1.2: Kekuatan Sumber Daya Manusia Kualifikasi PNS No
Uraian
Jumlah
(1)
(2)
(3)
1
Kualifikasi a.
b.
c.
d.
e.
Tingkat Pendidikan 1 SD 2 SMP 3 SLTA 4 D3 5 S1 6 S2 Masa Kerja 1 0-5 thn 2 6-10 thn 3 11-15 thn 4 16-20 thn 5 >21 thn Pangkat/Golongan Ruang 1 Gol I 2 Gol II 3 Gol III 4 Gol IV Usia 1 18-25 thn 2 26-30 thn 3 31-40 thn 4 41-50 thn 5 >50 thn Jenis Kelamin 1 Laki-laki 2 Perempuan
2 0 11 14 16 2 20 15 4 3 3 2 21 20 2 2 11 24 5 3 33 12
Tabel 1.3 : Jumlah dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Non PNS No (1) 1
Uraian (2) Kualifikasi a. Tingkat Pendidikan 1 SD 2 SMP 3 SLTA 4 D1 5 D3 6 S1 Masa Kerja b. 1 0-5 thn 2 6-10 thn c. Jenis Kelamin 1 Laki-laki 2 Perempuan
Jumlah (3)
0 0 8 3 3 10 4 10 4
23
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi
masing-masing
indikator
kinerja
periode
sebelumnya,
hingga
didapatkan Rasio Capaian Kinerja pada tahun yang bersangkutan. Rincian tingkat pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1
24
Tabel 2.1
25
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2.
26
Tabel 2.2
27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1 Tantangan a. Kesadaran
para
pelaku
tambang
yang
masih
kurang
terhadap
pengendalian lingkungan pertambangan. b. Kegiatan sektor pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan dan berwawasan lingkungan (good mining practice) c. Data informasi Sumber Daya Mineral dan Energi belum cukup lengkap dan belum termanfaatkan sebagai sumber pengembangan ekonomi daerah dan pasokan kebutuhan bagi masyarakat. d. Potensi energi alternatif yang belum teridentifikasi dan termanfaatkan
2.4.2 Peluang a. Banyak lahan yang belum dimanfaatkan. b. Potensi hasil pertambangan dan energi yang cukup tinggi. c. Kebutuhan hasil pertambangan dan energi yang masih cukup tinggi. d. Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam hal pembangunan sektor pertambangan dan energi. e. Terbukanya peluang investasi untuk hasil-hasil sektor pertambangan dan energi. f. Tersedianya volume tenaga kerja yang cukup banyak g. Tersedianya stakeholders yang turut serta mendukung pembangunan sektor pertambangan dan energi. h. Kerjasama dengan investor lebih terbuka dari sektor pertambangan i.
Penyerapan tenaga kerja cukup tinggi
28
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pada Bab ini akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada SKPD. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini: 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 – 2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah: Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS
DAERAH
MENUJU
TANAH
BUMBU
YANG
MAJU,
SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)” Penjabaran makna dari visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: Maju mengandung makna: Menuju masyarakat yang memiliki pondasi ekonomi, sosial dan budaya lokal yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, daerah dan nasional maupun global. Sejahtera mengandung makna : Masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata, adil dan berkesinambungan dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi, serta kehidupan sosial budaya yang harmonis lahir maupun bathin. Berintelektual tinggi mengandung makna : Pembangunan manusia seutuhnya yang menguasai
ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka mewujudkan Visi maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Rumusan misi disusun untuk 29
memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point
guna
mendorong
pemanfaatan
keunggulan
maritim
serta
menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. 2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah arus regional dan nasional. 3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan. 4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. 5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektif dan bersih. Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021, maka Dinas Pertambangan dan Energi akan mendukung pelaksanaan misi kedua dan ketiga sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Pertambangan dan Energi menyajikan
faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut pada tabel 3.1.
30
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi:
Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri dan Pariwisata di Kalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera dan berintelektual tinggi
No
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih
(1)
(2)
1
Misi kedua: Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah arus regional dan nasional Program:
2
Misi ketiga : Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDE yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan
Permasalahan Pelayanan SKPD (3)
Faktor Penghambat
Pendorong
(4)
(5)
Letak geografis
Peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pertambangan
Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Program:
31
3.2 Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi Berdasarkan Renstra Provinsi Kalimantan Selatan, maka Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan adalah: Visi “KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI DAN BERDAYA SAING” Misi Provinsi Kalimantan Selatan adalah: 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik 3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal 4. Mengembangkan Infrastruktur wilayah yang Mendukung Percepatan, Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya 5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumber Daya Lokal dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dengan sasaran jangka menengah adalah: 1. Terwujudnya data potensi sumber daya geologi 2. Terwujudnya pelayanan teknis perijinan pertambangan 3. Terlaksananya pengelolaan lingkungan dan pemantauan CSR 4. Berkurangnya aktifitas PETI di Kalimantan Selatan 5. Terwujudnya pemanfaatan energi alternatif 6. Terwujudnya pendistribusian bahan bakar 7. Terwujudnya efisiensi pemanfaatan energi 8. Terwujudnya pelayanan teknis dalam rangka penerbitan perijinan biofuel 9. Terwujudnya pembangunan sumber daya listrik 10. Terwujudnya peningkatan rasio elektrifikasi 11. Terwujudnya pelayanan teknis perijinan ketenagalistrikan 32
12. Terpenuhinya peralatan laboratorium yang memadai 13. Terpeliharanya peralatan laboratorium 14. Terpenuhinya SDM yang berkompetensi 15. Terwujudnya pemutakhiran data sistem informasi geografis bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral 16. Tersedia dan terpelihara jenis peralatan eksplorasi dan perpetaan yang dapat mengikuti perkembangan zaman Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor
pendorong
dari
pelayanan
SKPD
yang
mempengaruhi
permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dapat dilihat pada tabel 3.2.
33
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Permasalahan
Sebagai Faktor
No
Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi
(1)
(2)
1
Terwujudnya data potensi sumberdaya geologi
Letak geografis
2
Terwujudnya pelayanan teknis perijinan pertambangan
Kewenangan berpindah ke provinsi
3 4 5 6 7
Pelayanan SKPD (3)
Terlaksananya pengelolaan lingkungan dan pemantauan CSR Berkurangnya aktifitas PETI di Kalimantan Selatan Terwujudnya pemanfaatan energi alternatif Terwujudnya pendistribusian bahan bakar Terwujudnya efisiensi pemanfaatan energi
8
Terwujudnya pelayanan teknis dalam rangka penerbitan perijinan biofuel
9
Terwujudnya pembangunan sumber daya listrik
10
Terwujudnya peningkatan rasio elektrifikasi
11
Terwujudnya peralatan laboratorium yang memadai
12
Terpenuhinya peralatan laboratorium yang memadai
13 14
Terpeliharanya peralatan laboratorium Terpenuhinya SDM yang berkompetensi
15
Terwujudnya pemutakhiran data sistem informasi geografis bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral
16
Tersedianya dan terpelihara jenis peralatan eksplorasi dan perpetaan yang dapat mengikuti perkembangan zaman
Penghambat
Pendorong
(4)
(5) Perlunya data potensi sumber daya geologi
Letak geografis
Pengelolaan
Terbitnya Undangundang Nomor 23 Tahun 2014
34
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong
dari
pelayanan
SKPD
yang
mempengaruhi
permasalahan
pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.3. Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor Penghambat
Pendorong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kawasan peruntukan pertambangan sudah diakomodir dalam Raperda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014-2034
Tidak ada
3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Bupati terpilih, Kajian terhadap Renstra SKPD Provinsi, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal adalah sebagai berikut: 1. Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia teknis terlatih yang sesuai kebutuhan. Keterbatasan SDM pada Dinas Pertambangan dan Energi membuat kegiatan inventarisasi bahan galian dan energi serta pembinaan pertambangan kurang maksimal. 35
3. Masih ada kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional serta adanya kemajuan teknologi sekarang ini. Usaha pertambangan nasional tidak lepas dari keadaan diatas. Adanya kenaikan permintaan dan harga komoditi serta kemajuan teknnologi yang maju, maka mineral yang tadinya tidak ekonomis menjadi ekonomis untuk diusahakan. Keadaan tersebut di respon dunia usaha pertambangan nasional
maupun
meningkatkan
Kabupaten
produksi
Tanah
atau
Bumbu
khususnya
meningkatkan
status
dengan Kuasa
Pertambangannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Produksi / Operasi Produksi. Kondisi pelaku usaha tambang semakin menjadi sorotan, terutama terhadap kelola lingkungan dan K3L, karena usaha pertambangan selalu diidentikkan dengan kerusakan lingkungan. Di satu sisi
para pelaku
usaha tambang masih banyak yang kurang memperhatikan pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lingkungannya sehingga pengelolaannya tidak maksimal. Keadaan ini menuntut keseriusan dan optimasi dalam pengawasan
dan pembinaan tambang,
sehingga
dibutuhkan frekwensi yang lebih banyak pembinaan dan pengawasan tambang. 4. Masih
ada
kegiatan
usaha
pertambangan
belum
maksimal
memberdayakan masyarakat Penerapan program Community Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan pertambangan belum menyentuh kepada masyarakat sekitar tambang dan masyarakat Tanah Bumbu pada umumnya. Sehingga program CSR lebih banyak kepada pembayaran fee saja pada perorangan, sehingga tidak mempunyai daya ungkit ekonomi. 5. Masih ada potensi sumber bahan galian yang masih belum terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik Masih ada potensi bahan galian yang belum teridentifikasi, sehingga hanya komoditi tertentu saja yang optimum. Sehingga efek peningkatan 36
pendapatan daerahpun juga belum maksimal. Disatu sisi potensi bahan galian karena belum ada mengakibatkan, daerah tidak dapat menarik investor untuk komoditi lain. 6. Masih ada Pemegang Ijin Usaha Pertambangan yang kurang taat terhadap Kewajiban Pembayaran Sebagian besar pemegang Ijin Usaha Pertambangan belum tertib administrasi
dan
keuangan
dalam
hal
melaksanakan
kewajiban
pembayaran kepada Kas Negara dan Kas Daerah seperti pembayaran Retribusi Daerah, Iuran Tetap, Royalti dan Sumbangan Pihak Ke-3, serta Dana Jaminan Kesungguhan dan Dana Jaminan Reklamasi. 7. Masih
ada
energi
alternatif
yang
belum
teridentifikasi
dan
termanfaatkan Potensi
energi
alternatif
untuk
energi
yang
berkelanjutan
belum
teridentifikasi, jadi ketergantungan terhadap energi yang bersumber dari fosil masih tinggi 8. Masih adanya desa yang belum teraliri listrik.
37
Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
38
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut: 1. Adanya pengelolaan kegiatan pertambangan yang dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku 2. Masih adanya pemegang Ijin Usaha Pertambangan yang belum melakukan reklamasi sedangkan aktifitas penambangannya sudah tidak ada lagi 3. Masih adanya desa yang belum teraliri listrik 4. Masih adanya pemanfaatan energi listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan Perudangan-undangan yang berlaku 5. Potensi energi alternatif belum terindentifikasi dan termanfaatkan
39
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN) harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kab. Tanah Bumbu 2016-2021 dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Bupati. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-daerah, antar-ruang, antarwaktu, dan antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di
tingkat
pusat
(Renstra/Renja
Kementerian/Lembaga)
maupun
daerah
(RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugastugas lainnya dari Bupati dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Bupati. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka
berarti
DISTAMBEN
telah
mampu
berperan
dalam
mendukung
pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2016-2021. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka DISTAMBEN telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2016-2021 dimana secara tidak langsung juga turut mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh karena itu, dirumuskan Visi DISTAMBEN yaitu:
“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERORIENTASI PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT’
40
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 5 (lima) buah misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DISTAMBEN adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya pertambangan dan energi 2. Mewujudkan kegiatan usaha pertambangan yang sesuai dengan kaidahkaidah pertambangan dan berwawasan lingkungan 3. Meningkatkan kualitas data dan informasi sumber daya mineral dan energi untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengembangan ekonomi daerah 4. Meningkatkan kesadaran pengusaha tambang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
melalui
kegiatan
CSR
(Corporate
Social
Responsibility) pertambangan 5. Penyediaan
dan
pemanfaatan
sumber
daya
energi
alternative
dan
ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan rasio elektrifikasi Misi adalah cara atau strategi untuk mewujudkan visi melalui langkahlangkah strategis mewujudkan visi
yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi. Guna DISTAMBEN, maka disusunlah misi yang kesemuanya
dimaksudkan untuk mencapai Visi DISTAMBEN. DISTAMBEN harus mampu menjadi sebuah lembaga pemerintahan yang terkelola dengan baik. Baik dari sisi
pemberdayaan
sumber
daya
internal,
pemanfaatan
fasilitas
dan
kewenangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu 4.2.1 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di 41
atas, DISTAMBEN menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya pertambangan dan energi 2. Meningkatkan kegiatan usaha pertambangan di daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 3. Menyediakan data dan informasi sumber daya mineral dan energi serta geologi tata lingkungan terkini (up to date) 4. Mewujudkan
kepedulian
pengusaha
pertambangan
terhadap
masyarakat sekitar tambang 5. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative dan
ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku
serta meningkatkan rasio
elektrifikasi
4.2.2 Sasaran Untuk memastikan pencapaian tujuan sesuai yang diharapkan, maka sasaran Jangka Menengah DISTAMBEN dijabarkan sebagai berikut: 1. Sasaran
dari
tujuan
pertama:
“Meningkatkan
pembinaan
dan
pengawasan pengelolaan sumber daya pertambangan dan energi” adalah: Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pembinaan dan pengawasan pertambangan dan energi 2. Sasaran
dari
tujuan
kedua:
“Meningkatkan
kegiatan
usaha
pertambangan di daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku” adalah: Terciptanya pertambangan yang Good Mining Practice 3. Sasaran dari tujuan ketiga: “Menyediakan data dan informasi potensi sumber daya mineral dan energi serta geologi tata lingkungan terkini (up to date)”adalah: Tersedianya data dan informasi potensi sumber daya mineral dan energi serta geologi tata lingkungan yang dapat dimanfaatkan
42
4. Sasaran dari tujuan keempat:
“Mewujudkan kepedulian pengusaha
pertambangan terhadap masyarakat sekitar tambang” adalah: Meningkatkan kepedulian pengusaha tambang terhadap masyarakat sekitar tambang dengan melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility) 5. Sasaran
dari
tujuan
kelima:
“Meningkatkan
pemanfaatan sumber daya energi alternative dan
pengelolaan
dan
ketenagalistrikan
yang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
serta
meningkatkan rasio elektrifikasi” adalah: Memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative dan
ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku
serta meningkatnya rasio
elektrifikasi Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD yang dapat dilihat pada tabel 4.1.
43
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
44
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Visi dan misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan arah kebijakan. 4.3.1 Strategi 1. Strategi dari tujuan pertama: “Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya pertambangan dan energi” adalah:
Mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pertambangan dan energi
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
2. Strategi dari tujuan kedua: “Mewujudkan usaha pertambangan daerah yang berwawasan lingkungan, K3 serta pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku” adalah:
Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha pertambangan
3. Strategi dari tujuan ketiga: “Meningkatkan kualitas data informasi potensi sumber daya mineral dan geologi tata lingkungan”adalah:
Melaksanakan kegiatan inventarisasi sumber daya mineral dan energi
4. Strategi dari tujuan keempat: “Meningkatkan kepedulian pengusaha pertambangan terhadap masyarakat sekitar tambang” adalah:
Melaksanakan tentang
pembinaan
program
CSR
bagi
pengusaha
pertambangan
Social
Responsibility)
(Corporate
pertambangan 5. Strategi
dari
tujuan
kelima:
“Mewujudkan
pengelolaan
dan
pemanfaatan sumber daya energi alternative dan ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
serta
meningkatnya rasio elektrifikasi” adalah: 45
Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative dan ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
serta meningkatnya rasio
elektrifikasi. 4.3.2 KebiJakan 1. Kebijakan dari tujuan pertama: “Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya pertambangan dan energi” adalah:
Meningkatkan alokasi dana untuk diklat, sarana dan prasarana
Meningkatkan disiplin aparatur
2. Kebijakan dari tujuan kedua: “Mewujudkan usaha pertambangan daerah yang berwawasan lingkungan, K3 serta pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku” adalah:
Melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dan energi sesuai dengan prinsip Good Mining Practice
3. Kebijakan dari tujuan ketiga: “Meningkatkan kualitas data informasi potensi sumber daya mineral dan geologi tata lingkungan”adalah:
Inventarisasi data sumber daya mineral dan energi yang berpotensi untuk meningkatkan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Bumbu
4. Kebijakan
dari
tujuan
keempat:
“Meningkatkan
kepedulian
pengusaha pertambangan terhadap masyarakat sekitar tambang” adalah:
Mewujudkan kepedulian pengusaha pertambangan terhadap masyarakat sekitar dengan program CSR (Corporate Social Responsibility)
5. Kebijakan dari tujuan kelima: “Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative dan ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
serta
meningkatnya rasio elektrifikasi” adalah:
Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi alternative dan ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan 46
Perundang-undangan yang berlaku
serta meningkatnya rasio
elektrifikasi. Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.2.
47
Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
48
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 5.1 berikut ini.
49
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD........................
50
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini. Tabel 6.1. Indikator Kinerja Sasaran SKPD
No.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
Jumlah IUP-OP yang dibina setiap tahun
40 IUP-OP
40 IUPOP
25 IUPOP
25 IUPOP
20 IUPOP
20 IUPOP
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (9)
51
BAB VII
KAIDAH PELAKSANAAN
Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN) ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar
bagi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISTAMBEN selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kab. Tanah Bumbu 2016-2021. Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DISTAMBEN. Renstra DISTAMBEN merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra DISTAMBEN dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) DISTAMBEN yang merupakan rencana tahunan DISTAMBEN Kab. Tanah Bumbu selama periode 2016 - 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Renstra
DISTAMBEN
DISTAMBEN, dan
diterbitkan
melalui
surat
Keputusan
Kepala
di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan
dan evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan DISTAMBEN merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati,
serta secara moral
dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. TANAH BUMBU
Ir.H.R.DWIDJONO PHS NIP. 19581101 198911 1 002 52
53
