RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LAMANDAU 2014
KATA PENGANTAR
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini (RENJA SKPD) ini mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PROPERNAS). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan Prioritas
Program
dan
Kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan yang dikoordinasikan antara BAPPEDA dengan seluruh perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui Forum Musrenbang 2014. Demikian disampaikan dengan harapan kiranya bahan ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana tindak Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun yang akan dihadapi.
Nanga Bulik ,
Juli 2014
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LAMANDAU
Dra. TUTI DARIANTY NIP. 19591224 198202 2 008
i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .......................................................................... i DAFTAR ISI ....................................................................................
ii
DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………….
iii
BAB I
PENDAHULUAN .................................................................. 1.1. Latar Belakang............................................................... 1.2. Landasan Hukum............................................................ 1.3. Maksud dan Tujuan........................................................ 1.4. Sistematika Penulisan.....................................................
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 ............ 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD ............................................. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD....................................... 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD......... 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ............................ 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.........
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN ..................................................... 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................... 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD......................................
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN ..................................................
BAB V
PENUTUP ...........................................................................
LAMPIRAN ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 4.1.
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertamngan dan Energi Kabupaten Lamandau Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Telaahan Kebijakan Nasional Telaahan Program Nasional terhadap Visi, Misi dan Program Pembangunan di Kabupaten Lamandau Identifikasi Permasalahan Pembangunan, Isu-Isu Strategis dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Program dan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Tahun 2015
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan,
Permendagri Nomor 54 tahun
2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selain itu, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis SKPD dan bahan masukan untuk finalisasi RKPD Kabupaten. Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi
antar instansi
pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam
forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang). Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
merupakan
tahapan
Penyusunan awal
yang
Rancangan harus
Renja
dilakukan
SKPD
sebelum
disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan
rancangan Renja SKPD mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang disingkat Renja SKPD disusun berdasarkan prioritas kegiatan pembangunan sektor Pertambangan dan Energi untuk Tahun Anggaran 2015, hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memperhatikan tantangan global dan ketersediaan sumber daya alam yang ada, khususnya minyak dan gas bumi yang cadangannya semakin terbatas. Menyadari bahwa sektor Pertambangan dan Energi memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional/daerah dan pemerataannya maka pelaksanaannya dilakukan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan memperhatikan aspek keadilan. Pembangunan sektor pertambangan dan energi dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada kepribadian bangsa untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri berkeadilan, sejahtera, maju
bermoral
dan
beretika
tinggi.
Upaya
peningkatan
pemanfaatan potensi sumber daya minyak dan gas bumi, batubara, mineral, panas bumi dan air tanah serta sumber-sumber
energi
yang terbarukan dilaksanakan untuk menghasilkan nilai tambah untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat khususnya
Kabupaten Lamandau.
di
1.2.
Landasan Hukum a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b) Undang-undang
Nomor
25
tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; c) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d) Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; f) Peraturan
Pemerintah
Nomor
39
tahun
2007
tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; g) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah h) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; j) Permendagri
Nomor
13
tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; k) Permendagri
Nomor
59
Permendagri
Nomor
13
tahun tahun
2007
tentang
2006
Perubahan
tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; l) Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan
Pengendalian,
Rencana Pembangunan Daerah;
Evaluasi
Pelaksanaan
m) Keputusan Bupati Lamandau Tahun 2010 Nomor 24
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan adanya Rencana Kerja SKPD, maka Dinas telah dilengkapi mendukung
dengan
suatu
perencanaan
pedoman tahunan
teknis/operasional, Dinas
untuk
guna
memenuhi
peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas: a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; b. Memelihara konsistensi
antara capaian tujuan perencanaan
strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan dinas; c. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD; d. Mengkaji kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKDP dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDGs) e. Instrumen bagi dinas untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah; f. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
g. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD; h. Instrumen bagi dinas sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat. i. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat. 1.4. Sistematika Penulisan BAB I
Pendahuluan 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III
Tujuan dan Sasaran
3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
BAB IV Program dan Kegiatan BAB V Penutup
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014
dan Capaian
Renstra SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinasdinas Daerah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut dijabarkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Nomor 24 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah pada aspek kepegawaian sampai dengan bulan Nopember Tahun Anggaran 2014 adalah 30 (Tiga Puluh ) orang, dengan rincian 21 (Dua Puluh satu) orang berstatus Pegawai Negeri Sipil, 9 (Sembilan) orang berstatus Pegawai Kontrak. Berdasarkan peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok
membantu
Bupati
dalam
melaksanakan
kewenangan
desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk melakukan tugas pokok sebagaimanan tersebut diatas, Dinas
Pertambangan
dan
Energi
Kabupaten
Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :
Lamandau
Provinsi
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Lamandau berdasarkan peraturan perudangan-undangan yang berlaku; 2. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga pemasyarakatan yang berkaitan dengan urusan pertambangan umum, kelistrikan dan energi; 3. Pembinaan
dan
pengendalian
terhadap
kegiatan
geologi
dan
sumberdaya mineral, usaha pertambangan umum, migas kelistrikan dan energi; 4. Penyiapan dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dinas dalam
perlaksanaan
tugas
melalui
diklat
teknis
reguler
dan
fungsional; 5. Penyelenggaraan usuran ketatausahaan Dinas Pertambangan dan Energi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut sebagaimana tersebut diatas dibentuk susunan organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris membawahi : a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan 3. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral Membawahi : a. Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral ; b. Seksi Geologi dan Tata Lingkungan; 4. Bidang Pertambangan membawahi: a. Seksi Pengawasan dan evaluasi; b. Seksi Bimbingan Teknis dan Penataan Wilayah; 5. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi membawahi: a. Seksi Pengusahaan Listrik dan Energi; b. Seksi Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi;
Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2014
dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur
pendapatan, belanja, selama periode (1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 ). Realisasi pendapatan sampai dengan bulan September 2014 sebesar Rp. 558.252.750,- atau 22,24 % dari target sebesar Rp. 2.510.000.000,Hasil
evaluasi
terhadap pencapaian
program dan kegiatan
pembangunan, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan realisasi capaian pelaksanaan Kajian Renstra dan Prioritas Renstra SKPD Berdasarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap eksistensi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah serta kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lamandau secara umum ada beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian yaitu : a) Adanya potensi bahan galian Kabupaten Lamandau termasuk wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah yang diantaranya adalah potensi bahan galian. Peran serta dan kontribusi Dinas Pertambangan dan Energi dalam pembangunan Kabupaten Lamandau cukup signifikan dikarenakan potensi sumber daya alam khususnya pertambangan masih banyak yang belum optimal dalam pengelolaannya. b) Otonomi Daerah Dengan
lahirnya
Undang-Undang
Pemerintahan Daerah, maka
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
kewenangan pemerintah daerah menjadi
semakin terbatas dalam bidang pertambangan dan kelistrikan. c) Degradasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan
Hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terjadi degradasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan yang cukup serius. Pada umumnya, bentuk degradasi itu adalah kerusakan hutan, erosi dan sebagian kecil adanya eksploitasi sumberdaya mineral yang tidak terkendali. Melihat kondisi demikian, maka untuk mencegah terjadinya degradasi yang lebih parah, maka peran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sangat penting. Pencemaran lingkungan menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu dan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat. Salah satu sumber
potensi
pencemaran
lingkungan
adalah
penambangan-
penambangan yang dilakukan oleh perusahaan pemegang IUP serta penambangan oleh masyarakat secara liar, atau lebih dikenal dengan PETI, ini mengakibatkan pencemaran yang lebih luas karena dapat menyebabkan perubahan
bentang
alam.
Pengendalian
dan
pengawasan
terhadap
penambangan-penambangan liar merupakan salah satu tugas dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah bersama dinas terkait lainnya. e) Masih rendahnya Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah. Kondisi Rasio Elektrifikasi sampai akhir bulan Juli 2014
adalah sebagai
berikut : dari 83 kelurahan/desa, yang sudah berlistrik sebanyak 55 kelurahan/desa atau 66,27 %, sedangkan 28 desa atau 33,73 % desa belum berlistrik. Untuk KK, dari 25.878 KK yang ada sebanyak 12.242 KK atau 47,31 % sudah berlistrik, sedangkan 13.636 KK atau 52,69 % belum berlistrik. Untuk merealisasikan agar target pada tahun 2018 kondisi rasio elektrifikasi
di Kabupaten Lamandau
bisa mencapai 100 % dengan
sumber listrik baik dari listrik PLN maupun Non PLN berupa PLTS, PLTMH, PLTB maupun energi lainnya maka keseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan Pemerintah Pusat dan
Daerah maka itu sangat sulit terealisasi karena masih dibutuhkan dana yang cukup besar. Pembangunan kelistrikan di Kalimantan Tengah pada tahun 2014 secara umum berjalan dengan baik, karena adanya komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi di dalam mendukung pembangunan kelistrikan di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Lamandau. Dalam upaya penerapan kegiatan pertambangan baik dan benar ( good
mining practice), langkah-langkah yang diambil adalah dengan menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan pertambangan, penerapan standar teknik pertambangan pengawasan perusahaan mineral dan batubara, bimbingan teknis, bantuan teknis, evaluasi bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan, serta pemantauan pelaksanaan otonomi daerah dibidang teknik pertambangan. Strategi dan kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral: Menyempurnakan kebijakan pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral; memelihara dan meningkatkan kontribusi Energi dan Sumber Daya Mineral: 1. bagi penerimaan negara dan daerah dengan tetap mempertimbangkan prinsip konservasi; 2. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan sebagai bahan baku bagi sektor industri, sumber energi dalam negeri dan ekspor; 3. Meningkatkan
promosi
dalam
rangka
mengembangkan
usaha
pertambangan, alih teknologi dan meningkatkan sumber daya manusia; 4. Meningkatkan peran standarisasi sebagai alat kontrol atau pengawasan pemerintah dan mitigasi bencana geologi bagi keselamatan manusia. Dengan kebijakan :
1. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam informasi sumber daya mineral, batubara dan air tanah, serta pengenalan daerah-daerah berpotensi sumber daya tersebut melalui peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas; 2. Meningkatkan nilai tambah dalam penyediaan data dan informasi geologi, sumber daya mineral; 3. Memfasilitasi kemitraan antara industri pertambangan skal kecil, menengah dan besar; 4. Meningkatkan upaya konservasi, diversifikasi sumber daya mineral dan energi serta penataan ruang dengan memperhatikan fungsi lingkungan, kegeologian, teknologi, dan budaya lokal untuk kemakmuran rakyat; 5. Mengoptimalisasikan sumber daya mineral dalam upaya meningkatkan devisa, pengembangan dan penciptaan nilai tambah; 6. Mengoptimalkan penyediaan bahan baku mineral bagi kepentingan industri dalam negeri dan tujuan ekspor; 7. Mendukung percepatan pelaksanaan otonomi daerah Sedangkan strategi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Bidang ketenagalistrikan adalah : 1. Meningkatkan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik dengan harga terjangkau, dan akrap lingkungan; 2. Memelihara dan menjamin tersedianya pasokan energi dan tenaga listrik serta bahan baku bagi sektor industri dalam negeri; 3. mengembangkan,
menyesuaikan
dan
menyusun
perangkat
regulasi
subsektor energi dan ketenagalistrikan sesuai tuntutan zaman dan perkembangan
lingkungan,
sekaligus
diselaraskan
dengan
semangat
penyelenggaraan otonomi daerah; 4. Membangun dan meningkatkan kesadaran nasional untuk melakukan konservasi, optimalisasi, dam diversifikasi mineral dan energi melalui pengembangan paradigma, pemikiran, kebijakan, dan strategi yang tepat, untuk kemudian dikomunikasikan dan disosialisasikan secara nasional;
Dengan kebijakan : 1. Mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui penyediaan tenaga listrik yang cukup, efisien, harga yang wajar, andal, aman dan berwawasan lingkungan, serta penyempurnaan aturan dan mekanisme partisifasi swasta yang lebih efisien; 2. Melakukan
restrukturisasi
subsektor
ketenagalistrikan,
membantu
masyarakat tidak mampu, memfasilitasi penyediaan energi primer untuk menjamin kelangsungan penyediaan tenaga listrik daerah; 3. Memfasilitasi peningkatan efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik (PLN, Swasta, dan Koperasi); 4. Memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan; 5. Meningkatkan
efisiensi
pemanfaatan
energi
disemua
sektor
dan
membudayakan pola hidup hemat energi. 2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dapat dituangkan dalam tabel berikut :
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
No
(1) 1 1.1
1.2
1.3
Indikator
(2) Kelistrikan Rasio Ketersediaan Tenaga Listrik (%) Persentase Keluarga Yang Menggunaka n Listrik (%) Rasio Desa Berlistrik (%)
Target SPM/Sta ndar Nasional (3)
Target IKK
2014
Target Renstra SKPD 2015 2016 2017
2018
2014
Realisasi Capaian 2015 2016 2017
2018
Catatan Analisis
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(14)
(15)
135
137
150
150
153
50
58
65
70
76
47,31
60
68
75
80
86,4
66,27
(12)
(13)
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan
Energi
Kabupaten
Lamandau
Provinsi
Kalimantan
Tengah,
terdapat
permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi: 1)
Belum Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi merupakan salah satu dokumen perencanaan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal pemanfaatan ruang. Dengan telah terbitnya RTRW,
memberikan
arahan
yang
jelas
tentang
wilayah-wilayah
pembangunan, termasuk di dalamnya wilayah pembangunan bidang Pertambangan dan Energi, yang merupakan payung hukum bagi para investor yang ingin menanamkan modal di Kabupaten Lamandau. 2)
Potensi Sumber Daya Mineral Terdapat 6 ( Enam ) potensi alam unggulan yang dapat dijadikan sumber kegiatan perekonomian Daerah Kabupaten Lamandau, yaitu antara lain meliputi : emas, lempung, Bijih Besi, Galena, Zing, dan Mineral Ikutannya, Bouksit, Batu Belah dll. Berbagai potensi tersebut, belum digali dan dimanfaatkan secara maksimal.
3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menitik beratkan peran Pemerintah Propinsi lebih besar dibandingkan dengan peran Kabupaten dan Kota.
4)
Persepsi
dan
Pemahaman
Stakeholder
Terhadap
Pembangunan
Pertambangan dan Energi Keberhasilan pembangunan bidang pertambangan dan energi merupakan refleksi dari adanya koordinasi dan kerjasama yang erat antara para pelakunya; Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif), sektor swasta dan masyarakat pertambangan. Ketiga pilar pembangunan bidang pertambangan itu perlu memiliki gerak dan pemahaman yang sama akan pentingnya pembangunan pada sektor pertambangan dan energi. Kondisi saat ini, yang dirasakan adalah masih adanya perbedaan persepsi dan pemahaman
mengenai peran dan fungsi dari masing-masing pilar dimaksud. Hal ini tentunya
merupakan
ancaman
terhadap
persinergian
pelaksanaan
pembangunan sektor pertambangan dan energi. 5)
Kepastian Hukum Kepastian hukum merupakan permasalahan umum yang terjadi di semua bidang pembangunan di Indonesia. Kondisi demikian berdampak pada pengembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal demikian juga dirasakan di bidang pertambangan dan energi. Salah satu dampak dari tidak adanya kepastian hukum adalah munculnya Penambangan Tanpa Izin (PETI).
6) Adanya potensi bahan galian Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah termasuk wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah yang diantaranya adalah potensi bahan galian. Peran serta dan kontribusi Dinas Pertambangan dan Energi dalam pembangunan Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah cukup signifikan dikarenakan potensi sumberdaya alam khususnya pertambangan masih banyak yang belum optimal dalam pengelolaannya. 7) Adanya PETI Dengan melimpahnya potensi sumber daya manusia yang ada, maka menimbulkan dampak dengan maraknya PETI khususnya untuk penambang emas. Hal ini menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak adanya pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 8) Pencemaran lingkungan menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu dan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat. Salah satu sumber potensi pencemaran lingkungan adalah penambangan-penambangan yang dilakukan masyarakat secara liar, atau lebih dikenal dengan PETI yang pada umumnya berlokasi di daerah hulu dan ini mengakibatkan pencemaran yang lebih luas karena akan terbawa ke bagian hilir. Pengendalian dan pengawasan terhadap penambangan-penambangan liar merupakan salah satu tugas dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah bersama dinas terkait lainnya.
9) Masih rendahnya Rasio Desa Berlistrik. Kondisi
Rasio
Elektrifikasi
sampai
akhir
bulan
Juli
2014
dari
83
Kelurahan/Desa, yang sudah berlistrik sebanyak 55 desa atau 66,27 %. Untuk rumah tangga dari 25.878 jumlah KK yang ada di Kabupaten Lamandau
yang sudah dapat menikmati penerangan listrik sebanyak
12.242 KK atau 47,31 %. Untuk merealisasikan agar target pada tahun 2018 kondisi rasio elektrifikasi di Kabupaten Lamandau bisa mencapai 100 % dengan sumber listrik baik dari listrik PLN maupun Non PLN berupa PLTS, PLTMH, PLTB maupun energi lainnya maka keseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah maka itu sangat sulit terealisasi karena masih dibutuhkan dana yang cukup besar. 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau, maka terlebih dahulu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD yaitu dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Proses review ini dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyentuh aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat. 2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat Selain berpedoman pada rancangan awal RKPD, Dinas Pertambangan
dan Energi juga memperoleh usulan program dan kegiatan dari masyarakat, yang dituangkan oleh badan legislatif (DPRD) melalui hasil reses DPR. Usulan-usulan tersebut kemudian di pilah dan di telaah, lalu di cocokkan dengan program dan kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Pertambangan dan Energi yang telah di paparkan dalam RENSTRA SKPD.
Usulan program dan kegiatan yang telah di dapatkan tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.2. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau No.
Program / Kegiatan
1.
Program Bimbingan Teknis dan Penataan
Lokasi
Indikator
Besaran /
Kinerja
Volume
Wilayah 1.
Penyusunan Peta Penataan Ruang
Dokumen Peta Wilayah
Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Izin Usaha
(WIUP) Mineral Bukan Logam
Pertambangan
Sinkronisasi Izin Usaha Pertambangan dalam Peta Penataan
Jumlah wilayah
Ruang Wilayah Izin Usaha
kab/kota yang
Pertambangan (WIUP). 2.
disinkronisasikan
Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi 1.
Survei Potensi Listrik Tenaga Mikro Hidro
3.
2.
Pembangunan PLTS
3.
Pembangunan PLTMH
Survey awal kelayakan teknis PLTMH
Terpasangnya PLTS Terpasangnya PLTMH
Program Pembinaan dan pengawasan
Terawasinya
bidang pertambangan
pengusahaan
1.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
pertambangan
2.
Promosi Potensi ESDM Kabupaten
Terekposenya potensi
Lamandau
ESDM Kabupaten lamandau
Catatan
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dari
2
(Dua)
prioritas
Kebijakan
Nasional
serta
Sasaran
Pembangunan Millenium (MDGs) yang telah dijabarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, telaah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: Tabel 3.1. Telaahan Kebijakan Nasional No 1.
Prioritas Nasional Energi
Urusan Pemerintah Daerah Energi dan Sumberdaya Mineral
Program Dinas 1. 2.
3.
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan dan Penertipan Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Perencanaan Wilayah dan Konservasi Sumber Daya Pertambangan Energi dan Mineral
Tabel 3.2. Telaahan Program Nasional terhadap Visi, Misi dan Program Pembangunan Di Kabupaten Lamandau Visi: Mewujudkan Pertambangan dan Energi yang berwawasan lingkungan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat” Misi 4 : misi Dinas Pertambangan dan Energi adalah : 1.
Menghimpun Potensi Pertambangan Dan Energi Yang Akurat
2.
Membuat Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Yang berwawasan lingkungan serta melibatkan masyarakat
Tujuan
Sasaran
Program
1. Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.
1. Tersedianya payung hukum bidang ketenagalistrikan dan energi. 2. Tersedianya sumber daya energi yang terjangkau. 3. Tersedianya sarana dan prasarana kelistrikan. 4. Meningkatnya pembangunan ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi baru terbarukan
1. Program pembinaan dan pengembangan bidang Ketenagalistrikan dan energi
2. Terwujudnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk masyarakat.
2. Program Pembagunan Bidang Ketenagalistrikan
SKPD Penanggung Jawab Dinas Pertambangan dan Energi
Dinas Pertambangan Energi
dan
Tabel 3.3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan, Isu-Isu Strategis dan Program Prioritas Pembangunan Daerah No
Bidang/ Urusan
Identifikasi Permasalahan
Isu-isu Strategis
Program Prioritas Pembangunan
SKPD
1
2
3
4
5
6
1.
Energi dan Sumberdaya Mineral
1. Masih rendahnya KK berlistrik. 2. Belum optimalnya pengendaliaan pengusahaan minyak dan gas
1. Pembinaan dan pengembangan Ketenagalistrikan
1. Program pembinaan dan pengembangan bidang Ketenagalistrikan dan energi
Distamben
2. Pengendalian Pengusahaan Minyak dan Gas
2. Program Pembinaan,
Distamben
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas
No
Bidang/ Urusan
Identifikasi Permasalahan
Isu-isu Strategis
Program Prioritas Pembangunan
1
2
3
4
5
1. Belum optimalnya pengusahaan listrik 2. Belum optimalnya Akses informasi Sumberdaya Mineral 3. Belum optimalnya Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Bidang Migas
1.
Pengusahaan Listrik dan Energi.
2. Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi 3. Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Migas
Program Pengusahaan Listrik dan Energi.
2.
Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Migas
4. Belum optimalnya informasi bidang geologi
4.
5. Belum optimalnya pengadaan peralatan laboratirium
5. Peningkatan Kapasitas Laboratorium
5. Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium
6. Belum optimalnya pengendalian evaluasi program dan kegiatan
6. Monitoring dan Evaluasi Program
6.
7. Belum optimalnya pegendalian evaluasi pertambangan
Peningkatan Informasi Geologi
1.
7. Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan
4. Program Peningkatan Informasi Geologi
Program Monitoring dan Evaluasi Program
7. Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan.
Dari tabel 3.1. diatas, 3 program merupakan program penunjang aksi percepatan pencapaian MDGs Provinsi Kalimantan Tengah, ketiga progam tersebut yaitu (1) Program
Pembinaan
dan Pengembangan bidang
Ketenagalistrikan, (2) Program Pembagunan Bidang Ketenagalistrikan, (3) Program Ketenagalistrikan Daerah, (Taget yang ingin dicapai yaitu : 1. Meningkatkan
rasio
elektrifikasi
dengan
pengembangan
dan
pemanfatan potensi energi baru terbarukan (diversifikasi energi) dalam rangka menurunkan emisi gas karbondioksida (CO2) yang dihasilkan dari
pembakaran
energi
fosil,
hal
ini
sejalan
dengan
tujuan
pembangunan Millenium yaitu mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan program-program di tingkat nasional serta mengurangi perusakan sumberdaya alam; 2. Meningkatkan sumberdaya
perekonomian mineral
yang
daerah
dengan
adanya
potensi
melimpah
dengan
menekan
prinsip
pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan untuk generasi mendatang, dan menekan ekploitasi sumberdaya alam dengan memperhitungkan dampak pada lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan
pembangunan
Millenium
dalam
rangka
memberantas
kemiskinan dan kelaparan melalui peningkatan ekonomi lokal. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD I. Tujuan Renja SKPD: a. Menjabarkan
rencana
strategis
ke
dalam
rencana
operasional; b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan dinas; c. Mengarahkan proses penyusunan RKA SKPD; d. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
e. Instrumen
bagi
dinas
untuk
mengukur
kinerja
penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah; f. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah; g. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target Standar Pelayanan Minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD; h. Instrumen bagi pemerintah,
dinas
LKPJ
sebagai
kepada
acuan LPPD
DPRD
dan
ILPPD
kepada kepada
masyarakat. i. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
yang
perlu
disampaikan kepada Pemerintah Pusat. II. Sasaran 1. Terwujudnya Rencana Kerja SKPD tahun 2015 sebagai wujud penjabaran pelaksanaan Renstra untuk periode 1 tahun sesuai isu
strategis
pembangunan
dalam
rangka
mempercepat
perwujudan visi, misi Kepala Daerah; 2. Dalam rangka mewujudkan succes strory kepala daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya; 3. sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh SKPD yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2015 menyusun program dan kegiatan sebanyak 11 program dan 40 kegiatan. Target dari kegiatan tersebut dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta succes stroy, serta
mengoptimalkan
kepekaan
aparatur
dalam
mengindentifikasi
permasalah dimasyarakat, program dan kegiatan dinas tersebut pada Tabel 4.1 (lampiran).
BAB V P E N U T U P Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya. Keberhasilan
pelaksanaan
Rencana
Kerja
(RENJA)
Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin
para
penyelenggara
pemerintahan
di
lingkungan
Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah dan dukungan dari para Pejabat serta pelaksana dan juga dukungan masyarakat secara umum. Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan programprogram pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Pertambangan
dan
Energi
Kabupaten
Lamandau
Provinsi
Kalimantan Tengah sehingga mampu memberikan hasil pembangunan sektor Energi dan Sumberdaya Mineral sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka tujuan visi, missi Kepala Daerah, sehingga dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah dan Indonesia pada umumnya. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LAMANDAU
Dra TUTI DARIANTY NIP.19591224 198202 2 008
TABEL 4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2015 DINAS :
Kode
1
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
2
2.03.2. 03.1. 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.03. 2.03.1.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Indikator Kerja Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
4
5
6
7
8
9
2.03. 2.03.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.03. 2.03.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.03. 2.03.01.14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Nanga Bulik
Peningkatan kemampuan Layanan administrasi Kantor
1 Tahun
Tersedianya Peralatan Rumah tangga
1 Tahun Terpeliharanya kebersihan kantor
2.03. 2.03.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Nanga Bulik
Peningkatan Pengetahuan Pegawai
1 Tahun
1 Tahun
2.03. 2.03.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Peningkatan Kesehatan Nanga Bulik Pegawai
Buku naskah,peraturan perundang-undangan dan langganan media cetak
1 Tahun
Makanan dan Minuman
1 Tahun
2.03. 2.03.01.18
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Daerah
Terlaksananya Program dan Kegiatan
1 Tahun
Koordinasi,konsultasi dan kunjungan kerja luar daerah
2.03. 2.03.01.19
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Dalam Daerah
Terlaksananya Program dan Kegiatan
1 Tahun
Koordinasi,konsultasi dan kunjungan kerja dalam daerah
2.03.2.03.1. 02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.03. 2.03.1.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.03. 2.03.1.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.03. 2.031..01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.03. 2.03.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
10
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Cap.Ki nerja 11
1.163.540.869 Peningkatan Kemampuan Nanga Bulik Layanan administrasi fasilitas dan koordinasi Peningkatan layanan Nanga Bulik administrasi fasilitas dan koordinasi Terlaksananya Jasa Perizinan Nanga Bulik Mobil dan Motor Peningkatn Kemampuan Nanga Bulik layanan administrasi keuangan Terpeliharanya kebersihan Nanga Bulik kantor Tersedianya Alat-alat tulis Nanga Bulik kantor Peningkatan kemampuan Nanga Bulik Layanan administrasi Peningkatan kemampuan Nanga Bulik Layanan administrasi
2.03. 2.03.01.02
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Lokasi
1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Tersedianya Surat Menyurat Dinas
1 Tahun
Tersedianya Jasa Telepoon,Fax/Internet,Air Bersih 1 Tahun dan listrik Tersedianya Jasa Perizinan Mobil 1 Tahun dan Motor Tersedianya Honorarium Pegawai
Jumlah Surat Dinas Yang di Kirim Tersedianya Jasa Telepoon,Fax/Internet,Air Bersih dan listrik Terlaksananya Jasa Perizinan Mobil dan Motor
Terbayarnya honorarium tenaga 1 Tahun kebersihan kantor
1 Tahun
Alat-alat tulis kantor
1 Tahun
1 Tahun
Pencetakan penjilidan dan fotocopy
1 Tahun
1 Tahun
Peralatan listrik dan penerangan 1 Tahun
8.000.000
100%
8.800.000 64.800.000
100%
71.280.000
1 Tahun
7.500.000
100%
8.250.000
1 Tahun
245.648.800
100%
270.213.680
1 Tahun
30.840.000
100%
33.924.000
1 Tahun
61.119.050
100%
67.230.955
1 Tahun
40.258.000
100%
44.283.800
1 Tahun
6.629.660
100%
7.292.626
1 Tahun
7.805.925
100%
8.586.518
Meningkatnya wawasan dan 1 Tahun Pengetahuan Pegawai
10.000.000
100%
11.000.000
1 Tahun
23.400.000
100%
25.740.000
1 Tahun
372.680.172
100%
409.948.189
1 Tahun
284.859.262
100%
313.345.188
Terpeliharanya kebersihan kantor Terlaksananya Administrasi Kantor Pencetakan penjilidan dan fotocopy Terlaksaanya Kegiatan Kantor
Terjaganya Kesehatan Pegawai Terlaksananya Kegiatan 1 Tahun Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Terlaksananya Kegiatan 1 Tahun Perjalanan Dinas Dalam Daerah
700.077.632 Meningkatnya Sarana dan Nanga Bulik Prasarana Penunjnagn Kegiatan Kerja Meningkatnya Sarana dan Nanga Bulik Prasarana Penunjnagn Kegiatan Kerja
12 1.279.894.956
1 Tahun
1 Tahun Terlaksananya kegiatan
1 Tahun
1 Tahun
kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
770.085.395
1 Tahun
Perlengkapan kantor
1 Paket
Tersedianya perlengkapan kantor
1 Paket
30.000.000
100%
33.000.000
1 Tahun
Tersedianya mebeleur
1 Paket
Meningkatnya kinerja pegawai
1 Paket
539.757.632
100%
593.733.395
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas / Terpeliharanya kendaraan Nanga Bulik Operasional dinas/ operasional
1 Tahun
Tersedianya Dana Pemelihraan kendaraan dinas/ operasional
1 Tahun
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
1 Tahun
94.120.000
100%
103.532.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1 Tahun
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya 1 Tahun Perlengkapan Gedung Kantor
1 Tahun
4.575.000
100%
5.032.500
2.03.2.03.1.02.09
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.03.2.03.1.02.22
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
2.03.2.03.1.02.24
2.03.2.03.1.02.26
Nanga Bulik Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
Page 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kerja Capaian Program Tolak Ukur
1 2.03.2.03.1.02.28
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.03.2.03.1.02.29
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeler
2.03.2.03.1. 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur
2.03.2.03.1. 05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.03.2.03.1. 15
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2.03.2.03.1. 15. 06
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan
2.03.2.03.1. 15. 07
Promosi Potensi ESDM Kabupaten Lamandau
2.03.2.03.1. 15. 10
Pengujian laboratorium kualitas mineral logam setiap pengapalan (shipment)
2.03.2.03.1. 15. 11
2.03.2.03.1. 16 2.03.2.03.1. 16.05
Rekonsiliasi PNBP dan Dana Bagi Hasil Program Pengawasan dan Penertipan Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Monitoring dan Pengawasan Penertiban Pengendalian PETI terpadu
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Lokasi
3
4 Terpeliharanya Peralatan Nanga Bulik Gedung Kantor Terpeliharanya mebeleur Nanga Bulik kantor
Keluaran Kegiatan Target 5 1 Tahun 1 Tahun
Tolak Ukur
Hasil Kegiatan Target
Tolak Ukur
6 Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
7
8 Terpeliharanya Peralatan 1 Tahun Gedung Kantor
Terpeliharanya mebeleur kantor
Meningkatnya kinerja 1 Tahun pegawai
Target 9
10
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Cap.Ki nerja
kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
11
12
1 Tahun
25.625.000
100%
28.187.500
1 Tahun
6.000.000
100%
6.600.000
172.110.815 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur dalam Luar Daerah Melaksanakan Tugas Kedinasan
1 Tahun
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
1 Tahun
Meningkatnya kemampuan SDM
1 Tahun
172.110.815
189.321.897
100%
310.000.000 Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau Kab. Lamandau
Terawasinya Pemegang KP Eksplorasi dan Eksploitasi
1 Tahun
Terlaksananya Expo ESDM
4 Kali
Kualitas mineral logam Peningkatan kemampuan Layanan administrasi
1 Tahun 4 Kali
Pemeganng KP Eksplorasi dan Eksploitasi Kegiatan Expo dan Pameran Pembangunan Terujinya kualitas mineral logam Terlaksananya Rekonsiliasi PNPB
341.000.000
1 Tahun
Terawasinya Pemegang KP Eksplorasi dan Eksploitasi
1 Tahun
40.000.000
100%
44.000.000
4 Kali
Terekposenya potensi ESDM
4 Kali
100.000.000
100%
110.000.000
1 Tahun
100.000.000
100%
110.000.000
4 Kali
70.000.000
100%
77.000.000
1 Tahun Kualitas mineral logam 4 Kali
Meningkatnya tertib administrasi
121.973.189 Kab. Lamandau
Terawasinya Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin
1 Tahun
Laporan Hasil Pengawasan Lapangan
2.03.2.03.1. 17
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
2.03.2.03.1. 17.02
Pemeliharaan PJU PLTS
Nanga Bulik Terpeliharanya PJU PLTS
1 Tahun
Terpeliharanya PJU PLTS
2.03.2.03.1. 17.13
Penyediaan BBM
Bayat
Tersedianya BBM
1 Tahun
Tersedianya BBM
2.03.2.03.1. 17.15
Pembangunan Rumah Pembangkit dan Rumah Bayat Jaga
Terbangunannya Rumah Pembangkit dan Rumah Jaga
1 Tahun
Pembangunan rumah pembangkit dan rumah jaga
2.03.2.03.1. 18
Program Pembangunan Bidang Ketenaglistrikan
Terawasinya Kegiatan 1 Tahun Pertambangan Tanpa Ijin
1 Tahun
121.973.189
134.170.508 100%
1.194.479.187 1 Tahun Peningkatan PJU PLTS Tersedianya Penerangan 1 Tahun Masyarakat Terbangunannya Rumah 1 Tahun Pembangkit dan Rumah Jaga
134.170.508
1.313.927.106
1 Tahun
401.429.187 1 Tahun
441.572.106
1 Tahun
500.000.000
100%
550.000.000
1 Tahun
293.050.000
100%
322.355.000
14.077.238.248
Page 2
189.321.897
15.484.962.073
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Lokasi Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
Tolak Ukur
Target
4
5
6
7
8
9
2.03.2.03.1. 18. 06
Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Menengah dan Rendah
Desa Rimba Tersedianya JTM dan JTR Raya Kec. Sematu Jaya
1 Tahun
2.03.2.03.1. 18. 15
Pengadaan dan Penataan PJU
Nanga Bulik Terpeliharanya PJU
1 Tahun
2.03.2.03.1. 18. 17
Pembangunan PLTMH Desa
2.03.2.03.1. 18. 19
Penyediaan Energi Listrik Daerah Untuk Masyarakat
2.03.2.03.1. 18. 25
Pembagunan PLTS Terpusat
2.03.2.03.1. 18. 27
Pengadaan Mesin Genset
Desa Cuhai Kec. Menthobi Raya Desa Merambang Kec. Bulik Timur Desa Bayat Kec. Belantikan Raya
2.03.2.03.1. 18. 29
Terlaksananya pembangunan JTM dan JTR
Target Cap.Ki nerja
kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
11
12
10
1 Tahun
4.359.338.248
100%
4.795.272.073
1 Tahun
1.000.000.000
100%
1.100.000.000
1 Tahun
87.000.000
100%
95.700.000
Terbangunannya PLTMH
Terbangunnya dan 1 Tahun tertatanya PJU dalam kota Nanga Bulik 1 Paket Tersedianya Listrik Desa
1 Tahun
Tersedianya Genset
1 Tahun Tersedianya Listrik Desa
1 Tahun
3.000.000.000
100%
3.300.000.000
Tersedianya Listrik Desa
1 Tahun
Pengadaan dan instalasi perangkat listrik tenaga surya (PLTS) terpusat
1 Paket
Tersedianya Listrik Desa
1 Paket
3.000.000.000
100%
3.300.000.000
Tersedianya Listrik Desa
1 Tahun
Tersedianya Mesin Genset
1 Paket
Tersedianya Listrik Desa
1 Tahun
2.000.000.000
100%
2.200.000.000
Pengadaan Lampu Hias
Nanga Bulik Tersedianya lampu hias
1 Tahun
Tersedianya lampu hias
1 Paket
1 Tahun
501.800.000
100%
551.980.000
2.03.2.03.1. 18. 30
Pengadaan Trafo
Nanga Bulik Peningkatan penerangan
1 Tahun
Tersedianya Trafo
1 Tahun
129.100.000
100%
142.010.000
2.03.2.03.1. 20
Program Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas
2.03.2.03.1. 20.01
Monitoring dan Pengawasan Pengendalian Distribusi dan Tata Niaga BBM
2.03.2.03.1. 21
Program Pengelolaan Air Tanah
Tersedianya Listrik Desa
1 Paket
Tersedianya Listrik Desa
pengadaan dan penataan PJU dalam kota
1 Tahun Peningkatan Penerangan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Peningkatan penerangan dan keindahan kota 1 Paket Peningkatan penerangan
60.000.000 Kab. Lamandau
Tertipnya Pendistribusian dan Tata Niaga BBM di Kab. Lamandau
Tertipnya Pendistribusian 1 Tahun dan Tata Niaga BBM di Kab. 1 Tahun Lamandau
1 Tahun
Terlaksananya pengawasan
1 Tahun Tersedianya data air tanah
Tersedianya data air tanah
1 Tahun
Terlaksananya kegiatan inventarisasi air tanah
Inventarisasi Air Tanah
2.03.2.03.1. 22
Program Perencanaan Wilayah Geologi dan Konservasi Sumber Daya Mineral
2.03.2.03.1. 22.01
Survei Potensi Bahan Galian
Kab. Lamandau
Tersedianya data bahan galian
1 Tahun
Terlaksananya survei potensi bahan galian
1 Tahun
Program Penataan Wilayah Pertambangan Pematokan dan Penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
Kab. Lamandau
Tersedianya data/peta WPR
1 Tahun
Terlaksananya pematokan dan penataan WPR
1 Tahun Tersedianya data/peta WPR 1 Tahun
2.03.2.03.1. 23.01
100%
20.000.000 Kab. Lamandau
2.03.2.03.1. 21.01
2.03.2.03.1. 23
60.000.000
66.000.000
1 Tahun
20.000.000
22.000.000 100%
20.000.000 Tersedianya data bahan galian
1 Tahun
20.000.000
Jumlah
22.000.000
110.000.000 100%
17.939.419.940 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lamandau
Dra. TUTI DARIANTY NIP. 19591224 198202 2 008
Page 3
22.000.000
22.000.000 100%
100.000.000 100.000.000
66.000.000
110.000.000
19.733.361.934
