RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74662

KATA PENGANTAR

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2014 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja DISHUBKOMINFO Tahun 2014 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang serta usulan dari berbagai pihak. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi DISHUBKOMINFO sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2014 ini, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2014, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau,

HERWINSON, S.Sos Pembina Utama Muda NIP. 19670616 198602 1 002

Rencana Kerja Dishubkominfo Kabupaten Lamandau 2013

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR...........................................................................................................

i

DAFTAR ISI ..........................................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL .................................................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................

1

A. Latar Belakang . ........................................................................................

1

B. Landasan Hukum .....................................................................................

2

C. Maksud dan Tujuan ................................................................................

6

D. Sistematika Penulisan ............................................................................

7

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ...................

8

BAB II

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD. .......................................................

8

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................

11

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....

17

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....................................

21

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..........

27

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................

28

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .............................................

28

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..........................................................

31

C. Program dan Kegiatan ..............................................................................

32

BAB IV PENUTUP............................................................................................................

42

LAMPIRAN Program Kegiatan DISHUBKOMINFO Kab. Lamandau Tahun 2014 (Formulir B-3 Aplikasi SIM Renja) ..........................................................

43


ii

DAFTAR TABEL Halaman

Tabel II.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dishubkominfo ...........................

14

Tabel II.2.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2013 ...........................

21

Tabel III.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional ..............................................................................................

27

Tabel III.2. Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Tahun Rencana .........................................................................................

31

Tabel III.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dishubkominfo Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 ...........................................

33


iii

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Lamandau khususnya di bidang perhubungan dan kominfo, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2014 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan


1

awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: 1.

Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

2.

Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;

3.

Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

4.

Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;

5.

Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan

RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi

penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

B.

Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah : 1.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung


2

Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7.

Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan


3

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);

13.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);

14.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);


4

15.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 40);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 seri E);

20.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 A Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013.


5

C.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Dishubkominfo Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dishubkominfo Kabupaten Lamandau adalah agar Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Lamandau memiliki perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan pengelolaan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk tahun rencana secara komprehensif, integralistik dan strategis yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam perumusan Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau setiap tahunnya dengan menerima masukan dari berbagai pihak baik pemangku kepentingan maupun stake holder. Perencanaan pembangunan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di daerah yang dituangkan ke dalam rencana kerja yang terbagi dalam beberapa program dan dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan tersebut di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau

melalui

Dishubkominfo

dengan

memfungsikan

semua

perangkat

aparatur/pegawai yang ada di Dishubkominfo dan juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan mitra kerja baik dari institusi teknis terkait, masyarakat umum, maupun dengan kalangan dunia usaha. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan benarbenar melibatkan semua pihak baik dalam hal pelaku maupun pengawas sehingga pembangunan tersebut dapat benar-benar menyentuh pada kepentingan masyarakat tanpa mengesampingkan aspek-aspek teknis, budaya, adat dan kebiasaan masyarakat setempat.


6

D.

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD C. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra Rencana Kerja Dishubkominfo Kabupaten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dishubkominfo tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dishubkominfo Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dishubkominfo Kabupaten Lamandau selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : 1.

Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.

Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.


8

Evaluasi Program Tahun 2012 Anggaran Tahun 2012 Dishubkominfo Kabupaten Lamandau dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.606.706.325,- yang terdiri dari 10 program dan 35 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.126.785.501,- ( Lima milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus satu rupiah ) atau 91,44 % dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 5.606.706.325,- ( lima milyar enam ratus enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah ). Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2013 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2013 dengan pagu sebesar Rp. 7.597.234.000,- terurai dalam 14 program dan 45 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2013, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Lamandau

masih

menghadapi

hambatan/kendala yang meliputi : a.

Organisasi Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh Dishubkominfo sehingga kemungkinan dalam melaksanakan visi dan misi Dishubkominfo menjadi kurang sempurna dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Dishubkominfo Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai teknis pelaksana sehingga kurang berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.


9

c.

Sarana Kerja dan Perlengkapan Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Dishubkominfo Kabupaten Lamandau.

d.

Anggaran Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang belum terakomodir.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dishubkominfo melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Berdasarkan Renstra Dishubkominfo Kabupaten Lamandau 2013-2018 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan adalah : “Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai bidang pembangunan daerah”. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah : “Melaksanakan perencanaan yang tetap sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkeadilan”.


10

B.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 11 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 19 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 24 tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau, Salah satu Dinas yang dibentuk adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menangani dan mengelola tiga sub bidang yaitu Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Bidang Informatika adalah sebagai berikut : 1.

KEPALA DINAS

2.

SEKRETARIAT terdiri dari :

3.

a.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

b.

Sub Bagian Keuangan

c.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

BIDANG terdiri dari : a.

b.

c.

BIDANG LLAJ terdiri dari : 1)

Seksi Angkutan Jalan

2)

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

3)

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

BIDANG LLASDP

terdiri dari :

1)

Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

2)

Seksi Kepelabuhan dan Hydrografi;

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA terdiri dari : 1)

Seksi Komunikasi dan Informatika;

2)

Seksi Sarana Data Komunikasi dan Informatika;


11

3) d.

Seksi Pemberdayaan Komunikasi, Informatika dan Penyiaran;

BIDANG PERPARKIRAN terdiri dari : 1)

Seksi Perparkiran;

2)

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir;

3)

Seksi Sarana dan Prasarana Perparkiran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DISHUBKOMINFO Kabupaten Lamandau didukung oleh 44 (empat puluh empat) orang Pegawai, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil, 16 (enam belas) orang Pegawai Honorer. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil Dishubkominfo terdiri dari 2 (dua) orang berpendidikan Magister (S2), 12 (dua belas) orang berpendidikan Sarjana (S1), 8 (delapan) orang berpendidikan Diploma D1/D2/D3, 6 (enam) orang SLTA. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/b 1 (satu) orang,

Eselon III/a

sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III/b sebanyak 3 (tiga) orang dan Eselon IV/a sebanyak 1 (satu) orang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) adalah merumuskan kebijakan operasional dinas, mengendalikan, membina dan memberikan pelayanan teknis bidang perhubungan komunikasi dan informatika secara terpadu bersama instansi terkait, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dishubkominfo mempunyai fungsi : a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku b.

Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan informasi dan administrasi perhubungan komunikasi dan informatika dengan instansi terkait, swasta, lsm dan organisasi kemasyarakatan lainnya

c.

Melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis operasional dibidang perhubungan komunikasi dan informatika serta evaluasi dan pelaporan


12

d.

Melaksanakan pemberian izin atau rekomendasi dibidang perhubungan komunikasi dan informatika


13

STRUKTUR ORGANISASI DISHUBKOMINFO KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 10 TAHUN 2012 KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN PERENCANAAN & PENGENDALIAN PROGRAM

BIDANG LLAJ

SEKSI ANGKUTAN JALAN

SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG LLASDP

SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN SEKSI KEPELABUHANAN DAN HYDROGRAFI

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG PERPARKIRAN

SEKSI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKSI PERPARKIRAN

SEKSI SARANA DATA KOMINFO

SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PARKIR

SEKSI PEMBERDAYAAN KOMINFO DAN PENYIARAN

SEKSI SARANA & PRASARANA PERPARKIRAN

UPTD


14

Tabel II.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau N O

Indikator

SPM /standar nasional

1

2

3

1

Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Target Renstra SKPD Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2011

Tahun 2012

(thn n-2)

(thn n-1)

(tnn n)

(thn n+1)

(thn n-2)

(thn n-1)

Tahun 2013 (thn n)

5

6

7

8

9

10

11

12

11

10

9

20

20

10

9

37%

35%

33%

30%

39%

39%

33%

30%

650

625

600

590

670

670

600

590

0

0

0

0

0

0

0

0

Tingkat kelayakan sarana LLAJ

60%

65%

70%

75%

60%

60%

70%

75%

Tingkat Kecukupan sarana LLAJ

20%

30%

50%

60%

50%

50%

50%

60%

Tingkat Keamanan dan Kenyamanan Transportasi

50%

60%

70%

75%

75%

75%

70%

75%

3

4

5

6

5

5

5

6

20%

25%

30%

35%

60%

60%

30%

35%

1

2

3

4

1

1

3

4

Pesentase desa yang telah dapat diakses dengan kendaraan umum

24%

26%

30%

40%

6%

6%

30%

40%

Tingkat kecukupan jumlah prasarana dermaga

25%

30%

35%

35%

25%

25%

35%

35%

4 Rata –rata kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian atau luka parah per 100.000 penduduk Tingkat Kecelakaan dan Fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan

Jumlah Pelanggaran muatan lebh di jalan

Jumlah pelayanan trnsportasi jalan perintis diwilayah terpencil Tingkat keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas Jumlah pelayanan bus perintis yang disubsidi

Meningkatnya pengelolaan Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan

Catatan Analisis

Proyeksi

Tahun 2011

IKK

Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas

2

Realisasi Capaian


15

Tahun 2014 (thn n+1) 12

13

3

Meningkatnya Pengelolaan Transportasi Udara

Jumlah Kelaikan Prasarana Jumlah Lintas Penyeberangan baru yang siap operasi Tingkat kecukupan jumlah sarana ASDP

60%

50%

45%

45%

60%

60%

45%

45%

0

0

0

0

0

0

0

0

60%

65%

45%

45%

60%

60%

45%

45%

Tingkat kelaikan sarana ASDP Rata-Rata kecelakaan ASDP yang menyebabkan Kematian atau luka parah pertahun Jumlah penumpang yang diangkut

60%

50%

45%

45%

60%

60%

45%

45%

0

0

0

0

0

0

0

0

16.820

17.380

17.910

17.950

2.803

2.803

17.910

17.950

Jumlah kendaraan yang diangkut Jumlah pelayanan operasi lintas penyeberangan yang disubsidi Jumlah alur penyeberangan mengalami peningkatan kualitas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah kecelakaan pesawat per tahun

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah bandara yang mengalami peningkatan kualitas fasilitas terminal

0

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah kota terhubungi angkutan udara perintis

0

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah frejuensi penerbangan udara perintis

0

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah penumpang angkutan udara perintis

0

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah bandara yang mengalami peningkatan kualitas fasilitas keselamatan penerbangan Jumlah bandara yang mengalami peningkatan kualitas fasilitas landasan


16

C.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 1.

Isu Internal a.

Tugas Pokok dan Fungsi : 1) Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat; 2) Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Lamandau dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan; 3) Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi; 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi; 5) Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur; 6) Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi; 7) Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

b.

Sumber Daya Manusia Aparatur 1) Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan. 2) Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur. 3) Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.


17

c.

Sarana dan Prasarana 1) Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas. 2) Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

d.

Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

2.

Isu Eksternal a.

Masih tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas Meningkatnya jaminan keselamatan pelayanan transportasi umum guna Peningkatan keselamatan transportasi, ini berkaitan dengan isu internasional yaitu Road Map zero to accident diupayakan dengan meningkatkan jaminan keselamatan transportasi pemeliharaan infrastruktur dan prasarana lalu lintas, untuk mendukung pembangunan dan memperkuat perekonomian rakyat yaitu dengan melakukan Penertiban Angkutan Umum dan Penertiban Angkutan sungai, Penyiapan/pembersihan lokasi jembatan timbang, Pengadaaan rambu lalu lintas, Pengadaan Traffic light/warning light/APILL/LPJU, dan melaksanakan Sosialisasi keselamatan/kebijakan/peraturan transportasi.

b.

Meningkatkan pelayanan transportasi umum/massal Masih sulitnya masyarakat menggunakan angkutan umum untuk keluar daerah ini menimbulkan pergerakan perekonomian masyarakat menjadi lambat sehingga Upaya mencipatakan kemudahan menggunakan transportasi umum/massal guna


18

peningkatan pelayanan transportasi, hal tersbut dilakukan dengan Meningkatkan pelayanan transportasi umum/massal Penyelesaian syarat studi pembangunan bandar udara sehingga dengan studi yang dilakukan dapat segera dilakukan pekerjaan fisik pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Lamandau. 3).

Membuka keterisoliran informasi kepada masyarakat Membuka

keterisoliran informasi kepada masyarakat Terisolirnya masyarakat

terhadap informasi dan komunikasi yang kurang baik Pembukaan keterisoliran Desa & Kecamatan melalui sektor komunikasi & informasi Keterbukaan informasi & kelancaran berkomunikasi Keterbukaan informasi umum kepada masyarakat Informasi umum yang transparan Pengadaan sarana & Prasarana jaringan internet, Pengendalian menara telekomunikasi/warnet/telepon desa.

Permasalahan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Hasil dari kegiatan Musrenbang baik dari tingkat desa hingga Kecamatan kadang kala tidak termuat di dalam Rencana kerja yang disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan dari dana Pemerintah sehingga dilakukan penundaan kegiatan atau mengesampingkan terlebih


19

dahulu diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat merasa dikesampingkan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dishubkominfo Kabupaten Lamandau yang membantu Bupati Lamandau dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dishubkominfo Kabupaten Lamandau dalam peningkatan pembangunan adalah sebagai berikut : Permasalahan-permasalahan yang sering timbul sehingga menghambat kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal adalah sebagai berikut : 1.

Sumber Daya Manusia yang tersedia masih belum sesuai dengan kebutuhan

2.

Sarana dan Prasarana terbatas, seperti sempitnya ruang kerja yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada

3.

Rendahnya partisipasi atau disiplin masyarakat dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku

4.

Terbatasnya dana untuk menunjang program dan kegiatan

Dampak sangat berpengaruh terhadap hasil-hasil pembangunan sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasilhasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan


20

dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga SKPD baik vertikal maupun horizontal. SKPD dalam hal ini juga mengikuti apa yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang telah dikeluarkan sebagai produk dari Dishubkominfo. Belum lagi unsur-unsur politis yang turut mempengaruhi didalam proses perencanaan dan penganggaran. Adanya tekanan politis mengakibatkan program, kegiatan dan anggaran yang akan dicanangkan mentah di tengah jalan akibat campur tangan politisi. Secara garis besar semua yang berhubungan dengan dokumen perencanaan awal berpengaruh terhadap kebijakan nasional. Dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat sejalan dan teratur sesuai yang tertuang didalam dokumendokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

Tantangan dan Peluang Dishubkominfo Kabupaten Lamandau harus menyiapkan dengan matang dan cermat segala kebutuhan perencanaan pembangunan sehingga dikemudian hari apa yang menjadi sasara yang dikeluarkan Dishubkominfo dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penyelenggaraan dari perencanan yang bertujuan untuk mengatasai permasalahan guna peningkatan pelayanan transportasi kepada masayarakat, Peningkatan pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dapat dipantau agar mengejar ketertinggalan dengan daerah lain yang lebih maju sehingga segala aspek-aspek ekonomi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

D.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2014 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:


21

Tabel II.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Lamandau Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rancangan Awal RKPD No

1

Program/ Kegiatan

Lokasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja

Kelancaran administrasi

Hasil Analisis Kebutuhan Target capaian

Pagu indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Lokasi


100%

Indikator kinerja

Kelancaran administrasi

Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

100%

Penyediaan jasa surat menyurat

N.Bulik

Tersedianya kebutuhan surat menyurat

1 Tahun

8.500.000

Penyediaan jasa surat menyurat

N.Bulik

Tersedianya kebutuhan surat menyurat

1 Tahun

8.500.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

N.Bulik

Tersedianya biaya telpon, listrik kantor dan aula kantor Dishubkominfo

1 Tahun

39.000.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

N.Bulik

Tersedianya biaya telpon, listrik kantor dan aula kantor Dishubkominfo

1 Tahun

39.000.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

Tersedianya jaminan perijinan kendaraan dinas

1 Tahun

8.500.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

Tersedianya jaminan perijinan kendaraan dinas

1 Tahun

8.500.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

N.Bulik

Tersedianya jaminan jasa administrasi keuangan

1 Tahun

423.151.200

Penyediaan jasa administrasi keuangan

N.Bulik

Tersedianya jaminan jasa administrasi keuangan

1 Tahun

423.151.200

Penyediaan jasa kebersihan kantor

N.Bulik

Terpenuhinya pembayaran gaji petugas kebersihan

1 Tahun

42.451.200

Penyediaan jasa kebersihan kantor

N.Bulik

Terpenuhinya pembayaran gaji petugas kebersihan

1 Tahun

42.451.200

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

N.Bulik

Tersedianya jaminan biaya perbaikan peralatan kerja

1 Tahun

42.720.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

N.Bulik

Tersedianya jaminan biaya perbaikan peralatan kerja

1 Tahun

42.720.000

Penyediaan alat tulis kantor

N.Bulik

Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun

65.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

N.Bulik


1 Tahun

65.000.000

N.Bulik

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

93.020.000

N.Bulik

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

93.020.000

N.Bulik

Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor

1 Tahun

5.750.000

N.Bulik

Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor

1 Tahun

5.750.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


22

Catatan Penting

2

Penyediaan peralatan rumah tangga

N.Bulik

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

1 Tahun

197.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

N,Bulik

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

14.418.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

N.Bulik

Tersedianya bahan bacaan aparatur Dishubkominfo

1 Tahun

17.000.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

N,Bulik

Tersedianya bahan logistik kantor

1 Tahun

4.375.000

Penyediaan makanan dan minuman

N.Bulik

Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor

1 Tahun

52.370.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Dalam Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

N.Bulik


1 Tahun

197.000.000

N,Bulik

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

14.418.000

N.Bulik

Tersedianya bahan bacaan aparatur Dishubkominfo

1 Tahun

17.000.000

N,Bulik

Tersedianya bahan logistik kantor

1 Tahun

4.375.000

Penyediaan makanan dan minuman

N.Bulik

Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor

1 Tahun

52.370.000

230.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

230.000.000

170.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Dalam Daerah

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

170.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja

100%

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

Terlaksananya pembangunan gapura kantor

1 Paket

40.000.000

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

N.Bulik

Terlaksananya pembangunan gapura kantor

1 Paket

40.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

N.Bulik

Tersedianya prasarana kantor

1 Paket

25.000.000


N.Bulik

Tersedianya prasarana kantor

1 Paket

25.000.000

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 Tahun

33.000.000

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 Tahun

33.000.000

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

9 Unit

80.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

N.Bulik

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

9 Unit

80.000.000

N.Bulik

Terlaksananya pengadaan kendaraan roda dua

1 Unit

25.000.000

Pembangunan Sarana Olah Raga

N.Bulik


1 Unit

25.000.000

N.Bulik

Terlaksananya Pembangunan jalan masuk-keluar gedung PKB

1 Paket

150.000.000

N.Bulik

Terlaksananya Pembangunan jalan masuk-keluar gedung PKB

1 Paket

150.000.000

N.Bulik

Tersedianya Peralatan & Perlengkapan olah raga

1 Paket

293.440.000

N.Bulik


1 Paket

293.440.000

Meningkatnya disiplin dan kinerja

100%

Meningkatnya disiplin dan kinerja

100%

Tersedianya kebutuhan pakaian dan dinas pegawai Dishubkominfo

1 Paket

Tersedianya kebutuhan pakaian dan dinas pegawai Dishubkominfo

1 Paket

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pembangunan Sarana Olah Raga Penataan Halaman Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional 3

Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja

Penyediaan peralatan rumah tangga

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

N.Bulik

147.500.000

Pengadaan Mebeleur

Penataan Halaman Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


23

N.Bulik

147.500.000

4

Program Peningkatan Kapasitasumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

5

6

7

Luar Daerah

Program Pembangunan Prasaana dan Fasilitas Perhubungan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur Dishubkominfo Terselesaikannya studi perencannaan pembangunan Bandar Udara dan Terminal AKAP Kab. Lamandau

100% 1 Tahun

150.000.000

Program Peningkatan Kapasitasumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Peningkatan SDM Aparatur Luar Daerah

Program Pembangunan Prasaana dan Fasilitas Perhubungan

100%

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur Dishubkominfo Terselesaikannya studi perencannaan pembangunan Bandar Udara dan Terminal AKAP Kab. Lamandau

100% 1 Tahun

150.000.000

100%

Pembangunan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang

N. Bulik

Terbangunnya prasarana dan fasilitas perhubungan

1 Paket

400.000.000


N. Bulik


1 Paket

400.000.000

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

N. Bulik


1 Paket

828.760.000


N. Bulik


1 Paket

828.760.000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

N. Bulik

Terlaksananya Kegiatan pameran pembangunan DISHUBKOMINFO

100%

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

N. Bulik

Terlaksananya Kegiatan pameran pembangunan DISHUBKOMINFO

100%

Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

N. Bulik

Terlaksananya Kegiatan Pameran Pembangunan

Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

N. Bulik

Terlaksananya Kegiatan Pameran Pembangunan

1 Tahun

Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab. Lamandau

100%


Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1 Tahun

20.000.000


100%

20.000.000

Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas

N. Bulik

Terlaksananya Pemeliharaan alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1 Tahun

150.000.000


N. Bulik

Terlaksananya Pemeliharaan alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1 Tahun

150.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

N. Bulik

Terpeliharanya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

1 Tahun

65.000.000


N. Bulik

Terpeliharanya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

1 Tahun

65.000.000

Kab. Lamandau

Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas

1 Tahun

50.000.000

Pemeliharaan Rambu Jalan

Kab. Lamanda u


1 Tahun

50.000.000


8

Peningkatan SDM Aparatur

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan peningkatan disiplin angkutan LLASDP

Terpola dan Terukurnya Prasarana Wilayah dan SDA

Kab .Lamandau

Kelancaran dan ketertiban lalu lintas sungai


100%

2 Kegiatan

48.500.000



24

Kab .Lamandau

Terpola dan Terukurnya Prasarana Wilayah dan SDA

100%


2 Kegiatan

48.500.000

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Operasional Pengawalan VIP Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Kegiatan Penyediaan Data Lalu Lintas Monitoring Sarana dan Prasarana Bidang ASDP

9

11

Kelancaran dan ketertiban lalu lintas darat

Kab .Lamandau

104.970.000

Terciptanya perjalanan VIP yang aman dan lancar

1 tahun

119.000.000

N. Bulik

Tercapainya peningkatan pelayanan PKB

1 Paket

170.000.000

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

Kab .Lamandau

Tercapainya peningkatan ketertiban lalu lintas dan angkutan

2 Kegiatan

34.000.000

Tersedianya data lalu lintas

1 Paket

Tersedianya data sarana dan prasarana ASDP

1 Paket

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Membangun Desa

100%

N. Bulik Kab .Lamandau

Kab. Lamandau

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Terlaksananya peran aktif Dishubkominfo dalam kegiatan BBGRM

5 Kegiatan

104.970.000


1 tahun

119.000.000

N. Bulik


1 Paket

170.000.000

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Kab .Lamand au


2 Kegiatan

34.000.000

200.000.000

Kegiatan Penyediaan Data Lalu Lintas

N. Bulik


1 Paket

200.000.000

25.000.000

Monitoring Sarana dan Prasarana Bidang ASDP

Kab .Lamand au


1 Paket

25.000.000

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Membangun Desa

100%

Operasional Pengawalan VIP

1 Kegiatan


100%

Kab .Lamandau


Kab .Lamandau

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

20.000.000

Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Kab. Lamandau

Kab. Lamandau

Terpasangnya traffic light

1 Paket

500.000.000

Pengadaan Papan Nama Jalan

Kab. Lamandau

Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas darat

1 Paket

110.000.000

Pengamanan Lalu Lintas Hari Besar Keagamaan ( Lebaran dan Natal )

Kab. Lamandau

Terpenuhinya peningkatan ketertiban lalu lintas angkutan Lebaran dan Natal

2 Kegiatan

30.000.000

Pengendalian dan Pengamanan Lokasi Parkir

Kab. Lamandau

Terpenuhinya peningkatan pengendalian dan pengamanan lokasi parkir

1 Paket

4.000.000

Meningkatnya Minat Para Investor Untuk Berinvestasi di Kab. Lamandau

100%

Pengadaan Alat Pengendalian Isyarat Lalu Lintas Pengadaan Papan Nama Jalan Pengamanan Lalu Lintas Hari Besar Keagamaan ( Lebaran dan Natal ) Pengendalian dan Pengamanan Lokasi Parkir Program Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika


25

Terlaksananya peran aktif Dishubkominfo dalam kegiatan BBGRM

1 Kegiatan

20.000.000


100%

Kab. Lamandau


1 Paket

500.000.000

Kab. Lamandau Kab. Lamanda u Kab. Lamanda u

Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas darat Terpenuhinya peningkatan ketertiban lalu lintas angkutan Lebaran dan Natal Terpenuhinya peningkatan pengendalian dan pengamanan lokasi parkir

1 Paket

110.000.000

2 Kegiatan

30.000.000

1 Paket

4.000.000

Meningkatnya Minat Para Investor Untuk Berinvestasi di Kab. Lamandau

100%

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pengadaan Alat Pengendalian Isyarat Lalu Lintas

Program Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

5 Kegiatan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

10

Kab .Lamandau

Monitoring Penempatan Tower/Alat Komunikasi 12

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Komunikasi Pengadaan telepon satelit

Belanja modal pengadaaan dan pemasangan radio komunikasi dan SSB 13

14

15

16

Kab. Lamandau

Pemeliharaan Alat Kominfo Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Kominfo

Sosialisasi Bidang Kominfo

1 Tahun

Meningkatkan akses informasi di Kab.Lamandau

100%

Kab. Lamandau

Tersedianya Telepon Satelit

1 Paket

Kab. Lamandau

Tersedianya radio komunikasi dan SSB

1 Paket

Menunjang Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa di Kab. Lamandau

100%

Tersedianya pengadaan pamflet

1250 Lembar

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilkitas Komunikasi

Tersedianya data menara/tower komunikasi

N. Bulik

20.000.000

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Komunikasi Pengadaan telepon satelit 600.000.000

70.000.000

Tersedianya penataan area parkir

1 Paket

5.000.000

40.000.000

Menunjang peningkatan pelayanan masyarakat Luar Daerah

Luar Daerah Kab. Lamandau

Terlaksananya koordinasi Bidang Perhubungan Menunjang peningkatan pelayanan masyarakat Terciptanya Peningkatan pelayanan masyarakat Tercapainya peningkatan Informasi kepada masyarakat

JUMLAH TOTAL

1 Tahun

Belanja modal pengadaaan dan pemasangan radio komunikasi dan SSB

Kab. Lamandau

Kab. Lamanda u Kab. Lamanda u

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Tertata dan teraturnya halaman parkir N. Bulik

Monitoring Penempatan Tower/Alat Komunikasi

125.000.000

1 Tahun

45.000.000

1 Kegiatan

20.240.000

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilkitas Komunikasi Pemeliharaan Alat Kominfo Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Kominfo Sosialisasi Bidang Kominfo

6.161.665.400

N. Bulik

Tersedianya data menara/tower komunikasi

26

20.000.000

Meningkatkan akses informasi di Kab.Lamandau

100%


1 Paket


1 Paket

Menunjang Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa di Kab. Lamandau

100%

Tersedianya pengadaan pamflet

1250 Lembar

5.000.000

1 Paket

40.000.000

1 Tahun

125.000.000

1 Tahun

45.000.000

1 Kegiatan

20.240.000

600.000.000

70.000.000

Tertata dan teraturnya halaman parkir N. Bulik

Tersedianya penataan area parkir Menunjang peningkatan pelayanan masyarakat

Luar Daerah

Luar Daerah Kab. Lamanda u

Terlaksananya koordinasi Bidang Perhubungan Menunjang peningkatan pelayanan masyarakat Terciptanya Peningkatan pelayanan masyarakat Tercapainya peningkatan Informasi kepada masyarakat

JUMLAH TOTAL


1 Tahun

6.161.665.400

E.

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.


27

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut: TABEL III.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

No. (1)

Kebijakan Provinsi

Kabupaten (2)

1

Membangun dan Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan

2

Menyusun Masterplan Jaringan Jalan

3

Peningkatan Kerjasama Swas ta untuk Peningkatan Jalan

4

Menciptakan Iklim Usaha yg Kondusif Mendorong Pertumbu han Investasi

5

Membangun Sarana Komunikasi

(3) Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup.

Nasional (4) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Sumber: RPJMD Kab.Lamandau 2009-2013, RPJMD Prov.Kalteng 2010-2015 dan RPJMN 2010-2014

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Dishubkominfo Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.


28

Sejalan dengan visi dimaksud, Dishubkominfo Kabupaten Lamandau melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau Mempunyai Tugas Pokok Merumuskan Kebijakan Operasional Dinas, Mengendalikan, Membina Dan Memberikan Pelayanan Teknis Bidang Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Secara Terpadu Bersama Instansi Terkait, Sesuai Dengan Ketentuan Dan Peraturan Yang Berlaku harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamandau. Untuk itu Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika telah menyusun visi sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, visi Dishubkominfo Kabupaten Lamandau adalah ” Terwujudnya Transportasi Yang Berkeselamatan Serta Memajukan Komunikasi Dan Informatika Sebagai Pendorong Kesejahteraan Masyarakat “. Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi yang diemban oleh Dishubkominfo adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 20132018 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Secara lebih spesifik dapat disebutkan bahwa program dan kegiatan terpilih harus terkait langsung dengan upaya : 1.

Membuka keterisolasian daerah, dalam rangka peningkatan aksebilitas antar sektor terkait dalam wilayah Kabupaten Lamandau;

2.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3.

Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).


29

Pernyataan misi membawa Dishubkominfo Kabupaten Lamandau kepada Fokus mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi yang telah disepakati. Misi Dishubkominfo Kabupaten Lamandau juga mengacu dan mendukung misi daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Misi Dishubkominfo Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1.

Menciptakan peningkatan kualitas pelayanan umum dan tertib penyelenggaraan administrasi perkantoran melalui pemberdayaan kualitas sumber daya manusia ( SDM ) dan sarana prasarana perkantoran;

2.

Menciptakan informatika

penyelenggaraan

pelayanan

jasa

yang berkelanjutan, akuntabilitas,

perhubungan, transparasi,

komunikasi

dan

keseimbangan dan

kesesuaian guna terwujudnya penyelengaraan pelayanan yang selamat, aman, tertib, lancar dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; 3.

Mewujudkan peningkatan jaringan sistem informasi manajemen penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika secara terkoordinasi antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat secara terpadu dan berkesinambungan;

4. Mewujudkan ketersediaan dukungan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika yang sesuai dan seimbang dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Maka dari visi dan Misi tersebut, Prioritas Program dari Renstra DISHUBKOMINFO Kabupaten Lamandau adalah : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

6.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ ;

7.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

8.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas ;

9.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

10.

Program Penigkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;


30

B.

11.

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa;

12.

Program Pembangunan Sarana & Prasarana Komunikasi;

13.

Program Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Komunikasi dan Informatika;

14.

;Program Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika.

15.

peningkatan pelayanan masyarakat (Bidang Perhubungan)

16.

peningkatan pelayanan masyarakat (Bidang Kominfo)

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Dishubkominfo Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018.

1.

2.

Tujuan a.

Tercapainya tingkat kemampuan dinas yang standard ;

b.

Terlaksananya pelayanan umum sesuai standard dan harapan publik ;

c.

Terlaksananya pungutan penerimaan daerah serta pengembangan informasi.

Sasaran Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : a.

Kemampuan Dinas 1) Terpenuhinya standard sarana dan prasarana publik dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. 2) Adanya pengawasan dan pengaturan serta tata laksana bidang perhubungan, komunikasi dan informatiaka.

b.

Kebijakan 1) Kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan prima dalam bidang jasa transportasi dan informatika.


31

2) Kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan teknis dalam rangka melayani masyarakat dibidang jasa transportasi, komunikasi dan nformatika.

TABEL III.2

Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran Dishubkominfo Kabupaten Lamandau tahun rencana Sasaran

Indikator Sasaran

PERHUBUNGAN a. b. c. d.

-

- Meningkatkan a. mutu - Semakin pelayanan tertibnya jasatransportasi angkutan Kepada b. masyarakat. angkutan darat. Meningkatkan factor keselamatan bagi - Menurunnya jumlah titik jalan yang sulit pengguna jasa angkatan. dilalui. - Meningkatkan kehandalan sarana - Menurunnya jumlah pelanggaran dan prasarana angkutan. perlengkapan bermotor. - Mengutamakan kepuasan pengguna - Menurunnya jumlah kecelakaan lalu jasa angkutan. lintas. KOMUNIKASI & INFORMATIKA Memanfaatkan dan mendatakan asset komunikasi dan informatika daerah

C.

a. Tersedianya data asset komunikasi dan informatika. b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sector komunikasi dan informatika

Program dan Kegiatan Sejalan dengan Visi Kabupaten Lamandau tahun 2013 – 2018 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” dan sesuai dengan Visi Dishubkominfo Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 yaitu “Terwujudnya Pelayanan Transportasi, Komunikasi Dan Informatika Yang Tertib, Berkualitas, Dan berkelanjutan”, maka program dan kegiatan yang dirancang Dishubkominfo Kabupaten Lamandau tahun 2014 terdiri dari :

a.

Program Utama : 1.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

2.

Program Rehabilitasi dan Prasarana Fasilitas LLAJ;

3.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

4.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;


32

b.

5.

Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika;

6.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi;

7.

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (Bidang Perhubungan);

8.

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (Bidang Kominfo).

Program Penunjang : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

5.

Program monitoring bidang kominfo;

6.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat;

7.

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

8.

Program Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Komunikasi;


33

Indikator Kinerja Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

1

2

Lokasi

Capaian Program

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Keluaran Kegiatan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

3

4

5

6

7

8

9

10

5.1.1

Belanja Pegawai

5.1.1.01

1.

Gaji dan Tunjangan

Nanga Bulik

Tercapainya pelaksanaan belanja pegawai

1 Tahun

Terlaksananya belanja gaji dan tunjangan

1 Tahun

Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS

1 Tahun

Rp 1.255.993.190,95

2.

Tambahan Penghasilan PNS

Nanga Bulik

Tercapainya pelaksanaan belanja pegawai

1 Tahun

Terlaksananya belanja tambahan penghasilan PNS

1 Tahun

Terbayarnya tambahan penghasilan PNS

1 Tahun

Rp 253.495.409

5.1.1.02

1.07.1.07.1.01

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

11

12

Terlaksananya belanja gaji dan tunjangan

Rp

1.412.992.340

Terlaksananya belanja tambahan penghasilan PNS

Rp

320.830.127


1.07.1.07.1.01.01

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Nanga Bulik

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Tahun

Materai dan Jasa Pengiriman & Paket

1 Tahun

Kelancaran Asministrasi Kantor

1 Tahun

Rp 8.500.000

Kelancaran Asministrasi Kantor

Rp

9.350.000

1.07.1.07.1.01.02

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Nanga Bulik


1 Tahun

Tersedianya sarana penunjang operasional pelayanan administrasi kantor

1 Tahun

Tercapainya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

1 Tahun

Rp 39.000.000

Tercapainya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Rp

42.900.000

1.07.1.07.1.01.06

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Nanga Bulik


1 Tahun

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

1 Tahun

Kendaraan Dinas yang siap pakai, terawat dan terpelihara

1 Tahun

Rp 8.500.000

Kendaraan Dinas yang siap pakai, terawat dan terpelihara

Rp

9.350.000

1.07.1.07.1.01.07

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Nanga Bulik

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor

1 Tahun

Terlaksananya administrasi kantor yang lancar selama 1 tahun

1 Tahun

Peningkatan Pengurusan Administrasi Kantor

1 Tahun

Rp 423.151.200

Peningkatan Pengurusan Administrasi Kantor

Rp

465.466.320

1.07.1.07.1.01.08

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Nanga Bulik


4 Orang

Terjaganya kebersihan kantor

4 Orang

Tersedianya sarana kebersihan kantor selama 1 tahun

4 Orang

Rp 42.451.200

Tersedianya sarana kebersihan kantor selama 1 tahun

Rp

46.696.320


34

1.07.1.07.1.01.09

6

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Nanga Bulik

Peningkatan pelayanan administrasi kantor

1 tahun

Jasa Perbaikan peralatan kerja

1 tahun

Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai selama 1 tahun

1 tahun

Rp 42.720.000

Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai selama 1 tahun

Rp

46.992.000

1.07.1.07.1.01.10

7

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Nanga Bulik


1 tahun

Kelancaran pelayanan Administrasi Kantor

1 tahun


1 tahun

Rp 65.000.000


Rp

71.500.000

1.07.1.07.1.01.11

8

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Nanga Bulik


1 Tahun

Kelancaran pelayanan administrasi kantor

1 Tahun

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 tahun

1 Tahun

Rp 93.020.000

Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 tahun

Rp

102.322.000

1.07.1.07.1.01.12

9

Penyediaan Komponen Installasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Nanga Bulik


1 tahun

Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor

1 tahun

Tersedianya alat - alat komponen listrik

1 tahun

Rp 5.750.000

Tersedianya alat - alat komponen listrik

Rp

6.325.000

1.07.1.07.1.01.13

10

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Nanga Bulik


1 Paket

Tersedianya sarana penunjang pelayanan administrasi kantor

1 Paket

Peningkatan Kuantitas sarana penunjang operasional kantor

1 Paket

Rp 197.000.000

Peningkatan Kuantitas sarana penunjang operasional kantor

Rp

216.700.000

1.07.1.07.1.01.14

11

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Nanga Bulik


1 Tahun


1 Tahun

Peningkatan Kuantitas sarana peralatan rumah tangga

1 Tahun

Rp 14.418.000

Peningkatan Kuantitas sarana peralatan rumah tangga

Rp

15.859.800

1.07.1.07.1.01.15

12

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Nanga Bulik

Peningkatan Pelayanan Adminitrasi Kantor

1 Tahun

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

1 Tahun

Tersedianya bahan bacaan kantor selama 1 tahun

1 Tahun

Rp 17.000.000

tersedianya bahan bacaan kantor selama 1 tahun

Rp

18.700.000

1.07.1.07.1.01.16

13

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Nanga Bulik


1 Tahun

Terpenuhinya bahan logistik kantor berupa bahan bakar minyak/gas (Premium campur)

1 Tahun

Tersedianya Bahan Bakar Minyak / Gas

1 Tahun

Rp 4.375.000

Bahan Bakar Minyak / Gas

Rp

4.812.500

1.07.1.07.1.01.17

14

Penyediaan Makanan dan Minuman

Nanga Bulik


1 Tahun

Kelancaran Pelayanan Administrasi oleh aparatur

1 Tahun

Tersedianya Konsumsi untuk Pegawai

1 Tahun

Rp 52.370.000

Tersedianya Konsumsi untuk Pegawai

Rp

57.607.000

1.07.1.07.1.01.18

15

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Luar Daerah


1 tahun

Pelayanan dan penyelesaian administrasi kantor

1 tahun

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 tahun

Rp 230.000.000

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rp

253.000.000


35

1.07.1.07.1.01.19

1.07.1.07.1.02 1.07.1.07.1.02.05

16

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kabupaten Lamandau

peningkatan pelayanan administrasi kantor

1 tahun

Pelayanan dan Penyelesaian administrasi kantor

1 tahun

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

1 tahun

Rp 170.000.000

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

Rp

187.000.000

Nanga Bulik

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2 Unit

Peningkatan kualitas aparatur

2 Unit


2 Unit

Rp 40.000.000


Rp

44.000.000

Tersedianya sekat ruangan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (loket)

1 Paket

Rp 25.000.000

-

Rp

1.07.1.07.1.02.07

2


Nanga Bulik


1 Paket

Tercapainya Kelengkapan Fasilitas Gedung KIR

1.07.1.07.1.02.10

3

Pengadaan Mebeleur

Nanga Bulik


1 Paket

Tercapainya Peningkatan sarana dan Prasarana Pelayanan Aparatur

1 Paket

Peningkatan Kuantitas Sarana Penunjang Operasional

1 Paket

Rp 33.000.000

Tercapainya Peningkatan sarana dan Prasarana Pelayanan Aparatur

Rp

36.300.000

1.07.1.07.1.02.24

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Nanga Bulik


1 Tahun

Terjaganya kualitas sarana dan prasarana pelayanan aparatur

1 Tahun

Terpeliharanya gedung kantor

1 Tahun

Rp 80.000.000

Terpeliharanya gedung kantor

Rp

88.000.000

1.07.1.07.1.02.46

5

Pembangunan Sarana Olah Raga

Nanga Bulik


1 Paket

Terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur

1 Paket


1 Paket

Rp 25.000.000


Rp

27.500.000

1.07.1.07.1.02.47

6

Penataan Halaman Kantor

Nanga Bulik


1 Paket

Tercapainya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan

1 Paket

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

1 Paket

Rp 150.000.000

-

Rp

1.07.1.07.1.02.24

7

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Nanga Bulik


9 Unit

Terpenuhinya sarana mobilitas dan kendaraan dinas operasional yang siap pakai

9 Unit

Tercapainya Kendaraan dinas yang siap pakai dan terawat

9 Unit

Rp 293.440.000

Tercapainya Kendaraan dinas yang siap pakai dan terawat

Rp


36

-

-

322.784.000

1.07.1.07.1.03 1.07.1.07.1.03.05

1.07.1.07.1.05 1.07.1.07.1.05.01

1.07.1.07.1.15

1.07.1.07.1.15.01

1.25.1.07.01.15

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Nanga Bulik

Peningkatan Disiplin Aparatur

200 Stell

Terciptanya keseragaman Aparatur

200 Stell

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur

200 Stell

Rp 147.500.000

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur

Rp

162.250.000

Luar Daerah

Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur

1 Tahun

Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pelaksanaan pembangunan

1 Tahun

Peningkatan Kualitas Aparatur

1 Tahun

Rp 150.000.000

Peningkatan Kualitas Aparatur

Rp

165.000.000

Tersedianya lahan untuk pembangunan Jembatan Timbang

1 Paket

Rp 400.000.000

-

Rp

-

Tersedianya bangunan fisik fasilitas sisi darat Bandar udara

Rp

14.308.544.000

Tersedianya Pamflet Kominfo

Rp

5.500.000

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

1


Kabupaten Lamandau

Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan

1 Paket

Terlaksananya penataan lahan untuk Jembatan Timbang

2


Kabupaten Lamandau

Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan

1 Paket

Terlaksananya Pembebasan Lahan Bandar Udara

1 Paket

Tersedianya lahan untuk pembangunan fisik Bandar Udara

1 Paket

Rp 828.760.000

Kabupaten Lamandau

Peningkatan Pengembangan Kominfio

1250 Lembar

Tercapainya Pengembangan Pelayanan Kominfo

1250 Lembar

Tersedianya Pamflet Kominfo

1250 Lembar

Rp 5.000.000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1

1.07.1.07.1.16

Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi



37

1.07.1.07.1.16.06

1


Nanga Bulik

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ

1 Tahun

Peningkatan kualitas operasional APILL/Warning Light

1 Tahun

Terpeliharanya APILL/Warning Light

1 Tahun

Rp 150.000.000

Terpeliharanya APILL/Warning Light

Rp

165.000.000

1.07.1.07.1.16.01

2


Nanga Bulik


1 Tahun

Tercapainya pengoperasian Alat PKB yang terawat dan siap pakai

1 Tahun

Terpeliharanya Alat PKB

1 Tahun

Rp 65.000.000

Terpeliharanya Alat PKB

Rp

71.500.000

1.07.1.07.1.16.07

3


Kabupaten Lamandau


1 Tahun

Tercapainya peningkatan kualitas rambu jalan

1 Tahun


1 Tahun

Rp 50.000.000


Rp

55.000.000

1.07.1.07.1.17


1.07.1.07.1.17.02

1


Kabupaten Lamandau

Tercapainya peningkatan pelayanan angkutan

2 Kegiatan

Terlaksananya penertiban pengguna kendaraan di sungai

2 Kegiatan


2 Kegiatan

Rp 48.500.000


Rp

53.350.000

1.07.1.07.1.17.05

2

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Kabupaten Lamandau


5 Kegiatan

Terlaksananya penertiban pengguna kendaraan di jalan raya

5 Kegiatan


5 Kegiatan

Rp 104.970.000


Rp

115.467.000

1.07.1.07.1.17.20

3

Operasional Pengawalan VIP

Kabupaten Lamandau

Tercapainya peningkatan Pelayanan Angkutan

1 tahun

Terlaksananya pengawalan VIP

1 tahun


1 tahun

Rp 119.000.000


Rp

130.900.000

4

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

Nanga Bulik


1 Paket

Terlaksananya cetak perlengkapan PKB (KIR)

1 Paket


1 Paket

Rp 170.000.000


Rp

187.000.000

5

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Kabupaten Lamandau


2 Kegiatan

Terlaksananya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan


2 Kegiatan

Rp 34.000.000

Tercapainya penignkatan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Rp

37.400.000

6

Kegiatan Penyediaan Data Lalu Lintas

Nanga Bulik


1 Paket

Terlaksananya penyediaan data lalu lintas

1 Paket


1 Paket

Rp 200.000.000


Rp

220.000.000

7

Monitoring Sarana dan Prasarana Bidang ASDP

Kabupaten Lamandau


1 Tahun

Terlaksananya pendataan sarana dan prasarana ASDP

1 Paket


1 Paket

Rp 25.000.000


Rp

27.500.000

1.07.1.07.01. 26

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat


38

1.07.1.07.01.26.01

1.07.1.07.01. 21 1.07.1.07.01.21.01

1.25.1.07.01.21.02

1.07.1.07.1.19 1.07.1.07.1.19.07

1

Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat 1 Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Bidang Kominfo

2

Sosialisasi Bidang Kominfo

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1 Pengadaan Alat Pengendalian Isyarat Lalu Lintas

Luar Daerah

Tercapainya peningkatan pelayanan masyarakat

1 Tahun

Terlaksananya koordinasi Bidang Perhubungan

1 Tahun

Terciptanya Peningkatan pelayanan masyarakat

1 Tahun

Rp 125.000.000


Rp

137.500.000

Luar Daerah


1 Tahun

Terlaksananya koordinasi Bidang Kominfo

1 Tahun

Terciptanya Peningkatan pelayanan masyarakat

1 Tahun

Rp 45.000.000


Rp

49.500.000

Kabupaten Lamandau


1 Kegiatan

Terlaksananya Sosialisasi Bidang Kominfo

1 Kegiatan

Tercapainya peningkatan Informasi kepada masyarakat

1 Kegiatan

Rp 20.240.000

Tercapainya peningkatan Informasi kepada masyarakat

Rp

22.264.000

Kabupaten Lamandau

Tercapainya peningkatan keselamatan lalu lintas darat

1 Pakrt

Terpenuhinya peningkatan ketertiban lalu lintas jalan raya

1 Paket


1 Paket

Rp 500.000.000


Rp

550.000.000

1.07.1.07.1.19.06

2

Pengadaan Papan Nama Jalan

Kabupaten Lamandau


1 Paket

Terpenuhinya peningkatan ketertiban lalu lintas jalan raya

1 Paket

Terpasangnya ramburambu lalu lintas darat

1 Paket

Rp 110.000.000

Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas darat

Rp

121.000.000

1.07.1.07.1.19.04

3

Pengamanan Lalu Lintas Hari Besar Keagamaan ( Lebaran dan Natal )

Kabupaten Lamandau


2 Kegiatan

Terlaksananya penertiban lalu lintas angkutan Lebaran dan Natal

2 Kegiatan


2 Kegiatan

Rp 30.000.000


Rp

33.800.000

1.07.1.07.1.19.08

4

Pengendalian dan Pengamanan Lokasi Parkir

Kabupaten Lamandau


1 Paket

Tersedianya fasilitas parkir

Rp 4.000.000


Rp

4.400.000

Kabupaten Lamandau

Terciptanya jaringan komunikasi yang lancar

1 Tahun

Terlaksananya pemantauan telp. berdering dan menara telekomunikasi

Rp 20.000.000

Terpantaunya telp. berdering dan menara telekomunikasi

Rp

22.000.000

1.25.1.07.01.22 1.25.1.07.01.22.01

1.25.1.07.01.20

Program Monitoring Bidang Komunikasi dan informatika 1 Monitoring Penempatan Tower/Alat Komunikasi


1 Tahun

Terpantaunya telp. berdering dan menara telekomunikasi

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilkitas Komunikasi


39

1 Tahun

1.25.1.07.01.20.01

1.25.1.07.1.19

1

Kabupaten Lamandau

Tercapainya pemeliharaan prasarana dan fasilitas Komunikasi dan Informatika

1 Paket

Terlaksananya pemeliharaan Hot Spot

1 Paket

Terpeliharanya Hot Spot

1 Paket

Rp 40.000.000

Terpeliharanya Hot Spot

Rp

44.000.000

Kab. Lamandau

Tercapainya pemasangan alat komunikasi

1 Paket


1 Paket

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi alat komunikasi

1 Paket

Rp 600.000.000


Rp

660.000.000

Kab. Lamandau

Tercapainya pemasangan alat komunikasi

1 Paket


1 Paket


1 Paket

Rp 70.000.000


Rp

77.000.000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Pameran Pembangunan

Nanga Bulik

Tercapainya keikutsertaan dalam pameran pembangunan

1 Kegiatan

Terselenggaranya pameran pembangunan

1 Kegiatan

Terciptanya peningkatan promosi dan kerjasama investasi

1 Kegiatan

Rp 20.000.000

Terciptanya peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Rp

22.000.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1 Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Kabupaten Lamandau

Partisipasi dalam rangka kegiatan bulan bhakti gotong royong

1 Kegiatan

Terselenggaranya partisipasi kegiatan buan bhakti gotong royong

1 Kegiatan

Terciptanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1 Kegiatan

Rp 20.000.000

Terciptanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Rp

22.000.000

Rp

21.240.414.615

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Komunikasi 1 Pengadaan telepon satelit

2

1.16.1.07.1.15 1.16.1.07.1.15.16

1.22.1.07.1.17 1.22.1.07.1.17.08

Pemeliharaan Alat Kominfo

Belanja modal pengadaaan dan pemasangan radio komunikasi dan SSB 70.000.000,00

JUMLAH

Rp 7.671.154.000


40

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalanpersoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benarbenar dikedepankan. Output Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau adalah Program Tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dishubkominfo Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.

Kepala Dishubkominfo Kabupaten Lamandau,

HERWINSON,S.Sos Pembina Utama Muda NIP. 19670619 198602 1 002


41

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013

Recommend Documents