RENJA SKPD DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

RENJA – SKPD DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. RAYA DANDONG NO. 53 TELP./FAX : (0342) 555330 SRENGAT BLITAR Email: [email protected]

KATA PENGANTAR Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu adanya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dengan harapan dapat menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman, tertib dan lancar di wilayah Kabupaten Blitar serta sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang mampu memberikan pelayanan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan

Pemerintah Kabupaten Blitar. Seiring dengan perkembangan zaman, sarana dan prasarana perhubungan maupun komunikasi dan informasi

sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Oleh

karenanya sejalan dengan undang-undang nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat menuju terwujudnya sistem komunikasi, informatika mutakhir dan

mendukung

pertumbuhan ekonomi. masyarakat kabupaten Blitar. .

Akhirnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RENJA - SKPD) Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dapat tersusun.

Blitar, 28 Juli 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR

Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19621027 198803 1 006

i

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA – SKPD) DISHUB KAB. BLITAR 2016

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………

i

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………………...

ii

BAB I : PENDAHULUAN…………………………………………………………………………….

1

1.1.

Latar Belakang……………………………………………………………………….

1

1.2.

Landasan Hukum…………………………………………………….……………..

2

1.3.

Maksud dan Tujuan………………………………………………….…………….

4

1.4.

Sistematika Renja – SKPD………………………………………….……………

5

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

Kondisi Umum SKPD………………………………………………………………

6

2.2.

Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2014)…………………………..

25

2.3.

Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu (2014)….………

28

2.4.

Evaluasi Capaian Program Kegiatan Tahun 2015 (Th.Berjalan)…..

31

2.5.

Identifikasi Masalah……………………………………………………………….

31

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra SKPD………………….

3.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah……………………………………..

3.3.

Program dan Kegiatan……………………………………………………………

3.4.

Hasil Analisis dan Kondisi Masalah ……………...……………………………

3.5.

Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat………………………….

33 33 37 37 40 40

BAB IV : INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

43

BAB V : DANA INDIKATIF DAN SUMBER DANA

44

5.1.

Kajian Terhadap Pagu / Plafon Identifikasi Tahun Rencana ……….

44

5.2.

Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan ………………..…..

47

BAB V : PENUTUP………………………………………………………………………………………

48

Lampiran - Lampiran

ii

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA – SKPD) DISHUB KAB. BLITAR 2016

iii

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA – SKPD) DISHUBKOMINFO KAB. BLITAR 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Berdasarkan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar sebagai unsur pelaksana di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika mempunyai tanggung jawab yang luas yaitu : a.

Menyusun rencana, analisis, pembinaan, monitoring dan evaluasi program Perhubungan.

b.

Perumusan

kebijakan

dan

penyusunan

pedoman,

petunjuk

teknis

operasional bidang komunikasi dan informatika. c.

Melaksanakan kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas dan manajement angkutan untuk jaringan trayek yang meliputi daerah dan melaksanakan rencana yang ditetapkan.

d.

Melakukan pembinaan melalui kegiatan penyuluhan, pengadaan dan penempatan

rambu-rambu

lalu

lintas,

peraturan

umum

di

bidang

perhubungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. e.

Menyelenggarakan sosialisasi di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Sektor transportasi komunikasi dan informatika yang berperan sebagai

urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan yang mutlak perlu dikembangkan untuk melancarkan pergerakan manusia, barang, jasa dan informasi, sehingga akan memperlancar kegiatan perekonomian dan pengembangan sumber daya alam yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan sektor transportasi, komunikasi dan informatika harus berlandaskan pada pemanfaatan potensi secara optimal, agar tercapai efektifitas dan efisiensi pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Blitar yang merupakan salah satu dari pelaksanaan Rencana Tata

1


Ruang Wilayah Kabupaten Blitar merupakan salah satu alternatif solusi dalam mengantisipasi permasalahan transportasi yang muncul disebabkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan dan penyebaran jumlah penduduk pada wilayah perkotaan. Kondisi sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika yang ada di Kabupaten Blitar serta sumberdaya yang menanganinya masih belum dapat dikategorikan ideal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi yang ada antara lain : 

Kurang tercukupinya fasilitas jalan seperti rambu-rambu, marka, dan guardril pada ruas jalan khususnya di daerah rawan kecelakaan dan belum tersedianya sarana pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas yang memadahi.



Kondisi

terminal

dan

halte

sebagai

tempat

pemberhentian

dan

pemberangkatan angkutan masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Kepatuhan masyarakat (awak angkutan dan penumpang) terhadap Undangundang Lalu Lintas belum membudaya, oleh sebab itu harus selalu dikembangkan dan diawasi.



Jaringan transportasi, komunikasi dan informatika belum dapat menjangkau daerah yang luas.



Sumber daya manusia yang memiliki basis pengetahuan dibidang transportasi dan kelalulintasan serta komunikasi dan informatika masih kurang.

1.2.

Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ; 3. Undang-Undang

No.

25

Tahun

2004

Tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

2


4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; 5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 6. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; 7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 10. Peraturan

Menteri

Komunikasi

dan

Informatika

Nomor

:

22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota ; 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan ; 12. Surat Edaran Mendagri Nomor 050 / 200 / II / Bangda / 2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Penyusunan Rencana Kerja SKPD. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2015 ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Blitar; 16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

3


1.3.

Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar Tahun 2016 ini disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan proses pembangunan

jangka

menengah

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika di Kabupaten Blitar. Dari beberapa tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi pada Tahun 2016 dapat dirumuskan beberapa isu - isu strategis antara lain : 1. Masih

kurangnya

pelayanan

infrastruktur

perhubungan

dan

fasilitas

keselamatan lalu lintas. 2. Belum optimalnya pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pengamanan sistem transportasi. 3. Kurangnya peran serta masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika. Sedangkan

program/tujuan

RENJA

–

SKPD

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar ini dibuat dalam rangka pemenuhan isu - isu strategis di atas yang meliputi : 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 4. Peningkatan Disiplin Aparatur. 5. Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja

dan

Keuangan. 6. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 7. Peningkatan Pelayanan Angkutan. 8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. 9. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. 10. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. 11. Peningkatan keselamatan dan laik jalan kendaraan bermotor 12. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. 13. Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan. 14. Penyebar luasan informasi public penyelenggaraan pemerintahan.

4


1.4.

Sistematika Renja - SKPD Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja–SKPD)

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten Blitar tahun 2016 adalah sebagai berikut :

RENJA – SKPD DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR BAB I

: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja – SKPD

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Kondisi Umum SKPD 2.2. Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu 2.3. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu 2.4. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2.5. Identifikasi Masalah BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra SKPD Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Program dan Kegiatan Hasil Anaalisis dan Kondisi Masalah Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

BAB IV : INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN BAB V

: DANA INDIKATIF DAN SUMBER DANA 5.1. Kajian Terhadap Pagu/Plafon Identifikasi Tahun Rencana (2016) 5.2. Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

5


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

Kondisi Umum SKPD 2.1.a.Tupoksi Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatka Kabupaten Blitar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

permerintahan

daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar memiliki fungsi : 1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ; 4. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas ; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ; 2.1.b.Tupoksi Pejabat yang ada di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatka Kabupaten Blitar Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tupoksi pejabat yang ada di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika antara lain :

6


A. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring,

evaluasi

dan

penyusunan

laporan,

menyelenggarakan

ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas. b. Pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas. c. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja dinas. d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang pada dinas. e. Pengelolaan

ketatausahaan,

rumah

tangga,

kehumasan

dan

keprotokolan. f. Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada dinas. g. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. h. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai. i. Pengelolaan

dan

pengadministrasian

perlengkapan

kantor,

pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor. j. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas. k. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. 1. Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program dinas, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Penyusunan Program mempunya fungsi :

7


a. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas. b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas. c. Penghimpunan dan penganalisaan data guna penyajian informasi tentang perhubungan, komunikasi dan informatika. d. Penganalisaan hasil pelaksanaan program dinas. e. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil program kerja dinas. f. Pelaksanaan tugas lain – lain yang diberikan oleh Sekretaris. 2. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan penghimpunan data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan Badan. 2. Pelaksanaan

pengelolaan

anggaran

keuangan

belanja

langsung

maupun tidak langsung. 3. Penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran. 4. Pelaksanaan pengujian, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan perintah pembayaran. 5. Pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor. 6. Penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan. 7. Pelaksnaaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung.

8


8. Pelaksanaan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran. 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang – barang inventaris, laporan berkala serta penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas. b. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, rapat – rapat, tamu – tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan. c. Penyelenggaraan

urusan

ketatausahaan,

surat

menyurat

dan

kearsipan. d. Penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas. e. Pelaksanaan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya. f. Penyusunan laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor. g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. B. Bidang Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas sebagaimana mempunyai tugas membantu kepala dinas menyiapkan pembinaan, bimbingan dan pengendalian,manajemen dan rekayasa lalu lintas darat, sungai dan perairan di dalam wilayah Kabupaten.

9


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi : a. Penyiapan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan arah kebijakan serta rekayasa pengembangan lalu lintas darat, sungai dan perairan. b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis keselamatan pada pengguna dan penyedia lalu lintas darat, sungai dan perairan di wilayah Kabupaten Blitar. c. Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) darat, sungai dan perairan di wilayah Kabupaten Blitar. d. Penyelenggaraan penelitian dan pengolahan data daerah rawan kecelakaan,

pencegahan

dan

pengawasan,

pemeriksaan

dan

penanggulangan penertiban

serta

kecelakaan, pengendalian

operasional lalu lintas darat, sungai dan perairan di wilayah Kabupaten Blitar. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 1. Seksi Pengawasan Lalu Lintas Seksi Pengawasan Lalu Lintas mempunyai tugas : a.

Mengadakan pendataan dan penelitian terhadap sebab – sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan

b.

Mengumpulkan

bahan

dan

data

dalam

rangka

rekayasa

pengembangan lalu lintas darat, sungai dan perairan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar. c.

Melaksanakan

perencanaan

,

pengaturan,

pengawasan,

pengendalian dan arah kebijakan lalu lintas, baik darat, sungai dan perairan yang menjadi kewenangan Kabupaten. d.

Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas operasional Lalu Lintas.

e.

Menyelenggarakan pemberian izin dispensasi kelas jalan untuk angkutan barang pada jalan kabupaten

10


f.

Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.

2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas : a. Menghimpun bahan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang keselamatan lalu lintas, baik darat, sungai dan perairan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar. b. Menghimpun data sebagai bahan memberikan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pengguna dan penyedia lalu lintas, baik darat, sungai dan perairan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar. c. Mengumpulkan bahan dalam rangka melaksanakan pelatihan dan bantuan teknis keselamatan kepada pengguna dan penyedia lalu lintas darat, sungai dan perairan di wilayah Kabupaten Blitar. d. Menghimpun bahan dalam rangka menyelenggarakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) darat, sungai dan perairan di wilayah Kabupaten Blitar. e. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan rekomendasi perijinan terhadap sekolah pengemudi, perbengkelan umum dan karoseri kendaran bermotor. f. Mengadakan pengawasan dan pengendalian pemberian Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah pada angkutan barang di jalan. g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas. 3. Seksi Operasional Seksi Operasional sebagaimana mempunyai tugas : a. Mengadakan pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan.

11


b. Menghimpun bahan dalam penyelenggaraan program operasional lalu lintas baik darat, sungai dan perairan yang menjadi kewenangan Kabupaten. c. Mengadakan koordinasi dalam rangka kegiatan operasional yang bersifat preventif dan represif dengan instansi terkait. d. Menghimpun data statisitik, serta melakukan pemantauan hasil kegiatan penertiban lalu lintas dan angkutan. e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas. C. Bidang Angkutan Bidang Angkutan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pembinaan dan manajemen serta menyusun perencanaan, pembinaan dan pengendalian prasarana angkutan darat, sungai dan perairan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Angkutan mempunyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan, pengembangan evaluasi jaringan trayek dan penetapan kebutuhan angkutan darat, sungai dan perairan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis ijin angkutan orang dan barang serta pengawasan penyelenggaraannya. c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis ijin angkutan orang dan barang

tertentu

yang

bersifat

khusus

serta

pengawasan

penyelenggaraannya. d. Pengendalian dan penilaian kelebihan muatan dan standar batas maksimum untuk kebutuhan transportasi angkutan darat, sungai dan perairan. e. Pemetaan, pembagian, pemeliharaan dan pengerukan alur sungai di wilayah kabupaten untuk kebutuhan transportasi sungai.

12


f. Perencanaan, penetapan lokasi, pembangunan, pengembangan serta penyelenggaraan/pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan khusus lokal. g. Pelaksanaan pengawasan keselamatan, pemeriksaan pengukuran, konstruksi, mesin dan perlengkapan kapal, penerbitan sertifikat keselamatan dan dokumen pengawakan kapal serta ijin berlayar dengan tonase kotor dari 7 (GT < 7 ) untuk kapal yang berlayar di perairan daratan dan laut. h. Pemberian ijin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan khusus dan pelabuhan laut lokal. i. Pemberian ijin usaha perusahaan angkutan darat dan laut, ijin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten. j. Pemberian ijin usaha tally di pelabuhan dan ijin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal. k. Pemberian rekomendasi dan penerbitan ijin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam wilayah kabupaten. l. Pembinaan dan pengawasan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan serta pemakaian jalan perlintasan sebidang

yang

tidak

mempunyai

ijin

dan

penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan

tidak

ada

atau pemerintah

daerah. m. Perencanaan, penetapan, peninjauan

lokasi, pembangunan

dan

pengembangan terminal dan halte untuk angkutan orang dan barang. n. Pengelolaan dan pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte untuk angkutan orang dan barang. o. Penyiapan,

perencanaan,

penentuan

lokasi,

pemberian

ijin

penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

13


1. Seksi Angkutan Orang dan Barang Seksi Angkutan Orang dan Barang mempunyai tugas : a. Menyusun perencanaan, pengembangan, dan evaluasi jaringan trayek dan penetapan kebutuhan angkutan darat, sungai dan perairan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. b. Menyusun dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten. c. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis ijin angkutan orang dan barang serta pengawasan penyelenggaraannya. d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis ijin angkutan orang dan barang

tertentu

yang

bersifat

khusus

serta

pengawasan

penyelenggaraannya. e. Menyusun penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten. f. Mengendalikan dan melaksanakan penilaian kelebihan muatan dan standar batas maksimum untuk kebutuhan transportasi angkutan darat, sungai dan perairan. g. Melaksanakan pemetaan, pembagian, pemeliharaan, pengukuran alur sungai di wilayah kabupaten untuk kebutuhan transportasi sungai. h. Melaksanakan

pengawasan

keselamatan,

pemeriksaan

pengukur

konstruksi, mesin dan perlengkapan kapal, penerbitan sertifikat keselamatan dan dokumen pengawakan kapal serta ijin berlayar dengan tonase kotor dari 7 (GT < 7) untuk kapal yang berlayar di perairan daratan dan laut. i. Memberikan rekomendasi ijin usaha perusahaan angkutan laut dan ijin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten. j. Pemberian rekomendasi ijin usaha tally di pelabuahan dan ijin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal. k. Pengawasan dan pembinaan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan serta pemakaian jalan perlintasan sebidang

yang

tidak

mempunyai

ijin

dan

tidak

ada

14


penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan atau pemerintah daerah. l. Melaksanakan tugas dinas lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang

Angkutan. 2. Seksi Terminal dan Fasilitas Pendukung Transportasi Seksi Terminal dan Fasilitas Pendukung Transportasi mempunyai tugas : a. Menghimpun data sebagai bahan penyusunan program perencanaan pembangunan dan pengembangan terminal angkutan orang dan barang. b. Melaksanakan peninjauan lokasi untuk penetapan pembangunan halte dan terminal angkutan orang maupun angkutan barang. c. Melaksanakan

koordinasi

dengan

instansi

lain

dalam

upaya

peningkatan dan pengembangan terminal baik angkutan orang dan angkutan barang. d. Mengkoordinasikan pengelolaan terminal dan fasilitas pendukungnya. e. Melaksanakan

pemeliharaan

fisik

serta

pengendalian

ketertiban

terminal dan halte untuk angkutan orang dan barang. f. Menghimpun data sebagai penyusunan program pengadaan dan pemeliharaan

Penerangan

Jalan

Umum

(PJU)

dalam

wilayah

Kabupaten Blitar. g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan. 3. Seksi Parkir Seksi Parkir mempunyai tugas : a. Menghimpun data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan bidang terminal. b. Melaksanakan perencanaan dan penentuan lokasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. c. Memberikan rekomendasi ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.

15


d. Melaksanakan pembinaan melalui bimbingan penyuluhan kepada petugas parkir. e. Menghimpun dan menganalisa data guna pengelolaan dan manajemen parkir. f. Mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perparkiran. g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Angkutan. D. Bidang Teknik dan Sarana Bidang Teknis dan Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan

urusan

pengujian

kendaraan

bermotor,

perawatan dan pemeliharaan kendaraan operasional, perencanaan, pengawasan dan pengelolaan perambuan dan fasilitas jalan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Teknik dan Sarana mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan

penelitian

dan

pengujian

kendaraan

bermotor

berdasarkan Undang – undang. b. Pemberian petunjuk – petunjuk teknis kepada perusahaan angkutan, perusahaan karoseri dan bengkel – bengkel. c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

pengujian kendaraan

bermotor. d. Pelaksanaan penelitian, pengadaan dan perawatan rambu – rambu dan fasilitas jalan. e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 1. Seksi Pengujian dan Perbengkelan Seksi Pengujian dan Perbengkelan mempunyai tugas : a. melaksanakan penelitian dan pengujian kendaraan bermotor. b. Memberikan petunjuk – petunjuk teknis tentang ketentuan persyaratan kendaraan wajib uji dan penetapan daya angkut kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

16


c. Menyelenggarakan

pengawasan

dan

pembinaan

teknis

kepada

perusahaan karoseri dan perbengkelan kendaraan bermotor. d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Teknik dan Sarana. 2. Seksi Perawatan dan Pemeliharaan Seksi Perawatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas : a. Mengadakan pemeriksaan dan penelitian mengenai perawatan dan perbaikan kendaraan dinas milik pemerintah daerah. b. Mengadakan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan operasional milik pemerintah daerah yang dalam proses penghapusan dari daftar inventaris. c. Menghimpun data dalam rangka menyusun laporan harian, bulan dan tahunan. d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknik dan Sarana. 3. Seksi Perambuan dan Fasilitas Jalan Seksi Perambuan dan Fasilitas Jalan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kebutuhan rambu – rambu jalan dan fasilitas jalan. b. Memberikan petunjuk/ pedoman pengadaan dan penempatan rambu – rambu dan fasilitas jalan. c. Memberikan pengawasan, perawatan pengadaan dan penempatan rambu – rambu dan fasilitas jalan d. Menyusun dan mengelola data untuk evaluasi terhadap pemasangan rambu - rambu dan fasilitas jalan. e. Mengadakan kerjasama dengan instansi yang berhubungan dengan perambuan dan fasilitas jalan. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknik dan Sarana.

17


E. Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang komunikasi dan informatika. Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

tersebut

diatas

Bidang

Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis operasional bidang komunikasi dan informatika b. Menyusun dan menganalisa data serta penyiapan sistim aplikasi yang dibutuhkan c. Mengendalikan arus data masukan dan pengeluaran, pengoperasian komputer, penyediaan data, penyediaan dan pelayanan data serta pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. d. Memberikan

bimbingan

dan

pelayanan

serta

pengendalian

komputerisasi kepada unit – unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. e. Memberikan pertimbangan teknis komputerisasi dan telematika kepada perangkat daerah. f. Penyelenggaraan sosialisasi di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. g. Mengadakan kerjasama teknik dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pengolahan data elektronika. h. Pelaksanaan

koordinasi

dalam

rangka

pengembangan

teknologi

informasi dan komunikasi. i. Melaksanakan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis serta evaluasi standarisasi prosedur teknis komunikasi dan informatika. j. Melaksanakan penyusunan pedoman, norma, kriteria, standarisasi prosedur dan bimbingan teknis serta pemantauan dan penertiban infrastruktur/perangkat komunikasi.

18


k. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan ijin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup wire line (end to end) l. Melaksanakan pelaksanaan peraturan perijinan dan persyaratan teknis dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika. m. Memberikan pertimbangan teknis perijinan di bidang komunikasi dan informatika n. Memberikan rekomendasi ijin penyelengaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio o. Melaksanakan

pemantauan

pengawasan

seluruh

kegiatan

penyelenggara komunikasi dan informatika agar tetap pada koridor peraturan perundangan yang berlaku. . p. Pelaksanaan

pengembangan,

pengendalian,

dan

pemeliharaan

infrastruktur jaringan teknologi informasi dan kommunikasi. q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 1. Seksi Pengolahan Data Elektronik Seksi Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas : a. Menghimpun bahan dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan program kerja di bidang pengolahan data elektronika b. Menyusun dan menganalisa data serta penyiapan sistim aplikasi yang dibutuhkan. c. Mengendalikan arus data masukan dan pengeluaran, pengoperasian komputer penyiapan data, penyediaan dan pelayanan data serta pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. d. Memberikan

bimbingan

dan

pelayanan

serta

pengendalian

komputerisasi kepada unit – unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. e. Memberikan pertimbangan teknis komputerisasi dan telematika kepada perangkat daerah.

19


f. Penyelenggaraan sosialisasi di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. g. Melaksanakan

kerjasama

teknik

dengan

pihak

ketiga

yang

berhubungan dengan pengolahan data elektronika. h. Pelaksanaan

koordinasi

dalam

rangka

pengembangan

teknologi

informasi dan komunikasi. i. Melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Bidang

Komunikasi dan Informatika. 2. Seksi Pengembangan Teknik dan Sarana Telekomunikasi Seksi Pengembangan Teknik dan Sarana Telekomunikasi mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman,

petunjuk

teknis

operasional

bidang

komunikasi

dan

informatika. b. Melaksanakan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis

serta

evaluasi standarisasi prosedur teknis komunikasi dan informatika. c. Melaksanakan penyusunan pedoman, norma, kriteria,

standarisasi

prosedur dan bimbingan teknis serta pemantauan dan penertiban infrastruktur/perangkat komunikasi. d. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan ijin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup wire line (end to end) e. Melaksanakan pelaksanaan peraturan perijinan dan persyaratan teknis dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika. f. Memberikan pertimbangan teknis perijinan di bidang komunikasi dan informatika g. Memberikan rekomendasi ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio

20


h. Melaksanakan

pemantauan

pengawasan

seluruh

kegiatan

penyelenggara komunikasi dan informatika agar tetap pada koridor peraturan perundangan yang berlaku. i. Pelaksanaan

pengembangan,

pengendalian

dan

pemeliharaan

infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi. j. Melaksanakan tugas dinas lain

yang diberikan oleh Kepala Bidang

Komunikasi dan Informatika. 3. Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informasi Masyarakat mempunyai tugas: a. Merumuskan kebijakan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan program kerja di bidang komunikasi dan informasi masyarakat. b. Memberikan

bimbingan,

pertimbangan

teknis,

penyuluhan

dan

pelayanan terhadap kegiatan masyarakat. c. Menyelenggarakan sosialisasi tentang pengembangan komunikasi, informasi dan potensi masyarakat. d. Melakukan penertiban dan pemberian perijinan

tentang usaha

pemanfaatan media elektronika. e. Melakukan pengelolaan kegiatan penerbitan untuk pelayanan informasi publik milik pemerintah kabupaten. f. Menyiapkan bahan guna mengikuti kegiatan promosi dan pameran yang diselenggarakan di tingkat regional maupun nasional. g. Melaksanakan

kerjasama

teknis

dengan

pihak

ketiga

yang

berhubungan dengan pengembangan komunikasi, informasi dan potensi masyarakat. h. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan potensi masyarakat. i. Melaksanakan tugas dinas lain

yang diberikan oleh Kepala Bidang

Komunikasi dan Informatika.

21


F. Kelompok Jabatan Fungsional a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. c. Jenis

jenjang

dan

jabatan

fungsional

ditetapkan

oleh

Bupati

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. G. Tata kerja a. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai tugas pokoknya masing – masing. b. Setiap Pemimpin Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan c. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. d. Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu e. Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

22


f. Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 2.1.b.Kondisi Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar Jumlah personalia Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar per 1 Agustus 2015 sejumlah 199 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 64 orang, Pegawai Jasa Tenaga Tehnis sebanyak 16 orang, dan Juru Parkir sebanyak 119 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan untuk PNS dan CPNS terdiri dari Program Pasca Sarjana (Strata-2) sebanyak

17 orang, Program Sarjana (Strata–1)

sebanyak 15 orang, Sarjana Muda sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 25 orang, SLTP sebanyak 3 orang dan SD sebanyak 2 orang. Berdasarkan Eselon terdiri dari Eselon II-b sebanyak 1 orang, Eselon III-a sebanyak 1 orang, Eselon III-b sebanyak 4 orang, Eselon IV-a sebanyak 15 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 6 orang, dan staf sebanyak 37 orang. Sedangkan komposisi pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar berdasar lokasi kerja yaitu untuk pegawai di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kel. Dandong Srengat Blitar sebanyak 42 orang, yang terdistribusikan di terminal dan tempat parkir khusus sebanyak 15 orang, PKB Wlingi 6 orang, sedangkan juru parkir ditempatkan di wilayah kab. Blitar sebanyak 114 orang . 2.1.c. Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar terletak di Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat, dengan luas areal + 6.146 m² (dengan batas sebelah selatan Jl. Raya Dandong, batas sebelah timur tanah bengkok Kelurahan Dandong, dan batas sebelah barat tanah

23


bengkok Kelurahan Dandong). Bangunan terdiri dari 1 (satu) gedung Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan 1 (satu) gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Unit I. 2.1.d. Tantangan dan hambatan internal yang dihadapi SKPD dalam meningkatkan kinerja Dengan berbagai keterbatasan yang ada baik dana maupun personil serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar memiliki beberapa permasalahan dan tantangan utama yang harus dihadapi pada tahun 2016 diantaranya : 1. Fasilitas keselamatan lalu lintas

belum dapat mencukupi kebutuhan

baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas. 2. Masih banyaknya persimpangan kereta api sebidang yang tidak terjaga dan belum ada tanda alat peringatan lewatnya K.A. yang memadai. 3. Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang di indikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya aksesibilitas dari dan ke terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain. 4. Kondisi transportasi masal/angkutan umum beserta prasarananya kurang nyaman dan kurang aman sehingga kurang diminati oleh masyarakat luas. 5. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor unit I (Srengat) belum memadai yang diindikasikan dengan belum tersedianya sarana tempat pengecatan dan pencucian kendaraan bermotor wajib uji. 6. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Unit II (Wlingi) masih belum bisa maksimal dikarenakan belum tercukupinya tenaga teknis penguji.

24


7. Kurangnya dukungan dari SKPD lain dalam memberikan pelayanan informasi mengenai program dan kegiatan melalui website Pemerintah Kabupaten Blitar. 8. Sumber daya manusia yang mempunyai basic pengetahuan di bidang transportasi, kelalu lintasan dan komunikasi dan informatika jumlah dan kualitasnya belum mencukupi. 9. Pendapatan Asli Daerah belum terpungut secara optimal karena masih keterbatasan perangkat keras dan lunak, diantaranya masih kurangnya tenaga pemungut. 10. Kepatuhan masyarakat terhadap Undang – Undang Lalu lintas dan Komunikasi dan Informatika belum membudaya sehingga masih harus selalu dikembangkan dan diawasi. 11. Masih adanya Tupoksi yang tumpang tindih dengan SKPD lainnya.

2.2.

Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2014) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Blitar sebagai pelaksana dua urusan wajib yakni urusan perhubungan dan urusan komunikasi pada Tahun Anggaran 2014 telah melaksanakan 11 program dan 32 kegiatan dengan capaian sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran memiliki nilai capaian sebesar 96,03% 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur memiliki nilai capaian sebesar 96,93% 3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur terdiri dari kegiatankegiatan antara lain : a. Pendidikan dan pelatihan formal memiliki nilai capaian sebesar 99,34% b. Bimtek Peningkatan kapasitas SDM Juru Parkir memiliki capaian sebesar 98,34%. 4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki nilai capaian sebesar 100,00%

25


5. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa terdiri dari kegiatan-kegiatan, antara lain : a. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi memliliki nilai capaian sebesar 96,73%. b. Pemeliharaan Website www.blitarkab.go.id memiliki nilai capaian sebesar 99,87%. c. Pekan Informasi Jawa Timur memliliki nilai capaian sebesar 99.71%. d. Penerbitan majalah penataran memiliki nilai capaian sebesar 99.89%. e. Pembangunan infrastruktur jaringan TIK terintragesi (E-Gov) memiliki nilai capaian sebesar 96,45%. f. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik memiliki nilai capaian sebesar 99,36%. g. Site audit menara telekomunikasi memiliki nilai capaian sebesar 96.66%. Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 98,89%. 6. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ terdiri dari kegiatan – kegiatan, antara lain : a. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor memiliki nilai capaian sebesar 100,00%. b. Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal/pelabuhan

memiliki

nilai

capaian

sebesar 99,30%. c. Rehabilitasi fasilitas LLAJ memiliki nilai capaian sebesar 99.19%. Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 99,50%. 7. Program peningkatan pelayanan angkutan terdiri dari kegiatan – kegiatan, antara lain : a. Parkir berlangganan memiliki nilai capaian sebesar 99.90%. b. Pemantauan kelengkapan dokumen pass kapal memiliki nilai capaian sebesar 99,21%. c. Peningkatan kinerja angkutan pedesaan memiliki nilai capaian sebesar 95,64%.

26


d. Kajian Pelayanan Perijinan Kapal Angkutan sungai memiliki nilai capaian sebesar 98,38%. Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 98,28%. 8. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas terdiri dari kegiatan – kegiatan, antara lain : a. Pengadaan marka jalan memiliki nilai capaian sebesar 99.86%. b. Pengadaan traffic light memiliki nilai capaian sebesar 95,47%. c.

Pengadaan lampu kedip memiliki nilai capaian sebesar 99.52%.

d. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas (DAK) memiliki nilai capaian sebesar 95,37%. Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 97,55%. 9. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor memiliki nilai capaian sebesar 99.72%. 10. Program peningkatan keselamatan pengguna jalan terdiri dari kegiatan antara lain: a. Peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan memiliki nilai capaian sebesar 99.98%. b. Sosialisasi keselamatan berlalu lintas siswa sekolah memiliki nilai capaian sebesar 99,80%. c. Pemantauan arus/volume lalu lintas saat lebaran 2014 memiliki nilai capaian sebesar 100,00%. d. Pembuatan Rencana Indik LLAJ memiliki nilai capaian sebesar 98,93%. e. Pemantauan daerah rawan laka memiliki nilai capaian sebesar 99,60%. Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 99,66%. 11. Program kerjasama informasi dengan mas media terdiri dari kegiatan antara lain : a. Penyebar luasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki nilai capaian sebesar 98,90%.

27


b. Penyebar luasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (DBHCHT) memiliki nilai capaian sebesar 0%. Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 98,90%. 2.3.

Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu (2014) 1. Evaluasi Kinerja Kegiatan Berdasarkan

evaluasi

terhadap

kinerja

kegiatan,

maka

dapat

disimpulkan bahwa dari 32 kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar tahun 2014 yang merupakan manifestasi / penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar pada tahun 2014, terdapat satu kegiatan yaknii penyebarluasan

informasi

penyelenggaraan

pemerintah

daerah

yang

anggarannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tidak bisa dilaksanakan karena sesuai dengan hasil evaluasi dari Pemerintah provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 2014 menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak bisa dibiayai dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Namun demikian secara umum seluruh kegiatan di tahun 2014 telah dilakukan secara efektif sesuai dengan dan / atau mendukung tujuan dan sasaran

organisasi.

Kegiatan

Dinas

Perhubungan,

Komunikasai

dan

Informatika Kabupaten Blitar tahun 2014 telah dijalankan secara efisien. Hal itu dapat dilihat dari tercapainya output kegiatan sesuai dengan rencana dengan menggunakan alokasi / input anggaran yang tersedia. 2. Evaluasi Kinerja Keuangan Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Keuangan, capaian program kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar tahun 2014 dapat tercapai 93,69%. Bila dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, maka capaian indikator kinerja keuangan tahun 2014 menurun

28


dikarenakan salah satu kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2014 yakni kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sumber dananya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BHCHT) tidak bisa diserap atas rekomendasi dari Tim Supervisi kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Berita Acara. Selain itu Jika dilihat dari tabel pencapaian indikator kinerja kegiatan (terlampir), maka untuk kategori input kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kegiatan dimaksud akan didapatkan kesimpulan bahwa : dari 31 kegiatan yang bisa dilaksanakan pada tahun 2014 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar terdapat 3 kegiatan yang dananya terserap seluruhnya sesuai dengan rencana, dan 28 kegiatan dananya tidak bisa terserap secara keseluruhan dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran dan sisa lelang. Dari semua kegiatan, dana yang terserap adalah 93.89%. Selanjutnya jika dilihat pada sisi outputnya, maka seluruh kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar pada tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Selanjutnya jika dilihat pada sisi outputnya, maka seluruh kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar pada tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tingkat efisiensi dilihat dari perbandingan antara nilai input dengan output yang dihasilkan dalam setiap kegiatan. Nilai capaian kinerja instansi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar Tahun 2014 sebesar 93,69%. Dari analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity

dan Threat) dapat ditemukan bahwa

tersedianya sumber daya manusia aparatur pengelola kantor dan tenaga karyawan dengan jumlah yang memadai, tersedianya dana dari sumber APBD serta tersedianya fasilitas sarana dan prasarana kantor, merupakan faktor kekuatan yang paling dominan dalam mendukung kinerja instansi. Dengan

29


dukungan karyawan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

merupakan potensi yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Selain itu, dukungan optimal tenaga honorer dan terjalinnya kerja sama yang sinergis antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Timur serta dengan Lembaga seluruh Kantor / Bagian / Dinas / Badan Lembaga baik di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Blitar

maupun

Lembaga

Swadaya

Masyarakat juga memberikan konstribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya. Dengan dukungan yang cukup berarti dari berbagai faktor pendorong tersebut, maka perencanaan strategis tahun 2014 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dapat direalisasikan dengan kategori baik, utamanya dalam merealisasikan 11 (sebelas) program dan 31 (Tiga puluh satu) kegiatan operasional. Namun demikian masih terdapat banyak kendala dan tantangan yang dapat menyebabkan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar belum dapat berjalan optimal seperti yang tercanang dalam perencanaan strategis. Dari hasil analisis SWOT dapat diuraikan beberapa kelemahan

yang

akan

dapat

menyebabkan

kegagalan

dalam

upaya

mewujudkan misi dan visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Kelemahan – kelemahan itu antara lain : 1. Belum optimalnya kompetensi teknis yang dimiliki Aparat / Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar ; 2. Kurang mantapnya pelaksanaan proses Analisis Kebutuhan Kantor, sehingga masih banyak jenis – jenis kegiatan yang diprogramkan yang belum mengacu pada hasil – hasil Analisis Kebutuhan Kantor ; 3. Belum mantapnya pelaksanaan kegiatan program yang berlaku, terutama pada pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pasca kegiatan ;

30


4. Belum optimalnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, sehingga aspek – aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antara pelaksanaan dan intrumen di Kabupaten / Kota, Propinsi dan Pusat belum dapat direalisasikan secara baik. 2.4.

Evaluasi Capaian Program Kegiatan Tahun 2015 (berjalan) Nilai capaian program kegiatan tahun 2015 pada kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar pada saat ini/akhir tribulan II secara umum berjalan sekitar 31,12 % dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan. Untuk itu dukungan dan kerja sama dengan pihak – pihak terkait sangat diperlukan untuk memberi kontribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya.

2.5.

Identifikasi Masalah ( Masalah dan Tantangan Utama SKPD pada Tahun Rencana, Tahun 2016 ) Dengan berbagai keterbatasan yang ada baik dana maupun personil serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada bidang transportasi, komunikasi dan informatika maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memiliki beberapa permasalahan dan tantangan utama yang harus dihadapi pada tahun 2016 diantaranya : 1. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas. ‘2. Masih banyaknya persimpangan kereta api sebidang yang tidak terjaga dan belum ada tanda alat peringatan lewatnya K.A. yang memadai. 3. Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang di indikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya aksesibilitas dari dan ke Terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain.

31


4. Kondisi transportasi masal/angkutan umum beserta prasarananya kurang nyaman dan kurang aman sehingga kurang diminati oleh masyarakat luas. 5. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor unit I (Srengat) belum memadai yang diindikasikan dengan belum tersedianya sarana tempat pengecatan dan pencucian kendaraan bermotor wajib uji. 6. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Unit II (Wlingi) masih belum bisa maksimal dikarenakan belum tercukupinya tenaga teknis penguji dan alat uji. 7. Kurangnya dukungan dari SKPD dalam memberikan pelayanan informasi mengenai program dan kegiatan melalui website Pemerintah Kabupaten Blitar. 8. Sumber daya manusia yang mempunyai basic pengetahuan di bidang transportasi, kelalu lintasan dan komunikasi dan informatika jumlah dan kualitasnya belum mencukupi. 9. Pendapatan Asli Daerah belum terpungut secara optimal karena masih keterbatasan perangkat keras dan lunak dan kurangnya tenaga pemungut 10. Kepatuhan masyarakat terhadap Undang – Undang Lalu lintas dan Komunikasi dan Informatika belum membudaya sehingga masih harus selalu dikembangkan dan diawasi. 11. Masih adanya Tupoksi yang tumpang tindih dengan SKPD lainnya.

32


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra SKPD 3.1.1. Visi Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya, maka guna menjawab tantangan masa depan dan tuntutan kerja secara internal,

dirumuskan

Visi

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

INformatika Kabupaten Blitar sebagai berikut : “ TERWUJUDNYA MOBILITAS ORANG, BARANG, DAN JASA YANG AMAN, NYAMAN, TERTIB DAN

LANCAR

SERTA

TERWUJUDNYA

SISTEM

INFORMASI

YANG

BERBASIS TEKNOLOGI “. 3.1.2. Misi Guna menjamin agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan

pernyataan

Misi

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Blitar, sebagai berikut : 1. Mewujudkan budaya masyarakat yang santun dan tertib dalam berlalu lintas; 2. Mewujudkan pelayanan angkutan orang, barang dan jasa yang aman dan nyaman menuju perekonomian Kabupaten Blitar yang lebih baik; 3. Meningkatkan pengawasan terhadap kelaikan kendaraan bermotor dan keamanan lalu lintas; 4. Mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi menuju E-Government; 5. Melaksanakan

koordinasi

pelaksnaan

tugas

dan

program

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 3.1.3. Tujuan Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi, maka dirumuskan tujuan yang akan diwujudkan oleh Dinas

33


Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar adalah : 1. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas ; 2. Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas orang, barang dan jasa ; 3. Meningkatkan pelayanan angkutan orang, barang dan jasa ; 4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan tata kelola administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar; 5. Terwujudnya peningkatan kinerja program dan koordinasi pelaksanaan tugas. 3.1.4. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Adapun sasaran kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar pada tahun 2016 adalah : 1. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian lalu lintas ; 2. Tersedianya sarana dan prasarana angkutan umum yang aman, nyaman, tertib dan lancar ; 3. Meningkatknya prasarana dan fasilitas keselamatan LLAJ ; 4. Meningkatnya tata kelola administrasi dan informasi berbasis Teknologi Informasi (IT) dan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi ; 5. Meningkatnya kinerja tata kelola administrasi perkantoran ; 3.1.5. Arah Kabijakan Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya kebijakan terdiri atas kebijakan internal dan kebijakan eksternal.

34


Kebijakan internal adalah kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Kebijakan internal Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar 2011 s/d 2016 adalah : 1. Managemen program yang solid dan akuntabel ; 2. Pemberdayaan stakeholders. Sedangkan kebijakan eksternal adalah kebijakan yang ditertibkan SKPD dalam

rangka

mengatur,

mendorong,

dan

memfasilitasi

kegiatan

masyarakat. Kebijakan eksternal Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar 2011 s/d 2016 adalah : 1. Pengintegrasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah

yang

merupakan

acuan

pengembangan

wilayah

dan

meningkatkan keterpaduaannya dengan sistem prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem jaringan transportasi nasional.regional yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi; 2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan; 3. Peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan, penegakan hukum dan disiplin di jalan, penatan jaringan dan ijin trayek, dan kerjasama antar lembaga pemerintah. 4. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju E-government dan media tradisional. 3.1.6. Strategi dan Prioritas Program Selama Kurun Waktu Renstra a. Strategi Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensip. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan. Mengacu pada strategi yang digunakan Pemerintah

35


Kabupaten Blitar dalam rangka menggempur akar-akar kemiskinan hingga tuntas

(attacking the

Perhubungan,

Komunikasi

roots

dan

of

poverty),

Informatika

maka

Dinas

Kabupaten

Blitar

menggunakan strategi tersebut dalam rangka pembangunan sektor transportasi, komunikasi dan informatika di Kabupaten Blitar. Adapun strategi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar 2011 s/d 2016 adalah sebagai berikut : 1. Managemen Program yang solid dan akuntabel ; 2. Pemberdayaan Stakeholders. b. Prioritas Program Selama Kurun Waktu Renstra Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran. Program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar 2011 s/d 2016 adalah sebagai berikut : 1. Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5. Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 6. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. 7. Program

penyebarluasan

informasi

publik

penyelenggaraan

pemerintahan. 8. Program peningkatan pelayanan angkutan. 9. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. 10. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 11. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

36


12. Program peningkatan keselamatan dan laik jalan kendaraan bermotor 13. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. 14. Program peningkatan pelayanan keselamatan pengguna jalan. 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sasaran merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan terukur dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana berikut : 1. Tujuan : 1. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas ; 2. Meningkatkan kelancaran lalu lintas orang, barang dan jasa ; 3. Meningkatkan pelayanan angkutan orang, barang dan jasa ; 4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan tata kelola administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar ; 5. Terwujudnya peningkatan kinerja program dan koordinasi pelaksanaan tugas. ‘2. Sasaran : 1. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian lalu lintas ; 2. Tersedianya sarana dan prasarana angkutan umum yang aman, nyaman, tertib dan lancar ; 3.

Meningkatnya prasarana dan fasilitas keselamatan LLAJ ;

4.

Meningkatnya tata kelola administrasi dan informasi berbasis Teknologi Informasi (IT) dan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi dan Informasi ;

5. Meningkatnya kinerja tata kelola administrasi perkantoran ;

37


3.3. Program dan Kegiatan Berdasarkan program yang telah dicanangkan, maka pada tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Peningkatan keselamatan dan laik jalan kendaraan bermotor ‘1. Inventarisasi bengkel karoseri se Kabupaten Blitar ‘2. Pembinaan bengkel karoseri kendaraan bermotor se Kabupaten Blitar ‘2. Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan 1. Peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan 2. Sosialisasi keselamatan berlalu lintas 3. Pemantauan daerah rawan kecelakaan 4. Pemantauan arus/volume lalu lintas saat lebaran 5. Pemantauan arus/volume lalu lintas saat natal dan tahun baru 6. Kajian Area Traffic Control System 7. Pengawasan dan Pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan (Gakkum) 8. Parkir Berlangganan 9. Pelaksanaan Wahana Tata Nugraha 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. 1. Sosialisasi tentang perijinan angkutan umum bagi pengusaha angkutan umum dan juru mudi. 2. Peningkatan Kinerja Angkutan Pedesaan menuju kawasan wisata dan pusat pemerintahan 3. DED Relokasi Terminal Wlingi 4. Sosialisasi Keselamatan, Penerbitan, dan Pemantauan Dokumen Pass Kapal 5. Rehabilitasi / pemeliharaan terminal/ pelabuhan ‘4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1. Pembangunan Terminal Kanigoro 2. Pembangunan Halte bus, taxy 5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. 1. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 2. Penyediaan kelengkapan pengujian kendaraan bermotor

38


3. Pengembangan Sistem Informasi Manejemen PKB 4. Sosialisasi peraturan tentang pengujian kendaraan bermotor 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. 1. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. 1. Pengadaan Rambu lalu Lintas (DAK dan Pendamping DAK) 2. Pengadaan Marka Jalan 3. Pengadaan Lampu Kedip 4. Pengadaan dan Pemasangan Traffic light 5. Pengadaan Cermin Tikungan 6. Pengadaan dan Pemasangan RPPJ 7. Pengadaan Paku Jalan 8. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrill) 9. Pengadaan Deliniator 10. Pengadaan Sistem Informasi Manejemen (SIM) Perlengkapan Jalan 11. Pengadaan RTMC/CCTV 12. Pengadaan Running Text 13. Rehabilitasi Fasilitas LLAJ 14. Survey dan Pembaharuan Data Base Perlengkapan Jalan ‘8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 1. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 3. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 4. Monitoring Menara Telekomunikasi 5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 6. Pembangunan Telecenter Mini di Kanigoro 9. Program Penyebarluasan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Publikasi informasi melalui media cetak/elektronik 2. Pemeliharaan dan pengembangan website Pemerintah Daerah 3. Penerbitan Majalah Penataran 4. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

39


’10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran. 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Sosialisasi Penghapusan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah 12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal pada badan diklat 2. Bimtek peningkatan kapasitas SDM aparatur 3. Bimtek E Planning, E-Letter, E Income, E procurement 4. Bimtek peningkatan kapasitas SDM juru parkir 13. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas 14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 3.4.

Hasil analisis dan kondisi masalah Pada umumnya semua program dan kegiatan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar untuk tahun 2016 tidak mengalami kendala atau masalah apapun, selama kegiatan yang ada tersebut tetap didukung dengan dana yang mencukupi, karena semua rencana kegiatan tersebut telah diukur dan diperhitungkan atas dasar kegiatan tahun yang lalu.

3.5.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat Usulan program dan kegiatan dari masyarakat, antara lain : 1. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardril) - Capaian sasaran

: Meningkatkan keselamatan berlalu lintas

- Target

: 1500 m

- Lokasi

: Kec. Gandusari, Kec. Kademangan, Kec. Wonotirto dan Kec. Panggungrejo

40


2. Pengadaan Traffic light, antara lain : - Capaian sasaran

: Peningkatkan kuantitas sarana pengamanan lalu lintas

- Target

: 2 unit

- Lokasi

: Perempatan jatitengah Selopuro, Perempatan Kel. Kademangan

3. Pengadaan marka jalan - Capaian Sasaran

: Peningkatan keselamatan masyarakat pengguna jalan

- Target

: 1000 m2

- Lokasi

: Wilayah Kab. Blitar (50 sekolah)

4. Pengadaan fasilitas keselamatan kereta api (lampu peringatan dini lintasan KA, rambu-rambu kereta api dan post perlintasan KA - Capaian Sasaran

: Meningkatnya keselamatan pengguna jalan perlintasan kereta api

- Target

: 4 paket

- Lokasi

: Kec. Garum,Talun, Wlingi

5. Pengadaan lampu kedip tenaga surya - Capaian sasaran

: Peningkatan keselamatan masyarakat pengguna jalan

- Target

: 15 Unit

- Lokasi

: Wilayah Kabupaten Blitar

6. Pengadaan cermin tikungan - Capaian Sasaran

: Peningkatan keselamatan berlalu lintas

- Target

: 25 Unit

- Lokasi

: Kec. Gandusari, Kec. Selorejo, Kec. Wonotirto dan Kec. Panggungrejo

7. Pengadaan fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS) - Capaian Sasaran

: Meningkatnya keselamatan berlalu lintas

- Target

: 10 Unit

- Lokasi

: Kec. Wlingi, Talun, Garum, Srengat, Kanigoro

41


dan Panggungrejo 8. Pengadaan Traffic Cone - Capaian Sasaran : Peningkatan kuantitas sarana dan pengamanan lalulintas penyeberangan - Target

: 100 buah

- Lokasi

: 25 Sekolah di Kab. Blitar

9. Pengadaan rambu-rambu LLAJ - Capaian Sasaran

: Peningkatan kulitas sarana dan pengamanan Lalulintas

- Target

: 1 Paket

- Lokasi

: Kab. Blitar

42


BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar pada tahun 2016, antara lain : 1. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian lalu lintas, indikatornya adalah : a.

Meningkatnya jumlah masyarakat atau pelajar yang tertib berlalu lintas.

b.

Terlaksananya kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

2. Tersedianya sarana dan prasarana angkutan umum yang aman, nyaman, tertib, dan lancar indikatornya : a.

Meningkatnya jumlah dan kondisi sarana dan prasarana perhubungan.

b.

Terciptanya keteraturan parkir.

3. Terkendalinya kejadian kecelakaan lalu lintas, indikatornya : a.

Meningkatnya jumlah fasilitas jalan khususnya di daerah rawan kecelakaan.

b.

Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.

4. Meningkatnya tata kelola administrasi dan informasi berbasis Teknologi Informasi (IT) dan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi dan Informasi, indikatornya adalah : a. Meningkatnya content website Pemerintah Kabupaten Blitar; b. Beroperasionalnya Telecenter di Kabupaten Blitar ; c.

Terbentuknya pusat data yang dapat diakses oleh semua pengguna ;

d. Terbentuknya data base Kabupaten Blitar yang Komprehensif ; e. Meningkatnya profesionalisme/SDM PNS di bidang teknologi informasi. f.

Meningkatnya pengetahuan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya dan masyarakat pada umumnya ;

5. Meningkatnya kinerja tata kelola administrasi perkantoran, indikatornya : a. Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran ; b. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur ; c.

Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem laporan ;

43


BAB V DANA INDIKATIF DAN SUMBER DANA 5.1.

Kajian Terhadap Pagu / Plafon Identifikasi Tahun Rencana (2016) Sebagaimana diuraikan pada BAB III bahwa pada Tahun Anggaran 2016, jumlah program yang diusulkan sebanyak 14 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 56 kegiatan. Adapun kajian terhadap kebutuhan anggaran pada masing-masing program adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan keselamatan dan laik jalan kendaraan bermotor. Dengan adanya program ini, bisa dilakukan pembinaan terhadap bengkel /karoseri sehingga akan membantu mewujudkan kelaikan jalan kendaraan bermotor secara benar. Untuk menunjang program ini maka perlu dana pagu indikatif sebesar Rp. 80.000.000 ,2. Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan. Dengan adanya program peningkatan pelayanan keselamatan pengguna jalan maka akan dapat meningkatkan ketertiban dan kesadaran masyarakat pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas. Untuk program ini perlu dana pagu indikatif sebagai penunjang sebesar Rp. 2.040.964.000.,3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Untuk mencapai peningkatan kualitas dan penyelenggaraan angkutan maka perlu adanya program peningkatan pelayanan angkutan Untuk

menunjang

program

ini

perlu

dana

pagu

indikatif

sebesar

Rp. 441.235.000 ,4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Untuk

mewujudkan

program

pembangunan

sarana

dan

prasarana

perhubungan perlu dana pagu indikatif sebesar Rp. 2.379.000.000,5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Dengan adanya program ini maka kegiatan pengujian kendaraan bermotor akan terus bisa dilaksanakan.

44


Untuk menunjang program ini maka perlu dana pagu indikatif sebesar Rp. 840.000.500 ,6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Dengan adanya program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, maka kelaikan alat – alat pengujian kendaraan bermotor akan tetap terpelihara / terjaga. Untuk program ini perlu dana pagu indikatif sebagai penunjang sebesar Rp.98.000.000 ,7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas. Dengan adanya program pengendalian dan pengamanan lalu lintas maka akan semakin meningkatkan kelancaran dan keamanan lalu lintas / para pengguna jalan. Untuk

menunjang

program

ini

perlu

dana

pagu

indikatif

sebesar

Rp. 4.097.000.000,8. Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Untuk meningkatkan sarana dan prasarana di bidang komunikasi, informasi dan media massa. Untuk menunjang program peningkatan sarana dan prasarana ini perlu dana pagu indikatif sebesar Rp. 1.588.150.000,9. Program Penyebarluasan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan

adanya program ini

maka masyarakat

akan

semakin

tahu

pembangunan daerah di kabupaten blitar. Untuk menunjang program ini maka perlu dana pagu indikatif sebesar Rp. 834.400.000 ,10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program pelayanan ini merupakan program wajib bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, guna menunjang kegiatan lain dan memperlancar pelaksanaan tugas yang tidak terpisahkan dengan kegiatan sehari – hari. Untuk

menunjang

program

ini

perlu

dana

pagu

indikatif

sebesar

Rp. 620.000.000,11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

45


Program ini sebagai penunjang kegiatan pokok guna kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Untuk menunjang program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini perlu dana pagu indikatif sebesar Rp. 1.246.500.000 ,12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program

ini

sebagai

penunjang

Kinerja

aparat

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika dalam melakasanakan Tugas Pokok dan fungsinya secara profesional. Untuk

menunjang

program

ini

perlu

dana

pagu

indikatif

sebesar

Rp. 550.000.000 ,13. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini sebagai penunjang peningkatan disiplin aparatur pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Untuk menunjang program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini perlu dana pagu indikatif sebesar Rp. 39.250.000 ,14. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program pelayanan ini merupakan program wajib bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, guna menunjang kegiatan lain dan memperlancar pelaksanaan tugas yang tidak terpisahkan dengan kegiatan sehari – hari. Untuk

menunjang

program

ini

perlu

dana

pagu

indikatif

sebesar

Rp. 10.000.000,-

46


5.2.

Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja Capaian dan Kebutuhan Pendanaan. Sesuai dengan usulan kegiatan untuk tahun anggaran 2016, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar mempunyai target kinerja sebanyak 56 kegiatan yang meliputi 14 program dengan menyerap anggaran sebesar Rp.14.864.499.000,- (Empat belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Blitar. sebagaimana program dan kegiatan terlampir.

47


BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar Tahun 2016 ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, namun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik. Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat,

menciptakan

kebersamaan

dan

pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar.

Blitar, 28 Juli 2015

48

LAMPIRAN

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

VISI/MISI 1 Visi : Terwujudnya mobilitas orang, barang dan jasa yang aman, nyaman, tertib dan lancar, serta terwujudnya sistem informasi yang berbasis teknologi

TUPOKSI 2 Tugas Pokok : Melaksanakan urusan permerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Misi : 1. Meningkatkan pengawasan terhadap kelaikan kendaraan bermotor dan keamanan lalu lintas;

Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;

2. Mewujudkan pelayanan angkutan orang, barang dan jasa yang aman dan nyaman menuju perekonomian Kabupaten Blitar yang lebih baik;

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;

Pembinaan dan 3. Meningkatkan 1. pelayanan pengujian pelaksanaan tugas di perhubungan, kendaraan bermotor bidang komunikasi dan informatika ;

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3

TARGET TAHUN 2016 4

1. Menurunnya kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan wajib uji dan kendaraan bermotor yang lain

10 % dari jumlah kejadian selama tahun 2015

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

PAGU USULAN

5

6

7

8

Program 1 Peningkatan 1. Inventarisasi keselamatan dan laik bengkel karoseri se jalan kendaraan kabupaten blitar bermotor Outcome : Menurunnya angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan wajib uji dan kendaraan bermotor lainnya 2. Pembinaan bengkel karoseri kendaraan bermotor se kabupaten blitar

Program 2 Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan Outcome : Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas

PAGU TAHUN 2015 9

KETERANGAN 10

Terlaksananya 1 paket kegiatan inventarisasi bengkel karoseri se kabupaten blitar

40,000,000.00

0.00

APBD

Terlaksanaya 1 paket kegiatan pembinaan bengkel karoseri kendaran bermotor se kabupaten blitar

40,000,000.00

0.00

APBD

1. Peningkatan Pengendalian Ketertiban Pengguna Jalan

Terlaksanya 100 kali kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas

150,000,000.00

190,000,000.00

APBD

2. Sosialisasi Keselamatan berlalu lintas

Terlaksananya sosialisasi keselamatan berlalu lintas di 30 lokasi

30,000,000.00

19,375,000.00

APBD

4. Meningkatnya jumlah rambu lalu lintas di jalan kabupaten 5. Mewujudkan tatakelola administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi menuju EGovernment;

1. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas ;

3. Pemantauan Daerah Rawan Laka

1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

6.Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan koordinasi tugas-tugas perkantoran

2. Meningkatnya prosentase jumlah angkutan umum yang berizin

30 % dari jumlah ijin trayek yang pernah dikeluarka n

Program 3: Peningkatan Pelayanan Angkutan Outcome : Meningkatnya pelayanan angkutan

30,000,000.00

25,000,000.00

APBD

4. Pemantauan Arus / Terlaksananya Volume Lalu Lintas pemantauan Arus / saat Lebaran Volume Lalu Lintas saat Lebaran di 5 lokasi

25,000,000.00

25,000,000.00

APBD

5. Pemantauan Arus lalu lintas saat Natal dan Tahun Baru

Terlaksananya pemantauan arus lalu lintas saat Natal dan Tahun Baru di 5 lokasi 6. Kajian Area Traffic Terlaksananya 1 paket Control System kajian kebutuhan ATCS

25,000,000.00

20,000,000.00

APBD

50,000,000.00

-

APBD

7. Pengawasan dan Pembinaan dibidang lalu lintas dan angkutan (Gakkum)

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan dibidang lalu lintas dan angkutan (Gakkum) sebanyak 24 kali 8. Pelaksanaan Terwujudnya kegiatan Wahana Tata Nugraha Wahana Tata Nugraha

80,000,000.00

20,000,000.00

APBD

50,964,000.00

0.00

APBD

1. Sosialisasi tentang perijinan angkutan umum bagi pengusaha angkutan umum dan juru mudi

Terlaksananya Sosialisasi tentang perijinan angkutan umum bagi 30 pengusaha angkutan umum dan juru mudi

15,165,000.00

0.00

APBD

2. Parkir Berlangganan

Terselenggaranya kegiatan parkir berlangganan selama 12 bulan Terlaksananya

1,600,000,000.00

1,339,779,000.00

APBD

100,000,000.00

0.00

APBD

56,270,000.00

15,350,000.00

APBD

3. DED Relokasi Terminal Wlingi 4. Sosialisasi Keselamatan, Penerbitan, dan Pemantauan Dokumen Pass Kapal

Terlaksananya pemantauan daerah rawan laka di 20 lokasi

pembuatan DED relokasi terminal wlingisosialisasi Terlaksananya kepada 150 nelayan, 25 dokumen pass kapal nelayan yang diterbitkan, serta 3 kali pemantauan

5. Rehabilitasi / pemeliharaan terminal/ pelabuhan

Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan 4 unit terminal/ pelabuhan

30,000,000.00

57,800,000.00

APBD

Terlaksananya pembangunan1 unit terminal di Kanigoro

2,179,000,000.00

0.00

APBD

Terwujudnya pengadaan 10 unit halte bus/taxy

200,000,000.00

0.00

APBD

Program 5 1. Pengadaan alat Terwujudnya pengadaan Peningkatan Kelaikan pengujian kendaraan 2 alat pengujian Pengoperasian Kendaran bermotor kendaraan bermotor Bermotor Outcome : Meningkatnya jumlah kendaraan wajib uji yang lulus uji

300,000,000.00

2. Penyediaan kelengkapan operasional pengujian kendaran bermotor

360,000,000.00

219,998,000.00

APBD

150,000,000.00

15,000,000.00

APBD

Program 4 1. Pembangunan Pembangunan sarana terminal kanigoro dan prasarana (Type C) perhubungan Outcome : Meningkatnya pelayanan angkutan umum 2. Pembangunan haltebus/ taxy 3. Meningkatnya prosentase kendaraan wajib uji yang memiliki ijin kir

100%

Terwujudnya pengadaan 1 paket kelengkapan operasional pengujian kendaran bermotor

3. Pengembangan Terwujudnya 1 paket Sistem Informasi program SIM PKB beserta Manajemen (SIM) PKB sarana/prasarana pendukung pelayanan PKB 4. Sosialisasi peraturan tentang pengujian kendaraan bermotor Program 6 1. Rehabilitasi/ Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana pemeliharaan Prasarana alat pengujian dan Fasilitas LLAJ kendaraan bermotor Outcome : Meningkatnya fungsi sarana alat pengujian kendaraan bermotor

180,000,000.00

APBD

Terlaksananya 1 paket sosialisasi melalui media cetak dan elektronik

30,000,000.00

0.00

APBD

Terlaksanaya rehabilitasi/ pemeliharaan 14 alat pengujian

98,000,000.00

70,000,000.00

APBD

4. Tercukupinya jumlah kebutuhan rambu lalu lintas di jalan kabupaten

1.349buah Program 7 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Outcome : Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas

2. Rehabilitasi Fasilitas Terlaksananya LLAJ rehabilitas/pemeliharaan fasilitas LLAJ 1. Pengadaan rambu Terwujudnya pengadaan lalu lintas 1349 buah rambu lalu lintas ukuran sedang

190,000,000.00

0.00

APBD

1,409,000,000.00

471,922,500.00

APBD

2. Pengadaan Marka Terwujudnya pengadaan Jalan 2000 m² marka jalan

330,000,000.00

199,577,500.00

APBD

3. Pengadaan Lampu Terwujudnya pengadaan kedip 10 unit lampu kedip 4. Pengadaan Traffic Terwujudnya pengadaan light 1 unit traffic light 5. Pengadaan Terwujudnya pengadaan cermin tikungan 4 buah cermin tikungan 6. Pengadaan RPPJ Terwujudnya pengadaan 15 buah RPPJ 7. Pengadaan paku Terwujudnya pengadaan jalan 200 buahpaku jalan 8. Pengadaan Terwujudnya pengadaan guardrail 100 m guardrill 9. Pengadaan Terwujudnya pengadaan deliniator 50 buah deliniator 10. Pengadaan SIM Terwujudnya pengadaan Perlengkapan jalan 1 buah software SIM Perhubungan

400,000,000.00

0.00

APBD

440,000,000.00

404,973,900.00

APBD

28,000,000.00

0.00

APBD

180,000,000.00

0.00

APBD

60,000,000.00

0.00

APBD

150,000,000.00

0.00

APBD

55,000,000.00

0.00

APBD

25,000,000.00

0.00

APBD

11. Pengadaan RTMC Terwujudnya pengadaan / CCTV 2 paket RTMC 12. Pengadaan Terwujudnya pengadaan Running Text 5 unit Running text Terehabilitasinya 46 unit 13. Rehabilitasi fasilitas LLAJ fasilitas LLAJ

400,000,000.00

0.00

APBD

400,000,000.00

0.00

APBD

200,000,000.00

190,000,000.00

APBD

5. Meningkatnya prosentase layanan publik yang menggunakan Teknologi Informasi (TI)

100%

Program 8 1. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Outcome : Meningkatnya pelayanan informasi publik yang berbasis teknologi informasi

14. Survey Pembaharuan Data Base Perlengkapan Jalan 1. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Terlaksananya 1 kegiatan survey pembaharuan sata perlengkapan jalan

20,000,000.00

9,615,000.00

APBD

Terwujudnya Jaringan TIK Terintegrasi di 42 SKPD

655,000,000.00

450,465,000.00

APBD

2. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Beroperasinya 2 unit Telecenter di Kab. Blitar

54,000,000.00

30,880,000.00

APBD

3. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi 4. Monitoring Menara Telekomunikasi 5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Terselenggaranya 2 kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (PIN dan KIM Jatim) Terlaksannanya kegiatan monitoring Menara Telekomunikasi Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik selama 12 bulan Terbagun dan beroperasionalnya 1 unit telecenter di Kanigoro

305,000,000.00

52,145,100.00

APBD

100,000,000.00

105,406,150.00

APBD

175,000,000.00

158,578,650.00

APBD

299,150,000.00

0.00

APBD

Terpublikasinya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui media cetak dan elektronik

300,000,000.00

286,275,000.00

APBD

6. Pembangunan Telecenter Mini di Kabupaten Blitar Program 9 Penyebarluasan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Outcome : Meningkatnya distribusi informasi publik tentang penyelenggaraan pemerintah daerah

1. Publikasi Informasi melalui media cetak / elektronik

2. Pemeliharaan dan pengembangan website pemerintah daerah 3. Penerbitan Majalah Penataran

6. Persentase tingkat kepuasan PNS terhadap pelayanan operasional perkantoran

75%

4. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik 1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Program 10 Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Program 11 1. Peningatan Peningatan Sarana dan Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur Aparatur Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan 50 website pemerintah daerah Tercetaknya Majalah sebanyak 7 edisi

170,000,000.00

96,120,000.00

APBD

264,400,000.00

171,725,000.00

APBD

Terselenggaranya pelayanan Informasi dan dokumentasi public selama 12 bulan Terwujudnya kegiatan operasional perkantoran selama 12 bulan

100,000,000.00

53,055,000.00

APBD

620,000,000.00

593,984,500.00

APBD

1,216,500,000.00

137,212,900.00

APBD

Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dan bertambahnya jumlah sarana dan prasarana aparatur

2. Sosialisasi penghapusan kendaraan dinas milik pemerintah daerah

Terlaksananya 1 kegiatan sosialisasi penghapusan kendaraan dinas milik pemerintah daerah

30,000,000.00

0.00

APBD

Program 12 1. Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Formal pada Formal Outcome : badan diklat Meningkatnya kapasitas SDM aparatur dan jukir

Terdidiknya 4 orang penguji kendaraan, 1 orang tenaga andalalin, 1 orang PPNS, 1 orang manajemen terminal, 1 orang tenaga IT.

150,000,000.00

0.00

APBD

150,000,000.00

114,960,000.00

100,000,000.00

0.00

2. Bimtek Terlasananya Bimtek peningkatan kapasitas peningkatan kapasitas SDM aparatur SDM aparatur sebanyak 62 PNS 3. Bimtek E 20 orang PNS Planning, E-Letter, E Income, E procurement

APBD

Program 13. Peningkatan disiplin aparatur Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur Program 14 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Outcome : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan

4. Bimtek Terlaksananya Bimtek peningkatan kapasitas peningkatan kapasitas SDM juru parkir SDM juru parkir sebanyak 120 orang 1. Pengadaan 62 PNS dan 16 tenaga pakaian dinas teknis

1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya 10 jenis laporan capaian kinerja dan 2 jenis keuangan

JUMLAH

150,000,000.00

0.00

APBD

39,250,000.00

0.00

APBD

10,000,000.00

1,999,900.00

APBD

14,864,499,000.00 5,726,198,100.00

Blitar, 28 Juli 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR

Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19621027 198803 1 006

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 19 TAHUN 2008) KEPALA DINAS JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAG SUNGRAM

SUB BAG KEUANGAN

SUB BAG UMUM

BIDANG LALU LINTAS

BIDANG ANGKUTAN

BIDANG TEKNIK DAN SARANA

BIDANG KOMINFO

SEKSI PENGAWASAN LALIN

SEKSI ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

SEKSI PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN

SEKSI PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN

SEKSI TERMINAL DAN PENDUKUNG TRANSPORTASI

SEKSI PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN

SEKSI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN SARANA TEKEKOMUNIKASI

SEKSI OPERASIONAL

SEKSI PARKIR

SEKSI PERAMBUAN DAN FASILITAS JALAN

SEKSI PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI MASYARAKAT

UPTD

RENJA SKPD DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

Recommend Documents