Rencana strategis. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto

Rencana strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto 2014 – 2018

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 - 2018

1

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Allah yang maha kuasa, sehingga penyusunan rencana strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto untuk masa waktu 5 (Lima) tahun kedepan dapat terselesaikan. Rencana strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto tahun 2014 – 2018 merupakan bagian dari upaya untuk

mewujudkan

harapan

majunya

masyarakat

Jeneponto

pada

umumnya dan lebih khusus terselenggaranya system perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal melalui pengelolaan yang profesional guna menunjang kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto. Mengingat besarnya manfaat dokumen ini maka diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman, acuan dalam rangka penyusunan rencana kerja (Renja) setipa tahun. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas harus disertai dengan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak, oleh sebab itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya baik langsung maupun tidak langsung atas selesainya rencana strategis (Renstra) ini, semoga mendapat Rahmat Tuhan yang maha kuasa, Amin. Jeneponto,

September 2014

PLt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jeneponto

H. MANGGAUKANG, SE. M.Adm. Pemb. Pangkat : Pembina Tk. I Nip. :19580806 198103 1 017


2

DAFTAR ISI Kata Pengantar ..………………………………………………………...........

i

Daftar Isi ……………………………………………….................................

ii

Daftar Tabel ....................................................................................

iv

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang …………………………………................

1

1.2 Landasan Hukum ………………………………...............

2

1.3 Maksud dan Tujuan ……….........................................

4

1.4 Sistematika Penulisan ………………….........................

5

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI dan INFORMATIKA 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....................

7

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ................................................................

13

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ................................................................

15

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika .....................................

17

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS dan FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ...............................................................

18

3.2 Telaah Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati .............................................................

19

3.3 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan ...............

21

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah ........................

23

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis ...................................

23


3

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS dan KEBIJAKAN 4.1 Visi

dan

Misi

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika ...............................................................

25

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan,

BAB V

Komunikasi dan Informatika .....................................

28

4.3 Strategi dan Kebijakan ..............................................

30

RENCANA, PROGRAM dan KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Indikasi Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi ...........................................

33

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI dan PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD ............................................................................

34

BAB VII PENUTUP .........................................................................

38

Lampiran


4

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Keberadaan infrastruktur transportasi dan informatika Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tabel 2.3 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tabel 2.4 Anggaran

dan

Perhubungan,

realisasi

pendanaan

Komunikasi

dan

pelayanan

Informatika

Dinas

Kabupaten

Jeneponto tahun 2009 – 2013 Tabel 2.5 Rasio

antara

Perhubungan,

realisasi

dan

Komunikasi

anggaran dan

pelayanan

Informatika

Dinas

Kabupaten

Jeneponto tahun 2009 – 2013 Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Tabel 4.2 Strategi dan kebijakan Tabel 5.1 Rekapitulasi

kebutuhan

anggaran

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tabel 5.2 Indikasi rencana program dan kegiatan serta pendanaan untuk mewujudkan misi Tabel 6.1 Indikator

kinerja

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tabel 6.2 Indikator Informatika

kinerja yang

Dinas

Perhubungan,

berhubungan

Komunikasi

dengan

SPM

dan

bidang

perhubungan dan informatika Lampiran


5

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Didalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Nasional, mengamanahkan bahwa semua satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di wajibkan untuk menyusun perencanaan yang baik dan benar. Olehnya itu untuk menyusun perencanaan yang benar tentunya harus didasarkan pada profil satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

(Dishubkominfo)

Kabupaten Jeneponto selanjutnya dianalisa lalu dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai pengalokasian dana yang memadai rasional dari anggaran APBD kabupaten. Rencana strategi (Renstra) ini diharapkan dapat memberikan pedoman

dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsi

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto, selain itu rencana strategi (Renstra) ini dimaksudkan untuk menerjemahkan visi – misi,

program,

perhubungan,

dan

kebijakan

komunikasi

dan

Bupati

Jeneponto

informatika

dalam

sehingga

bidang

kesuksesan

kepemimpinan Bupati Jeneponto dalam sektor perhubungan, komunikasi dan informatika selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan performa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika itu sendiri (Dishubkominfo). Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Rencana

strategi

(Renstra)

merupakan

suatu

dokumen

perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 - 2018

6

sehingga salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan rencana strategi (Renstra) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selama 5 (Lima) tahun baik untuk mendukung visi / misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Rencana

strategi

(Renstra)

kementerian/lembaga

(K/L)

dan

rencana strategi provinsi/kabupaten/kota merupakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja kinerja rencana strategi (Renstra) satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Jika capaian rencana strategi (Renstra) satuan kerja

perangkat

daerah

(SKPD)

melebihi

sasaran

rencana

strategi

kementerian/lembaga (K/L) dan rencana strategi (Renstra) provinsi maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini mengindikasikan bahwa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan

program,

kegiatan

dan

pendanaan,

sumberdaya

penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan, dan strategi pelayanan yang ditempuh. 1.2 Landasan Hukum 1.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


7

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang

–

undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); 6.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;

8.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi;

9.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 - 2018

8

2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto 2014–2018; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto; 16. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok,

Fungsi

dan

Rincian

Tugas

Jabatan

Struktural

Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto; 17. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : Rencana

Strategis

Satuan

Kerja

Tentang Pengesahan

Perangkat

Daerah

Kabupaten

Jeneponto Tahun 2014 – 2018 1.3 Maksud dan Tujuan 1.

Maksud Renstra SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018 disusun dengan maksud bahwa para pelaku pembangunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika

dapat

menyusun

program

kerja

dengan

memanfaatkan dan mengelolah kekuatan yang ada secara lebih terarah dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Kabuapten Jeneponto. 2.

Tujuan a.

Menjadi acuan dalam penyusunan program kerja setiap 5 (lima) tahun pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto.

b.

Merumuskan

tujuan

dan

sasaran

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto.


9

c.

Menyusun program strategi yang dijabarkan berdasarkan arah kebijakan umum (AKU) dan program pembangunan daerah di Kabupaten Jeneponto sesuai kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

d.

Sebagai

dasar

atau

pedoman

perencanaan

tahunan

dan

kebutuhan anggaran. e.

Perumusan visi misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang lebih singkat, padat makna yang bersifat keseluruhan dengan menyesuaikan dengan visi misi Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Jeneponto Tahun 20142018 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan rencana strategis.

BAB II

Gambaran Pelayanan Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Menguraikan tentang tugas fungsi dan struktur organisasi, Sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto.

BAB III

Isu - Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika, telaahan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan renstra K/L, telahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis. BAB IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan


10

Menguraikan menengah,

visi

dan

strategi

misi,

dan

tujuan

kebijakan

dan

sasaran

Dinas

jangka

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto. BAB V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI

Indikator

Kinerja

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD BAB VII Penutup


11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JENEPONTO 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 14 Tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto maka susunan dan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut : 

Kepala Dinas Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas – tugas yang lain yang diberikan bupati dalam bidang perhubungan darat, perhubungan laut, teknis sarana dan prasarana dan bidang komunikasi dan informatika. Kepala dinas menyelenggarakan fungsi : -

Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

-

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika

-

Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang perhubungan, komunikasi dan informatika

-

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsinya,

kepala

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari : 1. Sekretaris Mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas pokok kepala Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika


dibagian 12

sekertaris berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan mencakup penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan sekertaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas sekertaris juga memiliki fungsi sebagai berikut : -

Penyusunan

kebijakan

teknis

administrasi

umum

dan

kepegawaian, program dan keuangan. -

Penyelenggaraan

kebijakan

administrasi

umum

dan

kepegawaian, program dan keuangan. -

Pembinaan,

pengkoordinasian,

pengendalian,

pengawasan

program dan kegiatan sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan. -

Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan.

-

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Bidang Perhubungan Darat Mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas pokok kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang perhubungan darat yang mencakup LLAJ, pengujian dan perizinan kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan tugas bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut : -

Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan darat.

-

Pelaksanaan urusan perencanaan bidang perhubungan darat.

-

Pembinaan, program

dan

pengkoordinasian, kegiatan

pengendalian,

pimpinan

dalam

pengawasan

lingkup

bidang

perhubungan darat. -

Penyediaan bahan penyusunan rencana dan pelaporan bidang perhubungan darat.

-

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang perhubungan darat.


13

3. Bidang Perhubungan Laut Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas pokok kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika di bidang perhubungan laut yang mencakup

upaya

pembinaan

dan

pengembangan

lalulintas

angkutan laut dan kepelabuhanan serta upaya keselamatan pelayaran

berdasarkan

ketentuan

dan

kebijakan

yang

telah

ditetapkan. Bidang ini juga menyelenggarakan fungsi : -

Penyusunan program dan kegiatan bidang perhubungan laut.

-

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perhubungan laut.

-

Pembinaan,

pengkoordinasian,

pengendalian,

pengawasan

program dan kegiatan dalam lingkup bidang perhubungan laut. -

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang perhubungan laut.

-

Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas bidang ini juga menyelenggarakan fungsi : -

Penyusunan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika.

-

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika.

-

Pembinaan,

pengkoordinasian,

pengendalian,

pengawasan

program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Komunikasi dan Informatika. -

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Program kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika.


14

-

Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok

jabatan

fungsional

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. -

Kelompok jabatan fungsional dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang dan keahlian masing – masing.

-

Setiap kelompok tersebut pada angka (1) diatas dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati.

-

Jumlah jabatan fungsional tersebut pada angka (1) diatas ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

-

Jenis jenjang jabatan fungsional tersebut pada angka (1) diatas ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : o

Kepala Dinas.

o

Sekertaris :  Sub bagian umum dan kepegawaian;  Sub bagian program;  Sub bagian keuangan;

o

Bidang Perhubungan Darat.  Seksi lalulintas dan angkutan jalan;  Seksi pengujian dan perizinan kendaraan bermotor

o

Bidang Perhubungan Laut.  Seksi kepelabuhanan;  Seksi lalulintas laut dan perizinan;

o

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.  Seksi pembinaan operasional, peralatan dan pemeliharaan;  Seksi terminal dan perparkiran;


15

o

Bidang Komunikasi dan Informatika.  Seksi komunikasi dan pelayanan mobile;  Seksi penyajian informasi;  Seksi perizinan media dan elektronik

o

Kelompok Jabatan Fungsional.


16

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JENEPONTO


17

2.2

Sumber Daya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Jumlah personel untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 adalah sebanyak 53 orang dengan perincian sebagai berikut : 1.

2.

Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan formal : 1. Pendidikan Pasca Sarjana

=

4

Orang

2. Pendidikan Sarjana

=

32

Orang

3. Pendidikan Sarjana Muda

=

2

Orang

4. Pendidikan Sekolah Menengah Umum

=

14

Orang

5. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

=

-

Orang

6. Pendidikan Sekolah Dasar

=

1

Orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Jabatan :  Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan Kepangkatan :  Golongan IV

=

3

Orang

 Golongan III

=

37

Orang

 Golongan II

=

12

Orang

 Golongan I

=

1

Orang

 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan / Eselon :  Eselon II.b

=

-

Orang

 Eselon III.a

=

1

Orang

 Eselon III.b

=

4

Orang

 Eselon IV.a

=

12

Orang

 Eselon IV.b

=

-

Orang

Untuk

menunjang

kinerja

personel

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto, perlu adanya sarana pendukung yang memadai. Keberadaan infrastruktur transportasi dan informatika yang tersebar di wilayah kabupaten Jeneponto, ditunjukkan dalam tabel berikut :


18

Tabel 2.1 Keberadaan Infrastruktur Transportasi dan Informatika

No.

Jenis Data

1. Transportasi Darat A. Angkutan Jalan : 1. Terminal : - Kelas c 2. Bus 1. Bus besar 2. Bus kecil 3.Jembatan Timbang 4.Status jalan : 1. Kelas I 2. Kelas III.b

B. Angkutan Penyeberangan 1. Kapal feri Transportasi Laut A. Pelabuhan 1. Yang diusahakan B. Jumlah menara mercusuar 3. Komunikasi dan Informatika A. Menara telekomunikasi BTS B. WIM (warung informasi masyarakat) C. PLIK (pusat layanan internet kecamatan)

2010

Tahun 2011

2012

Sat.

Ket.

1

1

1

Unit

Terminal induk

75 260

75 260

75 245

Unit Unit

Trayek lokal maupun regional

1

1

1

Buah

300,92 1.279, 82

315,90 1.292, 61

323,353 1.316, 984

Meter Meter

5

5

5

Unit

3 3

-

-

Unit Buah

25

35

41

Unit

-

1

-

Buah

10

-

-

Unit

2.


19

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja

pelayanan

Dinas

Perhubungan

pada

tahun-tahun

sebelumnya dapat dilihat pada tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan berdasarakan

sasaran/target

Renstra

Dinas

Perhubungan

Periode

sebelumnya. Rincian capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Dari tabel tersebut terlihat rasio pencapaian dari beberapa indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan ada yang melebihi target. Namun demikian masih ada indikator yang belum tercapai secara maksimal, yaitu pada pengadaan mobil bus sekolah hal ini dimungkinkan karena Belum maksimalnya dukungan anggaran/dana untuk

pelaksanaan

kegiatan

tersebut.

Beberapa

hal

yang

sangat

berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain : 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai; 2. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan; 3. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memadai; 4. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan; 5. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis; 6. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan terkoordinir dan terencana. Pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan pasti ditemukan adanya hambatan atau kendala. Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain : 1. Perencanaan kegiatan yang disusun masih kurang sistematis, belum terkoordinir

dengan

baik

dan

belum

komprehensif

(mencakup

keseluruhan) termasuk data yang belum akurat; Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 - 2018

20

2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa kegiatan; 3. Kurang lengkapnya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan; 4. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang belum memadai; 5. Belum maksimalnya dukungan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan; 6. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang belum terbina dengan baik dan harmonis; 7. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan koordinasi dan perencanaan yang baik. Suatu permasalahan timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah sehingga diperlukan adanya upaya guna mengatasi keterbatasan/kendala yang timbul. Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain : 1. Sangat diperlukan adanya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan; 2. Penyediaan

pedoman

dan

peraturan

perundang-undangan

yang

mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan lengkap; 3. Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui Diklat, Seminar, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggungjawab); 4. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan

dari

perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan

dan

pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif; 5. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 - 2018

21

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Tantangan 1.

Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan;

2.

Terbatasnya Sarana dan Prasarana fasilitas transportasi dan perlengkapan jalan;

3.

Volume kendaraan tidak sebanding dengan ruas jalan yang ada, dimana moda sepeda motor memiliki persentase terbesar, sebagai akibat mudahnya persyaratan untuk memiliki kendaraan pribadi khususnya roda 2 (dua);

4.

Kurangnya penyediaan angkutan massal dan jaringan jalan .

5.

Terbatasnya SDM bidang Perhubungan, terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan terbatasnya anggaran bidang perhubungan.



Peluang 1.

Dukungan Pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan.

2.

Adanya kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bidang Perhubungan

3.

Tersedianya Angkutan Massal

4.

Kebijakan pengaturan operasional kendaraan bermotor.

5.

Dukungan anggaran bidang perhubungan dan komunikasi

6.

Dengan

jangkauan

pelosokpedesaan

komunikasi diharapkan

dan

informatika

keseluruh

akan

mampu

menambah

pengetahuan dan wawasan yang merata keseluruh masyarakat sampai

kepedesaan

dalam

rangka

mengurangi

kesenjangan

informasi.


22

BAB III ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dengan berbagai keterbatasan yang ada baik dana maupun personil serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa permasalahan adalah sebagai berikut : a.

Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan, baik ditempat – tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalulintas.

b.

Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang diindikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya aksesibilitas dari dan ke terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain.

c.

Sumber daya manusia yang mempunyai basic pengetahuan di bidang transportasi, kelalulintasan dan komunikasi dan informatika jumlah dan kualitasnya belum mencukupi.

d.

Kepatuhan masyarakat terhadap Undang – Undang Lalu lintas dan komunikasi

belum

membudaya

sehingga

masih

harus

selalu

dikembangkan dan diawasi. e.

Kurangnya sarana mobilitas aparat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika.

f.

Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan izin trayek. angkutan pedesaan namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah.

g.

Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: kurang disiplinnya pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada;


23

rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas. h.

Masih terbatasnya sarana penunjang untuk mengerakkan kegiatan komunikasi dan informatika seperti penerangan keliling, pemutaran film, dan sosialisasi kebijakan pemda serta penyiaran radio.

i.

Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;

3.2 Telaah Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto 2014 – 2018 adalah : “Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik dan Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto Yang Sejahtera”. Penjabaran makna dari visi bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut adalah sebagai berikut : Kepemerintahan Yang Baik

: Dimaknai dengan adanya suatu niat, tekad dan keinginan yang bulat (good will) yang dilandasi oleh hati nurani untuk

mewujudkan

tata

kelola

pemerintahan berdasarkan asas-asas good

governance

dengan publik

meningkatnya yang

terlaksananya daerah, fiskal

yang

efektif

pelayanan dan

pelaksanaan

efisien,

reformasi

meningkatnya daerah

ditandai

dan

birokrasi kapasitas

meningkatnya

pembangunan

dan

pembinaan kemasyarakatan. Penguatan Daya Saing Daerah

: Dimaknai pada kondisi Kabupaten Jeneponto

Tahun

2018

yang

di

perhitungkan di provinsi Sulawesi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 - 2018

24

Selatan dan Nasional sebagai daerah yang memiliki daya saing yang kuat melalui

pengelolaan

dan

pengembangan potensi daerah secara inovatif,

kreatif,

berwawasan

lingkungan

dan berkelanjutan yang

ditandai dengan peningkatan citra daerah potensi

melalui lokal

produk-produk

yang

memiliki

nilai

kompetitif (branding comodity) dan peningkatan

perekonomian

masyarakat. Masyarakat Jeneponto Yang sejahtera

: Dimaknai pada kondisi masyarakat Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 yang

relatif

hidupnya

terpenuhi

baik

material

kebutuhan

spiritual

secara

maupun

layak

dan

berkeadilan sesuai perannya dalam kehidupan

yang

ditandai

dengan

meningkatnya indeks dan peringkat IPM

di

tingkat Provinsi

Sulawesi

Selatan, meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara progresif,

menurunnya

kemiskinan

dan

angka

pengangguran,

meningkatnya

prestasi

–

prestasi

masyarakat

serta

berhasilnya

Kabupaten Jeneponto keluar sebagai daerah tertinggal.


25

3.3 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan Pembangunan infrastruktur sektor transportasi merupakan bagian

dari

transportasi

pembangunan merupakan

nasional

salah

satu

dikarenakan

roda

pendorong

infrastruktur pertumbuhan

ekonomi. Kegiatan transportasi merupakan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan juga sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Selain ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek terpenting guna meningkatkan daya saing produk nasional, pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan tanggap terhadap perkembangan teknologi, kondisi sosial masyarakat serta kepentingan strategis nasional. Untuk itu di masa mendatang Kementerian Perhubungan dituntut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atas kualitas pelayanan baik dari aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kehandalan dengan harga terjangkau serta memenuhi prinsip good governance. Mendasari

kondisi

tersebut

ditetapkan

visi

Kementerian

Perhubungan adalah “Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah’’ guna mewujudkan visi dimaksud sesuai Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, misi Kementerian Perhubungan, yaitu: 1.

Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;

2.

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

3.

Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;

4.

Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten;


26

5.

Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Guna mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang

terjadi, ditetapkan tujuan Kementerian Perhubungan

yaitu :

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung

SDM

transportasi

yang

berkompeten

guna

mendukung

perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Adapun sasaran dari visi kementerian perhubungan yaitu : 1.

Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;

2.

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan

prasarana

transportasi

guna

mendorong

pengembangan

konektivitas antar wilayah; 3.

Meningkatkan masyarakat sebagai

peran

dalam

upaya

Pemerintah

penyediaan

meningkatkan

Daerah,

BUMN,

infrastruktur efisiensi

sektor

dalam

swasta,

dan

transportasi

penyelenggaraan

transportasi; 4.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) transportasi dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;

5.

Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim


27

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah No. Terkait Tugas dan Fungsi SKPD 1 2 1 Pembangunan gedung terminal

Faktor Permasalahan Pelayanan SKPD

3 Kinerja sumberdaya manusia aparatur perhubungan yang belum optimal sehingga mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas

Penghambat 4

Pendorong 5 Tingginya tingkat kepadatan lalulintas pada jam atau waktu tertentu

Masih terbatasnya infrastruktur terminal sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan Kapasitas pelayanan jalan sudah masyarakat mulai padat Adanya keterpaduan dengan moda transportasi lain

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal, internal, tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto dalam 5 (Lima) tahun kedepan, faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan

Informatika

Kabupaten

Jeneponto,

maka

dapat

dirumuskan isu - isu strategis sebagai berikut : 1.

Untuk menghadapi persoalan sistem transportasi yang saat ini semakin kompleks dan tantangan di bidang transportasi pada masa lima

tahun

ke

depan,

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika harus meningkatkan kompetensi aparatur (sumberdaya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 - 2018

28

manusia/SDM) perhubungan yang andal dan berkualitas di bidang transportasi/perhubungan. 2.

Untuk mencari solusi dari persoalan di bidang transportasi yang sangat kompleks dan menjawab tantangan di bidang transportasi, dituntut adanya sistem perencanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu.

3.

Dalam penyelengaraan sistem transportasi yang terpadu diperlukan sarana dan prasarana transportasi (perhubungan) yang memadai dan baik dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.

4.

Meningkatkan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui peningkatan fasilitas pendukung agar tercipta pelayanan operasional yang kontinyuitas kepada masyarakat.

5.

Meningkatkan sosialisasi secara cepat dan tepat dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.

6.

Meningkatkan pelayanan informasi publik yang akurat, cepat mudah dan merata serta meningkatkan efektifitas pelayanan komunikasi dan informatika

yang

sesuai

dengan

kebutuhan

masyarakat

dan

kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.


29

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Memperhatikan

visi

Pemerintah

Kabupaten

Jeneponto

yang

tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto 2014 – 2018 adalah : “Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik dan Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto Yang Sejahtera” Penjabaran makna dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut adalah : Kepemerintahan yang baik

: Dimaknai dengan adanya suatu niat, tekad dan keinginan yang bulat (good will) yang dilandasi oleh hati nurani untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berdasarkan asas-asas

good

governance

ditandai

dengan

yang

meningkatnya

pelayanan publik yang efektif dan efisien,

terlaksananya

birokrasi

daerah,

kapasitas

fiskal

meningkatnya

reformasi

meningkatnya daerah

dan

pelaksanaan

pembangunan

dan

pembinaan

kemasyarakatan Penguatan daya saing daerah

: Dimaknai pada kondisi Kabupaten Jeneponto

Tahun

2018

yang

diperhitungkan di provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional sebagai daerah yang memiliki daya saing yang kuat melalui

pengelolaan


dan 30

pengembangan potensi daerah secara inovatif,

kreatif,

berwawasan

lingkungan dan berkelanjutan yang ditandai

dengan

daerah

dikancah

nasional potensi

peningkatan regional

melalui lokal

citra dan

produk-produk

yang

memiliki

nilai

kompetitif (branding comodity) dan peningkatan

perekonomian

masyarakat Masyarakat Jeneponto yang sejahtera

: Dimaknai pada kondisi masyarakat Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 yang

relatif

hidupnya

terpenuhi

baik

kebutuhan

spiritual

maupun

material secara layak dan berkeadilan sesuai

perannya

dalam

kehidupan

yang ditandai dengan meningkatnya indeks dan peringkat IPM di tingkat Provinsi

Sulawesi

meningkatnya

pertumbuhan

perkembangan progresif, kemiskinan

dan

ekonomi

secara

menurunnya

angka

dan

meningkatnya masyarakat

Selatan,

pengangguran, prestasi-prestasi

serta

berhasilnya

Kabupaten Jeneponto keluar sebagai daerah tertinggal.


31

Untuk

mewujudkan

Visi

tersebut

maka

telah

dirumuskan

beberapa Misi, yaitu : 1.

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsipprinsip good governance;

2.

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;

3.

Membangun kemandirian ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal;

4.

Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, eisien, produktif, transparan dan akuntabel;

5.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan;

6.

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Berdasarkan visi tersebut dan analisis permasalahan pokok

bidang

perhubungan,

maka

dirumuskan

Visi

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika sebagai berikut : “Terselenggaranya Sistem Perhubungan dan Komunikasi Informatika Yang Handal, Serta Efektif, dan Efisien. Melalui Pengelolaan Yang Profesional Guna Menunjang Kemajuan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto” Adapun uraian mengenai mengenai Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut : 1.

Handal berarti bahwa kemampuan, ketangguhan dan kepekaan dalam mengatasi

masalah

–

masalah

perhubungan,

komunikasi

dan

informatika. 2.

Profesional berarti menempatkan segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan dan keahlian yang dimiliki.

3.

Efektif berarti terwujudnya tujuan dengan waktu yang singkat dengan tingkat keselamatan yang tinggi.

4.

Efisien berarti mampu memberi manfaat yang maksimal dengan resiko tertentu yang harus dibangun oleh pemerintah, masyarakat dan lingkungan atau memberi manfaat tertentu dengan resiko seminimal mungkin dengan ukuran perbandingan antar manfaat yang diperoleh dengan besarnya biaya yang dikeluarkan.


32

5.

Komunikasi berarti setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan dari setiap informasi alam dalam bentuk tanda – tanda, isyarat, tulisan gambar,suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

6.

Informatika berarti informasi yang berbasis elektronika, penyampaian berita dari satu orang ke orang lain yang sifatnya aktual. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dirumuskan misi sebagai berikut : 1.

Mengembangkan kemampuan sumberdaya masyarakat yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dan memberdayakan potensi masyarakat yang turut serta dalam mewujudkan pelayanan prima di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

2.

Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi yang cukup serta mengintegrasikan seluruh potensi yang tersedia untuk mendukung pendapatan daerah.

3.

Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat

dalam

rangka

mewujudkan

masyarakat

berbudaya

informasi. 4.

Meningkatkan

daya

jangkau

infrastruktur

pos

komunikasi

dan

informatika untuk memperoleh aksesbilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi. 5.

Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika

dalam

rangka

meningkatkan

nilai

tambah

layanan

informasi.

4.2

Tujuan

dan

Sasaran

Jangka

Menengah

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan startegis. Tujuan merupakan hasil implementasi dari visi misi serta akan berfungsi menjadi indikator Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 - 2018

33

untuk mencapai visi misi tersebut. Sehingga tujuan dirumuskan guna menetapkan pencapaian misi secara spesifik, terukur, realistik, relevan dan terikat waktu perumusan tujuan. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka perlu ada penentuan suatu strategi yang diterapkan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto dengan tujuan agar dalam proses pelaksanaan dapat lebih efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategi yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar pernyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD N o. 1.

2.

Target Kinerja Pada Tujuan Mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional

Mewujudkan fasilitas perhubungan dan komunikasi yang berkualitas

Sasaran

Indikator Kinerja 2014

2015

2016

2017

2018

-

24%

24%

24%

27%

Terwujudnya sumber daya aparatur yang terampil dan disiplin

Pendidikan dan pelatihan tehnik perhubungan

Terwujudnya masyarakat yang andal

Penyuluhan pelaksanaan tertib berlayar Penyuluhan bagi para supir/juru mudi untuk meningkatkan keselamatan penumpang Penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informatika Pembangunan halte

4%

21%

23%

25%

26%

-

31%

-

35%

34%

-

-

30%

33%

37%

-

49%

-

50%

-

-

8%

--

45%

46%

Pengadaan speedboad

-

-

-

-

Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

-

24%

26%

100 % 26%

24%

-

22%

25%

27%

25%

Tersedianya fasilitas perhubungan dan komunikasi yang berkualitas


34

3.

4.

5.

Mewujudkan masyarakat berbudaya informasi Mewujudkan pemerataan komunikasi dan informatika diseluruh wilayah Meningkatkan komunikasi dan informatika semakin baik

Pemanfaatan media komunikasi & informatika sesuai dengan wawasan masyarakat Wilayah yang kesulitan mengakses informasi Peningkatan layanan kepada masyarakat

Pengadaan buku uji kendaraan (kir) Pengadaan ramburambu lalulintas Pengadaan paku jalan

-

29%

29%

33%

9%

-

-

-

-

-

-

50%

100 % -

Pengadaan pagar pengaman jalan Rehabilitasi/pemelihar aan pelabuhan Pemeliharaan traffic light Pemeliharaan halte dan pangkalan ojek Pembangunan tempat parkir pasar gantinga tahap 2 Pembangunan areal perparkiran dipelabuhan Siaran langsung radio Pa’buritta Penerangan keliling

-

-

-

-

-

24%

37%

38%

100 % -

48%

-

24%

-

28%

6%

21%

23%

24%

26%

-

-

100 %

-

-

-

-

-

-

100 %

15%

18%

21%

22%

23%

21%

21%

23%

12%

23%

Pemeliharaan reviter

-

23%

25%

25%

26%

Pengadaan tv kabel

-

60%

-

40%

-

50%

4.3 Strategi dan Kebijakan Tabel 4.2 Tabel Strategi dan Kebijakan

N o.

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional

Terwujudnya sumber daya aparatur yang terampil dan disiplin

Mewujudkan fasilitas perhubungan

Tersedianya fasilitas perhubungan dan komunikasi yang

Terwujudnya masyarakat yang andal

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan sumberdaya aparatur yang terampil dan disiplin

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

Meningkatkan sarana dan prasarana yang

Peningkatan pembangunan perhubungan dan


35

dan komunikasi yang berkualitas

berkualitas

bermutu dan tepat fungsi pada setiap unit kerja

komunikasi

Mewujudkan masyarakat berbudaya informasi

Pemanfaatan media komunikasi & informatika sesuai dengan wawasan masyarakat

Meningkatkan layanan komunikasi dan informasi

Pengembangan pelayanan informasi publik

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana informatika

Peningkatan komunikasi dan informatika kepada masyarakat umum

Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika

Peningkatan infrastruktur komunikasi dan informatika di seluruh wilayah

Meningkatkan komunikasi dan informatika semakin baik Mewujudkan pemerataan komunikasi dan informatika diseluruh wilayah

Peningkatan layanan kepada masyarakat

Wilayah yang kesulitan mengakses informasi


36

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF Dari penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto menetapkan program dan kegiatan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 – 2018, kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai Rp. 31.009.631.000,00 -. Rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program – program pembangunan selama 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 – 2018

URUSAN UMUM 1 2

Terlaksananya pelayanan administrasi Rp. 2.188.416.000 perkantoran Terlaksananya peningkatan sarana dan Rp. 1.250.235.000 prasarana aparatur

3

Terlaksananya peningkatan sumberdaya aparatur

kapasitas Rp. 245.000.000

4

Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

Rp. 74.836.000

URUSAN WAJIB Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 - 2018

37

1

Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi yang cukup serta mengintegrasikan seluruh potensi yang tersedia untuk mendukung pendapatan daerah a. Tersedianya pembangunan prasarana Rp. 1.020.323.000 dan fasilitas perhubungan b. Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa c. Terlaksananya Peningkatan pelayanan angkutan d. Terlaksananya Peningkatan dan pengamanan lalulintas e. Terlaksananya Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor f. Terlaksananya Rehabilitasi, Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ g. Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan h. Terlaksananya peningkatan kualitas materi dan penyebaran informasi i. Terlaksananya perencanaan pembangunan j. Terlaksananya pengembangan otonomi daerah bidang perhubungan (DAK)

5.1 Indikasi

Rencana

Program

dan

Rp. 361.000.000

Rp. 1.597.637.000 Rp. 1.351.135.000 Rp. 480.000.000 Rp. 952.270.000 Rp. 838.520.000 Rp. 878.520.000 Rp. 174.320.000 Rp. 19.790.404.000

Kegiatan

Serta

Pendanaan

Mewujudkan Misi Dalam

upaya

mewujudkan

misi

tersebut

:

Meningkatkan

pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar setiap desa / kelurahan, maka indikasi rencana program dan kegiatan prioritas dan kerangka pendanaan untuk tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :


38

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Indikator kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

1.

2.

Indikator Kinerja

Jaringan Pelayanan Angkutan jalan a. Persentase jumlah jaringan jalan yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap total jaringan jalan yang ada b. Persentase jaringan trayek yang sudah terlayani angkutan umum yang menghubungk an daerah yang tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang Jaringan Prasarana

Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja Akhir Periode 2014 2018

%

70

71

73

76

80

85

85

%

70

71

73

76

80

85

85

Sat.

Capaian Target Setiap Tahun


39

Angkutan Jalan

3.

4.

5.

6.

a. Jumlah halte yang telah melayani angkutan umum terhadap total kebutuhan halte b. Jumlah terminal penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota & angkutan desa Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardriil) dan penerangan jalan umum Persentase jumlah kendaraan wajib uji setiap 4000 kendaraan yang ada Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran dibawah 7 GT Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui : a. Media massa b. Media baru seperti website c. Media tradisional (pertunjukan) d. Media luar ruangan seperti buletin leaflet,

%

60

65

70

75

80

85

85

%

100

100

100

100

100

100

100

%

50

51

55

60

65

70

70

%

65

66

69

75

80

85

85

%

100

100

100

100

100

100

100

12 x sethn Setiap hari 12 x sethn






12 x sethn

12 x sethn

12 x sethn

12 x sethn

12 x sethn

12 x sethn

12 x sethn


Setiap hari 12 x setahun 12 x setahun

40

booklet,dan brosur Cakupan pengembangan dan pemberdayaan klp informasi masyarakat di tingkat kecamatan

%

100

100

100

100

100

100

100

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Yang Berhubungan Dengan SPM Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

No.

1.

2.

3.

Indikator Kinerja

Jaringan prasarana angkutan jalan a. Pemeliharaan halte dan pangkalan ojek b. Pembangunan halte Fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, marka,guardriil) dan penerangan jalan umum a. Pengadaan rambu – rambu lalulintas b. Pengadaan paku jalan c. Pengadaan pagar pengaman jalan Persentase jumlah kendaraan wajib uji setiap 4000 kendaraan yang ada a. Pelaksanaan uji

Kon disi Kinerja Awal Peri ode RPJMD 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018

%

70

6

21

23

24

26

100

%

70

-

8

-

45

46

100

%

50

-

-

-

100

-

100

%

50

-

-

50

-

50

100

%

50

-

-

-

-

100

100

%

65

-

22

25

27

25

100

Sat

Kondisi Kinerja Akhir Periode 2014

Capaian Target Setiap Tahun


41

4.

petik endaraan bermotor b. Pengadaan buku uji kendaraan (kir) Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui a. Siaran langsung radio Pa’buritta b. Penerangan keliling Cakupan pengembangan dan pemberdayaan klp informasi masyarakat di tingkat kecamatan a. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informatika

%

%

65

-

29

29

33

9

100

12x sethn

15

18

21

22

23

100

12x sethn

21

21

23

12

23

100

100

-

49

-

50

-

100


42

BAB VII PENUTUP Rencana

strategis

ini

merupakan

dokumen

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto untuk periode

2014-2018

yang

merupakan

pedoman

/

acuan

untuk

merencanakan program – program tahunan selama 5 (lima) tahun. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indicator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut. Dokumen Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai factor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami

perubahan.

Penyusunan

dokumen

renstra

didasari

oleh

kesadaran bahwa lingkungan stratejik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan stratejik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi Dinas Perhubungan selaku pembuat dan sekaligus menjadi pelaksana terhadap perencanaan program dan kegiatan dalam dokumen RENSTRA ini.


43

Rencana strategis. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto

Recommend Documents