RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP

2011-2015

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS PERHUBUNGAN 2011

1

KATA PENGANTAR Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep untuk rentang waktu 5 (lima) tahun yaitu 2011 - 2015. Dokumen ini menjadi sangat penting karena merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep yang harus dipertanggungjawabkan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep secara spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Dokumen ini juga disusun untuk menyajikan agenda utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep dalam mengatasi persoalan yang belum diselesaikan pada perioda 2005 - 2010 dan mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul pada periode lima tahun kedepan atau 2011 - 2015. Dokumen

Renstra

ini

agar

dapat

menjadi

dokumen

perencanaan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan, perumusannya harus dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Pertama, menetapkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, visi dan misi ini ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep, mempertimbangkan isu strategis transportasi Kabupaten Sumenep dan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep. Kedua, melakukan penjaringan usulan kegiatan mulai dari unit-unit kerja terkecil hingga pada tingkat bidang/ sekretariat. Ketiga, membuat formula semua usulan yang masuk menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bentuk usulan program dan kegiatan. Keempat, mensosialisasikannya kembali hingga ke unit-unit kerja untuk dipahami agar program dan kegiatan yang akan dilakukan dapat terarah sesuai dengan perencanaan. Pada sisi lain juga untuk mencegah terjadinya pengulangan-pengulangan kegiatan yang dapat berakibat pada pemborosan anggaran. Dengan demikian diharapkan semua kegiatan dapat dilaksanakan secara sinergis. Sebagai domumen perencanaan bidang transportasi dan perhubungan di Kabupaten Sumenep, dalam pelaksanaannya juga akan melibatkan masyarakat dan stakeholder bidang transportasi atau perhubungan agar diperoleh nilai tambah dari program dan kegiatan yang diagendakan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep

H. ACH. NURSALAM, S.Sos, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19570503 198003 1 015

i

Dinas Perhubungan Kab. Sumenep

DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

i PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Landasan Hukum

1

1.3 Maksud dan Tujuan

3

1.4 Sistematika Penulisan

3

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP

4

2.1 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

4

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

13

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

14

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

17

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

18

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

18

3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal

19

3.3 Analisis Lingkungan Strategis dengan Metode SWOT

20

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

21

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

23

4.1 Visi

23

4.2 Misi

24

4.3 Tujuan

24

4.4 Sasaran

24

4.5 Strategi dan Kebijakan

25

RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, dan PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI BAB VII

29

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

32

PENUTUP

33

LAMPIRAN

34

ii


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia, telah di undangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada hakekatnya perubahan mendasar dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut mengandung tiga paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu demokratisasi, pemberdayaan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan berimplikasi terhadap semakin luasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 secara tegas menetapkan keberadaan Daerah Otonom, yang penyelenggaraannya secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif jangka panjang, ketiga paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintah Daerah yang bercirikan “Good Governance“ yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan Aparatur Negara yang bersih, serta bertanggung jawab dan profesional dalam masing-masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab (Civilized Society) sebagai bagian integral, sistem dan proses pembangunan daerah. Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dimaksud diperlukan dukungan aparatur yang memiliki kriteria profesional, adaptif responsif, tanggap dan aspiratif serta pembiayaan yang memadai, peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di tingkat daerah. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

1


5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 16. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010 ; Nomor : 0199/m ppn/04/2010; Nomor :pmk 95/pmk 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014; 18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025; 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2005 – 2025; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 10);

Rancangan Dokumen RENSTRA

2011

2015

2


1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi Anggaran Dinas, Strategi, Arah Kebijakan dan Program serta Kegiatan yang harus dilaksanakan selama 5 tahun ke depan (Tahun 2011 - 2015). Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015 adalah untuk menjabarkan Rencana Makro Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan rencana strategis.

BAB II

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP Menguraikan tentang gambaran umum organisasi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, Sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS Menguraikan isu-isu strategis yang sedang dan akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan pada periode 2011-2015.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN Menguraikan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan pada periode Tahun 2011-2015.

BAB V

RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN dan PENDANAAN INDIKATIF Menguraikan tentang program, kegiatan, dan indikator kinerja,.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Menguraikan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII

PENUTUP Menguraikan ringkasan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep.

LAMPIRAN


2011

2015

3


BAB II DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP 2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Mengawali pelaksanaan otonomi daerah yang pemberlakuannya mulai efektif 1 Januari 2001, telah dilakukan restrukturisasi organisasi Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk menciptakan Efisiensi dan Efektifitas pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh aparat pemerintah yang amanah dan profesional. Keberadaan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan dan beban yang cukup besar kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab daerah untuk berupaya mengatur, membangun serta mengembangkan kemampuan / potensi daerah dengan berpijak pada rambu-rambu kewenangan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000. Menyadari akan arti pentingnya transportasi yang menjadi idaman masyarakat dalam rangka memperpendek jarak antara letak domisili dengan pusat-pusat pengembangan perekonomian, maka Dinas Perhubungan yang merupakan instansi dengan cakupan elemen transportasi darat, laut dan udara harus eksis dengan dukungan aparatur yang senantiasa berpegang teguh pada disiplin kerja, sehingga diperoleh kinerja instansi Dinas Perhubungan secara optimal. Dalam perkembangannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep berdasarkan Perda Kabupaten Sumenep Nomor : 16 Tahun 2008 tentang “Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah” secara terus menerus telah berusaha sedapat mungkin untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dinas Perhubungan selaku pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perhubungan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep. Secara struktural, Dinas Perhubungan terdiri : 1.

Kepala Dinas

=

1

Orang

2.

Sekretaris

=

1

Orang

3.

Kepala Bidang

=

3

Orang

4.

Kasubbag

=

3

Orang

6.

Kasi

=

9

Orang

7.

Kepala UPT

=

4

Orang

8.

Kasubbag TU. UPT

=

4

Orang

9.

Staf

=

PNS

= 81 Orang

CPNS

= 1 Orang

PHL

= 5 Orang

4


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP KEPALA DINAS

SEKRETARIAT KEL. JABT. FUNGSIONAL SUB. BAG. UMUM dan KEPEGAWAIAN

BIDANG PERHUB. DARAT

BIDANG PERHUB. LAUT dan UDARA

SEKSI LALU LINTAS DARAT

SEKSI ANGKUTAN LAUT dan KSELAMATAN PELAYARAN

SUB. BAG. PROGRAM dan PERENCANAAN

BID. SARANA & PRASARANA PERHUBUNGAN

SEKSI SARANA dan PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT

SEKSI ANGKUTAN DARAT

SEKSI ASDP

SEKSI SARANA dan PRASARANA PERHUBUNGAN LAUT

SEKSI TERMINAL dan PERPARKIRAN

SEKSI ANGKUTAN UDARA

SEKSI SARANA dan PRASARANA PERHUBUNGAN UDARA

UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

UPT PELABUHAN

Gambar

SUB. BAG. KEUANGAN

UPT BANDARA

UPT TERMINAL

: Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan darat, laut, dan udara. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan . Sedangkan untuk Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas meliputi: 1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan daerah otonom di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : a.

Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perhubungan;

b.

Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program serta perumusan kebijaksanaan pelaksanaan bidang Perhubungan;


2011

2015

5


c.

Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan bidang perhubungan darat;

d.

Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan bidang perhubungan laut dan udara;

e.

Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan bidang sarana dan prasarana perhubungan;

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;

b.

Penyelenggaraan

administrasi

surat

menyurat,

kearsipan

serta

pembinaan

ketatalaksanaan; c.

Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;

d.

Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan;

e.

Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas: a.

Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;

b.

Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;

c.

Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;


2011

2015

6


d.

Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan;

e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Program dan Perencanaan Sub Bagian Program dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas : a.

Menyusun program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan;

b.

Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan;

c.

Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;

d.

Menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan;

e.


5. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas: a.

Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;

b.

Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;

c.

Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangandan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;

d.

Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;

e.


6. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 1)

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dari beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

2)

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

3)

Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya;


2011

2015

7


4)

Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bidang Perhubungan Darat Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan lalu lintas darat, angkutan darat, terminal dan perparkiran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi : a.

Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perhubungan darat;

b.

Pelaksanaan survei dan penelitian program penyelenggaraan manajemen dan rekayasa angkutan darat dan terminal;

c.

Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas;

d.

Penyusunan perencanaan dan program pelayanan parkir dan terminal;

e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

8. Seksi Lalu Lintas Darat mempunyai fungsi : a.

Menyusun program kerja pelaksanaan tugas lalu lintas darat;

b.

Melakukan survei dan penelitian program lalu lintas darat;

c.

Melaksanakan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen lalu lintas darat;

d.

Melaksanakan penyiapan dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan penetapan kelas jalan;

e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

9. Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas : a.

Menyusun program kerja pelaksanaan tugas angkutan darat;

b.

melakukan survei, penelitian dan penyusunan rencana serta program penyelenggaraan manajemen angkutan darat;

c.

Melaksanakan penyiapan dan pengawasan penetapan perizinan, manajemen pelayanan angkutan orang, barang dan angkutan khusus serta pengedalian kelebihan muatan, penetapan standart batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang didaerah;

d.

Menyiapkan data serta pengaturan kegiatan keberangkatan dan kedatangan angkutan umum daerah, antar daerah dalam propinsi, antar propinsi;

e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2011

2015

8


10. Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas : a.

Menyusun program kerja pelaksanaan tugas terminal dan perparkiran;

b.

melakukan survei, penelitian dan penyusunan rencana serta program penyelenggaraan manajemen terminal dan perparkiran;

c.

Melaksanakan penyiapan dan perencanaan lokasi parkir, pengelolaan, penunjukan lokasi parkir memberian ijin usaha tempat khusus parkir dan penitipan kendaraan bermotor;

d.

Melaksanakan penyiapan rekomendasi dan bimbingan perijinan perbengkelan umum, show room, garasi, penjualan spare part dan accecories kendaraan bermotor dipinggir jalan;

e.

Melaksanakan ketertiban dan penyiapan pengawasan tugas lokasi pengelolaan terminal dan keamanan parkir;

f.

Mengkoordinir penerimaan terminal dan parkir serta penyetoran ke Kas umum Daerah;

g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Bidang Perhubungan Laut dan Udara Bidang Perhubungan Laut dan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta Angkutan Udara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai fungsi : a.

Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perhubungan Laut dan Udara;

b.

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut di wilayah daerah;

c.

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan di wilayah daerah;

d.

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan udara di wilayah daerah;

e.

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang lalu lintas dan keselamatan pelayaran dan penerbangan di wilayah daerah;

f.


12. Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran, mempunyai tugas : a.

Menyusun program kerja pelaksanaan tugas angkutan laut dan keselamatan pelayaran;


2011

2015

9


b.

Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian operasional pelabuhan lokal dan pelabuhan penyeberangan lintas Propinsi serta antar negara yang dibangun atas prakarsa daerah serta yang diserahkan Pemerintah kepada daerah;

c.

Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian daerah lingkungan kerja pelabuhan dan atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;

d.

Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian sistem prosedur pelayanan jasa pelabuhan dengan pelayanan lokal daerah serta memberikan pertimbangan dan pengusulan besaran tarif jasa pelabuhan dan penyeberangan di wilayah daerah;

e.

Melaksanakan pungutan tarif jasa pelabuhan untuk pelayanan pelayaran lokal serta penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum khusus dan menyiapkan bahan pemberian ijin usaha perhubungan laut dan penunjang angkutan laut;

f.

Melaksakan perencaan umum jaringan sarana dan prasarana kenavigasian, pemaduan, penundaan kapal, penjagaan dan penyelamatan;

g.

Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian sistem prosedur dalam menciptakan dan meningkatan keselamatan pelayaran;

h.

Melaksanakan pemberian ijin dan pengawasan usaha reklamasi dari dua Ha, usaha kegiatan salvage termasuk persetujuan kegiatan penyelaman bawah air di daerah, usaha pengerukan lebih kecil dari 50.000.000 M3;

i.

Melaksanakan penanggulangan pencemaran patroli dan bantuan SAR di pelabuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan laut dan Udara sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Seksi Angkutan Sungai Danau & Penyeberangan mempunyai tugas : a.

Menyusun program kerja pelaksanaan tugas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

b.

Melaksanakan penyiapan penyusunan dan pengendalian penetapan jaringan lintas penyeberangan di wilayah daerah;

c.

Memberikan pertimbangan untuk menetapkan besaran tarif penyeberangan di wilayah daerah;

d.

Menyiapkan bahan perijinan terhadap usaha penyeberangan ;

e.


14. Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas : a.

Menyusun program kerja pelaksanaan tugas angkutan udara;


2011

2015

10


b.

Melaksanakan kegiatan pemberian bimbingan, perijinan angkutan udara, dan pengawasan penyelenggaraan angkutan udara;

c.

Menyiapkan data untuk perhitungan dan analisis tarif angkutan udara;

d.

Menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Angkutan Udara;

e.

Menyiapkan data sebagai bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f.


15. Bidang Sarana dan Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan sarana dan prasarana perhubungan darat, sarana dan prasarana perhubungan laut serta sarana dan prasarana perhubungan udara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sarana dan prasarana;

b.

Pelaksanaan survey dan penelitian guna menyusun program dan rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat;

c.

pelaksanaan survey dan penelitian guna menyusun program dan rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan laut;

d.

pelaksanaan survey dan penelitian guna menyusun program dan rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan udara;

e.


16. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, mempunyai tugas : a.

Menyusun program kerja pelaksanaan tugas sarana dan prasarana perhubungan darat;

b.

Menyiapkan bahan kegiatan survey dan penelitian rencana dan program sarana dan prasarana lalu lintas dan melakukan pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman/rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan umum, lampu lalu lintas di wilayah daerah;

c.

Menyiapkan bahan kegiatan survey dan penelitian rencana dan program sarana dan prasarana serta melakukan pembangaunan, pemeliharaan angkutan darat dan terminal;

d.

Menyiapkan bahan kegiatan survey dan penelitian rencana dan program sarsana dan prasarana serta melakukan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan tempat parkir;

e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2011

2015

11


17. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut, mempunyai tugas : a.

Menyusun program kerja pelaksanaan tugas sarana dan prasarana perhubungan laut;

b.

Melakukan survey dan penelitian program sarana dan prasarana perhubungan laut, pengembangan pelabuhan lokal dan melaksanakan jaringan sarana dan prasarana kenavigasian;

c.

Melakukan pemeliharaan, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana perhubungan laut;

d.

Melaksanakan pengawasan program penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana perhubungan laut;

e.


18. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara, mempunyai tugas : a.

Menyusun program kerja pelaksanaan tugas sarana dan prasarana perhubungan udara;

b.

Melakukan survey dan penelitian program sarana dan prasarana perhubungan udara, pengembangan bandara dan melaksanakan jaringan sarana dan prasarana radar;

c.

Melakukan pemeliharaan, pembangunan, dan pengadaan sarana dan prasarana perhubungan udara;

d.

Melaksanakan pengawasan program penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana perhubungan udara;

e.


19. Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan. a.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas dan terdiri dari :

b.

1.

UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor;

2.

UPT. Pelabuhan;

3.

UPT. Bandara;

4.

UPT. Terminal;

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

c.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.


2011

2015

12


2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Jumlah personel untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2011 adalah sebanyak 114 orang dengan perincian sebagai berikut : 1. Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan formal : 1.

Pendidikan Pasca Sarjana

= 7 Orang

2.

Pendidikan Sarjana

= 20 Orang

3.

Pendidikan Sarjana Muda

= 4 Orang

4.

Pendidikan Sekolah Menengah Umum

= 68 Orang

5.

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

= 9 Orang

6.

Pendidikan Sekolah Dasar

= 6 Orang

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Jabatan : Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan Kepangkatan : -

Golongan IV sebanyak

= 4 Orang

-

Golongan III sebanyak

= 46 Orang

-

Golongan II sebanyak

= 59 Orang

-

Golongan I sebanyak

= 5 Orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan / Eselon : -

Eselon II.b

sebanyak

= 1 Orang

-

Eselon III.a sebanyak

= 1 Orang

-

Eselon III.b sebanyak

= 3 Orang

-

Eselon IV.a sebanyak

= 16 Orang

-

Eselon IV.b sebanyak

= 4 Orang

Untuk menunjang kinerja personel Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep, perlu adanya sarana pendukung yang memadai. Keberadaan infrastruktur transportasi yang tersebar di wilayah kabupaten sumenep, ditunjukkan dalam tabel berikut:


2011

2015

13


NO

JENIS DATA

1

1

2

3

TAHUN 2009 2010 2011*

2

3

Transportasi Darat a. Angkutan Jalan 1) Terminal - Kelas A - Kelas C 2) BUS (AKAP) 3) Jumlah Jembatan Timbang b. Angkutan Penyeberangan 1) Dermaga 2) Kapal Ferry Transportasi Laut a. Pelabuhan 1) Yang diusahakan 2) Yang tidak diusahakan b. Kapal 1) Penumpang 2) Barang c. Jumlah Menara Mercusuar Transportasi Udara a. Bandara 1) Internasional 2) Domestik 3) Perintis 4) Khusus

4

5

Satuan

KET

6

7

1 8 4 -

1 8 6 -

1 8 6 -

Unit Unit Unit Buah

3 4

3 4

3 3

Unit Unit

1 3

1 3

1 3

Unit Unit

4 9

4 9

4 9

Unit Unit Buah

1 2

1 2

1 2

Unit Unit Unit Unit

Terminal Induk Sub Terminal Sumenep - Jakarta

DLU = 1 Unit, DBS = 2 Unit

Pelindo

** untuk thn 2011 diisi keadaan data s/d akhir bulan September 2011

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan berdasarakan sasaran/ target Renstra Dinas Perhubungan Periode sebelumnya. Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut : NO 1. 2. 2. 3.

CAPAIAN KINERJA Nilai > 85 Nilai 70 < 84 Nilai 55 < 69 Nilai < 54

KETERANGAN BAIK SEDANG KURANG SANGAT KURANG

Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performance masing-masing Bidang pada Dinas Perhubungan yang merupakan Entry Point untuk pengendalian fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh.


2011

2015

14


Tingkat capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja. Dalam tahun 2010, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep melaksanakan 1 (satu) sasaran, dengan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata 155.65 % atau termasuk kategori “BAIK”. Rincian capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut : NO 1.1 1.2 1.3 1.4

INDIKATOR KINERJA URAIAN

TARGET

CAPAIAN

PERSENTASE (%)

40%

19.6%

49.06

30%

206.06%

686.87

50%

31.25%

62.50

200% 40% 70% 150% 150%

153.03% 18.18% 42.75% 447.16% 76.47%

76.52 45.45 61.07 298.11 50.98

70%

118.97%

169.96

125%

70.00%

56.00

Meningkatnya jumlah kendaraan yang telah uji kir Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas Peningkatan sarana prasarana transportasi daerah : a. Rambu lalu lintas b. Traffic Light c. Zebra cross d. Marka Jalan e. RPPJ ( Rambu Petunjuk Penuntun Jurusan) f. PJU (Penerangan Jalan Umum) g. PJU Thandem CAPAIAN KINERJA

155.65

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain : 1.

Perencanaan yang sistematis dan akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;

2.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;

3.

Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;

4.

Kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memadai;

5.

Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;

6.

Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis;

7.

Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan terkoordinir dan terencana.


2011

2015

15


Pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan pasti ditemukan adanya hambatan atau kendala. Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain : 1. Perencanaan kegiatan yang disusun masih kurang sistematis, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan) termasuk data yang belum akurat; 2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa kegiatan; 3. Kurang lengkapnya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan; 4. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang belum memadai; 5. Belum maksimalnya dukungan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan; 6. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang belum terbina dengan baik dan harmonis; 7. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan koordinasi dan perencanaan yang baik. Suatu permasalahan timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah sehingga diperlukan adanya upaya guna mengatasi keterbatasan/ kendala yang timbul. Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain : 1. Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis dan terkoordinir dengan pembenahan data base transportasi yang akan dilakukan secara berkesinambungan; 2. Sangat diperlukan adanya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan; 3. Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan lengkap; 4. Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui Diklat, Seminar, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggungjawab); 5. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif; 6. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.


2011

2015

16


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan. Tantangan utama yang di hadapi pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana dalam misi RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2011 – 2015 di dalam pengembangan infrastruktur wilayah yaitu : 1.

Peningkatan pembangunan di wilayah kepulauan agar perkembangannya makin seimbang dengan kondisi wilayah daratan;

2.

Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang merata dan berkualitas, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, kelautan, dan perikanan serta pemukiman.

Adapun peluang yang ada di Kabupaten Sumenep sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2011 – 2015 yaitu : 1.

Pembangunan Jembatan Suramadu yang membuka dan meningkatkan mobilitas sosial dan aktivitas perekonomian;

2.

Penetapan Madura sebagai kawasan ekonomi khusus;

3.

Dukungan program mandatori dari pusat dan provinsi yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat.


2011

2015

17


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS dan FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Saat ini, persoalan dalam sistem transportasi sudah terbilang kompleks. Tingginya tingkat pergerakan orang dan barang sudah tidak lagi hanya menyangkut persoalan supply dan demand, tapi sudah masuk pada ranah politik, tata ruang, aspek sosial, teknologi dan sistem informasi serta aspek lingkungan. Sementara itu, isu-isu yang berkembang pada konteks regional, nasional maupun global adalah dikembangkannya sistem transportasi massal, konversi bahan bakar fosil ke gas dan intelgent transport management (teknologi transportasi yang berbasis IT). Dalam hal manufaktur, pada level nasional, isu yang terus didiskusikan adalah sejauh mana industri manufaktur nasional bisa memproduksi mesin-mesin yang berstandar euro-2 dengan tingkat emisi yang relatif rendah yang terkait dengan keinginan dan rencana Pemerintah Indonesia menurunkan tingkat emisi sebesar 26% atau setara dengan 2,9 metrik kubik karbon. Di Eropa, standar mesin-mesin yang digunakan untuk sarana transportasi sudah berstandar euro-5. Adapun beberapa isu nasional yang yang mengemuka di bidang transportasi adalah: 1. Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke efisiensi pergerakan. 2. Buruknya transportasi perkotaan menyebabkan kota-kota di Indonesia tidak efisien, tingkat kemacetan yang relatif tinggi, polusi udara yang relatif tingi serta menurunnya daya saing sehingga tidak mampu mendorong investasi dan pertumbuhan. 3. Angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha rendah dan menyebabkan rendahnya produktivitas nasional. Jika dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep, secara umum bidang transportasi yang terdiri dari transportasi darat, udara dan laut dihadapkan pada persoalan real (nyata) berupa rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan. Hal ini dicirikan antara lain berupa : 1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan jalan; belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antar kota, dan perdesaan. 2. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan ijin trayek angkutan pedesaan namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah. 3. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: kurang disiplinnya pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.

18


4. Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb; 5. Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama: a) Belum adanya tatanan transportasi lokal Kabupaten Sumenep; b) Belum eksisnya keberadaan Forum Lalu Lintas Kabupaten Sumenep dalam mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan transportasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c) Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan; 6. Masih terbatasnya jumlah prasarana dan sarana penyeberangan dibanding kebutuhan berdasarkan kondisi geografis dan jumlah pulau di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan jumlah lintas penyeberangan yang ada, saat ini baru ditetapkan sebanyak 3 lintas. 7. Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi SDP dengan rencana pengembangan wilayah serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem pengembangan prasarana dan sarana ASDP dalam era otonomi. 8. Terbatasnya keterjangkauan pelayanan Angkutan SDP dalam melayani kebutuhan angkutan antar pulau dan wilayah terpencil. 9. Rendahnya aksesibilitas pada daerah tertinggal dan wilayah terpencil kepulauan serta kurangnya fasilitas keselamatan pelayaran untuk memenuhi kecukupan dan keandalan yang dipersyaratkan secara nasional maupun internasional. 3.2 Kelemahan Dan Kekuatan Internal Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi amat penting dalam rangka menentukan factor-faktor kunci/penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan factor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan (controllable) secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal adalah factor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi dan biasanya cenderung di luar kendali (uncontrollable) organisasi. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep menggunakan teknik Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats) atau faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman berikut ini : 3.2.1. Kekuatan 1. Adanya komitmen yang kuat dari aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep; 2. Tersedianya gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan peralatannya; 3. Tersedianya Terminal yang representatif; 4. Tersedianya Pelabuhan Penyeberangan; 5. Tersedianya Bandar Udara.


2011

2015

19


3.2.2. Kelemahan 1. Keterbatasan SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan Teknik Kelalulintasan/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin/ Teknik Perkapalan. 2. Lemahnya Law Enforcement, ditandai dengan masih tingginya kasus pelanggaran lalu lintas dalam kurun 3 tahun terakhir 3. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep; 4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana lalu lintas; 5. Masih terdapatnya beberapa titik lokasi rawan macet di Kabupaten Sumenep; 6. Belum eksisnya keberadaan Forum Lalu Lintas Kabupaten Sumenep dalam mengkoordinasikan

dan

menyelesaikan

permasalahan

transportasi

sebagaimana

diamanatkan dalam Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3.2.3. Peluang 1. Pembangunan Jembatan Suramadu yang membuka dan meningkatkan mobilitas sosial dan aktivitas perekonomian; 2. Penetapan Madura sebagai kawasan ekonomi khusus; 3. Dukungan program mandatori dari pusat dan provinsi yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. 4. Pengembangan SDM oleh Kementerian Perhubungan bagi PNS yang bertugas di bidang Perhubungan. 5. Dekade Aksi Keselamatan Jalan Indonesia yg dicanangkan oleh Wakil Presiden RI pada Tahun 2011. 3.2.4. Ancaman 1. Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas. Ini diindikasikan dengan adanya kecenderungan peningkatan terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumenep. 2. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas terutama dalam penyediaan lahan parkir dengan masih tingginya parkir yang menggunakan badan jalan. 3. Pemilihan moda sepeda motor mempunyai persentase terbesar; Kemudahan kepemilikan kendaraan pribadi khususnya roda 2 (dua) sehingga meningkatkan jumlah pengguna sepeda motor. 3.3. Analisis Lingkungan Strategis dengan Metode SWOT Untuk mencapai hasil konsisten dengan VISI dan MISI yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analistis, realistis, rasional, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai/ memperlancar/ mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengoptimalkan analisis lingkungan yang ada, yaitu


2011

2015

20


Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, sebagai strategi dalam bentuk faktor-faktor yang menentukan dan juga menunjang keberhasilan. Dalam kajian dilakukan melalui metode analisis SWOT, yang dikelompokkan dalam 4 kelompok strategi, yaitu :Kekuatan memanfaatkan Peluang (S - O), Kekuatan mencegah dan mengatasi Ancaman (S - T), Kelemahan memanfaatkan Peluang (W - O), dan Kelemahan mencegah dan mengatasi Ancaman (W – T). Strategi tersebut dapat dilihat pada matrik berikut ini : Tabel 3.1 Matrik SWOT Eksternal Internal

OPPORTUNITY

THREAT a Meningkatakan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang berlalu lintas yg baik dengan jalan sosialisasi.

STRENGTH

a Meningkatkan mobilitas sosial dan aktivitas perekonomian dengan adanya sarana prasarana penunjang berupa terminal, bandara, dan pelabuhan yg representatif. b Meningkatkan Keterpaduan antara tata ruang dan sistem transportasi dalam upaya mendukkung peningkatan aktifitas ekonomi wilayah. a Meningkatkan pengembangan SDM dengan mengikutsertakan dalam Diklat. b Peningkatan Sarana dan Prasarana Lalu lintas. c

WEAKNESS

Menguatkan kembali Law Enforcement untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas.

b Meningkatkan peran angkutan umum dengan memberikan pelayanan yang prima.

a Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ketaatan berlalu lintas. b Pengawasan dan penanganan yang lebih intensif terhadap daerah rawan macet. c Meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap kepemilikan kendaraan pribadi terutama kendaraan roda dua.

d Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan Sarana dan Prasarana lalu lintas. e

Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dibidang Perhubungan baik dengan instansi vertikal maupun melalui forum koordinasi seperti Forum Lalu Lintas Kabupaten.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis Mencermati isu-isu di bidang transportasi yang sedang mengemuka, karakteristik persoalan di bidang transportasi yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Sumenep (khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep) dan memperhatikan tantangan yang dihadapi di bidang transportasi, dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Perhubungan kabupaten Sumenep untuk jangka waktu lima tahun ke depan ,maka dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:


2011

2015

21


1. Untuk menghadapi persoalan sistem transportasi yang saat ini semakin kompleks dan tantangan di bidang transportasi pada masa lima tahun ke depan, DISHUB Kab. Sumenep harus meningkatkan kompetensi aparatur (sumberdaya manusia/SDM) perhubungan yang andal dan berkualitas di bidang transportasi/perhubungan. 2. Untuk mencari solusi dari persoalan di bidang transportasi yang sangat kompleks dan menjawab tantangan di bidang transportasi, dituntut adanya sistem perencanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu. 3. Dalam penyelengaraan sistem transportasi yang terpadu diperlukan sarana dan prasarana transportasi (perhubungan) yang memadai dan baik dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. 4. Isu demokrasi yang terus menguat juga menuntut adanya pengelolaan transportasi yang transparan dan terpercaya (akuntabilitas) Untuk menggambarkan kesesuaian antara isu-isu strategis dengan tugas pokok dan fungsi DISHUB Kab. Sumenep dapat dilihat pada tabel 3.1. Isu-isu strategis tersebut kemudian menjadi dasar atau acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2011-2015). Tabel 3.2 Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi DISHUB Kab. Sumenep TUGAS POKOK dan FUNGSI Tugas Pokok Fungsi

Menyelenggarakan kewenangan daerah otonom dibidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perhubungan; b. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program serta perumusan kebijaksanaan pelaksanaan bidang Perhubungan; c. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan bidang perhubungan darat; d. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan bidang perhubungan laut dan udara;

ISU-ISU STRATEGIS DISHUB KAB. SUMENEP 1. DISHUB Kab. Sumenep harus meningkatkan kompetensi aparatur (sumberdaya manusia/ SDM) perhubungan yang andal dan berkualitas di bidang transportasi/ perhubungan. 2. Dituntut adanya sistem perencanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu. 3. Diperlukan sarana dan prasarana transportasi (perhubungan) yang memadai dan baik dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. 4. Menuntut adanya pengelolaan transportasi yang transparan dan terpercaya (akuntabilitas)

e. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan bidang sarana dan prasarana perhubungan; f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2011

2015

22


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan Stratejik merupakan rencana jangka panjang Dinas Perhubungan yang dibuat secara bersama-sama antara Pimpinan dan seluruh Komponen Organisasi. Rencana Stratejik Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut: 4.1. VISI Visi merupakan cara pandang jauh ke depan yang merefleksi cita-cita yakni hendak menjadi apa Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep di masa depan dan sekaligus menentukan arah perjalanan Instansi ini karena Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep merupakan Instansi pelaksana Otonomi Daerah di bidang perhubungan, maka secara logis Visinya tidak jauh menyimpang dari Visi Departemen Perhubungan. Guna mewujudkan Eksistensi Dinas Perhubungan dalam lingkup yang terus menerus berkembang, perlu kiranya dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkesinambungan. Perubahan tersebut disusun oleh suatu tahapan yang konsisten, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil secara maksimal. Tahapan tersebut dimulai dengan perumusan Visi yang jelas dan maupun menarik komitmen, menciptakan makna bagi kehidupan organisasi, memberikan arah dan fokus stratejik yang jelas serta mampu menjamin kesinambungan organisasi. Adapun Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep adalah : “Terwujudnya Sistem Transportasi yang Andal dan Berkeselamatan dalam Mendorong dan Menumbuhkembangkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat ” Penjelasan dari Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut : 1) Terwujudnya sistem transportasi yang andal berarti pelayanan transportasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara reguler; 2) Terwujudnya sistem transportasi yang berkeselamatan berarti pelayanan transportasi dapat terselenggara dengan baik dan mampu menjamin keselamatan penumpang, pengendara, dan pengguna transportasi lainnya; 3) Mendorong dan menumbuhkembangkan aktivitas ekonomi masyarakat berarti bahwa pelayanan transportasi diharapkan mampu menjadi kekuatan pendorong dan pendukung pembangunan

23


ekonomi wilayah terutama dalam mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia serta potensi lainnya. 4.2. MISI Untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan tersebut, perlu kiranya dirumuskan Misi yang menggambarkan amanah apa yang harus dituntaskan oleh organisasi sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan Visi yang ditetapkan. Dengan adanya Misi tersebut, diharapkan seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Perhubungan serta mengetahui peran dan program-programnya bahkan termasuk hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. Adapun Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep adalah : 1) Mewujudkan sumberdaya manusia perhubungan yang berkualitas; 2) Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu; 3) Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan ramah lingkungan; 4) Mewujudkan sistem transportasi yang tertib, teratur, lancar, selamat, terpadu, dan nyaman serta dapat menjangkau seluruh wilayah secara efisien. Dengan Visi dan Misi tersebut, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep menetapkan motto Dinas sebagai berikut : “ Profesional dan Bertanggung Jawab ” 4.3. TUJUAN Dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik, maka ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai sesuai misi masing-masing. Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep menetapkan tujuan yang hendak dicapai adalah : meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan dan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan menuju terwujudnya sistem transportasi yang andal dan berkeselamatan. 4.4. SASARAN Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep yaitu : 1) Tercapainya sumberdaya manusia perhubungan yang berkualitas; 2) Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu;


2011

2015

24


3) Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan ramah lingkungan; 4) Tercapainya sistem transportasi yang tertib, teratur, lancar, selamat, terpadu, dan nyaman serta dapat menjangkau seluruh wilayah secara efisien. 4.5. STRATEGI dan KEBIJAKAN Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DISHUB Kabupaten Sumenep menyusun strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015 khususnya di bidang perhubungan dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada. Pada dasarnya, sistem transportasi dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu supply (sarana prasarana), demand (permintaan atau kebutuhan akan sarana prasarana), pola pergerakan, dan kebijakan atau regulasi. Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan membentuk suatu sistem transportasi. Secara skematik dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 4.1 Interaksi Antar Komponen Transportasi yang membentuk sistem Transportasi Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa keempat komponen transportasi bisa saling mempengaruhi secara positif atau negatif antara satu dengan yang lainnya. Permintaan yang berlebihan, misalnya pesatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya perkembangan guna lahan di suatu daerah. Jika tidak disertai dengan pemenuhan akan sarana prasarana transportasi berupa ketersediaan angkutan umum, jaringan jalan, dan terminal akan sangat mempengaruhi pola pergerakan di daerah tersebut. Untuk itu diperlukan intervensi kebijakan dan perencanaan yang tepat untuk mengatasi kesenjangan antara demand dan supply. Kekeliruan pengambilan kebijakan atau perencanaan untuk mengatasi persoalan dengan sendirinya akan menimbulkan persoalan-persoalan lain yang semakin kompleks yang bisa berdampak pada aspek sosial, politik dan ekonomi. Salah satu isu nasional yang mengemuka karena persoalan sistem transportasi adalah buruknya transportasi perkotaan menyebabkan kota-kota di Indonesia tidak efisien, memiliki kondisi lingkungan udara yang tidak sehat, kehilangan daya saing dan tidak mampu mendorong investasi dan pertumbuhan.


2011

2015

25


Menyadari betapa rentannya sistem transportasi dan kompleksitas persoalan yang dapat terjadi, Dinas perhubungan Kabupaten Sumenep mencoba merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi persoalan sistem transportasi di Kabupaten Sumenep guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang dirumuskan tersebut mencakup kebijakan, program dan kegiatan sebagai tindak lanjut dari 4 (empat) misi yang telah ditetapkan yaitu: 1.

Memperkuat kemampuan organisasi dinas dan meningkatkan kompetensi SDM di bidang perhubungan. Dinas perhubungan Kabupaten Sumenep harus memiliki kemampuan organisasi yang kuat dan basis yang kokoh sebagai perencana, fasilitator, dan pengkajian strategis di bidang perhubungan pada tingkat kabupaten. Pelaksanaan strategi ini dijabarkan dengan cara: a)

Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketarampilan seluruh karyawan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep;

b)

Melakukan konsolidasi dan penyesuaian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi baik di tingkat kelembagaan yang horizontal dan vertikal;

c)

Memperluas jejaring dan kerjasama di bidang perencanaan dan pengkajian transportasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

2.

Meningkatkan efektifitas dan efesiensi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi. Produk-produk perencanaan sistem transportasi yang dihasilkan oleh DISHUB Kab. Sumenep harus baik dan logis untuk diterapkan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau stakeholder lainnya di bidang perhubungan. Di dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu sistem pengendalian terpadu. Pelaksanaan dari strategi ini dapat dijabarkan sebagai berikut: a)

Melakukan penjaringan usulan kegiatan mulai dari unit terkecil yang ada di lingkungan DISHUB Kabupaten Sumenep;

b)

Mendiseminasikan dan mensosialisaikan produk-produk perencanaan sistem transportasi dan kajian-kajia secara intensif;

c)

Menerapkan IPTEK dan sistem informasi dalam penyusunan perencanaan-perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sistem transportasi.

3.

Meningkatkan kualitas sarana prasarana transportasi yang baik dan ramah lingkungan. Salah satu isu nasional yang mengemuka saat ini adalah dikembangkannya transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke seamless transport (sistem transportasi yang terintegrasi). Sistem transportasi multi moda yang terintegrasi ini tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang baik. Dengan demikian untuk pelaksanaan strategi ini dijabarkan dengan cara: a)

Mengembangkan sistem transportasi massal;

b)

Mejajaki kemungkinan melakukan konversi seoptimal mungkin dari bahan bakar fosil ke bahan bakan gas;

c)

Mengembangkan secara intensif transportasi laut dan udara.


2011

2015

26


4.

Membangun sistem transportasi yang tertib, teratur, lancar, selamat, terpadu, dan nyaman serta dapat menjangkau seluruh wilayah secara efisien. Untuk ini akan dikembangkan suatu sistem informasi yang baik dan beraksesibilitas tinggi untuk menumbuhkan atau membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di DISHUB Kab. Sumenep. Selain itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas maka akan dilakukan juga penyempurnaan peraturan berkenaan dengan aspek penyelenggaraan perhubungan. Untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan, DISHUB Kabupaten Sumenep menyusun

suatu kebijakan transportasi sebagai berikut: 1.

Mengoptimalkan sumber daya dan sumber dana yang ada untuk peningkatan SDM perhubungan.

2.

Meningkatkan sinergitas, dan koordinasi serta ketatalaksanaan antar lembaga vertikal dan horizontal.

3.

Meningkatkan pembangunan sarana prasarana transportasi yang andal dan berwawasan lingkungan

4.

Membangun suatu sistem informasi dan basis data sistem transportasi di Kabupaten Sumenep yang mudah diakses dan terkini. Kelima kebijakan ini akan ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan pada setiap tahap

pembangunan. Untuk menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang dilakukan Dinas perhubungan Kabupaten Sumenep dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2011-2015 akan dideskripsikan pada tabel berikut ini.


2011

2015

27


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan dan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan menuju terwujudnya sistem transportasi yang andal dan berkeselamatan.

Tercapainya Sumber Daya Manusia Perhubungan yang berkualitas.

1.

Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu. Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan ramah lingkungan. Tercapainya sistem transportasi yang tertib, teratur, lancar, selamat, terpadu, dan nyaman serta dapat menjangkau seluruh wilayah secara efisien.

TARGET KINERJA SASARAN 2011

2012

2013

2014

2015

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.235.498

1.284.918

1.336.315

1.389.767

1.445.358

0,000263 5892

0,000265 5951

0,000268 6011

0,000271 6071

0,000273 6132

10

11

11

12

12

Angkutan Darat

0,020%

0,022%

0,023%

0,025%

0,027%

Kepemilikan KIR Kendaraan Wajib Uji

6,74%

5,73%

4,87%

4,14%

3,52%

50 menit

50 menit

40 Menit

40 menit

40 Menit

Rp 70.000

Rp 70.000

Rp 70.000

92,98%

94,56%

96,17%

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Rasio Ijin Trayek Jumlah Uji KIR Kendaraan Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis

Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan (KIR) Biaya Pengujian Kelayakan Kendaraan (KIR) Pemasangan Rambu-rambu

Rp 50.000

89,90%

Rp

70.000

91,43%


2011

2015

28


BAB V RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, dan PENDANAAN INDIKATIF Program yang ada di Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2011-2015 meliputi :  Program Pelayanan Administrasi Perkatoran;  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;  Program Peningkatan Disiplin Aparatur;  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;  Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;  Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;  Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ;  Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;  Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Adapun Kegiatan pada tiap-tiap program untuk setiap tahunnya bergantung pada target dan sasaran kinerja yang ingin dicapai serta pendanaan indikatifnya sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.1. Indikator Kinerja yang dijadikan tolak ukur keberhasilan program / kegiatan terhadap kelompok sasaran adalah : a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Jumlah arus penumpang angkutan umum (Bis/kereta/kapal laut/pesawat udara) yang masuk / keluar daerah selama 1 (satu) tahun. b. Rasio Ijin Trayek Perbandingan Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan terhadap jumlah penduduk. c. Jumlah Uji KIR Kendaraan Jumlah Uji KIR kendaraan merupakan pengujian setiap kendaraan yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. d. Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis Jumlah pelabuhan laut, bandara, dan terminal yang ada dan yang dibangun selama 1 tahun anggaran. e. Angkutan Darat Perbandingan antara jumlang angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat. f.

Kepemilikan KIR Kendaraan Wajib Uji Perbandingan antara jumlah kendaraan yang tidak memiliki surat lulus uji KIR pd Th N dan jumlah seluruh kendaraan wajib uji KIR pd Th N

29


g. Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan (KIR) Jangka waktu yang dibutuhkan selama proses pengujian kendaraan (KIR) h. Biaya Pengujian Kelayakan Kendaraan (KIR) Biaya yang dikenakan kepada pemohon pengujian kendaraan (KIR) i.

Pemasangan Rambu-rambu Perbandingan antara jumlah pemasangan rambu-rambu pd Th N terhadap jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia pd Th N


2011

2015

30


Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2015)

Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

1 Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan dan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan menuju terwujudnya sistem transportasi yang andal dan berkeselamatan

Sasaran

2 Tercapainya Sumber Daya Manusia Perhubungan yang berkualitas Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan ramah lingkungan

Tercapainya sistem transportasi yang tertib, teratur, lancar, selamat, terpadu, dan nyaman serta dapat menjangkau seluruh wilayah secara efisien

Indikator Sasaran

PROGRAM dan KEGIATAN

KODE

3 Peningkatan Infrastruktur dan Jaringan Transportasi Darat dan Laut di Wilayah Kepulauan

4 01

02

05

06

00

00

00

00

5

5

5

5

2

2

2

2

15

00

5

2

16

00

5

2

17

00

5

2

19

00

5

2

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal periode (Tahun 2010)

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rasio Ijin Trayek Jumlah Uji KIR Kendaraan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

7 1,187,979

2011

2012

2013

2014

2015

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1,235,498

193,826,000

1,284,918

708,208,600

1,336,315

25,000,000,000

1,389,767

20,000,000,000

1,445,358

779,029,460

Target 18

20

1,445,358

0.000260

0.000263

0.000265

0.000268

0.000271

0.000273

5834

5892

5951

6011

6071

6132

Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis

10

10

11

11

12

12

Angkutan Darat

0.019%

0.020%

0.022%

0.023%

0.025%

0.027%

0.027%

7.93%

6.74%

5.73%

4.87%

4.14%

3.52%

3.52%

60 menit

50 menit

50 menit

40 Menit

40 menit

40 Menit

40 Menit

Rp 50,000

Rp 70,000

Rp 70,000

Rp 70,000

Rp 70,000

89.90%

91.43%

92.98%

94.56%

96.17%

Kepemilikan KIR Kendaraan Wajib Uji Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan (KIR) Biaya Pengujian Kelayakan Kendaraan (KIR) Pemasangan Rambu-rambu

Rp

50,000

89.90%

Unit SKPD Penanggung Jawab

0.000273 6,132

12

Rp

70,000

96.17%

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas


2011

2015

31


BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN dan SASARAN RPJMD Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN MENGACU PADA RPJMD

No

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Peningkatan Infrastruktur dan Jaringan Transportasi Darat dan Laut di Wilayah Kepulauan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD (Tahun 2010)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

2011

2012

2013

2014

2015

Target

Target

Target

Target

Target

(Tahun 2015)

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

1,187,979

1,235,498

1,284,918

1,336,315

1,389,767

1,445,358

1,445,358

Rasio Ijin Trayek

0.000260

0.000263

0.000265

0.000268

0.000271

0.000273

0.000273

5834

5892

5951

6011

6071

6132

6,132

10

10

10

11

11

12

12

Angkutan Darat

0.019%

0.020%

0.022%

0.023%

0.025%

0.027%

0.027%

Kepemilikan KIR Kendaraan Wajib Uji

7.93%

6.74%

5.73%

4.87%

4.14%

3.52%

3.52%

Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan (KIR)

60 menit

50 menit

50 menit

40 Menit

40 menit

40 Menit

40 Menit

Biaya Pengujian Kelayakan Kendaraan (KIR) Pemasangan Ramburambu

Rp 50,000

Rp 50,000

Rp 70,000

Rp 70,000

Rp 70,000

Rp 70,000

Rp 70,000

89.90%

89.90%

91.43%

92.98%

94.56%

96.17%

96.17%

Jumlah Uji KIR Kendaraan Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis

32


BAB VII PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan transportasi tahun 2011-2015. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indicator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut. Dokumen Renstra Dinas perhubungan ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai factor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan stratejik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan stratejik Dinas Perhubungan. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi Dinas Perhubungan selaku pembuat dan sekaligus menjadi pelaksana terhadap perencanaan program dan kegiatan dalam dokumen RENSTRA ini.

33


LAMPIRAN - LAMPIRAN


2011

2015

34

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP

Recommend Documents