RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Bukit Hibul Telp/Fax ( 0532 ) 207 1043 NANGA BULIK 74162

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU PERIODE 2009 – 2013

PENDAHULUAN Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau terbentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Dearah Kabupaten Lamandau, secara garis besar mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten Lamandau dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai konsekuensi desentralisasi wewenang kepada daerah untuk kepentingan bersama, baik antar daerah maupun kepentingan nasional dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau mempunyai wewenang sebagai berikut : Merumusan Kebijakan dan pelaksanaan Perhubungan lalu lintas angkutan air, sungai, danau dan penyebrangan, Perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang Komunikasi dan Informatika serta Pelaksanaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan prasarana dan sarana rumah tangga. Disamping itu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Kabupaten Lamandau, sebagai pelaksana kegiatan yang bersifat

koordinasi, perencanaan makro di bidang angkutan darat dan sungai, telekomunikasi daerah dan pembinaan standarisasi Perhubungan, Komunikasi dan Informatika daerah Renstra Dishubkominfo 2009 – 2014 ini dikondisikan untuk menjawab agenda pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan pembangunan bidang perhubungan komunikasi dan informatika yang berlandaskan pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau dan terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya , Renstra Dishubkominfo 2009 – 2014 ini merupakan pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dishubkominfo Kabupaten Lamandau. Dokumen Renstra Dishubkominfo ini akan menjadi dokumen dasar penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan dishubkominfo Kabupaten Lamandau periode 2009 sampai dengan 2014 nanti.

Nanga Bulik, 7 April 2009 KEPALA DINAS

HERWINSON, S. Sos Pembina Tk. I NIP. 19670616 198602 1 002

RENSTRA DISHUBKOMINFO 2009-2013

1

GAMBARAN PELAYANAN DISHUBKOMNFO

STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN TUPOKSI SERTA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU A. STRUKTUR ORGANISASI Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Kominfo dan Pariwisata terdiri dari: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat 3. Bidang LLAJ 4. Bidang LLASDP 5. Bidang Pos dan Komunikasi 6. Bidang Informatika 7. Kelompok Jabatan Fungsional / UPTD Masing – masing Sekretariat dan Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional membawahi Sub – sub Bagian dan Seksi – seksi serta Unit Pelaksana Teknis Dinas, dengan susunan terdiri dari: 1. Sekretariat Sekretariat membawahi Sub Bagian terdiri dari: a. Sub bagian Perencanaan b. Sub bagian Keuangan c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian 2. Bidang LLAJ Bidang LLAJ membawahi seksi terdiri dari: a. Seksi Angkutan Jalan dan Perparkiran b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor c. Seksi Pengawasan dan pengendalian 3. Bidang LLASDP Bidang LLASDP membawahi seksi terdiri dari: a. Seksi LLASDP b. Seksi Kepelabuhanan dan Hydrografi 4. Bidang Pos dan Telekomunikasi Bidang Pos dan Telekomunikasi membawahi seksi terdiri dari: a. Seksi Pos dan Telekomunikasi b. Seksi Sarana Komunikasi


2

5. Bidang Informatika Bidang Informatika membawahi seksi terdiri dari: a. Seksi Data Elektronik dan Informatika b. Seksi Teknologi Informatika dan Penyiaran B. URAIAN TUGAS 1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten melaksanakan tugas pembinaan dan penyelenggaraan administrasi, organisasi, tata laksana serta urusan pemerintah berhubungan dengan kewenangan Pemerintah Daerah antar Pemerintah Daerah yang saling terkait dan Pemerintah sebagai satu system Pemerintah. Dengan didukung oleh satuan kerja dinas di bawahnya, terdiri dari: 2. Sekretariat Sekretariat sebagai unsur pelaksana satuan kerja dinas melaksanakan tugas: a. Penyelenggaraan administrasi umum dinas b. Merencanakan Penyusunan program dan kegiatan satuan kerjanya c. Memimpin, membina, mengarahkan dan memberi bimbingan bagi bawahannya d. Mengelola keuangan, sumber daya aparatur, barang dan sarana sebagai asset dinas. Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian dengan rincian tugas: a. Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian Perencanaan sebagai unsur pelaksana unit dari satuan kerjanya bertugas: 1. Melakukan Penjabaran kebijaksanaan umum Pemerintah Kabupaten pada bidang institusi, Investasi dan Finansial 2. Melakukan Penjabaran Kebijakan bidang perhubungan komunikasi dan informatika 3. Melakukan penjabaran rumusan rencana strategis Dishubkominfo 4. Melakukan Penjabaran rumusan visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan program Dishubkominfo 5. Melakukan penyiapan penyusunan rencana kerja tahunan Dishubkominfo 6.

Melakukan Penyusunan Penyiapan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Dishubkominfo

7. Melakukan / membuat penyusunan laporan LAKIP 8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. b. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan sebagai unsur pelaksana unit dari satuan kerjanya bertugas: 1) Mengelola keuangan dan administrasi menurut ketentuan yang berlaku RENSTRA DISHUBKOMINFO 2009-2013

3

2) Menangani urusan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta segala bentuk kekayaan lainnya sebagai bendaharawan umum dinas 3) Mempersiapkan pertanggung jawaban keuangan unit satuan kerja bekerja sama dengan pemegang Kas yang diserahi tugas melaksankan kegiatan kebendaharawan unit kerja pengguna anggaran dinas 4) Membuat laporan keuangan dan segala bentuk kekayaan lainnya diminta atau tidak diminta oleh pimpinan 5) Menyampaikan laporan berkenaan dengan perkembangan yang bisa mengakibatkan terjadinya permasalahan keuangan 6) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai unsur pelaksana unit dari satuan kerjanya bertugas: 1) Mengelola surat masuk, keluar serta pendistribusian surat menyurat sesuai sifat dan tujuannya 2) Mengelola buku – buku agenda dan ekspedisi surat menyurat 3) Mencatat serta mengurus peralatan rumah tangga sebagai asset kantor 4) Mengelola kebersihan, keamanan dan kenyamanan di dalam dan luar kantor 5) Mengatur, menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan kantor 6) Mempersiapkan segala kebutuhan untuk kegiatan rapat 7) Mengelola dan mengurus Surat Perintah Tugas serta surat dalam bentuk lainnya 8) Melaksanakan ugas lainnya yang diberikan pimpinan.Menyusun dan menata kearsipan kepagawaian dinas 9) Mengelola data kepegawaian sesuai daftar urutan kepegawaian 10) Melaksankan pengurusan berkenaan dengan pemrosesan kepagawaian karyawan – karyawati di lingkungan dinas 11) Menghimpun bahan sebagai data guna pemrosesan dan penyelesaian permasalahan pagawai berkaitan kedisiplinan 12) Menyusun formasi jabatan eselon IV dan III dan DUK 13) Pelaksanaan urusan kepangkatan 14) Penyiapan SDM melalui diklat penjenjangan dan diklat lainnya 15) Menyiapkan urusan administrasi kepegawaian dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan 3.

Bidang LLAJ Bidang LLAJ unsur pelaksana satuan kerja dinas melaksanakan tugas: a. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional transportasi


4

b. Memimpin, membina, mengarahkan dan memberikan bimbingan bagi bawahannya c. Memberikan pelayanan umum transportasi d. Perencanan kebutuhan peningkatan pelayanan transportasi sarana dan prasarana umum e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan Dalam pelaksanaan tugas, Bidang LLAJ membawahi 3 (tiga) seksi dengan rincian tugas: a. Seksi Angkutan Jalan dan Perparkiran Seksi Angkutan Jalan dan Perparkiran sebagai unsur pelaksana unit dari satuan kerjanya bertugas: 1) Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder Kabupaten 2) Penyusunan dan penetapan kelas jalan di jalan kabupaten 3) Penyusunan jaringan trayek angkutan kota 4) Penyusunan jaringan trayek angkutan pedesaan 5) Penetapan tariff angkutan kota kelas ekonomi 6) Pemberian ijin trayek angkutan kota 7) Pemberian ijin trayek angkutan pedesaan 8) Pemberian ijin usaha angkutan orang dan barang 9) Pemberian ijin operasi taxi yang melayani wilayah kota 10) Pemberian ijin usaha angkutan sewa 11) Penetapan lokasi terminal tipe C 12) Penyelenggaraan terminal penumpang dan terminal barang 13) Penetapan lokasi fasilitas terminal barang 14) Penentuan lokasi fasilitas parker untuk umum 15) Pengoperasian fasilitas parker untuk umum 16) Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki tugas antara lain : 1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor 2) Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan 3) Pemberian Ijin Bengkel Umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor 4) Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian 1) Penentuan lokasi rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten


5

2) Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten, jalan nasional, dan jalan propinsi yang berada di dalam Ibu kota Kabupaten 3) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Nasional dan jalan Propinsi yang berada di dalam Ibu kota Kabupaten 4) Penyelenggaraan analisi dampak lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Nasional dan jalan Propinsi yang berada di dalam Ibu kota Kabupaten 5) Penyelenggaraan pencegahan dan penangulangan kecelakaan lalu lintas di Wilayah Kabupaten 6) Pemberian ijin Usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi 7) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 4.

Bidang LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) Bidang LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) sebagai unsur pelaksana unit dari satuan kerjanya bertugas: 1) Penyelenggaraan pelabuhan sungai 2) Penyusunan master plan sungai dan danau 3) Penyusunan master plan pelabuhan – pelabuhan penyeberangan 4) Perencanaan pelabuhan danau dan penyeberangan yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten 5) Penyelenggaraan pelabuhan danau 6) Penyelenggaraan pelabuhan Penyeberangan 7) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu – rambu sungai 8) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu danau 9) Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau 10) Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan 11) Penyelenggaraan operasi kapal kerja sungai dan danau 12) Penetapan tarif jasa pelabuhan penyeberangan 13) Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau di lintas Kabupaten 14) Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas Kabupaten 15) Pemeriksaan mutu pelayanan kapal – kapal sungai, danau dan penyeberangan yang akan dioperasikan pada lintas dalam propinsi 16) Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan 17) Pengawasan bahan atau barang berbahaya dengan angkutan sungai, danau dan penyeberangan 18) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan alur sungai di Kabupaten


6

19) Penetapan jaringan trayek sungai di Kabupaten dan pemberian ijin penggunaan jaringan lintasan sungai di Kabupaten 20) Penetapan lokasi dan jenis rambu di sungai dan danau 21) Pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten 22) Melaksanakan proses pembangunan dan pemeliharaan dermaga 23) Melaksanakan pengerukan alur sungai dalam wilayah Kabupaten 24) Pemberian ijin pembangunan tempat penimbunan kayu (logpond), jaringan apung dan keramba ikan di sungai dan danau 25) Penetapan rencana DLKR/DLKP sungai, danau dan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan kabupaten 26) Pengadaan pemasangan dan pemeliharaan skala tinggi air 27) Menyiapkan data – data pembangunan sarana dan prasarana ASDP 28) Memberikan rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan 29) Pemberian rekomendasi rencana induk DLKR/DLKP pelebuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan propinsi, nominal dan antar Negara 30) Penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelebuhan penyeberangan 31) Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal yang berukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7 kebawah 32) Penerbitan surat tanda registrasi kapal sungai dan danau 33) Penerbitan surat tanda kecakapan awak kapal sungai 34) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 5.

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bidang Komunikasi dan Informatika unsur pelaksana satuan kerja dinas melaksanakan tugas: a. Penyusunan kebijakan peningkatan jasa pelayanan Komunikasi dan Informatika b. Penyelenggaraan kebijakan dan penyusunan program kegiatan Komunikasi dan Informatika c. Memberdayakan semua piranti komunikasi dan sumber daya manusia aparaturnya guna pengembangan dan berfungsinya Komunikasi dan Informatika yang handal dan teknisiator terlatih. Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi 3 (tiga) seksi dengan rincian tugas: a. Seksi Perizinan Komunikasi dan Informatika Seksi Perizinan Komunikasi dan Informatika sebagai unsur pelaksana unit dari satuan kerjanya bertugas:


7

1) Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Seksi Perizinan Komunikasi dan Informatika berdasarkan program kerja Dinas agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terjadual 2) Membagi tugas kepada bahan pada Perizinan Komunikasi dan Informatika dengan memberikan arahan sesuai bidang tugas dan pemasalahannya, agar seluruh tugas terbagi habis dan terlaksana dengan baik serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar tugas – tugas dapat terlaksana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 4) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut 5) Melakukan penyiapan bahan pedoman dalam penertiban usaha jasa titipan, perangkat wartel, telepon hotel, amatir radio (ORARI) dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP), agar pelaksanaannya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku 6) Melakukan koordinasi dengan balai monitoring dalam rangka pelaksanaan penertiban frekwensi, untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan keadaan keadaan dan perkembangan yang terjadi 7) Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah perkara pelanggaran di bidang Kominfo, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk kesiapan dalam pelaksanaan 8) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan pada Seksi Perizinan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan hasil kerja masing – masing sebagai bahan dalam penetapan Nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) 9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis serta memberikan saran/pertimbangan sebagai masukan bagi atasan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut 10) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 11) Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian dan Pengawasan berdasarkan program kerja Dinas agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terjadual 12) Membagi tugas kepada bahan pada Seksi Pengendalian dan Pengawasan dengan memberikan arahan sesuai bidang tugas dan pemasalahannya, agar seluruh tugas terbagi habis dan terlaksana dengan baik serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku 13) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar tugas – tugas dapat terlaksana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku RENSTRA DISHUBKOMINFO 2009-2013

8

14) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut 15) Melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan terhadap bidang Komunikasi Informatika berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku serta ketertiban untuk kelancaran pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan 16) Melukakan penyiapan bahan Pengendalian dan Pengawasan bagi operator radio, televisi, teknologi informatika serta penyiaran yang menggunakan frekwensi radio, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran dalam pelayanan administrasi maupun teknis 17) Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan serta pengaturan di bidang Komunikasi dan Informatika 18) Penyusunan Peraturan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika 19) Pelaksanaan Pemantauan kegiatan radio lokal / swasta 20) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. b. Seksi Teknologi Informatika dan Penyiaran Seksi Teknologi Informatika dan Penyiaran sebagai unsur pelaksana unit dari satuan kerjanya bertugas: 1) Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Seksi Teknologi Informatika dan Penyiaran berdasarkan program kerja Dinas agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terjadual 2) Membagi tugas kepada bahan pada Seksi Teknologi Informatika dan Penyiaran dengan memberikan arahan sesuai bidang tugas dan pemasalahannya, agar seluruh tugas terbagi habis dan terlaksana dengan baik serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3) Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab agar tugas – tugas dapat terlaksana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 4) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut 5) Melakukan penyiapan bahan bimbingan, petunjuk teknis pelayanan usaha bidang Teknologi Informatika dan Penyiaran berdasarkan ketentuan peaturan yang berlaku serta perkembangan teknologi untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan 6) Melukakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi bagi operator radio, televisi, teknologi informatika serta penyiaran yang menggunakan frekwensi radio, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran dalam pelayanan administrasi 7) Melakukan penyiapan bahan administrasi perijinan amatir radio (ORARI) dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) serta ujian amatir radio, untuk ketertiban pemakai/pengguna frekwensi radio agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku


9

8) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan pada Seksi Teknologi Informatika dan Penyiaran sesuai dengan hasil kerja kerja masing – masing sebagai bahan dalam penetapan Nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) 9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis serta memberikan saran/pertimbangan sebagai masukan bagi atasan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut 10) Penyusunan piranti komunikasi dan Informatika menjangkau pedesaan 11) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Kelompok Jabatan Fungsional sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD-Daerah) dibentuk sesuai kebutuhan terdiri dari 1 (satu) Kepala Unit bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Melaksanakan tugas: a. Penyelenggaraan, koordinatif, Pengawasan dan Pengaturan Pengguna Jasa Transportasi b. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas. 7. STAF PELAKSANA Staf (Pelaksana) mempunyai tugas: a. Membantu Kepala Satuan Kerja dan Unit Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana rincian tugas di bagian masing – masing b. Mendistribusikan surat menyurat kepada Kepala Satuan Kerja dan Unit masing – masing c. Mengagendakan / mengetik dan memberi penomoran surat masuk dan surat keluar d. Menyiapkan bahan – bahan berkenaan dengan pengelolaan administrasi kantor e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.


10

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU

KADIS SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG PERENCANAAN

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG LLAJ

BIDANG LLASDP

BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

BIDANG INFORMATIKA

SEKSI ANGKUTAN JALAN DAN PERPARKIRAN

SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

SEKSI POS DAN TELEKOMUNIKASI

SEKSI DATA ELEKTRONIK DAN INFORMATIKA

SEKSI SARANA TELEKOMUNIKASI

SEKSI TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN PENYIARAN

SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN


SEKSI KEPELABUHANAN DAN HYDROGRAFI

UPTD 11

TUGAS POKOK DAN FUNGSI A.

TUGAS POKOK DINAS

PERHUBUNGAN

KOMUNIKASI

DAN

INFORMATIKA

KABUPATEN LAMANDAU MEMPUNYAI TUGAS POKOK MERUMUSKAN KEBIJAKAN OPERASIONAL DINAS, MENGENDALIKAN, MEMBINA DAN MEMBERIKAN PELAYANAN TEKNIS BIDANG PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SECARA TERPADU BERSAMA INSTANSI TERKAIT, SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PERATURAN YANG BERLAKU. B.

FUNGSI •

MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SESUAI DENGAN KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN OLEH BUPATI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

•

MELAKSANAKAN

PEMBINAAN

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN INSTANSI

INFORMASI

KOMUNIKASI

TERKAIT,

DAN

SWASTA,

DAN

KOORDINASI

DAN

ADMINISTRASI

INFORMATIKA LSM

DAN

DENGAN

ORGANISASI

KEMASYARAKATAN LAINNYA •

MELAKSANAKAN OPERASIONAL

PENGENDALIAN

DIBIDANG

DAN

PENGAWASAN

PERHUBUNGAN

TEKNIS

KOMUNIKASI

DAN

INFORMATIKA SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN •

MELAKSANAKAN PEMBERIAN IZIN ATAU REKOMENDASI DIBIDANG PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


12

VISI DAN MISI A.

VISI TERWUJUDNYA

PELAYANAN

TRANSPORTASI,

KOMUNIKASI

DAN

INFORMATIKA YANG TERTIB DAN BERKUALITAS B.

MISI MENINGKATKAN

KUALITAS

SDM

APARATUR

DALAM

BIDANG

PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK MEMBANTU MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH C.

TUJUAN •

TERCAPAINYA TINGKAT KEMAMPUAN DINAS YANG STANDAR

•

TERLAKSANANYA PELAYANAN UMUM SESUAI STANDAR DAN HARAPAN PUBLIK

• D.

PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH SASARAN

•

TERPENUHINYA STANDAR SARANA DAN PRASARANA PUBLIK DALAM BIDANG

•

ADANYA PENGAWASAN DAN PENGATURAN SERTA TATA LAKSANA BIDANG

E.

PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEBIJAKAN TERDAPAT 2 ( DUA) KEBIJAKAN KEBIJAKAN OPERASIONAL PELAYANAN KEBIJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN PRIMA DALAM BIDANG JASA TRANSPORTASI , KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEBIJAKAN TEKNIS KEBIJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN TEKNIS DALAM RANGKA MELAYANI MASYARAKAT

DI BIDANG JASA

TRANSPORTASI , KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


13

Adapun Rencana Stratejik Instansi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau pada Tahun 2009 s/d tahun 2014 terdapat pada Tabel di bawah ini: Tujuan 1 PERHUBUNGAN a. Meningkatkan mutu peLayanan jasa angkutan Kepada masyarakat. b. Meningkatkan factor ke selamatan bagi pengguna jasa angkatan. c. Meningkatkan kehand alan sarana dan prasar ana angkutan. d. Mengutamakan kepuasan pengguna jasa angkutan.

Sasaran Uraian 2

Indikator 3

a. Meningkatnya pelayanan transportasi yang aman, nyaman, tertib, lancer, tepat waktu dan memenuhi kepuasan pengguna jasa angkutan. b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di sector transportasi darat.

a. Semakin tertibnya transportasi angkutan darat. b. Menurunnya jumlah titik jalan yang sulit dilalui. c. Menurunnya jumlah pela nggaran kelengkapan bermotor. d. Menurunnya jumlah kece lakaan lalu lintas. e. Meningkatnya fasilitas arena dan prasarana perhubungan

KOMUNIKASI & INFORMATIKA Meningkatnya jumlah Memanfaatkan dan asset komunikasi dan mendatakan asset informatika dalam komunikasi dan informatika rangka pendataan dan daerah. pembinaan.


Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 4 5 Pembangunan sector per- a. Program pembangunan hubungan darat diarahkan sarana dan prasarana kepada system pelayanan perhubungan darat. dan pengaturan lalu lintas b.Program peningkatan angkutan yang kodusif. pelayanan dan pengaturan lalu lintas angkutan yang kondusif.

a. Tersedianya data asset Peningkata pembangunan a.Inventarisasi dan komunikasi dan informatika. Pertelekomunikasian dan identifikasi asset komunikasi b. Meningkatnya kualitas dan informatika kabupaten dan informatika kuantitas sector komunikasi b.Program pengembangan dan informatika sarana dan prasarana serta SDM

14

Keterangan 6

RENCANA KINERJA 1. INDIKATOR KINERJA Indikator kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu : a. Indikator Masukan  Belanja Pegawai ( belanja tidak langsung dan belanja langsung )  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Modal b. Indikator Keluaran (Output)  Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran;  Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;  Terlaksananya program peningkatan disiplin aparatur;  Terlaksananya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;  Terlaksananya program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;  Terlaksananya program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ  Terlaksananya program peningkatan pelayanan angkutan  Terlaksananya program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan  Terlaksananya program pengendalian dan pengamanan lalu lintas  Terlaksananya program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor  Terlaksananya program pengembangan komunikasi informasi dan media massa  Terlaksananya program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi  Terlaksananya program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika  Terlaksananya program kerjasama informasi dengan mas media c. Indikator Hasil (Outcome)  Terpenuhinya kegiatan belanja pegawai;  Terpenuhinya kegiatan belanja barang dan jasa;  Terpenuhinya kegiatan belanja modal;


15

Indikator Kegiatan No

Kebijakan

Program

Indikator Keluaran

pemanfaatan IT untuk pe

Kerangka Regulasi 6 Memfasilitasi pelatihan UMKM dalam pengenalan

masaran

IT

Kerangka Anggaran 1 1

2 Memfasilitasi pengembangan UMKM

3 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

2

Mengembangkan Agribisnis yg kompetitif

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

4 Meningkatnya kemampuan UMKM memanfaatkan IT dalam meningkatkan pema saran Terbentuknya jaringan infor masi pemasaran produk agribisnis

3

Membentuk Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) yang Selektif

Program Kerjasama Informa si dengan Mas Media

dan Prospektif


Terbentuknya BUMD yg me miliki kemampuan berusaha dan prospek usaha yg sel ektif dan menguntungkan bagi daerah, dan mampu memfasilitasi investasi yg masuk ke Lamandau serta menyerap tenaga kerja

5 Terlatihnya UMKM dalam

Tersebarluasnya informasi produk UMKM dalam rang ka pengembangan pemasa ran.

Tersebarluasnya Informasi kepada Masyarakat Luas

16

Penyebarluasan Informasi pemasaran produk usaha

Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah

Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu Tahunan Transisi Rp ( dlm Sumber Dana juta ) 7 8

Keterangan ( Mitra SKPD / Lokasi ) 9

550

DAU

Nanga Bulik

255

DAU

Dlm & Luar Daerah

255

DAU

Dlm & Luar Daerah

4

Meningkatkan Prasarana Inves tasi dan Sarana Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Meningkatnya dukungan fas ilitas, utilitas dan promosi investasi yg dibutuhkan masyarakat dlm berinvestasi

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

5

Menciptakan Iklim Usaha yg Kondusif Mendorong Pertumbu

Peningkatan Pelayanan

Angkutan

han Investasi

6

Meningkatnya Investasi di Kab. Lamandau yg Diukur dengan meningkatnya nilai investasi dari tahun ke tahun

Membangun dan Meningkatkan

Pembangunan Prasarana

Terbangunnya dan meningkat

Kualitas Jalan dan Jembatan

dan Fasilitas Perhubungan

nya kualitas jalan dan jemba tan sehingga betul betul fungsional dan dpt dilewati sebagai saran lalu lintas mas yarakat dan angkutan


Peningkatan fasilitas bidang perhubungan dlm mendukung

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa

mobilitas masyarakat

angkutan

Pembangunan jaringan inter-

Pembinaan dan pengemba ngan sumber daya komuni kasi dan informasi

net kabupaten Pembangunan Radio Siaran Pemerintah Daerah Penertiban mobilitas angkutan

Pengendalian disiplin peng

barang dan jasa

operasian angkutan umum

Peningkatan pelayanan prima aparatur bidang perhubungan

di jalan raya Penciptaan pelayanan ce pat tepat murah dan mudah

Terbangunnya jembatan timb

Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang

ang statis untuk menjaga kualitas dan mengontrol tonase angkutan barang

17

34,730

DAU

8 Kecamatan

6,750

DAU

Kab. Lamandau

SWASTA

600

DAU

Kab. Lamandau

665

DAU

Nanga Bulik

APBD PROVINSI

Nanga Bulik

9,250

APBN DAU / APBD KAB.

barang dan jasa

7

Menyusun Masterplan Jaringan Jalan

8

9

Peningkatan Kerjasama Swas ta untuk Peningkatan Jalan

Membangun Sarana Komunikasi

Pengendalian dan Pengamanan

Terciptanya prasarana penga-

Lalu Lintas

manan lalu lintas jalan

Pengadaan rambu - rambu lalu lintas darat dan sungai

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersusunnya Masterplan jari ngan jalan dan akses ke jalan negara

Tersusunnya Masterplan jari ngan jalan dan akses ke jalan negara

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas per hubungan

Peningkatan Pelayanan

Terwujudnya peningkatan ker jasama dgn swasta untuk peningkatan jalan

Terjalinnya kerjasama pihak swasta dlm pemeliharaan dan peningkatan kondisi jalan

Koordinasi dalam peningkat an pelayanan angkutan

Terbangunnya sarana komuni kasi telepon ( tower bersama ) teleks di setiap kecamatan maupun di desa terpencil

Terbangunnya sarana komuni kasi telepon ( tower bersama )

Pembinaan dan pengemba ngan sumber daya komuni kasi dan informasi

Angkutan

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

secara khusus di daerah perbatasan kabupaten dan propinsi


teleks di setiap kecamatan maupun di desa terpencil secara khusus di daerah perbatasan kabupaten dan propinsi

18

1,884

DAU / APBD KAB.

Kab. Lamandau

1,110

DAU / APBD KAB.

Nanga Bulik

650

DAU / APBD KAB.

Kab. Lamandau

200

DAU / APBD. KAB

Kab. Lamandau

10

Penataan Tata Ruang dan Wila yah

11

Melaksanakan Administrasi Pe merintahan dan Pembangunan yg Transparan dan Akuntabel, Efektif dan Efisien

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pelaksanaan Ad ministrasi Pemerintah dan Pembangunan yg Transpa ran dan akuntabel, efektif

Terwujudnya penataan tata ruang dan wilayah agar per tumbuhan kota dan desa sinergis

Tersusunya tata ruang dan wilayah Kabupaten Lamandau

12

serta Akuntabel

Program Pengelolaan Keua ngan dan Anggaran Daerah yg Efektif, Efisien serta Aku ntabel melalui Aplikasi Sistem informasi


50

DAU / APBD KAB.

Kab. Lamandau

9,000

DAU / APBD KAB.

Kantor Dinas

1,800

DAU / APBD KAB.

Kantor Dinas

perhubungan

Terlaksanya administrasi pemerintah dan pembangunan yg transparan dan akuntabel,

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dan teraturnya manajemen adminis-

Pelayanan administrasi

efektif dan efisien

trasi kantor

sarana aparatur Peningkatan disiplinaparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terkelolanya keuangan dan anggaran daerah yg efektif efektif efisien

Terwujudnya pengelolaan keu ngan daerah yg efektif akuntabel dan efisien

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

perkantoran Peningkatan sarana dan pra

dan efisien

Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah yg Efektif, Efisien

Koordinasi dlm pembangun an prasarana dan fasilitas

serta akuntabel dan terwujudnya aplikasi system informasi

19

Management Keuangan

13

Memperbaiki Manajemen Peng adaan Barang dan Jasa ( e-proc)

Program Pembuatan Mana jemen Pengadaan Barang dan Jasa ( e - proc )


management keuangan daerah

Terwujudnya program teknolo gi informasi manajemen peng adaan barang dan jasa (e-proc)

Terwujudnya program teknolo gi informasi manajemen peng adaan barang dan jasa (eproc)

20

Pembinaan dan pengemba ngan jaringan komunikasi dan informasi

1,900

DAU / APBD KAB.

Kab. Lamandau

PENUTUP Renstra Dishubkominfo 2009 – 2014 ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat umum diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan ( rolling plan ) dalam kurun waktu lima tahun. Renstra Dishubkominfo 2009 – 2014 ini akan mampu diimplementasikan secara optimal diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal Dishubkominfo Kabupaten Lamandau baik di tingkat daerah kabupaten ( antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah , swasta dan masyarakat ), tingkat nasional ( daerah , provinsi dan pusat ) maupun tingkat internasional ( multilateral , regional dan bilateral ). Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Renstra Dishubkominfo, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil dan satuan kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau. Didalam pelaksanaannya Renstra Dishubkominfo selama kurun waktu 5 tahun tidak akan terlepas dengan kondisi yang berkembang di tingkat daerah , nasional maupun global sehingga pada waktunya diperlukan penyempurnaan. Nanga Bulik, 7 April 2009 KEPALA DINAS

HERWINSON, S. Sos Pembina Tk. I NIP. 19670616 198602 1 002


21

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN

Recommend Documents