Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun yang merupakan tugas sektoral

RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018

DINAS S PERHUBUNGAN KOMUN NIKASI DAN INFORMATIKA KOTA P PRABUMULIH

Disusun oleh : Tim Penyusun Renstra Dishubkominfo 2013

RENSTRA RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018

D DIIN NA AS S PPE ER RH HU UB BU UN NG GA AN N KKO OM MU UN NIIKKA AS SII D DA AN N IIN NFFO OR RM MA AT TIIKKA A KKO OT TA A PPR RA AB BU UM MU ULLIIH H

K KA AT TA AP PE EN NG GA AN NT TA AR R

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 yang merupakan tugas sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 20132018 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No.

Tahun 2013, disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan

strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatar belakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan berbasis kinerja, sehingga akan mewarnai penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika . Meskipun terjadi berbagai perubahan lingkungan strategis, perencanaan pembangunan perhubungan senantiasa tetap berpegang kepada pendekatan kesisteman agar pembangunan perangkat keras seiring, sejalan dan terpadu dengan pembangunan perangkat lunak serta pengembangan sumber daya manusia. Selainitu perencanaan yang dilakukan

harus

tetap

bersifat

rasional

(terukur

secara

kuantitatif),

menyeluruh/komprehensif (mencakup semua aspek/subsistem) dan terpadu/integral (antar aspek/subsistem), mengikuti perkembangan (konstektual), antisipatif (responsif) serta berkelanjutan (berkesinambungan). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025; PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Secara rinci Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 2018 berisi kemajuan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan iv

yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2013-2018. Dengan arah kebijakan pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang meliputi Bidang Lalu Lintas Angkutan (LLA), Bidang Teknis Sarana dan Prasaran (TSP), Bidang Pengawasan Operasi dan Keselamatan (POK), Bidang Komunikasi dan Informatika, Sekretariat, UPTD Terminal, UPTD Parkir dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, selanjutnya disusun program-program pembangunan. Renstra ini, yang secara formal merupakan rujukan utama bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, memiliki mengangkat visi baru Dinas, yakni ”Terwujudnya Pelayanan Transportasi Komunikasi dan Informatika Yang Handal, Efisien, Efektif dan Berkualitas” . Dengan visi ini diharapkan dukungan sarana prasarana transportasi dan layanan transportasi yang nyaman dan berkelanjutan dapat diwujudkan bagi masyarakat, khususnya di Kota Prabumulih Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya dalammewujudkan system politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif. Semoga ridho Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

KepalaDinasPerhubunganKomunikasid anInformatika

Drs. Syarifuddin, Ak, MM Pembina Tk. I NIP. 195710101983031014

v

DAFTAR ISI Hal SURAT KEPTUSAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

ii iv vi

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar B elakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan RPJMD 1.5. Sistematika Penulisan

1 1 2 4 5 6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi 2.2. Struktur Organisasi 2.3. Sumber Daya 2.4. Kinerja Pelayanan 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

9 9 9 27 30 44

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan 3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah 3.3. Telaah Renstra K/L 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

46 46 49 56 58

BAB IV

VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

65 65 66 70

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

KINERJA,

74

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

96

BAB VII

PENUTUP

100

62

LAMPIRAN

vi

D DA AFFT TA AR R T TA AB BE EL L G GR RA AFFIIK KD DA AN NG GA AM MB BA AR R

Daftar Tabel Tabel 01 Tabel 02 Tabel 03 Tabel 04 Tabel 05 Tabel 06

: : : : : :

Tabel 07 Tabel 08 Tabel 09 Tabel 10 Tabel 11

: : : : :

Tabel 12 Tabel 13 Tabel 14

: : :

Tabel 15 Tabel 16

: :

Tabel 17

:

Tabel 18

:

Tabel 19

:

Tabel 20

:

Tabel 21

:

Jumlah Pegawai Dishubkominfo Kulaifikasi Pendidikan Pegawai Dishubkominfo Kulaifikasi Pangkat dan Golongan Pegawai Dishubkominfo Kulaifikasi Jabatan Pegawai Dishubkominfo Indikator Kinerja MDGs Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 – 2012 Atas Dasar Harga Konstan Kota Prabumulih Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Prabumulih Rasio Izin Trayek Kota Prabumulih Jumlah Uji Kier Angkutan Umum Kota Prabumulih Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Prabumulih Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kota Prabumulih Jumlah Prasarana Pengaman Jalan Kota Prabumulih Pelayanan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Review Penganggaran dan Pendanaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Aspek Kajian Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Visi Misi Kepala Daerah dengan Progran SKPD Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2014 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaTahun 2013-2014 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2014 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJM

Daftar Grafik Grafik 01 Grafik 02 Grafik 03 Grafik 04 Grafik 05 Grafik 06 Grafik 07

: : : :

Kulaifikasi Pendidikan Kulaifikasi Pangkat dan Golongan Kulaifikasi Jabatan Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 – 2012 Atas Dasar Harga Konstan Kota Prabumulih : Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah : Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung : Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung vii

Daftar Gambar Gambar 01 Gambar 02

: Hubungan Renstra Dinas dengan Dokumen Pembangunan Lainnya : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

viii

B BA AB B II P PE EN ND DA AH HU UL LU UA AN N

1.1.

LATAR BELAKANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Prabumulih Tahun 2013-

2018 yang telah disusun bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap semua program pembangunan yang dilakukan pemerintah, RPJMD ini merupakan acuan dan sekaligus koordinasi dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk periode 5 tahun mendatang, serta nantinya digunakan sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Walikota Prabumulih selama periode pemerintahan 2013-2018. Dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2008 yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditetapkan bahwa dinas daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dibentuk dengan pertimbangan agar pelaksanaan desentralisasi sebagian wewenang di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika lebih optimal dengan mengacu pada seluruh potensi yang ada. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas desentralisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian; b. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang perhubungan; c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang Komunikasi dan Informatika; d. Pelaksanaan tugas lain di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang disahkan oleh Walikota Keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun dan mensejahterakan masyarakatnya, sangat tergantung pada kontribusi dan peran masyarakat dan organisasi perangkat daerah yang ada, selain itu juga diperlukan Rencana Strategi (RENSTRA) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Rencana Strategis merupakan proses sistematik yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013 - 2018

1

sebanyak-banyaknya pengetahuan antisifatif, mengorganisasi secara sistematis usahausaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi. Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2013-2018, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Prabumulih di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara di unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika meterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kota Prabumulih. Kondisi geografis Kota Prabumulih yang merupakan kota perlintasan dan kota perdagangan ketersediaan sarana maupun prasarana perhubungan dan telekomunikasi masih kurang, untuk itu perlu direncanakan dan dilaksanakan program-program pembangunan yang dapat menjawab tantangan kedepan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikas dan

Informatikai

Kota

Prabumulih

2013-2018

perlu dioptimalisasi

penyusunannya sejalan dengan perubahan dinamis situasi dan kondisi kebutuhan masyarakat dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai Visi Kota Prabumulih.

1.2.

LANDASAN HUKUM Landasan Idiil dari Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota

Prabumulih adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah. Ketentuan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut: Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013 - 2018

2

1.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor: VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;

2.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Prabumulih;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 ahun 2008;

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8.

Undang-Udang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah; 13. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman,Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Prabumulih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008

Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013 - 2018

3

20. Surat edaran menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Dalam penyusunan Rencana Strategi Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika 2013-2018 mempunyai maksud dan tujuan untuk dicapai dalam lima tahun kedepan, berikut dijabarkan maksud dan tujuan tersebut. 1.3.1. Maksud Optimalisasi Renstra Dishubkomnfo Kota Prabumulih 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kota Prabumulih 2013-2018 yang telah disusun dalam rangka memberikan arah dan pedoman terhadap semua kegiatan pembangunan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika selama 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu sebagai acuan sekaligus perangkat koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dishubkominfo baik di bidang Perhubungan di bidang Komunikasi maupun di bidang Informatika. 1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk

lebih

memantapkan

terselenggaranya

kegiatan

prioritas

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan informatika dalam turut mendukung suksesnya pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Prabumulih tahun 2013-2018, tujuan dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Memberikan pedoman dan arah berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih 2. Merumuskan Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan di Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk 5 (lima) tahun kedepan (2013-2018); 3. Mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu strategis dan kondisi umum berbagai sumberdaya pembangunan di sektor perhubungan, berdasarkan kinerja pembangunan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika sebelumnya dan rencana pembangunan ke depan;


4

4. Mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika seoptimal mungkin, sehingga program kerja yang telah direncakan dapat terlaksana

1.4.

HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN RPJMD Pada prinsipnya penyusunan Renstra ini harus memperhatikan dokumen rencana

pembangunan lainnya, sehingga dapat sejalan dan bersinergi dengan rencana pembangunan pemerintah daerah secara umum, baik jangka pendek maupun jangka panjang, maupun rencana pembangunan dari SKPD lainnya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai keterkaitan Renstra ini dengan dokumen pembangunan lainnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 1 Hubungan Renstra Dinas dengan Dokumen pembangunan Lainnya

Input RPJM KOTA 5 Tahun

Rancangan Renstra SKPD

Pedoman

Pedoman

RKPD KOTA 1 Tahun

Renstra SKPD 5 Tahun

Acuan

Input Acuan

RKP Acuan Renja SKPD 1 Tahun Pedoman

Pedoman

Input RAPBD KOTA


5

1.5.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Renstra Dishubkominfo Kota Prabumulih tahun 2013-2018 ini disusun

menurut

Permendagri nomor 54 tahun 2010, dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB I

Pendahuluan Bab ini berisi hal-hal yang bersifat umum tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan Renstra 1.

Latar Belakang Menjelaskan

mengenai

Renstra

beserta

fungsinya

sdalam

pembangunan daerah serta keterkaitan renstra SKPD dan RPJMD 2.

Landasan Hukum Menguraikan peraturan-peraturan yang mengatur tentang tupoksi, kewenangan SKPD, penyusunan dan penganggaran SKPD

3.

Maksud dan Tujuan Mendiskripsikan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis SKPD

4.

Hubungan Renstra SKPD dengan RPJMD Mendiskripsikan Tahapan peyusunan Renstra berdasarka dokumen RPJMD

5.

Sistematika Penulisan Mendiskripsikan Judul-Judul tiap Bab dan serta subtansi pokok tiaptiap Bab

BAB II

Gambaran Pelayanan Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimilik, kinerja pelayanan hingga saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dishubkominfo. 1.

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Menguraikan daar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi

2.

Struktur Organisasi Menguraikan susunan organisasi beserta tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013 - 2018

6

3.

Sumber Daya Menguraikan dan menjelaskan sumber daya manusia, aset yang ada serta unit atau bidang-bidang yang beroperasional

4.

Kinerja Pelayanan Menguraikan pelayanan SKPD dalam mewujudkan sasaran/target Renstra, target SPM dan target indikator kinerja

5.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Menjelasakan program-program kegiatan unggulan/prioritas yang harus dilaksanakan dalam lima tahun kedepan

BAB III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat tentang indentifikasi permasalahan, penelaahan Visi Misi, Penelaahan renstra K/L, penentuan isu-isu srategis 1.

Identifikasi Permasalahan Menguraikan tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh SKPD dalam menyelenggarakan pelayanan

2.

Telaahan Visi dan Misi Mendiskripsikan target tujuan dan target sasaran visi misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih yang diwujudkan oleh Dishubkominfo

3.

Telaahan Renstra K/L dan Rentra Mendiskripsikan hasil pengkajian tujuan dan sasaran dari renstra K/L terhadap jenis pelayanan dan program ungulan SKPD

4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lngkungan Hidup Strategis Menjelaskan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD dari implikasi RTRW dan KLHS

5.

Penentuan Isu-Isu Strategis Menjelaskan review ulang atas faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD.


7

BAB IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan menguraikan tentang Visi Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran SKPD serta Kebijakan dan Strategi SKPD 1.

Visi Misi Mendiskripsikan visi misi SKPD yang telah disepakati dan menjelaskan visi dan misi tersebut

2.

Tujuan dan Sasaran Mendiskripsikan Tujuan dan Sasaran SKPD yang telah disepakati dengan mengkaitkan hubungan tujuan dan sasaran dengan visi misi

3.

Strategi dan Kebijakan Mendiskripsikan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun kedepan

BAB V

Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Menguraikan dan menjelasakan tentang Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI

Indikator Kinerja Yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD menguraikan menjelaskan tentang Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII

Penutup Menguraikan tentang kesimpulan yang dapat diambil serta saran-saran yang diperlukan


8

B BA AB B IIII G GA AM MB BA AR RA AN NP PE EL LA AY YA AN NA AN N SSK KP PD D

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Tugas pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih adalah melaksanakan kewenagan otonomi kota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan pokok tersebut di bidang Perhubungan Komunukasi dan Informatika b. Pelaksanaan pembinaa operasional di bidang Perhubungan komunikasi dan Informatika c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku d. Pengendalian dan Pengawasan teknis di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika e. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku f. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.

2.2. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih. Dinas Perhubungan Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013-2018

9

Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Prabumulih di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh searang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Pejabat Esselon III A (Sekretaris), 4 (empat) orang Pejabat Esselon III B (Kepala Bidang), 15 (lima belas) orang Pejabat Esselon IV A (Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD) dan 3 (tiga) orang pejabat Esselon IV B (Sub Bagian Tata Usaha UPTD), sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi Perhubungan Komunikasi dan Informatika berikut ini :

Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013-2018

10

Gambar 2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPALA DINAS

SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kasubag Kepagawaian

KABID LALU LINTAS ANGKUTAN

KABID TEKNIK SARANA PRASARANA

Kasubag Keuangan

KABID PENGAWASAN OPS. & KESELAMATAN

Kasubag Umum dan program

KABID KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kasi Lalu Lintas

Kasi Mgt Rekayasa

Kasi Pengawasan

Kasi Pos & Telekomunikasi

Kasi Angkutan Orang

Kasi Sarana Prasarana

Kasi Operasional

Kasi Aplikasi Telekomunikasi

Kasi Angkutan Barang

Kasi Perkereta Apian

Kasi Keselamatan

Kasi SKDI

UPTD TERMINAL

UPTD PENGUJIAN

UPTD PERPARKIRAN

Kasubag Tata Usaha

Kasubag Tata Usaha

Kasubag Tata Usaha

Berdasarkan struktur di atas dapat dijelaskan susunan kepegawaian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS 1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas 2) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok Membantu Walikota melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : 4) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 5) Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 6) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 7) Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 8) Pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 9) Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya. 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

B. SEKRETARIAT 1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris; 2. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan penyusunan program dan perencanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan naskah dinas dan pelaporan.dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan kegiatan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sekretaris mempunyai fungsi : Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013-2018

12

(1) Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan. (2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian. (3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan. (4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan program 4. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas, kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas 5.

Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Kepegawaian; 1) Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; 2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok Membantu sekretaris dalam bidang tugasnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris yang berkaitan dengan tugas di bidangnya.; 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi : (1) Menerima dan mencatat surat-surat masuk di bidang kepegawaian dan menyampaikannya kepada yang berkepentingan. (2) Memperbanyak surat-surat kepegawaian menurut kebutuhan. (3) Mengurus pengiriman surat-surat di bidang kepegawaian. (4) Mengurus kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun pegawai (5) Menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang urusan kepegawaian. (6) Menyimpan

dan

memelihara

arsip

yang

berkaitan

dengan

kepegawaian yang sedang dan yang sudah selesai pengurusannya. b. Sub Bagian Keuangan ; 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; 2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok 3) Membantu sekretaris dalam bidang tugasnya, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan. dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris dalam bidang tugasnya. 4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :


13

(1) Menyusun rencana anggaran belanja rutin maupun pembangunan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dari sumber lainnya. (2) Menyiapkan

bahan

dan

menyusun

verifikasi

pemantauan

pelaksanaan anggaran. (3) Mengurus gaji dan dan honorarium pegawai (4) Menyelenggarakan tata usaha keuangan dan menyusun pertanggung jawabannya dan pengamanan dokumen keuangan. (5) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris. c. Sub Bagian Umum dan Program. 1) Sub Bagian Umum dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian; 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas pokok, membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya, menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang urusan kepegawaian, umum dan program dinas,menyelenggarakan administrasi persuratan, mengatur dan memelihara kebersihan dan kenyamanan ruang kerja, menerima, menyimpan dan mendistribusikan barang inventaris/habis pakai. 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bagian Umum dan Program mempunyai fungsi : (1) Menerima dan mencatat surat-surat masuk dan menyampaikannya kepada bidang, subbag dan seksi yang berkepentingan. (2) Memperbanyak surat-surat menurut kebutuhan. (3) Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas tentang kepanitiaan dan kepegawaian di dinas (4) Melaksanakan pengarsipan dan pengiriman surat-surat (5) Menyelenggarakan inventaris barang-barang milik daerah di Dinas. (6) Menyimpan dan memelihara arsip yang sedang dan yang sudah selesai pengurusannya. (7) Menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang urusan kepegawaian. (8) Menyelenggarakan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang-barang inventaris/habis pakai. (9) Mengatur dan memelihara kebersihan ruang kantor. (10) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013-2018

14

C. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 2. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai Fungsi : (1) Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan lalu-lintas dan angkutan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi tarif angkutan. (3) Penyusunan dan pelaksanaan pengaturan jaringan trayek dalam kota (4) Membuat surat rekomendasi permintaan izin usaha angkutan dan trayek serta izin angkutan khusus kepada Kepada Kepala Dinas. 4. Bidang Lalu Lintas Angkutan membawahi: a. Seksi Lalu Lintas; 1. Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam bidang tugasnya, menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan di bidang lalu lintas, memberikan laporan, saran, dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi : (1) Pengumpulan, pengolahan data, penyusunan rencana dan program di bidang lalu lintas. (2) Menyiapkan penyusunan dan penetapan jaringan dan kelas jalan. (3) Menyiapkan bahan-bahan/data untuk turut serta dalam lomba Wahana Tata Nugraha. (4) Membuat surat rekomendasi terhadap perubahan tata guna lahan sesuai dengan ketentuan yang ada di Bidang Perhubungan. b. Seksi Angkutan Orang; 1. Seksi Angkutan Orang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam bidang tugasnya, menyiapkan Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013-2018

15

bahan dan petunjuk teknis/kebijakan mengenai angkutan orang di jalan, memberikan laporan, saran, dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.; 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Angkutan Orang mempunyai fungsi : (1) Pengumpulan, pengolahan data, penyusunan program di bidang angkutan orang. (2) Merencanakan dan menetapkan jaringan trayek angkutan penumpang umum (3) Menyiapkan dan menetapkan usulan tarif angkutan penumpang umum. (4) Memberikan pelayanan izin usaha, izin trayek dan izin operasi terhadap angkutan penumpang umum. (5) Menetapkan jumlah, jenis, dan kapasitas kendaraan angkutan penumpang umum, (6) Melakukan perhitungan peramalan dan penetapan kebutuhan jumlah angkutan penumpang umum pada setiap trayek yang telah ditetapkan. (7) Membuat surat rekomendasi penerbitan STNK plat kuning/angkutan penumpang umum kepada pihak yang berwenang. (8) Memberikan kebijakan izin insidentil angkutan penumpang umum. (9) Melaksanakan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kegiatan angkutan penumpang umum di jalan. (10)

Menyiapkan bahan-bahan / data untuk turut serta dalam lomba

awak/sopir teladan (AKUT) c. Seksi Angkutan Barang; 1. Seksi Angkutan Barang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam bidang tugasnya, menyiapkan bahan dan petunjuk teknis / kebijakan mengenai angkutan barang di jalan dan memberikan laporan, saran, dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Angkutan Barang mempunyai fungsi :


16

(1) Pengumpulan, pengolahan data, penyusunan rencana dan program di bidang angkutan barang. (2) Membuat peta jaringan trayek angkutan barang. (3) Memberikan pelayanan izin usaha terhadap angkutan barang yang berdomisili di Kota Prabumulih. (4) Menginventarisir jumlah dan jenis angkutan barang sesuai dengan izin usaha yang diberikan. (5) Melakukan perhitungan peramalan jumlah angkutan barang. (6) Memberikan rekomendasi penerbitan STNK plat kuning/angkutan barang kepada pihak yang berwenang. (7) Melaksanakan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kegiatan angkutan barang di jalan. (8) Membuat

surat

rekomendasi/dispensasi

pengangkutan

alat

berat/angkutan barang khusus dalam kota.

D. BIDANG TEKNIK SARANA DAN PRASARANA 1. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 2. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan menyiapkan petunjuk teknis/kebijakan di bidang manajemen rekayasa, sarana prasarana lalu lintas dan perkereta apian 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : (1) Merekayasa kebutuhan sarana dan prasarana Perhubungan (2) Penyusunan rencana pembangunan sarana prasarana transportasi (3) Menentukan titik lokasi penempatan prasarana perhubungan. (4) Memberikan pelayanan izin pengguna jalan (disfungsi) dan rekomendasi bidang prasarana perhubungan. 4. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana membawahi: 1. Seksi Manajemen Rekayasa; 1. Seksi Manajemen Rekayasa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa mempunyai tugaspokok : 3. Membantu Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam


17

bidang tugasnya dan menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas. 4. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Manajemen Rekayasa mempunyai fungsi : (1) Merekayasa kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas. (2) Mengumpulkan, mengolah data, menyusunan rencana dan program di bidang manajemen rekayasa lalu lintas (3) Memantau dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen rekayasa lalu lintas. (4) Menyiapkan rekomendasi perizinan kepada Walikota terhadap pembuatan halte, areal parkir, pembuatan jembatan penyeberangan, trotoar jalan dan analisis dampak lau linta. (5) Membuat surat dispensasi kelas jalan dan penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas umum 2. Seksi Sarana dan Prasarana; 1. Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan mengenai sarana dan prasarana. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : (1) Melaksanakan inventarisasi secara berkala terhadap sarana prasarana jalan (2) Melaksanakan

dan

menyiapkan

pengadaan,

pemasangan,

pemeliharaan, pengawasan dan penghapusan perlengkapan jalan. 3. Seksi Perkereta Apian. 1. Seksi Perkereta apian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Perkereta apian mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan di bidang perkeretaapian. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Perkereta apian mempunyai fungsi : Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013-2018

18

(1) Mengumpulakn dan mengolah data, menyusun rencana dan program di bidang perkeretaapian. (2) Memberikan bahan pertimbangan atas pemberian izin perlintasan, pemotongan dan persimpangan dengan jalan kereta api. (3) Pengkoordinasian operasional angkutan kereta api. (4) Memberikan petunjuk, bimbingan, pengawasan atas pengelola dan ketertiban stasiun dan terminal peti kemas dengan angkutan kereta api Kabupaten/Kota. (5) Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan kereta api. (6) Menyusun rencana kebutuhan pembangunan underpass, pelebaran pintu perlintasan kereta api.

E. BIDANG PENGAWASAN OPERASIONAL DAN KESELAMATAN 1. Bidang Pengawasan, Operasional dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 2. Kepala Bidang Pengawasan, Operasional dan Keselamatan mempunyai tugas pokok 3. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya, merencanakan, melaksanakan pengendalian, pengawasan, penertiban, pembinaan, pendataan, inventarisasi terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan jalan, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya. 4. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Pengawasan, Operasional dan Keselamatan mempunyai Fungsi : (1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program sektor perhubungan darat di bidang operasional, pengawasan, dan keselamatan. (2) Pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang operasional. 5. Pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan. 6. Pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keselamatan 7. Merencanakan manajemen keselamatan lalu lintas 8. Bidang Pengawasan, Operasional dan Keselamatan membawahi:


19

a. Seksi Pengawasan; 1. Seksi Pengawasan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Pengawasan mempunyai tugas pokok : Membantu Bidang Pengawasan, Operasional dan Keselamatan dalam bidang tugasnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan di bidang pengawasan. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Pengawasan mempunyai fungsi : (1) Pengumpulan, pengolahan data, penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan lalu lintas. (2) Melaksanakan pengawasan terhadap kondisi arus lalu lintas secara intensif. (3) Melaksanakan

pengawasan

terhadap

perizinan

angkutan

orang/barang. (4) Melakukan pengaturan laulintas secara intensif b. Seksi Operasional; 1. Seksi Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Operasional mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Bidang Operasional, Pengawasan, dan Keselamatan dalam bidang tugasnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan di bidang operasional. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Operasional mempunyai fungsi : (1) Pengumpulan, pengolahan data, penyusunan program di bidang operasional lalu lintas. (2) Melaksanakan pengendalian keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. (3) Melaksanakan pemeriksaan kendaraan dan penertiban kendaraan bermotor terhadap angkutan umum dan angkutan barang. (4) Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. (5) Melakukan inventarisasi pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013-2018

20

c. Seksi Keselamatan. 1. Seksi Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Keselamatan mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Bidang Operasional, Pengawasan, dan Keselamatan dalam bidang tugasnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan di bidang keselamatan. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Keselamatan mempunyai fungsi : (1) Pengumpulan, pengolahan data, penyusunan rencana dan program di bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan. (2) Melaksanakan audit keselamatan jalan yang meliputi penentuan daerah titik rawan kecelakaan dan analisis kecelakaan lalu lintas angkutan jalan. (3) Memberikan penyuluhan keselamatan lalu lintas angkutan jalan. (4) Membantu penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. (5) Membuat surat rekomendasi perizinan kursus mengemudi.

F. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Bidang Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang; 2. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya, merencanakan, melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, pendataan, inventarisasi terhadap sarana komunikasi dan informatika dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai Fungsi : (1) Standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembangunan Teknologi Informasi (2) Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan. (3) Pengawasan pelaksanaan di Bidang Pos Telekomunikasi. (4) Perencanaan pengembangan sistem Informasi dan komunikasin (5) Pengelolaan pendapat umum. (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.


21

4. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi: a. Seksi Pos Telekomunikasi; 1. Seksi Pos Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Pos Telekomunikasi mempunyai tugas pokok : Membantu Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika di bidang Pos dan Telekomunikasi.Merumuskan

serta

melaksanakan

kebijakan

dan

standarisasi teknis di bidang Pos dan Telekomunikasi. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Pos Telekomunikasi mempunyai fungsi : (1) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan di bidang Pos dan Telekomunikasi. (2) Membuat surat rekomendasi terhadap permohonan izin pembangunan tower telekomunikasi. (3) Membuat surat rekomendasi perizinan kantor agen Jasa Titipan. (4) Pengawasan/pengendalian

terhadap

penyelenggaraan

warung

telekomunikasi, warung seluler dan sejenisnya. (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. b. Seksi Aplikasi Telematika; 1. Seksi Aplikasi Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Aplikasi Telematika mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika di bidang Aplikasi dan Telematika.Merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Aplikasi Telematika. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Aplikasi Telematika mempunyai fungsi : (1) Menyiapkan, melaksanakan perumusan kebijakan di bidang egovernment, perangkat lunak dan konten. (2) Menyusun

standar,

norma,

pedoman,

kriteria, prosedur di

bidang e-government, perangkat lunak dan konten. (3) Membangun, mengelola dan mengembangkan infrastruktur jaringan dan manajemen Teknologi Informasi. (4) Memberikan bimbingan teknis, sosialisasi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013-2018

22

c. Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi 1. Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika di bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai fungsi : (1) Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dibidang penyiaran, pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah dan kemitraan media. (2) Membuat surat rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio amatir. (3) Melakukan kegiatan publikasi dan dokumentasi tentang kegiatan pemerintah. (4) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat, pemerintah, serta kelembagaan menggunakan multimedia. (5) Melaksanakan pemberdayaan lembaga media tradional. (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

G. UNIT TELAKSANA TEKNIS DINAS 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana tehnis operasional. 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan (UPTD), Komunikasi dan Informatika, terdiri dari : 1. UPTD Terminal a. Kepala UPTD Terminal Tugas pokok : Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya, menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan di bidang terminal, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah- langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013-2018

23

Fungsi : 1. Menyelenggarakan tata usaha keuangan dan menyiapkan pertanggung jawabannya dan pengamanan dokumen keuangan. 2. Melakukan pengaturan terhadap kendaraan yang masuk ke dalam terminal. 3. Melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang ada di terminal. 4. Menyelenggarakan inventarisasi barang-barang / perlengkapan yang ada di terminal. 5. Mengatur pelaksanaan pemungutan retribusi setiap angkutan umum yang masuk ke dalam terminal. 6. Mengatur kebersihan ruang kantor terminal b. Sub Bagian Tata Usaha Terminal Tugas pokok : Membantu Kepala UPTD terminal dalam bidang tugasnya dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD terminal tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Fungsi : 1. Membantu Kepala UPTD terminal dalam menyelenggarakan tata usaha keuangan dan menyusun pertanggung jawabannya serta pengamanan dokumen keuangan. 2. Menerima dan mencatat surat masuk 3. Mengurus pengiriman surat 4. Menyelenggarakan inventarisasi barang-barang/perlengkapan yang ada di unit terminal. 5. Menyimpan dan memelihara arsip yang sedang dan yang sudah selesai pengurusannya. 6. Mengatur dan memelihara kebersihan ruang kantor terminal. 2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. a. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tugas pokok :Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya, menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Fungsi : Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013-2018

24

1. Melaksanakan

pengujian

terhadap

kendaraan

bermotor

dan

menetapkan kendaraan bermotor laik jalan. 2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kendaraan bermotor laik jalan. 3. Menginventarisir barang-barang / perlengkapan yang ada di terminal. 4. Melaksanakan administrasi kendaraan bermotor laik jalan, administrasi keuangan, pembukuan dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya. 5. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan bersama dengan unsur terkait. b. Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor . Tugas pokok :

Membantu Kepala UPTD PKB dalam bidang tugasnya,

membantu Kepala UPTD PKB dalam menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan

di

bidang

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

dan

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD PKB tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya Fungsi : (1) Menyelenggarakan tata usaha keuangan dan menyusun pertanggung jawabannya serta pengamanan dokumen keuangan. (2) Menerima dan mencatat surat-surat masuk dan menyampaikannya kepada Kepala UPTD PKB. (3) Mengurus pengiriman surat-surat. (4) Menginventarisir barang-barang / perlengkapan yang ada di unit PKB. (5) Menyimpan dan memelihara arsip yang sedang dan yang sudah selesai pengurusannya. (6) Mengatur dan memelihara kebersihan ruang kantor PKB. 3. UPTD Perpakiran a. Kepala UPTD Perparkiran Tugas pokok :Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya, menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan di bidang perparkiran dan memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya. Fungsi : 1. Menyelenggarakan tata usaha keuangan dan menyiapkan pertanggung jawabannya dan

pengamanan

dokumen

keuangan

di

bidang

perparkiran.


25

2. Melakukan pengaturan terhadap parkir kendaraan bermotor di tempat-tempat yang telah ditentukan. 3. Melakukan pengawasan terhadap parkir kendaraan di tempat-tempat yang telah ditentukan. 4. Menyelenggarakan

inventaris

barang-barang/perlengkapan

yang

berkaitan dengan perparkiran b. Sub Bagian Tata Usaha Perparkiran Tugas pokok : Membantu Kepala UPTD parkir dalam bidang tugasnya, membantu Kepala UPTD parkir dalam menyiapkan bahan dan petunjuk teknis/kebijakan

di

bidang

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

dan

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD parkir tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Fungsi : 1) Membantu Kepala UPTD parkir dalam menyelenggarakan tata usaha keuangan dan menyusun pertanggung jawabannya serta pengamanan dokumen keuangan. 2) Menerima dan mencatat surat-surat masuk dan menyampaikannya kepada Kepala UPTD parkir. 3) Mengurus pengiriman surat-surat. 4) Menyelenggarakan inventarisasi barang-barang/perlengkapan yang ada di unit perparkiran. 5) Menyimpan dan memelihara arsip yang sedang dan yang sudah selesai pengurusannya

H. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian tanaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. 4. Jumlah tenaga fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan yang berlaku. Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013-2018

26

2.3. SUMBER DAYA 2.3.1. Sumber Daya Manusia Sampai dengan 31 Desember 2012, pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih berjumlah 74 orang, sep seperti ditunjukan pada table 01 sebagai berikut : Tabel 01 Jumlah Pegawai Dishubkominfo

No

Bidang / Bagian

1 2 3 4 5

Sekretariat Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Bidang Pengawasan, operasional dan Keamanan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Bidang Komunikasi dan Informatika

No

Bidang / Bagian

6 7 8

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor UPTD Perparkiran UPTD Terminal TOTAL

Jumlah pegawai 12 6 20 6 9

Jumlah pegawai 7 4 10 74

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, keadaan pegawai ditunjukan pada table 02, 0 sebagai berikut :

Tabel 02 Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dishubkominfo

Kualifikasi Pendidikan SD

SMP

SMA

D II

D III

S1

S2

S3

Jumlah

-

1

19

2

5

39

8

-

74

Grafik 1 Kualifikasi Pendidikan 40 30 20 10 0 SMP

SMA

D II

D III

S1

S2


27

Berdasarkan kualifikasi pangkat dan golongan, keadaan pegawai ditunjukan pada table 03,, sebagai berikut :

Tabel 03 Kualifikasi Pangkat dan Golongan Pegawai Dishubkominfo

Kualifikasi Pangkat dan Golongan Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

Jumlah

1

22

45

6

74

Grafik 2 Kualifikasi Pangkat dan Golongan

50 40 30 20 10 0 Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

Berdasarkan kualifikasi jabatan, kedaan pegawai ditunjukan pada table 04,

sebagai

berikut : Tabel 04 Kualifikasi Jabatan Pegawai Dishubkominfo

Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional Struktural Esselon I

Esselon II

Esselon III

-

1

5

Esselon IV 20

Fungsional

Jumlah

-

26

Grafik 3 Kualifikasi Jabatan

20 5 Esselon IV

Esselon III

1 Esselon II

0 Esselon I


28

2.3.2. Aset Modal Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih per 31 Desember 2012 terdiri dari : 

Kantor Sekretariat di lantai 2 Gedung Induk Pemerintah Kota Prabumulih



Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dengan luas 9.126 m2 dengan peralatan uji kendaraan standar, yaitu : 1. Co/hc Tester 2. Smoke Tester 3. Sound Level Tester 4. Side Slip tester 5. Axle Load 6. Brake Tester



Terminal Type B 1 unit



Perangkat jaringan internet dan intranet, baik berupa Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WLAN) dan Metropolitan Area Network (MAN) serta Komputer (Server)



Alat Studio dan Komunikasi

Sedangkan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih terdiri dari : 

Kendaraan dinas jabatan roda empat 1 unit



Kendaraan dinas Patroli dan Pengawalan roda empat sebanyak 2 unit



Kendaraan dinas operasional dan desiminasi roda empat sebanyak 2 unit



Kendaraan dinas patroli roda 2 sebanyak 5 unit



Kendaraan dinas operasional roda 2 sebanyak 7 unit



Internet 24 jam / hari untuk seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih



Portal resmi Pemerintah Kota Prabumulih www.kotaprabumulih.co.id



Peralatan dan Perlengkapan Kantor lainnya.

Berdasarkan nilai laporan Bendahara Barang daftar sarana dan prasaran yang dimiliki Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ditunjukan oleh table berikut :


29

No

Uraian Aset

1.

Jumlah

Tanah, terdiri dari : - Tanah Lokasi Terminal - Tanah Kantor Balai Uji kendaraan Bermotor Peralatan dan Mesin, terdiri dari: - Alat Angkutan (Mobil dan Motor Dinas) - Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Studio dan Komunikasi - Alat Laboratorium Bangunan Gedung, terdiri dari : - Gedung terminal - Gedung Balai Uji Kendaraan Bermotor Jaringan Jalan dan Irigasi, Aset ini adalah asset mengenai alat pengamanan lalu lintas yang berada di jalan

2.

3.

4.

Nilai Aset

1.720 m2 262 m2

1.294.000.000,00 262.512.560,00

16 unit 26 unit 360 unit 42 unit 115 unit

1.070.770.000,00 1.976.415.050,00 2.502.502.130,00 915.718.400,00 336.101.300,00 2.072.903.001,00

1 unit 1 unit 3.504.598.798,81

Total Nilai Aset

13.965.121.699,81

2.4. KINERJA PELAYANAN Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs (Tujuan Pembangunan Milenium) dan Tujuan

Pembangunan

Perdamaian

mencerminkan

komitmen

Indonesia

untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Karena itu, MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014), Rencana Kerja Program Tahunan (RKP), serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Indikator Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan Pembangunan Perdamaian adalah sebagai berikut: 1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Menurunkan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup 8. Membangun kemitraan global untuk perdamaian Indikator pembangunan seringkali memiliki cakupan yang luas untuk sebuah program, oleh karena itu pengembangan indikator perlu dilakukan agar dapat mendekati kenyataan yang akan diukur atau dinilai. Demikian halnya dalam menentukan aspek keberhasilan program perdamaian terletak dari ketajaman indikator kinerja yang Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013-2018

30

dirumuskan. Kemampuan berfikir kreatif dalam memformulasikan indikasi program perdamaian dalam konteks pembangunan menjadi sangat penting karena begitu banyaknya aspek analisis dan capaian yang harus ditetapkan dalam setiap rencana. Indikator pembangunan yang mengindikasikan perubahan sosial dan kondisi aman atau damai dapat terintegrasi dalam indikator lainnya seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi atau sosial budaya. Persoalannya terletak dari sejauhmana perumusan prioritas program mengacu pada hasil analisis konteks dan social mapping yang benar. Cara lain yang memungkinkan untuk pendekatan perubahan dimulai dari inisiatif pengembangan indikator pembangunan perdamaian yang spesifik. Indikator menjadi jantung dari sebuah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, karena indikator pembangunan dapat membantu proses praktis yang lebih konkret. Indikator

perdamaian

digunakan

dalam

berbagai

tahapan

atau

siklus

pembangunan khususnya pada saat mendesain perencanaan (melalui mengembangkan indikator khusus tentang tajuk perdamaian untuk tingkat yang berbeda dari rantai hasil menjadi lebih konkrit dan nyata), mengumpulkan informasi dasar, pemantauan dan evaluasi. Setelah indikator telah dikembangkan pada tahap perencanaan program, informasi dikumpulkan dan menguji validitas indikator. Indikator tersebut, kemudian digunakan untuk menentukan kemajuan suatu program pelayanan SKPD untuk mengetahui sejauh mana hasil pemantauan berdasarkan konteks konflik atau perdamaian. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Praumulih ikut berperan serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dengan cara merencanakan pembangunan yang mengacu pada indikator perdamaian dan fungsi pemerintah pada Fungsi Pelayanan Umum yaitu Fungsi Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi serta Fungsi Pelayanan Ekonomi yaitu Fungsi Pemerintah Daerah Bidang Perhubungan, seperti table 05 berikut : Tabel 05 Indikator Kinerja MDGs

No 1.

Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pemerintah Daerah Pelayanan Umum Komunikasi dan Informatika

Indikator sebagai Tolak Ukur Kinerja

-

2.

Ekonomi Perhubungan

-

Tingkat Perkembangan media lokal dalam penyebar luasan informasi perdamaian Tingkat kompetensi media lokal dalam komunikasi perdamaian Akses masyarakat korban konflik terhadap pelayanan pemerintah daerah Pertumbuhan dan kontribusi PRDB sektor perhubungan dengan tingkat ketersediaan akses transportasi wilayah tertinggal dan konflik.


31

-

Tingkat pelayanan prasarana dan sarana perhubungan untuk wilayah tertinggal dan konflik Tingkat pelayanan sektor perhubungan terhadap penurunan intensitas konflik Tersedianya jaminan terhadap keselamatan/keamanan lalul lintas transportasi darat, laut dan udara

-

Secara umum, selama periode pembangunan lima tahun sebelumnya, kinerja pelayanan Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih sebagian layanan sudah mampu mencapai target layanan yang direncanakan, beberapa diantaranya justru melebihi target yang ada. Meskipun demikian, masih ada beberapa target pelayanan yang belum dapat dipenuhi dengan tuntas, dikarenakan beberapa kendala yang dialami, baik kendala yang berkaitan dengan keterbatasan SDM, sarana pendukung kerja, maupun kendala yang berasal dari pihak luar, termasuk dari masyarakat. Berdasarkan table tersebut di atas Fungsi Pelayanan Ekonomi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memberikan kontribusi bidang perhubungan dalam pembangunan kota Prabumulih lima tahun terakhir juga mengalami pencapaian-pencapai yang lumayan naik walau tidak terlalu besar. Dihitung

berdasarkan

Aspek

Kesejahteraan

Masyarakat

dengan

Fokus

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, sektor perhubungan memberikan kontribusi untuk perhitungan PDRB (Produk Demostik Regional Bruto) dimana guna PDRB ini untuk mengetahui kondisi perekonomian makro dan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan setiap sektor ekonomi yang salah satunya sektor pengangkutan dan komunikas, hal ini dapat dilihat pada table dan grafik perkembangan berikut : Tabel 06 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 – 2012 Atas Dasar Harga Konstan Kota Prabumulih 2008

2009

2010

2011

2012

Sektor Rp

%

Rp

%

Rp

%

Rp

%

Rp

%

Pertanian

119.052

9,4

121,789

9,2

127.971

9,1

127.849

8,7

133.000

8,6

Pertambangan dan Penggalian

384.051

30,2

385,133

29,0

393.262

28,0

392.112

26,6

395.997

25,5

80.527

6,3

82,991

6,3

87.491

6,3

93.001

6,3

98.331

6,3

2.805

0,2

2,916

0,2

3.099

0,2

3.313

0,2

3.564

0,2

Bangunan

143.823

11,3

155,806

12,0

167.743

12,0

180.994

12,0

195.494

12,6

Pendagangan, Hotel dan restoran

269.945

21,2

282,819

21,6

302.752

21,6

328.523

22,3

356.100

22,9

Industri Pengelolaan Listrik, Gas dan Air Bersih


32

Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa PDRB dengan migas (dalam jutaan)

42.615

3,3

46,395

3,6

49.840

3,6

56.055

3,8

61.426

3,9

129.101

10,1

140,273

10,8

151.430

10,8

164.627

11,2

178.002

11,4

100.584

7,9

109,115

8,4

117.506

8,4

125.158

8,5

133.409

8,6

1.272

100

1,326

100

1.399

100

1.471

100

1.555

100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih 2013

Grafik 4 Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 – 2012 Atas Dasar Harga Konstan Kota Prabumulih 35

pertanian

30

Pertambangan dan Penggalian

25

Industri Pengelolaan Listrik, Gas dan Air

20

Bagunan 15 Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi

10

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

5

Jasa-Jasa

0 2008

2009

2010

2011

2012

Dari table dan grafik di atas, sektor pengangkutan dan komunikasi menyumbang 3,3 % pada tahun 2008 dengan PDRB Rp. 1.272.000,- dan terakhir 3,9 % pada tahun 2012 dari nilai PDRB Rp. 1.555.000,- artinya sumbangan sektor ini mengalami kenaikan rata-rata pertahun adalah 0,15 % atau Rp. 10.612,- dari kenaikan PDRB rata-rata pertahun Rp. 70.750,-. Pertumbuhan ekonomi sektor pengangkutan dan komunikasi didasarkan atas pembangunan sarana dan sarana pengangkutan, penggunaan angkutan orang dan barang, jumlah kendaraan serta fasilitas komunikasi yang ada di Kota Prabumulih.


33

2.4.1. Pelayanan Bidang Perhubungan Pada aspek Pelayanan Umum dengan Fokus Layanan Urusan Wajib bidang Perhubungan hanya terfokus pada tarnsportasi darat. Selanjutnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan pembinaan dan pengawasan, dengan memperhatikan secara menyeluruh dan terpadu pada peningkatan jumlah penduduk dan arus kendaraan dengan penyebarannya, program pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, pelestarian kemampuan lingkungan, kondisi geografis. Selain hal tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih juga melaksanakan perencanaan dan melaksanakan pembangunan, perbaikan dan peremajaan pasilitas yang berhubungan dengan darat. Untuk diketahui kondisi transportasi darat saat ini sudah mengalami kemajuan yang cukup baik di bandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya terbentuk Kota Prabumulih, meskipun jauh dari kondisi idial kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang ada sebagian sudah beroperasi dengan plat kuning, yang melayanai trayek pada simpul-simpul penting, terutama melayani mobilitas penumpang dan barang. Berikut

disampaikan

table-table

pelayanan

yang

dilakukan

oleh

Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika bidang perhubungan. 1. Jumlah Penumpang Jumlah arus penumpang merupakan orang yang menggunakan jasa angkutan umum untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Tabel 07 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Prabumulih

No 1 2 3 4 5

Uraian Bus AKDP Bus AKAP Bus Angkot Kereta Api Jumlah Penumpang

2008

Jumlah Penumpang Tahun 2009 2010 2011

2012

742 278 6.674 7.694

751 286 5.851 6.888

784 326 3.640 4.750

760 298 4.820 5.878

776 312 4.070 5.158

2. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas : 1) Jaringan trayek lintas batas Negara 2) Jaringan trayek antar kota antar proipnsi 3) Jaringan trayek antar kota dalam propinsi 4) Jaringan trayek perkotaan 5) Jaringan trayek pedesaan. Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013-2018

34

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih hanya mempunyai kewenangan untuk urusan jaringan trayek perkotaan dan jaringan trayek pedesaan, berikut table rasio izin trayek: Tabel 08 Rasio Izin Trayek Kota Prabumulih

No

Uraian

1 2 3

Jumlah Izin Trayek Jumlah Penumpang Rasio Izin Trayek

2008

2009

Tahun 2010

2011

2012

315 5.103 0,06

247 3.668 0,07

215 2.903 0,07

198 2.406 0,08

150 1.620 0,09

3. Uji Kier Angkutan Umum Uji kier angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi: 1) Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persayaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya. 2) Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasul uji Balai uji kendaraan bermotor Kota Prabumulih sudah berdiri sejak tahun 2004 dan sudah sudah melakukan uji tipe dan uji berkala terhadap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan. Namum pelaksanaannnya ada beberapa uji fisik yang tidak bisa dilakukan karena ketidak adaan alat tersebut, yaitu headlight teaster, speedometer teaster dan axle load teaster, sehingga pengujian tersebut tidak maksimal. Tabel 09 Jumlah Uji Kier Angkutan Umum Kota Prabumulih Angkutan Umum

2008

2009

2010

2011

2012

Jlh

Kier

%

Jlh

Kier

%

Jlh

Kier

%

Jlh

Kier

%

Jlh

Kier

%

Mobil Penumpang

84

69

41

48

50

52

33

30

45

22

15

34

12

7

29

Mobil Bus

59

98

83

48

104

100

40

86

100

28

74

100

17

78

100

1.64 2

2.87 6

87,5

1.76 0

3.13 7

89

1.86 7

3.44 7

92

2.00 0

3.99 7

99,9

2.20 6

4.09 6

92,8

Mobil Barang


35

Kereta Gandeng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kereta Tempelan

26

46

88,4

28

46

82

23

58

100

26

64

100

22

69

100

1.81 1

3.08 5

85

1.88 4

3.33 7

88,5

1.96 6

3.62 1

92

2.07 4

4.15 0

100

2.25 7

4.25 0

94

Jumlah

4. Terminal Bis Terminal bis dapat diartikan sebagai prasarana tranportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sampai saat ini terminal yang ada di Kota Prabumulih hanya 1 yaitu terminal tipe B yang terletak di jalan lingkar, namun sampai saat ini terminal tersebut belum difungsikan secara maksimal dikarenakan sarana penghubung antara terminal dengan pusat kota belum diataur dengan jaringan trayek serta masih ada keengganan angkutan penumpang untuk masuk ke terminal tersebut.

Dari Aspek Daya Saing Daerah yang merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitifeness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pada aspek ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika termasuk dalam Fokus Wilayah/Infrastruktur, yaitu suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (availability) dalam mendukung aktifitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Fokus ini Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika berperan dalam aksesbilitas daerah dengan pelayanan yang diberikan guna perhitungan aksesibilitas daerah, yaitu :

1.

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan, rasio ini untuk memberikan informasi tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberikan akses tiap kendaraan. Tabel 10 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Prabumulih

No

Uraian

1 2 3

Panjang Jalan Jumlah Kendaraan Rasio

2008

2009

391.625 1.242 315,32

391.625 1.607 243,7

Tahun 2010 401.625 1.916 209,62

2011

2012

401.625 2.337 171,85

401.625 2.648 151,7


36

2.

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, yaitu jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun. Tabel 11 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kota Prabumulih

No 1 2

3.

Uraian Jumlah Orang Jumlah Barang

2008

2009

Tahun 2010

968.839 69.201

1.000.127 73.859

1.031.415 78.517

Sat Org Ton

2011

2012

1.062.703 83.175

1.093.000 86.233

Jumlah Prasarana Pengamanan Jalan, yaitu fasilitas dijalan yang memberikan peringantan, petunjuk dan perintah bagi pengguna jalan. Tabel 12 Jumlah Prasarana Pengaman Jalan Kota Prabumulih

No 1 2 3

Uraian Jumlah Rambu Lalin Jumlah Marka Jalan Jumlah Lampu Lalin

Sat

2008

2009

Tahun 2010

2011

2012

Unit M Unit

2.4.2. Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Aspek Pelayanan Umum dengan Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika adalah salah satu bidang yang baru di bentuk yang sebelumnya, bidang ini merupakan salah satu Kantor yang berada di Pemerintahan Kota Prabumulih. Melalui kerjasama dengan beberapa operator selular ,saat ini setiap kecamatan di Kota Prabumulih sudah terjangkau oleh sarana komunikasi, masyarakat sudah bisa berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun masih belum optimal. Dalam Pelayanan di instasi pemerintah saat ini seluruh kantor yang ada di Pemerintahan Kota Prabumulih sudah bisa menggunakan internet secara gratis serta juga sudah membangun jaringan internet untuk pelelangan atau eprocurement. Berikut disampaikan pelayan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika: Tabel 13 Pelayanan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih

No

Uraian

Sat

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah jaringan Telepon

Sam

115.083

117.432

119.830

122.274

124.740

2

Jumlah Radio Lokal

Unit

5

5

5

6

6

3

Jumlah Radio Nasional

Unit

1

1

1

1

1


37

4

Junlah Televisi Lokal

Unit

2

2

2

2

2

5

Jumlah Televisi Nasional

Unit

7

8

9

9

9

6

Jumlah Tower BTS

Unit

60

60

60

60

60

Unit

8

6

6

3

3

Unit

48

50

65

70

73

Kel

9

18

27

37

37

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7 8 9

Jumlah Warung Telekomunikasi Jumlah Warung Internet Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat

10

Jaringan Internet

Unit

11

Eprocurenment

Unit

12

LPSE

Unit

Berdasarkan kinerja, pencapaian Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih sesuai dengan komponen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 20082013 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:


38

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

2

3

4

1

Target Indika tor Lainnya 5

Target Renstra SKPD Tahun 2009

Realisasi Capaian Tahun

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

2009

Rasio Capaian pada Tahun

2010

2011

2012

2013

10

11

12

13

2009

2010

2011

2012

2013

14

15

16

17

1

Berjalannya administrasi dan operasional kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 3

Jumlah Sarana Operasional Tingkat Pemeliharaan Sarna Operasional Jumlah pegawai yang ikut Pelatihan, Bimtek dan kursus Jumlah Laporan/Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

10 org

10 org

10 org

10 org

10 org

8 org

6 org

9 org

4 org

8 org

80%

60%

90%

40%

80%

5 dok 1 dok

5 dok 1 dok

5 dok 1 dok

5 dok 1 dok

7 dok 1 dok

5 dok 1 dok

5 dok 1 dok

5 dok 1 dok

5 dok 1 dok

7 dok 1 dok

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

240 10 300 3

240 15 300 3

240

200 10 300 3

244 16 211 2

280 9 450 2

101% 107% 71% 67%

89,1%

117% 100% 150% 67%

1

1

1

228 8 380 2 70 1

84% 100% 100% 100%

1

240 8 300 3 70 1

214

300 3

240 9 300 3

95% 100% 127% 67% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

90%

80%

90%

80%

80%

90%

80%

90%

100% 32 unit 150 unit 100%

100% 32 unit 150 unit 100%

100% 32 unit 150 unit 100%

100% 32 unit 150 unit 100%

100% 32 unit 150 unit 100%

100% 40 unit 148 unit 60%

100% 40 unit 126 unit 65%

100% 32 unit 98 unit 75%

100% 30 unit 103 unit 80%

100% 25 unit 136 unit 80%

100% 134% 99% 60%

100% 134% 84% 65%

100% 100% 66% 75%

100% 93,75% 69% 80%

100% 79% 91% 80%

40 org

40 org

40 org

40 org

40 org

30 org

30 org

35 org

40 org

40 org

75%

75%

88%

100%

100%

100% 40 kel 100%

100% 40 kel 100%

100% 40 kel 100%

100% 40 kel 100%

100% 40 kel 100%

100% 40 kel 100%

100% 40 kel 100%

100% 40 kel 100%

100% 40 kel 100%

100% 40 kel 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

4 5 6 7

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas sarana parasarana pengamanan Lalu Lintas 1. Rambu Lalin 2. Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan 3. Marka Jalan 4. Warning Light 5. Delinator

6. Traffic Light 8 9 10 11 12 13 15 16 17

Tingkat Pemeliharaan Sarana Pengamanan Lalu lintas Peningkatan jaringan Intranet dan Internet Jumlah Usahawan Bidang Komunikasi Jumlah Angkot Yang beroperasi Tingkat kedisiplinan Angkutan Umum Jumlah peserta pelatihan bidang komunikasi dan informatika Peningkatan penyebaran informasi Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat kenaikan PAD

300 2

100% 67%

2.4.3. Pelayanan Keuangan Kelancaran Tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam rangka menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan sangatlah ditunjang oleh sektor keuangan / anggaran yang memadai. Untuk Tahun 2008 s.d. 2012 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih mengelola anggaran penerimaan dan pembiayaan kegiatan sampai anggaran perubahan yang terdiri dari : 1. Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah (KASDA) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 2. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung pada SKPD Dishubkominfo Kota Prabumulih pada tahun 2008 s.d. 2012 berupa gaji pegawai yang dibayarkan setiap bulannya termasuk gaji ke 13 3. Belanja Langsung Belanja Langsung pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2012 terdiri dari Belanja Pegawai, BelanjaOperasi dan Belanja Modal. Belanja ini dialokasikan kepada bidang-bidang dan UPTD-UPTD, yaitu :

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tersebut didukung anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :


40

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Uraian 1

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Rata-rata Pertumbuhan Ang Realisas garan i 17

18

PENDAPATAN

409,000

489,000

655,000

865,000

1,075,000

444,841.1

492,544.1

625,154.4

949,662.3

958,367.2

108.76

100.72

95.44

109.79

89.15

27.46

22.60

Pendapatan Asli Daerah

409,000

489,000

655,000

865,000

1,075,000

444,841.1

492,544.1

625,154.4

949,662.3

958,367.2

108.76

100.72

95.44

109.79

89.15

27.46

22.60

- Hasil Restribusi

409,000

489,000

655,000

865,000

1,075,000

444,841.1

492,544.1

625,154.4

949,662.3

958,367.2

108.76

100.72

95.44

109.79

89.15

27.46

22.60

BELANJA DAERAH

1,058,831

2,124,465

2,394,657

2,667,213

2,962,213

1,037,315

2,118,705

2,234,321

2,573,534

2,792,965

97.97

99.73

93.30

96.49

94.29

32.47

33.95

1. Belanja Tidak langsung

1,058,831

2,124,465

2,394,657

2,667,213

2,962,213

1,037,315

2,118,705

2,234,321

2,573,534

2,792,965

97.97

99.73

93.30

96.49

94.29

33.95

33.35

a. Belanja Pegawai

1,058,831

2,124,465

2,394,657

2,667,213

2,962,213

1,037,315

2,118,705

2,234,321

2,573,534

2,792,965

97.97

99.73

93.30

96.49

94.29

33.95

33.35

1,686,000

2,633,750

3,172,220

3,489,748

4,573,135

1,568,404

2,599,475

3,086,199

3,447,153

4,552,164

93.03

98.70

97.29

98.78

99.54

30.98

34.54

2. Belanja langsung a. Belanja Pegawai

240,250

339,100

331,200

233,170

456,158

189,980

332,869

280,380

231,215

454,757

79.08

98.16

84.66

99.16

99.69

26.21

34.65

b. Belanja Brg/jasa

1,092,750

1,774,300

2,359,680

2,321,376

3,152,788

1,029,719

1,753,794

2,331,114

2,299,720

3,134,563

94.23

98.84

98.79

99.07

99.42

32.39

34.54

353,000

520,350

481,340

935,202

964,190

348,705

512,812

474,705

916,218

962,844

98.78

98.55

98.62

97.97

99.86

34.33

34.43

c. Belanja Modal

Grafik 5 Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah 1E+09 90000000 80000000 70000000 60000000 50000000 Anggaran 40000000

Realisasi Anggaran

30000000 20000000 10000000 0 2008

2009

2010

2011

2012

Grafik 6 Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi ealisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung 3000000 2500000 2000000 1500000

Anggaran

1000000 500000

Realisasi Anggaran

0 2008

2009

2010

2011

2012


42

Grafik 7 Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi ealisasi Anggaran Belanja Langsung 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000

Anngaran

1000000

Realisasi Anggaran

500000 0 2008

2009

2010

2011

2012


43

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan dan peluang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) tahun adalah sebagai dijabarkan dibawah ini: 1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika meliputi: 1) Pertambahan penduduk dan perubahan menimbulkan bertambahnya volume, jenis, kendaraan dan karakteristik yang semakin beragam. Hal ini diperlukan rambu-rambu, marka jalan dan pasilitas lainnya supaya lalu lintas aman dan terkendali. 2) Kondisi geografis Kota Prabumulih yang merupakan jalur perlintasan transportasi orang dan barang yang jumlah kendaraan melintas semakin bertambah 3) Semakin banyaknya kendaraan angkutan batubara yang sampai saat ini masih menggunakan jalan umum bukan jalan khusus sehingga mengakibatkan kerusakan jalan dan menimbulkan kemacetan 4) Penataan ulang trayek untuk pemungsian terminal type B juga tidak akan mudah, mengingat lokasi terminal yang jauh dari pusat ekonmi kota dan ada keengganan angkutan umum untuk memasuki terminal. 5) Tantangan sepertinya juga akan terjadi berkaitan dengan pelaksanaan progam penataan parkir kawasan pasar/pusat kota dan sekitarnya. 6) Dengan semakin kompleks dan tingginya harapan masyarakat terhadap masalah perhubungan dan transportasi di Kota Prabumulih, maka kondisi SDM yang ada saat ini juga memerlukan peningkatan, baik dalam hal jumlah maupun dalam kualitas. Perlu penambahan jumlah dan berbagai pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kemampuan layanan SDM 7) Selain dari aspek fisik, tantang dan hambatan juga masih akan datang dari kesadaran masyarakat pengguna transportasi dan pelaku transportasi dan kedisiplinannya dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan. Masih dibutuhkan sosialisasi dan edukasi yang terus menerus untuk meningkatkan kesadaran dan budaya menggunakan fasilitas dan layanan umum yang baik

2.

Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika meliputi:


44

1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan di bidang perhubungan; 2) Kebutuhan dasar dibidang tranportasi bagi masyarakat selalu meningkat; 3) Masyarakat sangat mendambakan terhadap pelayanan berlalulintas mendapat perhatian dan penanganan yang optimal; 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan


45

B BA AB B IIIIII IISSU U--IISSU U SST TR RA AT TE EG GIISS B BE ER RD DA ASSA AR RK KA AN N T TU UG GA ASS P PO OK KO OK KD DA AN N FFU UN NG GSSII

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih, serta telaahan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Sebelum mengindentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kota Prabumulih, perlu disampaikan pelayan-pelayan umum yang dilakukan oleh SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan memasukannya kedalam program-program unggulan, yaitu : 1.

Pelayanan Angkutan Jalan, yaitu menyediakan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota Prabumulih juga angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kota Prabumulih

2.

Pelayanan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan, yaitu menyediakan halte dalam wilayah Kota Prabumulih yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek serta menyediakan sarana terminal angkutan penumpang yang melayani angkutan umum dan taryek

3.

Pelayanan Fasilitas Perlengkapan Jalan, yaitu menyediakan fasilitas perlengkapan jalan (rambu-rambu lalu lintas, guadril, marka jalan, lampu lalu lintas dan lain-lain) pada jalan dalam Kota Prabumulih

4.

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, yaitu menyediakan unit pengujian kendaraan bermotor dengan jumlah populasi kendaraan wajib uji

5.

Sumber Daya Manusia, yaitu Penyediaan Sumber Daya Manusia di bidang terminal, Pengujian Kendaraan bermotor, MRLL, Evaluasi Andalalin serta Pengelolaan parkir juga menyediakan SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

6.

Keselamatan, yaitu pemenuhan standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam Kota Prabumulih

Rencana Strategis Dishubkominfo 2013-2018

46

7.

Pelayanan diseminasi dan pendistribusian informasi yang up to date yang bisa diakses oleh masyarakat melalui media masa dan elektronik, media tadisional, website serta media interpersonal seperti sarasehan ceramah, diskusi dan lokakarya

8.

Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsiDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dimaksudkan untuk mengetahui adanyafaktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Perhubungan Komunkasi dan Informatika dalam menjalankan tugasnya (Self Evaluation). Untuk mengetahui permasalahanyang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerjasebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktoryang menghambat baik yang berada didalam kewenangan DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika maupun dari kewenangan yang ada di luar DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika. Aspek yang menjadi bahan kajian untuk melakukan identifikasipermasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika meliputi: 1.

Aspek Gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Identifikasi dilakukan terhadap gabaran dan kinerja DinasPerhubungan Komunikasi dan

Informatika

Kota

Prabumulih

dalam

melakukan

tugasnya,

pada

periodesebelumnya. 2.

Aspek Kajian terhadap Renstra Pemerintah Kota Prabumulih, Identifikasi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan,sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian dengan Renstra Kota Prabumulih

3.

Aspek Kajian terhadap pola tata ruang kotaPrabumulih/RTRW, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasiimplikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPDdapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan,perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPDdalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapatmenyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai denganRTRW tersebut.

4.

Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS, Analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasiapakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam melakukan penilaian terhadap capaian/kondisi pada saat sekarang,analisa yang dilakukan meliputi kondisi pencapaian pada saat sekarangdibandingkan dengan rencana kerjanya, standar yang Rencana Strategis Dishubkominfo 2013-2018

47

dipergunakan, faktoryang mempengaruhi dan permasalahan yang ada dalam pelayanan SKPDDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.

Dapat dijelaskan dalam table berikut : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Capaian Kondisi Saat ini

Standar Yang digunakan

Aspek Pelayanan SKPD

Aspek Kajian

Yang Mempengaruhi Internal

External

Baik

SPM Perhubungan dan SPM Komunikasi Informatika

SDM dan Sarana

Perda dan Peraturan yang ada

Kajian Rentra Kota Prabumulih

Baik

Capaian renstra

SDM

Perda dan Peraturan yang ada

Kajian RTRW

Kurang

Capaian Renstra

SDM dan Sarana

Kajian KLHA

Kurang

Capaian renstra

SDM dan Saran

Perda dan Peraturan yang ada Perda dan Peraturan yang ada

Permasalahn Kemacetan dan Penegakan Hukum Penyebaran Informasi Peningkatan Lalu Lintas Peningkatan system komunikasi Pemerataan Trayek dan komunikasi Kemacetan dan Polus Udara

Identifikasi permasalahan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dikaslifikasikan berdasarkan perbidang yang terdapat di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 1.

Permasalahan Bidang Perhubungan Pada saat ini penggunaan transportasi darat baik itu kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 meningkat dengan pesatnya sehingga pertumbuhan kendaraan dengan pertumbuhan fasilitas jalan tidak berimbang, hal ini yang mengakibatkan kemacetan terjadi dimana-mana. Kota Prabumulih sebagai kota perlintasan menjadikan kota ini sebagai kota yang dilintasi oleh angkutan orang dan barang yang jumlah kendaraan yang melintas semakin meningkat dan jenis kendaraan yang beragam. Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang transportasi, sebagai berikut : 1) Belum memadai dan terbatasnya prasarana dan sarana angkutan jalan di Kota Prabumulih 2) Belum tertatanya sistem transportasi angkutan jalan serta pelayanan angkutan jalan yang masih terbatas dan belum memadai. 3) Rendahnya

keterampilan

dan

keahlian

teknis

aparatur

perhubungan

mengakibatkan sulitnya implementasi peraturan perundang-undangan. Rencana Strategis Dishubkominfo 2013-2018

48

4) Rendahnya tingkat kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas. 5) Belum optimalnya pelaksanaan Perda dan peraturan bidang perhubungan serta masih banyaknya peraturan yang harus disesuaikan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. 6) Belum optimalnya koordinasi antar instansi dan pihak terkait dalam menciptakan lalu lintas yang tertib, aman dan terkendali.

2.

Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut: 1) Belum memadai dan terbatasnya prasarana dan sarana Komunikasi dan Informatika di Kota Prabumulih 2) Belum tertatanya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika serta pelayanan yang masih terbatas dan belum memadai. 3) Rendahnya keterampilan dan keahlian teknis aparatur Komunikasi dan Informatika

mengakibatkan

sulitnya

implementasi

peraturan

perundang-

undangan.

3.2. TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH Dalam rangka mewujudkan good governance salah satu prinsip yang harus dilaksanakan adalah memiliki visi strategis (strategic vision) dimana para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang jauh ke depan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dalam mencapai peningkatan kesejahteraan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Prabumulih sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018. Visi Kota Prabumulih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih tahun 2005-2025 adalah PRABUMULIH SEJAHTERA DAN MANDIRI. Mengacu pada visi dalam RPJPD Kota Prabumulih Tahun 2005-2025 visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2010-2015 pada dasarnya merupakan Visi Kepala Daerah dan Rencana Strategis Dishubkominfo 2013-2018

49

Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan 5 (lima) tahun. Visi menurut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah cara pandang kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif. Pada tataran Pemerintah Daerah, Visi menunjukan arah pembangunan daerah.Sehingga Visi merupakan cita-cita dan pandangan hidup jauh kedepan yang sangat visioner untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KOTA PRABUMULIH SEBAGAI KOTA PRIMA DAN BERKUALITAS” Visi tertsebut dapat dijabarkan atau dijelaskan sebagai berikut 1. Kata Kota Prabumulih, adalah batas wilayah kerja Pemerintahan Kota Prabumulih dengan segala potensi yang terkandung di dalamnya 2. Kata Prima, mengandung dua pengertian, yaitu : 1) PRIMA merupakan singkatan dari Prestasi / Produktif, Relegius, Inovatif, Mandiri dan Aman 2) PRIMA, mengandung pengertian terbaik disegala sektor / urusan pemerintah dan pembangunan Kota Prabumulih untuk mencapai mayarakat kota Prabumulih yang adil, sejahtera dan bermartabat 3. Kata Berkualitas adalahkondisi masyarakat yang berada pada kecukupan untuk keperluan hidupnya berupa kecukupan sandang, pangan, rumah, kebutuhan jasmani dan rohani yang lebih berkualitas atau bermutu baik.

Perwujudan Visi Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih ditempuh melalui misi. Misi Kepala Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018, yaitu: 1. MISI KESATU :Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Pemerintahan yang Baik, Demokrastis, Enterpreneurship, Berprestasi, Transparan dan Akuntabel. Tujuan dari misi iniadalah :


50

1) Meningkatkan kualitas manajemen pemerintah yang amanah dan professional sehingga

mampu

menjadimotivator,

fasilitator

serta

inovator

dalam

penyelenggaraan pemerintahan 2) Memberdayakan

sistem

dan

mekanisme

kontrol

masyarakat

atas

penyelenggaraan pemerintahan 3) Meningkatkan kesehajteraan PNS yang berdisiplin, bermoral, beretika, beriman dan bertawaqal kepada Tuhan Yang Maha Esa Sasaran dari Misi ini adalah : 1) Terwujudnya organisasi perangkat pemerintah (OPD) yang adil, efektif, efisien serta mampu memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat 2) Terlaksananya Standar Operasi Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel 3) Terpenuhinya akuntablitas kinerja dari penyelenggara pemerintah yang amanah dan transparan 4) Terwujudnya perencanaan daerah dan penataan ruang yang parsipatif dan mengutamakan kepentingan masyarakat 5) Terwujudnya mekanisme dan prosedur pengawasan yang mudah untuk melakukan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan 6) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, berwibawa, professional dan bertanggung jawab 7) Meningkatkan perbaikan kesejahteraan aparatur, pemberian penghargaan sesuai capaian kemampuan dan prestasi serta pemberian sanksi bagi PNS yang tidak disiplin.

2. MISI KEDUA :Mewujudkan Peningkatan Kualitas Masyarakat Kota Prabumulih Yang Madani (Produktif, Sehat, Cerdas, Mandiri, Religius, Beretika, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan). Tujuan dari misi ini dalah : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 2) Meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga kesehatan 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan 4) Meningkatkan moralitas, etika dan keagamaan secara terpadu dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kerukunan umat beragama


51

5) Memantapkan sistem ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat secara terpadu dalam rangka memelihara ketentraman, ketertiban dan kenyamanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 6) Menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan jumlah keluarga sejahtera 7) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 8) Meningkatkan kreatifitas pemuda dan olahraga serta peranan wanita dalam pembangunan 9) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan fasilitas seni budaya dan wisata 10) Meningkatkan

kualitas

lingkungan

perkantoran

melalui

pembangunan

berwawasan lingkungan Sasaran Misi ini dalah 1) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2) Terpenuhinya sarana, prasarana dan kelengkapan medis dan non medis 3) Meningkatknya kualitas Indikator Pelayanan Kesehatan (IPK) 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan sanitasi lingkungan 5) Terpenuhinya jumlah dan kualitas apartur yang terampil dan professional 6) Tercapainya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) siswa Sekolah dasar sampaike Perguruan Tinggi 7) Tercapainya rata-rata lama sekolah sehingga mencapai 12 tahun 8) Tercapainya Angka Melek Huruf (AMH) bagi seluruh penduduk yang berumur di atas 15 tahun 9) Tercapainya penurunan jumlah anak yang putus sekolah dan yang terancam putus sekolah 10) Tuntasnya penanganan seluruh sarana fisik bangunan sekolah dasar sampai menengah hingga kondisi fisik baik pada akhir tahun 2018 11) Bertambahnya jumlah dan kualitas sarana peribadatan sesuai dengan standar yang berlaku 12) Meningkatnya aktifitas syi’ar keagamaan dalam kehidupan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME 13) Terwujudnya sistem perlindungan masyarakat dalam suasana yang aman, tertib dan damai dalam kehidupan sehari-hari serta terhindarnya dari berbagai gangguan dan konflik ditengah-tengah lingkungan kerja, tempat pemukiman dan lingkungan strategis lainnya Rencana Strategis Dishubkominfo 2013-2018

52

14) Terlaksananya penegakan dan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 15) Terwujudnya

pengendalian

pertambahan

jumlah

penduduk

dengan

menggalakan program keluarga berencana 16) Terwujudnya peningkatan jumlah keluarga sejahtera melalui bina keluarga sejahtera dan upaya peningkatan pendapatan usaha ekonomi keluarga 17) Meningkatnya

ketepatan

sistem

informasi

manjemen

administrasi

kependudukan daerah yang terpadu secara nasional 18) Meiningkatnya status sosial dan keterampilan fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia, yatim piatu dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya untuk kemandirian hidupnya 19) Terwujudnya prestasi pemuda dan olahraga serta peranan wanita dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pengurus utama gender 20) Berkembangnya objek, diseminasi, diferifikasi dan atraksi seni budaya dan wisata 21) Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas seni dan budaya lokal dan nasional serta berkembangnya kegiatan obyek pariwisata 22) Terbangunnya ruang terbuka hijau untuk aktifitas rekreasi, olah raga dan paruparu lingkungan alam 23) Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan mentaati kaidah pengelolaan lingkungan dan dokumen AMDAL 24) Terwujudnya penegakan sanksi secara konsisten bagi pelanggar atau pencemar lingkungan 25) Tercapainya kembali pemulihan pada lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang berlaku

3. MISI KETIGA : Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kota Prabumulih Yang Handal dan Merata Melalui Perdagangan dan Jasa Tujuan Misi ini adalah : 1) Meningkatkan aktiftas perekonomian masyarakat dengan menitikberatkan pada perdagangan (business core) dan jasa 2) Menekan jumlah angka pengangguran 3) Menekan jumlah angka penduduk miskin 4) Meningkatkan pusat-pusat pertumbuhan Sasaran Misi ini adalah Rencana Strategis Dishubkominfo 2013-2018

53

1) Tersedinya secara merata pangan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya disetiap wilayah 2) Tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas komoditas holtikultura dan perkebunan dan melalui pemanfaatan sumber daya lahan yang berada disekitarnya sehingga tercapainya usaha tani yang berorientasi agrobisnis 3) Tercapainya peningkatan produksi dan komoditas peternakan dan perikanan masarakat melalui sumber daya lahan yang berada disekitarnya, sehingga tercapainya usaha yang berorientasi agrobisnis 4) Tercapainya peningkatan produksi dan pemasaran hasil melalui pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya 5) Tercapainya usaha perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan 6) Terbukanya peluang kerja, terciptanya lapangan kerja baru dan pemberian kesempatan kerja serta penciptaan lapangan usaha mandiri lainnya 7) Terlaksananya upaya terpadu atau lintas bidang dalam mengatasi kemiskinan sehingga tercipta peluang-peluang usaha bagi keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 8) Tercapainya kemudahan usaha, modal pemasaran untuk berbagai jenis produk rakyat 9) Terpenuhinya jumlah sarana pasar yang refresentatif dan modern serta sarana pendukungnya di Kota Prabumulih 10) Berkembangnya usaha koperasi dan usaha kecil menengah berkualitas, mandiri dan professional untuk kemajuan perekonomian masyarakat di daerah 4. MISI KEEMPAT : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Guna Memperlancar Aktifitas Perekonomian Masyarakat Tujuan Misi ini adalah : 1) Mengatur pemanfaatan tata ruang kota yang optimal sesuai dengan arahan tata ruang 2) Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah untuk pemenuhan pelayanan masyarakat 3) Meningkatkan kualitas rumah sehat dan layak huni serta sanitasi dasar pemukiman dan perumahan sampai di pedesaan 4) Meningkatkan kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas dan distribusi orang, barang dan jasa Sasaran Misi ini adalah : 1) Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayah dan rencana ata ruang kota atau kawasan yang telah ditetapkan Rencana Strategis Dishubkominfo 2013-2018

54

2) Terpeliharanya dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta kelengkapannya 3) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan penerangan jalan di

jalan raya dan

tempat-tempat strategis lainnya 4) Terpenuhinya kebutuhan sarana persampahan dan drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan 5) Tercapainya peningkatan cakupan sanitasi dasar berupa sarana air bersih perkotaan dan pedesaaan, jamban keluarga dan sarana lingkungan perumahan lainnya yang memebuhi standar pelayanan yang berlaku.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadapVisi Misi Kepala daerah dengan Progran SKPD No

Program KDH

Permasalahan Pelayan SKPD

Faktor Penghambat

Pendorong

Visi : Terwjudnya Kota Prabumulih Sebagai Kota Prima dan Berkualitas Misi 1 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis, Inovatif,, Enterpreneurship, Berprestasi, Transparan dan Akuntabel 1. Pembinaan dan - Kompetensi - Kemauan - Adanya Pengembangan Aparatur SDM Aparatur Pelatihan - Disiplin Pegawai - Kesejahteraan - Adanya Fasilitas Aparatur Pakaian dinas - Sarana dan - Adanya sarana Prasarana dan prasarana Aparatur 2. Penataan Organisasi - Pelayanan - Kurangnya - Kebijakan Penyelenggara pemerintah Administrasi anggaran untuk daerah Perkantoran - Perubahan meningkatkan harga satuan penataan Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Masyarakat Kota Prabumulih Yang Madani (Produktif, Sehat, Cerdas, Mandiri, Religius, Bermoral, Beretika, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan) 1. Pengembangan Data - Pengembangan - Besarnya - Pelatihan sudah Informasi Jaringan, Sistem anggaran yang tersedia Komunikasi dan dibutuhkan - Sistem Informasi - Kurangnya SDM komunikasi dan yang informasi sudah kompetible tersedia - Perubahan sistem yang begitu cepat

Misi 4 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Guna Memperlancar Aktifitas Perekonomian Masyarakat Rencana Strategis Dishubkominfo 2013-2018

55

1.

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- Terminal belum berfungsi - Kurangnya peralatan uji kendaraan

2.

Peningkatan Pelayanan Angkutan

- Kurangnya kedisiplinan masyarakat menggunakan angkutan - Kurangnya kedisiplinan sopir angkutan umum di jalan raya

- Tidak ada jaringan trayek ke terminal - Besarnya anggaran yang dibutuhkan - Kurangnya sosialisasi ketertiban lalu lintas - Kurangnya penyuluhan kepada sopir angkutan umum

- Lemahnya penegakan hukum

- Lemahnya apartur dalam penegakan hukum - Timbulnya moda - Kewenangan angkutan umum yang tidak ada yang tidak diatur dalam peraturan - Kemacetan Lalu lintas 3.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

4.

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Tidak adanya halte - Tidak ada terminal barang - Pengkajian dan Pengembangan system informasi

- Anggaran dan lahan terbatas

- Anggaran yang besar - SDM yang terbatas

- Jalan ke terminal masih terbatas - Peralatan baru harus singkron dengan yang lama - Jumlah angkutan umum yang mulai berkurang - Kalah oleh angkutan ojek

- System yang tersedia

- Belum ada peraturan perundangan yang mengatur - Meningkatnya jumlah dan jenis kendaraan - Kebutuhan halted an terminal - Kebijakan untuk pemanfaatan Teknologi informatika

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROPINSI Telaah terhadap Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih terhadap sasaran Renstra Kementrian Perhubungan dan Kementrian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisisini dilakukan untuk mengidentifikasi:


56

a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementrian Perhubungan dan Kementrian Komunikasi dan Informasi serta Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumsel b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Kementrian maupun Renstra Propinsi.

Hasil review terhadap Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dishubkominfo Kota Prabumulih Tahun 2013-2018.

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Propinsi dan Renstra K/L

No

Indikator Kinerja Pembangunan & pengelolaan, prasarana, sarana & fasilitas LLAJ

Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan

Manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi darat

Capaian Sasaran Renstra SKPD Kota Meningkatnya keselamatan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal Meningkatkan aksesiblitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan Peningkatan kualitas SDM

Capaian Sasaran Renstra SKPD Propinsi

Capaian Sasaran Renstra K/L Pembangunan & pengelolaan, prasarana, sarana & fasilitas LLAJ dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan & manajemen Rek Lalin, terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ, terbangunnya/ pengembangan simpul transportasi jalan

terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi, penyusunan pedoman teknis keselamatan


57

Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informasi

Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Pengembangan Aplikasi Informatika

Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

Terselenggaranya pengelolaan SDM yang optimal Penciptaan Sumber Daya Manusia yang unggul di bidang komunikasi dan informatika Terselenggaranya layanan administrasi yang profesional Pembinaan pengusaha dibidang komunikasi dan informatika Pengembangan komunikasi dan informatika Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Tersebarnya Informasi yang factual keseluruh masyarakat

transportasi darat, monitoring & evaluasi keselamatan transportasi darat) & rencana induk keselamatan lalu lintas jalan Terciptanya kebijakan dan relugasi komunikasi dan informasi dalam penggunaan sumber daya yang optimal Terselenggaranya Komunikasi dan Informasi yang efisien dan optimal

pembangunan sistem layanan kepemerintahan (eGovernment) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-Government na penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarak

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kondisi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) yang saat ini masih berbentuk draft belum disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda), tetapi draft rancangan akhir RT/RW tersebut tetap dapat dijadikan pedoman. Draft RT/RW Kota Prabumulih berisikan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berisi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan intensif dan desintif, serta arahan sanksi, arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Prabumulih. Rencana Strategis Dishubkominfo 2013-2018

58

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RT/RW tersebut. Untuk itu, dalampenelaahan RT/RW, aspek yang perlu ditelaah adalah sebagai berikut : 1. Rencana struktur tata ruang; 2. Struktur tata ruang saat ini; 3. Rencana pola ruang; 4. Pola ruang saat ini; dan 5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah Hasil telaahanStruktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kota Prabumulih dapat dilihat dalam table berikut:

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Prabumulih

No

1.

Rencana Struktur Ruang

Sistem Pusat Pelayanan

Struktur Ruang Saat ini

Tidak Ada

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Priode Perencanaan Berkenaan - Pembangunan dan Penataan Pusat Pelayanan Kota - Pembangunan dan Penataan Sub-Sub Pusat Pelayanan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD - Pusat perdagangan dan jasa - Sub pusat pelayanan kota B (SPK B)

- Sub Pusat Pelayanan Kota D (SPK D) - Pusat Pelayanan dan seluruh Sub Pelayanan Kota

Arahan lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD - Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan di pusat pelayanan - Pengembangan terminal dan balai uji kendaraan bermotor - Pembangunan terminal penyangga - Pengembangan jaringan komunikasi


59

2.

Sistem jaringan prasarana wilayah kota

-

- Pembangunan Sistem jaringan Jalan

- Pembangunan Sistem Jaringan Komunikasi Nirkabel

- Jaringan Jalan Kolektor Primer, Jalan Kolektor Skunder dan Jalan Lokal

- Pembangunan Fasilitas Jalan

- Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di Sukaraja

- Pembangunan Teminal Barang - Pengembangan Terminal Penumpang

- Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kota dan jalan lingkar barat dan timur

- Pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang - Pengembangan jaringan lalu lintas angkutan barang

- Sistem jaringan telekomunikasi nir kabel dalam kota atau 6 kecamatan

- Penataan menara telekomunikasi atau BTS

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Prabumulih

No

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Priode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD

1.

Kawasan Lindung

Tidak Ada

Pengembangan Ruang terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau 8,693 ha

2.

Kawasan Budidaya

Tidak Ada

Peningkatan kualitas prasarana kawasan

- Kawasan peruntukanperumah an - Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa - Kawasan peruntukan perkantoran - Kawasan peruntukan industry

Arahan lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD

- Penataan terminal penumpang seluar 1,5 ha - Penataan jalur pejalan kaki seluas 0,9 ha - Penataan Jaringan Trayek Angkutan Penumpang - Penataan jaringan angkutan barang - Pembangunan sarana dan prasaran serta fasilitas perhubungan - Pembangunan sistem komunikasi


60

- Kawasan peruntukan pariwisata - Kawasan peruntukan pertanian - Kawasan peruntukan pertambangan

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS adalah rangkaian analisis yangsistematis, menyeluruh,

dan

partisipatif

untuk

memastikan

bahwa

prinsippembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalampembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.KLHS memuat kajian antara lain: 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untukpembangunan 2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup 3. Kinerja layanan/jasa ekosistem 4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam 5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim 6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika KotaPrabumulih adalah sebagai berikut:

Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai Dengan Pelayanan SKPD

No

Aspek Kajian

1.

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

2.

Perkiraan mengenai dampakdan risiko lingkungan hidup

Ringkasan KHLS

Kurangnya Daya dukung Jalan Terhadap Fungsi Kota dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas Semakin Meningkatnya Kendaraan Menimbulkan Polusi Udara

Implikasi Terhadap Pelayanan SKPD

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD

Meningkatkan Pelayanan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas

Kegiatan harus memperhatikan pelayanan kelancaran lalu lintas

Peningkatan pelayanan uji kendaraan

Kegiatan yang dilakukan lebih banyak ke sosialisasi tentang polusi akibat asap kendaraan


61

3.

Kinerja layanan/jasa ekosistem

Bisa diterima

Peningkatan pelayanan

Kegiatan yang dilakukan tidak akan Mengangguekosistem yang ada

4.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Pembukaan Akses Jalan yang sudah ada

Meningkatkan pembangunan fasilitas perhubungan

Kegiatan yang dilakukan tidakmengaggu pemanfaatan sumber daya yang ada

5.

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Pemanasan Global

Meningkatkan Perencanaan Prasarana Lalu Lintas

Kegitan tidak mempunyai kerentanan terhadap perubahan iklim

6.

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Bisa diterima

Peningkatan pelayanan

Kegiatan tidak menganggu ketahanan hayati yangada

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kota

Prabumulih

yang

mempengaruhi

permasalahan

pelayanan

DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, jika ditinjau dari aspek: gambaran

pelayanan

SKPD,

sasaran

jangka

menengah

pada

Renstra

Kota

Prabumulih,maka isu-isu strategis dapat teridentifikasi.Identifikasi terhadap isu-isu strategis yang muncul selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu organisasi di Pemerintah Kota Prabumulih untuk mempercepat pembangunan guna meningkatkan peran kota menuju pencapain masayarakat yang sejahtera. Namun untuk mencapai kondisi demikian kenyataanya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika masih terdapat permasalahanyang sedang dan akan dihadapi yang sifatnya strategis. Permasalahan ini juga merupakan sebagian dari dinamika nasional, dinamika regional serta dinamika lokal yang mempengaruhi perkembangan sistem perhubungan dan komunikasi serta informatika dan hal ini perlu mendapat perbaikan dan diantisipasi secara terencana dan sistematis. Dari sekian banyak permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat dirumuskan beberapa permasalah pokok yang sifatnya strategis, yaitu : 1. Pertumbuhan kendaraan dengan segala jenisnya yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan infrastruktur Rencana Strategis Dishubkominfo 2013-2018

62

2. Belum optimalnya Manajemen Transportasi/Kemacetan 3. Angkutan umum yang belum sepenuhnya mampu memperlancaraktivitas masyarakatdikarenakan kalah dengan moda lain 4. Kurangnya

kesadaran

hukum

masyarakat

terhadap

peraturan

dibidang

perhubungan komunikasi dan informatika 5. Belum terealisirnya pengadaan terminal dalam kota yang representatif danterminal terpadu 6. Belum optimalnya penataan lingkungan perkotaan 7. Perkembangan sistem komunikasi dan informatika yang sangat cepat berubah 8. Belum primanya pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, berkaitan

denganpelayanan

penyediaan

sarana

prasaranan

transportasi

danpelayanan perhubungan komunikasi dan informatika lainnya 9. Kualitas aparatur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang masih perluditingkatkan, baik jumlah maun kompetensinya

Dari permasalahan pokok di atas dapat ditarik ke isu-isu strategis yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat dimasa datang. Isu strategis ini perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan pengaruh negatife bagi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Dalam analisis isu strategis, aspek terpenting yang menjadi dasar proses penentuannya ialah dengan menentukan kriteria, umumnya kriteria isu strategis ini adalah sebagai berikut : 1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra 2. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 3. Bersifat mendesak dan penting serta mendasar 4. Dampak yang ditimbulkan terhadap publik 5. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 6. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 7. Prioritas dan janji politik yang harus diwujudkan

Berbagai isu strategis tersebut, bila dianalisis dan ditelaah lebih lanjutmengerucut pada 3 isu strategis utama yakni : 1. Sumber Daya Manusia, isu ini terkait dengan peningkatan pelayanan perhubungan komunikasi dan informatika sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan Rencana Strategis Dishubkominfo 2013-2018

63

2. Infrastruktur, isu ini berkaitan dengan keterbatasan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan

mengakibatkan

pelayanan

DinasPerhubungan Komunikasi

dan

Informatika kepada publik belum prima dan optimal 3. Tata kelola Transportasi,isu ini terkait dengan peningkatan pelayan publik guna tertibnya lalu lintas dan transportasi angkutan orang, barang dan jasa serta 4. Diseminasi dan pendistribusian informasi, isu ini terkait dengan pendistribusian informasi yang up to date yang bisa diakses oleh masyarakat melalui media masa dan elektronik, media tadisional, website serta media interpersonal seperti sarasehan ceramah, diskusi dan lokakarya 5. Tingkat kesadaran masyarakat atas pelaksanaan pelayanan perhubungan komunikasi dan informatika yang masih rendah 6. Pendanaan, isu ini terkait dengan besarnya dana yang diperlukan untuk pelayanan perhubungan komunikasi dan informatika yang optimal.


64

B BA AB B IIV V V VIISSII D DA AN NM MIISSII

4.1. VISI DAN MISI Kota Prabumulih yang berpenduduk + 137.573 jiwa dengan luas + 434,50 km2 yang bermata pencarian petani, pedagang, buruh, pegawai dan lain-lain tersebar di enam kecamatan merupakan salah satu daerah penghasil migas di Propinsi Sumatera Selatan, ditambah lagi sebagai kota transit. Keadaan ini menjadikan perkembangan kota khususnya di sektor perdagangan dan jasa berkembang sangat pesat. Tentunya perkembangan tersbut menunut pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya harus diupayakan semaksimal mungkin. Sarana penunjang tersebut salah satunya bidang tansportasi, komunikasi dan informatika yang sistem manajemennya harus ditingkatkan semaksimal mungkin guna mendukung pembangunan yang hendak dicapai untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya gerak roda manajemen Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih memiliki tujuan inti guna mendukung arah pembangunan Kota Prabumulih. Agar perkembangan tersebut tidak keluar dari arah dan tujuan, maka ditetapkanlah Visi dan Misi yang selaras dengan Visi Misi Kota Prabumulih. Dalam konteks kehidupan bernegara, visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi diartikan sebagai cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi tidak lain adalah suatu gambaran menantang tentang masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah

“TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI INFORMATIKA YANG HANDAL, EFISIEN, EFEKTIF DAN BERKUALITAS” Visi ini menggambarkan apa-apa saja yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dan diharapkan dapat menggugah dan mendorong peran serta atau keikutsertaan seluruh anggota organisasi yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Rencana Strategis Dishubkominfo 2013-2018

65

Makna yang terkandung dari Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di atas adalah : 1. Pelayanan Transportasi Yang Handal, adalah penyelenggaraan tranportasi yang aman, selamat, nyaman tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan masyarakat 2. Pelayanan Komunikasi Informatika Yang Handal, adalah penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang mampu diakses serta dapat menyebarkan informasi untuk peningkatan kualitas masyarakat 3. Efisien dan Efektif, adalah penyelenggaraan perhubungan komunikasi dan informatika dapat dilaksanakan dengan mudah, murah dan hemat namun tepat sasaran. 4. Berkualitas, adalah penyelenggaraan perhubungan komunikasi dan informatika dalam kondisi mutu terbaik untuk melayani masyarakat

Dalam mewujudkan Visi tersebut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih akan berupaya secara maksimal dengan telah menetapkan Misi, yaitu 1. Meningkatkan keselamatan dan kemanan transportasi 2. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi 3. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan komunikasi yang lancar dan benar 4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi 5. Mewujudkan birokarsi layanan Transportasi Komunikasi dan Informatika yang profesional dan memiliki integritas / moral yang tinggi

4.2. TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka pencapaian Visi Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2013-2018, maka tujuan yang akan dicapai adalah : 1. Mengoptimalkan kapasitas dan kualitas kegiatan transportasi 2. Penerapkan sistem penyelenggaraan transportasi yang efisien 3. Menyediakan Akses Komunikasi dan Informatika 4. Meningkatkan pengelolaan informasi 5. Menyediakan dan Meningkatkan pengelolaan administrasi dan kinerja aparatur


66

Sasaran strategis untuk pencapaian visi misi Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah 1. Meningkatnya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas 2. Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 3. Meningkatkan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan 4. Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi 5. Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika 6. Meningkatnya Diseminasi Informasi 7. Terpenuhinya Pengkajian Komunikasi dan Informasi 8. Terciptanya Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi 9. Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi perkentoran 10. Meningkatnya kualitas aparatur

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut


67

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PRABUMULIH Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Tujuan 1 1.1. Mengoptimalkan kapasitas dan kualitas kegiatan transportasi

Sasaran

Indikator Sasaran

2 1.1.1 Meningkatnya Fasilitas Jalan dan Keselamatan Berlalu Lintas

3

2017

2018

4

5

6

7

8

%

58.6

60.4

74.3

83.36

100

2

Berkurangnya volume kemacetan Lalu Lintas

%

34.5

38.4

49.1

66.5

69.3

%

67,2

69,14

70,79

72,09

79,39

%

57,48

62,48

67,48

72,48

77,48

%

54.6

55.2

57.7

58.4

60.9

%

0

50

50

50

100

%

67.8

69.3

69.8

70.5

71.4

%

27.6

27.4

28.2

28.9

30.7

1 1

3 2.1.1. Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi

2016

1

2

2.1 Penerapan sistem penyelenggaraan transportasi yang efisien

2015

Tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

3 1.1.2. Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 1.1.3. Meningkatnya Jaringan Prasarana Angkutan

2014

1

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tersedianya halte Yang Melayani Angkutan Umum Jumlah Terminal Yang Melayani Angkutan Umum Tersedianya Angkutan Umum Yang telah tersedia Jaringan Jalan dalam kota

2

Tersedianya Angkutan Darat

%

61.76

63.29

64.55

65.46

67.92

3

Tingkat Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Angkutan

%

62.4

66.8

71.38

72.9

78.9

4

Prosentase peningkatan Pelayanan Parkir

%

64.7

73.3

86.7

93.3

100

1 3.1. Tersedianya akses komunikasi dan informatika

2 3.1.1. Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika

3.1.2. Meningkatnya Diseminasi Informasi

3 1

Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

2

Tersedianya LPSE / Eprocurenment

1 2

4.1. Peningkatan pengelolaan informasi dalam penyebarluasan informasi

3.1.3. Terpenuhinya Pengkajian Komunikasi dan Informasi 4.1.1. Terciptanya Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi

5.1. Penyediaan dan peningkatan pengelolaan Administrasi dan SDM

5.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

1 1 1 2 3

2.1.2 Meningkatnya kualitas aparatur

1 2

Tersedianya Media Informasi Yang Dapat Diakses Publik Tingkat Diseminasi dan Pendistribusian informasi Jumah Pengkajian Bidang komunikasi dan Informasi Jumlah SDM yang memahami dan menguasai bidang komunikasi dan informasi Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase sarana dan prasarana yang memadai Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan Persentase aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Jumlah Pakaian Seragam Dishubkominfo

4

5

6

7

8

%

80

80

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

94.6

95.2

97.9

99.4

100

%

83

87

92

96

98

aplikasi

5

10

10

10

10

%

66.7

83.3

83.3

100

100

%

100

100

100

100

100

%

74.5

82.6

88.9

92.7

95

dok

5

3

3

3

5

%

27.8

34.7

62.5

83.3

97.2

stel

160

160

160

160

160

4.3.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif

tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan cara atau metode tertentu untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan pencapaian visi dan menjalankan misi serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, ditempuh melalui strategi pokok yaitu : 1. Penataan Penyelenggaraan Perhubungan dengan penataan Sistem Transportasi sejalan dengan perubahan lingkungan strategis baik pada skala lokal, regional maupun global, penataan penyelenggaraan perhubungan dilakukan melalui kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan dibarengi dengan pelaksanaan peraturan di bidang perhubungan (regulatory reform), peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan melibatkan peran serta swasta dalam pengoperasian dan pembangunan infrastruktur perhubungan 2. Strategi Pembangunan Perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan termasuk keselamatan dan keamanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat. 3. Memanfaatkan sumber daya komunikasi dan informatika secara optimal. Sumberdaya dan struktur teknologi informasi dan komunikasi adalah sangat terbatas sehingga perlu dimanfaatkan secara efektif dalam usaha memperoleh hasil yang optimal bagi keseluruhan pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pebisnis dan masyarakat.

4. Membentuk iklim penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika. Untuk menghasilkan layanan pos, komunikasi dan informatika yang terjangkau, berkualitas dan aman kepada seluruh masyarakat, diperlukan peran swasta yang memperoleh izin penyelenggaraan melalui pembukaan peluang usaha.

5. Menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Pemberdayaan informasi oleh pemerintah dilakukan dengan mengingat fungsi pemerintah sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihasilkan oleh pemerintah perlu dikumpulkan dan dibuat tersedia kepada masyarakat untuk diambil pada saat dibutuhkan. Sementara itu, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat harus juga disebarkan melalui ruang publik yang harus disediakan oleh semua penyelenggara komunikasi dan informatika serta ruang privat yang sesuai dengan peruntukannya.

6. Mengembangkan kemampuan sumber daya

manusia

dan

penelitian

dan

pengembangan komunikasi dan informatika. Untuk meningkatkan manfaat dari komunikasi dan informasi, diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten sehingga dapat

merancang,

menggunakan,

dan

mengevaluasi

metode

komunikasi,


70

pemanfaatan

informasi

dan

teknologi

pendukungnya

untuk

peningkatan

produktivitas, inovasi dan kolaborasi. Di samping itu juga diperlukan kemampuan sumberdaya manusia dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi semua pemangku kepentingan dengan melihat pada permasalahan yang dihadapi dan strategi penyelesaian yang menguntungkan.

Kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dalam pembangunan dan Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2014 meliputi hal-hal sebagi berikut : 1. Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang dan jasa 2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat 3. Mendorong partisipasi peran serta masyarakat dengan memperhitungkan tingkat pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan daya beli masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan jaminan kelangsungan usaha 4. Mendorong pengembangan teknologi sebagai antisipasi perkembangan global yang begitu cepat 5. Penyediaan Informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat 6. Meningkatkan kualitas SDM guna mewujudkan penyelenggaran perhubungan komunikasi dan Informatika


71

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA TAHUN 2013-2018 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PRABUMULIH VISI

: TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI INFORMATIKA YANG HANDAL, EFISIEN, EFEKTIF DAN BERKUALITAS Tujuan

1

2

MISI 1 1.1. Mengoptimalkan kapasitas dan kualitas kegiatan transportasi

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

3

4

5

: MENINGKATKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI 1.1.1 Meningkatnya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan keselamatan lalu lintas 1.1.2. Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 1.1.3. Meningkatnya Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

1 2 3 4

MISI 2 2.1 Penerapan Sistem penyelenggaran Transportasi Yang Efisien MISI 3 3.1. Menyediakan Akses Komunikasi dan Informatika

Pengembangan sarana dan Pasilitas Perhubungan Pelaksanaan Peraturan di Bidang perhubungan Pengembangan sarana dan Prasarana Perhubungan

1 2

Meningkatkan keselamatan dan kemanan transportasi Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang

Pembangunan Perhubungan

: MENINGKATKAN KNERJA PELAYANAN ANGKUTAN Mendorong partisipasi serta peran serta Penataan Penyelenggaraan 1 masyarakat Perhubungan Pembinaan Penyelenggara Bidang 2 Perhubungan : MENINGKATKAN KECUKUPAN INFORMASI MASYARAKAT DENGAN KOMUNIKASI YANG LANCAR DAN BENAR 2.1.1. Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi

3.1.1. Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika 3.1.2. Meningkatnya Diseminasi Informasi 3.1.3. terpenuhinya Pengkajian Komunikasi dan Informasi

1

1 2 3

Pemanfaatan Sumber Daya Komunikasi Menyediakan dan Menyebarkan Informasi Yang Bermanfaat Pembentukan klim penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika

1

Mendorong pengembangan teknologi

2

Penyediaan informasi pembangunan daerah

1

2

MISI 4 4.1. Meningkatkan pengelolaan Informasi MISI 5 5.1. Menyediakan dan meningkatkan Pengelolaan Administrasi dan Kinerja Aparatur

3

4

5

: MENGEMBANGKAN SISTEM KOMINFO YANG BERBASIS KEMAMPUAN LOKAL YANG BERDAYA SAING TINGGI 4.1.1. terciptanya Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi

1

Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia

1

Peningkatan kualitas SDM

: MEWUJUDKAN BIROKRASI LAYANAN TRANSPORTASI KOMUNIKASI DAN INFORMASI YANG PROFESIONAL DAN MEMILIKI INTEGRITAS 5.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 5.1.2 Meningkatnya kualitas aparatur

1

Penataan dan Penyelenggaran Aministrasi Perkantoran

1

Penyediaan layanan Administrasi perkantoran

2

Mengembangkan sumber daya manusia

2

Peningkatan kualitas SDM

B BA AB BV V R RE EN NC CA AN NA AP PR RO OG GR RA AM MD DA AN NK KE EG GIIA AT TA AN N

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun20132018 adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Prabumulih yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang Perhubungan , Komunikasi dan Informatika, maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Kota Prabumulih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota PrabumulihTahun 2013-2018. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Prabumulih, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

5.1.

PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Perhubugan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih yang direncanakan untuk Periode Tahun 2013-2018, dapatdijabarkan sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program ini merupakan program untuk kesekretariatan dan lebih difokuskan untuk menunjang berjalannya kegiatan kantor sehari-hari, terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu : 1) Penyediaan jasa surat menyurat 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 5) Penyediaan jasa administrasi keuangan Rencana Strategis Dishubkominfo

74

6) Penyediaan jasa kebersihan kantor 7) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8) Penyediaan alat tulis kantor 9) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12) Penyediaan peralatan rumah tangga 13) Penyediaan makanan dan minuman 14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 16) Penyediaan tenaga teknis / administrasi perkantoran 17) Penyediaan Jasa Media Informasi

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, program untuk pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu : 1) Pembangunan gedung kantor 2) Pengadaan mobil jabatan 3) Pengadaan kendaraan dinas/operasional 4) Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 5) Pengadaan mebeleur 6) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 8) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 10) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 11) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3.

Program Peningkatan disiplina paratur, program untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur, terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu : 1) Pengadaan mesin absen/kartu absensi 2) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4.

Program

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur,

program

untuk

meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur, terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu : Rencana Strategis Dishubkominfo

75

1) Pendidikan dan pelatihan formal 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5.

Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program untuk perencanaan dan pelaporan kinerja serta keuangan SKPD terdiri dari beberapa kegiatan : 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran 3) Penyusunan laporan pronogsisi realisasi anggaran 4) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 5) Penyusunan dokumen perencanaan

6.

Program

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan,

program

perencanaan dan pembangunan prasaran dan fasilitas perhubungan, terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu : 1) Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2) Penyusunan kebijakan, norma, standar prosedur perhubungan 3) Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 4) Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 5) Peningkatan pengelolaan terminal 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, program perbaikan prasana dan fasilitas LLAJ terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu : 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 2) Rehabilitasi/Pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 3) Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal

8.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, terdiri dari beberapa kegiatan : 1) Penyuluhan bagi sopir/jurumudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 2) Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 3) Temuwicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 4) Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 5) Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Rencana Strategis Dishubkominfo

76

6) Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal 7) Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama 8) Penataan tempat pemberhentian angkutan umum 9) Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal 10) Penciptaan pelayan cepat, tepat, murah dan mudah 11) Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 12) Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 13) Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 14) Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 15) Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/jurumudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 16) Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 17) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9.

Program Pembangunan Saranadan Prasarana Perhubungan, terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu : 1) Pembangunan gedung terminal 2) Pembangunan halte bus 3) Pembangunan jembatan penyebrangan

10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu : 1) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2) Pengadaan marka jalan 3) Pengadaan pagar pengaman jalan 4) Pengadaan lampu lalu lintas

11. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu : 1) Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 2) Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 3) Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Rencana Strategis Dishubkominfo

77

5.2.

PENDANAAN INDIKATIF Pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih selama 5 tahun dari APBD Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 ditargetkan sebesar Rp. 57.501.070.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah). Untuk lebih jelasnya rencana, program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Rencana Strategis Dishubkominfo

78

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PRABUMULIH

Tujuan

(1) 1.1. Mengoptim alkan 1.1.1 kapasitas dan kualitas kegiatan transportasi

Sasaran

(2) Meningkatnya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan keselamatan lalu lintas

Indikator Sasaran

Kode

(3) a. Tersedi anya fasilitas keselamatan Lalu Lintas Jalan

1

Program dan Kegiatan

(4)

(5)

7 19

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Data Capaian Tahun -20 14 Indikator Kinerja Program pada Tahun dan Kegiatan Awal target Rp (juta) Pe rencanaa (6) (7) (8) (9) Cakupan standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota Input dana

Out put 1

7 19 1

Pengadaan ramb urambu lalu lintas

Terpenuhinya Kebutuhan Rambu-Rambu untuk keselamatan lalu li ntas Terpenuhinya

Kebutuhan Out Rambu-Rambu com e untuk keselamatan lalu lintas Input dana Out put

Terpasangnya Marka Jalan untuk kesematan lalin

Terpasangnya Paku Jalan untuk keselamatan lalu lintas Terpasangnya Out Trffic Bloc/Cone Pengadaan Marka put untuk kesematan 7 19 2 Jalan lalin Terpenuhinya Out Marka Jalan untuk come kesematan lali n Out put

1

Terpenuhinya Ou t Paku Jalan untuk come keselamatan lalu lintas Terpenuhi nya Out Trffic Bloc/Cone come untuk kesematan lalin

46.07

Target Tahun -20 15 target

Rp (juta)

(10)

(11)

Tahun -20 16

target Rp (juta) target (12)

(13)

100 unit

60 unit 150

100 unit

1166 unit

(16)

120

60 unit

(17)

100 unit

100 unit

150

Teknik Sarana d an Prasarana (TSP)

450

Teknik Sarana dan Prasarana (TSP)

1591 m

200 unit

50

1341 m

100

725 unit

100 1591 m

250 m

10 0 unit

150 unit

570

350 unit 100

(20)

1836 unit

150 unit

10 0 unit

(17)

1836 unit

100 unit

100 unit

100

(16)

1,300.0 100% ##########

100 unit 150

Unit Kerja SKPD Penanggun Rp (juta) g-jawab

Akhir Pe riode

target Rp (juta) target

250 m

0

0

(15)

100 unit

1341 m

0

(14)

Rp (juta)

Tahun -20 18

58.6% ########## 60.4% ########## 74.3% ######### 83.6% 1,330.00 100%

1166 unit

0

Tahun -20 17

20 0 unit

72 5 unit

350 unit

Lokasi

Kelompo k Sasaran

(19)

(21)

Input dana Terpasangnya Guadril u ntuk keselamatan lalu lintas Terpasangnya Out Deli nator untuk put keselamatan lalu lintas Terpenuhinya Out Guadril u ntuk put keselamatan lalu lintas Terpenuhinya Out Deli nator untuk com e keselamatan lalu lintas Input dana Out put

1

1

1

1

1

Pengadaan Pagar 7 19 3 Pengaman Jalan

Pengadaan 7 19 4 Lampu Lalu Lintas

Pengadaan Rambu 7 19 5 Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ)

Pengadaan Pintu 7 19 6 Perlintasan Sebidang

Terpasangnya Lampu Lalu Lin tas untuk kesematan lalu lintas Terpenuhinya Out Lampu Lalu come Lintas untuk kesematan lalu lintas Input dana Out put

Terpasangnya RPPJ untuk keselamatan lalu lintas Terpenuhinya Out RPPJ untuk come keselamatan lalu lintas Input dana Out put

0

200 unit

200 unit

70 unit

100 unit

50 unit 60 9.35 9

200 unit

200 unit

70 unit

100 unit

50 unit

2 unit

8 unit

2 unit

43 u ni t

Terpenuhinya Pintu Perlintasan Out KA Sebidang com e untuk kesematan lalu lintas

2 unit

80 unit

280 unit 20 0

150 unit

550 unit

80 unit

80 unit

280 unit

2 unit

2 unit

16 unit

400

250

2 unit

2 unit

2 unit

16 unit

4 unit

4 unit

4 unit

55 unit

50

43 u ni t

550 unit

80

400

-

2 unit

Input Inventarisasi dan Out Survey Kebutuhan put 7 19 7 Fasilitas Keselamatan Lalu Out Lintas come

2 unit 200

Terpasangnya Pintu Perlintasan KA Sebidang untuk kesematan lalu lintas

Out put

25 0

0

8 unit

80 unit

150 unit

4 unit

50 4 unit

50

Teknik Sarana dan 11 39 .359 Prasarana (TSP)

1250


150


1,600


230


55 unit

4 unit

2 unit

4 unit 1,600

2 unit

4 unit

dana Adanya Pendataan Terpenuhinya informasi fasilitas kesematan lali n

12 bln

12 bln 20

12 bln

12 bln 70

12 bln

12 bln 70

12 bln

12 bln 70

12 bln

12 bln

b. Berkurangnya Volume Kemacetan Lalu Lintas

c.

Input dana

1

Terpenuhi nya standar keselamatan bagi angkutan umum 1

1

Pelaksanaan Manajemen 7 19 7 Rekayasa Lalu Lintas

Pengendalian Pengoperasian 7 19 8 angkutan umum di jalan raya dan terminal

Operasi Pengendalian Lalu Lin tas dan 7 19 9 Angkutan Pada Hari Raya dan Tahun Baru

Out put

Penataan Titik Kemacetan Terpenuhi nya Ou t pentaan lalu come lintas di titik kemacetan Input dana Adanya operasi penertiban angkutan umum di terminal dan jalan raya Terpenuhinnya operasi Out penertiban come angkutan umum di terminal dan Input jalan dana raya Out put

12 b ln

12 b ln

12 b ln

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12 b ln

12 b ln

12 b ln

12 b ln

12 b ln

50

12 b ln

12 b ln 100

12 b ln 50

500

12 b ln 50

240

50

240

240

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

adanya Pengendalian Lalin pada hari Besar keagamaan dan Tahun Baru

2 kali

2 kali

2 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

adanya Pengendalian Out Lalin pada hari com e Besar keagamaan dan Tahun Baru

100%

Out put

80

100%

80

100%

90

100%

90

100%

200


1,320

POK

430

POK

320

POK

140

POK dan TSP

12 b ln

90

100%

100%

Input dana

1

Penyuluhan dan 7 19 10 kampanye tertib lalu lintas

Adanya Kampanye Penertiban Lalu Lintas Terpenuhinya Out Kamp anye Tertib come Lalu Lintas Out put

4 kali

4 kali 80

4 kali 80

4 kali 80

80

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Input dana

1

1.1.2. Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor

1

Monitoring dan 7 19 9 Evaluasi

7 20

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Adanya Monitorin dan evaluasi Terpenuhinya Out pengawasan dan come evaluasi untuk tindakan selanjutnya Out put

Cakupan unit pengujian kendaraan bermotor bagi kendaraan wajib uji.

1 dok 60 1 dok

52,47%

57,48 %

20 1 dok

250

62,48 %

20 1 dok

720

67,48 %

20 1 dok

505

72,48 %

1 dok 20

1 dok

615

77,48 %

1 dok

145

77,48 %

2235

Input dana

1

1

1

Pembangunan Sarana Balai Uji 7 20 1 Berupa Auning Parkir Kendaraan

Pengadaan Alat pengujian 7 20 2 Kerndaraan Bermotor

7 20 3

Pengembangan SDm Penguji

1

Pelaksanaan Uji 7 20 3 Petik kendaraan Bermotor

1

7 20 4

Tersedianya kebutuhan Pelayanan Ki er Kendaraan Terpenuhinya Out kebutuhan come pelayanan kier kebdaraan Input dana Out put

Tersedianya kebutuhan standar peralat Uji Kendaraan Terpenuhinya Out kebutuhan come standar peralat Uji Kendaraan Input dana Out put

Out put Out come Input

Adanya Insentiv penguji Tersedinaya Insentiv penguji dana

Out put Out com e

Adanya Uji Petik Kier Terdatanya Kendaraan wajib uji Input dana

Pengadaan Out Software Hardware put Sistem Informasi Out Manajemen PKB com e

40%

60% 60

40%

8 unit

4 unit

60%

1 unit 250

1 unit 360

8 unit

4 unit

1 unit

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

5,000 kend 5,000 kend

Adanya Software Hardware

1 set

Tersedinya Sofware Hardware

1 set

100% 80

1 unit

35

12 bln 12 bln

12 bln

5,000 kend 5,000 kend

UPTD PKB

140

UPTD PKB

60

UPTD PKB

125

UPTD PKB

400

UPTD PKB

40

UPTD PKB

6 unit

35

1 unit

30

1330

6 unit 360

1 unit

35

UPTD PKB

100%

1 unit 360

140

12 bln

35

12 bln

12 bln 12 bln

5,000 kend 5,000 kend

30

1 set 125 1 set

Input dana

1

1

Pengadaan Buku 7 20 5 dan Plat Uji Kendaraan


Out put

Adanya buku dan plat uji kendaraan

Terpenuhinya Out kebutuhan Buku come dan Pl at Uji Kendaraan Input dana Adanya Monitoring dan evaluasi Terpenuhinya Out pengawasan dan come evaluasi untuk tindakan selanjutnya Out put

1000 set

100

1000 set

100

1000 set

100

1000 set

100

1000 set

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

10 1 dok

10 1 dok

10 1 dok

10 1 dok

1 dok

1.1.3. Meningkatnya a. Jumlah Arus Jaringan Prasarana Penumpang Angkutan Jalan Angkutan Umum

1

7 15

1

Perencanaan Pembangunan 7 15 1 Prasarana dan Fasili tas Perhubungan

1

1

b. Tersedianya Halte yang melayani angkutan umum

c. Tersedianya termin al yang melayani angkutan umum

Penyusunan No rma, 7 15 2 Kebijakan, Standar dan prosedur Bidang Sosialisai Kebijakan di 7 15 4 Bidang Perhubungan

1

Peningkatan Pengelo laan 7 15 7 Terminal Angkutan Darat

1


Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1

7 18

1

Pembangunan 7 18 1 Terminal Barang/ Penyangga

1

d. Prosentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan

1

7 18 4

Pembangunan Halte

7 16

Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Jumlah arus penumpang angkutan um um

52.4%

54.6%

139

55.2%

250

57.7%

50

58.4%

150

60.9%

250

60.9%

839

Input dana Adanya Perencanaan Pembangunan Terpenuhinya Out in formasi com e perencanaan pembangunan Input dana Out put

1 dok

1 dok 72

1 dok

Out Adanya SOP put Out Terpenuhinya com e in formasi

1 dok

1 dok 50

1 dok

20

1 dok

1 dok

50

172

Sekretariat

50

120

Sekretariat

40

185

Sekretariat

100

300

UPTD Terminal

10

62

Sekretariat dan UPTD Terminal

200

10700

1 dok

1 dok

50

1 dok

1 dok

Input dana Out Jumlah Peserta put Ou t Tingkat come Pemahaman Kebijakan Input dana Out put Out come Input

100 org

4 kali 25

75%

4 kali

Terkelolanya Terminal Terlaksananya Pengelolaan dana

Adanya Monitoring dan evaluasi Out Terlaksananya come Monitoring dan evaluasi Jumlah Halte dan terminal yang teah dilayani angkutan umum dalam trayek

12 bulan 12 bulan

Out put

1 dok

1 dok

0

0

4 kali 40

4 kali

12 bulan 12 bulan

1 dok 10 1 dok

50% 10500.00

50%

4 kali

100

1 dok 10

1 dok

4 kali 40

4 kali

100

1 dok 22

0

4 kali 40

1 dok 10

1 dok

0

12 bulan 12 bulan

50%

1 dok

0

100%

Input dana Out put Ou t come Input

Adanya Termin al

2 unit

Tersedi anya terminal dana

2 unit

Ou t Adanya Halte put Out Tersedianya Halte come Cakupan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota

20 unit 20 unit 100%

100% 164.348

100%

10,300

20 unit 20 unit

200

330

100%

330

100%

330

100%

200

330

10,300

Sekretariat

400

TSP

100% 1484.348

Input dana 1

2.1. Penerapan Sistem 2.1.1. Meningkatnya penyelenggaran Pelayanan Jasa Transportasi Yang Transportasi Efisien

a. Tersedianya Angkutan Umum yang melayani jaringan taryek dalam kota

Rehabilitasi/ 7 16 1 Pemeliharaan Sarana Alat PKB

1

Rehabilitasi/ Pemeliharaan 7 16 2 Prasarana Balai PKB

1

Rehabilitasi/ Pemeliharaan 7 16 3 Rambu-Rambu Lalu Lin tas

1

Rehabilitasi/ 7 16 4 Pemeliharaan Terminal

1

7 17

1

Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk 7 17 1 peningkatan keselamatan penumpang

1

Program Peningkatan Pe layanan Angkutan

Temu Wicara pengelolah angk umum guna 7 17 3 meningkatkan keselamatan penumpang

Out put Out com e Input

Adanya pemeliharaan Sarana berjalan baik dana

Out put Ou t come Input

Adanya pemeliharaan Prasarana Berjalan baik dana

Ou t put Out come Input

Adanya pemeliharaan Rambu Lalin tetap tersedia dana

Out Adanya put pemeliharaan Out Terminal berjalan come baik Cakupan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota

8 unit

84

8 unit

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bln 100%

80.348

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

27%

27.6%

404.5

27.4%

10 0

30

150

50

1190

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

28.2%

10 0

30

150

50

1220


28.9%

10 0

30

150

50

1430


30.7%

10 0

48 4

UPTD PKB

30

120

UPTD PKB

150

680.348

TSP

50

200

UPTD Termin al

1710

30.7%

5854.5

Input dana Out put

Jumlah peserta

Tingkat Out Pemahaman come sopir terhadap keselamatan penumpang Input dana Out put

Jumlah peserta

Tingkat Pemahaman Out pengelo lah come angkutankeselama tan penumpang

100 org

100 org 40

100 org 50

100 org 60

100 org

100 org

100 org

100 org

50 o rg

50 o rg

50 o rg

50 o rg

40 50 o rg

50 50 o rg

55 50 o rg

60

21 0

LLA

60

205

LLA

30

12 0

LLA

50 o rg

Input dana

1

Ou t Uji Kelayakan put Sarana 7 17 4 Transportasi gun a Out keselamatan come penumpang

Jumlah Sarana

2 unit

Terpenuhinya informasi sarana dan transportasi yang berfungsi sesuai dengan aturan berlaku

2 unit

2 unit

30

30

30 2 unit

b. Tersedianya angkutan darat

Input dana

1

1

Penciptaan keamanan dan 7 17 6 kenyamanan penumpang di termin al

Tersedianya Penciptaan Kenyaman Terpenuhinya dan terciptanya Out keamanan dan come kenyamanan penumpang di Input terimal dana Out put

Pengawasan Out peralatan put keamanan dalam 7 17 7 keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan Out pertama come

Adanya pengawasan peralatan kemanan dalam keadaan darurat Terpenuhinya pengawasan peralatn keamanan dalam keadaan darurat (Pemeca kaca,

12 bulan

12 bulan 40

12 bulan 40

12 bulan 40

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

50

50

50

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

25 titik

25 titik

25 titik

25 titik

40

160

UPTD Terminal

50

200

POK

Input dana

1

1

Pelaksanaan 7 17 8 Analisa Dampak Lalu Lintas

Penciptaan Disiplin dan 7 17 9 pemeliharaan kebersihan di terminal

Adanya analisi dampak lalu li ntas Terpenuhinya Out informasi come dampak lalu lintas Input dana Out put

Out put

Out terciptanya com e disiplin dan kebersihan terminal Input dana

Adanya software Hardware untuk Penciptaan pelayanan Layanan Cepat, 7 17 10 angkutan Tepat, Murah dan Terpenuhinya Mudah Out software Hardware com e untuk pelayanan angkutan Out put

1

Adanya penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan terminal Terpenuhinya dan

50

50

50

25 titik

25 titik

25 titik

25 titik

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

40

12 bulan

40

12 bulan

40

12 bulan

50

25 titik

200

25 titik

40

160

UPTD Terminal

100

LLA

12 bulan

1 set 100 1 set

Input dana

1

1

1

Pengumpulan dan analisis data 7 17 11 base Bidang Perhubungan

Out put

Adanya dokumen analisis dan database

1 dok

Out terpenuhinya com e analisis dan Data Base Input dana

Pengembangan Sarana dan 7 17 12 Prasarana Pelayanan jasa Angkutan

Adanya pengembangan Terpenuhinya pengembangan Out saran dan come prasarana pelayanan Input angkutan dana

Fasilitasi Perijinan di 7 17 13 Bidang Perhubungan

Out put

1 dok 30

1 dok

1 dok

Out put

Adanya fasilitisai perijinan

Out terpenuhinya come fasilitasi perijinan

1 dok 30

1 dok 40

1 dok

50

2 unit

10 keg

10 keg

10 keg

100

100

LLA

160

512

LLA

150

480

LLA dan PO K

100

475

LLA

50

180

LLA

70

220

LLA

2 unit

10 keg 30

LLA

2 unit 50

62

140

1 dok

2 unit

10 keg

40

10 keg 120

10 keg

10 keg 140

10 keg

10 keg

Input dana

1

Sosialisasi/ Penyuluhan 7 17 14 Ketertib an Lalu Lintas Angkutan

Ou t put

Jumlah Peserta

Tersosialisasinya Out ketertiban Lalin come Angkutan Umum

1 keg

2 kali 20

1 keg

2 kali 50

2 kali

2 kali 120

2 kali

2 kali 140

2 kali

2 kali

Input dana

1

1

1

Koordinasi Dalam peningkatan 7 17 16 Pelayanan Angkutan

7 17 20

Survey Lalu Lintas Harian Rata-Rata

Study Manajemen 7 17 21 Angkutan Barang

Out put

Adanya Forum Lalu Lintas Terpenuhinya Out informasi come pemasalahan lalu lintas Input dana Out put

Adanya Survey Lalu Lintas Harian Rata-Rata

Terpenuhinya Out informasi Lalu come Lintas Harian RataRat Input dana Ou t put

Adanya Study manajemen Angkutan Barang

Terpenuhi nya Ou t Informasi Lalu come Lintas Angkutan Barang

12 bln 75 12 bln

12 bulan

100

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

1 dok

100

12 bulan

1 dok 30

12 bulan

12 bulan

1 dok 50

12 bulan

1 dok 50

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

30 1 dok

60 1 dok

60 1 dok

1 dok

Input dana

1

Study jarin gan Angkutan Barang

1

7 17 23

1

Study Rencana Jaringan Lalu 7 17 24 Lintas dan Angkutan Jalan Kota

1

1

c. Tingkat peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan

Study Manajemen 7 17 22 Persimp angan

1

1

1

Study 7 17 25 Pengembangan Angkutan Masal

7 17 26

Study Jaringan Trayek

Peningkatan Disiplin 7 17 2 masyarakat menggunakan angkutan

Pemilihan dan Pemberian 7 17 15 penghargaan Sopir Angkutan Umum


Adanya Study manajemen Persimpangan Terpenuhinya Out Informasi come Manajemen Persimpangan Input dana Ou t put

1 dok

1 dok

Out Jumlah Dokumen put Out Jumlah Dokumen come Input dana Out Jumlah Dokumen put Out Jumlah Dokumen come Input dana

1 dok

1 dok

200

1 dok

Jumlah Peserta Terpilihnya sopir teladan dana

Adanya Monitoring dan evaluasi Out Terlaksananya com e Monitoring dan evaluasi Out put

40

1 dok

1 dok

150

LLA

1 dok

150

500

Sekretariat

50

130

LLA

90

LLA

50

22 0

LLA

60

215

LLA

15

55

LLA/POK

1 dok

60 1 dok

2 kali

2 kali

2 kali 50

2 kali

30

3 org

50 org

50

50

50 org

55

50 org 3 org

1 dok 15

1 dok

2 kali

3 org

1 dok 10

2 kali

2 kali

3 org

1 dok

1 dok

170

1 dok

50

50 org

50

1 dok

1 dok

2 kali

20

1 dok

50

1 dok

1 kali

LLA

1 dok

1 dok

30

20

180

1 dok

1 dok

50 org 50 org

50

0

1 dok

1 kali

50 1 dok

1 dok

30

Adanya Study Jaringan Trayek Terpenuhinya informasi Jaringan trayek Input dana

Ou t put Out come Input

1 dok

1 dok

1 dok

Ou t put Out come

Out disiplin come masyarakat menggunakan angkutan Input dana

30

1 dok 50

1 dok

Adanya Study Pengembangan Angkutan Masal Terpenuhinya Out informasi come pengembangan angkutan masal Input dana

Ou t put

1 dok

1 dok 50

1 dok

1 dok

Out put

Adanya Operasi peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan meningkatnya

1 dok 30

1 dok 15

1 dok

1 dok

1

1

Pemilihan pelajar Input dana Out Jumlah Peserta Pelopor 7 17 18 Keselamatan Lalu put Ou t Terpilih nya Lintas come Pelajar Pelopor Input dana

Lom ba Wahana 7 17 19 Tata Nugraha

d. Prosentase peningkatan Pelayanan Parkir

Out put

50 p lj

Jumlah Penataan Titik Peilaian

Tertatanya tempat Out dimana menjadi come titik penilaian

30

50 p lj

60

50 p lj

70

50 p lj

30 plj

30 plj

30 plj

30 plj

20 titik

20 titik

20 titik

20 titik

40

85

95

1 plakat

1 plakat

1 plakat

1 plakat

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

80

240

LLA

105

325

LLA

30

127.5

UPTD Parkir

30

60

UPTD Parkir

40

80

UPTD Parkir

Input dana

1

Pengawasan dan 7 17 27 Penertiban Parkir

Adanya pengaswasan dan penrtiban parkir

12 bln

Terpenuhinya Out pengawasan dan come penertiban parkir

12 bln

Out put

7.5

30 12 bln

30 12 bln

30 12 bln

12 bln

Input dana

3.1. Menyedi akan Akses Komunikasi dan Informatika

3.1.1. Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika

a. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Uji Petik Restrib usi Parkir

1

7 17 28

1

Penyusunan P eta 7 17 29 Parkir

25 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Out Adanya uji petik put Out Terpenuhinya come informasi restribusi parkir Input dana

100 titik 100 titik

Out put

1 dok

Adanya peta parkir Terpenuhi nya Ou t jumlah titik come potensial untuk parkir Cakupan pe ngem bangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Input dana Out put

Pembinaan dan pengembangan 1 25 15 2 jaringan komunikasi dan informasi

Out put Out com e Ou t come

adanya pembinaan jaringan komunikasi Adanya Pembinaan Warnet Terpenuhinya pembin aan jaringan komunikasi Terpenuhinya Pembin aan Warnet

100 titik 100 titik

30

1 dok

40

1 dok

72%

80%

70

80%

1 dok

1974

100%

1914

3 jar

40 war net

3 jar

40 war net

100%

1914

3 jar

20

25

25

100%

1914

100%

6379

3 jar

25

25

12 0

Komi nfo

Input dana

Pembinaan dan pengembangan 1 25 15 3 Sumber Daya komunikasi dan informasi

Out put

Adanya pembin aan dan pembentukan Kelompok Informasi Masayarakat Terpenuhi nya

50 kel

50 kel 30

penyebaran Out informasi melalui come kelompok Informasi masayarakat

50 kel 40

50 kel 40

50 kel 40

40

100%

100%

100%

100%

100%

3 jenis

10 jenis

10 jenis

10 jenis

10 jenis

19 0

Komi nfo

16 28

Komi nfo

4221

Kominfo

220

Kominfo

Input dana Pengadaan Alat 1 25 15 5 Studio d an Komunikasi

Adanya Alat studio dan komunikasi Terpenuhinya Ou t peralatan studio come dan komunikasi Out put

20

40 2

10 jenis

3 jenis

40 2

10 jenis

40 2

10 jenis

40 2

10 jenis

10 jenis 10 jenis

Input dana Pengelo laan 1 25 15 8 Internet Dalam Kota

1 25 15 11

3.1.2. Meningkatnya Diseminasi Informasi

a. tersedianya Media Informasi yang 1 25 18 dapat di akses publik

Pemelharaan Jaringan Internet

Kerjasama Informasi dan Media Massa

Penyebarluasan Informasi 1 25 18 1 pembangunan Daerah melalui Website

Out put Ou t come Input

Adanya In ternet

12 b ln

Terpenuhi nya Internet dana

12 bln

Ou t Terpeli haranya put jaringan Out Jaringan berjalan come baik Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media Input dana Peliputan dan pemyebaran Informasi Terpenuhinya Out Penyebaran come Informasi melalui website P emkot Out put

12 bln

1407

83%

414.3

12 bln

87%

100

12 bln

12 bln

1660

92%

40

12 bln

1407

12 bln

1650

96%

40

12 bln

1407

12 bln

12 b ln 12 bln

40

12 bln

1650

12 bln 350

12 b ln 12 bln

12 bln

12 bln 350

12 b ln 12 bln

12 bln

12 bln 15

1407

12 bln

12 bln

83%

12 b ln

98%

1650

98%

7024.3

12 bln 350

12 bln

350

1415

Kominfo

35 0

14 10

Komi nfo

12 bln

Input dana

1 25 18 3 Pengelo laan P PID

Out put

Adanya Pengelolaan PPID

Terorganisirnya Ou t Pengelolaan come informasi publik

12 bln

12 bln 36 0

12 bln

12 bln 35 0

12 bln

12 bln 35 0

12 bln

12 bln

b. Tersedianya LPSE / Eprocurenm ent

Input dana

1 25 18 4 Pengelolaan LPSE

Penyebarlu asan Informasi penyelenggaraan 1 25 18 5 Daerah melalui media luar ruangan dan interpersonal

a. Jumlah pengkaji an bidang komunikasi dan informasi

1 25 16

Pengkajian dan Pe ne litian Bidang Komunikasi dan Informasi

Pengkajian dan penelitian Bidang 1 25 16 1 Informasi dan Komunikasi

4.1. Meningkatkan pengelolaan Informasi

4.1.1. terciptanya Sumber Daya Manusia Komu ni kasi d an Informasi

Adanya pengelo laan LPSE

12 bln

a. Jumlah SDM yang memahami dan 1 25 17 menguasai bi dang komunikasi dan informasi

Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Kom uni kais dan Informasi

Pelatihan SDM dalam bi dang 1 25 17 1 Komunikasi dan Informasi

Out put Out put Ou t put Out put Out come Out come Out come Out come

12 bln 399.3

Out Terpenuhinya come proses lelang pekerjaan Input dana

c. Tingkat Disemi nasi d an pendistribusian informasi

3.1.3. terpenuhinya Pengkaji an Komunikasi dan Informasi

Out put

12 bln 800

12 bln 800

12 b ln

12 b ln

12 b ln

12 b ln

Adanya Buku informasi Adanya Pemutaran Film Adanya Sarasehan

100 buk 6 kali

100 buk 6 kali

100 buk 6 kali

100 buk 6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

Adanya Pameran

2 kali

Terpenuhinya Buku informasi terpenuhinya Pemutaran Film terpenuhinya Sarasehan Terpenuhinya Pameran

100 buk 6 kali

100 buk 6 kali

100 buk 6 kali

100 buk 6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

Jumlah Pengkajian

12 b ln

12 bln 800

5

5

45

10

150

70 3

2 kali

10

150

70 3

2 kali

10

150

70 3

2 kali

10

800

3599.3

Kominfo

150

600

Kominfo

70 3

10

28 57

Input dana Adanya pengkajian dan aplikasi internet

12 bln

Terpenuhinya Out sistem come administrasi secara elektronik

12 bln

Out put

Persentase sumber daya komunikasi dan informasi yang memenuhi standar

12 bln 45

20%

66.7%

12 bln 703

12 bln

20

83.3%

12 bln 703

12 bln

50

83.3%

12 bln 703

12 bln

50

100%

12 bln 703

12 bln

75

100%

2857

Kominfo

12 bln

75

100%

270

Input dana Out put

Jumlah peserta

SDM yang Ou t menguasai come pengetahuan bidang TIK

100 org 80%

20

125 org 80%

50

100 org 80%

50

100 org 80%

75

100 org 80%

75

270

Kominfo

5.1. Menyedi akan d an 5.1.1. Meningkatnya Meningkatkan kualitas Pengelolaan pelayanan Administrasi dan administrasi Kinerja Aparatur perkantoran

a. Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

10 1

10 1

10 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa 1 01 surat menyurat

Penyediaan j asa komunikasi, 1 02 sumber daya air dan listrik

Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran Out put Out com e Out put Out com e

Out put

10 1

10 1

10 1

10 1

1 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizin an kendaraan dinas

Penyediaan jasa 1 07 administrasi keuangan

1 08

1

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan Jasa 9 Perbaikan Peralatan Kerja

Out put

Tersedianya Kebutuhan untuk surat-menyurat Terpenuhi nya kebutuhan Untuk Surat Menyurat Tersedianya Kebutuhan Air Bersih dan Lis trik Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih dan Listrik (PAM dan PLN) Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (service, spare

100%

12 bln

1,561.00 100% ######### 100%

12 bln

12 bulan

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

6

12 bulan

12 bln 1,002

12 bulan

12 bln

Terpenuhi nya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (service, spare part, STNK, BBM Terprnuhinya

Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan

Out Terpenuhinya jasa 12 bulan come kebersihan kantor Tersedi anya Jasa 12 bulan Perbaikan Peralatan Kerja Out Terpenuhinya Jasa 12 bulan come Perbaikan Peralatan kerja Out put

2,088.35 100% ########## 100% ######### 100%

12 bulan

Out surat-menyurat come kendaran roda 4 dan 2 Terprnuhinya Out surat-menyurat come kendaran roda 4 dan 2 Tersedianya jasa Ou t 12 bulan administrasi put keuangan Terpenuhinya jasa Out admi ni strasi 12 bulan com e keuangan Ou t put

100%

6

200

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 b ln

12 b ln 20

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

65 12 bln

12 bln 29

65

12 bln

65 12 bln

12 bln 120 12 bln

400

2402

20

480

65

290

120

509

12 bln 120

12 bln

24

12 bln

12 bln 120

6

12 b ln 20

12 bln

12 bln

12 bln

400

12 bln

30

12 bln

6

400

420

12 bln

12 bln

12 bln

12 b ln

12 bln

12 bln

8,479.35

12 bln

12 bulan 12.45 12 bulan

12.45

10 1

10 1

10 1

10 1

10 1

10 1

10 1

10 1

10 1

1 10

Penyediaan Alat Tulis kantor

Out put Ou t come Out put

Tersedi anya ATK Terpenuhinya ATK

51 j enis 51 jenis

51 jenis 51 jenis 21 jenis

Jenis blanko cetakan Penyediaan Terpenuhinya 1 11 barang cetakan Out kebutuhan dan penggandaan com e blanko cetakan dan penggandan

21 jenis

21 jenis

21 jenis

Penyediaan 1 15 Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Penyediaan komponen Instalasi 1 12 Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor

12 bulan

12 bln

Penyediaan 1 17 makanan dan mi numan

Rapat-rapat koordi nasi d an 1 18 konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan 1 19 konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Jas Pendukun g 1 20 Administrasi/ teknis Perkantoran

Penyediaan Jasa 1 21 Media Informasi

Out put Out com e Out put Out come Out put Out come Out put Out com e Out put Out come

Tersedianya bahan bacaan Terpenuhinya bahan bacaan Tersedi anya komponen Instalasi Listrik Terpenuhinya kebutuhan komponen Instalasi Lis trik Tersedinya makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman Laporan hasil koordinasi dan kons ul tasi l uar daerah Terpenuhinya kebutuhan in formasi Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terpenuhinya kebutuhan informasi Insentif P HL, TKS

Out put Out Terpenuhi nya come Kebutuhan Tenaga Teknis Tersedi nya Surat Out Kabar, Website, put Baleho

71

75

51 jenis 51 jenis 21 jenis 21 jenis

18

30


5

70

75


5

70

75


5

70

351

75

33 0

2

35

12

66

24

139

450

1900

50

180

300

1634.9

30

150

12 b ul an 12 b ln 8 jenis

8 jenis

8 jenis

8 jenis

12 bulan

12 bln

8 jenis 18

12

12 bln

12 bulan

12 bln

12

12 bln

12

12 bln 24

12 bln

12 bln 350

8 jenis

12 bln 24

12 bln

12 bln

8 jenis

8 jenis

12 bln 24

300

8 jenis

8 jenis

12 bln 43

12 bulan

8 jenis

8 jenis

12 bln

12 bln 400

12 bln 400

12 bulan

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bulan

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

25 12 b ul an 12 b ln

25 12 b ln

12 b ul an 12 b ln 12 bulan

40 12 b ln

12 b ln 434.9

40 12 b ln

12 b ln 300

12 b ln

12 b ln 300

12 b ln 300

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

30 Terpenuhi nya Out Surat Kabar, come Website, Baleho

70

12 bln

30 12 bln

30 12 bln

30 12 bln

12 bln

b. Prosentase sarana dan prasarana 10 01 02 yang memadai

Program Cakupan Pelayanan Peningkatan sarana dan prasarana sarana dan aparatur prasarana aparatur Out put

Out come

Pengadaan Kendaraan 10 01 02 05 Dinas/Op erasiona Out l put

Out come

Pengadaan 10 01 02 07 Perlengkapan gedung kantor

Pengadaan 10 01 02 09 Peralatan Gedung Kantor

10 01 02 10

Pengadaan Mebeleur

Pengadaan 10 01 02 11 Software dan Hardware Komp uter Pemeliharaan 10 01 02 22 rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala 10 01 02 25 perlengkapan gedung kantor

Out put Out come Out put Out come Out put Out come Out put Out come Out put Ou t come Out put

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasiona l Roda 2 Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasiona l Roda 4 Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasiona l Roda2 Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasiona l Roda 4 Tersedinya Perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan gedung kantor Tersedinya Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Gedung Kantor Mebeleur

Terpenuhinya meubeleur Tersedianya Komputer Terpenuhinya Komputer Gedung yang di pelihara Gedung b erfungsi baik Perlengkapan kantor yang dipelihara Out Perlengkapan come berfungsi baik

65 %

74 .5%

42 3

3 unit

82 .6%

25 5

2 unit

88 .9%

63 0

92 .7%

14 0

4 unit

95 %

83 0

95 %

2,27 8

4 unit

1 unit

50 ... Unit

3 unit

50 2 unit

500 4 unit

1 unit

3 jenis

3 jenis

3 jenis

75

15 7.15

75

185

75

195.56

165

330

50

270

20

80

4 unit

3 jenis 82 .15 3 jenis

10 jenis

10 jenis 35

10 jenis

10 jenis 75

10 jenis

10 jenis

4 jenis

5 jenis 120.56

4 jenis

4 jenis

3 jenis

3 jenis

5 jenis 3 jenis 35

3 jenis

3 jenis

2 unit

2 unit 2 unit

3 jenis 40

3 jenis

3 jenis 40

3 jenis

2 unit 70

2 unit

750

1 unit

3 jenis

4 jenis

150

3 jenis

2 unit 50

3 jenis 50 3 jenis

2 unit 50

2 unit 50

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

10 jenis

10 jenis

10 jenis

10 jenis

10 jenis

20

10 jenis

20

10 jenis

20

10 jenis

Pemeliharaan 10 01 02 26 rutin/berkala peralatan kantor

Ou t put Out come

Peralatan kantor yang dipelihara Peralatan kantor berfungsi baik

Rehabilitasi 10 01 02 42 sedang/berat gedung kantor

Out put Out come

Gedung yang direhabilitasi Gedung kantor berfungsi baik

c. Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan 10 1 tepat waktu

Program Pe ningkatan Laporan keuangan dan pengembangan kinerja yang disampaikan 6 sistem pelaporan tepat waktu capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Ou t LAKIP laporan capaian put 10 1 6 01 kinerja dan Out Terpenuhinya Ikhtisar realisasi come informasi Lakip SKPD kinerja SKPD Out Laporan Penyusunan laporan keuangan put Keuangan SKPD 10 1 6 Ou t Terpenuhinya semesteran dan Informasi akhir tahun SKPD come keuangan SKPD Out Tersedianya RKA Penyusunan put 1 10 6 Rencana Kinerja Out Terpenuhinya Anggaran come Informasi RKA Out Tersedianya Renja put Renstra dan IKU Penyusunan SKPD 1 10 6 Renja, Tapkin, Terpenuhinya Out Renstra SKPD Informasi Renja come Renstra IKU SKP D

5.1.2. Meningkatnya kualitas aparatur

a.

Persentase aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan sesuai bi dangnya

10 1

10 1

10 1

b. Jumlah Pakaian Seragam Dishubkominfo

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Out Pegawai yang ikut put diklat Pegawai yang Pendidikan dan 5 01 Ou t memenuhi Pelatihan Formal come kualifikasi sesuai dengan posisinya 5

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Out Bimbingan Teknis put Implementasi 5 03 Peraturan Out Perundangan come

10 01 03

Pegawai yang ikut Bimtek Pegawai yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan posisinya

Program Tingkat disiplin aparatur Peningkatan Disiplin aparatur

10 jenis

3 jenis

10 jenis

3 jeni

30

15 jenis 15 jenis

20

15 jenis 15 jenis

20

15 jenis 15 jenis

20

15 jenis 15 jenis

20

11 0

200

200

1 unit 1 unit

100%

100%

1 set

1 set

37.5

100%

35

1 set 7.5

100%

35

1 set 7.5

100%

35

1 set 7.5

100%

1 set

1 set

1 set

1 set

1 set

2 set

2 set

2 set

2 set

2 set

2 set

2 set

2 set

1 set

1 set

5 2 set 1 set

7.5

5 2 set

5 2 set

1 set 7.5

1 set

1 set

1 set

1 set

1 set

2 set

2 set

2 set

2 set

2 set

3 set

2 set

2 set

27.8%

27.8%

39 orang

10 orang

39 orang

10 orang

15 2 set

35

34.7%

10 orang

39 orang

5 orang

39 orang

5 orang

50%

50%

100

10 orang 35

20

50%

15 2 set

62.5% 10 orang

50

10 orang

130

5 orang

50%

83.3%

100

10 orang

150

130

5 orang

50%

5

35

7.5

37.5

40

92.5

97.2%

100

10 orang 100

5 orang 50

37.5

3 set

10 orang

5 orang 50

15 2 set

150

7.5

1 set 7.5

1 set

7.5

202.5

2 set

1 set 7.5

100%

1 set 7.5

1 set

15

60

10 orang

130

5 orang

50%

535

50 orang 50

5 orang 50

97.2%

50 orang

335

25 orang 50

130

25 orang

50%

200

540

Pengadaan Pakaian Dinas 10 01 03 02 beserta perlengkapanya Pengadaan 10 01 03 05 Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Out put Ou t come

Tersedianya Pakaian Dinas Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas Out Tersedianya put Pakaian Khusus Out Terpenuhinya come kebutuhan Pakaian Khusus

80 stel

80 stel

80 stel

80 stel

80 stel 80

80 stel

80 stel

80 stel

80 stel

80 80 stel

80 stel 20

80 stel 80 80 stel

80 stel 50

80 stel

80 stel 50

80

320

50

220

0.5

80 stel 80 stel 50

80 stel

80 stel

80 stel

80 stel

4,571.72

19,097.00

8,787.00

8,652.00

9,397.00

48,997.72

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PRABUMULIH

Tujuan

Sasaran

1 5.1. Menyediakan dan Meningkatkan Pengelolaan Administrasi dan Kinerja Aparatur

2 5.1.1.

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Sasaran

Kode

3 a. Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

4

Program dan Kegiatan

6

5

Program Pelayanan Cakupan Pelayanan Administrasi administrasi perkantoran Perkantoran

10 1

1

10 1

Penyediaan jasa 1 01 surat menyurat

10 1

Data Capaian pada Indikator Kinerja Tahun-2014 Tahun Program (outcome) dan Awal Kegiatan (output) Perencana Rp an (Akhir target (dalam 2013) juta)

Penyediaan jasa 1 02 komunikasi, sumber daya air dan listrik

Out put

Out Terpenuhinya jasa come surat-menyurat Out put Out come Out put

10 1

Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1 06 perizinan kendaraan dinas

Out put Out come Out come

10 1

10 1

Penyediaan jasa 1 07 administrasi keuangan

Penyediaan jasa 1 08 kebersihan kantor

Tersedianya jasa surat-menyurat

Out put Out come Out put Out come

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik Tersedianya peizinan kendaran roda 2 Tersedianya peizinan kendaran roda 4 Terprnuhinya suratmenyurat kendaran roda 2 Terprnuhinya suratmenyurat kendaran roda 4 Tersedianya jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa kebersihan kantor

7

8

100%

100

9

Target

Tahun-2015

12 bln

12 bulan

12 bln

Rp (dalam juta)

target

Rp (dalam juta)

target

Rp (dalam juta)

target

Rp (dalam juta)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2,422.0

2,487.0

12 bln

12 bln 6

2,547.0

12 bln 6

6

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

1,300

1,300

1,300

1,300

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln 20

12 bln

2,487.0

12 bln

1,002

12 bulan

Kondisi Kinerja Unit Kerja pada akhir SKPD periode Renstra Penanggun SKPD g-jawab

target

6

12 bulan

Tahun-2018

Rp (dalam juta)

12 bln

12 bulan

Tahun-2017

target

2,120.4

12 bulan

Tahun-2016

12 bln 20

12 bln 20

20

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln 30

12 bln 65

12 bln 65

12 bln 65

65

12 bulan

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bulan

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bulan

12 bln

29

120 12 bln

120 12 bln

120 12 bln

120 12 bln

20

Lokasi

Kelompok Sasaran

21

22

10 1

10 1

10 1

10 1

10 1

10 1

10 1

10 1

10 1

10 1

1

Penyediaan Jasa 9 Perbaikan Peralatan Kerja

1 10

Penyediaan Alat Tulis kantor

Penyediaan barang 1 11 cetakan dan penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan 1 15 peraturan Perundang Undangan

1 12

Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan 1 17 makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan 1 18 konsultasi ke luar daerah

Out put

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpenuhinya Jasa Out Perbaikan Peralatan come kerja Out Tersedianya ATK put Out Terpenuhinya ATK come Out Jenis blanko put cetakan Terpenuhinya Out kebutuhan blanko come cetakan dan penggandan Out Tersedianya bahan put bacaan Out Terpenuhinya come bahan bacaan Tersedianya Out komponen Instalasi put Listrik Terpenuhinya Out kebutuhan come komponen Instalasi Tersedinya Out makanan dan put minuman Terpenuhinya Out makanan dan come minuman Laporan hasil Out koordinasi dan put konsultasi luar daerah Terpenuhinya Out kebutuhan come informasi

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terpenuhinya Out kebutuhan come informasi Out Penyediaan Jas Insentif PHL, TKS put Pendukung 1 20 Administrasi/ teknis Out Terpenuhinya Perkantoran come Kebutuhan Tenaga Teknis Tersedinya Surat Out Kabar, Website, put Penyediaan Jasa Baleho 1 21 Media Informasi Out Terpenuhinya Surat come Kabar, Website, Baleho Rapat-rapat koordinasi dan 1 19 konsultasi ke dalam daerah

Out put

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

51 jenis

51 jenis

12.45

51 jenis 71

51 jenis 75

51 jenis 75

51 jenis 75

75

51 jenis

51 jenis

51 jenis

51 jenis

51 jenis

51 jenis

21 jenis

21 jenis

21 jenis

21 jenis

21 jenis

21 jenis

21 jenis

21 jenis

12 bulan

12 bln

12 bulan

12 bln

8 jenis

8 jenis

75

75 21 jenis

75 21 jenis

75 21 jenis

75 21 jenis

18

8 jenis 18

8 jenis

8 jenis

12 bulan

12 bln

8 jenis 12

8 jenis

8 jenis

12 bln 43

8 jenis 12 8 jenis

12 bln 24

8 jenis 12 8 jenis

12 bln 24

12

12 bln 24

24

12 bulan

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bulan

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

300 12 bulan

12 bln

12 bulan

12 bln

350 12 bln

12 bulan

12 bln

12 bulan

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

300 12 bln

12 bln 50

12 bln

12 bln 300

12 bln

12 bln 50

50 12 bln

12 bln 300

12 bln

12 bln 62

12 bln 40

12 bln

12 bln 300

450 12 bln

12 bln 40

12 bln

12 bln

400 12 bln

12 bln 25

434.9 12 bulan

12 bln

12 bln 25

400

12 bln 50

12 bln

50 12 bln

b. Prosentase sarana dan prasarana yang memadai 10 01 02

Program Peningkatan sarana Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur dan prasarana aparatur

100%

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Tersedianya Out Kendaraan come Dinas/Operasional Roda 4 Out put

Pengadaan 10 01 02 05 Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan 10 01 02 07 Perlengkapan gedung kantor

Pengadaan 10 01 02 09 Peralatan Gedung Kantor

10 01 02 10

10 01 02 11

Pengadaan Mebeleur Pengadaan Software dan Hardware Komputer

Pemeliharaan 10 01 02 22 rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan 10 01 02 24 rutin/berkala kendaraan dinas

Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional Roda2 Terpenuhinya kebutuhan Out Kendaraan come Dinas/Operasional Roda 4 Tersedinya Out Perlengkapan put gedung kantor Terpenuhinya Out kebutuhan come Perlengkapan gedung kantor Out Tersedinya put Peralatan Gedung Terpenuhinya Out kebutuhan come Peralatan Gedung Out Kantor Mebeleur put Out Terpenuhinya come meubeleur Out Mebeleur put Out put

Out Terpenuhinya come meubeleur Out put

Gedung yang dipelihara Gedung yang Out berfungsi dengan come baik Out Kendaraan dinas put yang dipelihara Kendaraan dinas Out berfungsi dengan come baik

100

673

565

3 unit

1,290

490

4 unit

1,140

4 unit

1 unit

50 ... Unit

800

3 unit

150

4 unit

1 unit

4 unit

1 unit

3 jenis

3 jenis

3 jenis

3 jenis

3 jenis 82.15

75 3 jenis

10 jenis

10 jenis 35

10 jenis 4 jenis

10 jenis 75

75

10 jenis

10 jenis

4 jenis

5 jenis 120.56

4 jenis

4 jenis

3 jenis

3 jenis

75 5 jenis 5 jenis

35 3 jenis

3 jenis

2 unit

2 unit

75 5 jenis

2 unit 70

2 unit

2 unit

10 unit

10 unit

2 unit

10 unit

50 2 unit

13 unit 400

13 unit

2 unit 50

2 unit

13 unit 400

13 unit

2 unit 50

2 unit

13 unit 250

10 unit

2 unit 50

13 unit 400

13 unit

400 13 unit

Pemeliharaan rutin/berkala 10 01 02 25 perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan 10 01 02 26 rutin/berkala peralatan kantor

Rehabilitasi 10 01 02 42 sedang/berat gedung kantor c. Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu

10 1

10 1

10 1

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Penyusunan laporan capaian 6 01 kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6

6

1 10 6

Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD

Penyusunan Rencana Kinerja Anggaran

Perlengkapan kantor yang dipelihara Perlengkapan Out kantor berfungsi come dengan baik Out Peralatan kantor put yang dipelihara Out put

5.1.2.

Meningkatnya kualitas aparatur

a. Persentase aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan sesuai bidangnya

10 1

5

5 01

10 jenis

10 jenis

3 jenis

10 jenis

15 jenis

3 jeni

10 jenis

15 jenis 20

15 jenis

10 jenis 20

15 jenis 20

15 jenis

Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu Out put Out come Out put Out come Out put Out come

LAKIP Terpenuhinya kebutuhan pelaporan keuangan dan kinerja SKPD Laporan Keuangan SKPD Terpenuhinya pelaporan keuangan SKPD Tersedianya Renstra dan IKU SKPD Terpenuhinya kebutuhan perencanaan 5 Tersedinya Renja, Tapkin SKPD

Pegawai yang ikut diklat Pegawai yang memenuhi Out kualifikasi sesuai come dengan posisinya

20 10 jenis 15 jenis

20 15 jenis

20 15 jenis

Gedung yang direhabilitasi Gedung kantor Out berfungsi dengan come baik

Penyusunan Renja, Tapkin, Renstra OutcomeTerpenuhinya SKPD kebutuhan perencanaan tahunan SKPD Persentase sumber daya Program aparatur yang memiliki Peningkatan kapasitas sumber kompetensi sesuai bidangnya daya aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

10 jenis

10 jenis 20

Out put

Out put

10 1

10 jenis 20

30

Out come

Output

1 10 6

10 jenis

1 unit 200 1 unit

100%

100

1 set

1 set

1 set

1 set

2 set

2 set

37.5

35

1 set 7.5

2 set

1 set

1 set

1 set 7.5

1 set

7.5

1 set 7.5

7.5

2 set 5

2 set

1 set 7.5

7.5 1 set

2 set 5

2 set

60

1 set

1 set

2 set 5

2 set

35

1 set

1 set

2 set 15

2 set

35

1 set 7.5

5 2 set

1 set 7.5

7.5

1 set

1 set

1 set

1 set

1 set

1 set

2 set

2 set

2 set

2 set

2 set

3 set

2 set

2 set

100%

100

39 orang

10 orang

17 orang

6 orang

7.5

15 2 set

35

15 2 set

100 10 orang

35

100 10 orang

50 6 orang

15 2 set

100 10 orang

50 6 orang

40 3 set

100 10 orang

50 6 orang

50 6 orang

10 1

b. Jumlah Pakaian Seragam Dishubkominfo

5 03

10 01 03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan

Program Peningkatan Disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian 10 01 03 02 Dinas beserta perlengkapanya

Pengadaan Pakaian 10 01 03 05 Khusus Hari-Hari Tertentu

Out put

Pegawai yang ikut Bimtek

Pegawai yang memenuhi Out kualifikasi sesuai come dengan posisinya

Tingkat disiplin aparatur Out put

Tersedianya Pakaian Dinas Terpenuhinya Out kebutuhan Pakaian come Dinas Out Tersedianya put Pakaian Khusus Terpenuhinya Out kebutuhan Pakaian come Khusus

39 orang

15 orang

17 orang

10 orang

100%

100

20

80 stel

15 orang 50

10 orang

130 80 stel

80 stel

80 stel

80 stel

80 stel

50

10 orang

130 80 stel

80 80 stel

15 orang

15 orang 50

10 orang

130 80 stel

80

130 80 stel

80

80

80 stel

80 stel

80 stel

80 stel

80 stel

80 stel

80 stel

80 stel

20

50 80 stel

50 80 stel

50

50 80 stel

50 80 stel

2,212.9

3,252.0

4,042.0

3,242.0

3,977.0

2,459.5

2,674.5

2,819.5

2,720.5

3,545.5

246.7

(577.5)

(1,222.5)

(521.5)

(431.5)

16,725.9

B BA AB BV VII IIN ND DIIK KA AT TO OR RK KIIN NE ER RJJA A Y YA AN NG GM ME EN NG GA AC CU UP PA AD DA AT TU UJJU UA AN ND DA AN N SSA ASSA AR RA AN NR RP PJJM M

Salah satu rujukan utama dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Komuninasi dan Informatika Kota Prabumulih ini adalah dokumen RPJMD Kota Prabumulih, oleh karena itu, berbagai program kerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra ini juga telah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Prabumulih yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian pelaksanaan program kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih akan mendukung sepenuhnya berbagai Visi dan Misi pembangunan Kota Prabumulih. Beberapa program kunci Dinas dan indikatornya, yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam dokumen RPJMD. Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertangungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indicator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indicator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapanpenetapan

sasaran

yang sulit

untuk diukur

dan dibuktikan secara

objektif

keberhasilannya. Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 telah ditetapkan indicator kinerja yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih sebagai berikut: 1. Prosentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Prosentase Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang disampaikan tepat waktu dan sesuai regulasi 3. Prosentase PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4. Prosentase sarana dan prasarana yang memadai 5. Jumlah Pakaian seragam Dishubkominfo 6. Perencanaan dan pembangunan sarana dan fasilitas Perhubungan 7. Jumlah prasarana dan fasilitas yang terpelihara Rencana Strategis Dishubkominfo| 2013-2018

96

8. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan 9. Penyuluhan, Penataan dan Penerrtiban Pelayanan Angkutan 10. Menurunnya Pelanggaran lalu lintas dan kemacetan lalu lintas 11. Jumlah alat kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 12. Jumlah Jaringan Komunikasi dan Informasi 13. Jumlah SDM yang memahami dan menguasai bidang Komunikasi dan Informasi 14. Jumlah Kerjasama dengan mas media dan masyarakat

Rencana Strategis Dishubkominfo| 2013-2018

97

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No

1

1

2

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Realisasi Tahun 2013

2014

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

7

8

10

Perhubungan Tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Berkurangnya volume kemacetan Lalu Lintas Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

46.817 46.07 32.6

39.27 58.6 34.5

45.83 60.4 38.4

50.16 74.3 49.1

53.57 83.36 66.5

61.74 100 69.3

61.74 100 69.3

63.4

67,2

69,14

70,79

72,09

79,39

79,39

52.4 52.4

57,48 54.6

62,48 55.2

67,48 57.7

72,48 58.4

77,48 60.9

77,48 60.9

Tersedianya halte Yang Melayani Angkutan Umum

0

0

50

50

50

100

100

Jumlah Terminal Yang Melayani Angkutan Umum Tersedianya Angkutan Umum Yang telah tersedia Jaringan Jalan dalam kota Tersedianya Angkutan Darat Tingkat Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Angkutan Prosentase peningkatan Pelayanan Parkir Komunikasi dan Informatika

62.6

67.8

69.3

69.8

70.5

71.4

71.4

27

27.6

27.4

28.2

28.9

30.7

30.7

60.34

61.76

63.29

64.55

65.46

67.92

67.92

59.45

62.4

66.8

71.38

72.9

78.9

78.9

58.73 62.55

64.7 71.55

73.3 75.92

86.7 43.93

93.3 84.23

100 84.67

100 84.67

72

80

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

95.3

94.6

95.2

97.9

99.4

100

100

2

Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tersedianya LPSE / Eprocurenment Tersedianya Media Informasi Yang Dapat Diakses Publik

3

Tingkat Diseminasi dan Pendistribusian informasi

83

83

87

92

96

98

98

Jumah Pengkajian Bidang komunikasi dan Informasi

5

5

10

10

10

10

10

20

66.7

83.3

83.3

100

100

100

55.56 100 65 5

73.46 100 74.5 5

76.06 100 82.6 3

82.88 100 88.9 3

87.8 100 92.7 3

91.44 100 95 5

91.44 100 95 5

27.8

27.8

34.7

62.5

83.3

97.2

97.2

80

160

160

160

160

160

160

Jumlah SDM yang memahami dan menguasai bidang komunikasi dan informasi Pelayanan Administrasi Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase sarana dan prasarana yang memadai Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan Persentase aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Jumlah Pakaian Seragam Dishubkominfo

B BA AB BV VIIII P PE EN NU UT TU UP P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tahun 2013-2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2013-2018, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu, pembuatan Rencana Satrategis (Renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2018 adalah suatu kegiatan yang sangat penting. Kegagalan pencapaian sasaran-sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan Renstra akan menyebabkan sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013–2018 tidak tercapai.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 20132018 dilakukan dengan mengacu pada capaian Sasaran Strategis tahun 2008 – 2013 dan kondisi dinamis lingkungan global. Rencana Kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang terdapat di dalam Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2018 dan anggaran yang dibutuhkan telah berhasil disusun dengan dilengkapi prognosis. Dengan demikian menjadi jelas apakah setiap Sasaran Strategis sudah ada kegiatan yang melaksanakannya. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tahun 2013-2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2018 diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern di pemerintahan maupun di lingkup Masyarakat Umum. Target-target pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun2013-2018 dibuat cukup menantang, diperlukan kerja keras dan sinergisitas semua pihak agar target-target tersebut dapat dicapai. Rencana Strategis Dishubkominfo | 2013-2018

100

Agar pelaksanaan Kegiatan selalu berada pada jalur yang benar, maka pelaksanaan Renstra perlu dimonitoring dan dievaluasi secara periodik. Rapat Kerja evaluasi pencapaian target-target akan dilakukan pada triwulan, semesteran dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2013-2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang kemudian diterjemaahkan dalam dokumen RPJMD Kota Prabumulih tahun 2013-2018 yaitu: ”Terwujudnya Kota Prabumulih Sebagai Kota Prima dan Berkualitas”.


101

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun yang merupakan tugas sektoral

Recommend Documents