RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019
Bogor,
Mei 2014
PENDAHULUAN 1. Renstra Kementerian Perhubungan periode 2010-2014 akan berakhir, namun masalah pembangunan infrastruktur sektor transportasi belum dapat dituntaskan, sehingga konektivitas nasional belum sepenuhnya dapat direalisasikan. 2. Renstra Kementerian Perhubungan periode 2015-2019 merupakan segmen lima tahunan ketiga dari Rencana Jangka Panjang Perhubungan (RPJP), sehingga diharapkan Renstra Kementerian Perhubungan periode 2015-2019 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah terutama untuk meningkatkan daya saing sebagai upaya penurunan biaya logistik.
2
LEGALITAS
UU 25/ 2004 TENTANG SPPN
PP 40 / 2006
Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2)
Setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L)
Pasal 6
Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional… dst
Pasal 20
Keterangan: SPPN: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP No 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
1
2
Pimpinan K/L menyusun Rancangan Renja KL dengan mengacu pada Rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra K/L serta surat Edaran Bersama
Rancangan Renja K/L memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra K/L
3
MEKANISME PENYUSUNAN RENSTRA (KM 31/2006) 3 Penyempurnaan
Konsep 1 Penyusunan Rencana Strategis • dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dengan melibatkan Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal
2
Pembahasan • dibahas dengan berbagai lembaga di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi serta mitra kerja dan asosiasi penyedia jasa transportasi
Penetapan dasar legalitasnya
4
• Dalam bentuk Keputusan Menteri (KM)
dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dengan melibatkan Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal Tinjau Ulang
4
GAMBARAN UMUM RENCANA STRATEGIS 2015-2019
5
TAHAPAN RENSTRA SESUAI DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PERHUBUNGAN 2005-2025 (KM. 49 TAHUN 2008)
RENSTRA 1 (2005 – 2009) Mempertahankan tingkat pelayanan jasa transportasi; Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan perundangundangan, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM); Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi; Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.
RENSTRA 2 (2010 – 2014) Mempertahankan tingkat pelayanan jasa transportasi; Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan perundangundangan, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM); Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi; Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.
RENSTRA 3 (2015 – 2019) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi; Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan perundangundangan, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM);
RENSTRA 4 (2020 – 2024) Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi; Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan perundangundangan, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM);
6
STRUKTUR RENSTRA KEMENHUB 2015-2019 (TENTATIF) BAB I Pendahuluan
Latar Belakang
BAB II Evaluasi Kinerja RENSTRA 20102014
BAB III Analisis Strategis
Kinerja Sektor Transportasi
Situasi Ekonomi Global / Ekonomi Hijau
BAB IV Kebijakan Pembangunan Perhubungan 2015-2019
BAB V Investasi dan Pembiayaan
Visi Pertumbuhan Sektor Transportasi Misi
Maksud & Tujuan Permasalahan dan Tantangan Ruang Lingkup
Kesenjangan Pembangunan/ Otonomi Daerah
Transportasi Multi Moda
Kerangka Pikir Sistim Logistik Nasional
Tujuan Pembangunan
Kebutuhan Investasi Sektor Transportasi Tahun 2015-2019
Membangun Konektivitas Membangun Industri Jasa Transportasi
Transportasi Jalan, Perkotaan, LLAJ, KTD dan LLASDP Kondisi Saat Ini Aspek Keselamatan, Lingkungan, Konservasi Energi, Daerah Perbatasan, Tertinggal dan Rawan Bencana dll
Kondisi Mendatang
Sasaran Pembangunan
Kebijakan
BAB VI Transportasi Darat
Peran Serta Pemerintah, BUMN, dan Swasta dan Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi
Permasalahan dan Tantangan Sasaran Pembangunan Strategi
Globalisasi Kebijakan Pembangunan Strategi SDM IKU dan Target Pencapaian 2015-2019
Target Pencapaian 2015-2019 Program Strategis
LANJUTAN… BAB VII Transportasi Perkeretaapian
KA Perkotaan dan Regional
Kondisi Saat Ini Aspek Keselamatan, Lingkungan, Konservasi Energi, Daerah Perbatasan, Tertinggal dan Rawan Bencana dll
Kondisi Mendatang
Permasalahan dan Tantangan Sasaran Pembangunan Strategi
BAB VIII Transportasi Laut
BAB IX Transportasi Udara
BAB X Sumber Daya Manusia Transportasi
Kondisi Saat Ini Aspek Keselamatan, Keamanan, Lingkungan, Konservasi Energi, Daerah Perbatasan, Tertinggal dan Rawan Bencana dll
Kondisi Saat Ini Aspek Keselamatan, Keamanan, Lingkungan, Konservasi Energi, Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana dll
Kondisi Saat Ini
Kondisi Mendatang
Kondisi Mendatang
Kondisi Mendatang
Permasalahan dan Tantangan
Permasalahan dan Tantangan
Permasalahan dan Tantangan
Sasaran Pembangunan
Sasaran Pembangunan
Sasaran Pembangunan
Strategi
Strategi
Strategi
Kebijakan Pembangunan
Kebijakan Pembangunan
Kebijakan Pembangunan
Target Pencapaian 2015-2019
Target Pencapaian 2015-2019
Target Pencapaian 2015-2019
Program Strategis
Program Strategis
Program Strategis
Kebijakan Pembangunan Target Pencapaian 2015-2019 Program Strategis
LANJUTAN… BAB XI Penelitian Pengembangan dan Teknologi Transportasi
Kondisi Saat Ini
BAB XII Penunjang dan Pengawasan Transportasi
BAB XIII Kaidah Pelaksanaan
Lampiran RENSTRA
Setjen, KNKT, Mahpel dan Itjen
Matrik Kinerja Kondisi Saat Ini Kondisi Mendatang
Permasalahan dan Tantangan
Kondisi Mendatang
Sasaran Pembangunan
Permasalahan dan Tantangan Strategi Sasaran Kebijakan Pembangunan Target Pencapaian 2015-2019
Strategi Kebijakan
Program Strategis
Target Pencapaian 2015-2019 Program Strategis
Matrik Pendanaan
DIPA BUMN SWASTA* * Jika Memungkinkan
RENCANA PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DOKUMEN
VISI
RPJP 20052025
Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah
1. Mewujudkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan; 2. Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan; 3. Melaksanakan restrukturisasi dan privatisasi di bidang perhubungan.
Renstra 20052009
Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah
1. Mempertahankan tingkat pelayanan jasa perhubungan; 2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan (regulatory reform) dan penegakan hukum secara konsisten; 3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan; 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan.
Renstra 20102014
Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah
1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi; 2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah; 3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi; 4. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan dan kelembagaan sebagai upaya peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi; 5. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten; 6. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.
Renstra 20152019 (usulan)
Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah
1. Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional; 2. Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan; 3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.
MISI
10
VISI DAN MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019 STRATEGI
VISI
• Handal • Berdaya Saing • Nilai Tambah
• Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional
• Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK dalam rangka MISI
pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan • Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi
Strategi
Perencanaan Terpadu antara Pemerintah Pusat dengan Pemda
Biroren Kemenhub, 2014
Pelibatan Pemda/BUMN/ Swasta
Kompetensi & Profesionalisme SDM
Mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, kehandalan
Pembangunan transportasi dengan skema multi year
Mengutamakan aspek kelestarian lingkungan
11
KEBIJAKAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL
Membangun Konektivitas Nasional
Melanjutkan peningkatan keselamatan, keamanan
1) dan keandalan sarana/ prasarana transportasi Melanjutkan peningkatan kompetensi dan 2) profesionalisme SDM Transportasi
Membangun Industri Jasa Transportasi Nasional
Mendorong peran Pemerintah Provinsi,
1) Kabupaten/ Kota, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi
2) Meningkatkan kepastian hukum
3) Melanjutkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan
3) Melanjutkan reformasi regulasi/ deregulasi
Melanjutkan penguatan konektivitas nasional
4) yang bersinergi dengan konektivitas ASEAN
12
SASARAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI 2015-2019
1
Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi yang berkesinambungan
2
Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air
3
Terwujudnya keselamatan, keamanan dan keandalan seluruh moda transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal
4
Terwujudnya profesionalisme SDM Transportasi dan melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi
5
Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan
Indikator Kinerja Utama 21 Indikator Kinerja Utama
13
EVALUASI RENSTRA 2010-2014
Pagu Definitif
Dalam Triliun Rupiah
50 40 40.37
30
35.3
20
17.8
23.3
33.89
10 0
2010
2011
2012
2013
2014 TAHUN ANGGARAN
Pagu Definitif
Konektivitas belum sepenuhnya terealisasi Masih banyak simpul transportasi belum dimanfaatkan Proyek KPS belum dapat direalisasikan Target IKU dapat tercapai namun masih banyak proyek pembangunan belum dapat diselesaikan secara tuntas Nilai AKIP naik dari CC pada Tahun 2011 menjadi B pada Tahun 2012 Nilai aset naik dari Tahun 2010 Rp. 77,971 Triliun menjadi Tahun 2012 menjadi Rp. 162,851 Trilliun.
14
PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN (DEFINITIF) 2010-2014 DENGAN PAGU KEBUTUHAN RENSTRA 2015-2019
Rp. Triliun
Rp. Triliun
PAGU APBN DEFINITIF 2010-2014 TOTAL 150.66 TRILLIUN
KEBUTUHAN PENDANAAN APBN 2015-2019 TOTAL 430 TRILLIUN
15
KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019 (MODA TRANSPORTASI) TRANSPORTASI DARAT
2015
2017
2019
Rp.9,99 T
Rp.13,47 T
Rp.17,2 T
2016
2018
Rp.11,7 T
Rp.15,4 T
TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN
2015
2017
2019
Rp.21,13 T
Rp.36,79 T
Rp.58,03 T
2016
2018
Rp.28,28 T
Rp.47,40 T
16
KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019 (MODA TRANSPORTASI) TRANSPORTASI LAUT
2015
2017
2019
Rp.10,08 T
Rp.13,78 T
Rp.18,83 T
2016
2018
Rp.11,79 T
Rp. 16,11 T
TRANSPORTASI UDARA
2015
2017
2019
Rp.10,0 T
Rp.12,10 T
Rp.14,64 T
2016
2018
Rp.11,0 T
Rp.13,31 T
17
KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019 (PENUNJANG) BPSDM
2015
2017
2019
Rp.6,19T
Rp.6,21 T
Rp.5,97 T
2016
2018
Rp.6,40 T
Rp.6,10 T
BADAN LITBANG
2015
2017
2019
Rp. 456 M
Rp. 552 M
Rp. 609 M
2016
2018
Rp. 512 M
Rp. 608 M
18
KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019 (PENUNJANG) INSPEKTORAT JENDERAL
2015
2017
2019
Rp.85 M
Rp.95,5 M
Rp.107,3 M
2016
2018
Rp. 90,1M
Rp.101,2 M
SETJEN
2015
2017
2019
Rp.692 M
Rp.1.025 M
Rp.1.240 M
2016
2018
Rp.849 M
Rp.1.127 M
19
KEGIATAN STRATEGIS DI SEKTOR TRANSPORTASI (2015-2019) 1
Pengembangan BRT di 6 wilayah perkotaan aglomerasi
2
Pengembangan ATCS di perkotaan Pengembangan sabuk penyeberangan lintas selatan Dobo-Merauke & lintas utara Wahai-Fak Fak
3 4
Pembangunan jalur ganda Medan - Kualanamu
5
Pembangunan KA Makassar-Parepare, Manado-Bitung dan Perkotaan Maminasata
6
Pembangunan double track lintas utara jawa (Bojonegoro-Surabaya)
7
Pembangunan jalur KA loopline di Jakarta
8
Pengembangan jalur KA di Pulau Sumatera
9
Pembangunan double track lintas selatan (Solo-Madiun-Surabaya) (PHLN)
10
Engineering service Jakarta MRT East –West Line (PHLN)
11
Pembangunan konstruksi Pelabuhan Cilamaya (PHLN)
12
Pembangunan Pelabuhan Maloy
13
Pembangunan Makassar Newport
14
Procurement and Delivery of Airport Rescue and Fire Fighting Vehicle (ARFF)
15
Pembangunan Bandara Kertajati dan Bandara Perintis di KTI
16
Pengembangan fasilitas navigasi penerbangan di Bandara Perintis 20
JADWAL PENYUSUNAN RENSTRA KEMENHUB 2015-2019 2013 No.
Kegiatan
2014
2015
Okt Nov Des Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus Sept. Okt. Nov. Des. Januari Februari 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Persiapan Penyusunan Renstra a. Telah diterbitkan Surat Sesjen No : PR.007/4/3 PHB 2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penyusunan Renstra Kemenhub 2015-2019 b. Telah diterbitkan Surat Sesjen No. PR.302/17/3 PHB tanggal 20 November 2013 tentang Penyusunan Renstra Kemenhub 2015-2019 c. Telah diterbitkan surat Sesjen No . KP.801/2/18 PHB 2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Kemenhub 2015-2019 2 Rapat Persiapan Penyusunan Renstra Kemenhub 2015-2019 tingkat Eselon I 3 Rapat Teknis Persiapan Penyusunan Renstra Tingkat Eselon II 4 Rapat konsolidasi antara Biro Perencanaan, sub sektor, Badan, IndII dengan konsultan untuk menyusun struktur/materi Renstra 2015-2019 5 Penyusunan Laporan Pendahuluan oleh konsultan 6 Pembahasan Laporan Pendahuluan melibatkan sub sektor, Badan, Bappenas dan IndII 7 Penyempurnaan laporan pendahuluan sesuai saran/masukan dari sub sektor, Badan dan IndII termasuk Bappenas 8 Penyusunan Laporan Antara 9 Pembahasan Laporan Antara melibatkan sub sektor, Badan, Bappenas dan IndII 10 Penyempurnaan laporan Antara sesuai saran/masukan dari sub sektor, Badan dan IndII termasuk Bappenas 11 Penyusunan Laporan akhir 12 Pembahasan Laporan akhir melibatkan sub sektor, Badan, Bappenas dan IndII 13 Penyempurnaan laporan akhir/Konsep Renstra sesuai saran/masukan dari sub sektor, Badan dan IndII termasuk Bappenas 14 Harmonisasi konsep Renstra dengan background studi dari IndII dan konsep RPJMN 15 Finalisasi konsep Renstra 16 Konsultasi Publik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, swasta dan Asosiasi 17 Penyempurnaan draft final Renstra sesuai saran/masukan dari Konsultasi Publik 18 Proses persetujuan dari Eselon I untuk diajukan ke Menteri 19 Persetujuan Renstra oleh Menteri Perhubungan 20 Proses legalisasi Rapermen oleh Biro Hukum dan KSLN 21 Sosialisasi Renstra melibatkan sub sektor dan Badan termasuk Bappenas Keterangan : minggu ke 3 dan 4 Juli 20104 libur Idul Fitri
21
TINDAK LANJUT 1. Sebagai tindak lanjut pembahasan Rapat Tingkat Eselon I yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2014 yang dipimpin oleh Bpk. Sesjen, Biro Perencanaan melakukan pembahasan dengan Eselon II yaitu Sub Sektor/ Direktorat/ Badan untuk membahas materi dokumen Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019. 2. Sebagai tindak lanjut, Bapak Sekretaris Jenderal No.PR.007/4/3 PHB 2013 tanggal 30 Oktober 2013 diharapkan Sub Sektor/ Badan dapat menyampaikan materi isu strategis penyusunan Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019, meliputi : Penetapan kebijakan baru, program, dan proyek-proyek strategis baik yang regular maupun inovatif yang direncanakan diakomodasi dalam Renstra Kemenhub 2015-2019 termasuk alokasi kebutuhan pendanaannya serta target/sasaran pencapaian kegiatan pembangunan sesuai Indikator Kinerja Utama; Pemilihan proyek-proyek prioritas/strategis yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam 5 (lima) tahun ke depan;
22
LANJUTAN…
Identifikasi proyek-proyek KPS di sektor transportasi yang dapat diselesaikan dalam 5 tahun ke depan termasuk permasalahan, strategi dan usulan pendanaan;
Identifikasi permasalahan yang menyebabkan belum sinkronnya pembangunan infrastruktur sektor transportasi dengan sektor lainnya termasuk tantangan yang dihadapi;
Potensi adanya pembentukan kelembagaan baru maupun masalah peningkatan SDM yang membutuhkan pendanaan;
Belum optimalnya implementasi pembangunan transportasi antar moda/multi moda dalam rangka menurunkan biaya logistik termasuk pengembangan transportasi massal;
Implementasi konsep Sabuk Nusantara maupun konsep Pendulum Nusantara termasuk pengembangan bandara di Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun pengembangan fasilitas navigasi penerbangan dan bandara perintis;
Isu Strategis lainnya terkait pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, perbatasan/daerah tertinggal, arah pengembangan penelitian dimasa mendatang, penurunan tingkat kecelakaan transportasi, aspek lingkungan, energi, dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan maupun teknologi informasi.
23
LANJUTAN… 4. Diharapkan komitmen bersama antar Eselon I bahwa Dokumen Renstra Kemenhub 2011-2019 dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan transportasi 5 (lima) tahun ke depan termasuk menjadi acuan dalam penyusunan Renja dan RKA-KL. 5. Terkait dengan background study Renstra 2015-2019 dari IndII/Australian Aid yang materinya bersifat makro nantinya dapat dijadikan arah/pedoman dalam menyusun Renstra Kemenhub 2015-2019 yang disusun oleh Biro Perencanaan bersama sub sektor/badan.
6. Sambil menunggu konsultan melaksanakan kegiatannya, Biro Perencanaan beserta Sub Sektor/Badan/Biro dan Bappenas secara berkesinambungan melakukan koordinasi untuk menyiapkan data dukung sebagai dasar penyusunan dokumen Renstra Kemenhub 2015-2019, yang nantinya dapat disinergikan dengan hasil studi konsultan maupun dengan background study yang disusun IndII/Australian Aid.
24
REVIEW TERHADAP BACKGROUND STUDY RENSTRA KEMENHUB 2010-2019
25
Arah kebijakan belum muncul, dari study background diharapkan dapat
mengerucut menjadi rekomendasi dalam menentukan arah kebijakan/ isuisu nasional; Sasaran dan IKU yang diusulkan seharusnya disertai dengan skenario, sehingga dapat terlihat korelasi antara rencana dan pencapaian; KPS perlu dibahas secara lebih dalam mengenai sejauh mana peran APBN dapat masuk, apakah hanya penyusunan FS, Perencanaan, atau sampai dengan konstruksi serta regulasi dan pendanaannya; Secara konkrit background study dapat menjelaskan tahap pelaksanaan untuk memperoleh beberapa fasilitas terkait skema pendanaan KPS seperti seperti VGF, Land capping, Tax holiday. Pembahasan mengenai Industri Transportasi belum dibahas secara spesifik seperti apa bentuknya dan fungsi regulator sejauh mana dapat berperan; Perubahan Balitbang Perhubungan menjadi BalitbangTek agar diperhitungkan dalam sasaran, pembiayaan, dan pencapaiannya dalam 5 tahun kedepan; Isu-isu strategis yang sedang berlangsung saat ini belum dibahas kelanjutannya dalam 5 thn kedepan, seperti MP3EI, Climate Change, keselamatan (LPPNPI); Pembahasan mengenai regulasi transportasi kurang mendalam, hal-hal apa saja yang seharusnya menjadi concern regulator yang belum ada regulasinya;
Kementerian Perhubungan Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat Telp : (021) 3508066 Fax : (021) 3454074
Lampiran Renstra 2015-2019 Lamp. 1. Matrik Kinerja TARGET IKU Sasaran
Misi
Strategi
IKU 2015 2016 2017 2018 2019
Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional
1
Perencanaan Terpadu Terwujudnya pertumbuhan antara Pemerintah Pusat sektor transportasi yang dengan Pemda berkesinambungan
1 Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
2 Total produksi angkutan penumpang 3 Total produksi angkutan barang Pelibatan Pemda/BUMN/Swasta
2
3
Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air Terwujudnya keselamatan, Mengutamakan aspek keamanan dan keandalan keselamatan, keamanan, seluruh moda transportasi kehandalan sesuai Standar Pelayanan Minimal
4 Jumlah infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta 5 Jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi 6 Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan 7 Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan 8 Rata-rata Prosentase pencapaian On-Time Performance (OTP) sektor transportasi (selain Transportasi Darat) 9 Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi 10 Jumlah prasarana transportasi
PROGRAM & KEGIATAN
Lampiran Renstra 2015-2019 TARGET IKU Sasaran
Misi
Strategi
2015 Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi
4
Kompetensi & Terwujudnya Profesionalisme SDM profesionalisme SDM Transportasi dan melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi
PROGRAM & KEGIATAN
IKU 11 Nilai AKIP Kementerian Perhubungan
12 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan
13 Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN 14 Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat 15 Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan 16 Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan 17 Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan
Peningkatan 5 Meningkatkan Mengutamakan aspek 18 Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari Penyelenggaraan pengembangan teknologi kelestarian lingkungan sektor transportasi nasional Penelitian, transportasi yang efisien Pengembangan dan dan ramah lingkungan 19 Jumlah emisi gas buang dari sektor Penerapan IPTEK dalam transportasi nasional rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan 20 Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi
21 Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan
2016
2017
2018
2019
CONTOH : PENETAPAN IKU BPSDM PERHUBUNGAN No
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1 Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.
Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.
2 Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.
Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan
3 Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi
4 Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.
SATUAN
TARGET TARGET KINERJA KINERJA 2015 2016
TARGET KINERJA 2017
TARGET TARGET KINERJA KINERJA 2018 2019
Orang
243,821
266,450
268,473
274,958
285,423
Orang
238,945
261,121
263,104
269,459
279,715
Dokumen
33
27
23
23
24
Sistem
66
79
84
81
82
Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.
Dokumen
122
117
118
115
119
Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.
Dokumen
122
117
118
115
119
Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.
Dokumen
90
114
87
92
87
Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi. Jumlah sistem informasi yang dibangun.
No
SASARAN
5 Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU). 6 Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership. 7 Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.
INDIKATOR SASARAN
Jumlah lembaga diklat Lembaga Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi
Dokumen
Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di Dokumen bidang Diklat Transportasi
TARGET KINERJA 2015 2 BP2IP Barombong BP2IP Tangerang
2 ATKP Medan STPI
TARGET KINERJA 2017 1 ATKP Makassar
TARGET KINERJA 2018 0
TARGET KINERJA 2019 0
76
82
89
93
99
76
82
89
93
99
TARGET KINERJA 2016
Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.
Nilai
86
87
88
89
90
Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.
(%)
88
90
92
93
94
Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi. 8 Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.
SATUAN
Rp.
Jumlah draft peraturan Peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.
11,999,614,799,19 13,999,614,799,1 14,999,614,799,1 15,999,614,799,19 12,999,614,799,193 3 93 93 3
4
4
4
4
4
No
SASARAN
9 Terwujudnya Sarana dan
Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.
INDIKATOR SASARAN Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.
Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan. 10 Tersedianya Tenaga
Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.
Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.
SATUAN
TARGET KINERJA 2015
TARGET KINERJA 2016
TARGET KINERJA 2017
TARGET KINERJA 2018
TARGET KINERJA 2019
Unit
3,900
3,915
3,930
3,945
3,960
m2
674,110
1,114,189
896,825
505,130
263,088
Orang
3,102
3,202
3,302
3,402
3,502
IKU TRANSPORTASI LAUT TAHUN INDIKATOR KINERJA 1 Jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh manusia 2 Jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain 3 Jumlah kapal yang memiliki kelaiklautan kapal 4 Jumlah rute perintis yang dilayani transportsi laut
SATUAN Kejadian Kecelakaan Kejadian Kecelakaan Sertifikat
2016
2017
2018
2019
28
25
23
20
18
43
39
35
31
28
9,515
10,467
11,513
12,664
13,931
98
108
118
130
143
6
9
Rute Perintis
5 Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang 6 Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut 7 Jumlah penumpang angkutan laut perintis
Pelabuhan
8 Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional
Ton
9 Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional 10 Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional
%
11 Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional 12 Penurunan turn-around time (TR) di pelabuhan yang diusahakan 13 Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian waiting time (WT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan 14 Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan
2015
IKU KEMENH UB 6
5 5 446
490
539
593
652
7.920.000
8.712.000
9.583.200
10.541.520
11.595.672
Orang
2
Orang
2
753.500
828.850
911.735
1.002.909
1.103.199
395.120.000
434.632.000
478.095.200
525.904.720
578.495.19 2
109
120
132
145
159
72.930.000
80.223.000
88.245.300
97.069.830
106.776.81 3
12
13
14
15
17
66
73
80
88
97
3
3
Ton
3
%
3
Menit
1
Pelabuhan
1
53
58
64
70
77
53
58
64
70
77
Pelabuhan
1
TAHUN INDIKATOR KINERJA 15 Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian waktu efektif (effective time /ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan 16 Jumlah MoU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama Pemerintah dengan Pemda dan swasta di bidang transportasi laut - Pelelangan - Perizinan - Konstruksi - Operasional 17 Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A 18 Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector B 19 Jumlah kebutuhan tenaga PPNS 20 Jumlah tenaga PPNS 21 Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas A 22 Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas B 23 Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran 24 Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran 25 Jumlah kebutuhan tenaga penyelam 26 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
SATUAN
2015
2016
2017
2018
2019
53
58
64
70
77
Pel
IKU KEMENH UB
1
4
Orang
15 66
73
80
88
97
132
145
160
176
193
Orang
15
Orang
15 66
73
80
88
97
536
589
648
713
784
66
73
80
88
97
Orang
15
Orang
15
Orang
15 132
145
160
176
193
22
24
27
29
32
22
24
27
29
32
Orang
15
Orang
15
Orang
15 22
24
27
29
32
92
102
112
123
135
11
TAHUN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
27 Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 28 Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Rp.
29 Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Rp.
30 Jumlah penyelesaian regulasi - RPP
- RPM - Keputusan Dirjen 31 Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut 32 Jumlah pelabuhan yang menerapkan EcoPort (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan) 33 Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Pollution Prevention) 34 Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran) 35 Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance) 36 Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)
2015
2016
421.568.720.687
2017
463.725.592.756
2018
510.098.152.032
IKU KEMENH UB
2019
561.107.967.235
617.218.763.958
Rp. 10.563.345.388.100 11.619.681.026.910 12.781.649.129.601 14.059.814.042.561 15.465.795.446.817
13 43.461.453.821.325 47.807.599.203.459 52.588.359.123.805 57.847.195.036.185 63.631.914.539.804
RPP
17 3
4
4
4
5
11
12
13
15
16
RPM Kep. Dirjen Mega Ton
17 17 6
6
7
7
8
0,622
0,684
0,752
0,827
0,910
31
34
37
41
45
1.482
1.630
1.793
1.972
2.169
19
Pelabuhan
21
Sertifikat
20
Sertifikat
20 2.031
2.234
2.457
2.703
2.973
182
200
220
242
266
330
363
399
439
483
Sertifikat
20
Sertifikat
20
Lampiran Renstra 2015-2019 Matrik Pendanaan
Program Eselon I
Kegiatan Eselon II Kegiatan Prioritas
KEGIATAN/SUB KEGIATAN PROGRAM: Pengelolaan dan Penyelenggaraan TL Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 1 Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis 2 Pembangunan Kapal Perintis 3 Lanjutan Pembangunan Kapal Perintis 4 Docking Kapal Perintis Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan 1 Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Baru 2 Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Baru 3 Pengembangan/Rehab/Replace Fas. Pelabuhan 4 Penyelesaian Pembangunan Fas. Pelabuhan 5 Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan Pembangunan Kapal Marine Surveyor Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan 1 Pembangunan SBNP 2 Rehabilitasi SBNP 3 Sistem Telekomunikasi Pelayaran 4 Pembangunan KN Kenavigasian 5 Lanj/Rehab KN Kenavigasian 6 Pembangunan/Pengadaan Fas. Pendukung Kenavigasian 7 Rehabilitasi Fs. Pendukung Kenavigasian 8 Pembangunan Fas. Pelabuhan Kenavigasian 9 Rehabilitasi Fas. Pelabuhan Kenavigasian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai 1 Pembangunan Kapal Patroli I I/II/III/IV/V 2 Rehabilitasi Kapal Patroli I/II/III/IV/V 3 Fas. Pendukung Penjagaan Laut dam Pantai 4 Pengadaan suku cadang kapal patroli Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
2015 ANGGARAN 8.428.325.839
2016 ANGGARAN 9.154.346.927
2017 ANGGARAN 9.909.568.749
2018 ANGGARAN 10.664.790.570
2019 ANGGARAN 11.420.012.391
592.825.447
632.015.596
671.205.744
710.395.892
749.586.040
384.424.840 54.507.498 137.455.946 16.437.163 3.079.937.097
406.375.903 47.267.962 158.647.135 19.724.596 3.295.837.468
428.326.965 40.028.426 179.838.324 23.012.029 3.518.955.308
450.278.028 32.788.889 201.029.514 26.299.461 3.742.073.149
472.229.090 25.549.353 222.220.703 29.586.894 3.965.190.991
426.599.527 929.100.142 3.608.735 1.288.535.675 432.093.018 4.635.625
440.126.639 844.327.246 3.782.530 1.507.089.432 500.511.621 4.062.750
453.653.750 759.554.350 11.173.794 1.725.643.189 568.930.225 3.489.875
467.180.862 674.781.454 18.565.059 1.944.196.946 637.348.828 2.917.000
480.707.974 590.008.558 25.956.324 2.162.750.703 705.767.432 2.344.125
4.635.625 1.079.023.846
4.062.750 1.222.129.287
3.489.875 1.365.234.733
2.917.000 1.509.103.075
2.344.125 1.654.964.960
32.864.450 98.444.822 666.343.636 109.176.108 4.258.444 59.858.403
32.946.821 111.189.118 765.382.957 130.397.367 4.810.132 52.634.152
33.029.192 123.933.414 864.422.279 151.618.627 5.361.821 45.409.902
33.111.564 136.677.710 963.461.600 172.839.886 5.913.510 38.185.652
33.193.935 149.422.006 1.062.500.922 194.061.146 6.465.198 30.961.401
3.753.213 104.234.270 90.500 495.130.249
2.374.992 122.212.748 181.000 559.753.897
996.772 140.191.226 271.500 624.377.151
381.449 158.169.704 362.000 689.000.601
1.759.669 176.148.183 452.500 753.624.051
420.245.420 21.522.760 52.054.869 1.307.200
472.493.700 25.128.713 60.562.843 1.568.641
524.741.588 28.734.665 69.070.817 1.830.081
576.989.672 32.340.617 77.578.791 2.091.521
629.237.756 35.946.569 86.086.765 2.352.961
3.176.773.575
3.506.514.649
3.836.255.724
4.165.996.798
4.495.737.873
RINCIAN KEBUTUHAN PENDANAAN TRANSPORTASI TAHUN 2015-2019 (Miliar Rupiah) 70,000.00
60,000.00
50,000.00
DARAT
KA LAUT
40,000.00
UDARA BPSDM
30,000.00
LITBANG ITJEN
20,000.00
SETJEN 10,000.00
0.00
2015
2016
2017
2018
2019
RINCIAN KEBUTUHAN PENDANAAN 2015-2019 (Miliar Rupiah)
DITJEN / BADAN
TAHUN
Total
2015
2016
2017
2018
2019
Perhubungan Darat
9.991,6
11.705,1
13.470,6
15.434,3
17.239,9
67.841,5
Perkeretaapian
21.135,9
28.288,3
36.796
47.405,2
58.034,8
191.660,1
Perhubungan Laut
10.088
11.792
13.784
16.112
18.834
70.610
Perhubungan Udara
10.000
11.000
12.100
13.310
14.641
61.051
BPSDM
6.196,9
6.404,1
6.210,2
6.106,5
5.975,0
30.892,7
456,8
512,5
552,8
608,1
608,9
2.739,1
85
90,1
95,5
101,2
107,3
479,1
Setjen
692,65
849,3
1.025
1.127
1.240
4.933,9
TOTAL
58.646,85 70.641,40
Badan Litbang
Inspektorat Jenderal
84.034,10 100.204,30 116.680,90 430.207,55
ALOKASI PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015 (SE Menteri Bappenas, Menteri Keuangan nomor: 0091/M.PPN/03/2014 dan S-179/MK.02/2014 tanggal 19 Maret 2014)
No.
Program
01 Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan 02 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan 03 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan 04 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 05 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 06 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian 07 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 08 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
JUMLAH
Rencana 2015
Prakiraaan Maju 2017
2016
2018
1.655,14
1.737,90
1.824,79
1.916,03
79,94
83,94
88,13
92,54
221,68
232,76
244,40
256,62
3.846,59
4.038,92
4.240,86
4.452,90
4.008,00
4.199,60
4.401,18
4.621,24
14.493,36
12.856,22
9.133,26
9.589,92
10.572,14
10.737,21
11.116,35
11.669,88
9.512,83
10.363,13
10.460,45
10.983,47
44.389,68
44.249,68
41.509,43
43.582,62
Struktur Pedoman Penyusunan Renstra-KL
BAB I PENDAHULUAN
• Memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, landasan hukum, serta definisi dan pengertian yang digunakan dalam petunjuk penyusunan Renstra-KL
BAB II KEDUDUKAN RENSTRA-KL DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
• Memuat narasi mengenai alur penyusunan Renstra-KL yang berpedoman pada RPJMN dan kemudian mejadi pedoman penyusunan Renja-KL
BAB III PENYUSUNAN RENSTRA-KL
• Memuat alur penyusunan RPJMN dan Renstra-KL (proses teknokratis, proses politis, dan penetapan Renstra-KL), serta tahap penyusunan dokumen Renstra-KL
BAB IV PENUTUP
• Memuat uraian Kaidah Pelaksanaan serta manfaat Pedoman Penyusunan Renstra-KL
Outline Renstra-KL BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2.1 Visi Kementerian/Lembaga 2.2 Misi Kementerian/Lembaga 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sesuai dengan penugasan RPJMN pada K/L, terkait dengan prioritas nasional/bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III). Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya) Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Matriks Kinerja K/L Matriks Pendanaan K/L
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010 - 2014
Telah diterbitkan Permenhub No.PM 85 Tahun 2010 terdiri dari 9 IKU
Berlaku Berlaku 2010-2011 2010-2011
Pada tahun 2012 IKU direvisi sesuai Permenhub No.PM 68 Tahun 2012 terdiri dari 21 IKU
Berlaku 2012-2014
IKU 2010-2014
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010 Contoh : Uraian IKU per masing-masing sektor NO 1
2
SASARAN PERHUBUNGAN Meningkatnya keselamatan, keamanan, 1) dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat 2) terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah
URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
TAHUN 2010
Tersedianya perlengkapan keselamatan jalan untuk mengurangi kecelakaan transportasi darat
Set
3
Laporan penelitian dan penyidikan kecelakaan kereta api dan rekomendasi tindak lanjut untuk mengurangi tingkat kecelakaan
Laporan
81
Terpenuhinya jumlah kecukupan dan keandalan dari pembangunan Ramsu, Mensu dan Ramtun dalam rangka peningkatan keselamatan tranportasi laut Tingkat Kejadian kecelakaan transportasi udara
Unit
8
Injured/ 1 juta pnp
0,27
Lokasi
22
Berfungsinya kereta KMP3 dan K3 untuk pengangkutan penumpang kelas ekonomi
Unit
27
Terpenuhinya pelayanan transportasi laut pada wilayah terpencil /tertinggal/ perbatasan
Trayek
60
Terselenggaranya unit kapal perintis yang siap operasi untuk memenuhi pelayanan pada wilayah terpencil /tertinggal/ perbatasan
Unit
7
Terselenggaranya rute pelayanan perintis transportasi udara.
Rute
118
Bandara
149
Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan transportasi skala nasional
Peningkatan jumlah sarana, prasarana dan lintas pelayanan keperintisan/subsidi pelayanan kelas ekonomi Terpenuhinya lokasi keperintisan yang dapat menjadi rute komersial dan meningkatkan perekonomian
Terselenggaranya bandara yang terhubungi rute komersil dan perintis.
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010 Contoh : Uraian IKU per masing-masing sektor NO 3
4
SASARAN PERHUBUNGAN Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana trasnportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur trasnportasi
Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi
URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 3)
5)
6) 7)
8)
5
Meningkatkan pengembangan teknologi 9) transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim
Jumlah lokasi prasarana transportasi yang dibangun, direhabilitasi dan ditingkatkan fungsinya Jumlah Implementasi teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan Terpenuhinya prasarana transportasi darat ASDP dipulihkan fungsinya untuk melayani angkutan penyeberangan dengan baik Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Tubuh Jalan dalam rangka peningkatan pelayanan infrastruktur kereta api Terpenuhinya peningkatan kapasitas prasarana pelabuhan laut yang baru dibangun dalam rangka pelayanan transportasi laut Tersedianya bandar udara dengan kapasitas sesuai kebutuhan jaringan dan kategori. Tersusunnya LAKIP Kementerian Perhubungan dengan Nilai B Tersedianya Peraturan Menteri Perhubungan berkaitan dengan IKU Kementerian Perhubungan yang disampaikan kepada unit terkait Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang perhubungan yang ditetapkan Jumlah SDM di bidang perhubungan yang mengikuti/lulus diklat, serta memiliki sertifikat manajemen dan teknis di bidangnya Tercapainya standar kecakapan kompetensi SDM awak sarana (Masinis dan Ass Masinis) Terpenuhinya SDM Ditjen Perhubungan Udara memiliki kompetensi tertentu Terpenuhinya lulusan Diklat bidang transportasi mempunyai kompetensi tinggi dan berstandar internasional, profesional serta didukung fisik jasmani yang prima Jumlah Sarana dan Prasarana transportasi Yang memenuhi sertifikat kelaikan Terlaksananya hasil uji tipe kendaraan bermotor untuk item tertentu setara dengan regulasi internasional Terwujudnya standar kelaikan sarana perkeretaapian Studi Rencana Aksi Nasional (RAN) Antisipasi Sektor Transportasi Menghadapi Climate Change
SATUAN
TAHUN 2010
Lokasi
24
Lokasi
21
Km'sp
31,48
Lokasi
28
Bandara
92
Nilai Dokumen
B 5
Dokumen Unit
WTP 16
Sertifikat
3.776
Orang
15
Orang
120.613
Unit
1
Sertifikat Dokumen
279 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2011 Contoh : Uraian IKU per masing-masing sektor NO 1
2
SASARAN PERHUBUNGAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya keselamatan, keamanan, 1) dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat 2) terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah
SATUAN
TAHUN 2011
Unit
2
Lokasi
68
Penilitian dan penyidikan kecelakaan KA
Lap
1
Terpenuhinya Tingkat kecukupan dan keandalan sarana dan prasarana, pengaturan dan sistem prosedur, melalui Pemb. baru / lanjutan Mensu/Ramsu/Ramtun Jumlah fasilitas navigasi penerbangan yang dibangun dan direhabilitasi.
Unit
12
Paket/ Unit /Set
182
Lintas
272
Km Trayek
239.08 61
Bandara
159
Jumlah lokasi prasarana transportasi yang dibangun, direhabilitasi dan ditingkatkan fungsinya Jumlah lokasi/terminal transportasi jalan yang siap operasi
Lokasi
17
Jumlah lokasi simpul/pelabuhan SDP yang siap operasi
Lokasi
72
Bandara
150
Unit
128
Kapal
11
Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan transportasi skala nasional Jumlah Fasilitas Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Peralatan Pendukung Kendaraan Ramah Lingkungan Jumlah lokasi peningkatan fungsi prasarana transportasi SDP melalui nyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan pelayaran di pelabuhan
Peningkatan jumlah sarana, prasarana dan lintas pelayanan keperintisan/subsidi pelayanan kelas ekonomi Jumlah lintas keperintisan SDP yang menjangkau kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Panjang Jalur Kereta Api Jumlah Trayek angkutan laut perintis
Jumlah bandara yang terhubungi rute komersil dan perintis. 3
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana trasnportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur trasnportasi
3)
Jumlah bandar udara yang dikembangkan dan direhabilitasi. 4)
Jumlah pengadaan dan rehabilitasi sarana transportasi Tingkat penyediaan sarana transportasi jalan Docking/Rehab Kapal
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2011 Contoh : Uraian IKU per masing-masing sektor NO 4
5
SASARAN PERHUBUNGAN Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi
URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 5)
Tersusunnya LAKIP Kementerian Perhubungan dengan Nilai B
6)
Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7)
Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang perhubungan yang ditetapkan
8)
Jumlah SDM di bidang perhubungan yang mengikuti/lulus diklat, serta memiliki sertifikat manajemen dan teknis di bidangnya Peningkatan kompetensi dan Pengadaan sertifikasi SDM perkeretaapian
Meningkatkan pengembangan teknologi 9) transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim
Jumlah rapat dan sosialisasi, Jumlah evaluasi dan pelaporan, Jumlah pengawasan, Jumlah sistem prosedur dan teknis, jumlah sertifikasi dan diklat dan Jumlah sarana penunjang teknis.di Ditjen Perhubungan Udara Jumlah Sarana dan Prasarana transportasi Yang memenuhi sertifikat kelaikan Jumlah Fasilitas Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Peralatan Pendukung Kendaraan Ramah Lingkungan dan Fasilitas Penunjang
SATUAN
TAHUN 2011
Nilai
B
Dokumen
WTP
Unit
21
Org
150
Paket
451
Unit
2
Indikator Kinerja Utama NO
SASARAN PERHUBUNGAN
1
Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1)
2
3)
4) 5) 2
3
Meningkatnya aksesibilitas 6) masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengemb. konektivitas antar wilayah Meningkatnya kapasitas sarana dan 7) prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi 8) 9)
Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan Rata-rata Prosentase pencapaian On-Time Performance (OTP) sektor transportasi (selain Transportasi Darat) Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi Jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasi Jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi
SATUAN
kejadian/ tahun
Tahun 20152019
?
5,233
5,029
4,834
kejadian/ tahun
9
8
7
?
%
71.73
86.28
87.60
?
Unit
5,225 32
5,010 30
5,304 62
lintas
564
639
679
3.4
3.5
3.6
unit
Kontribusi sektor transportasi % terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Total produksi angkutan penumpang penumpang/tahun Total produksi angkutan barang
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014
840,803,197
934,259,680 1,030,057,625
452,122,699
484,150,971
ton/tahun 518,902,538
? ? ? ? ? ?
Indikator Kinerja Utama NO 4
5
SASARAN PERHUBUNGAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, 10) dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan 11) restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi 12) 13)
TAHUN 2013 2
TAHUN 2014 2
CC
B
B
WTP
WTP
WTP
Rp Trilliun
124.77
134.03
143.54
56.396
65.433
71.425
6,168
6,613
6,907
163,533
177,725
192,575
55
85
85
Jumlah proyek yang siap ditawarkan melalui skema KPS
Nilai AKIP Kementerian Perhubungan
nilai
Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN
Opini
14)
Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat
Orang
15)
Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasional Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi
Orang
16)
17) 6
Jumlah infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta
TAHUN 2012 2
SATUAN
Meningkatkan pengembangan teknologi 18) transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim 19) 20) 21)
Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan
Orang
Peraturan juta liter/tahun
51,372.90 51,659.10 51,849.90
juta ton/th 120.20
120.90
121.20
4,884
5,413
6,074
53
67
89
lokasi (unit) lokasi
TAHUN 2015-2019
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 No. 1 2
3 4
5 6
Kegiatan/bulan Raker I Penyusunan RPJMN 2015-2019 Background study RPJMN 2015-2019 a. Draft Awal Background study b. Hasil Background study Evaluasi RPJMN Penyusunan Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN a. Konsultasi Publik b. Rapim Penetapan Konsep Ranc. Teknokratik c. Hasil Konsep Rancangan Teknokratik Sosialisasi Pedoman Penyusunan RPJMN Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L
8
a. Kick of Penyusunan Renstra K/L b. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Renstra K/L Sosialisasi Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Kepada masyarakat dan penjaringan aspirasi masyarakat Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN a. Koordinasi Rancangan Teknokratik RPJMN dengan Rancangan Teknokratik Renstra K/L b. Rapim Rancangan Teknokratik RPJMN c. Penetapan Rancangan Teknokratik RPJMN
No.
Kegiatan/bulan
7
2013 2014 Agustus Septem Oktober Novem Desemb Januari Februar Maret April Mei Juni Juli Agustus 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2014
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2015
Agustus Septem Oktober Novem Desemb Januari Februar Maret 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Pelantikan Presiden Penyusunan Rancangan Awal RPJMN Penyusunan Rancangan Renstra K/L Sidang Kabinet Rancangan Awal RPJMN Penetapan Rancangan Awal RPJMN Sosialisasi Rancangan awal RPJMN ke K/L Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan RPJMN Trilateral Meeting Musrenbang Jangka Menengah Nasional Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN Sidang Kabinet Rancangan Akhir RPJMN Penetapan RPJMN 2015-2019 Sosialisasi RPJMN ke K/L dan Pemda Proses Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L 2015-2019 dengan RPJMN 2015-2019 Proses Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019
51
