PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Jend A. Yani Km. 6 Telp. (0511) 3252327 – 3255651 Fax. (0511) 3255651 Kode Pos 70249 www.dipendaprovkalsel.web.id BANJARMASIN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BANJARMASIN BANJARMASIN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KATA PENGANTAR Segala Puji dan Syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik hidayah-Nya
sehingga
kita
dapat
dan menyelesaikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LAKIP ini. LAKIP ini disusun dalam rangka menggambarkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2013 dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan LAKIP ini kami menerima segala kritik dan saran demi penyempurnaan LAKIP di masa yang akan datang. Demikian LAKIP Tahun 2013 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun, semoga bermanfaat. Banjarmasin, 8 Januari 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
Drs. H. GUSTAFA YANDI, M,Si Pembina Utama Muda NIP. 19661227 198602 1 004
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................. IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................ BAB I
i ii iv
PENDAHULUAN ......................................................... 1 1.1 Latar Belakang...................................................... 1 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Instansi ......................... 2 1.3 Struktur Organisasi ............................................... 5 1.4 Analisis Perkembangan Strategis ......................... 7 1.4.1 Lingkungan Eksternal ............................ 7 1.4.2 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan ......... 7 1.4.3 Isu-Isu Strategis ...................................... 8 1.4.4 Lingkungan Internal ............................... 10
BAB II RENCANA STRATEGIS ............................................ 2.1 Rencana Strategis Tahun 2011-2015 .................... 2.1.1 Visi dan Misi .......................................... 2.1.2 Tujuan dan Sasaran ................................ 2.1.3 Kebijakan dan Program .......................... 2.2 Rencana Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 ............ 2.3 Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 ............
11 11 11 13 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................... 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama ......................... 3.1.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) ...................................................... 3.1.2 Jumlah Kantor SAMSAT yang dapat melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang Pelayanan ............................................... 3.1.3 Kantor SAMSAT Yang Mendapatkan Sertifikasi ISO ................. 3.1.4 Tempat Layanan untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ..............................
21 21
3.1.5
14 20
21
21 22 22
Tingkat Responsibilitas Terhadap Surat Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ................... 23
3.1.6
3.2 3.3
Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah .................................................... 24 3.1.7 Rasio Pendapatan Daerah Terhadap Target Tahunan ...................... 26 3.1.8 Rasio Pendapatan Daerah Terhadap Target RPJMD Pendapatan Daerah........ 28 3.1.9 Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah ............................................. 30 3.1.10 Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian) ........................... 32 3.1.11 Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak) ................. 33 Capaian Program .................................................. 34 Akuntabilitas Keuangan ....................................... 37 Kompilasi Hasil Rata-Rata Capaian ..................... 41
BAB IV PENUTUP ....................................................................... 42 4.1 Keberhasilan Program Unggulan ......................... 42 4.2 Strategi Peningkatan Kinerja ................................ 43 LAMPIRAN 1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2013 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2013 4. Tabel Evaluasi Kinerja Tahun 2013 5. Sertifikat ISO 9001:2008 SAMSAT Banjarmasin 6. Sertifikat ISO 9001:2008 SAMSAT Banjarbaru 7. Sertifikat ISO 9001:2008 SAMSAT Martapura 8. Sertifikat ISO 9001:2008 SAMSAT Pelaihari
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan
telah
disusun,
dimana
Visi
Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah “Menuju Sistem Pelayanan yang Berstandar Tahun 2015“ dan Misi adalah Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, melaksanakan sistem penatausahaan yang baik dan meningkatkan kualitas sumber daya insani dengan Tujuan yaitu “Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan disertai dengan Meningkatnya Sistem Penatausahaan dan Sumber Daya Manusia Insani yang Berkompetensi untuk Menuju Pelayanan yang Berstandar“. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan 4 (empat) Sasaran
dengan
memenuhi Rp.
4
(empat)
target
Program
Pendapatan
4.411.660.047.000,00
dan
Kegiatan
dalam
Daerah
sebesar
tercapai
sebesar
Rp. 3.984.723.420.824,09 atau 90,323 % (s/d Nopember). Penerimaan Daerah dari Pos Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2.308.553.433.460,09 (s/d Nopember) dan Pos Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.335.907.603.494,00
(s/d
Nopember) serta Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 340.262.383.870,00 (s/d Nopember). Seiring kemampuan
dengan
keuangan
adanya daerah
indikasi tersebut
di
positif
atas
atas
serta
meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor maka
ke depannya
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan perlu bekerja keras dengan mengerahkan segala sumber daya yang
tersedia
untuk
meningkatkan
Pendapatan
Daerah
dan
pelayanan kepada masyarakat. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan pada tahun 2013 antara lain mengoperasikan SAMSAT Jemput Antar (Banjarmasin dan Banjarbaru), Mobil SAMSAT Keliling se Kalimantan Selatan, memperluas ruang dan menambah jam operasional SAMSAT Corner di Duta Mall Banjarmasin menjadi jam 09.00 s/d 21.00 WITA (Senin Sabtu) serta Layanan Online 5 wilayah yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Pelaihari dan Rantau.
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Dengan membawa Visi dan Misi Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan pedoman pembangunan untuk menjadikan Kalimantan Selatan “BERMUNAJAD” (Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Damai), maka untuk menjawab tantangan tersebut dan dilandasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan
Selatan
dan
Peraturan
Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Pendapatan Daerah berusaha semaksimal mungkin untuk menggali
sumber
Pendapatan
Daerah
terutama
yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kelangsungan Kemasyarakatan
memenuhi roda
pembiayaan
Pemerintahan,
maka
segala
upaya
daerah
Pembangunan diusahakan
untuk dan untuk
memenuhi target yang telah ditetapkan dari sisi Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 3.984.723.420.824,09 target tahun 2013.
Upaya-upaya untuk menjaga kelangsungan pembiayaan bagi daerah dilakukan melalui program-program yang telah disusun secara terencana. Hal yang demikian diimplementasikan melalui rangkaian sasaran dan kegiatan yang telah dilakukan yang disesuaikan melalui Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karenanya kemampuan untuk mengembangkan jiwa Enterpreneurship dan Teamwork antar aparat dalam jajaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu syarat mutlak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun tetap berada dalam koridor Tertib Hukum, Tertib Administrasi, Tertib Organisasi dan Tertib Operasional. 1.2
Tugas Pokok dan Fungsi Instansi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6
Tahun 2008 tentang pembentukan,
organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah
Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Kalimantan
Selatan
Nomor 6), Peraturan Gubernur Nomor
8
Tahun
2008
Tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Unit kerja Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan
Gubernur
Kalimantan
Selatan
Nomor
029
Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan
Unsur-unsur
Organisasi
Dinas
Pendapatan
Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah tercantum Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Uraian Tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut : a. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan Daerah sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Merumuskan
dan
menetapkan
kebijakan
operasional,
mengkoordinasikan, dan memfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah. d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan. f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan memfasilitasi pengembangan pendapatan daerah. g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan internal. h. Membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis. i. Membina
dan
mengendalikan
pengelolaan
kegiatan
kesekretariatan, dan j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah. c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pelayanan pajak dan retribusi daerah. d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi penerimaan pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan. e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan pendapatan daerah. f. Perumusan kebijakan operasional, pengaturan dan fasilitas pembinaan dan pengawasan internal. g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis, dan h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. 1.3
Struktur Organisasi Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan
Nomor
6
Tahun
2008
tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan
Pendapatan
Daerah
Selatan,
struktur
Provinsi
Kalimantan
dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Pajak dan Retribusi
organisasi Selatan
Dinas terdiri
d. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan e. Bidang Pengembangan Pendapatan f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan g. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah h. Kelompok Jabatan Fungsional Kemudian
pengaturan
lebih
lanjut
tentang
Unit
Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas
Pokok,
Fungsi
dan
Uraian
Tugas
Unsur-Unsur
Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut: a. Kepala UPPD b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha c. Kepala Seksi Pelayanan PKB/PBNKB d. Kepala Seksi Pendapatan Lainnya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 13 (tiga belas) UPPD dan 1 (satu) KPPD yang tersebar di wilayah Kabupaten / Kota
se
Kalimantan Selatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan
Selatan sebanyak 428 orang dengan perincian sebagai berikut : a. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel sebanyak 104 orang. b. UPPD Banjarmasin sebanyak 65 orang. c. UPPD Marabahan sebanyak 27 orang. d. UPPD Banjarbaru sebanyak 33 orang. e. UPPD Martapura sebanyak 39 orang. f. UPPD Pelaihari sebanyak 17 orang.
g. UPPD Rantau sebanyak 22 orang. h. UPPD Kandangan sebanyak 23 orang. i. UPPD Barabai sebanyak 21 orang. j. UPPD Amuntai sebanyak 22 orang. k. UPPD Paringin sebanyak 10 orang. l. UPPD Tanjung sebanyak 12 orang. m. UPPD Batulicin sebanyak 15 orang. n. UPPD Kotabaru sebanyak 18 orang. 1.4
Analisis Perkembangan Strategis Untuk mengetahui perkembangan Strategis yang ada maka perlu dilakukan identifikasi lingkungan eksternal, faktorfaktor kunci keberhasilan, isu-isu Strategis dan lingkungan internal.
1.4.1 Lingkungan Eksternal Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kota Banjarmasin sebagai ibukotanya, memiliki 11 kabupaten dan 2 kota. Adapun jumlah penduduk Kalimantan Selatan ialah 3.790.071 orang. Terdiri
dari
Laki-laki
1.918.132
orang
dan
Perempuan
1.871.939 orang. Jumlah Kendaraan Bermotor yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 (s/d Oktober) sebanyak 940.671 buah kendaraan. Terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak 145.059 buah, kendaraan roda 3 sebanyak 929 buah, roda 2 sebanyak 684.568 buah dan skuter sebanyak 110.115 buah. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi alam yang banyak antara lain : 1. Pertambangan (batubara, bijih besi dll) 2. Kehutanan
3. Perkebunan (sawit, karet dll) 4. Pertanian (padi, jagung dll) 5. Peternakan (ayam, sapi dll) 1.4.2 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Faktor-faktor
yang
menjadi
kunci
keberhasilan
pelaksanaan Program dalam rangka pencapaian Sasaran, Tujuan,Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah : 1. Komitmen Gubernur 2. Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 3. Komitmen Kepala Dinas 4. Dukungan Seluruh Karyawan 5. Peran serta Masyarakat 6. Dukungan pihak-pihak terkait 1.4.3 Isu-Isu Strategis Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan
oleh
Dinas
Pendapatan
Daerah
Provinsi
Kalimantan Selatan sering dihadapkan pada berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut sering kali menjadikan tugas dan fungsi
tidak
dapat
dijalankan
dengan
baik.
Beberapa
permasalahan yang muncul terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel Permasalahan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tugas Pokok
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi
Permasalahan 1. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran UPPD/KPPD
Tugas Pokok dan Fungsi Permasalahan dan tugas pembantuan. (Samsat) yang perlu a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibenahi untuk di bidang pendapatan daerah memberikan Fungsi sesuai dengan kebijakan yang kenyamanan wajib ditetapkan Gubernur berdasarkan pajak serta dalam peraturan perundang-undangan pengembangan yang berlaku. pengelolaan potensi b. Penyelenggaraan urusan sumber-sumber pemerintahan dan pelayanan pendapatan. umum di bidang pajak dan 2. Masih terbatasnya retribusi daerah. Sumber Daya c. Perumusan kebijakan Manusia yang operasional, pembinaan, profesional dan pengaturan dan fasilitasi handal. penerimaan pendapatan bagi 3. Belum optimalnya hasil pajak, bagi hasil bukan pemanfaatan pajak dan lain-lain pendapatan. Informasi d. Perumusan kebijakan Teknologi dalam operasional, pembinaan, mekanisme pengaturan, dan fasilitasi pengelolaan pengembangan pendapatan Pendapatan Daerah daerah. dan pelayanan e. Perumusan kebijakan kepada masyarakat. operasional, pengaturan dan 4. Pembagian Bagi fasilitasi pembinaan dan Hasil Pajak/Bukan pengawasan internal. Pajak kepada f. Pembinaan, pengawasan, dan Daerah masih pengendalian unit pelaksana belum proporsional. teknis dan g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
1.4.4 Lingkungan Internal 1. Struktur Organisasi 2. Pembiayaan / Anggaran
3. Sarana dan Prasarana Kantor 4. Peralatan Kantor 5. Sumber Daya Manusia
BAB II RENCANA STRATEGIS 2.1 Rencana Strategis Tahun 2011-2015 2.1.1 Visi dan Misi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
Provinsi
Kalimantan
Selatan
Tahun
2011 – 2015 yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 mempunyai Visi Pembangunan Daerah yakni “BERMUNAJAD” (Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Damai) dengan beberapa
sasaran
pembangunan.
Untuk
membiayai
Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan tersebut diperlukan sumber pembiayaan dalam pelaksanaannya. Sebagai
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
yang
bertanggung jawab pada sisi pendapatan dalam pengelolaan keuangan
daerah,
Dinas
Pendapatan
Daerah
Provinsi
Kalimantan Selatan berupaya menselaraskan Visi Provinsi Kalimantan Selatan dengan Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan
Penerimaan
Daerah
Selatan
untuk
menggali
potensi
terutama
potensi
“Pendapatan
Asli
Daerah” dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pusat. Dalam Dinas
mengoptimalkan
Pendapatan
mempunyai
Visi
Daerah “Menuju
Pendapatan
Provinsi Sistem
Daerah,
Kalimantan Pelayanan
Selatan yang
Berstandar Tahun 2015”. Bertolak
dari
kondisi
yang
demikian
merupakan
tantangan tersendiri untuk tetap mempertahankan kemampuan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang dominan dalam membiayai Belanja Daerah. Oleh karenanya dengan Visi yang ditindak lanjuti melalui Misi yang telah ditetapkan merupakan kewajiban yang mutlak pada 1 (satu) tahun ke depan. Visi tersebut dijabarkan dalam Misi dengan rumusan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.
2. Melaksanakan sistem penatausahaan yang baik. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya insani. Penerapan dari Misi tersebut diatas adalah : 1. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dalam meningkatkan pelayanan maka memerlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada. Adapun Upaya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan antara lain : a. Memperbaiki dan mengganti sarana dan prasarana yang sudah tidak layak. b. Menambah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan. 2. Melaksanakan Sistem Penatausahaan yang Baik Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk memudahkan Wajib Pajak, Wajib Retribusi dan Penerimaan Pendapatan Lainnya sebagai sumber Pendapatan Daerah dilakukan dengan : a. Perbaikan sistem layanan Lay Out tata letak dengan standar buku pelayanan serta penyederhanaan sistem prosedur untuk menuju pelayanan prima. b. Sistem komputerisasi jaringan Online pelaporan. 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani Seiring dengan kemajuan teknologi informasi maka setiap orang dituntut untuk meningkatkan wawasan dalam menambah kecepatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan kegiatan antara lain: a. Mengikuti Diklat Struktural. b. Mengikuti Diklat Fungsional / Kursus-kursus. c. Mengadakan Pelatihan. 2.1.2 Tujuan dan Sasaran
Sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin diwujudkan maka
Tujuan
sesuai
Renstra
Tahun
2011-2015
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni “Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana disertai dengan Meningkatnya Sistem Penatausahaan dan Sumber Daya Insani yang Berkompetensi untuk Menuju Pelayanan yang Berstandar“. Sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Terwujudnya 3 (tiga) Kantor UPPD (Samsat) mendapat Sertifikasi Pelayanan. 2. Terlaksananya sistem penatausahaan yang berstandar. 3. Tersedianya model sistem informasi teknologi pelayanan yang mandiri. 4. Terselenggaranya sistem pelayanan yang berstandar pada 5 UPPD (Samsat). 5. Tercapainya kenaikan Pendapatan Daerah 50%. 6. Tercapainya kenaikan Pendapatan Asli Daerah 25%. 2.1.3 Kebijakan dan Program Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan semua tujuan serta Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Adapun
kebijakan
yang
diambil
oleh
Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni “Memberikan Pelayanan yang Profesional dan Akuntabel“. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2.2
Rencana Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Pada
dasarnya
kondisi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Indonesia masih dalam masa pencarian jati diri. Hal ini salah satunya dapat diindikasikan dengan terjadinya regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana
dalam rentang waktu yang relatif singkat
terjadi perubahan yang fundamental, yaitu dengan dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2011 Jo No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya perubahan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap rencana capaian kinerja yang telah disusun dalam periode waktu yang disepakati. Dampak inilah yang sangat dirasakan pada pelaksanaan program maupun kegiatan yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal inilah yang mengharuskan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi
Kalimantan
Selatan
untuk
melakukan
penyesuaian-penyesuaian untuk meminimalisasi terjadinya ketidaksesuaian
antara
rencana
dengan
tujuan
yang
ditetapkan. Oleh karenanya untuk menyamakan rencana strategis dengan kondisi riil atas regulasi dimaksud dapat
digambarkan dalam tabel sederhana yang berisi sasaran, program kegiatan rencana target capaian berikut ini:
NO
SASARAN
1. Terlaksananya Tugas dan Fungsi Dinas
PROGRAM
KEGIATAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 14 kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 12. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 13. Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Dispenda Provinsi Kalsel 14. Penyediaan Bahan Kesehatan
2. Meningkatnya Kualitas Sarana Penunjang Tugas dan Fungsi Dinas
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 10 kegiatan 1. Pengadaan Kendaraaan Dinas / Operasional 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN Meubeleur 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 10. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. Terlaksananya Tugas dan Fungsi Dinas
4.
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1 Kegiatan § Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - 14 Kegiatan 1. Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 3. Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel
5. Penyusunan Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas 6. Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 7. Optimalisasi Penerimaan LainLain Pendapatan 8. Pelaksanaan
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN Evaluasi Penerimaan Daerah 9. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Insani 10. Optimalisasi Pendapatan Daerah 11. Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 12. Razia Kendaraan Bermotor 13. Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 14. Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang
2.3
Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Kalimantan Selatan Tahun 2013
Daerah
Provinsi
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2013 ialah Meningkatkan Pelayanan dan Pendapatan Daerah. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Meningkatk an Pelayanan
Meningkatk an Pendapat an Daerah
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat meliputi : a. Jumlah Kantor SAMSAT yang dapat melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang pelayanan
14 Kantor SAMSAT
b. Jumlah tempat pelayanan baru untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor
2 Buah
c. Tingkat responsibilitas terhadap surat keberatan pajak kendaraan bermotor
100 %
Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi : a. Prosentase kenaikan Pendapatan Daerah
0,25 %
b. Rasio Pendapatan Daerah terhadap target tahunan
100 %
c. Rasio Pendapatan Daerah terhadap target RPJMD Pendapatan Daerah
100 %
d. Prosentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah
2,5 %
e. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (tingkat kemandirian)
≥ 50 %
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 3.1.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan
sebanyak 4 (empat) buah yaitu: a. Standar Bermotor
Pelayanan Pada
Proses
Kantor
Pendaftaran
Bersama
Kendaraan
SAMSAT
Provinsi
Kalimantan Selatan Dalam Rangka Pelayanan Prima Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
b. Standar Operasional Prosedur Penagihan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Alat
Berat
/
Besar
Pada
Unit
Pelayanan
Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan c. Standar
Operasional
Prosedur
Penyusunan
Usulan
Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan d. Standar Operasional Prosedur Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 3.1.2 Jumlah Kantor SAMSAT yang dapat melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013 telah bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat untuk melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang pelayanan di seluruh Kantor SAMSAT se Kalimantan Selatan (14 Kantor SAMSAT). Hasil survey tersebut masuk kategori baik yang berarti pelayanan yang dilakukan oleh semua Kantor SAMSAT se Kalimantan Selatan (14 Kantor SAMSAT) sudah dapat memenuhi harapan publik sekalipun masih perlu ditingkatkan lagi kinerjanya. 3.1.3 Kantor SAMSAT yang Mendapatkan Sertifikasi ISO Salah satu bukti adanya upaya peningkatan pelayanan ialah dengan dapat mempertahankan
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM - ISO 9001-2008 dari British Standards Institution (BSI) Management System Singapore Pte Ltd. pada SAMSAT Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura dan Pelaihari. 3.1.4 Tempat Layanan untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
SAMSAT Corner di Pusat perbelanjaan Duta Mall Banjarmasin telah melakukan relokasi ke tempat lebih luas dan representatif serta jam pelayanan ditambah hingga malam hari (Senin s/d Sabtu). Telah beroperasinya Mobil SAMSAT Keliling se Kalimantan Selatan dan SAMSAT Jemput Antar (wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru). Tempat layanan tersebut diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3.1.5 Tingkat Responsibilitas terhadap Kendaraan Bermotor (PKB)
Surat
Keberatan
Pajak
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai dengan Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “Menuju Sistem Pelayanan yang Berstandar Tahun 2015“ dengan Misi yaitu : 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan. 2. Melaksanakan sistem penatausahaan yang baik. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya insani. Tingkat Responsibilitas Terhadap Surat Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor
=
Jumlah Surat Persetujuan Keberatan Pajak Jumlah Surat Masuk Keberatan Pajak
3.146 unit Tingkat Responsibilitas Terhadap Surat Keberatan Pajak = Kendaraan Bermotor Tahun 2012 3.146 unit
Tingkat Responsibilitas Terhadap Surat Keberatan = Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2012
100 %
Tingkat Responsibilitas Terhadap Surat Keberatan Pajak =
2.194 unit
Kendaraan Bermotor Tahun 2013 September)
(s/d
Tingkat Responsibilitas Terhadap Surat Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013 (s/d = September)
2.194 unit
100 %
Tingkat Responsibilitas Terhadap Surat Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013 (s/d September) sebesar 100 %. Setelah melihat data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Responsibilitas Terhadap Surat Keberatan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2013
(s/d September) sangat baik dengan
range nilai lebih dari 90%. Dimana semua surat keberatan pajak kendaraan bermotor selalu dikeluarkan surat persetujuan keberatan tersebut (100%). 3.1.6 Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah PD Tahun (n) – PD (n-1) PD (n-1)
Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah Tahun (n)
=
Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah Tahun 2012
=
Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah Tahun 2012
PD Th. 2011
4.380.309.776.377,86 – 3.192.762.303.708,39 = 3.192.762.303.708,39
Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah Tahun 2012 Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah Tahun 2013 (s/d Nopember)
PD Th. 2012 – PD Th. 2011
=
37,19 %
3.984.723.420.824,09 - 4.380.309.776.377,86 =
Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah Tahun 2013 (s/d Nopember)
4.380.309.776.377,86
=
-9,03 %
Sebagai
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
yang
bertanggung jawab pada sisi Pendapatan Daerah maka prosentase kenaikan Pendapatan Daerah dapat dilihat di tabel berikut: Tabel Prosentase Kenaikan Pendapatan Daerah Tahun 2009 s/d 2013 (s/d Nopember) Tahun 2010 2011 2012 2013 (s/d Nopember)
Pendapatan Daerah (Rp) Kenaikan (%) 2.338.895.814.280,77 10,88 3.192.762.303.708,39 36,51 4.380.309.776.377,86 37,19 3.984.723.420.824,09 -9,03
Grafik Prosentase Kenaikan Pendapatan 2010 s/d 2013 (s/d Nopember)
Daerah
Tahun
Milyar (Rp)
5000 4000 3000 2000
1000 0
2010
2011
2012
2013 (s/d Nopember)
Dari data di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah tahun 2013 (s/d Nopember) menunjukan adanya penurunan dibandingkan Pendapatan Daerah tahun 2012 yaitu dari Rp. 3.192.762.303.708,39 pada tahun 2012 menjadi Rp. 3.984.723.420.824,09 pada tahun 2013 Nopember) 9,03 %.
dengan
prosentase
penurunan
(s/d sebesar
Faktor-faktor
penyebab
penurunan
penerimaan
Pendapatan Daerah tahun 2013 (s/d Nopember) dibandingkan dengan Pendapatan Daerah tahun 2012 antara lain : 1. Iklim ekonomi Kalimantan Selatan yang kurang stabil. 2. Pertumbuhan usaha terutama di sektor pertambangan mengalami penurunan. Kendala-kendala Pendapatan
Daerah
dalam
pelaksanaan
adalah
ketidak
penerimaan konsistenan
peraturan/ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah antara lain : 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan koordinasi. 3. Melakukan evaluasi dari beberapa penerimaan Pendapatan Daerah dan mencari sumber-sumber Pendapatan Daerah baru melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. 3.1.7 Rasio Pendapatan Daerah Terhadap Target Tahunan Rasio Pendapatan Daerah terhadap Target Tahunan
=
Jumlah Pendapatan Daerah Target Tahunan
Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2012 terhadap Target Tahunan
=
Jumlah Pendapatan Daerah Th.2012 Target Tahunan
Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2012 terhadap Target Tahunan
=
4.380.309.776.377,86 3.823.485.281.351,00
Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2012 terhadap Target Tahunan Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2013
=
=
114,56 %
3.984.723.420.824,09
(s/d Nopember) terhadap Target Tahunan
4.411.660.047.000,00
Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2013 (s/d Nopember) terhadap Target Tahunan
Rasio
Pendapatan
=
90,32 %
Daerah
Tahun
2013
(s/d Nopember) terhadap Target Tahunan dapat dilihat di tabel berikut: Tabel Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2013 Nopember) Terhadap Target Tahunan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)
Target Pendapatan Daerah (Rp)
Tahun
(s/d
Lebih / Kurang (Rp)
%
2012
3.823.485.281.351,00
4.380.309.776.377,86
556.834.395.026,86 114,12
2013 (s/d Nopember)
4.411.660.047.000,00
3.984.723.420.824,09
-426.936.626.175,91 90,32
Milyar (Rp)
Grafik Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2013 Nopember) Terhadap Target Tahunan
(s/d
4,500.00 4,400.00 4,300.00 4,200.00 4,100.00 4,000.00 3,900.00 3,800.00 3,700.00
Target Pendapatan Daerah
Dari
data
di
atas
Realisasi Pendapatan Daerah
dapat
dilihat
bahwa
Rasio
Pendapatan Daerah Tahun 2013 (s/d Nopember) terhadap target tahunan adalah sebesar 90,32 %. Hal ini menunjukan bahwa Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2013 (s/d Nopember) tidak mencapai target tahunan yang sudah ditetapkan. 3.1.8 Rasio Pendapatan Pendapatan Daerah
Daerah
Terhadap
Target
RPJMD
Rasio Pendapatan Daerah terhadap Target RPJMD = Pendapatan Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah Target RPJMD Pendapatan Daerah
Rasio Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Daerah Th. 2012 Tahun 2012 terhadap = Target RPJMD Pendapatan Daerah Th. Target RPJMD 2012 Pendapatan Daerah Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2012 terhadap Target RPJMD Pendapatan Daerah
=
Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2012 terhadap Target RPJMD Pendapatan Daerah
=
Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2013 (s/d Nopember) terhadap Target RPJMD Pendapatan Daerah
=
Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2013 (s/d Nopember) terhadap Target RPJMD Pendapatan Daerah
=
3.192.762.303.708,39 2.451.950.555.800,00
130,21 %
3.984.723.420.824,09 2.885.666.250.000,00
138,09 %
Rasio Pendapatan Daerah terhadap RPJMD Pendapatan Daerah Tahun 2013 (s/d Nopember) dapat dilihat di tabel berikut : Tabel Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2013 (s/d Nopember) Terhadap Target RPJMD Pendapatan Daerah Tahun 2013
2012 2013 (s/d Nopember)
Target RPJMD (Rp) 2.635.739.182.000,00 2.885.666.250.000,00
Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) 4.380.309.776.377,86 3.984.723.420.824,09
Lebih / (Kurang) (Rp)
%
1.088.874.627.817,86 166,19 1.099.057.170.824,09 138,09
Grafik Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2013 (s/d Nopember) Terhadap Target RPJMD Pendapatan Daerah Tahun 2013 4,500.00 4,000.00 3,500.00 Milyar (Rp)
Tahun
3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00
Dari data di atas dapat dilihat bahwa Rasio Pendapatan Daerah Tahun 2013 (s/d Nopember) terhadap RPJMD Pendapatan Daerah Tahun 2013 sebesar 138,09 %. Hal ini menunjukan bahwa penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2013 (s/d Nopember) dapat melampaui Target RPJMD Pendapatan Daerah Tahun 2013.
3.1.9 Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun (n)
Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 Prosentase Kenaikan = Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012
PAD Tahun (n) – PAD (n-1) PAD (n-1)
PAD Tahun 2012 – PAD Tahun 2011
=
PAD Tahun 2011
2.516.191.147.369,06 - 1.913.087.350.951,29 1.913.087.350.951,29
Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 (s/d Nopember)
=
=
31,52 %
2.308.553.433.460,09 - 2.516.191.147.369,06 = 2.516.191.147.369,06
Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 (s/d Nopember)
=
-8,25 %
Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 (s/d Nopember) dapat dilihat di tabel berikut : Tabel Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 (s/d Nopember) Tahun 2010 2011 2012 2013 (s/d Nopember)
Pendapatan Asli Daerah (Rp) Kenaikan (%) 1.345.992.775.045,28 23,84 1.913.087.350.951,29 42,13 2.516.191.147.369,06 31,52 2.308.553.433.460,09
-8,25
Grafik Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 (s/d Nopember)
Milyar (Rp)
3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00
1,000.00 500.00 0.00 2010
2011
2012
2013 (s/d Nopember)
Dari data di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 (s/d Nopember) menunjukan adanya penurunan yaitu sebesar 8,25 %. Faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2013
(s/d Nopember) antara
lain : 1. Daya beli masyarakat terhadap produk otomotif mengalami penurunan. 2. Penggunaan bahan bakar minyak mengalami penurunan yang disebabkan adanya kenaikan harga BBM. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain : 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan koordinasi. 3. Melakukan evaluasi dari beberapa penerimaan Pendapatan Daerah dan mencari sumber-sumber Pendapatan Daerah baru melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. 3.1.10 Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian) Tingkat Kemandirian
Jumlah PAD Jumlah Pendapatan Daerah
=
Tingkat Kemandirian Tahun 2012
=
Jumlah PAD Th.2012
Jumlah Pendapatan Daerah Th.2012 Tingkat Kemandirian Tahun 2012
2.516.191.147.369,06
=
4.380.309.776.377,86
Tingkat Kemandirian Tahun 2012
=
Tingkat Kemandirian Tahun 2013 (s/d Nopember)
=
Tingkat Kemandirian Tahun 2013 (s/d Nopember)
=
57,44 % 2.308.553.433.460,09 3.984.723.420.824,09
57,93 %
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian) Tahun 2013 (s/d Nopember) dapat dilihat di tabel berikut : Tabel Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2013 (s/d Nopember) Tahun
Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)
%
2012
4.380.309.776.377,86
2.516.191.147.369,06
57,44
2013 (s/d Nopember)
3.984.723.420.824,09
2.308.553.433.460,09
57,93
Dari data di atas dapat dilihat bahwa Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian) pada tahun 2013
(s/d Nopember) menunjukan rasio sebesar
57,93 %. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kemandirian yang cukup baik yaitu diatas 50 %. 3.1.11 Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak) Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak)
Jumlah Pajak Daerah = Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak) Tahun 2012
Jumlah Pajak Daerah Tahun 2012 =
Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak) Tahun 2012
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 2.199.594.029.523,00
= 2.516.191.147.369,06
Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak) Tahun 2012
Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak) Tahun 2013 (s/d Nopember)
= 87,42 %
1.950.071.740.173,50 =
2.308.553.433.460,09
Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak) Tahun 2013 (s/d Nopember)
= 84 47%
Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Efektivitas Penarikan Pajak) Tahun 2013
(s/d Nopember)
sebesar 84,47 %. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas penarikan pajak tahun 2013 (s/d Nopember) menurun dibandingkan dengan tahun 2012. Hal tersebut dapat dilihat dari Efektivitas Penarikan Pajak tahun 2012 sebesar
87,42 % dan tahun 2013
(s/d Nopember) sebesar 84,47 %. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memaksimalkan penerimaan Pajak Daerah antara lain : 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 2. Meningkatkan koordinasi 3. Melakukan evaluasi 4. Melakukan penagihan
5. Melakukan razia 3.2
Capaian Program Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013 adalah : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian kinerjanya adalah dapat terpenuhinya keperluan administrasi perkantoran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama 1 (satu) tahun yang menunjang pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan. Adapun kegiatannya adalah : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya
Air
dan Listrik c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan f. Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang–Undangan h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor i.
Penyediaan Makanan dan Minuman
j.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah l.
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
m. Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Dispenda Provinsi Kalsel n. Penyediaan Bahan Kesehatan 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian kinerjanya adalah dapat terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana yang ada selama 1 (satu) tahun yang menunjang pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan. Adapun kegiatannya adalah : a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Bekala Kendaraan Dinas/Operasional f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung
Kantor g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung
Kantor h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer j. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3. Peningkatan Disiplin Aparatur Capaian kinerjanya adalah dapat terpenuhinya keperluan sarana penunjang tugas pengamanan selama 1 (satu) tahun yang menunjang pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan. Adapun kegiatannya adalah : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Capaian kinerjanya adalah dapat terpenuhinya keperluan pengadaan sarana prasarana, pemberdayaan Sumber Daya Manusia, administrasi keuangan dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan selama 1 (satu) tahun. Adapun kegiatannya adalah : a. Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak
b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen c. Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan d. Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
SAMSAT
Provinsi
Kalimantan Selatan e. Pengadaan SAMSAT Corner f. Penyusunan Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas g. Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak h. Optimalisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan i. Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah j. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Insani k. Optimalisasi Pendapatan Daerah l. Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah m. Razia Kendaraan Bermotor n. Pembinaan, Pengawasan, Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan o. Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang 3.3
Akuntabilitas Keuangan Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2013 telah dialokasi anggaran belanja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :
PLAFOND REALISASI SISA NO BELANJA ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN (Rp) (Rp) (Rp) 1 Belanja Tidak 104.635.751.33 64.746.299.006 39.889.452.324 Langsung 0 2 Belanja Langsung 47.905.000.000 36.404.176.457 11.500.823.543 152.540.751.33 101.150.475.46 Total Belanja 51.390.275.867 0 3
Dengan komposisi anggaran yang terdiri dari Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung telah dimanfaatkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk melihat Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 dari Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut : ANGGARAN NO I
PROGRAM Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat
%
200.836.500
60,24
3.002.000.000
1.971.283.336
65,67
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
522.600.000
464.150.000
88,82
Penyediaan Alat Tulis Kantor
906.557.000
767.791.000
84,69
2.180.530.000
1.805.984.000
82,82
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
124.000.000
112.139.400
90,44
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
180.000.000
129.381.000
71,88
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
40.000.000
7.740.000
19,35
1.307.316.000
788.573.050
60,32
950.000.000
949.492.900
99,95
845.880.000
516.042.500
61,01
1.806.300.000
1.364.900.000
75,56
1.260.680.000
768.926.621
60,99
52.500.000
41.425.000
78,90
1.409.900.000
1.125.043.500
79,80
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS Kegiatan Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Penyediaan Bahan Kesehatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REALISASI (Rp)
333.400.000
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
II
ALOKASI (Rp)
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
ANGGARAN NO
PROGRAM
KEGIATAN Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
ALOKASI (Rp)
REALISASI (Rp)
%
11.259.790.000
10.106.167.270
89,75
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
75.000.000
58.020.000
77,36
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.498.550.000
1.294.751.605
86,40
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.429.200.000
731.727.778
51,20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
558.150.000
333.208.982
59,70
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
130.000.000
22.849.500
17,58
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur
40.000.000
26.500.000
66,25
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
45.000.000
11.209.000
24,91
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
6.316.512.000
5.595.864.390
88,59
377.400.000
333.831.000
88,46
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
IV
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak
1.894.370.000
658.554.716
34,76
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
917.430.000
725.094.000
79,04
Optimalisasi Pengelolaan & Penatausahaan Keuangan
285.940.000
165.976.886
58,05
Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Prov. Kalsel
624.000.000
393.156.700
63,01
Penyusunan Program Kerja & Laporan Akuntabilitas
365.300.000
180.063.600
50,71
Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak
503.800.000
198.254.070
39,35
Pengadaan SAMSAT Corner
749.200.000
747.065.000
99,72
Optimalisasi Penerimaan
144.500.000
75.571.450
52,30
ANGGARAN NO
PROGRAM
KEGIATAN
ALOKASI (Rp)
REALISASI (Rp)
%
Lain –lain Pendapatan Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah
217.660.000
103.190.179
47,41
Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Insani
783.250.000
398.082.800
50,82
Optimalisasi Pendapatan Daerah
200.140.000
115.493.100
57,71
Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
276.450.000
137.700.040
49,81
Razia Kendaraan Bermotor
3.428.790.000
2.572.731.900
75,03
Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
553.990.000
327.207.684
59,06
Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang
308.915.000
73.023.200
23,64
152.540.751.33 0
101.150.475.46 3
JUMLAH
66,31
Kompilasi Hasil Rata-Rata Capaian NILAI CAPAIAN (%)
NO.
PROGRAM
I. II.
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
71,47 64,15
Jumlah
280,11
III. IV.
KET
88,46 56,03
Dari hasil nilai capaian atas masing-masing program sebagaimana dikemukakan di atas, maka diperoleh hasil rata-rata capaian sebagai berikut: 280,11 4
= 70,03%
BAB IV PENUTUP 4.1
Keberhasilan Program Unggulan Keberhasilan Program unggulan yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dibuktikan dengan : 1. Tercapainya peningkatan Pendapatan Daerah. 2. Tercapainya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber Utama Pendapatan Daerah. 3. Adanya pengakuan dari pihak eksternal terhadap pelayanan di SAMSAT.
Ini
dibuktikan
dengan
dapat
mempertahankan
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001-2008 dari British
Standards
Institution
(BSI)
Management
System
Singapore Pte Ltd. untuk SAMSAT Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura dan Pelaihari. 4. Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik tahun 2013 yang dilakukan oleh lembaga penelitian
Universitas
Lambung
Mangkurat
maka
dapat
disimpulkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di 13 (tiga belas) UPPD / 14 (empat belas) Kantor SAMSAT se Kalimantan Selatan adalah baik. 5. Telah beroperasinya Mobil SAMSAT Keliling
se
Kalimantan Selatan. 6. Telah beroperasinya SAMSAT Jemput Antar untuk wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru yang memudahkan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan cukup menelepon ke 0511-7683555 (Wilayah Banjarmasin) dan 05117579966 (Wilayah Banjarbaru) maka petugas SAMSAT Jemput Antar akan datang ke tempat Wajib Pajak.
7. SAMSAT Corner di Pusat perbelanjaan Duta Mall Banjarmasin telah melakukan relokasi ke tempat lebih luas dan representatif serta jam pelayanan ditambah hingga malam hari (Senin s/d Sabtu) untuk memudahkan Wajib Pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 8. Telah beroperasinya Layanan Online untuk 5 (lima) wilayah yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Pelaihari dan Rantau yang memudahkan Wajib Pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 4.2
Strategi Peningkatan Kinerja Strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : 1. Dalam rangka mempertahankan capaian hasil kinerja pendapatan daerah yang dikaitkan dengan Renstra
Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan cara revitalisasi sumber-sumber pendapatan lama. 2. Dan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru merupakan hal yang mutlak dilaksanakan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. 3. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. 4. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan merupakan pendukung dalam rangka mengoperasionalkan sistem dan mekanisme pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Sehingga ke depan pengembangan sistem dan mekanisme secara mandiri dapat dilaksanakan tanpa tergantung pada pihak ketiga.
Demikian LAKIP Tahun 2013 ini kami susun dan kami dengan tangan terbuka menerima saran/kritikan demi kesempurnaan.
