REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Rencana Strategis BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2019

i

REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2015-2019

No. Publikasi Katalog BPS Ukuran Buku Jumlah Halaman

: : : :

62510.1501 1201005.62 18,2 cm x 25,7 cm xii + 75 halaman

Naskah : Sub Bagian Bina Program BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar Kulit : Sub Bagian Bina Program BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Tata Letak : Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Diterbitkan oleh : © BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 047/KPG TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BPS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 206/KPG TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015-2019 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Menimbang :

Mengingat :

Bahwa dengan adanya perbaikan indikator kinerja dalam Renstra BPS Tahun 2015-2019, perlu mengubah keputusan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 206 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis BPS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2019 dengan keputusan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah ; 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

Reviu Rencana Strategis BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2019

iii

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah; 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 643); 9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis BPS tahun 2015-2019 MEMUTUSKAN Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG RPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BPS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 – 2019

Pasal I Merubah lampiran keputusan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 206 Tahun 2015 tentang Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 sehingga keseluruhannya berbunyi seperti tercantum pada lampiran, sebagai bahan yang tidak terpisahkan dg keputusan ini

Pasal 2 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangkaraya Pada Tanggal : 9 Februari 2016 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HANIF YAHYA, S.SI.M.Si

KATA PENGANTAR Reviu Renstra BPS Kalimantan Tengah 2015-2019 merupakan penyempurnaan Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2019. Reviu Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah terbit karena adanya Keputusan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 206 Tahun 2015 tentang Renstra Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Reviu Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah ini terjadi akibat adanya perubahan indikator kinerja utama yang berubah yaitu pada tujuan peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik sasaran strategis meningkatnya hubungan dengan pengguna data (user engangement) indikator kinerja utama persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan Reviu Renstra ini. Kritik dan saran untuk perbaikan Reviu Renstra ini sangat kami hargai. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin. Palangkaraya, 9 Februari 2016 Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah,

Hanif Yahya, S.Si. M.Si


vii

RINGKASAN EKSEKUTIF BPS Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pendukung kelancaran penyelenggaran kegiatan teknis dan administrasi statistik dalam melaksanakan visi dan misi BPS khususnya serta pembangunan nasional di bidang statistik pada umumnya selama 2015 - 2019. Reviu Renstra BPS Kalimantan Tengah 2015-2019 merupakan penyempurnaan Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2019. Review Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah terbit karena adanya

Peraturan Kepala BPS Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik Visi BPS Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana visi BPS adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui


ix

pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Melalui pernyataan visi dan misi BPS tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik; dan (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015 – 2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data stastistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunanya; dan (3) kualitas dari proses tata kelola (governance) didalam organisasinya. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) (3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015 – 2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Provinsi Kalimantan Tengah untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

x


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................................vii RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................ix DAFTAR ISI

................................................................................................xi

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xv DAFTAR SINGKATAN.................................................................................... xvii BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1 1.1.

Latar Belakang ................................................................................... 3

1.2.

Kondisi Umum .................................................................................... 5

1.3.

Potensi dan Permasalahan ................................................................. 7

1.3.1. Potensi yang Dimiliki .......................................................................... 7 1.3.2. Permasalahan yang Dihadapi ............................................................. 9 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS KALIMANTAN TENGAH ........................ 13 2.1.

Visi BPS Provinsi Kalimantan Tengah ............................................... 15

2.2.

Misi BPS Provinsi Kalimantan Tengah .............................................. 17

2.3.

Tujuan BPS Provinsi Kalimantan Tengah .......................................... 22

2.4.

Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Tengah ......................... 25

Bab III Arah Kebijakan dan Strategi .............................................................. 29 3.1.

Arah Kebijakan dan Strategi BPS ...................................................... 31

3.2.

Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Kalimantan Tengah ........ 33

3.3.

Program dan Kegiatan ...................................................................... 34

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.............................. 41 4.1.

Target Kinerja ................................................................................... 43

4.2.

Kerangka Pendanaan BPS Provinsi Kalimantan Tengah ................... 50


xi

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 51 LAMPIRAN

xii

.............................................................................................. 55


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Visi dan Misi BPS 2015 - 2019 ............................................. 18

Tabel 2.2

Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2015 - 2019................ 23

Tabel 2.3

Tujuan, Indikator Kinerja dan Target BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015 - 2019 .............................................................. 25

Tabel 3.1

Hubungan Visi, Misi sampai dengan Program dan Kegiatan BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2019 ........................ 37

Tabel 4.1.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis ...................................... 44

Tabel 4.2.

Alokasi Anggaran 2015 - 2019 Menurut Program (Ribu Rupiah).................................................................................. 50


xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah ............................................................... 57

Lampiran 2

Pendanaan Per Kegiatan ...................................................... 80


xv

DAFTAR SINGKATAN

BPS

Badan Pusat Statistik

Cerdas

Change and Reform for the Development of Statistitics

IKSS

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

IKP

Indikator Kinerja Program

IKK

Indikator Kinerja Kegiatan

K/L

Kementerian/Lembaga

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Program DMPTTL

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program PPIS

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Program PSPA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

SDM

Sumber Daya Manusia

SE

Sensus Ekonomi

SNA

System National Account

SSN

Sistem Statistik Nasional


xvii

BAB I PENDAHULUAN


1

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

mengamanatkan berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah (Medium-Term Expenditure Framework), penganggaran terpadu (Unified Budget), dan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budget). Hal tersebut mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan, pendanaan, dengan kinerja, serta capaian kinerja dengan akuntabilitas organisasi. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan

kerja,

penyelenggaraan

unit

organisasi,

SAKIP

meliputi:

dan

Kementerian/Lembaga.

Sedangkan

rencana strategis, perjanjian kinerja,

pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan reviu serta evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa adanya Reviu Rencana Strategis BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2019

3

dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan good governance. Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), sangat menuntut dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk itu, BPS Provinsi Kalimantan Tengah perlu menyusun Renstra dalam mendukung pembangunan di bidang teknis dan administrasi statistik yang

komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean government di Indonesia. BPS Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan tugasnya selama lima tahun dituangkan dalam Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah periode 20152019 yang mengacu pada Renstra BPS tahun 2015-2019. Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah periode 2015-2019 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan BPS periode yang sama. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan BPS Provinsi Kalimantan Tengah akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan BPS Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam 4


Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Review

Renstra

BPS

Kalimantan

Tengah

2015-2019

merupakan

penyempurnaan Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2019. Review Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah terbit karena adanya Peraturan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik 1.2.

Kondisi Umum Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja,

langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam lima tahun ke depan BPS Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik yang ditetapkan oleh BPS untuk penguatan sistem data dan


5

informasi pembangunan yang sejalan RPJM daerah, dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional. Selama ini, BPS Provinsi Kalimantan Tengah telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Indikator sosial-ekonomi dihasilkan melalui Sensus Penduduk (SP), Sensus Pertanian (ST) dan berbagai survei di bidang sosialekonomi dan kependudukan. Beberapa indikator tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu. Gambaran indikator yang dihasilkan oleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya adalah Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah (2014 : 6,21 %) selama periode 2008 – 2014 cenderung diatas pertumbuhan Nasional (2014 : 5,02 %), angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah menduduki peringkat ketujuh se-Indonesia pada tahun 2013 dengan nilai 75,58 dan diatas IPM Nasional dengan nilai 73,31 dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah September 2014 mencapai 148.825 orang (6,07 persen) berkurang 559 orang (0,16 persen) dibandingkan September 2013 yang berjumlah 149.384 orang (6,23 persen). BPS Provinsi Kalimantan Tengah juga telah memenuhi kebutuhan pemerintah maupun pemerintah daerah, diantaranya Pendataan Usaha Tani 2009, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 dan 2014, dan Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau (PSPK) 2011 untuk mendukung program-program khusus, seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan sejenisnya. BPS Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hasil kegiatan statistik kepada masyarakat melalui press release Berita Resmi Statistik (BRS) yang meliputi informasi statistik penting seperti inflasi, ekspor, impor, pariwisata, pertumbuhan ekonomi, produksi padi dan palawija, angka kemiskinan, dan pengangguran. Selain 6


itu BPS Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan diseminasi data dan informasi statistik baik melalui media cetak maupun elektronik. Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab BPS Provinsi Kalimantan Tengah secara intensif guna mencegah pemborosan sumber daya. Pengawasan dilakukan dengan meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan dan barang dalam rangka menuju tertib administrasi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan. 1.3.

Potensi dan Permasalahan

Dalam merencanakan pembangunan di bidang statistik yang akan dilaksanakan dipandang perlu untuk memahami potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, agar rumusan program dan kegiatan menjadi tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran. 1.3.1. Potensi yang Dimiliki Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada publik. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS Reviu Rencana Strategis BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2019

7

menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, BPS mengelola Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga statistik profesional setiap tahun, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). Potensi yang terus dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan SDM dibidang statistik. BPS Provinsi Kalimantan Tengah menjadi perpanjangan BPS dalam penerimaan mahasiswa STIS, perlu memberikan dukungan dengan melakukan promosi lebih lagi ke SMU-SMU setempat maupun kabupaten/kota untuk menjaring calon mahasiswa STIS baru asal Kalimantan Tengah lebih banyak setiap tahunnya. Kemajuan TIK yang pesat sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan serta pelayanan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen. Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan pada hampir semua level pemerintahan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan,

pemantauan,

maupun

evaluasi

pembangunan.

Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan 8


evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil. Sejalan dengan kondisi tersebut, meskipun secara umum kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun sebagai konsumen terhadap data dan informasi statistik dalam wilayah BPS Provinsi Kalimantan Tengah dirasakan masih rendah, tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan SSN maka penyediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional. 1.3.2. Permasalahan yang Dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang prima, akuntabel dan transparan lebih bertumpu pada permasalahan internal. Permasalahan yang menonjol adalah terbatasnya SDM baik teknis maupun administrasi yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini berpengaruh pada kualitas output karena terjadinya perangkapan dalam pelaksanaan tugas, baik teknis maupun administrasi. Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPS belum seluruhnya dapat diperbaharui. Permasalahan internal lainnya adalah masih kurangnya sarana dan prasarana TIK yang dimiliki BPS khususnya Personal Computer (PC) karena belum mampu memenuhi kebutuhan one man one PC. Hal-hal lain yang dipandang sebagai permasalahan eksternal adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumahtangga, perusahaan, maupun Reviu Rencana Strategis BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2019

9

lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Di samping itu tidak tercapainya target sampel yang disebabkan oleh penolakan responden terhadap survei/sensus yang dilaksanakan BPS. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan response rate yang rendah. Selain itu, belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil (small area statistics), termasuk data mikro. Salah satu kendala adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsi BPS, sehingga mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan informasi statistik yang mereka perlukan. Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih sering terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien. Permasalahan penting lainnya yaitu belum optimalnya implementasi empat prinsip dasar dari sepuluh prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasikan oleh PBB, antara lain : i.

National Statistical Offices (NSO) berhak untuk membetulkan dan mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik.

ii.

Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun catatan administrasi dimana NSO bertanggung jawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden.

iii.

Koordinasi diantara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien. 10


iv.

Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua negara.


11

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS KALIMANTAN TENGAH


13

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2.1. Visi BPS Provinsi Kalimantan Tengah Visi BPS Provinsi Kalimantan Tengah adalah visi yang mendukung BPS Repulik Indonesia yaitu Pelopor Data dan juga mendukung mendukung Visi Pembangunan Indonesia 200 5 – 2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015 - 2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik. Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti 1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil; 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan 3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005 - 2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025


15

Visi BPS Provinsi Kalimantan Tengah adalah “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” (“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”) Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) khususnya BPS Provinsi Kalimantan Tengah baik pengguna data baik itu di wilayah provinsi Kalimantan Tengah, nasional maupun internasional. Dengan visi BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015 - 2019, eksistensi BPS Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penyedia data dan informasi statistik di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS Provinsi Kalimantan Tengah

juga

memberikan ruang bagi berbagai pihak baik itu pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pihak swasta dan semua stakeholder untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah juga diharapkan mampu menjadi pelopor data statistik terpercaya untuk semua stakeholder yang menggunakan data BPS baik itu di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, nasional maupun internasional.

16


2.2. Misi BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk mencapai visi yang sudah ditentukan maka harus ditetapkan misimisi yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi yang diinginkan. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Provinsi Kalimantan Tengah yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, dirumuskan sebagai berikut: a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan c. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan visi yaitu pelopor data statistik terpercaya untuk semua, dan misi yang akan dilaksanakan agar visi tersebut tercapai. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan penjabarannya sampai dengan kegiatan disajikan pada tabel 2.1 dan tabel 2.2.


17

Hubungan antara visi dan misi BPS Provinsi Kalimantan Tengah dapat digambarkan seperti tabel 2.1 dibawah ini. Tabel 2.1

Visi dan Misi BPS 2015 - 2019 MISI BPS 2015 -2019

VISI BPS 2015-2019

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Misi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 - 2019 mengandung arti: 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional. Menyediakan data statistik … “Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007)”. … berkualitas … “Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan ”. 18


… melalui kegiatan statistik yang terintegrasi … “Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggarakan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (silo thinking). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar subject matter . Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan”. (UU no. 16 tahun 1997)”. … dan berstandar internasional… “Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of Official Statistics”. 2.

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan … “Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”.

… pembinaan dan koordinasi … “BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran. (UU no. 16 tahun 1997). Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada Reviu Rencana Strategis BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2019

19

khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi: a)

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;

b)

Pengembangan statistik sebagai ilmu;

c)

Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;

d)

Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;

e)

Pengembangan sistem informasi statistik;

f)

Peningkatan penyebarluasan informasi statistik;

g)

Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil

statistik

untuk mendukung pembangunan nasional; h)

Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelengaraan statistik meliputi halhal yang berkaitan dengan: a.

Pelaksanaan kegiatan statistik;

b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara 20


BPS Provinsi Kalimantan Tengah, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik”.

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan Membangun insan statistik … “Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah”.

… yang profesional… “Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

… berintegritas … “Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu

memiliki

sikap

dan

perilaku

dalam

melaksanakan

profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.


21

…amanah… “Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

2.3. Tujuan BPS Provinsi Kalimantan Tengah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Rumusan Tujuan BPS Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS adalah sebagai berikut: Tujuan I:

Peningkatan kualitas data statistik;

Tujuan II:

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;

Tujuan III:

Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, BPS Provinsi Kalimantan Tengah berperan aktif dalam pembangunan statistik yang dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statististical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan BPS RI dalam tempo 2015 - 2019, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja; dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

22


Tabel 2.2

Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2015 - 2019

VISI BPS 2015 - 2019

MISI BPS 2015 – 2019

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistic

TUJUAN BPS 2015 - 2019

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan 1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas. Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari

dukungan

dan

peranan

TIK,

yang diwujudkan

melalui

pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik.


23

Tujuan ketiga Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia. Guna memudahkan penilaian pencapaian kinerja, beberapa indikator dan target ditetapkan untuk setiap tujuan secara spesifik. Secara spesifik indikator dan target BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

24


Tabel 2.3 Tujuan, Indikator Kinerja dan Target BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015 - 2019 Tujuan

No.

Uraian

Indikator

1.

Peningkatan kualitas data statistik

2.

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

3.

Peningkatan birokrasi yang akuntabel

2.4.

Target

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

2015 2016 2017 2018 2019 80%

80%

85%

85%

90%

85%

86%

87%

89%

90%

65

67

70

75

60

Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Tengah Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik dapat dirumuskan

sebagai berikut: 1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Peningkatan kualitas data statistik” adalah : 1.1.

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator sasaran : 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik; 1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama; 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS;


25

1.1.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu; 1.1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu; dan 1.1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu. 1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement), dengan indikator sasaran : 1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga 1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha 1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha 2.

Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik ”, adalah : 2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement): 2.1.1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS 2.1.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui webseite BPS Provinsi Kalimantan Tengah; 2.1.3. Persentase Konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional 2.1.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2.1.5. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

26


3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: “Peningkatan birokrasi yang akuntabel ”, adalah : 3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Dengan indikator sasaran : 3.1.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan 3.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1. 3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 3.2.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh inspektorat.


27

Bab III Arah Kebijakan dan Strategi


29

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1.

Arah Kebijakan dan Strategi BPS

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah. Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (faster), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikatorindikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015 - 2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.


31

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015 - 2019. Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian. Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut mencakup Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), Ekspor dan Impor, Nilai Tukar Petani, Industri, Pertambangan, Keuangan Daerah, dan berbagai indeks harga lainnya. Sedangkan indikator-indikator sosial dihasilkan melalui survei dan sensus kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dan sejenisnya. Semua indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

32


3.2.

Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Arah kebijakan penyelenggaraan BPS Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2015 - 2019, sebagai berikut : a) Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. b) Peningkatan response rate. c) Memastikan

pengendalian

mutu

melalui

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan kegiatan statistik. d) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat. e) Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS. f) Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik. g) Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN. Sedangkan strategi pencapaiannya sebagai berikut: a)

Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik;

b)

Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data;

c)

Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik;


33

d)

Meningkatkan Customer Relationship Management;

e)

Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai;

f)

Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;

g)

Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait;

h)

Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statisitk BPS; dan

i)

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

3.3.

Program dan Kegiatan

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, BPS mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik. Sedangkan untuk BPS Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik, Program Teknis adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Adapun Program Generik BPS Provinsi Kalimantan Tengah meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS. Di lingkungan BPS Provinsi Kalimantan Tengah menjalankan dua program generik yaitu DMPTTL dan PSPA. Program DMPTTL BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, sedangkan Program PSPA BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana 34


fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah. Program Teknis BPS Provinsi adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik yang merupakan dekonsentrasi kegiatan dari masing-masing Eselon II di BPS (pusat). Sedangkan untuk Program Generik, disediakan dua program, yaitu: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi, dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Provinsi. Prioritas kegiatan BPS dilaksanakan dengan didasarkan kepada: a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. b. Penyediaan data strategis yang mendukung Visi dan Misi RPJM Nasional. Penyelenggaraan Sensus Pertanian 2013, Sensus Ekonomi 2016, dan Sensus Penduduk 2020 telah ditetapkan sebagai Isu Strategis. Sedangkan kegiatan survei BPS lainnya tetap merupakan prioritas Kementerian/Lembaga. Adapun hubungan antar program BPS Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

PPIS

DMPTTL

PSPA

Gambar 3.1 : Hubungan antara program teknis (PPIS) dengan program generik (DMPTTL dan PSPA)


35

Tabel 3.1. dibawah ini menunjukkan hubungan antara visi, misi sampai dengan program dan kegiatan BPS Provinsi Kalimantan Tengah.

36


Tabel 3.1 Hubungan Visi, Misi sampai dengan Program dan Kegiatan BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2019


37

38



39

40


BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN


41

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1.

Target Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015 2019 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015 – 2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan. 4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Tengah untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 – 2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015 – 2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:


43

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

44



45

46


4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan 47


Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015 – 2019, BPS Provinsi Kalimantan Tengah akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 2 (dua) program generik. Adapun ketiga program yang akan dijalankan oleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 2015 2019 adalah sebagai berikut: 1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan kegiatan: a. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, b. Penyediaan dan Pengembangan Diseminasi Statistik, c. Pengembangan dan pemutakhiran kerangka sampel bidang Sosial, Produksi, Distribusi,dan Jasa-jasa Pemutakhiran MFD dan MBS berbasis Web, d. Peningkatan Pelayanan Metadata kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus, e. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, f. Penyediaan Laporan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) g. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat, g. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial, h. Penyediaan Laporan Pendataan Potensi Desa i. Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial j. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, k. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, l. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi, m. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi, n. Penyediaan Laporan Sensus Ekonomi 2016, o. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, 48


p. Penyediaan Laporan Survei Biaya Hidup, q. Penyediaan Laporan Survei Penyusunan Diagram Timbang (2017=100) r. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan,Teknologi Informasi, dan Pariwisata, s. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi, t. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran, u. Pengembangan Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik. 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan: a. Layanan Perkantoran, b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan: a. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran b. Gedung/Bangunan Untuk mencapai Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan ketiga program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output)P

49


4.2.

Kerangka Pendanaan BPS Provinsi Kalimantan Tengah Kerangka

pendanaan merupakan

kebutuhan

pendanaan

secara

keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut. Tabel 4.2. Alokasi Anggaran 2015 - 2019 Menurut Program (Ribu Rupiah) PROGRAM/KEGIATAN (1) A.

ALOKASI PROGRAM Teknis Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik ALOKASI PROGRAM GENERIK Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS

I.

B. I.

II.

Total

50

ALOKASI 2015

2016

2017

2018

2019

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7,574,887

8.029.380

8.511.143

9.021.812

9.563.120

7,782,322

8.249.261

8.744.217

9.268.870

9.825.002

639,400

934,500

561,450

606,324

570,054

15,996,609

17,213,141

17,816,810

18,897,006

19,958,176


BAB V PENUTUP


51

BAB V PENUTUP

Review

Renstra

BPS

Kalimantan

Tengah

2015-2019

merupakan

penyempurnaan Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2019. Review Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah terbit karena adanya Peraturan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik Review Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah periode 2015 – 2019 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan dalam Renstra BPS 2015 – 2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 - 2019 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (core business) BPS, yakni: 1. Penyediaan data statistik berkualitas; 2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan Dengan tujuan strategis BPS Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2015 – 2019, yakni: 1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

53


Dalam Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015 – 2019, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis m erupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS Provinsi Kalimantan Tengah optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2015 - 2019 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.


54

Lampiran

55


Lampiran 1 Matrik atriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah


57

58



59

60



61

62



63

64



65

66



67

68



69

70



71

72



73

74



75

76



77

78



79

80

1

II.

I.

B.

A.

1

1

Provinsi)

KEGIATAN 2891: (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS

KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya

Tengah

PROGRAM GENERIK (DMPTTL dan PSPA) BPS Provinsi Kalimantan

KEGIATAN 2895: BPS Provinsi (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi)

PROGRAM TEKNIS (PPIS) BPS Provinsi Kalimantan Tengah

(1)

PROGRAM/KEGIATAN

Lampiran 2 Pendanaan Per Kegiatan

639.400

934.500

7.782.322 8.249.261

561.450

8.744.217

8.511.143

606.324

9.268.870

9.021.812

570.054

9.825.002

9.563.120

(6) (5)

(4)

(3)

(2)

7.574.887 8.029.380

2019 2018

2017

2016

2015

ALOKASI (ribu rupiah)

Lampiran 2 Pendanaan Per Kegiatan


REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Recommend Documents