RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI SELATAN

RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI SELATAN

2015 - 2019

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI SELATAN ii

RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI SELATAN 2015-2019

No. Publikasi Katalog BPS Ukuran Buku Jumlah Halaman

: : : :

02110.1506 1201010 B5 (17,6 x 25 cm) ix + 92 halaman

Naskah : Sub Bagian Biro Bina Program BPS Provinsi Sulawesi Selatan Gambar Kulit : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Diterbitkan oleh : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Sulawesi Selatan periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Provinsi Sulawesi Selatan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu Renstra BPS. Renstra BPS Provinsi Sulawesi Selatandisusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab BPS Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2010-2014 dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi di BPSBPS Provinsi Sulawesi Selatan. Renstra BPS Provinsi Sulawesi Selatanmenjabarkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan teknis dan administrasi dalam mendukung kegiatan teknis dan administrasi BPS dalam kurun waktu 2015-2019.Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan masing-masing bidang/seksi di lingkup BPS Provinsi Sulawesi Selatandan diimplementasikan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah berperanserta dalam penyusunan sampai penerbitan Renstra ini. Kritik dan saran untuk perbaikan Renstra ini sangat kami hargai. Semoga Alloh SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin. Makassar, Juni 2015 Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan,

NURSAM SALAM, SE.

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF BPS

Provinsi

Sulawesi

Selatanmempunyai

tugas

mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Renstra BPS Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS Provinsi Sulawesi Selatansebagai pendukung kelancaran penyelenggara kegiatan teknis dan administrasi statistik dalam melaksanakan visi dan misi BPS khususnya serta pembangunan nasional di bidang statistik pada umumnya selama 2015-2019. Visi BPS Provinsi Sulawesi Selatansebagaimana visi BPS adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2)

memperkuat Sistem Statistik Nasional

yang

berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Melalui pernyataan visi dan misi BPS tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik; dan (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015– v

2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data stastistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunanya; dan (3)kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA). Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra BPS Provinsi Sulawesi Selatan2015–2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Provinsi Sulawesi Selatanuntuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

vi

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ..........................................................................................

i

KATALOG PUBLIKASI .....................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ........................................................................................ iii RINGKASAN EKSEKUTIF.................................................................................

v

DAFTAR ISI ..................................................................................................... vii DAFTAR TABEL ............................................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... ix BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................

1

1.1.

Latar Belakang Masalah ................................................................

3

1.2.

Kondisi Umum ................................................................................

5

1.3.

Potensi dan Permasalahan ............................................................

6

1.3.1. Potensi yang Dimiliki..........................................................

6

1.3.2. Permasalahan yang Dihadapi ............................................

8

BAB 2 VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN ........ 11 2.1.

Visi BPS Provinsi Sulawesi Selatan ................................................ 13

2.2.

Misi BPS Provinsi Sulawesi Selatan ............................................... 13

2.3.

Tujuan BPS Provinsi Sulawesi Selatan ........................................... 20

2.4.

Sasaran Strategis BPS Provinsi Sulawesi Selatan .......................... 24

2.5.

Nilai Inti BPS Provinsi Sulawesi Selatan......................................... 27

BAB 3 ARAH EKBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN ............. 31 3.1.

Arah Kebijakan dan Strategi BPS ................................................... 33

3.2.

Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Sulawesi Selatan ......... 40

3.3.

Program dan Kegiatan ................................................................... 41 vii

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ....................... 51 4.1.

Target Kinerja ............................................................................... 53

4.2.

Kerangka Pendanaan .................................................................... 58

BAB 5 PENUTUP...................................................................................... 61 LAMPIRAN ............................................................................................... 65

viii

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015 – 2019................................. 15 TABEL 2.2. Rumusan Visi, Misi dan Tujuan BPS 2015 – 2019....................... 21 TABEL 2.3.Tujuan danIndikator TujuanBPS Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019.................................................................................... 23 TABEL 2.4. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Sulawesi Selatan ................. 24 TABEL 3.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi ................................................................................ 35 TABEL 3.2. Hubungan Visi, Misi sampai dengan Program dan Kegiatan BPS Provinsi Sulawesi Selatan2015-2019.................................. 43 TABEL 4.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis............................................ 54 TABEL 4.2. Matrik Pendanaan ...................................................................... 59

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan............................................... 67

ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3.

Latar Belakang Masalah Kondisi Umum Potensi dan Permasalahan

1.1.

Latar Belakang Masalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

mengamanatkan

berbagai

perubahan

mendasar

terkait

pendekatan

penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah (Medium-Term Expenditure Framework), penganggaran terpadu (Unified Budget), dan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budget). Hal tersebut mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan, pendanaan, dengan kinerja, serta capaian kinerja dengan akuntabilitas organisasi. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa

penyelenggaraan

SAKIP

pada

Kementerian

Negara/lembaga

dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembag a. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel dan

Bab 1 | Pendahuluan

3

transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian

manajemen

secara

terencana,

sistematis,

bertahap,

komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan good governance. Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), sangat menuntut dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk itu, BPS Provinsi Sulawesi Selatanperlu menyusun Renstradalammendukung pembangunan di bidang teknis dan administrasi statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean goverment di Indonesia. BPS Provinsi Sulawesi Selatandalam melakukan tugasnya selama lima tahun dituangkan dalam RenstraBPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20152019 yang mengacu pada Renstra BPS tahun 2015-2019. Renstra BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan BPS 2015-2019. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunanrencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan BPS Provinsi Sulawesi Selatanakan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. Renstra BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan BPS Provinsi Sulawesi Selatandalam mendukung peksanaan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam

4

Bab 1 | Pendahuluan

Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT) . 1.2.

Kondisi Umum Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis

kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam lima tahun ke depan BPS Provinsi Sulawesi Selatan akan melaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik yang ditetapkan oleh BPS RI untuk penguatan sistem data dan informasi pembangunan yang sejalan RPJM daerah, dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional. Selama ini, BPS Provinsi Sulawesi Selatantelah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Indikator sosial-ekonomi diperoleh melalui Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, berbagai survei di bidang sosial-ekonomi

Bab 1 | Pendahuluan

5

dan kependudukan. Beberapa indikator tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu. 1.3.

Potensi dan Permasalahan

Dalam merencanakan pembangunan di bidang

statistik yang

akan

dilaksanakan dipandang perlu untuk memahami potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, agar rumusan program dan kegiatan menjadi tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran. 1.3.1. Potensi yang Dimiliki Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada publik. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah

6

Bab 1 | Pendahuluan

Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Kemajuan TIK yang pesat sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data

berbasis

TIK

mutakhir

yang

dimiliki

BPS

Provinsi

Sulawesi

Selatanmerupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan serta pelayanan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen. Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan pada hampir semua level pemerintahan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil. Sejalan dengan kondisi tersebut, meskipun secara umum kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun sebagai konsumen terhadap data dan informasi statistik dalam wilayah BPS Provinsi Sulawesi Selatan dirasakan masih rendah, tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan SSN maka penyediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 2015-

Bab 1 | Pendahuluan

7

2019 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional. 1.3.2. Permasalahan yang Dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang prima, akuntabel dan transparan lebih bertumpu pada permasalahan internal. Permasalahan yang menonjol adalah terbatasnya SDM baik teknis maupun administrasi yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugas nya. Hal ini sebagai dampak dari cepatnya pemekaran wilayah, yang juga membawa konsekuensi adanya beberapa kabupaten/kota yang sampai saat ini ada yang belum mempunyai perwakilan BPS. Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPS belum seluruhnya dapat diperbaharui. Hal-hal lain yang dipandang sebagai permasalahan eksternal adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan response rate yang rendah. Selain itu, belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Salah satu kendala adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas

8

Bab 1 | Pendahuluan

tentang tugas dan fungsi BPS, sehingga mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan informasi statistik yang mereka perlukan. Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih sering terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien. Permasalahan penting lainnya yaitu belum optimalnya implementasi empat prinsip dasar dari sepuluh prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasikan oleh PBB, antara lain : i.

National Statistical Offices (NSO) berhak untuk membetulkan dan mengklarifikasi

apabila

terjadi

kekeliruan

tafsir

dan

penyalahgunaan statistik. ii.

Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun catatan administrasi di mana NSO bertanggung jawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden.

iii.

Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien.

iv.

Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua negara.

Bab 1 | Pendahuluan

9

BAB 2 VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Visi BPS Provinsi Sulawesi Selatan Misi BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan BPS Provinsi Sulawesi Selatan Sasaran Strategis BPS Provinsi Sulawesi Selatan Nilai Inti BPS Provinsi Sulawesi Selatan

2.1. Visi BPS Provinsi Sulawesi Selatan Visi BPS Provinsi Sulawesi Selatanadalah “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” (“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”) Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional. Dengan visi BPS 2015-2019, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak

untuk

ikut

serta

dalam menyediakan, memanfaatkan, dan

menggunakan data dan informasi statistik.

2.2. Misi BPS Provinsi Sulawesi Selatan Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015-2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Perumusan misi BPS juga dilakukan

dengan memperhatikan

masukan

pihak-pihak

yang

Bab 3 | Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan

13

berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Provinsi Sulawesi Selatanyang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, dirumuskan sebagai berikut: a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan c. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS djabarkan sebagai berikut:

14


Tabel. 2-1 Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015 – 2019

VISI BPS 2015 - 2019

MISI BPS 2015 - 2019 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

Pelopor data statistik terpercaya untuk 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui semua pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Misi Badan Pusat Statistik tahun 2015-2019 mengandung arti: 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional Menyediakan data statistik … “Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007)”.


15

…berkualitas… “Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan”. … melalui kegiatan statistik yang terintegrasi … “Kataterintegrasi

bermakna

bahwa

penyelenggarakan

kegiatan

statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (silo thinking). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar subject matter. Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan”. (UU no. 16 tahun 1997)”. … dan berstandar internasional… “Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of Official Statistics”. 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

16


Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan … “Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsurunsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”. … pembinaan dan koordinasi … “BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan sinkronisasi

dengan

instansi

koordinasi,

integrasi

pemerintah untuk

dan

membangun

pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran. (UU no. 16 tahun 1997). Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya

koordinasi

dan kerjasama

serta

upaya

pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansipemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang


17

dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi: a. Peningkatan

kemampuan

sumber

daya

manusia

dalam

penyelenggaraan statistik; b. Pengembangan statistik sebagai ilmu; c. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik; d. Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuranukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya; e. Pengembangan sistem informasi statistik; f. Peningkatan penyebarluasan informasi statistik; g. Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional; h. Peningkatankesadaran

masyarakatakan

arti

dan

kegunaan

statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelengaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: a. Pelaksanaan kegiatan statistik; b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip

18


kemitraan. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik”. 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan Membangun insan statistik … “Pembangunan

insan

statistikdilakukan

untuk

mewujudkan

pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah”. … yang profesional… “Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitasdan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”. …berintegritas… “Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya

kata dengan perbuatan), terbuka

(menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari


19

berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”. …amanah… “Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”. 2.3. Tujuan BPS Provinsi Sulawesi Selatan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

20


Tabel. 2-2 Rumusan Visi, Misi dan Tujuan BPS 2015 – 2019

VISI BPS 2015 - 2019

MISI BPS 2015 - 2019 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

Pelopor data statistik terpercaya untuk 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui semua pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

TUJUAN 2019

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan 1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Adapun tujuan BPS dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut. 1. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, terkait dengan: 1.1. Misi ke-1 : Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang

terintegrasi

dan berstandar nasional

Membangun

insan

maupun

internasional, 1.2. Misi

ke-3

:

statistik

yang

profesional,

berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.


21

2. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan: 2.1. Misi

ke-2

:

Memperkuat

Sistem

Statistik

Nasional

yang

berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, 2.2. Misi

ke-3

:

Membangun

insan

statistik

yang

profesional,

berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. 3. Tujuan 3 : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, terkait dengan: 3.1. Misi

ke-3

:

Membangun

insan

statistik

yang

profesional,

berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Tujuan pertama

pembangunan

statistik menuntut BPS Provinsi

Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical

Capacity Building

–

Change

and

Reform

for

Development of Statistics in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas. Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik. Tujuan ketiga Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional,

22


berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan ketiga ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia. Keberhasilan BPS Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 2-3. Tujuan dan Indikator Tujuan BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019 No.

Tujuan

Target

Uraian

Indikator

2015

2016

2017

2018

2019

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka Penjaminan kualitas

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

80%

80%

80%

80%

80%

2.

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

Persentase Konsumen yangpuas akan layanan data BPS

84%

84%

84%

84%

84%

3.

Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat BPS RI

55

60

65

70

75

(1)


23

2.4.

Sasaran Strategis BPS Provinsi Sulawesi Selatan Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh

BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Program BPS Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari program teknis yang merupakanprogram-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-programyang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS Provinsi Sulawesi Selatan (pelayanan internal). Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS Provinsi Sulawesi Selatandapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2-4 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Sulawesi Selatan TUJUAN

SASARAN STRATEGIS TEKNIS

T1. Peningkatan kualitas data SS1. statistik melalui kerangka penjaminan kualitas SS2. T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

SS3.

T3. Peningkatan birokrasi yang SS4. akuntabel SS5.

24

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS


Secara

ringkas

rumusan

indikator

pada

sasaran

strategis

pembangunan statistik nasional Indonesia dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai beriku: 1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: ”Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas”, adalah: 1.1.

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator sasaran : 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS; 1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama; 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS; 1.1.4. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu; 1.1.5. Jumlah release data statistik yang tepat waktu; dan 1.1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu.

1.2. Meningkatnya

kualitas

hubungan

dengan

sumber

data

(respondent engagement), dengan indikator sasaran : 1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga 1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha 1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha


25

2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: ”Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, adalah: 2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement), dengan indikator sasaran : 2.1.1. Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS 2.1.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website 2.1.3. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS 2.1.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: ”Peningkatan birokrasi yang akuntabel”, adalah: 3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS, dengan indikator sasaran: 3.1.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 3.1.2. Persentase

pegawai

yang

berpendidikan

minimal

Diploma IV atau Strata I

3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS, dengan indikator sasaran: 3.2.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

26


2.5. Nilai Inti BPS Provinsi Sulawesi Selatan Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagaialternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut. Nilai-nilai Inti (core values) Badan Pusat Statistik adalah: 

Profesional (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),



Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),



Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil). Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun

jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut: 1.

Profesional Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawaidalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut: a)

Kompeten Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,

b)

Efektif Memberikan hasil maksimal,

c)

Efisien


27

Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal, d)

Inovatif Selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus,

e)

Sistemik Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2.

Integritas Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdiannya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut: a)

Dedikasi Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,

b)

Disiplin Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

c)

Konsisten Selarasnya kata dengan perbuatan,

d)

Terbuka Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,

28


e)

Akuntabel Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3.

Amanah Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut: a)

Terpercaya Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,

b)

Jujur Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,

c)

Tulus Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia,sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,

d)

Adil Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.


29

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. 3.2. 3.3.

Arah Kebijakan dan Strategi BPS Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Sulawesi Selatan Program dan Kegiatan

3.1.

Arah Kebijakan dan Strategi BPS Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak

sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah. Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (faster), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMD 2015-2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaransasaran strategisnya. Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMD 2015 – 2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015 - 2019.


33

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian. Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut mencakup Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), Ekspor dan Impor, Nilai Tukar Petani, Industri, Pertambangan, Keuangan Daerah, dan berbagai indeks harga lainnya. Sedangkan indikator-indikator sosial dihasilkan melalui survei dan sensus kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dan sejenisnya. Semua indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu

34


Tabel. 3-1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi TUJUAN T.1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas

T.2. Peningkatan pelayanan

35

SASARAN STRATEGIS SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Provinsi Sulawesi Selatan

SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

1. Peningkatan 1. Meningkatkan publikasi survei yang ketersediaan data dan mencantumkan ukuran kualitas, informasi statistik 2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik, 3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar nasional dan internasional. 1. Peningkatan response 1. Meningkatkan komunikasi dengan rate penyedia data, 2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas


1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik,

36


TUJUAN prima hasil kegiatan statistik

SASARAN STRATEGIS dengan pengguna data (user engagement)

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

penyebaran data dan 2. Meningkatkan customer relationship informasi statistik management, kepada masyarakat 3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik. 2. Peningkatan 1. Meningkatkan kualitas website BPS kemudahan dan Provinsi Sulawesi Selatan dan atau kecepatan akses PST didukung oleh TIK dan terhadap data dan infrastruktur yang memadai, informasi statistik BPS 2. Mengoptimalkan sistem informasi Provinsi Sulawesi statistik dalam mendukung kualitas Selatan diseminasi dan informasi statistik. 3. Pemenuhan sarana 1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan dan prasarana BPS sarana dan prasarana BPS Provinsi Provinnsi Sulawesi Sulawesi Selatan yang mendukung Selatan secara pelayanan prima hasil kegiatan akuntabel dalam statistik, mendukung 2. Meningkatkan tingkat utilitasi penggunaan sarana dan prasarana

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

pelayanan prima hasil kegiatan statistik

T.3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

37

SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Provinsi Sulawesi Selatan

BPS Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. 1. Penguatan fungsi yang 1. Mengoptimalkan pembangunan terkait dengan Sistem keseluruhan Sistem Manajemen SDM Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan yang komprehensif komprehensif, dan terintegrasi 2. Mengoptimalkan pengembangan berbasis kompetensi. kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik, audit dan TI, pemenuhan sarana dan prasarana BPS 3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga statistisi dan pranata komputer) yang baru.


38


TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

SS.5. Meningkatnya 2. Penyelarasan kegiatan 1. Mengoptimalkan pengawasan pengawasan dan yang terkait dengan penggunaan anggaran dalam rangka akuntabilitas kinerja reformasi birokrasi meminimalkan penyimpangan aparatur BPS Provinsi BPS Provinsi Sulawesi penggunaan anggaran, Sulawesi Selatan Selatan khususnya 2. Meningkatkan kualitas pengawasan yang terkait dengan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS sistem manajemen Provinsi Sulawesi Selatan SDM aparatur, pengawasan dan akuntabilitas kinerja.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Sulawesi Selatan Arah kebijakan penyelenggaraan BPS Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, sebagai berikut : a) Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas . b) Peningkatan respons rate. c) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat. d) Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS. e) Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Sedangkan strategi pencapaiannya sebagai berikut: a)

Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik;

b)

Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data;

c)

Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik;

d)

Meningkatkan Customer Relationship Management;

e)

Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai;


39

f)

Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;

g)

Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi

dan

sosialisasi berbagai regulasi terkait; h)

Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statisitk BPS; dan

i)

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

3.3.

Program dan Kegiatan

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, BPS mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik. Sedangkan untuk BPS Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik, Program Teknis adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Adapun Program Generik BPS Provinsi Sulawesi Selatan meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS. Di lingkungan BPS Provinsi Sulawesi Selatan menjalankan program dua program generik yaitu DMPTTL dan PSPA. Program DMPTTL BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, sedangkan Program PSPA BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan

40


kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana trasportasi untuk pusat dan daerah. Secara lengkap setiap kegiatan beserta indikator kinerja, target pencapaian dan alokasi anggaran yang dibutuhkan disajikan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan penjabarannya sampai dengan kegiatan disajikan pada tabel 2. Sedangkan Tabel 3 menunjukkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mencapai sasaran dan capaian program selama 2015-2019.


41

Tabel 3-1. Hubungan Visi, Misi sampai dengan Program dan Kegiatan BPS Provinsi Sulawesi Selatan2015-2019 TUJUAN T.1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas

43

SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN * Penyediaan danPelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi,

SS.1. Meningkatnya 1. Peningkatan kepercayaan ketersediaan pengguna data dan terhadap informasi kualitas data statistik yang BPS Provinsi berkualitas Sulawesi Selatan

1. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas,

Program PPIS

SS.2. Meningkatnya 1. Peningkatan kualitas response rate hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data,

Program PPIS

2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS


* Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial

* Penyediaan danPelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi,

44


TUJUAN


STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

Provinsi Sulawesi Selatan. T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

SS.3. Meningkatnya 1. Peningkatan 1. Meningkatkan Program kualitas kualitas dan diseminasi hasil PPIS hubungan kuantitas kegiatan statistik, dengan penyebaran pengguna data data dan 2. Meningkatkan (user informasi customer engagement) statistik kepada relationship masyarakat management, 3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.


TUJUAN


STRATEGI

2. Peningkatan 1. Meningkatkan kemudahan dan kualitas website kecepatan BPS Provinsi akses terhadap Sulawesi Selatan data dan dan atau PST informasi didukung oleh statistik BPS TIK dan Provinsi infrastruktur Sulawesi yang memadai, Selatan 2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi dan informasi statistik.

45


PROGRAM

KEGIATAN

Program PPIS


46


TUJUAN

SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN 3. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS Provinnsi Sulawesi Selatan secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik,

Program PSPA

* Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi Sulawesi Selatan serta Operasional Perkantoran Lainnya

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN kegiatan statistik

47

STRATEGI 2. Meningkatkan tingkat utilitasi penggunaan sarana dan prasarana BPS Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik.


PROGRAM

KEGIATAN

48


TUJUAN


STRATEGI

T.3. Peningkatan SS.7. Meningkatnya 1. Penguatan 1. Mengoptimalkan birokrasi yang kualitas fungsi yang pembangunan akuntabel manajemen terkait dengan keseluruhan sumber daya Sistem Sistem manusia BPS Manajemen Manajemen SDM Provinsi SDM yang aparatur yang Sulawesi komprehensif terintegrasi dan Selatan dan terintegrasi komprehensif, berbasis 2. Mengoptimalkan kompetensi. pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik, audit dan TI, pemenuhan

PROGRAM

KEGIATAN

TUJUAN


STRATEGI sarana dan prasarana BPS 3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga statistisi dan pranata komputer) yang baru.

SS.8. Meningkatnya 2. Penyelarasan pengawasan kegiatan yang dan terkait dengan akuntabilitas reformasi kinerja birokrasi BPS aparatur BPS Provinsi Provinsi Sulawesi

49

1. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan


PROGRAM

KEGIATAN

50


TUJUAN

SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN Sulawesi Selatan

STRATEGI

Selatan penggunaan khususnya yang anggaran, terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, 2. Meningkatkan pengawasan kualitas dan pengawasan dan akuntabilitas akuntabilitas kinerja. kinerja aparatur BPS Provinsi Sulawesi Selatan

PROGRAM

KEGIATAN

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1. 4.2.

Target Kinerja Kerangka Pendanaan

4.1.

Target Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015 – 2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan. 4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis BPS Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 – 2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Sasaran Strategis BPS Provinsi Sulawesi Selatan Priode 2015 – 2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Bab 4 | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

53

54


Tabel. 4-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

TUJUAN T.1.Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas

SASARAN STRATEGIS SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

TARGET KINERJA (2019)

IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

80 %

IKSS 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

62 %

IKSS 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

100 %

IKSS 1.4. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu

238

IKSS 1.5. Jumlah release data statistik yang tepat waktu

28

IKSS 1.6. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

1

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)

T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

55

SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)



IKSS 2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

98 %

IKSS 2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

94 %

IKSS 2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha

88 %

IKSS 3.1. Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS IKSS 3.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website


84 %

13.450

56


TUJUAN

T.3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

SASARAN STRATEGIS

SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS



IKSS 3.3. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

88 %

IKSS 3.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

85 %

IKSS 4.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

32%

IKSS 4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

66%

SS.5. Meningkatnya pengawasan dan IKSS 5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh akuntabilitas kinerja aparatur BPS Inspektorat

75

4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015 – 2019, BPS akan menjalankan 1 (satu) program teknis

dan

3

(tiga)

program

generik.

Adapun

keempat

program

yangakandijalankan oleh BPS dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan kegiatan: a. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi, b. Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial, 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan: a. Layanan Perkantoran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan: a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan ketiga program disertai masingmasing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat


57

ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu

kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatanditetapkansecaraspesifik untuk

mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sassaran kegiatan (output). Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS dalam kurun waktu 2015 – 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1. 4.2.

Kerangka Pendanaan BPS Provinsi Sulawesi Selatan Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara

keseluruhan untuk mencapai sasasaran strategis BPSProvinsi Sulawesi Selatan . Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut.

58


Tabel. 4-2Matrik Pendanaan PROGRAM Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)

59

ALOKASI PENDANAAN (dalam ribu rupiah)

KEGIATAN 2015

2016

2017

2018

2019

13.769.950

13.172.331

13.830.948

14.522.495

15.248.619

2.984.872

0

0

0

0

TOTAL PENDANAAN PROGRAM PPIS

16.754.822

13.172.331

13.830.948

14.522.495

15.248.619

Layanan Perkantoran

11.263.398

11.578.748

12.157.685

12.765.569

13.403.847

TOTAL PENDANAAN PROGRAM DMPTTL

11.263.398

11.578.748

12.157.685

12.765.569

13.403.847

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial


60


PROGRAM

ALOKASI PENDANAAN (dalam ribu rupiah)

KEGIATAN 2015

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi

TOTAL PENDANAAN PROGRAM PSPA

2016

2017

2018

2019

2.526.512

2.526.512

2.652.837

2.785.478

2.924.751

2.526.512

2.526.512

2.652.837

2.785.478

2.924.751

BAB 5 PENUTUP

Renstra BPS Provinsi Sulawesi Selatanperiode 2015 – 2019 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan dalam Renstra BPS 2015 – 2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dalam Renstra BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2015 – 2019, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah.Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

Bab 5 | Penutup

63

LAMPIRAN LAMPIRAN 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan PROGR AM/ KEGIAT AN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR

TARGET KINERJA

2015

2016

2017

ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)

2018

2019

BPS Provinsi Sulawesi Selatan. SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 1.4. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu 1.5. Jumlah release data statistik yang tepat waktu

67

Lampiran

2015

2016

2017

2018

2019

30.544.732

27.277.591

28.641.470

30.073.542

31.577.217

UNIT ORGANISASI PELAKSANA

30.544.732

Seluruh Bidang/Seksi di BPS Provinsi/ Sulawesi Selatan 80%

80%

80%

80%

80%

50%

53%

56%

59%

62%

100%

100%

100%

100%

100%

23

24

24

23

23

27

28

28

28

28

68 PROGR AM/ KEGIAT AN

Lampiran SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR 1.6. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement) 2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga 2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha 2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

94%

96%

96,5%

97%

98%

92%

92,3%

93%

93%

94%

85%

85%

87%

87%

88%

2015

2016

2017

2018

2019


PROGR AM/ KEGIAT AN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR data (User Engagement) 3.1. Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS 3.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website 3.3. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS 3.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan searana dan prasarana BPS SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS 4.1. Persentase pegawai yang

69

Lampiran

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

84%

84%

84%

84%

84%

4.000

6.400

8.300

10.200

13.450

85%

85%

86%

87%

88%

80%

82%

82%

83%

85%

9,6%

18%

20,4%

22,9%

26,5%

2015

2016

2017

2018

2019



Lampiran SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR menduduki jabatan fungsional tertentu 4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat BPS RI

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

56,6%

60,2%

63,9%

65%

66,3%

55

65

70

75

75

PROGRAM 06 : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

KEGIATAN 2895: BPS Provinsi (Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Provinsi) Jumlah Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan survei

0

1

1

1

1


2015

2016

2017

2018

2019

13.769.950

13.172.331

13.830.948

14.522.495

15.248.619

13.769.950

13.769.950

13.172.331

13.830.948

14.522.495

15.248.619

13.769.950

BPS Provinsi Sulawesi Selatan

PROGR AM/ KEGIAT AN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah Peta Desa dan Blok Sensus yang diupdate Jumlah Laporan Diseminasi Statistik Jumlah Laporan Diseminasi Statistik yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei kebutuhan data Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu

71

Lampiran

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

45

45

45

45

45

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

98%

98%

98%

98%

98%

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2015

8.050

6.396

2016

9.730

6.956

2017

2018

2019

10.060

10.390

10.730

7.408

7.889

8.402



Lampiran SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei ketenagakerjaan dan kependudukan dengan pendekatan rumah tangga Jumlah publikasi/laporan Sensus Penduduk Jumlah publikasi/laporan Sensus Penduduk yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

2

2

2

2

2

91%

92%

92%

93%

94%

1

2015

3.420.077

2016

2017

2018

2019


PROGR AM/ KEGIAT AN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Jumlah publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Penduduk Antar Sensus Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang memiliki ISSN/ISBN

73

Lampiran

TARGET KINERJA

2015


2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2015

2016

2017

2018

2019

89.760

97.160

103.610

110.490

117.830

1

91%



Lampiran SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Kesejahteraan Rakyat dengan pendekatan rumah tangga Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

91%

92%

93%

93%

94%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

91%

92%

93%

93%

94%

2015

2.230

2016

3.510

2017

3.400

2018

3.270

2019

3.100


PROGR AM/ KEGIAT AN


TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

2015

2016

2017

2018

Sosial dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa yang tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) Pendataan Potensi Desa

75

Lampiran

95%

35.450

840.230

2019



Lampiran SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial Persentase Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang memiliki ISSN/ISBN

TARGET KINERJA

2015

2016

2017


2018

2019

1

2015

2016

2017

2018

2019

2.984.872

100%

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

75.820

82.250

87.650

93.420

99.560


PROGR AM/ KEGIAT AN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan

77

Lampiran

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

98%

98%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2015

2016

2017

2018

2019



Lampiran SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR pendekatan non rumah tangga non usaha Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Peternakan, Perikanan, dan

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100%

100%

100%

100%

100%

2015

52.200

2016

67.100

2017

68.300

2018

69.300

2019

70.200


PROGR AM/ KEGIAT AN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Kehutanan dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan

79

Lampiran

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

97,5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

3

3

3

3

2015

41.460

2016

45.490

2017

49.320

2018

51.300

2019

54.520



Lampiran SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Penggalian, Energi, dan Konstruksi Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi dengan pendekatan usaha

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

98%

98%

99%

100%

100%

2015

2016

2017

2018

2019


PROGR AM/ KEGIAT AN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

81

Lampiran

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2015

10.320

2016

12.160

2017

12.660

2018

13.170

2019

13.700



Lampiran SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Jumlah publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016 Jumlah publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016 yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) Sensus Ekonomi 2016 Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

1

1

1

1

1

1

1

1

2019

2015

2016

2017

2018

2019

65.340

1.383.880

894.350

4.670

-

42.790

46.910

49.840

52.960

56.270

100%

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%


PROGR AM/ KEGIAT AN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR dokumen (response rate) survei statistik harga dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik harga dengan pendekatan usaha Jumlah Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup Jumlah Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei biaya hidup Jumlah Publikasi/Laporan Survei

83

Lampiran

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

90

90

90

1

1

1

100%

100%

1

2015

2016

29.880

2017

147.790

56.680

2018

44.050

2019



Lampiran SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) Jumlah Publikasi/Laporan Survey Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survey Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan

TARGET KINERJA

2015

2016

2017


2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

1

90%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

28.130

31.220

33.050

34.990

37.040


PROGR AM/ KEGIAT AN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan non rumah tangga non usaha Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi

85

Lampiran

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

2

2

2

2

2015

20.050

2016

22.570

2017

23.800

2018

25.090

2019

26.450



Lampiran SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca produksi dengan pendekatan usaha Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100%

100%

100%

100%

100%

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2015

13.810

2016

15.900

2017

16.660

2018

17.450

2019

18.280


PROGR AM/ KEGIAT AN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

87

Lampiran

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2015

2016

2017

2018

2019



Lampiran SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik yang tebit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang memiliki ISSN/ISBN Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2015

43.010

2016

47.140

2017

50.080

2018

53.220

2019

56.550


PROGR AM/ KEGIAT AN


TARGET KINERJA

2015

2016

2017


2018

2019


2015

2016

2017

2018

2019

11.263.398

11.578.748

12.157.685

12.765.569

13.403.847

11.263.398

11.263.398

11.578.748

12.157.685

12.765.569

13.403.847

11.263.398

1.640.300

1.953.830

2.026.290

2.103.090

2.184.510

(response rate) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan usaha

PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi) Layanan Perkantoran Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu Persentase Sarana dan Prasarana TIK dalam kondisi Baik

89

Lampiran

12

12

12

12

12

9

9

9

9

9

100%

100%

100%

100%

100%

93%

93%

95%

95%

97%

BPS Provinsi Sulawesi Selatan.


Lampiran SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Persentase Sarana dan Prasarana Lainnya dalam kondisi Baik

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

98%

98%

98%

98%

98%

PROGRAM 02: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN 2891: (Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi) Jumlah Pengadaan kendaraan Bermotor Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan

30

91

10

12

30

100%

100%

100%

100%

100%

104

104

104

104

104

100%

100%

100%

100%

100%


2015

2016

2017

2018

2019

2.526.512

2.526.512

2.652.837

2.785.478

2.924.751

2.526.512

2.526.512

2.526.512

2.652.837

2.785.478

2.924.751

2.526.512

13.750

23.410

16.230

10.250

11.140

6.780

72.430

21.380

23.700

20.650

BPS Provinsi Sulawesi Selatan

PROGR AM/ KEGIAT AN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR komunikasi yang diselesaikan Jumlah Pengadaan kebutuhan peralatan dan fasilitas Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan Jumlah pengadaan kebutuhan gedung dan bangunan yang memadai Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS

91

Lampiran

TARGET KINERJA

2017


2015

2016

2018

2019

1

1

100%

100%

308

36

648

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2015

2016

2017

2018

2019

58.460

63.440

21.330

21.980

24.910

285.160

84.560

228.170

260.770

235.600

386.430

328.930

339.320

366.440

344.520



Lampiran SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan

TARGET KINERJA


2015

2016

2017

2018

2019

65%

65%

65%

65%

65%

100%

100%

100%

100%

100%

2015

2016

2017

2018

2019


RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI SELATAN

Recommend Documents