BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2015 - 2019

SINGKATAN DAN AKRONIM ADHB

Atas Dasar Harga Berlaku

ADHK

Atas Dasar Harga Konstan

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

AusAid

The Australian Agency for International Development

BLT

Bantuan Langsung Tunai

BPA

Business Process Analysis

BPK

Badan Pemeriksa Keuangan

BPR

Business Process Reengineering

BPS

Badan Pusat Statistik

BRS

Berita Resmi Statistik

DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

EPPD

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

EuroStat

Statistical Office of the European Communities

HPB

Harga Perdagangan Besar

IHK

Indeks Harga Konsumen

IKK

Indeks Kemahalan Konstruksi

JICA

Japan International Cooperation Agency

KPBC

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

KSK

Koordinator Statistik Kecamatan

SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

MDG’s

Millennium Development Goals

MFSM

Monetary and Financial Statistics Manual

NAD

Neraca Arus Dana

NSO

National Statistical Offices

NSPK

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

NTP

Nilai Tukar Petani

PBB

Perserikatan Bangsa-bangsa

PDB

Produk Domestik Bruto

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto

Perpres

Peraturan Presiden

PKH

Program Keluarga Harapan

Rencana Strategis BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019

iii

Podes

Potensi Desa

PP

Peraturan Pemerintah

Program P2IS

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Program PSPA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program DMPTTL

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pusdiklat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Renstra

Rencana Strategis

RPJM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

SAK

Sistem Akuntabilitas Kinerja

SAKERNAS

Survei Angkatan Kerja Nasional

SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SBH

Survei Biaya Hidup

SDM

Sumber Daya Manusia

Si Rusa

Sistem Rujukan Statistik

SNA

System of National Account

SNSE

Sistem Neraca Sosial Ekonomi

SSN

Sistem Statistik Nasional

Statcap CERDAS

Statististical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia

STIS

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

SUSENAS

Survei Sosial-Ekonomi Nasional

TIK

Teknologi Informasi dan Komunikasi

UNDP

United Nation Development Program

UNFPA

United Nation Population Fund

UNICEF

United Nation Children’s Fund

UNSD

United Nations Statistical Division

USAid

United State Agency for International Development

UU

Undang-Undang

WDP

Wajar Dengan Pengecualian

WTP

Wajar Tanpa Pengecualian


iv

RINGKASAN EKSEKUTIF Undang-undang No.16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik, menjadi dasar hukum bagi BPS sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat umum. Data statistik BPS dijadikan sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil capaian pembangunan. Penyediaan data statistik yang berkualitas akan sangat menentukan karena akan berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Memasuki pembangunan nasional jangka menengah periode ketiga tahun 2015-2019 dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 ini, BPS masih memegang posisi strategis sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data statistik yang berkualitas, serta menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam rangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai langkah awal dalam upaya menjalankan peranannya tersebut, BPS telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPS Tahun 2015-2019 yang merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan statistik selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra BPS Tahun 2015-2019 memuat visi dan misi yang telah diselaraskan dengan visi dan misi RPJMN. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang berkembang serta melakukan analisis dan evaluasi dari hasil capaian pembangunan bidang statistik di periode sebelumnya, BPS tetap memegang visinya yaitu “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. Dan untuk dapat mewujudkan visi tersebut pada periode ketiga RPJMN ini, BPS telah merumuskan 3 (tiga) pernyataan misi, yaitu sebagai berikut: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional, dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2019, yaitu antara lain: (1) peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; dan (4) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis tersebut mencerminkan fokus BPS dalam periode Renstra 2015-2019, yakni berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari data statistik yang dihasikan; (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada pengguna data; (3) efektifitas dalam pembinaan dan Rencana Strategis BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019

viii

dan koordinasi kegiatan statistik; dan (4) kualitas dari proses tata kelola pemerintahan dalam organisasi BPS. Ketujuh strategi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 11 sasaran strategis yang ingin dicapai BPS, masing-masing memiliki target outcome dan output. Berlandaskan pada Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan instansi vertikal BPS yang menjalankan tugas dan fungsi BPS di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Renstra BPS Provinsi Sulawesi Tenggara disusun berpedoman pada Renstra BPS 2015-2019 serta turut mempertimbangkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah memasuki tahun ketiga. Dalam Renstra BPS Provinsi Sulawesi Tenggara 2015-2019, keseluruhan tujuan strategis BPS dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa sasaran strategis yang telah diselaraskan dengan kondisi daerah. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya, BPS melaksanakan serangkaian kegiatan yang diwadahi ke dalam sejumlah program yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA); dan (4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA). Program-program tersebut kemudian dijabarkan menjadi rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan tiap periode berjalan. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPS di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu PPIS BPS Provinsi, DPTTL BPS Provinsi, dan PSPA BPS Provinsi. Kegiatan PPIS BPS Provinsi merupakan dekosentrasi dari kegiatan-kegiatan unit Eselon II di Program PPIS BPS Pusat. Pada akhirnya, seluruh penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta program dan kegiatan dalam dokumen Renstra BPS Provinsi Sulawesi Tenggara ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.


ix

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................................... vi RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................................................................... viii DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. x DAFTAR TABEL .......................................................................................................................................... xi DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................................................. xii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................. 1 1.2. Latar Belakang ........................................................................................................................ 1 1.2. Kondisi Umum ......................................................................................................................... 1 1.3. Potensi dan Permasalahan ..................................................................................................... 3 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN ............................................................................................................... 6 2.1 Visi BPS .................................................................................................................................. 6 2.2 Misi BPS .................................................................................................................................. 6 2.3 Tujuan BPS ............................................................................................................................. 9 2.4 Sasaran Strategis BPS ............................................................................................................ 9 2.5 Nilai-Nilai Inti BPS ..................................................................................................................10 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN..12 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ....................................................................................12 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Provinsi Sulawesi Tenggara ......................................................13 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPS ...........................................................................................15 3.4 Kerangka Regulasi .................................................................................................................28 3.5 Kerangka Kelembagaan .........................................................................................................30 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ....................................................................34 4.1 Target Kinerja .........................................................................................................................34 4.2 Kerangka Pendanaan .............................................................................................................38 PENUTUP ...................................................................................................................................................42


x

DAFTAR TABEL Tabel 1. Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019...................................................................................... 7 Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Sulawesi Tenggara .................................................10 Tabel 3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi BPS Prov. Sultra...............18 Tabel 4. Progam dan Kegiatan BPS Provinsi Sulawesi Tenggaran Tahun 2015-2019 ...............................22 Tabel 5. Indikator Kinerja Sasaran BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.........................................................35 Tabel 6. Matriks Pendanaan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara 2015-2019 ................................................39


xi

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara .........................................44


xii

BAB I PENDAHULUAN 1.2.

Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan

akuntabel untuk mewujudkan Clean Government dan Good Governance, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masingmasing instansi sebagaimana diatur dalam Inpres No. 7 Tahun 1999. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban tersebut. Dalam Perpres No. 29 Tahun 2014, dijabarkan bahwa SAKIP terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah kebijakan dan strategi melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. UU No. 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), yang merupakan dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 (lima) tahunan. Dengan berpedoman pada dokumen Renstra BPS Tahun 2015–2019 serta mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018, maka BPS Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun dokumen Renstra BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019. Renstra BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai instansi vertikal BPS untuk periode 5 tahun ke depan. 1.2.

Kondisi Umum Capaian pembangunan nasional periode kedua dalam tahapan RPJPN 2005-2025 menunjukkan

peningkatan/perbaikan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,8% pada tahun 2013, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang mencapai 4,6%. Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai Rp. 9.084,0 triliun, dengan pendapatan per kapita sebesar USD 3.499,9. Selain indikator ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan rakyat juga mengalami perbaikan, seperti Human Development Index (HDI) meningkat dari 0,726 pada tahun 2009 menjadi 0,732 pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan pun mengalami penurunan


1

dari 16,7% di tahun 2009, menjadi 11,96% di tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 8,1% di tahun 2009, menjadi 5,62 pada tahun 2013. Capaian pembangunan nasional tersebut tidak lepas dari kontribusi dari capaian pembangunan dari daerah. Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami pertumbuhan sebesar 7,16% di tahun 2013, meningkat dibandingkan perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebesar 6,03%. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tenggara atas dasar harga berlaku di tahun 2013 mencapai Rp. 40,77 triliun, dengan pendapatan per kapita sebesar Rp. 6,28 juta. Dari segi indikator kesejahteraan rakyat, Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengalami peningkatan/perbaikan. HDI Provinsi Sulawesi Tenggara juga meningkat dari 0,695 pada tahun 2009 menjadi 0,717 pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara pun menurun dari 18,9% di tahun 2009 menjadi 12,8% di tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan dari 5,38% di tahun 2009 menjadi 3,47% pada tahun 2013. Pencapaian pembangunan baik di tingkat nasional maupun regional menjadi modal dalam upaya perbaikan dan peningkatan daya saing Indonesia pada periode berikutnya yang merupakan prioritas arah pembangunan nasional periode ketiga tahun 2015-2019. Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional periode tersebut diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas. Disinilah BPS menjalankan perannya sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar yang berkualitas. Selama periode 2010-2014, BPS telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi, di antaranya adalah: a)

Data kependudukan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010), angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin lainnya di bidang sosial, antara lain Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, Penyusunan Indeks Perilaku Anti Korupsi, Penyusunan Statistik Modal Sosial, dan Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan.

b)

Data pertanian hasil Sensus Pertanian tahun 2013 (ST2013), data produksi padi dan palawija, data perusahaan perkebunan, data perusahaan peternakan dan rumah potong hewan.

c)

Angka inflasi, PDB/PDRB triwulanan dan tahunan, ekspor dan impor, industri besar/sedang, nilai tukar petani, dan berbagai survei rutin lainnya di ekonomi yang dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu, antara lain Survei Tanaman Pangan/Ubinan, Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian, Survei Industri Makro dan Kecil Triwulan, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar, Studi Penyusunan Stok Kapital, Survei di bidang Jasa Pariwisata, Survei Tendensi Bisnis dan Survei Tendensi Konsumen.


2

Dalam hal diseminasi data, pengembangan aplikasi e-government untuk kepentingan pengguna data BPS menghasilkan sistem yang memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, antara lain Sistem Informasi Pelayanan Statistik (Silastik), Sistem perpustakaan online (Digilib), Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRusa), Sistem katalog mikrodata, penyempurnaan dan pengembangan kemasan statistik elektronik dan website, serta pelayanan statistik terpadu di kantor BPS Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam mendukung terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah pemborosan sumber daya. Dalam hal ini, BPS telah menghasilkan capaian antara lain Opini Laporan Keuangan oleh BPS dengan predikat WTP selama 3 tahun berturut-turut, Peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KemenPAN dan RB dari 65,20 di tahun 2013 menjadi 70,05 di tahun 2014 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B, serta beberapa penghargaan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) oleh Kementerian Keuangan. Capaian yang telah dihasilkan BPS tersebut juga tidak lepas dari kontribusi dari semua unit kerja BPS termasuk instansi vertikal BPS di daerah yaitu BPS Provisi dan BPS Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, seluruh unit kerja BPS saling berkoordinasi dan berintegrasi dalam rangka mencapai pembangunan khususnya di bidang statistik baik di level nasional maupun regional. 1.3.

Potensi dan Permasalahan

1.3.1

Potensi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden RI Nomor 51

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik merupakan dasar hukum yang melandasi BPS sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar yang dibutuhkan untuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umum. Selain itu, BPS juga menjalankan tugas sebagai koordinator dan pembina dalam pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Secara kelembagaan, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu instansi vertikal BPS yang merupakan bagian integral dari BPS Pusat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. Perpres tersebut menjelaskan bahwa BPS Daerah (BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota) dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di Provinsi Sulawesi Tenggara, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara senantiasa berkoordinasi dengan BPS Pusat dan BPS Kabupaten/Kota di bawahnya.


3

Semangat otonomi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara cukup tinggi. Hal ini terlihat dari telah terjadi beberapa pemekaran wilayah administrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 20102014. Secara administratif, pada tahun 2009 Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat delapan wilayah kabupaten/kota dan dua wilayah kota dan pada tahun 2014 menjadi 12 wilayah kabupaten/kota dan 2 wilayah kota. Terdapat empat kabupaten baru yaitu Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Dan masih ada beberapa wacana lagi untuk pemekaran wilayah administrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan terbentuknya daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Tenggara, tentunya kebutuhan akan data statistik semakin diperlukan dalam melakukan pembangunan khususnya di daerah otonom baru tersebut. Disinilah BPS Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai instansi vertikal BPS dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan data statistik yang berkualitas dalam rangka membantu pembangunan di daerah otonom baru tersebut. Kepercayaan pemerintah daerah dan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap BPS Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat tinggi. Salah satu buktinya yaitu sebagian besar data yang digunakan dalam Database Millenium Development Goals (MDG’s) Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru diluncurkan pada tahun 2014 adalah data yang dihasilkan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Memasuki era Suistainable Development Goals (SDG’s) yang merupakan lanjutan dari MDG’s, peran BPS semakin penting dalam menyediakan data statistik tentang pencapaian nasional maupun daerah pada sejumlah area fokus SDG’s. Dalam menjalankan perannya sebagai instansi vertikal BPS, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara didiukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hampir di setiap tahunnya, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan alokasi tenaga statistik profesional yang dihasilkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), perguruan tinggi yang dikelola oleh BPS, untuk selanjutnya dialokasikan kembali ke BPS Kabupaten/Kota. Selain itu, BPS juga memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Statistik yan berfungsi mengembangkan kompetensi SDM aparatur baik di lingkungan internal BPS, BPS Pusat dan BPS Daerah, maupun instansi pemerintah lainnya. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki tim khusus pemeriksa dokumen pengajuan angka kredit pejabat fungsional dari BPS Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat meningkatkan keefektifan pengelolaan fungsional di BPS Daerah. 1.3.2

Permasalahan Pada periode Renstra 2015-2019, masih ada sejumlah permasalahan yang perlu diatasi BPS,

baik itu permasalahan internal maupun eksternal, sehingga citra BPS sebagai pelopor data terpercaya untuk semua tetap dapat terus meningkat. Berikut ini permasalahan yang dihadapi BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan perannya sebagai instansi vertikal BPS adalah sebagai berikut:


4

1)

Masih rendahnya kesadaran responden akan pentingnya memberikan informasi informasi yang akurat yang dapat menyebabkan belum optimalnya kualitas data yang dihasilkan BPS.

2)

Masih ada masyarakat yang enggan menjadi responden khususnya masyarakat yang tinggal di lokasi perkotaan dan para pelaku ekonomi sehingga mempengaruhi response rate dari kegiatan sensus/survei statistik.

3)

Belum optimalnya komunikasi antara BPS dengan instansi pemerintah daerah yang menyebabkan keterlambatan terkumpulnya data sekunder terkait penyusunan publikasi seperti Daerah Dalam Angka.

4)

Peningkatan kebutuhan akan data dan informasi statistik menyebabkan meningkatnya kegiatan statistik BPS dan survei yang bersifat ad hoc, yang seringkali pelaksanaannya pada waktu yang bersamaan. Hal ini tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional terutama petugas enumerator di lapangan. Pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyediakan data statistik yang berkualitas dan tepat waktu.

5)

Belum dapat terpenuhinya kebutuhan data dan informasi statistik hingga wilayah terkecil (small area statistic) termasuk data mikro dan permintaan akan data individu. Terkait dengan permintaan data individu, BPS dibatasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenankan BPs menyajikan data individu.

6)

Koordinasi yang masih relatif lemah antara unit kerja baik di lingkup BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, antar BPS Provinsi dengan BPS Kabupaten/Kota, maupun dengan BPS Pusat, menjadi penyebab belum optimalnya ketepatan waktu rilis data BPS.

7)

Masih minimnya SDM ahli dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan laporan pengelolaan keuangan terutama di BPS Kabupaten/Kota yang tidak kalah pentingnya dengan kinerja kegiatan teknis BPS.


5

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2.1

Visi BPS Visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Perumusan visi dimaksudkan

untuk (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi pada suatu periode waktu tertentu di masa datang, (b) memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi, (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga seluruh elemen organisasi memiliki penyikapan yang sama tentang masa depan organisasi, (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Visi BPS 2015-2019 dibangun melalui proses telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap pencapaian BPS pada pembangunan jangka menengah nasional periode kedua 2010-2014. Selain itu, BPS juga memperhatikan tantangan bagi pembangunan bidang statistik yang terus berkembang, seperti otonomi daerah yang menuntut tersedianya keragaman dan dan informasi statistik hingga tingkatan wilayah kecil. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka disepakati bahwa Visi BPS 2015-2019 tetap sama dengan Visi BPS 2010-2014, yaitu sebagai berikut: “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” (“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”) Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional. Dengan visi tersebut, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik baik lingkup nasional maupun daerah menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi berbagai pihak untuk berperan serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. 2.2

Misi BPS Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai

penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reason of being). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang Rencana Strategis BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019

6

berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Misi instansi pemerintah dirumuskan dengan jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta kaitannya dalam rangka mewujudkan Visi BPS 2015-2019, maka pernyataan misi BPS dijabarkan sebagai berikut: Tabel 1. Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019

Visi BPS 2015-2019

Misi BPS 2015-2019

Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Misi BPS Tahun 2015-2019 mengandung arti sebagai berikut: 1)

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional “Menyediakan data statistik...” Mengacu pada UU No. 16 Tahun 1997, PP No.51 Tahun 1999 dan Perpres No. 86 tahun 2007 yang mengatur BPS sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyediakan data dan informasi statistik. “...berkualitas..” Data yang berkualitas setidaknya memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan. “...melalui kegiatan statistik yang terintegrasi...” Maksudnya adalah menyelenggarakan kegiatan statistik dari tahap perencanaan, persiapan, lapangan, pengolahan, analisis, diseminasi, sampai penggunaan data baik dari pihak luar maupun internal terintegrasi menjadi satu sistem.


7

“...dan berstandar nasional maupun internasional.” Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, di pusat maupun di daerah, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar, dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Prinsip-Prinsip Dasar Statistik Resmi (Fundamental Principle of Official Statistic). 2)

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik “Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan...” Mengacu pada amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 bahwa Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. “...melalui pembinaan dan koordinasi..” Berdasarkan PP No. 51 Tahun 1999 bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung dengan upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap selurub komponen masyarakat statistik. Selain menyelenggarakan statistik, BPS juga memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

3)

Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan “Membangun insan statistik...” Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai inti (core values) organisasi BPS, yaitu profesional, berintegritas dan amanah. “...yang profesional...” Insan statistik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. “...berintegritas...” Insan statistik harus memiliki dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur). “...amanah...” Merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik.


8

2.3

Tujuan BPS Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isuisu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi organisasi. Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi BPS 2015-2019, BPS pun telah merumuskan tujuan-tujuan yang akan dicapai BPS Provinsi di masing-masing daerahnya dalam periode tersebut, yaitu antara lain: 1) Peningkatan kualitas data statistik, 2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, dan 3) Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel. Masing-masing tujuan memiliki keterkaitan dengn pernyataan misi BPS dalam rangka mewujudkan Visi BPS 2015-2019. Tujuan “Peningkatan kualitas data statistik” terkait dengan misi BPS yang pertama dan ketiga. Tujuan “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik” terkait dengan misi BPS yang kedua dan ketiga. Tujuan “Peningkatan birokrasi yang akuntabel” terkait dengan misi BPS yang ketiga. 2.4

Sasaran Strategis BPS Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang

lebih spesifik, terukur, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Pencapaian sasaran melalui kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat lebih efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai BPS secara nyata. Sasaran strategis mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis dan program generik. Program teknis merupakan programprogram yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal). Sementara program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal). Sasaran strategis BPS-wide antara lain: meningkatnya Rencana Strategis BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019

9

kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS; meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement); memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien; meingkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement); meningkatnya kualitas diseminasi data dan informasi statistik; meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS; meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN; meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN; meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS; meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS; dan meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Sementara untuk sasaran strategis BPS Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari sasaran strategis BPS-wide yang disesuaikan dengan kondisi di daerah. Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Sulawesi Tenggara TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjamin kualitas

SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (response engagement)

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

SS1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

T3. Peningkatan penyeleggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel

SS1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia BPS SS2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

2.5

Nilai-Nilai Inti BPS Nilai-nilai inti adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi

organisasi. Nilai-nilai inti ini memberikan batasan dalam pemilihan cara-cara yang ditempuh organisasi serta membentuk perilaku yang diharapkan dari setiap bagian dari organisasi dalam upaya mewujudkan visinya. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk setiap pegawai dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugasnya. Berikut adalah penjabaran dari nilai-nilai inti BPS.


10

1)

Profesional Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut: a. Kompenten yakni mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban; b. Efektif yakni memberikan hasil yang maksimal; c. Efisien yakni mengerjakan setiap tugas secara produktif dengan sumber daya yang minimal; d. Inovatif yakni selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus; dan e. Sistematik yakni meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2)

Integritas Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdiannya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut: a. Dedikasi yakni memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi; b. Disiplin yakni melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; c. Konsisten yakni selarasnya kata dengan perbuatan; d. Terbuka yakni menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak; dan e. Akuntabel yakni bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3)

Amanah Amanah adalah sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut: a. Terpercaya yakni melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual; b. Jujur yakni melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas; c. Tulus yakni melaksanakan tugas pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa; dan d. Adil yakni menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.


11

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) perode ke-3 tahun 2015-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Dari dokumen RPJMN tersebut kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah, serta sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah. Tujuan pembangunan nasional pada RPJMN periode ketiga diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan bangsa Indonesia untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapaiannya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; 2) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan; 3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan; 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim; 5) Menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh; 6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; 7) Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah; dan 8) Menegakkan kedaulatan dan yuridiksi nasional, serta percepatan pengembangan ekonomi kelautan. Berdasarkan arah kebijakan umum tersebut, kemudian ditetapkan Agenda Pembangunan beserta sasarannya yang mencakup: 1) Agenda Pembangunan Ekonomi Sasaran pembangunannya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan fokus pada penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, transportasi massal perkotaan, dan pembangunan infrastruktur atau prasarana dasar.


12

2) Agenda Pembangunan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritasnya adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah SDA dengan melakukan beberapa upaya seperti peningkatan ketahanan pangan, energi, air, konservasi dan tata kelola hutan serta perbaikan kualitas lingkungan hidup dan penyiapan SDA untuk bahan industri. Selain itu, untuk mitigasi bencana alam dan perubahan iklim akan dilakukan upaya-upaya sistematis dalam penanggulangan bencana dan risiko bencana hingga pencapaian misi pembangunan selama periode 2015-2019 dapat tetap tercapai. 3) Agenda Pembangunan Polhukhankam Prioritas pembangunannya adalah percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu dalam upaya menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh dilakukan juga upaya peningkatan kapabilitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, pencegahan dan penanggulangan narkoba, pemantapan politik dalam dan luar negeri. 4) Agenda Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Sasaran pembangunannya ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dengan fokus pada peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan, percepatan pengentasan kemiskinan serta penanganan kependudukan dan keluarga bencana. 5) Agenda Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Prioritas pembangunan ini mencakup pembangunan perkotaan, perdesaan, RT RW dan pertanahan, serta pengembangan tata kelola pemerintahan dan otonomi daerah. 6) Agenda Pembangunan Kelautan Prioritas pembangunan ini dengan dilakukan upaya percepatan pembangunan kelautan. 3.2

Arah Kebijakan dan Strategi Provinsi Sulawesi Tenggara Penyusunan arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2033 serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi yang bertetangga. RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 terkait erat dengan prioritas pembanganan menengah nasional periode ketiga yang menekankan pada upaya peningkatan kualitas SDM, peningkatan nilai tambah SDA dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing.


13

Dalam mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu “Mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing Tahun 2013-2018”, dan menjalankan misi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 ditempuh tiga strategi dan pendekatan pembangunan daerah yaitu: 1) Pembangunan yang bertumpu pada manusia Pembangunan yang berfokus pada masyarakat desa berdasarkan potensi yang dimilikinya, melalui prinsip-prinsip pembangunan manusia yaitu produktivitas, ekuitas, kesinambungan, pemberdayaan. 2) Pembangunan yang bertumpu pada pusat-pusat pertumbuhan Pembangunan diarahkan pada terciptanya pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan potensi wilayah dengan target-target pertumbuhan ekonomi yang terukur, termasuk mengembangkan simpulsimpul ekonomi atau tata niaga untuk menghimpun dan mendistribusikan komoditas atau produk dalam skala ekonomi tertentu. 3) Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan potensi sumber daya alam dalam rangka optimalisasi pemanfaatan secara berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin tetap terpeliharanya fungsi-fungsi ekosistem dari suatu wilayah, terutama untuk memberikan jaminan akan keberlangsungan proses produksi dan pendapatan masyarakat. 4) Pembangunan yang bertumpu pada pengutamaan gender Peningkatan kemitra-sejajaran dan peran serta perempuan di segala bidang pembangunan dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat kaum perempuan serta menjunjung tinggi nilainilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam RPJMD periode 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas SDM dengan peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 2) Revitalisasi pemerintah daerah dengan peningkatan kualitas sumber daya aparat pemerintah daerah dan peingkatan kualitas pelayanan prima; 3) Pembangunan ekonomi dengan peningkatan nilai tambah SDA melalui pengembangan ekonomi rakyat dan investasi; 4) Memantapkan pembangunan budaya daerah dengan pengembangan kerajinan rakyat, Halo Sultra, dan pengembangan situs budaya dan daerah tujuan wisata;


14

5) Pembangunan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur dasar dengan pembangunan infrastruktur wilayah terpadu dan infrastruktur kawasan strategis. 3.3

Arah Kebijakan dan Strategi BPS Pembangunan jangka menengah di bidang statistik difokuskan pada meningkatkan kualitas

statistik nasional. Data yang berkualitas adalah data yang memenuhi berbagai kriteria yaitu akurat, relevan, tepat waktu, mudah diakses, koheren yang berarti konsisten antar sektor dan antar periode dan antar spasial, serta mudah diinterpretasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang statistik. Berikut adalah penjabaran arah kebijakan dan strategi BPS untuk mencapai tujuan dan sasaransasaran strategisnya di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 1)

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS”, maka ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas”, dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas, antara lain: • Diseminasi hasil kegiatan Sensus Pertanian 2013 pada tahun 2015; • Survei Penduduk Antar Sensus 2015 untuk kurun waktu 2015-2016; • Sensus Ekonomi 2016 untuk kurun waktu 2015-2018; • Survei Biaya Hidup 2017 dan Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2017 untuk kurun waktu 2016-2018; • Sensus Penduduk 2020 untuk kurun waktu 2017-2019; • Pendataan Potensi Desa 2018. b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik c. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional

2)

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement), maka ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan response rate” dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data;


15

b. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS. 3)

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)”, maka ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat”, “Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS”, dan “Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik” dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik; b. Meningkatkan customer relationship management; c. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik; d. Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST yang didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai; e. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik; f.

Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik dan dukungan operasional kegiatan statistik;

g. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. 4)

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS”, maka ditetapkan arah kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan “Penyelerasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dengan strategi sebagai berikut: a. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif; b. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI; c. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru.

5)

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS”, maka ditetapkan arah kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan “Penyelerasan kegiatan yang terkait dengan


16

reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dengan strategi sebagai berikut: a. Mengoptimalkan

pengawasan

penggunaan

anggaran

dalam

rangka

meminimalkan

penyimpangan penggunaan anggaran; b. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS; c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan; d. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.


17


Tabel 3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi BPS di Provinsi Sulawesi Tenggara TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

1. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas;

T.1. Peningkatan kualitas data statistik

S.S.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik; 3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar nasional dan internasional

T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

S.S.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (response engagement)

1. Peningkatan response rate

S.S.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat

1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data; 2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS. 1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik; 2. Meningkatkan customer relationship management; 3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik

18

2. Peningkatan kemudahan dan 1. Meningkatkan kualitas website kecepatan akses terhadap data dan BPS dan atau PST didukung oleh informasi statistik BPS TIK dan infrastruktur yang


TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

(1)

(2)

(3)

(4) memadai; 2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi

3. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik

1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik dan dukungan operasional kegiatan statistik; 2. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik.

T.3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel

S.S.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

1. Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM yang komperehensif dan terintegrasi berbasis kompetensi

1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan Sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif;

19

2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik, audit dan TI;


TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

(1)

(2)

(3)

(4) 3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru.

S.S.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

1. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja 2. Penyelerasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja 3. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan 4. Penyelerasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

1. Mengoptimalkan pengawasan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran; 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan; 2. Meningkatkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.

20

3.3.1

Program dan Kegiatan Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya, BPS melaksanakan serangkaian

kegiatan yang terhimpun dalam 1 (satu) program teknis dan 3 (tiga) program generik. Program teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program PPIS bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. PPIS ini berkaitan dengan upaya perbaikan (improvement) pada proses inti BPS yakni menyelenggarakan kegiatan statistik. Rantai nilai kegiatan statistik yang mencakup: kegiatan perencanaan; pengembangan metodologi; pengumpulan data melalui sensus atau survei; pengolahan data; analisis data; dan diseminasi data, menjadi dasar untuk menentukan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan. Sementara itu, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara akan melaksanakan program teknis Program PPIS BPS Provinsi yang merupakan dekosentrasi kegiatan dari masing-masing unit Eselon II di BPS Pusat. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS BPS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh 3 (tiga) program generik yaitu Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS, dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA) BPS. Program PPAA BPS hanya dilaksanakan pada BPS Pusat yang merupakan dukungan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS dalam melaksanakan keseluruhan kegiatan BPS Pusat dan Daerah, baik kegiatan teknis maupun pendukung. Program generik yang akan dilaksanakan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara adalah untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS Provinsi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS Provinsi. Kegiatan DMPTTL BPS Provinsi mencakup fungsifungsi pengelolaan keuangan dan anggaran, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan operasional serta pemeliharaan perkantoran BPS Provinsi. Sementara itu, kegiatan PSPA BPS Provinsi mencakup kegiatan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan pendukungnya BPS Provinsi. Berikut ini dipaparkan rekapitulasi program dan kegiatan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, baik yang bersifat teknis maupun generik dalam kurun waktu 2015-2019.


21


Tabel 4. Progam dan Kegiatan BPS Provinsi Sulawesi Tenggaran Tahun 2015-2019 TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

1. Peningkatan 1. ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas 2.

Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas; Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik;

3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar nasional dan internasional

Program PPIS

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi

22

• Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei • Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik • Pengembangan Sistem Informasi Statistik • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Kependudukan dan Ketenagakerjaan • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Kesejahteraan Sosial • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Ketahanan Sosial • Penyediaan dan Pengembangan Stat.


TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

•

•

•

•

•

• 23

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Penyediaan dan Pengembangan Stat. Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Penyediaan dan Pengembangan Stat. Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi Penyediaan dan Pengembangan Stat. Distribusi Penyediaan dan Pengembangan Stat. Harga Penyediaan dan Pengembangan Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Penyediaan dan Pengembangan Stat. Neraca Produksi


TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Neraca Pengeluaran • Pengembangan dan Analisis Statistik

SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (response engagement)

1. Peningkatan response rate

1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data

Program PPIS

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi

24

• Penyediaan dan Pengembangan Stat. Kependudukan dan Ketenagakerjaan • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Kesejahteraan Sosial • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Ketahanan Sosial • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan • Penyediaan dan Pengembangan Stat. Peternakan,


TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

•

•

•

•

•

•

•

Perikanan, dan Kehutanan Penyediaan dan Pengembangan Stat. Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi Penyediaan dan Pengembangan Stat. Distribusi Penyediaan dan Pengembangan Stat. Harga Penyediaan dan Pengembangan Stat. Keuangan, TI, dan Pariwisata Penyediaan dan Pengembangan Stat. Neraca Produksi Penyediaan dan Pengembangan Stat. Neraca Pengeluaran Pengembangan dan Analisis Statistik

25


TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Program DMPTTL

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi

2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS

• Pelayanan publik, hubungan masyarakat dan hukum T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat

1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik

Program PPIS

2. Meningkatkan customer relationship management

3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi • Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik

Program DMPTTL

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi • Pelayanan publik, hubungan masyarakat dan hukum

26

2. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan

1. Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai

Program PPIS

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi • Pelayanan dan


TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

informasi statistik BPS

2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi

3. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik

1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik dan dukungan operasional kegiatan statistik;

Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik • Pengembangan Sistem Informasi Statistik Program PSPA

2. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. T.3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

27

SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

1. Penguatan fungsi yang 1. Mengoptimalkan terkait dengan Sistem pembangunan keseluruhan Manajemen SDM yang Sistem Manajemen SDM komperehensif dan aparatur yang terintegrasi terintegrasi berbasis dan komprehensif

Program DMPTTL

Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Negara BPS Provinsi


TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Program DMPTTL

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi

kompetensi

2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM 3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga statistisi dan pranata komputer) yang baru

SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

1. Penguatan fungsi yang 1. Mengoptimalkan terkait dengan Sistem pengawasan penggunaan pengawasan aparatur anggaran dalam rangka dan akuntabilitas meminimalkan kinerja penyimpangan penggunaan 2. Penyelerasan kegiatan anggaran yang terkait dengan 2. Meningkatan kualitas reformasi birokrasi pengawasan dan BPS khususnya yang akuntabilitas kinerja terkait dengan sistem aparatur BPS pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja

28

3. Penguatan fungsi yang 3. terkait dengan sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan 4.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaaan kegiatan Meningkatan perencanaan


TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4. Penyelerasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

dan pengelolaan anggaran yang akuntabel

• Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran • Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan

29

3.4

Kerangka Regulasi Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan statistik di BPS sehingga tercapai

tujuan dan sasaran strategisnya, BPS perlu melakukan peninjauan kembali kerangka regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan statistik di BPS untuk mengetahui kekurangan muatan dalam kerangka regulasi tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019, kerangka regulasi diarahkan untuk dapat memfasilitasi, mendorong dan atau mengatur perilaku masyarakat. Sejalan dengan RPJMN periode ketiga tahun 2015-2019, sinergi antara kebijakan dengan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BPS diatur oleh sejumlah regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur BPS tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu: (1) Regulasi terkait struktur organisasi BPS 1. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 (yang diamandemen dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebagai suatu LPNK, BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu Sekretaris Utama, para Deputi dan Inspektorat Utama. 2. Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik 3. Peraturan Kepala BPS No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS 4. Peraturan Kepala BPS No. 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah 5. Keputusan Kepala BPS No. 3 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPS di Daerah 6. Peraturan Kepala BPS No. 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik 7. Peraturan Kepala BPS No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik 8. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/417/M.Pan/02/2008 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPS 9. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/174/M.Pan/07/2001 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BPS 10. Peraturan Kepala BPS No. 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana BPS


28

11. Surat Menteri PAN dan RB No. B/2001/M.Pan/05/2004 tentang Persetujuan Perubahan Organisasi dan Tata Laksana BPS (2) Regulasi terkait penyelenggaraan kegiatan statistik di BPS 1.

UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Intisari dari regulasi ini adalah sebagai berikut: • Berisikan klasifikasi jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yakni statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. • Mengatur entitas yang dapat melakukan penyelenggaraan statistik dasar, sektoral dan khusus.

2.

PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Intisari dari regulasi ini adalah sebagai berikut: • Berisikan penjelasan teknis tentang penyelenggaraan statistik dasar, sektoral, dan khusus. • Mengatur bentuk koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat. • Peran BPS dalam melakukan pembinaan statistik. • Sumber pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar.

3.

Peraturan Kepala BPS No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah. Intisari dari regulasi ini adalah sebagai berikut: • Mengatur tentang teknis penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. • Peran BPS dan Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Dari regulasi-regulasi tersebut, BPS memandang masih ada muatan dalam UU No. 16 Tahun

1997 yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki. Urgensi yang perlu dilakukan dalam perbaikan tersebut adalah sebagai berikut: • Pasal 30 Pasal 30 dalam UU No. 16 Tahun 1997 menyatakan bahwa seluruh aktivitas survei statistik sektoral di Indonesia perlu mendapatkan persetujuan dan dikoordinasikan dengan BPS. Koordinasi dimaksudkan untuk mencegah duplikasi kegiatan survei, yang berujung pada pemborosan penggunaan anggaran serta sumber daya. Akan tetapi, belum ada ketentuan secara eksplisit dalam pasal ini yang mengatur tindakan yang dapat dilakukan BPS jika ada instansi pemerintah yang tidak mengikuti kaidah yang telah diatur BPS dalam melakukan kegiatan statistik sektoral. • Pasal 27 Pasal 27 dalam UU No. 16 Tahun 1997 ini telah mengatur tentang kewajiban responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dasar oleh BPS. Rencana Strategis BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019

29

Selanjutnya pada pasal 38, mengatur terkait denda bagi responden yang tidak mematuhi ketentuan pasal 27. Akan tetapi pada pelaksanaan lapangan, ketentuan dari pasal ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Partisipasi responden masih relatif rendah dalam aktivitas sensus dan survei BPS. Hal ini mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian kegiatan dan pada gilirannya mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi dari data statistik yang dihasilkan. Kurangnya sosialisasi mengenai UU ini merupakan salah satu penyebab dari rendahnya pemahaman responden tentang aspek hukum dari kegiatan sensus. Selain itu, masih belum ada ketentuan yang secara eksplisit menjabarkan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan BPS saat berhadapan dengan keengganan responden. Di samping itu, terdapat juga sejumlah tantangan yang harus disikapi dengan tepat terkait dengan hubungan kelembagaaan BPS dengan instansi lain yang merupakan dampak dari otonomi daerah dan desentralisasi. Meskipun dalam Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2007 menjelaskan tentang peran BPS dalam pembangunan nasional, tetapi belum menjelaskan mengenai peran dari stakeholder lainnya seperti kementerian dan pemerintah daerah. Dalam Renstra BPS Tahun 2015-2019, BPS pun menjabarkan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan BPS terkait kerangka regulasi statistik, yaitu sebagai berikut: 1. Membentuk tim penataan peraturan perundang-undangan; 2. Menyusun rencana kerja dan anggaran terkait penataan peraturan perundang-undangan; 3. Menyusun naskah akademis amandemen UU Statistik; 4. Melakukan uji publik terhadap naskah akademis; 5. Penyempurnaan terhadap naskah akademis; 6. Perumusan rancangan undang-undang statistik yang baru; 7. Melakukan uji publik terhadap RUU statistik; 8. Penyempurnaan terhadap RUU statistik; 9. Pengajuan RUU ke dalam Program Legislasi Nasional. 3.5

Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga (K/L) berupa struktur

organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dari K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Kerangka kelembagaan memaparkan kebutuhan fungsi dan strukur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal, serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas. Rencana Strategis BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019

30

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mendorong BPS untuk menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis, penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dengan didukung sumber daya manusia (SDM) yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern. BPS perlu berupaya dengan sungguh-sungguh agar dapat mencapai kinerja yang optimal dan meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi statistik. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan statistik tidak hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, tetapi juga pada perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data yang berkualitas. 3.4.1

Kebutuhan Tata Laksana Dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya, BPS membutuhkan tata laksana yang sebagai berikut: 1) Berintegrasi proses bisnis dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat tersekat-sekat (silo). Pendekatan fungsional yang dimaksud yaitu alur proses dari akuisisi kebutuhan pengguna data hingga diperolehnya data statistik oleh pengguna data, yang dilakukan secara terintegrasi antar subject matter. 2) Melakukan pembangunan terhadap sistem prosedur penjaminan kualitas data BPS (BPSQAF) untuk memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien. 3) Adanya penetapan standar dan prosedur statistik yang seragam dan sesuai dengan standar dan prosedur yang dilakukan BPS, dalam hal koordinasi penyelenggaraan statistik dengan K/L. 4) Melakukan penelaahan mendalam atas Standard Operating Procedure (SOP) BPS khususnya pada proses bisnis inti untuk memitigasi risiko-risiko dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

3.4.2

Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya, BPS membutuhkan penataan pada sistem pengelolaan SDM BPS sebagai berikut: 1) Perlunya penyelerasan strategi pengelolaan dan pengembangan SDM dengan Renstra BPS Tahun 2015-2019, yakni dengan menjadikan fungsi pengelolaan SDM lebih bersifat strategis (strategic business partner). Fungsi pengelolaan SDM yang strategis bermakna tidak hanya mengerjakan tugas administratif namun juga melakukan perencanaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan BPS. Penyelerasan yang perlu dilakukan antara lain: a. Menyempurnakan dan mengembangkan analisis jabatan; b. Membangun standar kompetensi jabatan;


31

c. Menganalisis kesenjangan kompetensi (competency gap analysis); d. Merencanakan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (work load analysis), khususnya untuk penyelenggaraan statistik; e. Merencanakan pengembangan pegawai (gelar dan non-gelar); f.

Menyempurnakan sistem karir dan perencanaan suksesi (succession planning);

g. Menyempurnakan kebijakan dan prosedur SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan strategi BPS; h. Menyempurnakan sistem informasi pengelolaan SDM (Human Resource Information System) yang dapat mendukung program kerja fungsi SDM 2015-2019. 2) Perlu membangun standar kompetensi bagi statistisi dan pranata komputer , perangkat asesmen kompetensi dan modul pelatihan dan pembinaan dalam rangka mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN” 3) Perlu peningkatan kompetensi petugas survei (enumerator) untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) 3.4.3

Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi Dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya, BPS membutuhkan penataan fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut: 1) Penguatan fungsi unit kerja yang menangani transformasi statistik dengan tugas mengatur dan melakukan pengkajian dan pengembangan transformasi proses bisnis, manajemen perubahan, dan pengelolaan transformasi. 2) Dalam rangka membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan Indonesia, maka BPS perlu mengoptimalkan integrasi dan sinergi pengelolaan Pusdiklat, STIS, dan Biro Kepegawaian; 3) Perlu pembentukan unit kerja setara eselon II yang menangani pengembangan pegawai; 4) Penataan tupoksi yang jelas untuk mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan dan beban pekerjaan yang berlebih; 5) Perlunya dilakukan evaluasi organisasi untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas struktur organisasi dan tata kerja BPS saat ini dengan misi BPS yang baru (yang telah diterjemahkan dalam berbagai sasaran strategis); 6) Perlunya penguatan unit kerja organisasi BPS yang menangani pelayanan publik; 7) Perlunya pembentukan unit kerja yang menangani statistik jasa secara khusus; 8) Perlunya pembentukan Jabatan Fungsional Umum (JFU) atau Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) untuk mengoptimalkan penjaminan kualitas di setiap deputi baik dari sisi proses maupun keluaran dari penjaminan kualitas;


32

9) Perlunya penyesuaian organisasi dan tata kerja BPS untuk mendukung integrasi proses bisnis BPS dari hulu ke hilir. Langkah-langkah yang perlu dilakukan BPS terkait dengan kerangka kelembagaan dalam rangka penataan fungsi dan struktur organisasi BPS adalah sebagai berikut: 1.

Pembentukan kelompok kerja terkait penataan fungsi dan struktur organisasi BPS;

2.

Penyusunan rencana kerja dan anggaran terkait penataan fungsi dan struktur organisasi BPS;

3.

Penyusunan strategi pelaksanaan penataan fungsi dan struktur organisasi BPS;

4.

Penyusunan pedoman evaluasi organisasi atas tugas dan fungsi dalam organisasi BPS;

5.

Evaluasi organisasi BPS berdasarkan pedoman evaluasi organisasi atas tugas dan fungsi, proses bisnis, analisis beban kerja (ABK) dan kebutuhan strategis sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BPS Tahun 2015-2019;

6.

Identifikasi duplikasi tugas dan fungsi organisasi BPS;

7.

Identifikasi kebutuhan fungsi dan struktur organisasi terhadap perubahan penyelenggaraan statistik;

8.

Pemetaan tugas dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi organisasi;

9.

Penyusunan usulan penyempurnaan struktur organisasi berdasarkan hasil evaluasi;

10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait penataan fungsi dan struktur organisasi BPS.


33

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1

Target Kinerja Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja suatu organisasi dapat diketahui hanya jika organisasi tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan yang biasa disebut indikator kinerja. Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja suatu organisasi perlu ditentukan target tertentu sebagai tolok ukur yang digunakan dalam pengukuran kinerja suatu organisasi. Tanpa adanya target, kinerja suatu organisasi tidak mungkin diketahui. Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015-2019, BPS telah menentukan berbagai indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis, program dan kegiatannya untuk periode 2015-2019 beserta target kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur keberhasilannya. Sebagai bagian integral dari BPS, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara menentukan indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis, program dan kegiatannya mengacu pada indikator kinerja yang telah ditentukan oleh BPS Pusat dengan menyesuaikan kondisi di daerah. 4.1.1

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) pada Renstra BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

2015-2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu tersebut.


34


Tabel 5. Indikator Kinerja Sasaran BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

TARGET KINERJA (2019)

(1)

(2)

(3)

(4)


Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS SS.1. Meningkatnya kepercayaan IKSS.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan pengguna terhadap kualitas data kualitas data statistik BPS IKSS.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama IKSS.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data

80% 80% 100%

IKSS.1.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu

16

IKSS.1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu

31

IKSS.1.6. Jumlah publikasi/Laporan Sensus yang terbit tepat waktu

1

IKSS.1.7. Jumlah Publikasi/Laporan yang memiliki ISSN/ISBN

25

IKSS.1.8. Basis data Terpadu Program Perlindungan Sosial

0

IKSS.1.9. Persentase Basis data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu

0

IKSS.2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

99%

35


TUJUAN

SASARAN STRATEGIS



(1)

(2)

(3)

(4)

(respondent engagement)

IKSS.2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

100%

IKSS.2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

100%

T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

T.3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel

IKSS.3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

9.000

IKSS.3.2. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

78%

IKSS.3.3. persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

80%

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

80%

65 IKSS.5.1. Persentase pegawai yang menduduki Jabatan fungsional tertentu IKSS.5.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

5%

72%

36


TUJUAN

SASARAN STRATEGIS



(1)

(2)

(3)

(4)

SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

IKSS.1.1. Jumlah Laporan Dukungan Manajemen IKSS.1.2. Persentase rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti IKSS.1.3. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

7 100% 65

IKSS.1.4. Persentase Pembayaran Upah dan Gaji yang tepat waktu

100%

IKSS.1.5. Persentase Sarana dan Prasarana TIK dalam kondisi baik

100%

IKSS.1.6. Persentase Sarana dan Prasarana Lainnya dalam kondisi baik

100%

IKSS.1.7. Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan

100%

IKSS.1.8. Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan

100%

IKSS.1.9. Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran yang diselesaikan

100%

IKSS.1.10.Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan

100%

37

4.1.2

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPS Provinsi

Sulawesi Tenggara akan menjalankan program teknis BPS yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) untuk kegiatan PPIS BPS Provinsi yang merupakan dekosentrasi dari kegiatan teknis unit Eselon II BPS Pusat. Untuk dapat melaksanakan program teknis BPS dengan optimal, didukung dengan pelaksanaan program generik. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan dua dari tiga program generik BPS yakni Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA), masing-masing untuk kegiatan DMPTTL BPS Provinsi dan PSPA BPS Provinsi. Selain indikator kinerja untuk sasaran strategis, BPS juga menentukan indikator kinerja untuk program dan kegiatan dalam Renstra BPS 2015-2019. Indikator kinerja program (IKP) merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator kinerja program ini ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2015-2019 mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan BPS Pusat serta disesuaikan dengan kondisi di daerah. 4.2

Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan merupakan komponen penting dalam rencana pembangunan. Pelaksanaan

program dan kegiatan BPS membutuhkan dukungan pendanaan untuk dapat mencapai sasaran strategis BPS.


38


Tabel 6. Matriks Pendanaan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara 2015-2019 ALOKASI PENDANAAN (dalam ribu Rupiah) PROGRAM/KEGIATAN 2015

2016

2017

2018

2019

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA (DMPTTL) BPS

8.878.693

9.466.754

10.127.933

10.834.895

11.592.045

2886. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi

8.878.693

9.466.754

10.127.933

10.834.895

11.592.045

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (PSPA) BPS

1.917.314

3.201.343

1.919.223

1.909.027

1.674.367

2891. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Provinsi

1.917.314

3.201.343

1.919.223

1.909.027

1.674.367

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK (PPIS)

7.675.287

24.701.480

26.846.998

7.069.165

7.212.106

2895. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi

7.675.287

24.701.480

26.846.998

7.069.165

7.212.106

(1)

Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik Pengembangan Sistem Informasi Statistik Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Sensus Penduduk (SP) 2020 Survei Antar Sensus (SUPAS) 2015 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

39


ALOKASI PENDANAAN (dalam ribu Rupiah) PROGRAM/KEGIATAN (1) Aktivitas rutin Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Aktivitas Rutin Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial Pendataan Potensi Desa (Podes) Aktivitas Rutin Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi Sensus Ekonomi (SE) 2016 Aktivitas Rutin Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga Survei Biaya Hidup (SBH) 2017

2015

2016

2017

2018

2019

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

40


ALOKASI PENDANAAN (dalam ribu Rupiah) PROGRAM/KEGIATAN (1) Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP) Aktivitas Rutin Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Aktivitas Rutin Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran Pengembangan dan Analisis Statistik

2015

2016

2017

2018

2019

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

41

BAB 5 PENUTUP Renstra BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019 telah disusun berdasarkan Renstra BPS Tahun 2015-2019 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018. Pengembangan Renstra BPS Tahun 2015-2019 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (core business) BPS, yaitu penyediaan data statistik yang berkualitas, pelayanan prima hasil kegiatan statistik, serta pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN). Fokus tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuan strategis BPS untuk periode 2015-2019. Mengacu pada tujuan strategis BPS, tujuan strategis untuk BPS Provinsi Sulawesi Tenggara adalah: 1. Peningkatan kualitas data statistik; 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan 3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel. Setiap tujuan strategis tersebut kemudian dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilakukan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dalam periode 2015-2019. Sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada BPS Pusat. Program dan kegiatan BPS disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini. Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing menghasilkan outcome dan output yang diharapkan, proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi terkait pelaksanaan renstra harus berjalan secara berkelanjutan. Pemantauan dan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renstra BPS 2015-2019 harus berlangsung dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra BPS 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Dengan berpegang pada komitmen BPS yang tercermin dalam nilai-nilai inti BPS, yakni profesional, berintegritas, dan amanah, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019 ini dapat tercapai. Dengan demikian, capaian kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan Renstra BPS 2015-2019 dan pada akhirnya akan berdampak positif pada keberhasilan seluruh program pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam RPJMD 2013-2018 serta keberhasilan seluruh program pemerintah dalam RPJMN periode ketiga tahun 2015-2019. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya untuk memandu bakti seluruh jajaran BPS kepada nusa dan bangsa. Rencana Strategis BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019

42


43


Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

TARGET KINERJA

Kementerian/Lembaga

: Badan Pusat Statistik

Satuan Kerja

: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

ALOKASI ANGGARAN (000 Rp)

Unit Kerja Satker (12)

18.471.354 37.369.577 38.894.154 19.813.087 20.478.518

SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 5.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

80

82

84

85

86

5.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

80

82

84

85

86

5.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

100

100

100

100

100

5.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu

16

16

16

16

16

5.5. Jumlah

33

26

27

26

25

1. Bidang Statistik Sosial 2. Bidang Statistik Produksi 3. Bidang Statistik Distribus i 4. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik 5. Bidang Integrasi Pengola han dan

44


PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

TARGET KINERJA


Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu

11

1

1

1

1

5.7. Jumlah Publikasi/Laporan yang memiliki ISSN/ISBN

21

21

21

21

21

5.8. Basis data Terpadu Program Perlindungan Sosial

1

0

0

0

0

5.9. Persentase Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu

100

0

0

0

0

99

99

99

99

99

SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) 45

Persentase pemasukan dokumen (response

(12) Disemin asi Data (IPDS)

5.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu

a.

Unit Kerja Satker



2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

100

100

100

100

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

100

100

100

100

100

TARGET KINERJA



rate) survei dengan pendekatan rumah tangga b.

c.

SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

1. Bidang IPDS 2. Bagian Tata Usaha

46

3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

8.000

8.500

8.500

8.800

9.000

3.2. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

70

72

74

76

78



2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

70

72

75

80

80

3.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

TARGET KINERJA


SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

5

5

5

5

5

4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

70

70

70

72

72

8

7

7

7

7

100

100

100

100

100

SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur BPS

5.2. Persentase

(12)

Bagian Tata Usaha

4.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

5.1. Jumlah Laporan Dukungan Manajemen

Unit Kerja Satker

47



2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

5.3. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

59

59

60

62

65

5.4. Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu

100

100

100

100

100

5.5. Persentase sarana prasarana TIK dalam kondisi baik

100

100

100

100

100

5.6. Persentase sarana dan prasarana lainnya dalam kondisi baik

100

100

100

100

100

5.7. Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan

100

100

100

100

100

5.8. Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan

100

100

100

100

100

5.9. Persentase pengadaan

100

100

100

100

100

TARGET KINERJA


rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti


48



2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

100

100

100

100

100

7.675.287 24.701.480 26.846.998

7.069.165

7.212.106

7.675.287 24.701.480 26.846.998

7.069.165

7.212.106

TARGET KINERJA



peralatan dan fasilitas perkantoran yang diselesaikan 5.10. ersentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitas, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan PROGRAM 06

: Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

KEGIATAN 2895

: Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi

1. Jumlah Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Bidang IPDS

a. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

100

100

100

100

100

b. Jumlah peta desa dan blok sensus yang diupdate

64

64

64

64

64

1

1

1

1

1

2. Jumlah Laporan Diseminasi Statistik 49



2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

a. Jumlah Laporan Diseminasi Statistik yang terbit tepat waktu b. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Kebutuhan Data 3. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

TARGET KINERJA


3

2

2

3

3

a. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit waktu

3

2

2

3

3

b. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN

2

2

2

2

2

100

100

100

100

100

50

c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Ketenagakerjaan dan Kependudukan dengan pendekatan rumah tangga


Bidang Statistik Sosial

Rencana Strategis BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019 51


2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

0

0

0

1

1

a. Jumlah publikasi/laporan Sensus Penduduk yang terbit tepat waktu

0

0

0

1

1

5. Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penduduk Antar Sensus

1

0

0

0

0

a. Jumlah publikasi/laporan Survei Penduduk Antar Sensus yang terbit tepat waktu

1

0

0

0

0

b. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Penduduk Antar Sensus

100

0

0

0

0

6. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat

2

2

2

2

2

a. Jumlah publikasi/laporan Statistik Kesehahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu

2

2

2

2

2

b. Jumlah publikasi/laporan

2

2

2

2

2

4. Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Penduduk

TARGET KINERJA





2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

99

99

99

99

99

1

2

2

3

2

a. Jumlah publikasi/laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu

1

1

1

2

1

b. Jumlah publikasi/laporan Statistik Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN

1

1

1

1

1

c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan rumah tangga

100

100

100

100

100

d. Persentase pemasukan dokumen (response rate)

100

100

100

100

100

TARGET KINERJA


Statistik Kesehahteraan Rakyat yang memiliki ISSN/ISBN c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Kesejahteraan Rakyat dengan pendekatan rumah tangga 7. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial




2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

0

0

0

1

0

a. Jumlah publikasi/laporan Pendataan Potensi Desa yang tepat waktu

0

0

0

1

0

b. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Pendataan Potensi Desa

0

0

0

100

0

9. Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial

1

0

0

0

0

100

0

0

0

0

TARGET KINERJA



Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan non rumah tangga non usaha 8. Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa

a. Persentase Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu 10.Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan a. Jumlah publikasi/laporan Statisitk Tanaman Pangan,

13

3

3

3

3

13

3

3

3

3

Bidang Statistik Produksi

53



2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

b. Jumlah publikasi/laporan Statisitk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang memiliki ISSN/ISBN

3

3

3

3

3

c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan rumah tangga

100

100

100

100

100

d. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan usaha

100

100

100

100

100

e. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan,

100

100

100

100

100

TARGET KINERJA


Hortikultura, dan Perkebunan yang terbit tepat waktu


54



2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

11.Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

0

0

0

0

0

a. Jumlah publikasi/laporan Statisitk Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu

0

0

0

0

0

b. Jumlah publikasi/laporan Statisitk Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN

0

0

0

0

0

c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan rumah tangga

100

100

100

100

100


100

100

100

100

100

TARGET KINERJA


Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha




2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

100

100

100

100

100

12.Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi

4

4

4

4

4

a. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang terbit tepat waktu

4

4

4

4

4

b. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan

4

4

4

4

4

TARGET KINERJA


Survei Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan usaha e. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha


56



2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

100

100

100

100

100

3

3

2

1

1

a. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu

1

1

1

1

1

b. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang memiliki ISSN/ISBN

1

1

1

1

1

c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Distribusi dengan pendekatan usaha

100

100

100

100

100


100

100

100

100

100

TARGET KINERJA



Konstruksi yang memiliki ISSN/ISBN c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi dengan pendekatan usaha 13.Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi

Bidang Statistik Distribusi



2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

1

1

0

0

a. Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016 yang terbit tepat waktu

1

1

1

0

0

b. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Sensus Ekonomi 2016

0

0

100

0

0

9

9

10

8

8

a. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu

9

9

10

8

8

b. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang memiliki ISSN/ISBN

1

3

3

3

3

100

100

100

100

100

TARGET KINERJA


Survei Statistik Distribusi dengan pendekatan non rumah tangga non usaha 14.Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016

15.Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga

c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Harga


58



2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

100

100

100

100

100

0

1

1

0

0

a. Jumlah Publikasi/Laporan Survei Biaya Hidup yang terbit tepat waktu

0

1

1

0

0

b. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Biaya Hidup

0

1

2

0

0

17.Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)

0

0

1

0

0

a. Jumlah Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)

0

0

1

0

0

b. Persentase pemasukan

0

0

100

0

0

TARGET KINERJA


dengan pendekatan rumah tangga d. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Harga dengan pendekatan usaha 16.Jumlah Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup


59



2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2

2

2

2

2

a. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu

2

2

2

2

2

b. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN

2

2

2

2

2

c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata pendekatan usaha

100

100

100

100

100

d. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Statistik Keuangan,

100

100

100

100

100

TARGET KINERJA


dokumen (response rate) Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) 18.Jumlah Publikasi/Laporan Survei Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata




2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2

2

2

2

2

a. Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat

2

2

2

2

2

b. Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang memiliki ISSN/ISBN

2

2

2

2

2

c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Produksi dengan pendekatan usaha

100

100

100

100

100

2

2

2

2

2

a. Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu

2

2

2

2

2

b. Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang

2

2

2

2

2

TARGET KINERJA



TI, dan Pariwisata pendekatan non rumah tangga non usaha 19.Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi

20.Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

61



2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Pengeluaran dengan pendekatan rumah tangga

100

100

100

100

100

d. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Pengeluaran dengan pendekatan usaha

100

100

100

100

100

e. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Neraca Pengeluaran dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

100

100

100

100

100

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

TARGET KINERJA


memiliki ISSN/ISBN

21.Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik a. Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang terbit tepat waktu


62



2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

3

3

3

3

3

c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Analisis dan Pengembangan Statistik dengan pendekatan rumah tangga

100

100

100

100

100

d. Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Analisis dan Pengembangan Statistik dengan pendekatan usaha

100

100

100

100

100

b. Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang terbit memiliki ISSN/ISBN

TARGET KINERJA


PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

8.878.693

9.466.754 10.127.933 10.834.895 11.592.045

KEGIATAN 2886

8.878.693

9.466.754 10.127.933 10.834.895 11.592.045

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi

1. Layanan Perkantoran a. Jumlah Laporan Dukungan Manajemen


Bagian Tata Usaha 8

7

7

7

7

63



2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

b. Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu

100

100

100

100

100

c. Persentase sarana dan prasarana TIK dalam kondisi baik

100

100

100

100

100

d. Persentase sarana dan prasarana lainnya dalam kondisi baik

100

100

100

100

100

PROGRAM 02 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.917.374

3.201.343

1.919.223

1.909.027

1.674.367

KEGIATAN 2891

1.917.374

3.201.343

1.919.223

1.909.027

1.674.367

TARGET KINERJA


: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi

64

1. Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor

10

0

0

0

0

a. Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan

100

0

0

0

0

2. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

34

88

0

0

0

a. Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang

100

100

0

0

0




2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

3. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

19

106

160

0

30

a. Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran yang diselesaikan

100

100

100

0

100

4. Jumlah Pengadaan Tanah dan Pengadaan, Rehabilitas, Revitalisasai Serta Pembangunan Gedung/Bangunan

2.516

251

0

3.750

5.140

100

100

0

100

100

TARGET KINERJA


diselesaikan

a. Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, serta pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan


65

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA Jl. Boulevard No.1 Kendari 93231 Telp. (0401) 3121751-3135363 Fax 0401-3122355 Email : [email protected] Homepage : http://sultra.bps.go.id/

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Recommend Documents