PADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSTITUT OF RESOURCE GOVERNANCE AND SOCIAL CHANGE 2015

Tim Peneliti

SURVEI KEPUASAN KONSUMEN DAN PERILAKU ANTI KORUPSI IRGSC 2015 Ketua Tim

: Dominggus ELcid Li, Ph.D

Peneliti

: Dr. Maklon F. Killa

Ahli Statistik

: Stevvileny Angu Bima, S.Si

Senior Pengolah Data : Randy Banunaek, S.Sos Anggota Tim

: Cornelis Malo Bulu Gregorius R. Daeng, SH Juwita T. Boboy, SH Arif Rahman, SH John Petrus Talan, S.IP Juventus Kago, SH Alfian Irno Benedictus K. Assan Yoakim Diaz Milka Jalla John Maro Maria Goreti Ana Kaka

Arthurio Oktavianus Arthadiputra, S. Si Octavina V. Rohi Riwu Yuliana T. I. Nuhamara, S.Pd Adeodatus Carmelo Daniel, S.S Josua Natanael Sriadi, S.KM Marconi Arifin Rofianus Roger Inviolata Watu Raka Karel Dolpali Robert Ikun Matius Ngongo Ragil Supriyatno

PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran kerja hingga tahap penyelesaian laporan. Laporan ini merupakan hasil akhir Survey Kepuasan Konsumen dan Perilaku Anti Korupsi dengan narasumber para konsumen data BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur yang di lakukan pada Bulan Oktober dan November 2015. Atas kepercayaan dan kerjasama yang diberikan oleh BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan terima kasih. Semoga laporan Survei Kepuasan konsumen tahun 2015 ini dapat bermanfaat bagi kita semua Kupang, 1 Desember 2015 Institute Of Resource Governance and Social Change (IRGSC)

iii

Daftar Isi PENGANTAR —iii DAFTAR ISI—iv BAB 1 PENDAHULUAN— 1 1.1 Latar Belakang— 1 1.2 Tujuan dan Manfaat Survei—2 1.3 Landasan Teori— 2 1.3.1 Kepuasan Konsumen— 2 1.3.2 Kualitas Layanan dan Kepuasan Konsumen— 3 1.4. Metodologi— 4 1.4.1 Metodologi Pengumpulan Data— 4 1.4.2 Metode Analisis— 4

BAB 2 SEGMENTASI PENGGUNA DATA— 8 2.1 Segmentasi Penggunaan Data Menurut Tingkat Pendidikan— 8 2.2 Segmentasi Pengguna Data Menurut Tingkat Pendidikan— 8 2.3 Segmentasi Pengguna Data Menurut Fasilitas Komunikasi Utama yang Digunakan Tahun 2015— 9 2.4 Segmentasi Pengguna Data Menurut Kegunaan Data Tahun 2015— 9 2.5 Persentase Pengguna Data Menurut Jenis Layanan yang Digunakan— 10 2.6 Data BPS sebagai Rujukan Utama— 11 2.6.1 Data BPS sebagai Rujukan Utama Menurut Tempat Beraktivitas— 11 2.6.2 Data BPS sebagai Rujukan Utama Menurut Pendidikan dan Tujuan Utama Mengakses Layanan BPS— 12

BAB 3 ANALISIS KEBUTUHAN DATA— 13 3.1

Ragam Data yang Dicari — 13

3.2

Periode Data yang Cenderung digunakan— 14

3.3.

Jenis Data yang Paling Banyak Dicari— 15

3.4

Jenis Data yang Paling Banyak Dicari Menurut Ragam Data— 15

iv

BAB 4 ANALISIS KEPUASAN LAYANAN— 16 4.1 Analisis Kepuasan Pengguna Data Terhadap Kualitas Layanan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur—16 4.1.1 Analisis Kepuasan Pengguna Data Terhadap Pelayanan BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Berdasarkan Kuadran Cartesius— 16 4.1.2 Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Layanan BPS Berdasarkan Segmentasi— 20 4.1.3 Prosentase Kepuasan Terhadap Kualitas Layanan BPS dari Seluruh Variabel— 21 4.1.4 Indeks Kualitas Data— 23 4.2 Analisis Kepuasan Kualitas Data pada Setiap Ragam Data— 24 4.2.1 Kualitas Data pada Ragam Data Statistik Sosial— 24 4.2.2 Kualitas Layanan Data pada Ragam Data Statistik Produksi— 26 4.2.3 Kualitas Layanan Data pada Ragam Data Statistik Distribusi dan Jasa— 27 4.2. 4 Kualitas Layanan Data pada Ragam Data Neraca dan Analisis Statistik— 29 4.2.5 Kualitas Layanan Data pada Ragam Data Metodologi Statistik— 30 4.2.6 Indeks Masing-Masing Ragam Data— 32 4.2.7 Kesimpulan Kualitas Data pada Lima Ragam Data BPS— 32

BAB 5 ANALISIS PERILAKU ANTI KORUPSI DILINGKUNGAN BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR — 33 5.1 Analisis Pendapat Responden Terhadap Perilaku Anti Korupsi— 33 5.2 Analisis Harapan Perbaikan Terhadap Perilaku Anti Korupsi— 35 5.3 Nilai Indeks Anti Korupsi— 35

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI— 36 6.1 Kesimpulan— 36 6.2 Rekomendasi— 36

LAMPIRAN-LAMPIRAN — 38

v

Survey Kepuasan Konsumen dan Perilaku Anti Korupsi

BAB 1

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Era globalisasi dibaca sebagai era kompetisi antar negara, maka data merupakan elemen strategis dalam persaingan itu sendiri. Sebab data merupakan elemen vital bagi para pengambil kebijakan karena dipakai sebagai bahan dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, agar kebijakan publik yang diambil bisa efektif dan tepat sasaran. Kebutuhan atas data tidak hanya merupakan kebutuhan para birokrat, tetapi juga elemen masyarakat luas maupun para pelaku pasar. Para pengguna data menginginkan agar data bisa disediakan lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better) dan juga relevan dengan kondisi faktual. Institusi yang bertugas menyediakan data bagi pemerintah dan masyarakat di Indonesia adalah Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Data dalam bentuk informasi statistik yang dihasilkan BPS digunakan sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan. Produksi data BPS dilakukan dengan mengumpulkan berbagai ragam data, menyelenggarakan sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi. Publikasi kepada publik dilakukan dengan cara seperti membuat press release dan mengadakan jumpa pers dengan awak media massa, membuat publikasi regular (dalam bentuk cetakan dan softcopy), melakukan sosialisasi dan seminar, dan mengunggah data ke website BPS dengan alamat http://www.bps.go.id. Meskipun demikian, kualitas data yang dihasilkan BPS sering menjadi perdebatan seperti adanya kritik bahwa data BPS tidak mencerminkan realitas sesungguhnya. Adanya perdebatan tentang kualitas data yang dihasilkan mendorong BPS untuk melaksanakan berbagai upaya perbaikan diantara disiplin dan kinerja aparatur, redefenisi visi-misi, penataan nilai-nilai inti, membangun sistem informasi, pembuatan Renstra, IKU dan LAKIP secara bertahap sejak tahun 2001 secara nasional (BPS, 2011). Cita-cita pembaharuan dan perubahan sistem penyelenggaraan kegiatan statistik telah mendorong BPS sebagai institusi data melakukan reformasi birokrasi yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun profil dan perilaku aparatur yang profesional, berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tujuan utama reformasi birokrasi adalah agar BPS semakin efektif dan efisien dalam melayani publik. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Selain upaya perbaikan yang sudah dilakukan BPS sebagai bagian dari reformasi birokrasi, berbagai agenda perubahan telah direncanakan oleh BPS. Agenda perubahan ini mencakup pelbagai sektor antara lain : Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penataan Tatalaksana, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Manajemen Perubahan, Monitoring dan Evaluasi.

Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC)

|1

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pelayanan publik merupakan salah satu agenda perubahan dimana konsep pelayanan BPS merujuk pada konsep pelayanan prima selaras dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Guna terus menjaga dan memperbaiki kualitas pelayanan, BPS merasa perlu untuk melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan agar dapat melaksanakan tugas dan perannya secara maksimal. Dalam konteks reformasi birokrasi, pada tahun 2005 BPS menyelenggarakan Survei Kebutuhan Data (SKD) yang dirancang untuk mengidentifikasi ketersediaan dan kesesuaian data serta kepuasan pengguna data terhadap pelayanan BPS dan dilanjutkan pada tahun 2008 hingga 2015. Selain itu survei kepuasan konsumen dilakukan oleh BPS untuk menilai persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap perilaku anti korupsi di BPS yang dilakukan oleh pihak eksternal BPS guna menjamin independensi hasil survei. Survei kepuasan konsumen BPS didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) No.4/M.PAN-RB/03/2012 tentang Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sementara, penyusunan indeks kepuasan konsumen berdasarkan Permenpan-RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik. Perpres No.55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) menjadi pedoman BPS untuk melakukan penilaian terhadap persepsi anti korupsi.

1.2 Tujuan dan Manfaat Survei Penyelenggaraan survei kepuasan konsumen BPS bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif terhadap kualitas data dan pelayanan BPS serta untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang perilaku antikorupsi di BPS. Adapun tujuan penyelenggaraan kegiatan Survei Kepuasan Konsumen adalah memberikan gambaran dan analisis tentang segmentasi pengguna data, kulitas data, dan tingkat kepuasan serta rekomendasi terhadap : a. b. c. d.

Jenis dan kualitas data dan informasi statistik Variabel pelayanan yang perlu ditingkatkan Perilaku anti korupsi yang perlu ditingkatkan Aksi tindak lanjut terhadap hasil survei

1.3 Landasan Teori 1.3.1 Kepuasan Konsumen Kepuasan konsumen merupakan konsep penting dalam literatur perilaku konsumen dan strategi pemasaran, yang digunakan secara luas sebagai salah satu indikator kunci dalam penilaian kinerja perusahaan/organisasi, dalam rangka memperbaiki kualitas barang atau jasa, dan mempertahankan loyalitas pelanggan (Rego, Morgan, dan Fornell, 2013; Turkyilmaz, Oztekin, Zaim, dan Demirel, 2013). Jhonsonn dan Fornell (1991); Anderson, Fornell, dan Rust (1997) mendefinisikan bahwa kepuasan konsumen sebagai evaluasi secara menyeluruh oleh konsumen atas kinerja yang telah ditawarkan perusahaan. Hoyer dan MacInnis (2010) menjelaskan bahwa pada dasarnya kebanyakan penelitian mengenai kepuasan dan ketidakpuasan konsumen difokuskan pada dimensi utilitarian dimana konsumen mengevaluasi apakah barang atau jasa telah berfungsi dengan baik atau tidak, demikian pula dengan dimensi hedonis, apakah produk atau jasa telah memberi mereka kesenangan, kegembiraan, atau sebaliknya. 2 | Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC)

Survey Kepuasan Konsumen dan Anti Korupsi

Sehingga, dalam pemahaman Hoyer dan MacInnis (2010), kepuasan konsumen merupakan perbandingan secara sadar yang dilakukan oleh konsumen terhadap apa yang mereka pikirkan terjadi (harapkan) dan kinerja aktual. Kepuasan konsumen terjadi ketika konsumen memperoleh evaluasi positif atas keputusan mereka menggunakan produk atau jasa. Berdasarkan definisi tersebut, setidaknya terdapat dua unsur penting yakni harapan (expectation) dan kinerja (performance) atau kualitas produk atau layanan. Turkyilmaz et al. (2013) menggambarkan bahwa harapan konsumen merepresentasi pengalaman konsumsi sebelumya dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan perkiraan mengenai kualitas yang akan diperoleh di masa mendatang (penggunaan berikutnya). Sedangkan Hoyer dan MacInnis (2010) mengatakan bahwa harapan merupakan keyakinan mengenai bagaimana suatu produk atau jasa berkinerja. Kinerja (kualitas produk/layanan) dianggap sebagai pengukuran kemampuan suatu produk/layanan memenuhi kebutuhan konsumen. Kinerja dapat berupa kinerja objektif yang didasarkan pada kinerja aktual, yang mana terdapat penilaian yang relatif konstan antar konsumen; dan kinerja subjektif yang didasarkan pada perasaan, yang relatif bervariasi antar konsumen. Jika kinerja suatu produk atau layanan dianggap baik dan sesuai atau melebihi apa yang diharapkan, maka terjadi diskonfirmasi positif atau konfirmasi sehingga kondisi tersebut mengarah pada kepuasan. Sebaliknya, terjadi diskonfirmasi negatif, maka kondisi tersebut mengarah pada ketidakpuasan. 1.3.2 Kualitas Layanan dan Kepuasan Konsumen Konsep kepuasan konsumen umumnya dipahami dari sudut pandang teori keadilan (equity theory) yang fokus pada sifat dasar dari suatu pertukaran antara persepsi terhadap input dan output. Indikator input dari suatu proses konsumsi produk ataupun layanan antara lain pencarian informasi, usaha pembuatan keputusan, dan uang dikeluarkan untuk mendapatkan produk atau layanan. Sedangkan indikator output meliputi kualitas yang diharapkan. Sehingga, dalam konteks jasa, maka kualitas layanan digunakan sebagai alat ukur kepuasan. Kotler dan Keller (2012) menganggap bahwa kualitas jasa yang diberikan perusahaan akan selalu diuji pada setiap pertemuan konsumen dengan jasa yang ditawarkan. Ini menunjukkan bahwa kualitas jasa, tidak hanya diukur berdasarkan kualitas teknis, tetapi dapat diukur berdasarkan persepsi konsumen terhadap kualitas jasa tersebut. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan/organisasi. Dalam jangka panjang ikatan seperti itu memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Pengukuran kualitas layanan dengan menggunakan dimensi service quality (SERVQUAL) yang dikembangkan Parasuraman et al. (1985a, 1985b, 1988) telah diterima secara luas untuk mengukur kualitas layanan yang mana membandingkan antara persepsi konsumen mengenai harapan mereka terhadap layanan dan kinerja aktual yang mereka rasakan. Parasuraman et al. (1988) menyatakan bahwa ukuran kualitas jasa yang diterima adalah tingkat perbandingan dari apa yang konsumen harapkan dengan apa yang diterima, sedangkan ukuran kepuasan adalah evaluasi konsumen terhadap layanan yang diterima. Persepsi terhadap kualitas jasa merefleksikan evaluasi konsumen terhadap jasa yang mereka rasakan pada saat tertentu. Mereka mengembangkan SERVQUAL dengan menyusun kembali sepuluh faktor yang menentukan kualitas layanan menjadi lima dimensi yang mencerminkan hal-hal penting dalam memahami kualitas layanan. Kelima dimensi yang Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC)| 3


dimaksud adalah : 1. Tangibility (bentuk fisik): merupakan dimensi kualitas layanan yang memberi perhatian pada fasilitas fisik, peralatan, penampilan personil, material yang dapat dirasakan dengan lima indera manusia. 2. Reliability (keandalan): dimensi kualitas layanan menekankan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan jasa pelayanan dalam cara yang aman dan efisien, yang terlihat pada konsistensi kinerja, bebas pengaduan, dan dipercaya. Intinya adalah perusahaan memiliki kemampuan menepati janjinya. 3. Responsiveness (daya tanggap): mengacu pada kemampuan penyedia layanan dalam membantu dan memberikan perhatian kepada pelanggan dengan tanggapan yang cepat dan tepat. 4. Assurance (jaminan): dimensi kualitas layanan ini diidentifikasi sebagai pengetahuan dan keramahtamahan para personil dan kemampuan mereka menciptakan opini untuk dapat dipercaya pelanggan. 5. Empathy (empati): mengacu pada kemampuan penyedia layanan dalam memberikan perhatian dan peduli secara mendalam kepada pelanggan, yang terlihat pada kemampuan untuk mendemonstrasikan perhatian secara personal kepada pelanggan. Empati meliputi aksesibilitas sensitivitas, dan usaha dari penyedia layanan dalam memahami kebutuhan pengguna layanan.

1.4. Metodologi Metodologi penelitian dibagi atas dua bagian : (1) Metode Pengumpulan Data, dan (2) Metode Analisis. 1.4.1 Metodologi Pengumpulan Data Pengumpulan data ini mencakup konsumen pengguna data BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengumpulan data Survei Kepuasan Konsumen 2015 untuk konsumen pengguna data BPS Provinsi NTT dilakukan pada Minggu pertama dan kedua Oktober 2015. Pengumpulan data terkait pengguna data BPS Provinsi NTT dilakukan dengan metode survei. Para responden dipilih berdasarkan data yang didapat dari BPS Provinsi NTT sebanyak 40 responden. Jumlah sampel untuk Kabupaten Provinsi NTT dibagi dalam komposisi berikut :  Instansi Pemerintah : 60%  Instansi Swasta : 10%  Lembaga Pendidikan dan Penelitian: 10%  Lainnya : 20% 1.4.2 Metode Analisis a) Importance-Performance Analysis (IPA) dan Gap Analysis Importance-Performance Analysis (IPA) dan Gap Analysis merupakan suatu metode pengukuran untuk mengetahui kesenjangan (gap) antara kinerja suatu variabel dengan harapan konsumen terhadap variabel tersebut. Gap Analysis itu sendiri merupakan bagian dari metode IPA (Importance-Peformance Analysis). 4 | Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC)


Importance-Performance Analysis (Analisis Kepentingan-Kinerja) adalah suatu metode statistik bercorak deskriptif. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh John A. Martilla dan John C. James tahun 1977 lewat karya mereka yang dimuat dalam Journal of Marketing berjudul Importance-Performance Analysis. Metode ini digunakan untuk memetakan hubungan antara kepentingan dengan kinerja dari masing-masing atribut yang ditawarkan dan kesenjangan antara kinerja dengan harapan dari atribut-atribut tersebut. IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi tentang faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitasnya, dan faktorfaktor pelayanan yang menurut konsumen perlu diperbaiki. Gap (+) positif akan diperoleh apabila skor persepsi lebih besar dari skor harapan, sedangkan apabila skor harapan lebih besar daripada skor persepsi akan diperoleh gap (-) negatif. Semakin tinggi skor harapan dan semakin rendah skor persepsi, berarti gap semakin besar. Apabila total gap positif maka pelanggan dianggap sangat puas terhadap pelayanan perusahaan tersebut. Sebaliknya bila tidak, gap adalah negatif, maka pelanggan kurang/tidak puas terhadap pelayanan. Semakin kecil gapnya semakin baik. Biasanya perusahaan dengan tingkat pelayanan yang baik, akan mempunyai gap yang semakin kecil (Irawan, 2002). Importance-Performance Analysis menggunakan Diagram Cartesius untuk menganalisis kepuasan layanan. Diagram Cartesius merupakan suatu bangun dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik (X, Y) dimana X merupakan rata-rata tingkat pelaksanaan atau kepuasan pelanggan seluruh faktor atau atribut dan Y adalah rata-rata dari skor rata-rata tingkat kepentingan atau harapan seluruh faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Diagram Cartesius terbagi menjadi empat kuadran. Langkah pertama untuk analisis kuadran dalam Diagram Cartesius adalah menghitung ratarata penilaian kepentingan/harapan dan kinerja untuk setiap atribut/pernyataan dengan rumus : dan Dimana: Nilai rata-rata kinerja atribut Nilai rata-rata kepantingan atribut Jumlah atribut

Nilai ini memotong tegak lurus pada sumbu horisontal, yakni sumbu yang mencerminkan atribut/pernyataan kinerja (X) sedangkan nilai memotong tegak lurus pada sumbu vertikal, yakni sumbu yang mencerminkan atribut/pernyataan kepentingan/harapan, setelah diperoleh bobot kinerja dan kepentingan atribut/pernyataan serta nilai rata-rata kinerja dan kepentingan atribut/pernyataan, kemudian nilai-nilai tersebut diplotkan ke dalam Diagram Cartesius seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC)| 5


Gambar 1. Diagram Cartesius

Diagram di atas terdiri atas empat kuadran (Supranto, 2001):  Kuadran A (Prioritas Utama) Kuadran ini memuat atribut-atribut/pernyataan yang dianggap penting oleh pengunjung tetapi pada kenyataannya atribut-atribut/pernyataan tersebut belum sesuai dengan harapan pelanggan. Tingkat kinerja dari atribut/pernyataan tersebut lebih rendah daripada tingkat harapan pelanggan terhadap atribut/pernyataan tersebut. Atributatribut/pernyataan yang terdapat dalam kuadran ini harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya agar dapat memuaskan pelanggan.  Kuadran B (Prioritas Utama Susulan) Atribut/pernyataan yang terdapat dalam kuadran merupakan prioritas utama, tetapi ‘dianggap kurang penting oleh pelanggan’ dan pada kenyataannya kinerja dianggap ‘tidak terlalu istimewa/biasa saja oleh pelanggan’. Atribut-atribut/pernyataan yang terdapat dalam kuadran ini memiliki tingkat kepentingan/harapan yang rendah dan kinerja juga dinilai kurang baik oleh pelanggan. Perbaikan terhadap atribut/pernyataan yang masuk dalam kuadran ini perlu dipertimbangkan kembali dengan melihat atribut/pernyataan yang mempunyai pengaruh terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan itu besar atau kecil dan juga untuk mencegah atribut/pernyataan tersebut bergeser ke kuadran A yang tergolong sebagai prioritas utama.  Kuadran C (Pertahankan Prestasi) Atribut-atribut/pernyataan ini memiliki tingkat harapan dan kinerja yang tinggi. Hal ini menunjukan bahwa atribut/pernyataan tersebut penting dan memiliki kinerja yang tinggi, dan wajib dipertahankan untuk waktu selanjutnya karena dianggap sangat penting/diharapkan dan hasilnya sangat memuaskan oleh para pengguna jasa.  Kuadran D (Berlebihan, Melampaui Harapan) Kuadran ini atribut-atribut/pernyataan memiliki tingkat harapan rendah menurut pelanggan akan tetapi memiliki kinerja yang baik, sehingga dianggap berlebihan atau telah melampaui harapan pelanggan. Di sisi yang lain atribut/pernyataan yang tergolong dalam Kuadran D

6 | Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC)


dinilai berlebihan dalam pelaksanaannya oleh pengguna jasa, hal ini dikarenakan pelanggan menganggap tidak terlalu penting/kurang diharapkan, akan tetapi pelaksanaanya dilakukan dengan baik sekali. b) Indeks Kualitas Data Formula Indeks Kualitas Data fleksibel yang artinya dapat digunakan untuk mengukur indeks dari kualitas layanan konsumen, kualitas data, dan indeks anti korupsi. (Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data, 2014) rata-rata harapan rata-rata kinerja Bobot penimbang/weighting factor

Penimbang faktor ke-i :

Indeks Kualitas Data (IKD) :

x

Tabel 1. Nilai Persepsi, Interval, Interval Konversi dan Kualitas Pelayanan



BAB 2 SEGMENTASI PENGGUNA DATA 2.1. Segmentasi Penggunaan Data Menurut Tingkat Pendidikan Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan terlihat bahwa persentase terbesar pengguna data BPS satu tahun terakhir di Provinsi NTT adalah lulusan D4/S1 yaitu sebesar 42,5%, kemudian disusul oleh lulusan S2/S3 yaitu sebesar 40%, lulusan SLTA kebawah sebesar 12,5% dan yang paling minim adalah lulusan D1/D2/D3 sebesar 5%. Tabel 2.1 Persentase Pengguna Data Tahun 2015 Menurut Pendidikan Terakhir

Jumlah Persentase

SLTA Kebawah 5 12.5

D1/D2/D3

D4/S1

S2/S3

TOTAL

2 5

17 42.5

16 40

40 100

Gambar 2.1 Persentase Pengguna Data Tahun 2015 Menurut Pendidikan Terakhir

2.2. Segmentasi Pengguna Data Menurut Instansi/Institusi Tempat Bekerja/Beraktivitas Tahun 2015 Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diperhatikan bahwa pengguna data terbesar menurut Instansi/Institusi Tempat Bekerja/Beraktivitas responden di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah SKPD (37%) kemudian disusul oleh Kementerian/Lembaga Pemerintahan (22,5%) dan Perusahaan Swasta sebesar 0%. Hal ini memperlihatkan bahwa kebutuhan Data BPS sangat diperlukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk berbagai kebutuhan.



Tabel 2.2 Persentase Pengguna Data Tahun 2015 Menurut Instansi Pekerjaan Utama Kementerian/ Lembaga Pemerintahan SKPD Lembaga Pendidikan dan Penelitian Media Massa Perbankan Perusahaan Swasta* Lainnya Jumlah

Jumlah

Persentase

9 15 7 2 1

22.5 37.5 17.5 5 2.5

6 40

15 100

*)Tidak ada Perusahaan Swasta yang menggunakan data BPS

2.3 Segmentasi Pengguna Data Menurut Fasilitas Komunikasi Utama yang Digunakan Tahun 2015 Berdasarkan Tabel 2.3 dapat diperhatikan bahwa responden di Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung datang langsung ke kantor BPS untuk memperoleh data. Hal ini ditunjukkan dengan komposisi sebagai berikut 45% responden menyatakan datang langsung ke kantor, kemudian 42,5% responden menggunakan website sebagai media komunikasi. Penggunaan data yang menggunakan fasilitas E-mail sebesar 7,5%, surat dan fasilitas lainnya masing-masing sebesar 2,5%. Fasilitas komunikasi yang tidak digunakan sama sekali oleh responden adalah telepon. Tabel 2.3 Pengguna Data Menurut Fasilitas Komunikasi Utama yang Digunakan

Jumlah Persentase

Website

Email

Surat

17 42.5

3 7.5

1 2.5

Telepon*

Datang Lainnya TOTAL Langsung 18 1 40 45 2.5 100

*)Tidak ada Responden yang menggunakan telepon sebagai media komunikasi

2.4 Segmentasi Pengguna Data Menurut Kegunaan Data Tahun 2015 Berdasakan Tabel 2.4 dapat diperhatikan bahwa responden di Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung menggunakan data BPS untuk keperluan perencanaan sebesar 37,5%; yang sebagian besar (22,5% dari 37,5%) digunakan oleh responden dari SKPD dijelaskan dalam Tabel 2.5. Kemudian untuk kegunaan Penelitian (27,5%), Monitoring dan Evaluasi (15%), Penyebaran Informasi/Jurnalistik (12,5%), Skripsi/Tesis/Disertasi (7,5%). Tabel 2.4 Persentase Pengguna Data Tahun 2015 Menurut Kegunaan Data Kegunaan Data Tugas Sekolah/Kuliah* Skripsi/Tesis/Disertasi Penelitian

Jumlah

Persentase

3 11

7.5 27.5

Perencanaan

15

37.5

Monitoring dan Evaluasi

6

15

Penyebaran Informasi/Jurnalistik

5

12.5

40

100

Total

*)Tidak ada responden yang menggunakan data untuk tugas sekolah/kuliah



Tabel 2.5 Persentase Pengguna Data Tahun 2015 Menurut Kegunaan Data Utama dan Tempat Beraktivitas Responden No

Tempat Beraktivitas Responden

Tugas Sekolah /Kuliah

Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Kementerian/ Lem0 0 baga Pemerintahan 2 SKPD 0 2.5 Lembaga Pendidi3 0 2.5 kan dan Penelitian 4 Media Massa 0 0 5 Perbankan 0 0 Perusahaan 6 0 0 Swasta* 7 Lainnya 0 2.5 Jumlah 0 7.5 *)Tidak ada responden dari Perusahaan swasta

Tujuan Kegunaan Data Utama (Jumlah) Monitoring Penelitian Perencanaan dan Evaluasi

Penyebaran informasi/ jurnalistik

Total

2.5

10

7.5

2.5

22.5

2.5

22.5

5

5

37.5

12.5

0

2.5

0

17.5

0 2.5

0 0

0 0

5 0

5 2.5

0

0

0

0

0

7.5 27.5

5 37.5

0 15

0 12.5

15 100

1

Berdasarkan Tabel 2.5 data BPS digunakan oleh kementerian/lembaga pemerintahan sebagian besar untuk perencanaan (10% dari 22,5%), kemudian digunakam untuk monitoring dan evaluasi. SKPD sering menggunakan data untuk perencanaan, kemudian untuk monitoring dan evaluasi, penyebaran informasi/jurnalistik. Lembaga Pendidikan dan Penelitian sering menggunakan data BPS untuk penelitian.

2.5 Persentase Pengguna Data Menurut Jenis Layanan yang Digunakan BPS menyediakan 6 jenis layanan yang dapat diakses oleh pengguna untuk memperoleh data. Berdasarkan Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa 30,1% pengguna data cenderung menggunakan jenis layanan berupa layanan data mikro/peta digital/softcopy publikasi, kemudian layanan perpustakaan tercetak sebesar 27,4% dan Layanan Penjualan buku yang belum digunakan oleh responden di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tabel 2.6 Persentase Orang - Data Menurut Jenis Layanan yang Digunakan Jenis Layanan yang Digunakan Layanan Perpustakaan Tercetak Layanan Perpustakaan Digital Layanan Penjualan Buku* Layanan Data Mikro/Peta Digital/softcopy Publikasi Layanan Konsultasi dan Rekomendasi Kegiatan Statistik Layanan Konsultasi Penggunaan Data Total *)Tidak ada Layanan Penjualan Buku


Persentase 27.4 17.8 30.1 8.2 16.4 100.0


2.6 Data BPS Sebagai Rujukan Utama 2.6.1 Data BPS Sebagai Rujukan Utama Menurut Tempat Beraktivitas Pada Gambar 2.2 menunjukkan 84,62% pengguna data Provinsi NTT menggunakan data BPS sebagai rujukan utama. Responden yang menjawab “Tidak” sebesar 15,38%. Kemudian pada Gambar 2.3 ditunjukkan bahwa 36.36% pengguna data dari SKPD menggunakan data BPS sebagai Rujukan Utama. Selanjutnya disusul oleh Kementerian 24,24%, lembaga pendidikan dan penelitian, lainnya seperti LSM, freelance dan wiraswasta masing-masing 15,15%, Media Massa 6,06% dan perbankan 3,03%.

Gambar 2.2 Persentase Pengguna Data BPS yang Menggunakan Data BPS sebagai Rujukan Utama

Gambar 2.3 Persentase Responden yang Menggunakan Data BPS sebagai Rujukan Utama Menurut Tempat Beraktivitas



2.6.2 Data BPS sebagai Rujukan Utama Menurut Pendidikan dan Tujuan Utama Mengakses Layanan BPS Berdasarkan Gambar 2.4 dapat diketahui bahwa 42,4% pengguna data lulusan D4/S1 menggunakan data BPS sebagai rujukan utama kemudian lulusan S2/S3: 39,4%, SLTA kebawah: 12,1%, dan terakhir D1/D2/D3 6,1%. Gambar 2.5 menunjukkan bahwa data BPS sebagai rujukan utama yang digunakan untuk perencanaan 39,4%. Perencanaan sebagian besar dilakukan oleh SKPD. Hal ini telah dibahas pada bagian 2.5. Kemudian penggunaan untuk penelitian 33,3%, penyebaran informasi/jurnalistik sebesar 12,1%, monitoring dan evaluasi 9,1% dan skripsi/tesis/disertasi 6,1%.

Gambar 2.4 Persentase Responden yang Menggunakan Data BPS sebagai Rujukan Utama menurut Pendidikan

Gambar 2.5 Persentase Penggunaan Data BPS sebagai Rujukan Utama menurut Tujuan Utama Mengakses Layanan BPS



BAB 3

ANALISIS KEBUTUHAN DATA 3.1 Ragam Data yang Dicari Data-data yang disediakan oleh BPS dikelompokkan menjadi 5 kelompok data. Kelompok data yang juga disebut Ragam Data adalah Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi dan Jasa, Neraca dan Analisis Statistik, dan Metodologi Statistik. Dari Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa Ragam Data yang paling sering digunakan adalah Statistik Sosial, dengan besaran persentase 46,7%. Kemudian disusul oleh Statistik Produksi (10,96%) dan Metodologi Statistik (16,44%) pada urutan tiga terbesar. Tabel 3.1 Persentase Orang—Data Menurut Ragam Data Tahun 2015 Kelompok Data Stat. Sosial Stat. Produksi Metodologi Statistik Neraca dan Analisis Statistik Stat. Distribusi dan Jasa Jumlah

Jumlah

Persentase

56 32 14 10 8 120

46.7 26.7 11.7 8.3 6.7 100

Gambar 3.1 Diagram Persentase Orang—Data Menurut Ragam Data Tahun 2015

Gambar 3.1 menunjukkan sebaran orang–data menurut ragam data yang digunakan. Gambar tersebut menjelaskan bahwa ragam data Statistik Sosial lebih banyak dicari oleh responden yaitu sebesar 46%, sedangkan ragam data yang paling sedikit dicari adalah Statistik Distribusi dan Jasa sebesar 7%.



3.2 Periode Data yang Cenderung Digunakan Pada bagian ini akan dibahas mengenai periode data yang sering digunakan responden di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada 8 periode data yang telah dikelompokkan oleh BPS yaitu: sepuluh tahunan, lima tahunan, tiga tahunan, tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan lainnya. Gambar 3.2 menunjukkan sebaran orang–data dengan periode data tertentu yang sangat bervariasi. Gambar tersebut menunjukkan bahwa periode data tahunan paling banyak diminati responden yaitu sebesar 77%, kemudian periode data sepuluh tahunan dan lainnya belum ada responden yang memilih, sehingga persentasenya hanya bernilai nol (0).

Gambar 3.2 Persentase Orang – Data Menurut Periode Data Tahun 2015

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa pada periode data tahunan ragam data yang paling banyak diperlukan adalah ragam data sosial sebesar 85,71%, kemudian disusul oleh ragam data Produksi dengan periode data tahunan sebesar 68,75% dan ragam data Distribusi dan Jasa adalah data yang paling sedikit dicari dalam periode tahunan (50%). Tabel 3.2 Persentase Orang – Data Menurut Ragam Data dan Periode Data Tahun 2015 Periode Data Kelompok Data

Jumlah

Sepuluh Tahunan

Lima Tahunan

Tiga Tahunan

Tahunan

Semesteran

Triwulan

Bulanan

Lainnya

Stat. Sosial

0

8.93

3.57

85.71

0.00

1.79

0.00

0.00

100.00

Stat. Produksi

0

21.88

0.00

68.75

9.38

0.00

0.00

0.00

100.00

0

12.50

0.00

50.00

0.00

0.00

37.50

0.00

100.00

0

20.00

0.00

60.00

0.00

10.00

10.00

0.00

100.00

0

7.14

7.14

85.71

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0

13.33

2.50

76.67

2.50

1.67

3.33

0.00

100.00

Stat. Distribusi dan Jasa Neraca dan Analisis Statistik Metodologi Statistik Total



3.3. Jenis Data yang Paling Banyak Dicari Tabel 3.3 menunjukkan bahwa jenis data yang paling banyak dicari oleh responden di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah jenis data Kependudukan sebanyak 18 data. Jenis data selanjutnya yang dicari adalah Pendidikan, Kesehatan dan KB, serta Peternakan dengan masing-masing berjumlah 10 data. Jenis data yang paling sedikit dalam Tabel 3.3 adalah kemiskinan dan Perbandingan Antar Provinsi. Tabel 3.3 Lima Besar Jenis Data yang Paling Banyak Dicari Menurut Perolehan Tahun 2015 Rank 1 2 3 4 5

Jenis Data Kependudukan Pendidikan Peternakan Kesehatan dan KB Tanaman Pangan Keadaan Geografi Kehutanan Wilayah Administrasi Kemiskinan Perbandingan Antar Provinsi

Data

Persentase

18 10 10 10 8 7 7 10 6 6

15.00 8.33 8.33 8.33 6.67 5.83 5.83 8.33 5.00 5.00

3.4 Jenis Data yang Paling Banyak Dicari Menurut Ragam Data Tabel 3.4 menyajikan dua jenis data yang paling banyak dicari pada masing-masing kelompok data/ragam data. Pada Kelompok data sosial, jenis data yang paling banyak dicari adalah Kependudukan sebanyak 18 data. Jenis data yang paling banyak dicari pada kelompok data Produksi yaitu Peternakan sebanyak 10 data. Inflasi dan Harga adalah jenis data yang paling banyak dicari pada kelompok data distribusi 4 data, Jenis data pada kelompok Neraca dan Analisis Statistik yaitu Perbandingan Antar Provinsi berjumlah 6 data dan 10 jenis data Wilayah Administrasi dari kelompok Metodologi Statistik. Tabel 3.4 Dua Jenis Data yang Paling Banyak Dicari Menurut Ragam Data Kelompok Data Stat. Sosial Stat. Produksi

Stat. Distribusi dan Jasa

Neraca dan Analisis Statistik Metodologi Statistik

Jenis Data Kependudukan Pendidikan Kesehatan dan KB Peternakan Tanaman Pangan Inflasi dan Harga Transportasi Keuangan Daerah Pariwisata PDRB Perbandingan Antar Provinsi Keadaan Geografi Wilayah Administrasi

Jumlah Data

Persentase

18 10 10 10 8 4 3 3 3 5 6 7 10

15.0 8.3 8.3 8.3 6.7 3.3 2.5 2.5 2.5 4.2 5.0 5.8 8.3



BAB 4

ANALISIS KEPUASAN LAYANAN 4.1 Analisis Kepuasan Pengguna Data Terhadap Kualitas Layanan BPS Provinsi NTT 4.1.1 Analisis Kepuasan Pengguna Data Terhadap Pelayanan BPS Provinsi NTT Berdasarkan Kuadran Cartesius Kepuasan pengguna data merupakan evaluasi terhadap kinerja BPS sebagai pemberi jasa. Kepuasan pelayanan data hanya dapat dinilai berdasarkan pengalaman yang pernah dialami responden saat proses pemberian layanan. Analisis ini memiliki nilai kepuasan dan nilai harapan. Perbedaan antara harapan dan penilaian pengguna data terhadap kinerja pelayanan BPS dapat terjadi karena adanya kesenjangan atau gap antara harapan pengguna data dan kenyataan pelayanan yang diterima. Kesenjangan tersebut muncul sebagai akibat tidak terpenuhinya harapan pengguna data. Menurut Kotler dalam Samuel (2005), kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa dengan seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja suatu produk dan harapan-harapannya. Apabila kinerja lebih kecil dari harapan maka pengguna data merasa kurang puas terhadap layanan BPS dalam menyediakan data yang dibutuhkan. Apabila kinerja sama dengan harapan maka pengguna data akan merasa puas terhadap pelayanan BPS. Sedangkan jika kinerja lebih besar dari harapan maka pengguna data akan merasa sangat puas terhadap pelayanan BPS. Penelitian ini memiliki 24 variabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja BPS sebagai penyedia data. Kepuasan pengguna data dapat dilihat pada Gambar 4.1, yang menunjukkan nilai rata-rata dari kinerja dan harapan tiap variabel yang digunakan. Grafik Radar (Gambar 4.1) menunjukkan jarak garis merah (harapan/kepentingan) dan garis biru (kinerja). Jarak tersebut adalah kesenjangan atau gap–nilai gap, dapat dilihat pada Gambar 4.3. Semakin kecil nilai gap maka kinerja pelayanan BPS semakin bagus atau mendekati harapan pengguna data. Terlihat jelas bahwa variabel 15 memiliki nilai gap/kesenjangan yang sangat kecil artinya kinerja BPS dalam menyediakan “Ruang pelayanan yang nyaman bagi konsumen” sudah bagus karena hampir mendekati harapan pengguna data. Nilai gap yang paling besar adalah variabel 19 artinya mengenai penindaklanjutan saran/ pengaduan/masukan para pengguna data yang belum diperhatikan oleh BPS. Jika dilihat dari rata-rata, maka dapat dilihat bahwa seluruh kinerja tiap variabel lebih kecil dari harapan tiap varibel. Penjelasan lebih jelas mengenai urutan pelayananan yang harus diprioritaskan oleh BPS dapat dilihat pada hasil analisis kepentingan kerja (IPA) – Kuadran Cartesius (Gambar 4.2). Variabel-variabel pelayanan yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna data dipetakan dalam empat kuadran yaitu kuadran A, B, C dan D seperti pada Gambar 4.2.



Gambar 4.1 Kepuasan Pengguna Data Terhadap Pelayanan BPS Provinsi NTT Tahun 2015

Gambar 4.2 menunjukkan BPS dapat menentukan proritas perbaikan. Variabel-variabel dalam kuadran A menjadi proiritas utama perbaikan karena unit layanan BPS belum dapat melayani pengguna data sesuai dengan keinginan pengguna data. Variabel yang berada di Kuadran B harus dipertahankan karena kinerja yang telah dilakukan oleh unit pelayanan BPS sudah berhasil memenuhi keinginan pengguna data.

Gambar 4.2. Rata-Rata Kinerja, Rata-Rata Harapan dan Nilai Gap Setiap Variabel

Variabel yang berada pada kuadran C menjadi prioritas kedua karena unit pelayanan BPS melayani secara biasa-biasa saja dan pengguna data menganggap variabel tersebut kurang penting, sedangkan variabel-variabel pada kuadran D merupakan pelayanan yang berlebihan karena pelayanan yang dilakukan oleh unit pelayanan BPS melebihi keinginan pengguna data. Selain letak variabel-variabel pada setiap kuadran–Diagram Cartesius (Gambar 4.2 dan Lampiran 1), prioritas perbaikan dapat ditentukan berdasarkan besaran nilai gap. Semakin besar nilai gap maka semakin penting variabel tersebut diperbaiki. Ada 2 variabel pada kuadran A dan 8 variabel C, 10 variabel pada kuadran B dan 4 variabel pada kuadran D yang Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC)| 17


sudah diurutkan dari yang nilai gap paling besar sampai paling kecil pada Tabel 4.1 - Tabel 4.3. Tabel 4.1 Daftar Variabel yang Menjadi Prioritas Perbaikan Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Variabel Persyaratan pelayanan terpublikasi Sarana Pendukung Tersedia Pengaduan ditindaklanjuti Jumlah petugas pelayanan memadai Biaya diinformasikan dengan jelas Informasi prosedur terpublikasi Pelayanan selesai sesuai target Target waktu selesai terpublikasi Tersedia sarana pengaduan Layanan seusai maklumat

Foto 4.1 Suasana di Pusat Layanan Data dan Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi NTT



Tabel 4.2 Daftar Variabel yang Harus Dipertahankan Kinerjanya Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Variabel Data Mudah dan Cepat didownload Data Web Mudah ditemukan Website mudah diakses Fitur Web Lengkap dan mudah Petugas memberi solusi Bahasa web mudah dipahami Persyaratan mudah dipenuhi Waktu pelayanan sesuai Waktu pelayanan terpublikasi Ruang pelayanan nyaman

Tabel 4.3 Daftar Variabel Pelayanan yang Sangat Memuaskan Rank 1 2 3 4

Variabel Kemasan rapi dan formal Alur proses pelayanan jelas Petugas siap, cepat dan cekatan Mudah bertemu dan berkomunikasi

Pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa semua variabel pada tiap kuadran memiliki nilai ratarata kinerja (garis biru) lebih kecil terhadap nilai rata –rata harapan (garis merah). Pada Grafik Radar (Gambar 4.3) terlihat dengan jelas jarak/kesenjangan antara garis biru (harapan) dan garis merah (kepuasan) dari tiap variabel pada tiap kuadran pada Diagram Cartesius (Gambar 4.2 dan Lampiran 1)

Gambar 4.3 Nilai Rata-rata Kinerja dan Rata-rata Harapan Tiap Variabel pada Diagram Cartesius



4.1.2 Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Layanan BPS Berdasarkan Segmentasi a) Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Layanan BPS Menurut Tempat Beraktivitas Responden

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pengguna data/responden berasal dari kementrian/lembaga pemerintahan, Lembaga Pendidikan dan Penelitian serta Perbankan menyatakan pelayanan BPS Provinsi sudah sangat memuaskan. SKPD, Media Massa dan lainnya (Individual, LSM, Freelance) menyatakan bahwa kualitas layanan BPS Provinsi NTT memuaskan. Tabel 4.4 Tingkat Kepuasan Konsumen Menurut Tempat Beraktivitas Rata-rata Kepuasan 3.46

Tingkat Kepuasan 86.38

Sangat Memuaskan

SKPD

3.05

76.35

Memuaskan

Lembaga Pendidikan dan Penelitian

3.33

83.13

Sangat Memuaskan

Media Massa

2.63

65.76

Memuaskan

Perbankan

4.00

100.00

Sangat Memuaskan

-

-

-

3.10

77.40

Memuaskan

Rata - Rata 3.26 *) Tidak ada responden dari Perusahaan Swasta

81.50

Sangat Memuaskan

Pekerjaan Utama Kementerian/ Lembaga Pemerintahan

Perusahaan Swasta* Lainnya

Kategori

b) Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Layanan BPS Menurut Pendidikan Responden

Tabel 4.5 dapat diperhatikan rata-rata pengguna data/responden yang dikelompokkan menurut pendidikan terakhir menyatakan kinerja BPS Provinsi NTT dalam melayani konsumen sudah sangat memuaskan. Responden lulusan S2/S3 dan SLTA kebawah menyatakan bahwa layanan BPS Provinsi NTT sangat memuaskan. Tabel 4.5 Tingkat Kepuasan Konsumen Menurut Pendidikan Responden Pendidikan yang Ditamatkan SLTA kebawah D1/D2/D3 D4/S1 S2/S3 Rata-rata

Rata-rata Kepuasan 3.70 3.08 2.97 3.29 3.26

Tingkat Kepuasan 92.61 76.95 74.25 82.31 81.53


Kategori Sangat Memuaskan Memuaskan Memuaskan Sangat Memuaskan Sangat Memuaskan


c) Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Layanan BPS Menurut Jenis Media Komunikasi Utama

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa rata-rata responden yang menggunakan media komunikasi menyatakan bahwa dengan layanan BPS melalui website sudah sangat memuaskan. Responden yang menggunakan e-mail, surat, datang langsung dan lainnya menyatakan bahwa Layanan BPS sudah memuaskan. Tabel 4.6 Tingkat Kepuasan Konsumen Menurut Jenis Media Komunikasi Utama Pekerjaan Utama

Rata-rata Kepuasan 3.37 3.06 2.83

Tingkat Kepuasan 84.1 76.5 70.8

Website E-mail Surat Telepon* Datang Langsung 3.10 77.5 Lainnya 2.95 73.7 Rata-rata 3.06 76.5 *) Tidak ada responden yang menggunakan telepon

Kategori Sangat Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan

4.1.3 Persentase Kepuasan Terhadap Kualitas Layanan BPS dari Seluruh Variabel Pada Tabel 4.7 tersajikan jumlah pengguna data yang puas terhadap tiap variabel/indikator kualitas layanan BPS. Persentase paling besar adalah variabel P11 (Mudah bertemu dan berkomunikasi dengan petugas pelayanan) dan P15 (Ruang pelayanan nyaman bagi konsumen) sebesar 97,4%. Variabel ini masuk dalam kudaran B (kategori kinerjanya harus dipertahankan) dan kuadran D (kategori sangat memuaskan). Variabel yang memiliki persentase konsumen paling kecil adalah P19; Sarana pengaduan disediakan bagi konsumen untuk memberikan pengaduan/keluhan terhadap layanan yang dirasakan yaitu hanya 67,9% responden. Variabel ini masuk dalam kuadran C kategori prioritas perbaikan kedua. Rata-rata konsumen yang puas adalah 31 orang yang berarti sebanyak 86,7% konsumen/pengguna data menyatakan puas terhadap kualitas layanan BPS Provinsi NTT.



Tabel 4.7 Persentase Konsumen yang Puas dari Masing-masing Variabel Kualitas Layanan BPS Variabel

Hal yang dinilai

Puas

Persentase

P1

Persyaratan pelayanan terpublikasi atau terpampang pada tempat yang mudah terlihat dengan bahasa yang mudah dipahami sesuai dengan jenis pelayanan

35

87.5

35

89.7

33

82.5

34

89.5

36

92.3

34

87.2

35

89.7

36

92.3

25

71.4

29

78.4

P11

Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan mudah dipenuhi Informasi mengenai prosedur pelayanan terpublikasi atau terpampang pada tempat yang mudah terlihat dapat diketahui oleh seluruh pengguna layanan Alur dari prosedur pelayanan jelas Waktu pelaksanaan layanan terpublikasi atau terpampang pada tempat yang mudah terlihat Waktu pelaksanaan layanan sesuai dengan waktu layanan Target waktu penyelesaian layanan terpublikasi atau terpampang pada tempat yang mudah terlihat Pelayanan selesai sesuai target waktu penyelesaian layanan Biaya atau tarif pelayanan diinformasikan dengan jelas dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna layanan Petugas pelayanan tersedia dalam jumlah yang memadai/seimbang dengan jumlah konsumen Mudah bertemu dan berkomunikasi dengan petugas pelayanan

37

97.4

P12

Petugas pelayanan menunjukkan sikap siap, cepat dan cekatan dalam melayani

35

92.1

P13

Petugas pelayanan mampu memberikan solusi pada setiap permasalahan konsumen

36

92.3

P14

Pelaksanaan layanan sesuai dengan maklumat/janji pelayanan yang ditetapkan

33

86.8

P15

Ruang pelayanan nyaman bagi konsumen Ketersediaan fasilitas pendukung di ruang pelayanan BPS seperti sarana internet (wifi) Kemasan produk layanan rapi dan formal Sarana pengaduan disediakan bagi konsumen untuk memberikan pengaduan/keluhan terhadap layanan yang dirasakan

37

97.4

32

86.5

37

94.9

31

86.1

P19

Pengaduan/saran/masukan konsumen ditindaklanjuti dengan baik

19

67.9

P20

Halaman website BPS mudah ditemukan

26

86.7

P21

Data BPS mudah ditemukan melalui website BPS

25

83.3

P22

Fitur website BPS lengkap dan mudah dipahami (tabel,grafik,peta)

24

80.0

P23

Mudah dan cepat untuk mendapatkan (download) data BPS

25

83.3

P24

Bahasa website mudah dipahami

26

86.7

31

86.7

P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

P16 P17 P18

Rata-rata



4.1.4 Indeks Kualitas Data Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui Nilai Indeks dari Kualitas layanan konsumen BPS Provinsi NTT adalah 79,90 yang masuk dalam kategori memuaskan. Jadi kinerja BPS Provinsi NTT dalam melayani konsumen sudah bagus dan perlu ditingkatkan beberapa hal yang belum maksimal. Tabel 4.8 Indeks Kualitas Layanan Konsumen BPS Pertanyaan

Rata-Rata Kepuasan

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24

3.10 3.23 3.85 3.21 3.31 3.23 3.05 3.15 2.91 2.95 3.37 3.26 3.21 3.13 3.53 3.16 3.18 3.03 2.82 3.23 3.17 3.17 3.17 3.27

Rata-Rata Harapan

3.58 3.55 3.48 3.48 3.55 3.55 3.40 3.53 3.40 3.48 3.53 3.48 3.55 3.48 3.63 3.63 3.45 3.38 3.50 3.70 3.68 3.58 3.70 3.60 84.83 Jumlah Nilai Indeks Kualitas Data

Bobot Penimbang Faktor ke - i 0.042 0.042 0.041 0.041 0.042 0.042 0.040 0.042 0.040 0.041 0.042 0.041 0.042 0.041 0.043 0.043 0.041 0.040 0.041 0.044 0.043 0.042 0.044 0.042

Indeks 0.13 0.14 0.16 0.13 0.14 0.14 0.12 0.13 0.12 0.12 0.14 0.13 0.13 0.13 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.14 0.14 0.13 0.14 0.14 3.20 79.90

Kesimpulan 4.1 : Tingkat kepuasan masing-masing kelompok konsumen/pengguna data menurut tempat beraktivitas, pendidikan yang ditamatkan dan jenis media komunikasi utama dapat disimpulkan bahwa Kualitas Layanan BPS Provinsi NTT sudah memuaskan. Kualitas Layanan BPS yang sudah baik perlu dipertahankan dan tingkatkan yang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.5, 98% konsumen menyatakan penting adanya perbaikan kualitas pelayanan BPS. Secara keseluruhan 87,3% pegguna data menyatakan puas dengan kualitas layanan BPS Provinsi NTT (Gambar 4.4).



Gambar 4.4 Persentase Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Layanan BPS Provinsi NTT

Gambar 4.5 Persentase Konsumen terhadap Harapan/Kepentingan Perbaikan Kualitas Layanan BPS Provinsi NTT

4.2 Analisis Kepuasan Kualitas Data pada Setiap Ragam Data 4.2.1 Kualitas Data pada Ragam Data Statistik Sosial Gambar 4.6 menjelaskan rata-rata kinerja, rata-rata harapan dan kesenjangan pada setiap variabel pada ragam data statistik sosial. Berdasarkan Gambar 4.7 terlihat bahwa kesenjangan yang paling besar dari seluruh variabel adalah kemutakhiran data sebesar 28,33%. Nilai gap yang paling kecil adalah 5,83%, yaitu variabel Interpretabilitas (data disajikan secara jelas dan mudah dipahami). Variabel interpretabilitas yang memiliki nilai kesenjangan terendah ini dapat diartikan hampir mendekati harapan pengguna data. Dengan demikian variabel kemutakhiran data pada ragam data statistik sosial diharapkan menjadi perhatian khusus untuk perbaikan di masa mendatang. Lebih jelasnya perhatikan



Tabel 4.9 yang merupakan hasil analisis kepentingan–kinerja (IPA). Kondisi ini menunjukkan variabel-variabel mana saja yang harus menjadi prioritas perbaikan dan mana yang harus dipertahankan.

Gambar 4.6 Grafik Persentase dari Rata-rata Kinerja, Rata-rata Harapan dan Kesenjangan pada Ragam Data Sosial

Tabel 4.9 Daftar Variabel Berdasarkan Prioritas dan Kuadran [Hasil analisis Kepentingan-Kinerja] Kuadran A dan C : Prioritas Perbaikan B : Kinerja yang dipertahankan D: Pelayanan yang Berlebihan

Rank

Variabel

1

P2

Kemutakhiran data

2 3 4 1 2 2 3 4

P1 P6 P9 P8 P3 P5 P4 P7

Akurasi/Ketepatan data Koheren (Data Konsisten dan Selaras dengan Sumber lain) Aktualitas dan Ketepatan Waktu Data tersedia secara jelas Relevansi Data (Data Sesuai dengan kebutuhan pengguna) Komparibilitas Data Aksesibilitas Data Interpretabilitas



Tabel 4.10 Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Data Ragam Statistik Sosial Menurut Tempat Beraktivitas Pengguna Data Rata-rata Kepuasan 3.02


Memuaskan

SKPD

2.87

71.70

Memuaskan


2.76

68.89

Memuaskan

Media Massa

2.11

52.78

Tidak Memuaskan

Perbankan

3.44

86.11

Sangat Memuaskan

-

-

-

3.28

81.88

Sangat Memuaskan

Rata - Rata 2.91 *) Tidak ada responden dari Perusahaan Swasta

72.80

Memuaskan


Perusahaan Swasta* Lainnya

Kategori

Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengguna data yang dikelompokkan menurut tempat beraktivitas menyatakan data statistik sosial sudah memuaskan. BPS Provinsi NTT sudah dapat memenuhi kebutuhan pengguna. 4.2.2 Kualitas Layanan Data pada Ragam Data Statistik Produksi Rata-rata kinerja, rata-rata harapan dan kesenjangannya pada setiap variabel pada ragam data statistik produksi disajikan pada Gambar 4.7, dimana terlihat bahwa kesenjangan yang paling besar dari seluruh variabel adalah kemutakhiran data yaitu sebesar 27,5%. Kasus ini sama dengan kasus pada ragam data statistik sosial. Nilai gap yang paling kecil adalah 7,5%, pada variabel Interpretabilitas, ini berarti bahwa data telah disajikan secara jelas dan mudah dipahami. Variabel interpretabilitas yang memiliki nilai kesenjangan terendah dapat diartikan telah mendekati harapan pengguna data. Sehingga, variabel kemutakhiran data pada ragam data statistik produksi diharapkan menjadi perhatian khusus untuk perbaikan di masa mendatang. Lebih jelasnya perhatikan Tabel 4.11 yang merupakan hasil analisis kepentingan–kinerja (IPA). Tabel ini menunjukkan variabel-variabel mana yang harus menjadi prioritas perbaikan dan mana yang harus dipertahankan.

Gambar 4.7 Grafik Rata-rata Kinerja, Rata-rata Harapan dan Kesenjangan pada Ragam Data Statistik Produksi



Tabel 4.11 Daftar Variabel Statistik Produksi Berdasarkan Prioritas dan Kuadran [Hasil analisis Kepentingan – Kinerja] Kuadran A dan C : Prioritas Perbaikan B : Kinerja yang dipertahankan D : Pelayanan yang Berlebihan

Rank 1 2 3

Variabel P2 P9 P1

Kemutakhiran data Aktualitas dan Ketepatan Waktu Akurasi/Ketepatan data

4

P6

Koheren (Data Konsisten dan Selaras dengan Sumber lain)

1

P8

Data tersedia secara jelas

2

P3

Relevansi Data (Data Sesuai dengan kebutuhan pengguna)

2 3 4

P4 P5 P7

Aksesibilitas Data Komparibilitas Data Interpretabilitas

Tabel 4.12 Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Kualitas Data Ragam Statistik Produksi Menurut Tempat Beraktivitas Pengguna Data Rata-rata Kepuasan 2.76


Memuaskan

SKPD

2.89

72.22

Memuaskan


3.26

81.48

Sangat Memuaskan

Media Massa

3.00 -

75.00

Memuaskan

-

-

-

-

-

2.93

73.15

Memuaskan

Rata-rata 2.97 74.15 *) Tidak ada responden dari Perusahaan Swasta dan Perbankan

Memuaskan


Perbankan* Perusahaan Swasta* Lainnya

Kategori

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa rata-rata pengguna data yang dikelompokkan menurut tempat beraktivitas menyatakan data statistik produksi sudah memuaskan. Pengguna data dari Lembaga Pendidikan dan Penelitian menyatakan data statistik produksi BPS Provinsi NTT sudah sangat memuaskan. 4.2.3 Kualitas Layanan Data pada Ragam Data Statistik Distribusi dan Jasa Rata-rata kinerja, rata-rata harapan dan kesenjangannya pada setiap variabel pada ragam data Statistik Distribusi dan Jasa disajikan pada Gambar 4.8, dimana kesenjangan yang paling besar dari seluruh variabel adalah Koheren yaitu sebesar 32,14%. Kondisi tersebut diharapkan variabel ini menjadi perhatian khusus untuk perbaikan di masa mendatang. Nilai gap yang paling kecil adalah 3,57%, ada pada variabel Interpretabilitas. Ini berarti bahwa data telah disajiikan secara jelas dan mudah dipahami. Variabel interpretabilitas memiliki nilai kesenjangan terendah yang dapat diartikan hampir mendekati harapan pengguna data. Responden mengharapkan variabel koheren data pada ragam data statistik distribusi dan jasa, bisa menjadi perhatian khusus untuk perbaikan di masa mendatang. Lebih jelasnya perhatikan Tabel 4.13 yang merupakan hasil analisis kepentingan–kinerja (IPA) menunjukkan variabel-variabel prioritas perbaikan dan yang harus dipertahankan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali variabel yang berada di Kuadran B. Ragam data Statistik Distribusi dan Jasa belum berhasil memenuhi keinginan pengguna data.



Gambar 4.8 Grafik Rata-rata Kinerja, Rata-rata Harapan dan Kesenjangan pada Ragam Data Statistik Distribusi dan Jasa Tabel 4.13 Daftar Variabel Berdasarkan Prioritas dan Kuadran pada Statistik Distribusi dan Jasa Kuadran

A dan C : Prioritas Perbaikan

Rank 1 2

P2 P4

Kemutakhiran data Aksesibilitas Data

3

P6

Koheren (Data Konsisten dan Selaras dengan Sumber lain)

4 5

P9 P8

Aktualitas dan Ketepatan Waktu Data tersedia secara jelas

6

P3


P5 P1 P7

Komparibilitas Data Akurasi/Ketepatan data Interpretabilitas

B : Kinerja yang dipertahankan

-

D : Pelayanan yang Berlebihan

1 2 3

Variabel

Tabel 4.14 Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Data Ragam Distribusi dan Jasa Menurut Tempat Beraktivitas Pengguna Data Rata-rata Kepuasan 2.83


Memuaskan

SKPD

2.78

69.44

Memuaskan


2.89

72.22

Memuaskan

Media Massa

2.56

63.89

Memuaskan

Perbankan

3.67

91.67

Sangat Memuaskan

Perusahaan Swasta*

-

-

-

Lainnya*

-

-

-

2.94

73.61

Memuaskan


Rata-rata

*) Tidak ada responden dari Perusahaan Swasta dan Lainnya


Kategori


Pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa rata-rata pengguna data yang dikelompokkan menurut tempat beraktivitas menyatakan data pada ragam data distribusi dan jasa sudah memuaskan. Dalam hal ini pengguna data dari Perbankan meyatakan bahwa data distribusi dan jasa sudah sangat memuaskan. 4.2.4 Kualitas Layanan Data pada Ragam Data Neraca dan Analisis Statistik Gambar 4.9 menunjukkan grafik kesenjangan terhadap rata–rata kinerja dan harapan dari pengguna data. Grafik ini sangat menarik karena memuat nilai kesenjangan yang sangat unik. Nilai kesenjangan pada ragam data neraca dan analisis statistik bernilai positif, nol (0) dan negatif. Nilai kesenjangan yang paling besar adalah variabel aktualitas data dan koheren sebesar 18,75% jadi kedua variabel tersebut yang menjadi prioritas perbaikan dimasa mendatang. Hal menarik lagi adalah variabel akurasi/ketepatan data bernilai nol (0) yang artinya kinerja sudah mencapai harapan pengguna data. Satu lagi hal yang unik adalah variabel interpretabilitas data yang kesenjangannya sebesar -3,13% yang artinya nilai kinerja lebih besar dari yang diharapkan. Jadi kinerja dari variabel ini dianggap berlebihan. Lebih jelasnya perhatikan Tabel 4.15 yang merupakan hasil analisis kepentingan–kinerja (IPA) menunjukan variabel-variabel yang menjadi prioritas perbaikan dan yang harus dipertahankan.

Gambar 4.9

Grafik Rata-rata Kinerja, Rata-rata Harapan dan Kesenjangan pada Ragam Data Neraca dan Analisis Statistik



Tabel 4.15 Daftar Variabel Berdasarkan Prioritas dan Kuadran pada Neraca dan Analisis Statistik Kuadran

A dan C : Prioritas Perbaikan

B : Kinerja yang dipertahankan D: Pelayanan yang Berlebihan

Tabel 4.16

Rank 1 2

P9 P6

Variabel Aktualitas dan Ketepatan Waktu Koheren (Data Konsisten dan Selaras dengan Sumber lain)

3

P3


4 1 1 2 3 4

P2 P4 P8 P5 P1 P7

Kemutakhiran data Aksesibilitas Data Data tersedia secara jelas Komparibilitas Data Akurasi/Ketepatan data Interpretabilitas

Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Ragam Data Neraca dan Analisis Statistik Menurut Tempat Beraktivitas Pengguna Data Rata-rata Kepuasan 3.06


Memuaskan

SKPD

3.89

97.22

Sangat Memuaskan


2.67

66.67

Memuaskan

Media Massa

3.00

75.00

Memuaskan

Perbankan

3.44

86.11

Sangat Memuaskan


Kategori

Perusahaan Swasta* Lainnya* Rata - Rata 3.21 80.28 *)Tidak ada responden dari Perusahaan Swasta dan Lainnya

Memuaskan

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa rata-rata pengguna data yang dikelompokkan menurut tempat beraktivitas menyatakan bahwa data pada ragam data neraca dan analisis statistik sudah memuaskan. Bahkan, pengguna data dari SKPD dan Perbankan menyatakan bahwa data neraca dan analisis statistik sangat memuaskan. 4.2.5 Kualitas Layanan Data pada Ragam Data Metodologi Statistik Gambar 4.10 menunjukkan nilai kesenjangan pada ragam data metodologi statistik yang paling besar adalah 25%. Nilai kesenjangan yang paling besar adalah variabel aktualitas data, koheren dan kemutakhiran data. Sedangkan variabel akurasi data yang paling kecil adalah 10%. Variabel akurasi data memiliki nilai kesenjangan terendah yang dapat diartikan hampir mendekati harapan pengguna data. Dengan demikian diharapkan variable-variabel aktualitas data dan koheren dan kemutakhiran data pada ragam data metodologi statistik diharapkan menjadi perhatian khusus untuk perbaikan di masa mendatang. Lebih jelasnya perhatikan Tabel 4.17 yang merupakan hasil analisis kepentingan – kinerja (IPA) menunjukkan variabel-variabel prioritas perbaikan dan yang harus dipertahankan.



Gambar 4.10 Grafik Rata-rata Kinerja, Rata-rata Harapan dan Kesenjangan pada Ragam Data Metodologi Statistik

Tabel 4.17 Daftar Variabel Metodologi Statistik Berdasarkan Prioritas dan Kuadran – Hasil Analisis Kepentingan – Kinerja Kuadran A dan C : Prioritas Perbaikan

B : Kinerja yang dipertahankan D: Pelayanan yang Berlebihan

Rank 1 2 3 4 1 1 2 3 4

P9 P6 P2 P4 P8 P5 P7 P3 P1

Variabel Aktualitas dan Ketepatan Waktu Koheren (Data Konsisten dan Selaras dengan Sumber lain) Kemutakhiran data Aksesibilitas Data Data tersedia secara jelas Komparibilitas Data Interpretabilitas Relevansi Data (Data Sesuai dengan kebutuhan pengguna) Akurasi/Ketepatan data

Tabel 4.18 Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Data Ragam Data Metodologi Statistik Menurut Tempat Beraktivitas Pengguna Data Pekerjaan Utama

Rata-rata Kepuasan

Tingkat Kepuasan

Kategori

Kementerian/ Lembaga Pemerintahan

3.04

75.93

Memuaskan

SKPD

3.11

77.78

Memuaskan


3.07

76.85

Memuaskan

2.44

61.11

Tidak Memuaskan

2.92

72.92

Memuaskan

Media Massa* Perbankan* Perusahaan Swasta* Lainnya Rata - Rata

*) Tidak ada responden dari Media Massa, Perbankan dan Perusahaan Swasta



Tabel 4.18 menunjukkan bahwa pengguna data dari kementerian/lembaga pemerintahan, SKPD, Lembaga Pendidikan dan Penelitian menyatakan bahwa kualitas data BPS sudah memuaskan. Rata-rata pengguna data yang dikelompokkan menurut tempat beraktivitas menyatakan data pada ragam metodologi statistik sudah memuaskan. 4.2.6 Indeks Masing-Masing Ragam Data Berdasarkan metode analisis yang digunakan untuk menghitung indeks kualitas data diperoleh indeks dari masing-masing ragam data yang disediakan oleh BPS disajikan pada Tabel 4.19. Adapun nilai-nilai indeks berturut-turut; Statistik Sosial: 74.3; Statistik Produksi: 73.1; Statistik Distribusi dan Jasa: 72,5; Neraca dan Analisis Statistik: 80,5 dan Metodologi Statistik: 75,3. Seluruh ragam data masuk dalam kategori memuaskan, sehingga dari nilainilai indeks tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas dari kelima ragam data masuk dalam kategori sudah memuaskan. Tabel 4.19 Indeks Kualitas Data pada Masing-Masing Ragam Data Ragam Data Statistik Sosial Statistik Produksi Statistik Distribusi dan Jasa Neraca dan Analisis Statistik Metodologi Statistik Rata-rata Indeks

Indeks

Kategori

74.3 73.1 72.5 80.5 75.3 75.16

Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan

4.2.7 Kesimpulan Kesenjangan Layanan Data pada Lima Ragam Data BPS Nilai Kesenjangan yang paling besar dari variabel-variabel pada kelima ragam data tersebut sebesar 32,14% yaitu variabel koheren data pada ragam data statistik distribusi dan jasa. Sedangkan kesenjangan yang paling kecil adalah –(3,14%) yaitu variabel interpretabilitas yang artinya kinerja berlebihan. Variabel interpretabilitas merupakan variabel yang memiliki nilai kesenjangan yang paling kecil pada keempat ragam data selain ragam data metodologi statistik. Nilai rata-rata indeks kualitas data 75,16 kategori memuaskan.



BAB 5

ANALISIS PERILAKU ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN BPS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

5.1 Analisis Pendapat Responden Terhadap Perilaku Anti Korupsi Terdapat 11 variabel yang digunakan untuk mengukur perilaku anti korupsi di lingkungan BPS yaitu: Variabel 1 Variabel 2

: :

Variabel 3

:

Variabel 4 Variabel 5 Variabel 6 Variabel 7 Variabel 8

: : : : :

Variabel 9

:

Variabel 10

:

Variabel 11

:

Sistem prosedur berpeluang KKN Petugas menawarkan percepatan proses di luar prosedur dan waktu Petugas menerima tawaran untuk melakukan pelayanan di luar prosedur dan waktu. Petugas memberi layanan diluar prosedur dan waktu. Terdapat Praktek Percaloan. Biaya tidak sesuai tarif yang ditetapkan. Petugas meminta imbalan di luar tarif resmi. Petugas menerima tawaran di luar tarif resmi. Petugas membedakan perlakuan terhadap penggunaan data dalam memberikan pelayanan. Terdapat jenis layanan lain selain yang ditetapkan yang mengindikasikan kecurangan. Petugas Pelayanan menerima hadiah/barang dari pengguna data.

Gambar 5.1 Grafik Persentase Responden/Pengguna Data Terhadap Perilaku Korupsi di Lingkungan BPS Provinsi NTT

Gambar 5.1 dapat dilihat bahwa 99,51% (tidak setuju + sangat tidak setuju) pengguna data tidak setuju adanya perilaku korupsi dalam BPS dan 0,49% setuju bahwa adanya unsur korupsi dalam BPS. Untuk itu kualitas pelayanan terhadap perilaku anti korupsi di lingkungan BPS sudah sangat memuaskan, namun ada hal-hal kecil yang harus diperhatikan seperti pada Gambar 5.2



Berdasarkan Gambar 5.2 terlihat bahwa setiap variabel memiliki 4 jenis penilaian pengguna data yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Terdapat 1 variabel yang memiliki penilaian sangat setuju dan setuju dari responden yaitu variabel 9 dan variabel ini harus menjadi prioritas perbaikan oleh instansi BPS. Alasan responden/pengguna data setuju pada variabel tersebut bisa dilihat pada Tabel 5.1. Pada variabel 9 terdapat 7,14% yang setuju bahwa petugas membedakan perlakuan terhadap penggunaan data dalam memberikan pelayanan.

Gambar 5.2 Grafik Persentase Pendapat Responden Terhadap Perilaku Anti Korupsi Menurut Tiap Variabel Tabel 5.1 Alasan Responden/Pengguna Data yang Setuju [berdasarkan Gambar 5.2] No.

Kode Responden

Tempat Beraktivitas

1

53 00 023


Sewaktu konsumen berkunjung Pukul 15.15, konsumen tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan registrasi/menggunakan layanan Perpustakaan tercetak (layanan ditutup sebelum waktu layanan selesai), kemudian konsumen beristirahat sementara di ruang tunggu namun konsumen diusir, "jangan duduk di sini, ini untuk tamu. Dikasih tau jangan angkat ekor." Apakah Konsumen bukan tamu? Model layanan ini membedakan perlakuan terhadap konsumen pengguna data.

2

53 00 038

Media Massa

Sewaktu konsumen berkunjung ke BPS untuk mengambil data, layanan terhadap dirinya tertunda disaat konsumen lain (wartawan senior dari Media cetak terkenal berkunjung) wartawan senior ini diutamakan layanannya, dan responden ini harus menunggu

Uraian



5.2 Analisis Harapan Perbaikan Terhadap Perilaku Anti Korupsi Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kualitas pelayanan terhadap perilaku anti korupsi sudah sangat memuaskan hanya perlu beberapa pembenahan. Untuk itu pada bagian ini dibahas mengenai harapan pengguna data untuk perbaikan kualitas pelayanan. Gambar 5.3 menunjukkan bahwa 27,05% responden menyatakan penting bahwa perlu adanya perbaikan pada kualitas pelayanan.

Gambar 5.3 Grafik Harapan Perbaikan Terhadap Perilaku Anti Korupsi

5.3 Nilai Indeks Anti Korupsi Tabel 5.2 menunjukkan rata-rata kepuasan, rata-rata harapan dan bobot penimbang sehingga diperoleh nilai indeks anti korupsi dari BPS Provinsi NTT sebesar 88,5. Jadi Kualitas Pelayanan dan Harapan Perbaikan terhadap Perilaku Anti Korupsi di Lingkungan BPS Provinsi NTT sudah sangat memuaskan. Tabel 5.2 Nilai Indeks Anti Korupsi Pertanyaan

Rata-Rata Kepuasan

Rata-Rata Harapan

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

3.31 3.43 3.47 3.49 3.62 3.59 3.68 3.61 3.55 3.55 3.59

1.58 1.85 1.85 1.93 1.98 1.83 1.83 1.88 1.83 1.88 1.88 20.275

Jumlah Nilai Indeks

Bobot Penimbang Faktor ke - i

0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

Indeks

0.26 0.31 0.32 0.33 0.35 0.32 0.33 0.33 0.32 0.33 0.33 3.5 88.5



BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan Berdasarkan penelitian ini ada beberapa hal yang perlu dikemukakan sebagai kesimpulan : 1. Sebanyak 40 responden menyatakan puas terhadap pelayanan BPS dengan hasil penilaian sebesar 87,3%. Responden juga menyatakan bahwa BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan penilaian sebesar 98%. Sebagian besar pengguna data menggunakan data untuk perencanaan (37,5%) dan Penelitian (27,5%). Pengguna data terbesar ada pada ragam data statistik sosial (46,7%) dan statistik produksi (26,7%). 2. Pengguna data BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh data dengan cara datang langsung ke kantor BPS, dengan penilaian sebesar 45%. Mengunjungi laman website BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menjadi pilihan responden sebagai media komunikasi dengan penilaian sebesar 42,5%. Selain itu, 30,1% pengguna data cenderung menggunakan jenis layanan berupa layanan data mikro/peta digital/softcopy publikasi. 3. Sebanyak 84,62% dari 40 responden menyatakan menggunakan data BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai rujukan utama, dimana 36,36% diantaranya berasal dari SKPD. 4. Indeks anti korupsi BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 88,5 dan menurut 0,49% pengguna data ‘masih ada peluang korupsi di BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur’. Khususnya ‘layanan ditutup sebelum waktu layanan selesai, pembedaan perlakuan terhadap konsumen pengguna data’.

6.2 Rekomendasi Proses perbaikan layanan untuk BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat ditempuh dengan : 1. Mengidentifikasi dan membuat database mitra-mitra strategis BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Mengidentifikasi kebutuhan data mitra-mitra potensial per sektor. Para perencana pada umumnya membutuhkan data di awal tahun, BPS perlu mempertimbangkan kebutuhan ini dan menemukan cara untuk menanggapinya. Secara riil daftar di bawah ini menunjukan sebagian kebutuhan para pengguna data: a. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan manusia, dll; b. Data bencana alam c. Data standar biaya hidup tahun 2014



d. Tidak ada data terkait potensi pakan ternak, padahal NTT diposisikan sebagai ‘provinsi ternak’ e. Perlu menyediakan data limbah hasil olahan seperti batang, kulit, tongkol jagung, limbah kering kopi, dan biji asam 3. Dengan adanya tuntutan pembangunan Era Jokowi hingga ke level desa, data desa/ kelurahan menjadi salah satu tuntutan yang perlu dipenuhi BPS. Dengan menggunakan celah ini BPS perlu memikirkan strategi komunikasi lainnya agar BPS tidak hanya menyasar mitra strategis di SKPD, LSM, Media Massa, Lembaga Pendidikan, Pelaku Usaha, dan Perbankan, tetapi juga menyasar kebutuhan data warga kelas menengah ke bawah. Jika data desa/kelurahan telah mampu diproduksi maka strategi pemasaran data untuk kalangan kelas menengah ke bawah perlu menjadi target, sebab urusan perencanaan pembangunan tidak hanya menjadi urusan para perencana di tingkat SKPD, tetapi juga para pelaku pembangunan di tingkat desa. 4. Di era otonomi daerah ini tuntutan para pembuat kebijakan di level provinsi maupun kabupaten/kota menjadi kian beragam, namun tidak diimbangi dengan pemberian wewenang sepadan di tingkat BPS provinsi, maupun kabupaten/kota untuk memproduksi data sesuai kebutuhan spesifik setiap daerah. Sehingga rekomendasinya adalah BPS perlu mempertimbangkan kemungkinan memberikan otonomi di masing-masing level kantor BPS agar sepadan dengan tuntutan era otonomi daerah. Survey Kepuasan Konsumen memang merupakan satu terobosan, yang kemudian perlu disusul dengan penyusunan strategi ‘bagaimana menanggapi permintaan konsumen’ yang telah berhasil ditampung melalui survey ini, baik di jenjang provinsi mapun kabupaten/kota. 5. Forum data di tiap kabupaten/kota maupun provinsi perlu digiatkan terutama koordinasi antara SKPD penghasil data dengan BPS. MoU yang telah dilakukan BPS Provinsi NTT dengan Bappeda perlu dikembangkan dengan SKPD lain, terutama yang menjadi penghasil data sekunder untuk BPS. 6. Perlu dipertimbangkan diadakan koordinasi secara berkala dengan SKPD penghasil data. Misalnya untuk saling berbagi tentang ‘perbedaan metodologi’ maupun indikator yang dipakai. Upaya ini untuk semakin memperkuat koherensi data, sekaligus untuk menjadi ajang penjajakan untuk memastikan agar data dapat diperoleh BPS secara reguler 7. Sebagian responden juga meminta agar BPS membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan data bagi masyarakat luas 8. BPS Provinsi NTT juga perlu mempertimbangkan usul responden survey untuk meningkatkan kemampuan layanannya, khususnya untuk melayani tanggapan melalui media on line, semisal melalui sosial media, messenger, maupun via telepon.



Lampiran-lampiran

Lampiran 1: Hasil Analisis IPA Terhadap Kepuasan Layanan—Variabel-variabel pada Tiap Kuadran

Lampiran 2: Hasil Analisis IPA Ragam Data Statistik Sosial



Lampiran 3: Hasil Analisis IPA Ragam Data Statistik Produksi

Lampiran 4: Hasil Analisis IPA Ragam Data Statistik Distribusi dan Jasa



Lampiran 5: Hasil Analisis IPA Ragam Data Neraca dan Analisis Statistik

Lampiran 6: Hasil Analisis IPA Ragam Data Metodologi Statistik



Lampiran 7: Saran dan Keluhan Narasumber Nama Lembaga

Keluhan

Saran

Instansi Vertikal

Tidak adanya cakupan data sektoral yang dibutuhkan instansi seperti data kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana, perdagangan manusia, dll. Masih kesulitan dalam mendapatkan data yang terperinci. Contoh data ST 2013, data PSDSK 2011 by name by address

Sebaiknya BPS menyediakan data sektoral, yang akan digunakan dalam perencanaan tahunan serta pengurusan profil instansi secara sektoral.

SKPD

Pelu koordinasi yang lebih intensif khusus menyangkut data peternakan

Instansi Vertikal

Diharapkan ketepatan waktu dalam Pelayanan lebih ditingkatkan lagi dan lebih menyajikan data pada tahun yand inovatif dalam penyajian data dibutuhkan oleh konsumen

Instansi Vertikal

Kesulitan mendapat data terbaru per Data disajikan secara aktual dan time series Data disajikan perwilayah (kab/kota/desa) wilayah Pemukhtahiran data harus lebih baik Data disajikan persektor: perekonomian, infrasturktur,dll

Instansi Vertikal

Data yang diperlukan kadang -kadang Data terkait penduduk miskin sebaiknya di up lambat ter - up date dan tidak sesuai date 6 bulan sekali dengan kondisi terakhirsperti data tentang penduduk miskin


Data lambat di up-date, sangat disayangkan karena menghambat peneliti. Data yang sebenarnya dibutuhkan awal tahun, tapi diberikan pertengahan tahun. Sering terjadi perbedaan data antar sumber; berbeda dengan beberapa sumber. -

SKPD

SKPD

SKPD

Media Massa

Sebaiknya data dari BPS diperoleh tanpa adanya pungutan biaya karena BPS merupaka biro pemerintahan bukan badan usaha karena data digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pertahankan kualitas pelayanan BPS yang sudah bagus dan tingkatkan lagi menjadi lebih bagus. Website BPS perlu disosialisasikan. Khusus buku NTT dalam angka terbit Sebaiknya ada buletin mingguan tentang harga sembako kepada masyarakat sperti terlambat padahal sebaiknya awal tahun harga minyak, harga beras,dll -

BPS dan pihak gereja bisa menjadi mitra untuk menyelenggarakan seminar serta melakukan survei bersama guna melihat potensi yang ada. Data tidak cocok dengan data dari Perhatikan kemutakhiran data di website. instansi terkait. Butuh koordinasi dengan pihak/mitra terkait Terdapat diskriminasi dalam pelayanan. agar data yang disajikan tidak membingungkn Website tidak lengkap dan susah diakses. masyarakat karena terdapat perbedaan.



LSM

-

LSM

-


Data yang disajikan berbeda dengan keada-an sebenarnya. Tidak pernah mensosiali-sasikan secara langsung kepada masyarakat kelas menengah ke bawah tentang manfaat dan penggunaan data statistik secara ber-kala. Data tidak akurat. Data sasaran indikator dari BPS tidak Untuk data sasaran program, perlu koordinasi sesuai dengan fakta sehingga yang intens tentang pengelola program, sehingga data lebih akurat. Contoh Sasaran membingungkan pengguna. Imunisasi bayi dan Ibu Hamil.

Lembaga Pendidikan dan Penelitian Lembaga Pendidikan dan Penelitian

Data yang disajikan kurang akurat

Perlu diperhatikan jumlah angka karena sering terjadi jumlah angka/digit terakhir tidak tercatat. Perlu kemutakhiran data yang lebih cepat dan koordinasi dengan dinas terkait. Petugas lebih sigap dalam proses kemutakhiran data Peningkatan akurasi data. Perlu adanya sosiali-sasi penggunaan data BPS secara berkala. Perlu ada mekanisme tentang tata kelola dan tata kelakuan berupa SOP anti korupsi bagi pe-gawai dan pengguna BPS.

Tingkatkan pemutakhiran data.

SKPD

Terdapat data kependudukan yang terbit Data yang diterbitkan periode tahun sebelumtidak sesuai periode waktu, misalnya nya harus sudah terbit pada awal tahun. salah satu data susenas.

LSM

Akurasi data diragukan

SKPD

BUMN

Instansi Vertikal


Tingkatkan kinerja agar pengguna data merasa puas, terutama pada tingkat akurasi data Kualitas data; ada beberapa data yang ha- Perlu tingkatkan koordinasi dengan SKPD lain nya dilakukan perhitungan oleh BPS agar tidak ada perbedaan data antara BPS (PDRB, Angka Kemiskinan, Pertumbuhan dengan SKPD sebagai sumber data. Ekonomi, Ekonomi Makro). Terkait datadata terse-but kami tidak memiliki perbandingan lain. Jika petuga pada seksi terkait tidak Sebaiknya jika petugas terkait sedang berada ditempat, maka petugas lain tidak berhala-ngan, petugas lain ditugaskan untuk dapat memberikan data terkait. Hal ini mengurus data terkait. sangat menghambat. Beberapa data seperti harga produsen, harga gabah tidak dapat diper-oleh di BPS. -

Perlu adanya indikator untuk mengetahui kepe-milikan kendaraan bermotor karena banyak di provinsi NTT, mempunyai motor yang dikredit, namun mereka anggap sebagai hak milik Banyak data yang dicari belum ada/belum Penerbitan diusahakan lebih mendekati diterbitkan; Secara umum data BPS sudah waktu data yang dikeluarkan bagus.



Data dari BPS kalau bisa lebih akurat lagi karena ada data lama yang belum di update Data BPS kurang menjawab kebutuhan, contoh data perumahan dan KK miskin di NTT karena sering disajikan persentase sedangkan angka absolut tidak dipaparkan dan masalah periodisasi penyiapan data yang selama ini lebih banyak tersedia untuk jangka 10 tahun.

Data harus terus lebih update karena data sangat penting untuk penelitian maupun tesis

Instansi Vertikal

NTT dalam angka kurang up date; Data BPS dengan data pembanding memiliki perbe-daan yang jauh. Hal ini membingungkan.

Data yang diberikan sebaiknya lebih terkini dan lebih akurat karena setiap tahun data dari BPS yang diberikan tidak ada perubahan jadi lebih baik ada kerjasama yang baik antar BPS dengan instansi terkait.

SKPD

Data yang diberikan tidak semaksimal yang diharapkan karena tidak sesuai dengan yang dibutuhkan (data tidak up date)

Sebaiknya mengikuti perubahan perjanjian data dalam satu tahun terakhir. Butuh koordinasi antara BPS dengan instansi terkait karena data tidak sama.

SKPD

Data sangat lambat di-up date; Kelengka- Lebih ditingkatkan keakuratan datanya dan pan data yang ditampilkan kurang spesifik tingkatkan kerjasama dengan SKPD lain agar khususnya data transportasi data survey tersinkron

SKPD

Masih sangat lambat dalam pemutakhiran data di website Alur prosedur website kurang jelas/terbelit-belit; kelengkapan data penyakit hewan tidak tersedia; waktu pelayanan tidak dipu-blikasikan; pemutakhiran data pada website/perpustakaan masih sangat lambat

Pemutakhiran data lebih diperhatikan, buku BPS sebaiknya disebarkan pada setiap SKPD pelayanan harus lebih ramah dan lebih sopan seperti, tidak membedakan status konsumen, kursi disediakan di luar ruang baca dan pemutakhiran data pada website/perpustakaan harus lebih cepat agar tidak menghambat pekerjaan lainnya.

SKPD

BPS masih sangat lambat dalam penyajian data, kurang lengkap, serta berbeda dengan data yang dikeluarkan oleh SKPD lainnya.

Pelayanan lebih ditingkatkan dan sesuaikan dengan jadwal; Penyajian data tahun terakhir harus diakses lebih cepat; Hard copy dan soft copy data sebaiknya dibagkan pada tiap SKDP

LSM

Website dan buku NTT dalam Angka biasanya sulit untuk diakses/unduh, teruta-ma data yang terbaru; Fitur pencarian saat membaca online juga seringkali terloncat ke halaman lain.

BPS perlu memaksimalkan layanan website yang sudah ada untuk mempublikasikan ke ma-syarakat. Data yang ditampilkan juga sebaiknya tidak dalam bentuk pdf, sehingga sulit untuk dipergunakan.

Aparat Keamanan

Keakuratan dan kemutakhiran data tidak sesuai dengan kurun waktu yang dibutuhkan dalam pengambilan data; perlu adanya kerjasama dengan instansi pemerintah lain-nya dalam upaya membuat kesamaan data.

Koordinasi dengan instansi lain terkait pendataan; Kualitas SDM dalam pengambilan data ditingkatkan; Ketepatan data sehingga tidak terjadi pendobelan data

Lainnya

SKPD


Sebaiknya data harus lebih cepat ter update dan real time melalui kerjasama dengan instansi dan mitra terkait; Website harus lebih disosialisasikan pada masyarakat



SKPD

Data tidak mudah diunduh dari website SKPD selaku mitra penyedia data seharusna mendapat akses yang lebih mudah dalam memperolah data, namun kenyataannya diwajibkan mengajukan permintaan data secara resmi sehingga eksekusi perenca-naan sebelumnya lambat.

Mempermudah akses data; Akurasi data perlu ditinjau; SOP pelayan data bagi masyarakat luas; Perlunya sistem Pelayanan konsumen secara online: via telpon/sosial media/email /massenger (selain website).


pemutakhiran data lambat

Sebaiknya petugas BPS harus terjadwal dalam melakukan pendataan atau harus kuasai entri data sehingga data tersaji secepatnya (awal tahun); Kemutakhiran data di website harus diperhatikan, sebaiknya ada admin yang khusus untuk website.

Instansi Vertikal

Pemutakhiran website sangat lambat sehingga menghambat perencanaan secara cepat dan berkelanjutan. Ketidaksesuaian data BPS dan lembaga lain (semisal, dinas pertanian) dalam ragam statistik produksi membuat responden kesulitan dalam mengukur perkembangan. Website sulit diakses. Data-data penting yang dibituhkan BLHD seperti jumlah kendaraan dan pemakaian bahan bakar sebagai indikator polutan tidak dapat diakses dari website

BPS bisa gunakan media lain selain website yang mudah diakses oleh masyarakat misalnya medsos.

Tidak ada akses informasi yang memungkinkan prediksi terhadap data yang akan dipublikasikan di waktu kemudian; Tidak ada data potensi pakan ternak perdaerah yang ironisnya merupakan "propinsi ternak"; Data tidak spesifik seperti data Kopi, dll. Lembaga terkait Kesulitan dalam membaca tabel curah Penanggulangan hujan bencana dan kesehatan

BPS jangan hanya berpusat pada data komoditas yang siap jual saja; yang juga banyak diperlukan adalah data limbah hasil olahan pertanian/perkebunan seperti batang, kulit, tongkol jagung, limbah kering kopi, biji asam; Perhatikan pemutakhiran website.

Instansi Vertikal


BPS harus lebih sering melakukan pemutakhiran data

Perlu menyajikan data bencana dari 5 tahun terakhir; Di NTT ada 13 jenis bencana alam secara teortis dan data akan hal ini tidak di sajikan secara tetap dan berkesinambungan; Tabel curah hujan lebih disederhanakan sehingga lebih mudah masyarakat umum membaca dan memakainya. Untuk data PDRB Kab/Kota diharapkan proses pemutakhirannya lebih cepat Sebaiknya BPS memiliki pihak ketiga untuk survey dan sensus untuk menjamin adanya akurasi dan objektivitas data

Perbankan

-

Media Massa

-

Lainnya

Data standar biaya hidup tahun 2014 Pemutakhiran data harus lebih cepat tidak disajikan


PADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Recommend Documents