BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

2010 - 2014 REVIEW KEEMPAT

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan dasar yang baik dalam menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Salah satu kunci keberhasilan perencanaan dimulai dengan tersedianya informasi statistik yang berkualitas sehingga menjadi rujukan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Statistik berkualitas tersebut dapat diperoleh melalui penyelenggaraan statistik dasar yang berkualitas yang menjadi tugas pokok BPS Provinsi Jawa Timur sebagai perwakilan BPS di wilayah Provinsi Jawa Timur. Perencanaan BPS Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara statistik dasar di Provinsi Jawa Timur selama lima tahun ke depan telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Jawa Timur 2010-2014. Renstra tersebut disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan BPS Provinsi Jawa Timur. Renstra dirumuskan untuk menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh jajaran BPS Provinsi Jawa Timur dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan statistik yang telah ditetapkan. Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bemanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan untuk penyelenggaraan perstatistikan di Provinsi Jawa Timur dan perkuatan Sistem Statistik Nasional. Surabaya, Juli 2014 Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur,

M. Sairi, MA

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF BPS Provinsi Jawa Timur sesuai Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 tahun 2001 adalah Perwakilan BPS di Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS, dan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BPS Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan statistik dasar di provinsi, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi, peningkatan pemahaman dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di propinsi, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Provinsi. Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, BPS Provinsi mempunyai kewenangan dalam hal penyusunan rencana daerah di propinsi secara makro di bidang statistik, perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan daerah di provinsi, Penetapan sistem informasi statistik di provinsi, penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di provinsi, dan kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Presiden No.5 tahun 2010 mengatur kewajiban Kementerian/ Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 yang memuat visi dan misi Kementerian/Lembaga yang telah diselaraskan dengan visi dan misi RPJMN 2010-2014. Peraturan Kepala Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2010 menetapkan bahwa Renstra BPS Tahun 2010-2014 berfungsi sebagai pedoman bagi instansi vertikal BPS dalam menyusun Renstra pada masing-masing instansi vertikal BPS tersebut, dengan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Karena itu disusunlah Renstra BPS Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai perwakilan BPS di daerah dalam penyelenggaraan statistik dasar di Provinsi Jawa Timur. Renstra BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, serta berpedoman kepada Renstra BPS Tahun 2010-2014. Renstra BPS iii

Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS Provinsi Jawa Timur dan para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik dalam melaksanakan pembangunan di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Renstra juga sebagai dasar bagi BPS Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai penyelenggara statistik dasar di Provinsi Jawa Timur. Dengan mengacu kepada visi BPS 2010-2014 serta memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi dari pihak luar dengan landasan pemikiran proaktif, maka Visi BPS Provinsi Jawa Timur 2010-2014 adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (The Agent of Trustworthy Statistical Data for All)”. Penyelenggaraan statistik dasar di Provinsi Jawa Timur diarahkan agar mampu mengakomodir berbagai tantangan yang berkembang, kecepatan dan peningkatan kualitas data, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi, kesiapan SDM penyelenggara statistik, kecenderungan pembatasan akses terhadap data dari responden/obyek kegiatan statistik, serta otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil. Berdasarkan visi BPS Provinsi Jawa Timur, maka misi penyelenggaraan statistik dasar di Provinsi Jawa Timur mencakup: 1). Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien; 2). Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; 3). Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; 4). Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; dan 5). Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Tujuan utama penyelenggaraan statistik dasar di Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun ke depan adalah (i). Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, (ii). Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien, (iii). Penguatan teknologi iv

informasi dan komunikasi serta sarana kerja, dan (iv). Peningkatkan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan. Untuk itu,

BPS Provinsi Jawa Timur perlu

meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik. Adapun sasaran strategis penyelenggaraan statistik dasar di Provinsi Jawa Timur dirumuskan sebagai berikut: (1) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, (2) Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, (3) Meningkatkan metodologi sensus dan survei serta pemasukan data, (4) Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik, (5) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik, (6) Meningkatkan hubungan dengan pengguna data, (7) Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik, (8) Meningkatnya kualitas komunikasi BPS pusat dengan BPS Daerah , (9) Memperbaiki

sumber

daya

manusia,

(10)

Meningkatkan

pengawasan

dan

akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, maka BPS Provinsi Jawa Timur menetapkan strategi yang meliputi: a) Strategi

Bidang Pencapaian Tujuan Peningkatan Ketersedian Data dan

Informasi Statistik yang Berkualitas b) Strategi Pencapaian Tujuan Peningkatan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien. c) Strategi Pencapaian Tujuan Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja. d) Strategi Pencapaian Kelembagaan.

Tujuan

Peningkatan

Kapasitas

SDM

dan

Penataan

Strategi tersebut diatas dibangun berdasarkan arah kebijakan BPS Provinsi Jawa Timur yaitu: 1) Meningkatkan penyediaan statistik berkualitas diberbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, dan metode lainnya. 2) Mengembangkan

sistem

statistik

wilayah

dan

spesifik

daerah

secara

bertahap untuk mendukung otonomi daerah.

v

3) Meningkatkan kerja sama dengan sumber, produsen dan pengguna data, dengan cara memberikan apresiasi serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) berbagai kegiatan statistik. 4) Meningkatkan

jumlah

dan

terutama di daerah dengan

ragam

ketrampilan

dan

kemampuan

SDM

mengupayakan penambahan dan melakukan

pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir Pegawai. 5) Melaksanalan manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, transparan serta bebas KKN melalui system pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir dengan menciptakan pelayanan prima. 6) Mengefektifkan

fungsi

Forum

Masyarakat

Statistik

(FMS)

dengan

memperbanyak pertemuan, diskusi dan kunjungan lapangan. 7) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan prinsip transparan, mudah, cepat dan murah.

Untuk mendukung semua rencana kegiatan BPS Provinsi Jawa Timur pada periode 2010-2014, BPS Provinsi Jawa Timur memiliki Program Teknis dan dua Program Non-Teknis. Program Teknis BPS Provinsi Jawa Timur adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Sedangkan Program NonTeknis BPS Provinsi Jawa Timur terdiri atas Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS Provinsi dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS Provinsi. Pentingnya peranan data dan informasi statistik dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional, daerah

maupun bagi

masyarakat, mendorong BPS Provinsi Jawa Timur untuk menentukan strategistrategi perkuatan penyelenggaraan statistik dasar dengan tujuan menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas sehingga menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya oleh semua pihak. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2010-2014 dan Renstra BPS 2010-2014, yang menempatkan pembangunan data dan informasi statistik sebagai program pendukung manajemen pembangunan nasional.

vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................ ii RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................... iii DAFTAR ISI ...................................................................................... viii BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................. 1 B. Kondisi Umum .............................................................................. 3 C. Potensi dan Permasalahan ............................................................... 5 BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS PROV. JAWA TIMUR .................................. 9 A. Visi BPS Provinsi Jawa Timur ............................................................ 9 B. Misi BPS Provinsi Jawa Timur ........................................................... 10 C. Tujuan BPS Provinsi Jawa Timur ....................................................... 11 D. Sasaran Strategis BPS Provinsi Jawa Timur .......................................... 12 BAB III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPS PROV. JAWA TIMUR ..................... 16 A. Strategi dan Arah Kebijakan Nasional ................................................. 16 B. Strategi dan Arah Kebijakan BPS Provinsi Jawa Timur ............................. 17 C. Program dan Kegiatan BPS Provinsi Jawa Timur .................................... 24 BAB IV. PENUTUP ............................................................................... 35 LAMPIRAN. ....................................................................................... 36

vii

DAFTAR TABEL Tabel 1.

Indikator Tujuan dan Target Pembangunan Statistik 2010 2014……………………………………………………………………………………………………

Tabel 2.

Hubungan Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur………………………………………………….

Tabel 3.

Tabel 4.

12

26

Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Jawa Timur 2010 2014 …………………………………………………………………………………………………..

32

Alokasi Anggaran 2010-2014 Menurut Program ……………………………

34

LAMPIRAN Lampiran 1.

Target Pembangunan untuk Tahun 2010 - 2014 Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur ………………………………….………………………

Lampiran 2.

37

Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 BPS Provinsi Jawa Timur ……………………….……………………….……………………….…………..

viii

42

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS Provinsi) adalah Perwakilan BPS di Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS RI, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BPS Provinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi, memperlancar dan melakukan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Provinsi, menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Provinsi. Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, BPS Provinsi mempunyai kewenangan dalam hal penyusunan perencanaan di wilayah provinsi secara makro di bidang perstatistikan, perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan daerah di Provinsi, penetapan sistem informasi statistik di Provinsi, penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di Provinsi, kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pada Perpres No. 5 Tahun 2010 mengatur kewajiban Kementerian/ Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis 2010-2014 dengan menyusun visi dan misi Kementerian/Lembaga yang diselaraskan dengan visi dan misi RPJMN 20102014. Dengan adanya Renstra sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan Kementerian/Lembaga maka pelaksanaan program dan kegiatan akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. Renstra Tahun 2010-2014 yang disusun Kementerian/ Lembaga harus mangacu kepada RPJM Nasional 2010-2014. Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), merupakan hal yang mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan

pemerintahan. Keterbukaan atau setidaknya transparansi instansi pemerintah di bidang

informasi

(termasuk

informasi

statistik)

mengharuskan

pemerintah

menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap.

Untuk

itu

BPS

Provinsi

menyusun

renstra

dalam

melaksanakan

pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean government. Dengan adanya Renstra sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan BPS Provinsi Jawa Timur maka pelaksanaan program dan kegiatan akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik dan Renstra BPS Tahun 2010-2014, serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. Renstra BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 menjadi acuan umum bagi seluruh jajaran BPS Provinsi Jawa Timur dan para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik dalam melaksanakan pembangunan nasional dan daerah di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Renstra juga sebagai dasar bagi BPS Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kewajiban dalam penyelenggaraan statistik dasar di daerah. Untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPS Provinsi Jawa Timur. Ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu, makin cepat, dan makin cepat disajikan merupakan tuntutan permintaan masyarakat dewasa ini. Hal ini merupakan tantangan bagi BPS Provinsi Jawa Timur untuk selalu meningkatkan mutu penyelenggaraan statistik dasar, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi Jawa Timur, peningkatan pemahaman dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Provinsi Jawa Timur, serta turut serta secara aktif dalam hal penyusunan rencana daerah di Provinsi Jawa Timur secara makro di bidang statistik, perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur, penetapan sistem informasi statistik di Provinsi Jawa Timur, 2

penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, BPS Provinsi Jawa Timur menetapkan visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan di bidang statistik yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Jawa Timur 2010-2014.

B. Kondisi Umum Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja dan pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi

statistik

yang

andal

merupakan

salah

satu

kunci

keberhasilan

perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga sangat dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik dan amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain: a. agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal; b. menghindari

kemungkinan

terjadinya

duplikasi

kegiatan

oleh

para

penyelenggara statistik; dan c. agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. Salah satu upaya BPS Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat. Koordinasi dan kerjasama dimaksud dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Jejaring tersebut merupakan kekuatan yang akan terus dikembangkan dalam rangka pembangunan nasional di bidang statistik. Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap 3

terus diupayakan ketersediaannya. Dalam lima tahun ke depan BPS Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik untuk penguatan sistem data dan informasi pembangunan nasional yang sejalan dengan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dan Renstra BPS Tahun 2010-2014. Penguatan sistem data dan informasi pembangunan memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional. Upaya penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan BPS Provinsi Jawa Timur sebagai perwakilan BPS di daerah sampai dengan tahun 2014, telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Indikator sosial-ekonomi dihasilkan melalui Sensus Penduduk (SP), Sensus Pertanian (ST), Sensus Ekonomi (SE), dan berbagai survei di bidang sosial-ekonomi dan kependudukan. Semua indikator sosial-ekonomi tersebut telah dapat dihasilkan baik secara reguler maupun dalam waktu tertentu. BPS Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan kegiatan adhoc lainnya dari BPS Republik Indonesia di Jakarta yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang tidak diagendakan sebelumnya, diantaranya Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau (2011), Survei Biaya Hidup (SBH) 2012, Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP) 2012, Survei Monitoring Dampak Krisis (SMDK) 2012, Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) 2012, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014, dan Pendataan Struktur Ongkos Usaha Tani/ST2013 Sub Sektor (2014) untuk mendukung program-program khusus, seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan sejenisnya. Dalam menyampaikan hasil kegiatan statistik kepada masyarakat, BPS Provinsi Jawa Timur menggunakan media kegiatan press release Berita Resmi Statistik (BRS) yang meliputi informasi statistik penting seperti inflasi, ekspor, impor, pariwisata, nilai tukar petani, pertumbuhan ekonomi, produksi padi dan palawija, angka kemiskinan, pengangguran, dan indeks tendensi konsumen. Selain itu BPS Provinsi Jawa Timur juga melakukan diseminasi data dan informasi statistik baik melalui publikasi/buku data statistik yang dikirimkan ke dinas/instansi di Wilayah Provinsi Jawa Timur serta ditempatkan di perpustakaan BPS Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga dibuat publikasi di media cetak, elektronik maupun media

4

informasi lainnya seperti internet. Data-data BPS yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan BRS juga ditampilkan di website BPS Provinsi Jawa Timur. Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dilakukan

pengawasan

terhadap

penggunaan

anggaran

yang

menjadi

tanggungjawab BPS Provinsi Jawa Timur secara intensif guna mencegah pemborosan sumber daya. Pengawasan dilakukan dengan meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan dan barang dalam rangka menuju tertib administrasi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan.

C. Potensi dan Permasalahan C.1. Potensi yang Dimiliki Secara kelembagaan, BPS telah ditegaskan sebagai instansi vertikal melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS Provinsi Jawa Timur merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia, karenanya BPS Provinsi Jawa

Timur

menjadi

perwakilan

BPS

di

Provinsi

Jawa

Timur

yang

bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mengacu kepada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh BPS dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah. Potensi-potensi yang dimiliki oleh BPS Provinsi Jawa Timur dimaksimalkan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Beberapa potensi yang dimiliki oleh BPS Provinsi Jawa Timur: 5

1) Saat ini dari 119 pegawai BPS Provinsi Jawa Timur sebanyak 116 orang pegawai telah

berpendidikan

di

atas

SLTA

dengan

rincian,

1

orang

pegawai

berpendidikan setingkat S3, 37 berpendidikan S2, 49 berpendidikan S1/D4, dan 8 orang pegawai berpendidikan D3. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk menghasilkan tenaga profesional statistik, BPS Provinsi Jawa Timur selain memberikan ijin belajar, juga mengirimkan beberapa pegawainya untuk mengikuti program Tugas Belajar yang diadakan oleh BPS Pusat maupun memberikan Izin Belajar kepada pegawai. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM tersebut menjadi potensi yang dimiliki oleh BPS Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas data. Semakin tingginya tingkat

pendidikan

pegawai,

diharapkan

berdampak

signifikan

kepada

meningkatnya kualitas data yang dihasilkan. Peningkatan kemampuan pegawai tidak hanya dilakukan dengan peningkatan jenjang pendidikan, tetapi juga meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi lainnya melalui pelatihan/workshop. 2) Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat sangat potensial untuk

menunjang

kegiatan

BPS

Provinsi

Jawa

Timur.

Peralatan

dan

perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Provinsi Jawa Timur merupakan

potensi

untuk

meningkatkan

kualitas

dan

mempercepat

ketersediaan data dan informasi statistik. Dalam hal penyediaan sarana dan prasaran teknologi informasi tersebut, BPS Provinsi Jawa Timur selain mendapatkan hardware dan software dari BPS Pusat juga mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan TIK dengan membuat rencana pengadaan barang teknologi informasi. Rencana tersebut diusulkan ke BPS Pusat (bottomup process). 3) Selain kelengkapan sarana TIK, BPS Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan dan menata sedemikian rupa lingkungan kerja (work environment) seperti yang sangat kondusif berupa sarana dan prasarana kerja: bangunan gedung kantor yang memadai bagi seluruh pegawai untuk bekerja. Lingkungan kerja yang memadai dan nyaman dapat berdampak pada meningkatnya etos kerja pegawai. Selama periode 2010-2014, BPS Provinsi Jawa Timur telah melakukan revitalisasi gedung kantor pada tahun 2014 dengan memperluas perpustakaan. 6

Lebih jauh lagi, ruang perpustakaan tersebut telah ditata menjadi lebih rapi dan sesuai dengan pedoman tata kelola perpustakaan BPS pada umumnya. Perpustakaan yang lebih luas dan tertata akan bermanfaat juga untuk pengunjung perpustakaan/konsumen data. Kenyamanan dalam mengakses data sangat menentukan akuntabilitas kinerja BPS dalam memenuhi kebutuhan data yang berkualitas. 4) Pengembangan potensi tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga secara eksternal. Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan Pemerintah Pusat maupun Daerah sebagai rujukan untuk perumusan kebijakan,

perencanaan,

pemantauan,

maupun

evaluasi

pembangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil. Dalam melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pemerintah terkait di wilayah provinsi, BPS Provinsi Jawa Timur berperan aktif dalam menyediakan data yang dibutuhkan oleh dinas/instansi pemerintah lainnya tersebut. Peran tersebut ditunjukkan dengan diterimanya tawaran kerjasama penyediaan indikator-indikator tertentu yang dibutuhkan.

C.2. Permasalahan yang Dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas data mencakup permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan internal yang terlihat adalah masih adanya sumber daya manusia (SDM) statistik yang sebagian belum profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugas. Permasalahan internal lainnya adalah sarana dan prasarana TIK yang dimiliki belum seluruhnya sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Sedangkan permasalahan eksternal yang menonjol adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumahtangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Hal ini menyebabkan kualitas data dan response rate yang relatif masih rendah. Permasalahan eksternal lain adalah peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro yang belum sepenuhnya terpenuhinya. Hal ini muncul sebagai akibat dari diimplementasikannya kebijakan 7

otonomi daerah. Untuk memenuhi kebutuhan data yang demikian, BPS terkendala dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, ada pula anggapan masyarakat bahwa BPS adalah sumber dari segala sumber informasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS. Permasalahan penting lainnya yaitu belum optimalnya implementasi 4 prinsip dasar dari 10 prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasikan oleh PBB, antara lain: (i) National

Statistikal

Offices

(NSO)

berhak

untuk

membetulkan

dan

mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik. (ii) Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun catatan administrasi di mana NSO bertanggungjawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden. (iii) Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien. (iv) Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua Negara.

8

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS PROVINSI JAWA TIMUR

A. Visi BPS Provinsi Jawa Timur Secara kelembagaan, BPS telah ditegaskan sebagai instansi vertikal melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. BPS Provinsi Jawa Timur merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, karenanya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Jawa Timur sepenuhnya mengacu kepada Visi dan Misi BPS. Visi BPS Provinsi Jawa Timur 2010-2014 selain dibangun dengan mengacu kepada Visi BPS 2010-2014 juga memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi dari pihak luar dengan landasan pemikiran proaktif. Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi

yang

mendukung

keterbukaan

informasi,

otonomi

daerah

yang

mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah

kecil,

perkembangan

teknologi

informasi

yang

mengarah

kepada

peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi, serta memperhatikan

kesiapan

SDM

penyelenggara

statistik

dan

kecenderungan

pembatasan akses terhadap data dari responden/obyek kegiatan statistik. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi BPS Provinsi Jawa Timur 2010-2014 adalah seperti berikut:

“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” “The Agent of trustworthy Statistical Data for All” BPS Provinsi Jawa Timur adalah perwakilan BPS di daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Provinsi. Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS Provinsi Jawa Timur merupakan pencetus ide sekaligus pelaku dalam penyelenggaraan dan penyediaan statistik terpercaya di daerah. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan lapangan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa data 9

statistik dasar yang dihasilkan oleh BPS Provinsi Jawa Timur dapat digunakan oleh semua pihak sesuai dengan tujuan dan sasaran pengumpulan data yang ditetapkan. Dengan

visi

tersebut

eksistensi

BPS

Provinsi

Jawa

Timur

sebagai

penyelenggara statistik dasar di daerah menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS Provinsi Jawa Timur bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

B. Misi BPS Provinsi Jawa Timur Sama halnya dengan visi, misi BPS Provinsi Jawa Timur 2010-2014 juga mengacu sepenuhnya kepada misi BPS 2010-2014. Pernyataan misi merupakan penjabaran serta rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat mencapai visi yang sudah ditetapkan. Untuk mencapai visinya, ditetapkan misi BPS Provinsi Jawa Timur sebagai berikut: 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien; 2. Menciptakan

insan

statistik yang kompeten dan profesional, didukung

pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Misi pertama merujuk pada filosofi dasar bahwa untuk mewujudkan visi, BPS Provinsi Jawa Timur memerlukan landasan hukum yang kuat. Saat ini banyak perubahan yang mendasar yang menuju pada pentingnya peninjauan kembali Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

10

Misi kedua, SDM dan TIK menjadi dua pilar penting dalam penyelenggaraan SSN. BPS Provinsi Jawa Timur memanfaatkan kesempatan yang diberikan BPS dalam hal pengembangan SDM dengan mengirimkan pegawai mengikuti program Tugas Belajar. Ini dilakukan untuk mendapatkan SDM yang profesional terutama di bidang statistik dan komputasi statistik. Dengan dukungan TIK, maka SDM yang ada mampu mengimplemtasikan SSN secara efektif dan efisien. Misi ketiga, BPS Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan statistik daerah mengacu pada 10 prinsip dasar yang direkomendasi PBB, yang di antaranya bahwa BPS Provinsi Jawa Timur harus menghasilkan data yang didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misi keempat, BPS Provinsi Jawa Timur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Misi ini menjadi bagian penting dan strategis dalam mewujudkan visi BPS Provinsi Jawa Timur, yaitu sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Misi

kelima,

BPS

Provinsi

Jawa

Timur

sebagai

penanggung

jawab

terlaksananya SSN, perlu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan efektif dan efisien.

C. Tujuan BPS Provinsi Jawa Timur Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Untuk itu, BPS Provinsi Jawa Timur perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara statistik dasar di daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya sebagai penyelenggara statistik dasar

di

daerah,

maka

BPS

Provinsi

Jawa

Timur

menetapkan

Tujuan

penyelenggaraan statistik dasar dengan mengacu kepada visi dan misinya yaitu: (i). Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, (ii). 11

Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien, (iii). Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja, (iv). Peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan. Tabel 1 Indikator Tujuan dan Target Pembangunan Statistik 2010-2014 NO

(1)

TUJUAN

TARGET

URAIAN

INDIKATOR

2010

2011

2012

2013

2014

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS

80%

80%

80%

80%

80%

2

Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien

Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS

75%

75%

80%

80%

80%

3

Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja

Jumlah satker Kabupaten/ Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

36

38

38

38

38

4

Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

46%

48%

50%

50%

58%

D. Sasaran Strategis BPS Provinsi Jawa Timur Sasaran Strategis BPS Provinsi Jawa Timur pada dasarnya merupakan suatu target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia. Sasaran Strategis BPS Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2014 dirumuskan sebagai berikut: 1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas”. Sedangkan sasaran tujuan 1 adalah: 1.1. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu 12

Dengan indikator kinerja sasaran: 1.1.1.

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro;

1.1.2.

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro;

1.1.3.

Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang rilis sesuai jadwal.

1.2. Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu Dengan indikator kinerja sasaran:. 1.2.1.

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat;

1.2.2. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat; 1.2.3. Persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang rilis sesuai jadwal. 1.3. Meningkatkan metodologi sensus dan survei, serta pemasukan dokumen Dengan indikator kinerja sasaran: 1.3.1. Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir; 1.3.2. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data; 1.3.3. Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistik. 2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Meningkatkan Pelayanan Prima

dalam

Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien”. Sasaran yang digunakan adalah: 2.1. Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik Dengan indikator kinerja sasaran: 2.1.1. Jumlah judul publikasi statistik yang mempunyai ISSN/ ISBN; dan 2.1.2. Jumlah tenaga fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli. 2.2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik.

13

Dengan indikator kinerja sasaran: 2.2.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS; 2.2.2. Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS; 2.2.3. Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu. 2.3. Meningkatkan hubungan dengan pengguna data Dengan indikator kinerja sasaran: 2.3.1. Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya; 2.3.2. Jumlah instansi pemerintah dan lembaga dalam dan luar negeri yang menerima Publikasi BPS 3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: “Penguatan Teknologi Informasi

dan

Komunikasi serta Sarana Kerja”. Sedangkan sasarannya adalah: 3.1. Meningkatnya Kualitas Pengolahan Data dan Informasi Statistik Dengan indikator kinerja sasaran: 3.1.1. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu; 3.1.2. Jumlah petugas fungsional pranata komputer; 3.2. Meningkatnya Kualitas Komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah. Dengan indikator kinerja sasaran : 3.2.1. Banyaknya tayangan secara langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi; 3.2.2. Banyaknya penggunaan Video Conference untuk rapat teknis dengan BPS Pusat. 4. Sasaran strategis dari tujuan keempat: “Peningkatkan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan”. Sasarannya adalah: 4.1. Memperbaiki sumber daya manusia Dengan indikator kinerja sasaran : 4.1.1. Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan; 4.1.2. Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon;

14

4.1.3. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu; 4.1.4. Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. 4.2. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Dengan indikator kinerja sasaran: 4.2.1. Persentase BPS kabupaten/kota yang menyusun Renstra, RKT, LAKIP dan PK; 4.2.2. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Inspektorat Utama; 4.2.3. Laporan monitoring pengadaan barang dan jasa.

15

BAB III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPS PROVINSI JAWA TIMUR

A. Strategi dan Arah Kebijakan Nasional Prioritas pembangunan jangka menengah di bidang data dan informasi statistik adalah peningkatan kualitas statistik nasional. Kualitas data diukur dalam enam

dimensi,

yaitu

akurat,

relevan,

tepat

waktu/timeliness,

mudah

diakses(accessibility), koheren (coherence) yang berarti konsisten antar sektor dan antar periode dan spasial, serta mudah diinterpretasikan (interpretability).

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dikelompokkkan dalam: (1) Peningkatan kualitas dan ketersediaan data (2) Peningkatan pelayanan prima (3) Peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (4) Peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan.

Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi statistik selama ini baru terfokus kepada perbaikan metodologi dan teknis statistik. Perbaikan yang dilakukan saat ini diharapkan mulai menyentuh seluruh aspek seperti penelaahan kembali proses

ketatalaksanaan

(business process review), pengembangan

kapasitas TIK, dan peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM serta penataan kelembagaan. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik ini tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan

dengan

meningkatnya

penggunaan

TIK

statistik.

Keberhasilan

peningkatan kualitas data dan informasi statistik juga sangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM. Hal ini menunjukkan meningkatnya kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah. Pembangunan kapasitas dan penyediaan data dan informasi statistik nasional direncanakan akan dilakukan melalui sebuah program teknis kestatistikan, yaitu program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program ini akan menjadi sebuah rencana kerja institusi penyedia data dan informasi statistik, baik di pusat maupun daerah.

16

B. Strategi dan Arah Kebijakan BPS Provinsi Jawa Timur B1. Strategi BPS Provinsi Jawa Timur Sejalan dengan sasaran strategis BPS dan nasional, peningkatan kualitas data dan penyajian merupakan salah satu tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai BPS Provinsi Jawa Timur. Untuk mencapainya, selama lima tahun ke depan BPS Provinsi Jawa Timur perlu mengupayakan reformasi dan perubahan terhadap pembangunan statistik secara menyeluruh. Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan penyajian perlu dilakukan pembenahan-pembenahan, yaitu dengan memenuhi kebutuhan perangkat dan penguasaan TIK, meningkatkan kualitas SDM, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana fisik yang memadai. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada strategi pembangunan nasional di bidang statistik dan Renstra BPS 2010-2014, maka BPS Provinsi Jawa Timur menetapkan strategi-strategi yang merupakan serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran proses. Strategi-strategi tersebut diuraikan untuk setiap sasaran proses dan dikelompokkan dalam empat bidang yang meliputi: a) Strategi Pencapaian Tujuan Peningkatan Ketersedian Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas. b) Strategi Pencapaian Tujuan Peningkatan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien. c) Strategi Pencapaian Tujuan Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja. d) Strategi Pencapaian Kelembagaan.

Tujuan

Peningkatan

Kapasitas

SDM

dan

Penataan

I. Strategi Pencapaian Tujuan Peningkatan Ketersedian Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka penguatan sistem penyelenggaraan statistik dasar. Tujuan strategi ini adalah untuk mengoptimalkan kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh BPS Provinsi Jawa Timur. Strategi ini terdiri atas beberapa rangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran prioritas. Adapun sasaran dan strategi-strategi tersebut adalah seperti yang diuraikan di bawah ini: 17

a) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan pendataan Sensus Pertanian 2013 yang berkualitas; 2. Mengaplikasikan Sistem Neraca Nasional Indonesia berdasarkan System of National Account (SNA) 2008 untuk neraca-neraca pokok seperti Neraca Produksi, Neraca Penerimaan dan Pengeluaran, Neraca Kapital, dan Neraca Finansial di BPS Provinsi Jawa Timur sehingga terwujud data neraca regional yang terbandingkan antarnegara; 3. Melaksanakan ketersediaan data dasar yang diperlukan bagi penerapan SNA 2008, berdasarkan analisis kebutuhan dan ketersediaan; 4. Melakukan

koordinasi

dengan

penyelenggara

statistik

sektoral

guna

meningkatkan kualitas data dari instansi sektoral, berdasarkan analisis kebutuhan dan ketersediaan; 5. Menerapkan hasil perbaikan sistem pengolahan data untuk SNA 2008; 6. Mengimplementasikan perubahan tahun dasar PDRB dari tahun 2000 menjadi tahun 2010 agar statistik PDRB serta pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh BPS menjadi reliable; 7. Melaksanakan

perubahan

sistem

pengumpulan

data

Survei

Industri

Besar/Sedang Tahunan yang semula dilakukan dengan pendekatan sensus menjadi dua pendekatan, untuk Survei Industri Besar melalui pendekatan sensus sedangkan Survei Industri Sedang melalui pendekatan survei sampel; 8. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas statistik pertanian; 9. Meningkatkan kualitas statistik harga dengan melenggarakan Survei Biaya Hidup (SBH) dan menghitung Diagram Timbangan Nilai Tukar Petani pada tahun 2012, serta melaksanakan penyempurnaan sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyajian statistik harga; 10. Melaksanakan pembangunan statistik harga produsen; 11. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Ekspor-Impor; 12. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Konstruksi;

18

13. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Pertambangan dan Energi; 14. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Keuangan; 15. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Pariwisata; 16. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Teknologi Informasi dan Komunikasi; 17. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Perdagangan Dalam Negeri; 18. Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data dan informasi statistik Perhubungan; 19. Menerapkan perbaikan sistem pengolahan data survei berbasis perusahaan maupun tumah tangga. 20. Melakukan monitoring jadwal semua pekerjaan terkait penyediaan data dan informasi statistik ekonomi makro. 21. Merespon lebih awal pada gejala keterlambatan pemasukan data dari lapangan dan menindaklanjuti sesegera mungkin.

b) Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1.

Menyelenggarakan pendataan Sensus Penduduk 2010 yang berkualitas;

2.

Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data statistik demografi;

3.

Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS);

4.

Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS);

5.

Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data Survei Upah dan Struktur Upah;

6.

Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data statistik kemiskinan;

7.

Menerapkan pengukuran peningkatan kualitas data statistik ketahanan sosial. 19

8. Melakukan monitoring jadwal semua pekerjaan terkait penyediaan data dan informasi statistik ekonomi makro. 9. Merespon lebih awal pada gejala keterlambatan pemasukan data dari lapangan dan menindaklanjuti sesegera mungkin.

c) Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei Serta Pemasukan Data Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas kerangka sampel bagi survei berbasis rumah tangga maupun perusahaan/usaha. 2. Meningkatkan kualitas peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan dan penyajian data statistik. 3. Mengoptimalkan penerapan desain sensus dan survei. 4. Memperbaiki metode pengumpulan data dan monitoring/pemantauan.

II. Strategi Pencapaian Tujuan Peningkatan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang andal, Efektif, dan Efisien Strategi ini merupakan sarana untuk mencapai apa yang diharapkan dari tujuan kedua. Rangkaian aktivitas dari sasaran strategis ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka penguatan aspek sasaran strategis: a) Meningkatkan dan Mengembangkan Analisis Statistik Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas statistik lintas sektor; 2. Meningkatkan konsistensi statistik lintas sektor; 3. Membangun Sistem Manajemen Kualitas Total; 4. Menyempurnakan klasifikasi dan standarisasi statistik untuk keperluan pengumpulan, penyajian, dan analisis statistik. b) Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Diseminasi Data dan Informasi Statistik

Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Memperbaiki kemudahan akses terhadap data BPS dengan menerbitkan publikasi dan menempatkannya di perpustakaan. Selain itu menyediakan data yang dapat diakses melalui internet.

20

2. Mengoptimalkan

infrastruktur

teknologi

informasi

dalam

mendukung

diseminasi data melalui internet. 3. Memperbaiki kualitas layanan dan hasil-hasil (data dan informasi statistik) melalui media Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di perpustakaan BPS Provinsi Jawa Timur. 4. Meningkatkan volume konversi publikasi cetak ke digital setiap tahunnya. Sehingga semakin banyak publikasi yang terakses sebagai data digital

c) Meningkatkan Hubungan dengan Pengguna Data Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Memperbaiki tingkat kepuasan pelanggan; 2. Memperbaiki kemitraan dengan penyedia data; 3. Memperbaiki komunikasi dengan pengguna data dan penyedia data.

III. Strategi Pencapaian Tujuan Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja Untuk menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan

teknologi

informasi

mutakhir

untuk

kemajuan

perstatistikan

Indonesia, maka dirumuskan strategi bidang teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tujuan strategi ini adalah untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mutakhir. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPS Provinsi Jawa Timur melaksanakan beberapa strategi pembangunan arsitektur dan kerangka kerja teknologi informasi komunikasi dan manajemen informasi yang dirumuskan BPS, melalui serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. a) Peningkatan kualitas pengolahan data dan informasi statistik. Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan komunikasi data. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya tenaga fungsional pranata computer tingkat ahli. b) Peningkatan kualitas komunikasi dengan BPS Pusat Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 21

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan komunikasi data yang akan digunakan dalam media video conference. 2. Melakukan komunikasi aktif melalui email dan telepon voip.

IV. Strategi Pencapaian Tujuan Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik juga sangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM serta pengelolaan kelembagaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembangunan SDM dan penataan kelembagaan merupakan bagian strategis dalam pembangunan statistik daerah lima tahun ke depan. Strategi ini diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur BPS Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPS Provinsi Jawa Timur merumuskan beberapa strategi untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia dan penataan kelembagaan, yang terdiri atas serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. a) Memperbaiki Sumber Daya Manusia Sasaran ini dicapai dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1. Membuat Analisis Proses Ketatalaksanaan SDM BPS Provinsi Jawa Timur; 2. Melakukan analisis kesenjangan antara kondisi saat ini dan kebutuhan di masa yang akan datang; 3. Memperbaiki perilaku individu dalam bekerja untuk setiap aparatur BPS Provinsi Jawa Timur; 4. Membangun kebijakan dan prosedur pengembangan SDM; 5. Memperbaiki penerimaan dan penempatan SDM pada semua level; 6. Membangun perencanaan karir; 7. Membangun sistem informasi sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan SDM; 8. Melakukan inisiasi kegiatan workshop peningkatan kapabilitas pegawai baik secara teknis maupun adaministrasi seperti: Workshop Jatim Menulis yang dilakukan 2 tahun berturut-turut 2013-2014 yang bertujuan meningkatkan

22

kemampuan menulis mulai dari kalangan pimpinan BPS Kabupaten/Kota, Eselon IV di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota serta staf dan KSK.

b) Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS Provinsi Jawa Timur 1. Membangun peraturan pengawasan dan pemeriksaan internal BPS Provinsi Jawa Timur; 2. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan-kegiatan BPS Provinsi Jawa Timur secara intensif melalui konsinyasi bersama; 3. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh satuan kerja BPS Provinsi Jawa Timur; 4. Membangun sistem pengawasan dan pemeriksaan yang baru, efektif dan efisien;

B2. Arah Kebijakan BPS Provinsi Jawa Timur Sebagai tindak lanjut Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang sudah ditetapkan, BPS Provinsi Jawa Timur menentukan arah kebijakan Penyelenggaraan Statistik Dasar di daerah sebagai berikut: a) Meningkatkan penyediaan data statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, dan metode lainnya. b) Mengembangkan sistem statistik wilayah dan spesifik daerah secara bertahap untuk mendukung otonomi daerah. c) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan prinsip transparan, mudah, cepat dan murah d) Meningkatkan jumlah ragam ketrampilan dan kemampuan SDM terutama di daerah dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir pegawai. e) Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, transparan serta bebas bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir dengan menciptakan pelayanan prima. 23

f) Meningkatkan kerjasama dengan sumber data, produsen dan pengguna data, dengan memberikan apresiasi serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) berbagai kegiatan statistik. g) Meningkatkan sarana dan prasarara fisik pendukung pelaksanaan kegiatan statistik berupa membangun fasilitas kantor yang memadai dan dilengkapi dengan infastruktur teknologi informasi yang memenuhi kebutuhan kegiatan.

C. Program dan Kegiatan BPS Provinsi Jawa Timur Sebagai perwakilan BPS di daerah, BPS Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugas pokoknya sebagai penyelenggara statistik dasar dalam satu Program Teknis dan dua Program Generik yang telah ditentukan oleh BPS. Program Teknis BPS Provinsi Jawa Timur adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Adapun Program Generik BPS meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS Provinsi, dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS Provinsi. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS Provinsi Jawa Timur secara berkesinambungan melakukan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS Provinsi bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Sasaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS Provinsi bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik di BPS Provinsi Jawa Timur, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk BPS Provinsi Jawa Timur. 24

Setiap Program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawab masing-masing unit Eselon III di BPS Provinsi Jawa Timur. Program Teknis BPS Provinsi adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Sedangkan untuk Program Generik, Satuan Kerja BPS Provinsi Jawa Timur disediakan dua program, yaitu: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS Provinsi, dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS Provinsi. Kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas di BPS Provinsi Jawa Timur, antara lain: (i) Penyelenggaraan Sensus, meliputi Sensus Penduduk 2010, Sensus Pertanian 2013 dan persiapan Sensus Ekonomi 2016. Tiga prioritas kegiatan statistik tersebut merupakan amanat UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik. (ii) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Nasional dan Regional, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Rumah Tangga melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Penyediaan dan Pengembangan Data Kemiskinan, Penyediaan dan Pengembangan Data dan informasi statistik Industri Besar/Sedang, Survei Biaya Hidup (SBH) dan Survei Diagram Timbangan Nilai tukar Petani 2012, serta Sensus Potensi Desa 2013. Secara lengkap hubungan Visi, Misi, hingga Program dan kegiatan BPS Provinsi Jawa Timur 210-2014 disajikan pada table 2. Tabel 3 menyajikan indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan fokus prioritas dengan target pencapaiannya pada 2010 dan 2014.

25

Tabel 2. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Arah Kebijakan BPS Provinsi Jawa Timur Visi

Misi

(1) Pelopor Data Sta tistik Terpercaya untuk semua

(2) 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraa n statistik yang efektif dan efisien

Tujuan (3) 1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.

2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi muta khir untuk kema juan perstatikan Indonesia 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak.

1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dgn kualitas data BPS

Sasaran

Arah Kebijakan

Program

Kegiatan

(4) 1.1.Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

(5) Meningkatkan penyediaan data statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, dan metode lainnya.

(6)

(7) Kegiatan Prioritas PPIS Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Fokus Kegiatan: Sensus Pertanian 2013 (ST2013)

PPIS

Dengan indikator sasaran: 1.1.1. Persentase konsumen konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro.

1.1.2. Persentase konsumen konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro.

1.1.3. Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang rilis sesuai jadwal.

Kegiatan: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga Fokus Kegiatan: Survei Biaya Hidup (SBH) dan Penyempurnaan Diagram Timbang NTP. Meningkatkan penyediaan data statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, dan metode lainnya.

PPIS

Kegiatan: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri Fokus Kegiatan: Persiapan Sensus Ekonomi (SE) Kegiatan: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi Fokus Kegiatan: Penyusunan Statistik Neraca Regional

26

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Program

Kegiatan

(1)

(2) 5. Meningkatkan koordinasi, integgrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka SSN yang efektif dan efisien.

(3)

(4) 1.2. Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahtera rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

(5) Meningkatkan penyediaan data statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, dan metode lainnya.

(6)

(7) Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Fokus Kegiatan : Sensus Penduduk (SP) 2010 Survei Angkatan Kerja Nasional Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahtaraan Rakyat Fokus Kegiatan: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kegiatan: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahtaraan Rakyat Fokus Kegiatan: Survei Sosial Ekonomi Nasional Kegiatan: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial Fokus Kegiatan : Pendataan Potensi Desa (Podes) Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)

PPIS

Dengan indikator sasaran: 1.2.1 Persentase konsumen konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat. 1.2.2 Persentase konsumen konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat. 1.2.3 Persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang release sesuai jadwal.

Meningkatkan penyediaan data statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, dan metode lainnya.

PPIS

27

Visi

Misi

Tujuan

(1)

(2)

(3)

2. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang Andal,Efektif dan Efisien.

2.1. Persentase konsumen yang merasa puas dgn layanan data BPS

Sasaran

Arah Kebijakan

(4) 1.3. Meningkatkan metodologi sensus dan survei serta pemasukan data. Dengan indikator sasaran: 1.3.1 Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir.

(5) Mengembangkan sistem statistik wilayah dan spesifik daerah secara bertahap untuk mendukung otonomi daerah.

1.3.2 Persentase konsumen konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data. 1.3.3 Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan survei statistik 2.1. Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik.

Mengembangkan sistem statistik wilayah dan spesifik daerah secara bertahap untuk mendukung otonomi daerah.

Mengembangkan sistem statistik wilayah dan spesifik daerah secara bertahap untuk mendukung otonomi daerah.

Program

Kegiatan

(6)

(7)

PPIS

PPIS

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan prinsip transparan, mudah, cepat dan murah PPIS

Dengan indikator sasaran: 2.1.1 Jumlah judul publikasi statistik yang mempunyai ISSN/ISBN.

2.1.2 Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi ahli.

Meningkatkan penyediaan data statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, dan metode lainnya. Meningkatkan jumlah ragam ketrampilan dan kemampuan SDM terutama di daerah dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir pegawai.

PPIS

28

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4) 2.2. Meningkatkan efektitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik.

(5) Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, transparan serta bebas bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir dengan menciptakan pelayanan prima.

(6)

(7)

Dengan indikator sasaran: 2.1.1 Jumlah judul publikasi statistik yang mempunyai ISSN/ISBN. 2.1.2 Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi ahli. 2.1.2 Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi ahli. 2.3. Meningkatkan hubungan dengan pengguna data Dengan indikator sasaran: 2.3.1 Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya. 2.3.2 Banyaknya kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri ke BPS 2.3.3 Jumlah instansi pemerintah dan lembaga dalam dan luar negeri yang menerima publikasi BPS

PPIS

Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, transparan serta bebas bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir dengan menciptakan pelayanan prima.

PPIS

Meningkatkan penyediaan data statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, dan metode lainnya.

PPIS

Meningkatkan penyediaan data statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, dan metode lainnya.

PPIS

29

Visi

Misi

(1)

(2)

Tujuan (3) 3. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja

3.1. Jumlah satker kabupaten/kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online.

Sasaran (4) 3.1. Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik. Dengan indikator sasaran: 3.1.1 Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu.

3.1.2 Jumlah fungsional Pranata komputer.

3.2. Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah. Dengan indikator sasaran:

4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

3.2.1 Banyaknya tayangan secara langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi. 3.2.2 Banyaknya penggunaan video conference untuk rapat teknis dengan BPS Pusat. 4.1. Memperbaiki sumber daya manusia. Dengan indikator sasaran:

Arah Kebijakan

Program

Kegiatan

(5) Meningkatkan kerjasama dengan sumber data, produsen dan pengguna data, dengan memberikan apresiasi serta melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) berbagai kegiatan statistik. Meningkatkan jumlah ragam ketrampilan dan kemampuan SDM terutama di daerah dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir pegawai. Meningkatkan jumlah ragam ketrampilan dan kemampuan SDM terutama di daerah dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir pegawai. Meningkatkan sarana dan prasarara fisik pendukung pelaksanaan kegiatan statistik berupa membangun fasilitas kantor yang memadai dan dilengkapi dengan infastruktur teknologi informasi yang memenuhi kebutuhan kegiatan.

(6)

(7)

Meningkatkan sarana dan prasarara fisik pendukung pelaksanaan kegiatan statistik berupa membangun fasilitas kantor yang memadai dan dilengkapi dengan infastruktur teknologi informasi yang memenuhi kebutuhan kegiatan. Meningkatkan jumlah ragam ketrampilan dan kemampuan SDM terutama di daerah dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir pegawai.

PPIS

PPIS

PPIS

DMPTTL, PPIS

PPIS

DMPTTL, PSPA

30

Visi

Misi

(1)

(2)

Tujuan (3) 4.1. Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I.

Sasaran (4) 4.1.1 Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan. 4.1.2 Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon. 4.1.3 Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu. 4.1.4 Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. 4.2. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Dengan indikator sasaran: 4.2.1 Persentase BPS kabupaten/kota yang menyusun Renstra, RKT, LAKIP dan PK. 4.2.2 Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Inspektorat Utama. 4.2.3 Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa.

Arah Kebijakan

Program

Kegiatan

(5)

(6)

(7)

Meningkatkan jumlah ragam ketrampilan dan kemampuan SDM terutama di daerah dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir pegawai.

Meningkatkan jumlah ragam ketrampilan dan kemampuan SDM terutama di daerah dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir pegawai. Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih, dan bertanggungjawab, transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir dengan menciptakan pelayanan prima. Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih, dan bertanggungjawab, transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir dengan menciptakan pelayanan prima.

DMPTTL

DMPTTL

DMPTTL

31

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Jawa Timur 2010-2014 No (1)

1

Kegiatan/Fokus Kegiatan (2)

Output

Indikator Kinerja

(3)

(4)

3

2011

Target 2012

2013

2014

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

1

-

-

-

2

2

2

2

4

100%

100%

100%

100%

100%

3

3

3

3

3

100%

100%

100%

100%

100%

-

1

-

-

1

Kegiatan: 1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Fokus Kegiatan : Sensus Penduduk 2010

Publikasi hasil SP 2010

Survei Angkatan Kerja Nasional

Publikasi hasil Sakernas

1. Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil SP 2010

1. 2.

2

2010

Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat Fokus Kegiatan : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial Fokus Kegiatan : Pendataan Potensi Desa (Podes)

Publikasi hasil Susenas

Row data Hasil Podes

1.

Jumlah judul Publikasi Hasil Sakernas Response rate sakernas

2.

Jumlah judul Publikasi Hasil Susenas Response rate Susenas

1.

Raw data hasil Podes

32

No (1)

Kegiatan/Fokus Kegiatan (2)

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)

4

5

Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi Fokus Kegiatan : Penyusunan Statistik Neraca Regional

Output

2011

Target 2012

(3)

(4)

2013

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2014

File Daftar Rumah Tangga Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan

1.

File Daftar Rumah Tangga Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan

-

1 File

-

-

1 File

Publikasi Hasil Penyusunan Statistik Neraca Regional (PDRB)

1.

Jumlah judul Publikasi Hasil Penyusunan Statistik Neraca Regional (PDRB)

1

1

1

1

1

Row Data hasil SBH (2012)

1.

Row Dta Hasil SBH (2012)

-

-

1 File

-

-

2.

Response rate SBH 2012

-

-

100%

-

-

1.

Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil Penyempurnaan NTP 2012 Response rate NTP 2012

-

-

-

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

1

2

Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga Fokus Kegiatan : Survei Biaya Hidup (SBH 2012)

Penyempurnaan Diagram Timbangan NTP (Nilai Tukar Petani) 2012

Publikasi Diagram Timbangan NTP (2012)

2. 6

2010

Indikator Kinerja

Kegiatan : Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Fokus Kegiatan : Sensus Pertanian 2013 (ST2013)

Publikasi Hasil ST2013

1.

Jumlah judul Publikasi dan Laporan Hasil ST2013

33

Tabel 4. Alokasi Anggaran 2010-2014 Menurut Program PROGRAM/KEGIATAN (1) A. ALOKASI PROGRAM TEKNIS

ALOKASI 2010 (2)

2011 (3)

2012 (4)

2013 (5)

2014 (6)

48,261,050,000

39,031,860,000

13,817,776,000

32,409,242,000 35,247,806,000

39,031,860,000

13,817,776,000

32,409,242,000 35,247,806,000

I

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS)

48,261,050,000

-

Sensus Penduduk 2010

40,172,100,000

-

Survei Biaya Hidup 2012

2,141,018,000

-

Survei Diagram Timbangan NTP 2012

1,022,915,000

-

Sensus Pertanian 2013

1,372,935,000

24,912,786,000 19,289,175,000

-

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)

-

Teknis Lainnya

B. ALOKASI PROGRAM GENERIK I.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS TOTAL

25,987,359,000 8,088,950,000

13,044,501,000

9,280,908,000

7,496,456,000 15,958,631,000

7,726,890,000

9,966,602,000

17,375,988,000

8,492,931,000 14,657,382,000

7,401,890,000

7,340,547,000

8,375,988,000

8,492,931,000 13,264,819,000

325,000,000

2,626,055,000

9,000,000,000

1,392,563,000

55,987,940,000

48,998,462,000

31,193,764,000

40,902,173,000 49,905,188,000

34

BAB IV. PENUTUP Pentingnya peranan data dan informasi statistik dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional, daerah

maupun bagi

masyarakat, mendorong BPS Provinsi Jawa Timur untuk menentukan strategistrategi perkuatan penyelenggaraan statistik dasar dengan tujuan menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas sehingga menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya oleh semua pihak. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2010-2014 dan Renstra BPS 2010-2014, yang menempatkan pembangunan data dan informasi statistik sebagai program pendukung manajemen pembangunan nasional. Penguatan penyelenggaraan statistik dasar dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas, dilakukan dengan menata ulang kelembagaan dalam kerangka pencapaian good governance dan clean government. Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas data dengan membangun pilarpilar pendukung yang meliputi pembangunan arsitektur dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung TIK, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM. Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun regional pada periode lima tahun ke depan.

35

LAMPIRAN

36

LAMPIRAN 1. Target Pembangunan Tahun 2010-2014 BPS Provinsi Jawa Timur Target No

Program/Kegiatan

Outcome/Output

Indikator

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

2012

2013

2014

(5)

(6)

(7)

80%

80%

80%

1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro

80%

80%

80%

1.1.2. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro

80%

80%

80%

1.1.3. Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang rilis sesuai jadwal

100%

100%

100%

1.2.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan datat statistik sosial dan kesejahteraan rakyat

80%

80%

80%

1.2.2. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat

80%

80%

80%

100%

100%

100%

Program: Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) 1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas 1.1. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

1.2. Tersedianya data dan informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

1.A. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik

1.A.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS

yang berkualitas Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

Tersedianya data dan informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

1.2.3. Persentase publikasi statistik sosial dan

37

Target No

Program/Kegiatan

Outcome/Output

(1)

(2)

(3)

1.3. Meningkatkan metodologi sensus dan survei, serta pemasukan dokumen

2. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. 2.1. Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik

Tersedianya metodologi Sensus dan Survei yang

Indikator

2012

2013

2014

(5)

(6)

(7)

100%

100%

100%

1.3.2. Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data

80%

80%

80%

1.3.3. Persentase pemasukan dokumen /response rate dari kegiatan survei statistik.

100%

100%

100%

2.A.1. Presentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS

80%

80%

80%

2.1.1. Jumlah judul publikasi statistik yang mempunyai ISSN/ISBN

19

19

19

2.1.2. Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli

95

95

95

36.000

36.000

36.000

200

250

250

6.000

6.000

6.000

(4) kesejahteraan rakyat yang rilis sesuai jadwal 1.3.1. Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir

mutakhir dan peningkatan pemasukan dokumen survei

2.A. Meningkatnya pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien Meningkatnya dan berkembangnya analisis statistik

Meningkatnya efektifitas 2.2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

2.2.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

2.2.2. Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS 2.2.3. Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu

38

Target No (1)

Program/Kegiatan (2) 2.3. Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

Outcome/Output

Indikator

(3)

(4)

2012

2013

2014

(5)

(6)

(7)

2.3.1. Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya

70%

70%

70%

2.3.2. Banyaknya pengunjung tamu dari dalam dan luar negeri ke BPS

1.500

1.500

1.500

2.3.3. Jumlah instansi pemerintah dan lembaga dalam dan luar negeri yang menerima publikasi BPS

258

258

258

3.A1. Jumlah satker satker kabupaten/kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

38

38

38

100%

100%

100%

3.1.2. Jumlah petugas fungsional pranata komputer

1

1

1

Meningkatnya kualitas komunikasi 3.2.1 Banyaknya tanyangan secara langsung Berita BPS Pusat dengan BPS Daerah Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi

26

26

26

25

25

25

Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

3. Penguatan Teknologi Informasi dan komunikasi serta sarana kerja

3.A. Jumlah satker satker kabupaten/kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

3.1 Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi statistik

Meningkatnya kualitas pengolahan 3.1.1 Persentase hasil pengolahan data yang dikirim data dan informasi statistik ke BPS Pusat tepat Waktu

3.2 Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah

3.2.2 Banyaknya penggunaan Video Conference untuk rapat teknis dengan BPS Pusat

39

Target No

Program/Kegiatan

Outcome/Output

Indikator

(1)

(2)

(3)

(4)

2.

2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS

3.

1. Kendaraan Bermotor

1. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kerja lainnya kantor BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota

77%

80%

83%

2. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana TIK yang memadai di BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota

83%

85%

89%

4.A.1. Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

58%

58%

58%

4.1.1. Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan

100%

100%

100%

90%

90%

90%

7

7

7

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS 4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan 4.1 Memperbaiki sumber daya manusia

4.A. Meningkatnya Kapasitas SDM dan Manajemen Kelembagaan SDM yang berkualitas

4.1.2. Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon

4.1.3. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

40

Target No

Program/Kegiatan

Outcome/Output

Indikator

(1)

(2)

(3)

4.2 Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

2012

2013

2014

(4)

(6)

(7)

(8)

4.1.4. Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional

65%

65%

65%

4.2.1. Persentase BPS Kabupaten Kota yang menyusun Renstra, RKT, Lakip, dan PK

100%

100%

100%

4.2.2. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Inspektorat Utama

60

60

60

4.2.3. Laporan monitoring pengadaan barang dan jasa

12

12

12

41

LAMPIRAN 2. Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 BPS Provinsi Jawa Timur PROGRAM/KEGIATAN (1) A. I

ALOKASI PROGRAM TEKNIS Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS)

B.

B. ALOKASI PROGRAM GENERIK

I.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS TOTAL

ALOKASI 2010

2011

2012

2013

2014

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

48,261,050,000

39,031,860,000

13,817,776,000

32,409,242,000

35,247,806,000

48,261,050,000

39,031,860,000

13,817,776,000

32,409,242,000

35,247,806,000

7,726,890,000

9,966,602,000

17,375,988,000

8,492,931,000

14,657,382,000

7,401,890,000

7,340,547,000

8,375,988,000

8,492,931,000

13,264,819,000

325,000,000

2,626,055,000

9,000,000,000

-

1,392,563,000

55,987,940,000

48,998,462,000

31,193,764,000

40,902,173,000

49,905,188,000

42