RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KATA PENGANTAR Dalam rangka menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015, maka BPS Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun suatu dokumen rencana kinerja yang akan dilaksanakan dalam periode 2017. Rencana kinerja ini dimaksudkan menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu satuan kerja BPS serta dapat digunakan BPS Pusat sebagai bahan masukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Daerah sebagai instansi vertikal dari BPS. Buku Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 ini memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja serta program dan kegiatan yang akan diselenggarakan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2017. Selain itu, disajikan pula anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BPS di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan RKT BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 ini mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan dokumen perencanaan ini di masa mendatang sangat kami hargai.

Kendari, 16 Agustus 2016 BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Kepala,

ATQO MARDIYANTO

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................................................................................................ i DAFTAR ISI ...................................................................................................................................................................................................................................... iii RENCANA KINERJA TAHUNAN BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 ........................................................................................................................ 1 MAKSUD, TUJUAN, DAN PENERIMA MANFAAT (EKSTERNAL BPS) DARI RENCANA KEGIATAN/AKTIVITAS TEKNIS BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA YANG AKAN DISELENGGARAKAN DI TAHUN 2017 .................................................................................................................................................................................... 10

iii

RENCANA KINERJA TAHUNAN BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran

Satuan

Target

Program/Kegiatan/Output/Komponen

Anggaran (juta Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Persen

81

Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

11.440,412

2.1.1

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Persen

81

2.1.2

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

Persen

81

2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi

11.440,412

2.1.3

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

Persen

100

03 Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

32,53

2.1.4

Jumlah release data yang tepat waktu

Aktivitas

16

200 Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS Berbasis Web

i.

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

Publikasi

37

300 Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik

27,58

i.

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

Publikasi

1 08 Publikasi/Laporan Survei Penduduk Antar Sensus

58,94

06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

404 Proyeksi Penduduk 2015-2035 Berdasarkan Hasil Supas 2015 19 Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2016 815 Pengembangan Website SE 2016 untuk penyajian Hasil SE2016 dan Pembangunan Akses Online dan layanan SE2016

1

11.440,412

4,95

97,07 4.048.561 8,00

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran

Satuan

Target



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

824 Analisis Hasil Listing (Pendaftaran Bangunan Usaha SE2016) 22

1.2

4.040,561

Publikasi/Laporan Survei Biaya Hidup

358,245

901 Survei Biaya Hidup 2017

358,245

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (responden engagement)

4.921,48

1.2.1

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

Persen

99

1.2.2

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

Persen

100

1.2.3

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

Persen

100

06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi 06

09

10

2

Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

4.921,48 4.921,48 132,603

100 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran

86,706

101 Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan

45,897

Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat

1.037,385

51

1.037,385

Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi

Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial

445,845

52

418,923

Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK)

105 Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI)

3,25

106 Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan (IPB)

3,25


Satuan

Target



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

107 Penyusunan Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP)

3,25

108 Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan

4,89

200 Penyusunan Statistik Politik Keamanan

2,35

201 Survei Perilaku Anti Korupsi 11

Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan

89,453

020 Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi di Pulau Jawa dengan Metode Kerangka Sampel Area

25,446

022 Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Pangan

1.007,547

51

Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH

762,078 737,077

100 Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP

14,087

200 Survei Perusahaan Kehutanan

10,941

Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi

570,043

51

Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan

30,114

52

Survei Industri Besar/Sedang Tahunan

10,324

100 Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Tahunan

209,722

101 Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan

303,351

301 Survei Kontruksi

3

1.122,446

202 Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan

14 Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

12

14,822

16,532


Satuan

Target



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

28

Publikasi/Laporan Statistik Holtikultura dan Perkebunan 100 Survei Holtikultura dan Indikator Pertanian 200 Survei Perusahaan Perkebunan

16

Publikasi/Laporan Statistik Distribusi 52

Kompilasi data Statistik Ekspor

54

Peningkatan Kualitas Pengisian Dokumen Pemberitahuan Ekspor barang (PEB)

101,79 7,978 1,50

201 Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi

13,418 1,00 11,82

302 Survei Angkutan Penumpang dan Barang di Terminal dan Jembatan Timbang

1,50

304 Penyusunan Daftar Pelaku Usaha Transportasi Pasca Sensus Ekonomi 2016

1,00

Publikasi/Laporan Penyusunan Statistik Perdagangan Antar Wilayah Komoditi Tertentu

59,007

910 Survei Perdagangan Antar Wilayah tahun 2017

59,007

Publikasi/Laporan Updating Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan 920 Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan

4

7,98

26,662

301 Kompilasi Data Transportasi

18

27,716

200 Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintegrasi

300 Survei Waktu Tunggu (Dwelling Time) di Pelabuhan

17

35,9696

14,009


Satuan

Target



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

20

Publikasi/Laporan Statistik Harga 51

Survei Statistik Harga Produsen

101 Survei Harga Perdagangan Besar

21

23

29

30

5

655,557 52,405 190,908

103 Survei Penyusunan Diagram Timbang IHPB Provinsi

40,047

200 Survei Statistik Harga Konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras

145,999

300 Survei Harga Perdesaan

226,198

Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang

625,417

952 Pelaksanaan NTP 2017

625,417

Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata

501,285

51

Survei Lembaga Keuangan

52

Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal

6,1 3,05

200 Survei Bidang Jasa Pariwisata

13,462

201 Survei Konsumsi Bahan Pokok

478,673

Publikasi/Laporan Indeks Kemahalan Konstruksi

74,42

100 Indeks Kemahalan Konstruksi

74,42

Publikasi/Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

71,84

53

71,84

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah


Satuan

Target



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

24

Publikasi/Laporan Neraca Produksi 51

Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Barang Triwulanan 2010=100 (SKTNP Barang)

55,657

301 Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100

145,226

Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran

1,180 247,572

51

Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi Uses

3,5

52

Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba (FSA)

15,55

100 Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha (FSA)

2,75

101 Penyusunan Komponen Pengeluaran Pemerintah Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi Uses

6,40

204 Penyusunan Komponen PMTB dan Inventori Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi Uses

8,45

208 Penyusunan Matriks PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah

12,4

302 Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan

6

28,884

100 Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Triwulanan 2010=100 (SKTNP Jasa)

302 Penyusunan Matriks Supply Regional 25

230,947

198,522


Satuan

Target



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

26

31

Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik

57,16

51

57,16

Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

Publikasi/Laporan Indikator lintas Sektor

20,40

200 Penyempurnaan dan Pengembangan Indikator SDG (Sustainable Development Goal)

20,40

Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS 2.1

Persen

81

Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagemen) 2.1.1

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

2.1.2 2.1.3

153,45 Pengunjung

11.000

Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

Persen

72

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Persen

72

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

153,45

2891 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi

153,45

52 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi A.

Pengadaan Perangkat Teknologi dan Informasi

07 Peralatan dan Mesin A.

Pengadaan Sarana Perkantoran

B.

Pengadaan Meubelair

06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi

7

92,60 92,60 60,85 4,85 56,00 11.440,412 11.440,412


Satuan

Target



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

04

03

Laporan Diseminasi Statistik

94,91

100 Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi

94,91

Laporan Metadata Statistik

78,494

51

78,494

Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus

Tujuan 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat 3.1

Point

59

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

10.858,450

3.1.1

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen

5

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

3.1.2

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Persen

70

2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi 01

3.2

Laporan Perkantoran

10.858,450 10.858,450 9,175,45

001 Belanja Pegawai

8.661,096

002 Belanja Barang Operasional

2.197,354

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 3.2.1

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Point

59

Total

22.452,321.

8

Maksud, Tujuan, dan Penerima Manfaat (Eksternal BPS) dari Rencana Kegiatan/Aktivitas Teknis BPS Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan Diselenggarakan pada Tahun 2016

2895 

Kegiatan/Aktivitas/Maksud

Tujuan

Penerima Manfaat (Eksternal BPS)

(1)

(2)

(3)

Terciptanya peta desa/kelurahan dan blok sensus serta peta digital yang mutakhir

Masyarakat luas pengguna data BPS khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara

PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK BPS PROVINSI PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI

 PEMUTAKHIRAN PETA WILAYAH KERJA STATISTIK Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan master area fram wilayah kerja statistik. Wilayah kerja statistik terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecaman, desa/kelurahan dan blok sensus. 

LAPORAN METADATA STATISTIK

 PENINGKATAN PELAYANAN METADATA KEGIATAN STATISTIK DASAR, SEKTORAL DAN KHUSUS Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem rujukan statistik sangat perlu dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan UU No. 16 Tahun 1997



-

Terciptanya mutu sumber daya manusia yang siap mengantisipasi perkembangan informasi terkini

1. Kementerian/Lembaga Pemerintah dalam hal konsultasi dan rekomendasi kegiatan statistik

-

Terselenggaranya sistem administrasi yang baik guna menunjang kegiatan rujukan statistik

2. SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal konsultasi dan rekomendasi kegiatan statistik

-

Tersusun dan tersebarluaskannya pirnati lunak aplikasi di tempat strategis sehingga dapat bermanfaat bagi instansi terkait

3. Swasta

-

Terbentuknya dasar-dasar panduan rekomendasi kegiatan

LAPORAN DISEMINASI STATISTIK

4.

 PENINGKATAN KUALITAS DAN LAYANAN PUBLIKASI a.

Memberikan pelayanan internal kepada subject matter produsen publikasi (penomoran publikasi,

-

Meningkatkan kualitas dan layanan publikasi

10

1. Instansi pemerintah khususnya di Provinsi


Tujuan


(1)

(2)

(3)

cover, sistem mailing list, SPRP, dan katalog) b.

c.



Sulawesi Tenggara

Memberikan pelayanan internal kepada unit-unit kerja yang melakukan pelayanan langsung ke konsumen data, yaitu subdit perpustakaan dan dokumentasi statistik dan subdit layanan dan promosi statistik (sistem informasi publikasi, program entri publikasi)

2. Para eksekutif 3. Masyarakat yang menerima publikasi melalui mailing list publikasi 4. Seluruh masyarakat di luar Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tersedianya publikasi BPS Provinsi Sulawesi Tenggara di public domain (website BPS Provinsi Sulawesi Tenggara; sultra.bps.go.id)

Memberikan pelayanan kepada konsumen data (penyusunan berbagai publikasi, program ARC, infografis, DDA yang semakin berkualitas, sosialisasi perka publikasi, BRS yang efektif)

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

 PENYUSUNAN PUBLIKASI PROFIL INDONESIA HASIL SUPAS2015 Menganalisis karakteristik demografi, sosial, ekonomi penduduk Indonesia

Tersedianya informasi terkait karakteristik demografi, sosial dan ekonomi penduduk Indonesia

1. Bappeda 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Kebudayaan dan Pendidikan 4. Dinas Ketenagakerjaan 5. Kanwil Departemen Agama 6. Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota 7. Kanwil Departemen Sosial 8. Pengguna Statistik Kependudukan

 SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) SEMESTERAN -

Menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap semester

11

1. Kementerian/Lembaga dan SKPD 2. Perpustakaan Daerah dan Nasional


Tujuan


(1)

(2)

(3)

-

Memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang nantinya hingga ke level nasional

3. Akademisi 4. Kedutaan Besar 5. Organisasi Swasta 6. Masyarakat Umum khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara

 SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) TAHUNAN -

Menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap tahun

1. Kementerian/Lembaga dan SKPD

-

Memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang nantinya hingga ke level nasional

3. Akademisi

2. Perpustakaan Daerah dan Nasional 4. Kedutaan Besar 5. Organisasi Swasta 6. Masyarakat Umum khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara



PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT

 SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL KOR DAN KONSUMSI Memenuhi kebutuhan pemerintah, khususnya untuk penyediaan data tingkat kemiskinan dalam interval waktu yang lebih pendek (dari sebelumnya sekali setahun menjadi dua kali setahun)

-

Mengumpulkan data kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kemiskinan, perjalanan dan kriminalitas, serta perlindungan sosial

-

Mengumpulkan data konsumsi dan perjalanan

-

Mengumpulkan data perlindungan sosial

12

1. Pemerintah daerah dan pusat 2. Organisasi swasta 3. Akademisi 4. Lembaga penelitian 5. Masyarakat umum khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara


Tujuan


(1)

(2)

(3)

 SUSENAS PANEL a. b.

c.

Agar data sosial ekonomi sedapat mungkin sejalan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan

Membuat laporan final untuk kegiatan pengumpulan data yang sudah dilakukan sejak tahun 2011 sampai dengan 2015.

Untuk dapat melihat pola konsumsi dan pergeseran penduduk miskin-hampir miskin pada rumah tangga Bulan Maret 2012 ke Bulan Maret 2015

1. Pemerintah daerah dan pusat 2. Organisasi swasta 3. Akademisi 4. Lembaga penelitian 5. Masyarakat umum khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara

Digunakan untuk keperluan perhitungan PDRB

 SUSENAS MODUL KESEHATAN DAN PERUMAHAN Menyediakan data mengenai kesehatan dan perumahan yang lebih rinci

Pengumpulan data indikator sosial ekonomi dengan menitikberatkan pada sasaran rumah tangga, yaitu :

1. Bappeda

-

3. Dinas Pekerjaan Umum

-



Data Kor, mencakup keterangan demografi dan keterangan pokok tentang pendidikan, kesehatan, angkatan kerja, fertilitas, perumahan, dan pengeluaran Data Kesehatan dan Perumahan yaitu mencakup keterangan mengenai kesehatan masyarakat secara umum seperti status kesehatan, perilaku hidup sehat, pelayana kesehatan, biaya kesehatan, kesehatan ibu dan anak, kondisi rumah, sanitasi lingkungan dan sumber air bersih

2. Dinas Kesehatan 4. Dinas Sosial 5. Lembaga penelitian maupun peneliti perorangan di bidang kesehatan dan atau lingkungan 6. Akademisi 7. Dinas lingkungan hidup

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

 PENYUSUNAN STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (SLHI) Menyajikan informasi dan data yang dapat memberikan gambaran kondisi lingkungan yang dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu

-

Menghimpun data statistik lingkungan

-

Mengidentifikasi permasalahan data lingkungan

-

Memberikan gambaran perbandingan data lingkungan antar

13

BPS Daerah hanya melakukan pengumpulan data terkait yang kemudian dikirim ke BPS Pusat untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut. Hasil akhirnya akan bermanfaat bagi instansi pemerintah, para


Tujuan


(1)

(2)

(3)

wilayah

pembuat kebijakan, akademisi dan peneliti serta masyarakat umum.

 PENYUSUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (IPB) Menyediakan data dan informasi yang dapat memberi gambaran kondisi terakhir capaian indikator-indikator dalam pembangunan berkelanjutan

-

Menyajikan data dan informasi mengenai indikator-indikator pembangunan berkelanjutan

-

Memberikan gambaran perbandingan capaian indikatorindikator pembangunan berkelanjutan antar daerah

BPS Daerah hanya melakukan pengumpulan data terkait yang kemudian dikirim ke BPS Pusat untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut. Hasil akhirnya akan bermanfaat bagi instansi pemerintah, para pembuat kebijakan, akademisi dan peneliti serta masyarakat umum.

 PENYUSUNAN STATISTIK SUMBER DAYA LAUT DAN PESISIR (SDLP) Memberikan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kondisi terakhir capaian data-data dalam pembangunan sumber daya laut dan pesisir

Secara umum : Untuk menyajikan data dan informasi tentang laut dan pesisir di Indonesia sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan dalam merencanakan, mengevaluasi dan menentukan program terkait laut dan pesisir. Publikasi ini juga dimaksudkan sebagai sumber data dan informasi bagi masyarakat luas.

BPS Daerah hanya melakukan pengumpulan data terkait yang kemudian dikirim ke BPS Pusat untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut. Hasil akhirnya akan bermanfaat bagi instansi pemerintah, para pembuat kebijakan, akademisi dan peneliti serta masyarakat umum.

Secara khusus : Untuk menyajikan isu terkait laut dan pesisir, kondisi fisik, sumber daya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, jasa kelautan, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat pesisir.  PENYUSUNAN STATISTIK POLITIK KEAMANAN Menyajikan data mengenai gambaran situasi politik dan keamanan yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah

-

Memberikan gambaran perkembangan situasi di bidang politik dan keamanan antar waktu

1. Instansi pemerintah

Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi di bidang politik dan keamanan antar wilayah

3. Masyarakat umum

14

2. Akademisi dan peneliti


Tujuan


(1)

(2)

(3)

Mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia. Survei Perilaku Anti Korupsi ini juga mengukur sejauh mana budaya zero tolerance terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima STRANAS PPK yakni pendidikan dan budaya anti korupsi

Selama ini BPS daerah hanya melakukan pendataan dan hasilnya kemudian dientry dan langsung dikirim ke BPS Pusat untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut. Data akhir dari aktivitas Survei Perilaku Anti Korupsi ini dimanfaarkan untuk akademisi, instansi pemerintah dan masyarakat umum

 SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI (PNBP) Memperoleh gambaran secara lengkap mengenai situasi dan kondisi anti korupsi masyarakat terkini dilihat dari pendapat, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi di Indonesia



PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

 SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN/UBINAN Tersedianya data produksi tanaman pangan dan data pendukung atau data terkait seperti luas baku lahan menurut penggunaan terutama lahan sawah, banyaknya alat/mesin pertanian, dan data perbenihan

Memperoleh data :

1. Dinas Pertanian dan Peternakan

-

Luas tanam, panen, serta luas puso tanaman pangan

2. Dinas Perdagangan

-

Produktivitas (rata-rata hasil per hektar) tanaman pangan

3. Bappeda

-

Luas baku lahan menurut penggunaan terutama lahan sawah

-

Banyaknya alat/mesin pertanian (Alsintan)

-

Keterangan tentang perbenihan

-

Mendapatkan data yang akurat mengenai luas paneh, produksi tanaman rusak, tanaman baru, harga dan produktivitas dari tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan

4. Badan Ketahanan Pangan dan Bulog 5. Lembaga Penelitian pemerintah dan swasta

 SURVEI HORTIKULTURA DAN INDIKATOR PERTANIAN Tersedianya data luas panen/tanaman menghasilkan dan produksi tanaman sayuran, buah-buahan, obatobatan/biofarmaka, dan tanaman hias serta data pendukung/data terkait lainnya

-

Menyediakan direktori perusahaan hortikultura yang terbaru sehingga dapat membantu perkembangan agribisnis hortikultura

15

1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura 2. Bappeda 3. Perguruan Tinggi


Tujuan


(1)

(2)

(3)

 SURVEI PERUSAHAAN PERKEBUNAN a.

b.



Memperoleh data komoditi perkebunan baik mengenai perkembangan produksi, struktur ongkos, hambatan yang ditemui maupun terhadap efisiensi pengelolaan kebun Memperoleh direktori perusahaan perkebunan yang mutakhir

Data yang dikumpulkan dalam survei tahunan dan triwulanan perusahaan perkebunan, meliputi nama dan alamat lengkap perusahaan, yaitu karet, kopi, kakao, kelapa sawit, kina, teh, tebu, dan tembakau. Data yang dikumpulkan dalam survei tahunan perusahaan perkebunan (struktur ongkos perusahaan perkebunan) meliputi tanaman yang dibudidayakan, penguasaan dan penggunaan lahan, produksi, struktur ongkos komoditi utama, tenaga kerja, dan struktur pendapatan. Updating direktori perusahaan perkebunan dimaksudkan untuk memperoleh daftar nama perusahaan perkebunan secara lengkap, akurat, dan mutakhir, serta memperoleh informasi jenis tanaman yang diusahakan dan luas tanaman.

1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura 2. Bappeda 3. Peneliti 4. Akademisi 5. Masyarakat umum

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

 SURVEI PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN RPH/TPH Menyediakan data peternakan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam bidang peternakan baik daging, telur, maupun susu.

-

-

Untuk mendapatkan data struktur ongkos, produksi, pengolahan dan pemasaran, serta nilai tambah yang dapat digunakan dalam perhitungan PDRB Untuk mendapatkan jumlah ternak yang dipotong dan produksi daging yang dapat digunakan dalam perhitungan PDRB

16

1. Dinas Pertanian dan Peternakan 2. Pelaku Usaha Peternakan (Perusahaan) 3. Akademisi atau Perguruan Tinggi


Tujuan


(1)

(2)

(3)

 SURVEI PERUSAHAAN PERIKANAN, TPI/PPI/PP a.

b.

Melalui survei diharapkan dapat terbentuk direktori lengkap Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau Pelabuhan Perikanan (PP) ata Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan penangkapan dan budidaya ikan sehingga data yang dihasilkan dapat berguna bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan di sektor perikanan.

-

-

Merupakan salah satu upaya untuk memperluas/ mengembangkan, dan mempertajam data statistik di bidang perikanan yang telah ada dan melengkapi informasi lain, sehingga diperoleh data yang lebih rinci, akurat, relevan dan up to date.

Pengumpulan data melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pelabuhan Perikanan (PP), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) bertujuan untuk mendapatkan jumlah direktori TPI/PP/PPI, sistem penjualan secara lelang/tidak lelang, julah perahu/kapal yang mendarat, dan besarnya produksi/nilai produksi ikan yang dijual melalui TPI/PP/PPI.

1. Dinas Kelautan dan Perikanan 2. Bappeda 3. Akademisi dan Perguruan Tinggi

Pengumpulan data perusahaan budidaya/penangkapan ikan bertujuan untuk mendapatkan jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan budidaya/penangkapan ikan, banyaknya produksi, pengeluaran produksi, pembentukan barang modal, dan banyaknya tenaga kerja.

 SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN Dengan survei ini diharapkan dapat tersedia data yang lengkap dan akurat untuk menyusun perencanaan dan kebijakan di subsektor kehutanan yang lebih terarah, sehingga produksi hasil hutan diharapkan dapat terus meningkat dan kelestarian hutan tetap terjaga.



Mendapatkan data statistik yang lengkap dan akurat di subsektor kehutanan. Dengan data yang lengkap dan akurat serta tepat waktu diharapkan para perencana dan pembuat kebijakan mengenai subsektor kehutanan dapat mengambil keputusan/kebijakan yang lebih terarah sehingga hasil produksi hutan terus meningkat dengan tetap menjaga kelestarian kehutanan terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Dinas Kehutanan 2. Bappeda 3. Akademisi dan Perguruan Tinggi

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI

 SURVEI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG BULANAN Tersedianya data yang akurat yang dapat digunakan

-

Memperoleh indeks produksi industri skala besar dan sedang

17

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan


Tujuan


(1)

(2)

(3)

pemerintah untuk mengambil keputusan/kebijakan yang lebih terarah di bidang industri skala besar dan sedang -

bulanan dan triwulanan

2. Bappeda

Memperoleh indikator dini untuk melihat pertumbuhan sektor industri manufaktur

3. Akademisi dan Perguruan Tinggi

-

Sebagai dasar acuan perhitungan PDRB khususnya di sektor industri manufaktur

-

Memperoleh data industri manufaktur yang lengkap sebagai bahan pedoman pembuat kebijakan

4. Bank Indonesia

 SURVEI INDUSTRI BESAR/SEDANG TAHUNAN Tersedianya data yang akurat yang dapat digunakan pemerintah untuk mengambil keputusan/kebijakan yang lebih terarah di bidang industri skala besar dan sedang

Memperoleh data industri manufaktur yang lengkap sebagai bahan pedoman pembuatan kebijakan

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Bappeda 3. Akademisi dan Perguruan Tinggi 4. Bank Indonesia 5. Pihak Swasta

 SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (VIMK) TAHUNAN Mendapatkan gambaran keberadaan perusahaan/usaha Industri Mikro dan Kecil khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara secara berkesinambungan

Mendapatkan data :


-

Banyaknya unit usaha dan jenis usaha

2. Dinas Koperasi dan UKM

-

Penyerapan tenaga kerja dan modal

-

Biaya input dan jenis bahan baku yang digunakan

-

Nilai output dan jenis komoditi yang dihasilkan

-

Nilai tambah atas biaya produksi

-

Kesulitan/hambatan dan prospek masing-masing usaha

18

3. Akademisi dan Perguruan Tinggi 4. Lembaga penelitian 5. Bank Indonesia


Tujuan


(1)

(2)

(3)

-

Berbagai informasi lain yang bersifat kuantitatif dan kualitatif

 SURVEI INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (VIMK) TRIWULANAN Mendapatkan gambaran keberadaan perusahaan/usaha Industri Mikro dan Kecil khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara secara berkesinambungan

Mengetahui perkembangan di sektor industri mikro dan kecil secara umum dengan referensi waktu triwulanan

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Koperasi dan UKM 3. Akademisi dan Perguruan Tinggi 4. Lembaga penelitian 5. Bank Indonesia

 SURVEI PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGGALIAN, CAPTIVE POWER DAN UPDATING DIREKTORI -

Mendapatkan direktori perusahaan pertambangan, energi, dan penggalian yang up to date

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Mendapat data penyerapan tenaga kerja di masing-masing subsektor pertambangan, energi, dan penggalian


2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Akademisi dan Perguruan Tinggi

Mendapatkan struktur biaya perusahaan secara umum

 SURVEI KONSTRUKSI a.

b.



Mendaptkan data mengenai jumlah perusahaan konstruksi yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Tenggara serta peranannya dalam pembangunan Mendapatkan data mengenai penyebaran tenaga kerja, upah/gaji, struktur permodalan, pemakaian bahan baku, dan struktur biaya produksi

Mendapatkan data dan informasi yang akurat, rinci, dan mutakhir dari sektor konstruksi secara berkala, sehingga dapat memberikan informasi perkembangan yang dicapai serta kekurangankekurangannya

1. Dinas Pekerjaan Umum 2. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah 3. Bank Indonesia 4. Akademisi dan Perguruan Tinggi 5. Asosiasi-asosiasi Kontruksi

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK DISTRIBUSI

 KOMPILASI DATA STATISTIK EKSPOR Untuk menghasilkan data ekspor yang tepat waktu, akurat

-

Untuk menghasilkan data ekspor tiap bulan yang dirinci

19

1. Bappeda


Tujuan


(1)

(2)

(3)

dan terpercaya -

menurut komoditi, tujuan, dan pelabuhan muat (volume, nilai)


Untuk menghasilkan angka sementara, angka ekspor bulanan untuk dilaporkan dalam Press Release dan Sidang Menko Perekonomian di Pusat

3. Akademisi dan lembaga penelitian

 PEMBUATAN DATABASE EKSPORTIR DAN PEMBELI LUAR NEGERI Menentukan metodologi survei ekspor jasa yang feasible sesuai dengan rekomendasi UNSD dalam Manual Statistic of International Trade Services (MSITS)

Mendapatkan metodologi survei ekspor jasa yang sesuai dengan kondisi di Indonesia

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Akademisi dan lembaga penelitian

 SURVEI IMPOR DAERAH PERBATASAN Memperbaiki dan menyempurnakan ruang lingkup dan metode pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data impor

-

Meningkatkan kualitas, memperbaiki, dan melengkapi data statistik perdagangan luar negeri Indonesia


Menyajikan data yang menggambarkan karakteristik perdagangan di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Timor Leste dan Papua New Guinea baik perbatasan darat maupun laut

3. Bea dan Cukai

Menyediakan data tentang indeks nilai produksi/pendapatan/ output perusahaan/usaha pada sektor perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan, informasi sektor keuangan yang berkesinambungan (triwulanan)

1. Dinas Perindustrian dan Perdangan

2. Bank Indonesia 4. Imigrasi

 SURVEI TRIWULAN KEGIATAN USAHA TERINTEGRASI Memenuhi kebutuhan indikator maupun perkembangan usaha secara triwulanan pada kegiatan usaha : a.

Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor

b.

Transportasi dan pergudangan

c.

Lembaga keuangan bukan bank

d.

Jasa informasi

e.

Kegiatan keuangan Pemerintah Daerah

-

-

Memberikan gambaran tentang perkembangan perusahaan/ usaha untuk mendukung penyusunan PDRB Triwulanan

-

Memperoleh informasi terkini dan tercepat dalam bentuk data kuantitas mengenai indikator produksi triwulanan dan data

20

2. Dinas Pertanian 3. Dinas Koperasi dan UKM 4. Bappeda 5. Akademisi dan lembaga peneltian 6. Perguruan Tinggi 7. Masyarakat umum


Tujuan


(1)

(2)

(3)

kualitas sebagai pendukung data kuantitas  SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI Survei ini dimaksudkan untuk mengetahui dimana letak permasalahan dalam pola distribusi perdagangan.

-

Mendapatkan pola penjualan produksi


-

Mendapatkan pola distribusi perdagangan

2. Dinas Kelautan dan Perikanan

-

Mendapatkan peta wilayah penjualan produksi

3. Asosiasi-asosiasi perdagangan yang berkaitan dengan komoditi terpilih

-

Mendapatkan peta wilayah distribusi perdagangan

4. Akademisi, peneliti, mahasiswa

-

Memperoleh data tentang margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran

 SURVEI WAKTU TUNGGU (DWELLING TIME) DI PELABUHAN Survei ini dilakukan dalam rangka mendukung dashboard dwelling time nasional.

Menyediakan data dwelling time impor/ekspor dan dwelling time domestik (antar pulau) secara periodik

Pemerintah dan paa pemangku kepentingan dalam pengambil kebijakann serta dunia usaha

Menyediakan data angkutan darat, laut, dan udara secara periodik dan berkesinambungan dalam :

1. Pemerintah

 KOMPILASI DATA TRANSPORTASI Sebagai masukan dalam perencanaaan pembangunan khususnya di bidang transportasi.

-

Berita Resmi Statistik (BRS) yang disajikan bulanan

-

Publikasi Statistik Perhubungan dan Publikasi Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara yang disajikan tahunan

-

Penyajian dalam bentuk lainnya seperti dalam website

2. Masyarakat pengguna data

 SURVEI ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DI TERMINAL DAN JEMBATAN TIMBANG Mengetahui pergerakan penumpang dan barang di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya melalui terminal

Mendapatkan data dan informasi mengenai arus penumpang dan barang angkutan jalan.

21

1. Instansi pemerintah terkait angkutan jalan 2. Pengguna jalan dan dunia usaha


Tujuan


(1)

(2)

(3)

dan jembatan timbang.  PUBLISITAS SE2016 a.

b.

Masyarakat luas dapat mengetahui tentang urgensi ketersediaan data dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan keadaan terkini sehingga tumbuh kesadaran untuk berpartisipasi aktif dan mendukung pelaksanaannya.

Memberikan penjelasan secara rinci tentang kegiatan SE2016 serta pemanfaatan statistik ekonomi yang dihasilkan bagi semua kalangan, baik para pelaku ekonomi, pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum.

1. Pemerintah

Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan kuesioner, organisasi lapangan dan metodologi yang telah direvisi berdasarkan hasil Uji Coba/Gladi Kotor Listing Sensus Ekonomi 2016

-

Uji cobakan kuesioner yang merupakan penyempurnaan dari hasil Uji Coba/Gladi Kotor Listing

1. Pemerintah

-

Metodologi pencacahan baik listing maupun sampel

3. Masyarakat umum

Mendeteksi dini permasalahan untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016

-

Meneliti tingkat keakuratan hasil pelaksanaan lapangan dan melihat efektifitas petugas

2. Pihak swasta 3. Masyarakat umum

Data yang dihasilkan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang dilakukan sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

 LISTING USAHA/PERUSAHAAN a.

b. 

2. Pihak swasta

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK HARGA

 SURVEI HARGA PRODUSEN Memperoleh data guna perhitungan Indeks Harga Produsen (IHP) atau Producer Price Index (PPI).

Mendapatkan data harga di tingkat produsen secara lengkap, akurat, dan tepat waktu

1. Dinas Pertanian dan Peternakan 2. Bappeda 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Bank Indonesia 5. Pengusaha/swasta dan asosiasi

22


Tujuan


(1)

(2)

(3) 6. Akademisi dan Perguruan Tinggi

 INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI Mendapatkan harga masing-masing bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi sebagai dasar perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota dan Provinsi

1. Pemerintah Daerah Tk I dan II 2. Akademisi dan peneliti 3. Konsultan konstruksi 4. DPRD dan DPR RI 5. Kementerian Keuangan 6. Kementerian Dalam Negeri

 SURVEI HARGA PERDAGANGAN BESAR Menyajikan data berupa indikator harga yang secara bulanan dimuat dalam Indikator Ekonomi yang diterbitkan BPS. Di samping itu juga diterbitkan publikasi seri tahunan untuk Indeks Harga Perdagangan Besar. Perhitungan Indeks Harga Perdagangan Besar tingkat Provinsi dilakukan untuk menunjang perhitungan PDRB dan keperluan statistik lainnya yang dimulai dengan studi diagram timbangnya pada tahun 2015.

Mendapatkan data harga perdagangan besar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sebagai bahan penyusunan Indeks harga dan indikator harga lainnya, guna memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional maupun wilayah.

1. Bank Indonesia 2. Badan Pemeriksa Keuangan 3. Instansi Pemerintah terkait 4. Pengusaha konstruksi 5. Akademisi dan peneliti

 SURVEI PENYUSUNAN DIAGRAM TIMBANG IHPB PROVINSI Mendapatkan diagram timbang IHPB murni dari data primer.

-

Mendapatkan diagram timbang IHPB Subnasional di Provinsi

1. Bank Indonesia

-

Mendapatkan diagram timbang IHPB Nasional

2. Badan Pemeriksa Keuangan

-

Mendapatkan sampel untuk IHPB Subnasional dan Nasional

3. Instansi Pemerintah terkait 4. Pengusaha konstruksi 5. Akademisi dan peneliti

23


Tujuan


(1)

(2)

(3)

 SURVEI HARGA KONSUMEN DAN SURVEI VOLUME PENJUALAN ECERAN BERAS Memperoleh gambaran perkembangan harga eceran barang dan jasa dari waktu ke waktu serta pergeseran dan perubahan kualitas-kualitas yang diminati masyarakat dari setiap barang dan jasa tersebut.

-

Data harga eceran barang dan jasa secara harian, mingguan, dwi-mingguan, dan bulanan

1. Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara, dan Walikota Kota Kendari

-

Data bobot kualitas komoditas beras, bensin, solar, bahan bakar rumah tangga, tarif tenaga listrik, uang sekolah, tarif sewa dan kontrak rumah, serta komoditas spesifik lainnya

2. Biro Perekonomian

-

Data perubahan harga eceran bahan pokok

5. Instansi pemerintah daerah terkait

-

Indikator IHK dan Tingkat inflasi/deflasi

-

Memperoleh indeks harga dan indikator harga lainnya guna memenuhi kebutuhan data dan inforamsi dalam rangka menunjang perencanaan dan pengamatan dini pada pelaksanaan pembangunan perdesaan khususnya pertanian.

3. Bappeda 4. Bank Indonesia

 SURVEI HARGA PERDESAAN Mendapatkan data harga produsen perdesaan (sektor pertanian) dan harga konsumen perdesaan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.

-



Menghasilkan data berupa indikator harga yang secara bulanan dimuat dalam Berita Resmi Statistik (BRS), indikator ekonomi, dan laporan bulanan data sosial ekonomi oleh BPS Pusat. Di samping itu, juga diterbitkan publikasi seri tahunan baik untuk indeks harga maupun data harganya.

1. Dinas Pertanian dan Peternakan 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Biro Perekonomian 4. Bappeda 5. Akademisi dan peneliti

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA

 STATISTIK LEMBAGA KEUANGAN Untuk memperoleh informasi tentang : a.

Karakteristik masing-masing kegiatan usaha sektor lembaga keuangan

b.

Transaksi usaha melalui laporan keuangan berupa

-

Mendapatkan struktur dan kegiatan usaha Lembaga Keuangan masing-masing jenis perusahaan

-

Mendapatkan data mengenai transaksi finansial yang dilakukan oleh subsektor Lembaga Keuangan

24

Perguruan Tinggi


Tujuan


(1)

(2)

(3)

neraca dan laporan rugi/laba setiap kegiatan lembaga keuangan

-

Memperoleh data tentang produktivitas dan biaya-biaya yang diperlukan

-

Menyusun direktori perusahaan BUMN dan BUMD

1. Perguruan Tinggi

-

Menyediakan data statistik keuangan BUMN dan BUMD

2. Peneliti

-

Menyajikan gambaran tingkat efektifitas dan efisiensi perusahaan negara dan daerah dalam mengelola sumber yang ada

-

Menyajikan agregasi indikator perusahaan

-

Menyajikan kurs jual dan beli valuta asing

-

Menyajikan data statistikPasar Modal

Memberikan gambaran tentang kinerja keuangan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota

-

Mendapatkan indikator tentang efektifitas kinerja keuangan daerah, dan penggunaannya untuk belanja daerah

1. Sekretariat Daerah dan BPKAD

Memberikan gambaran umum tentang kinerja desa terhadap dana yang dialokasikan dan pendapatan

-

Mendapatkan data aktifitas pemerintah desa melalui keuangan desa

3. Perguruan Tinggi

 SURVEI STATISTIK BADAN USAHA DAN PASAR MODAL

3. Badan Usaha

 SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH a. b.

2. Lembaga penelitan dan pengembangan

 SURVEI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI a.

Diperlukan untuk bahan perencanaan pembangunan di daerah dan pusat

b.

Bahan indikator dan informasi tentang perkembangan sarana TIK

c.

Memberikan gambaran yang lebih jelas dari kegiatan

Mendapatkan informasi tentang :

1. Masyarakat pengguna data statistik TIK

-

Perusahaan yang menggunakan komputer

2. Pemerintah daerah

-

Perusahaan yang menggunakan sarana TIK (wireless LAN, wirebased LAN, intranet dan ekstranet)

3. Pelaku usaha

-

25

4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

d.


Tujuan


(1)

(2)

(3)

TIK

-

Menjadi indikator dini dalam menentukan banyaknya perusahaan yang menggunakan saran TIK (komputer, akses internet, transaksi atau pemesanan melalui internet, dan sebagainya).

Perusahaan yang mengakses internet, pegawai/karyawan bekerja menggunakan internet

-

Perusahaan yang mempunyai website/homepage

-

Survei tingkat penghunian kamar hotel (TPK) untuk mengumpulkan data tingkat penghunian kamar hotel, banyaknya kamar terjual/terpakai, dan lama tamu menginap/bermalam secara bulanan

 SURVEI BIDANG JASA PARIWISATA

-

-

Survei Usaha Hotel dan Akomodasi untuk mengumpulkan data pertumbuhan jumlah hotel, jumlah tenaga kerja usaha akomodasi, jumlah kamar dan tempat tidur usaha akomodasi secara tahunan Pengumpulan data Statistik Wisatawan Mancanegara adalah untuk memperoleh data jumlah wisman yang datang ke Indonesia, dan jumlah penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri di 103 pintu masuk (UPT imigrasi) yang telah ditetapkan Ditjen. Imigrasi. Penyajian data dilakukan secara tahunan dan dirinci menurut karakteristik seperti kebangsaan dan jenis visa.

-

Survei Restoran/Rumah Makan untuk mengumpulkan data pertumbuhan jumlah usaha restoran/rumah makan, jumlah tenaga kerja, banyaknya tamu yang datang pada usaha restoran/rumah makan secara tahunan

-

Survei Statistik SPA untuk mengumpulkan data banyaknya usaha SPA, banyaknya pengunjung dan pertumbuhan jumlah

26

1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Kantor Imigrasi 3. Perpustakaan Nasional dan Daerah 4. Bank Indonesia 5. Lembaga masyarakat 6. Pemerintah Daerah 7. Perguruan Tinggi 8. Perhimpunan Hotel Republik Indonesia (PHRI) 9. Pengusaha 10. Lembaga Asosiasi Pariwisata


Tujuan


(1)

(2)

(3)

usaha SPA.  SURVEI KONSUMSI BAHAN POKOK a.

b.



Memperkirakan volume dan tingkat konsumsi bahan pokok yang terdiri dari beras, gula pasir, daging sapi, cabai merah, bawang merah, yang diolah di dalam rumah tangga

-

-

Memperkirakan volume dan tingkat konsumsi bahan pokok yang diolah di luar rumah tangga baik yang berasal dari jasa penyedia makan dan minuman, hotel, industri, dan institusi lain yang terdiri dari jasa kesehatan, jasa angkutan laut, jasa lainnya pengguna bahan pokok

Memperkirakan volume dan tingkat konsumsi bahan pokok yang terdiri dari beras, gula pasir, daging sapi, cabai merah, bawang merah, yang diolah di dalam rumah tangga Memperkirakan volume dan tingkat konsumsi bahan pokok yang diolah di luar rumah tangga baik yang berasal dari jasa penyedia makan dan minuman, hotel, industri, dan institusi lain yang terdiri dari jasa kesehatan, jasa angkutan laut, jasa lainnya pengguna bahan pokok

1. Badan Ketahanan Pangan 2. Dinas Pertanian dan Peternakan 3. Lembaga Asosiasi 4. Bank Indonesia 5. Perguruan Tinggi dan akademisi

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK NERACA PRODUKSI

 PENYUSUNAN NILAI TAMBAH LAPANGAN USAHA BARANG TRIWULANAN 2010=100 (SKTNP BARANG) Menghitung/menghasilkan data Nilai Tambah menurut lapangan usaha khususnya barang triwulanan untuk skala nasional

-

Ketersediaan indikator produksi barang sebagai data dasar yang mendukung perhitungan nilai tambah lapangan usaha barang triwulanan

-

Ketersediaan pola musiman (pola kegiatan) yang representatif bagi penyusunan dan perhitungan nilai tambah lapangan usaha barang triwulanan

-

Penyiapan informasi kualitatif berkaitan dengan kecenderungan perubahan ekonomi sektoral

-

Memperoleh informasi pendukung lainnya dalam rangka penyusunan PDB dan PDRB Triwulanan

27

Instansi Terkait


Tujuan


(1)

(2)

(3)

 PENYUSUNAN PDB SEKTOR INFORMAL MENURUT LAPANGAN USAHA a.

Mendapatkan data PDB sektor informal di Indonesia

-

Mengetahui besaran PDB sektor informal

1. Pemerintah

b.

Mendapatkan data peranan sektor informal di masingmasing lapangan usaha

-

Mengetahui kontribusi sektor informal terhadap PDB menurut lapangan usaha

2. Kalangan statistisi

c.

Mendapatkan data produktivitas usaha sektor informal

-

Mengetahui produktivitas usaha sektor informal

4. Pelaku usaha

-

Mengetahui karakteristik usaha sektor informal

d.

3. Akademisi

Mendapatkan profil usaha sektor informal

 PENYUSUNAN NILAI TAMBAH LAPANGAN USAHA JASA TRIWULANAN 2010=100 (SKTNP JASA) a.

b.

Memperoleh indikator produksi lapangan usaha jasajasa yang dapat dijadikan landasan bagi perhitungan PDB tahunan dan triwulanan khususnya jasa-jasa

-

Ketersediaan indikator produksi lapangan usaha jasa-jasa sebagai data dasar yang mendukung perhitungan nilai tambah triwulanan lapangan usaha jasa-jasa

Menyiapkan data dasar dan penyempurnaan rasio nilai tambah khususnya lapangan usaha jasa-jasa

-

Ketersediaan pola musiman (pola kegiatan) lapangan usaha jasa-jasa yang representatif bagi penyusunan dan perhitungan nilai tambah triwulanan lapangan usaha jasa-jasa

-

Pemutakhiran data rasio nilai tambah lapangan usaha jasajasa untuk menyusun PDB Tahunan dan Triwulanan Indonesia

-

Penyiapan informasi kualitatif berkaitan dengan kecenderungan perubahan ekonomi lapangan usaha jasa-jasa

-

Evaluasi perhitungan nilai tambah triwulanan lapangan usaha jasa-jasa

1. Instansi pemerintah 2. Lembaga penelitian

 PENYUSUNAN PDRB TAHUNAN DAN TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010=100 Menyempurnakan dan menyeragamkan konsep dan metodologi serta survei khusus yang digunakan dalam penyusunan PDRB Lapangan Usaha Berbasis SNA 208. Selain itu, juga untuk meningkatkan mutu data PDRB

-

-

Meningkatkan konsistensi data nilai tambah sektor lapangan usaha antara PDRB sektoral dan pengeluaran regional Melakukan kaderisasi sehingga output bisa diandalkan

28

1. Instansi pemerintah di Daerah dan Pusat 2. Kedubes/Perwakilan Asing 3. Perguruan Tinggi dan akademisi




Tujuan


(1)

(2)

(3)

Provinsi menurut lapangan usaha dengan hasil studi perbandingan antar sektor dalam kabupaten dan atau

-

Membandingkan dan menganalisa PDRB Regional dengan data PDB dan Tabel I-O Nasional

dalam provinsi, antar kabupaten/kota di tiap provinsi dan antar provinsi se-Indonesia dengan nasional.

-

Memperoleh struktur input/biaya yang lebih rinci dan mengetahui alokasi atau distribusi produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi regional

-

Penyempurnaan data dasar yang digunakan dalam penyusunan PDRB Provinsi dan Kabupaten/Kota

4. Masyarakat umum

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK NERACA PENGELUARAN

 PENYUSUNAN KOMPONEN PENGELUARAN RUMAH TANGGA DAN INSTITUSI NIRLABA TRIWULANAN/TAHUNAN DAN PENYUSUNAN SUT/IO SISI USES a. b.

c.

d.

Memperoleh pola konsumsi rumah tangga dan LNPRT triwulanan

Menunjang penyusunan Tabel Penyediaan dan Penggunaan (Supply and Use Table) dan Tabel Input-Output

1. Lembaga legislatif 2. Lembaga Eksekutif

Mengkoordinir data yang diperoleh dari sumber data sekunder bagi penyusunan neraca rumah tangga dan LNPRT

3. Lembaga pemerintah lainnya

Mengevaluasi pemanfaatan hasil SKTIR dan SKLNP, serta memperbaiki dan menyempurnakan metoda penelitian

6. Perguruan Tinggi

4. Lembaga internasional 5. Lembaga penelitian 7. Peneliti, wartawan, mahasiswa 8. Masyarakat umum

Menyusun dan menyajikan neraca rumah tangga dan LNPRT secara reguler

 PENYUSUNAN NERACA RUMAH TANGGA DAN INSTITUSI NIRLABA (FSA) -

Memperbaiki dan menyempurnakan parameter dan komponen neraca rumah tangga dan LNPRT

1. Lembaga legislatif

Mengkoordinir data yang diperoleh dari sumber data sekunder bagi penyusunan neraca rumah tangga dan LNPRT

3. Lembaga pemerintah lainnya

29

2. Lembaga eksekutif


Tujuan


(1)

(2)

(3)

-

Mengevaluasi pemanfaatan hasil SKTIR dan SKLNP serta memperbaiki dan menyempurnakan metode penelitian

4. Lembaga penelitian 5. Perguruan tinggi dan akademisi 6. Peneliti, mahasiswa, wartawan

-

Menyusun dan menyajikan neraca rumah tangga dan LNPRT secara reguler

7. Masyarakat umum

 PENYUSUNAN NERACA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (FSA) Hail penyusunan dan perhitungan masing-masing neraca tersebut diperlukan dalam rangka penyusunan neraca institusi/sektor pemerintah dan badan usaha/korporasi non finansial dalam Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI) menurut konsep SNA 2008, sistem neraca sosial ekonomi (SNSE), dan penyusunan neraca arus dana (NAD) pemerintah triwulanan dan tahunan serta NAD Badan Usaha (Perusahaan pemerintah dan swasta) non finansial tahunan.

-

Penyusunan neraca sektor/institusi pemerintah dalam SNNI

1. Kementerian Keuangan

-

Penyusunan neraca sektor/institusi BUMN/BUMD non finansial dalam SNNI

2. Bappenas dan Bappeda

Penyusunan neraca sektor/institusi Badan Usaha Swasta non finansial dalam SNNI

4. Pelaku usaha

Penyusunan Neraca Arus Dana (NAD)

6. Kementerian BUMN

-

3. Bank Indonesia 5. Perguruan Tinggi

 PENYUSUNAN KOMPONEN PENGELUARAN PEMERINTAH TRIWULANAN/TAHUNAN DAN PENYUSUNAN SUT/IO SISI USES Memperoleh pola konsumsi pemerintah triwulanan dan NTB pemerintah, meningkatkan kualitas data konsumsi pemerintah dan NTB pemerintah tahunan, memperbaiki kualitas data konsumsi serta menunjang penyusunan Tabel SUT dan Tabel I-O pada sisi uses

-

Penyusunan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan NTB untuk PDB dan PDRB Triwulanan dan Tahunan


Penyusunan struktur input, NTB, pengeluaran konsumsi pemerintah untuk Supply and Use Table (SUT) dan Tabel Input-Output

3. Menteri Perekonomian

2. Otoritas Jasa Keuangan 4. Bank Indonesia 5. Pelaku usaha di bidang finansial 6. Perguruan Tinggi, peneliti dan akademisi 7. Perpustakaan nasional dan daerah 8. Lembaga-lembaga internasional

30


Tujuan


(1)

(2)

(3)

 PENYUSUNAN MATRIKS PMTB INSTITUSI PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH -

Mengetahui nilai barang modal (PMTB) menurut jenis barang dan lapangan usaha berdasarkan konsep SNA 2008

-

Memperoleh gambaran dan karakteristik mengenai produk neto (surplus usaha neto, nilai tambah neto) dari hasil suatu proses produksi

-

Memperoleh gambaran tentang akumulasi kekayaan (wealth) yang diperoleh sebagai hasil dari proses pembangunan

-

Mengetahui economic efficiency dan economic productivity dari kapital yang digunakan dalam proses produksi

-

Mengetahui data PMTB menurut kelompok jenis barang dan lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan konstan

-

Memperoleh data usia pakai setiap jenis barang modal menurut sektor usaha

-

Memperoleh nilai penyusutan setiap jenis barang modal menurut sektor usaha

1. Bank Indonesia 2. Kementerian Keuangan

 PENYUSUNAN KOMPONEN PMTB DAN INVENTORI TRIWULANAN/TAHUNAN DAN PENYUSUNAN SUT/IO SISI USES -

Mengetahui gambaran dan karakteristik mengenai inventasi yang berupa PMTB dan Perubahan Inventori Triwulanan dan Tahunan

-

Mengetahui nilai barang modal (PMTB) menurut jenis barang berdasarkan konsep SNA 2009 atas dasar harga berlaku dan konstan

-

Mengetahui nilai barang modal (PMTB) menurut asal barang

31

1. Bank Indonesia 2. Bappenas dan Bappeda


Tujuan


(1)

(2)

(3)

atas dasar harga berlaku dan konstan -

Mengetahui nilai posisi dan perubahan inventori menurut kelompok jenis barang atas dasar harga berlaku dan konstan

-

Mengetahui nilai posisi dan perubahan inventori menurut sektor lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan konstan

 PENYUSUNAN KONSOLIDASI PDRB PENGELUARAN TRIWULANAN DAN TAHUNAN a.

b.

Membangun PDRB menurut penggunaan kabupaten/ kota dan provinsi melalui suatu proses konsolidasi agar data yang dihasilkan dapat terjaga kualitasnya


Meningkatkan kualitas sistem data PDRB menurut penggunaan untuk mendukung analisis kinerja perekonomian regional dan nasional

4. UNICEF

c.

Melakukan proses konsolidasi perangkat SNRI serta menurunkan data agregatnya sehingga dapat diperoleh informasi secara komprehensif, koheren dan konsisten. Menetapkan skala prioritas penyusunan neraca-neraca pokok regional sebagaimana yang direkomendasikan dalam SNA

d.

Menyusun konsolidasi berbagai neraca institusi regional ke dalam format SNRI

e.

Menginventarisasi serta mengumpulkan data yang tersedia pada berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan penyusunan PDRB maupun neraca institusi regional

f.

Menyiapkan dan mempublikasikan buku pedoman

2. Kedubes/perwakilan asing 3. WHO 5. ILO 6. Perguruan Tinggi dan akademisi

32


Tujuan


(1)

(2)

(3)

teknis operasional penyusunan PDRB dan neraca intitusi regional



g.

Meningkatkan kemampuan teknis para pelaksana penyusunan SNRI khususnya kemampuan dalam menyusun satistik PDRB menurut pengeluaran, baik bagi staf BPS Daerah maupun BPS Pusat serta instansi terkait

h.

Meneliti prosedur estimasi penyusunan statistik PDRB danPendapatan Regional yang selama ini dilakukan. Mengaplikasikan konsep-konsep terbaru yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi regional dan Indonesia

i.

Menginventarisasi serta mengumpulkan data dasar yang tersedia pada berbagai sumber, untuk memenuhi kebutuhan penyusunan statistik PDRB maupun pendapatan regional

j.

Monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan statistik PDRB maupun statistik Pendapatan Regional oleh BPS Pusat, dalam rangka penyelarasan dan pengembangan SNRI untuk berbagai kepentingan seperti perbandingan dan peringkat antar wilayah

PENGEMBANGAN DAN ANALISIS STATISTIK

 INDEKS TENDESI BISNIS DAN INDEKS TENDENSI KONSUMEN Untuk menyusun dan menganalisis Sistem Pemantauan Indikator Dini melalui Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

33

1. Dunia usaha 2. Pemerintah 3. Peneliti dan Perguruan Tinggi


Tujuan


(1)

(2)

(3)

 PENYUSUNAN STATISTIK DAERAH Data dan informasi yang disediakan oleh BPS ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Bagi pemerintah, data BPS dapat menjadi bahan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Bagi kalangan dunia usaha, dapat digunakan sebagai dasar pengembangan usaha, penentuan sumber pembiayaan, perkiraan produksi, perencanaan dan pengembangan pemasaran. Sedangkan bagi kalangan akademik dan masyarakat lainnya, menjadi bahan rujukan suatu penelitian atau perencanaan suatu kegiatan

-

Mengumpulkan data dari BPS dan instansi sektoral

-

Menyediakan data bidang perekonomian, sosial, dan lintas sektor di daerah secara series dan berguna bagi seluruh kalangan pengguna data

1. Beberapa instansi luar BPS dalam negeri/kementerian/lembaga/DPRD 2. Perpustakaan daerah dan Perguruan Tinggi 3. Akademisi dan peneliti 4. Masyarakat umum

34

RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Recommend Documents