RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LANGKAT TAHUN

id o.

ht

tp

:// l

an

gk

at

ka

b.

bp

s. g

RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016

iv

KATA PENGANTAR

Pada era reformasi birokrasi sebagaimana telah dicanangkan pemerintah, serta dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih

id

dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sesuai dengan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance maka

o.

dipandang perlu adanya rencana kinerja yang akan dilaksanakan di tahun 2016. Rencana kinerja ini dimaksudkan menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kementerian/lembaga (K/L), dan juga dapat digunakan pemerintah

s. g

sebagai bahan masukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-

bp

masing K/L.

b.

Di samping itu, sesuai dengan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) pada masing-masing K/L, maka Badan Pusat

ka

Statistik (BPS) Kabupaten Langkat perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) secara berkala pada tahun anggaran

at

yang akan berjalan. Untuk itu, disusun RKT BPS Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2016, yang proses penyusunannya

gk

meliputi seluruh program kegiatan di BPS Kabupaten Langkat berikut aktivitas-aktivitas yang akan diselenggarakan.

an

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan RKT BPS Kabupaten Langkat Tahun

tp

Stabat, Maret 2016 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat

ht

datang sangat kami hargai.

:// l

Anggaran 2016 ini, pimpinan BPS Kabupaten Langkat mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa

ASI MATANARI

v

DAFTAR ISI Halaman Pengantar..................................................................................................................................................................

v

Daftar

Isi ............................................................................................................................................................................

vi

id

Kata

o.

Rencana Kinerja Tahunan BPS Kabupaten Langkat Tahun 2016 ..............................................................................

2

s. g

Maksud, Tujuan, dan Penerima Manfaat (Eksternal BPS) dari Rencana Kegiatan/Aktivitas Teknis BPS Kabupaten Langkat

ht

tp

:// l

an

gk

at

ka

b.

bp

yang Akan Diselenggarakan pada Tahun 2016........................................................................................

v

13

id o. s. g bp

ht

tp

:// l

an

gk

at

ka

b.

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LANGKAT

RENCANA KINERJA TAHUNAN BPS KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 Satuan

Target

Program / Kegiatan / Output / Komponen

id

Tujuan / Sasaran / Indikator

1.1.3. 1.1.4. 1.1.5.

1.1.6.

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah release data yang tepat waktu Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

Persen

s. g ka

Persen

95

80

an

2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara

Persen Aktivitas

6.320.545

6.320.545

gk

at

06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

:// l

1.1.2.

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

43.420

90

tp

1.1.1.

b.

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

ht

1.1.

Persen

bp

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

o.

Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik

Anggaran (Juta Rupiah)

Publikasi

52

Publikasi

0

004 Laporan Diseminasi Statistik 1

Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi

005 Laporan Metadata Statistik 1.

Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khuhus

2

43.420 43.420 6.995 6.995


Satuan

Target

Program / Kegiatan / Output / Komponen 006 Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan

id

bp

051 Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR dan Konsumsi Tahun 2016 206 Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan 0

b.

Persen

ka

013 Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 051 Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan

0

at

Persen

29.425 29.189 236.000

o. s. g

009 Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat

052 Survei Luas Panen dan Luas Lahan untuk Pengecekan Keakurasian Data Produksi Padi, Jagung dan Kedelai

gk

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha 1.2.3.

0

100 Survei Hortikulturan dan Indikator Pertanian

an

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

Persen

200 Survei Perusahaan Perkebunan

:// l

1.2.2.

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

101 rvei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan

tp

1.2.1.

100 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran

ht

1.2.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)


014 Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan 051 Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH 100 Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP 200 Survei Perusahaan Kehutanan

3

210.536 170.434 40.102 214.222 126.248 62.670

7.238 18.066 13.987

8.285 4.256 1.446

Satuan

Target

Program / Kegiatan / Output / Komponen 015 Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi

Anggaran (Juta Rupiah) 21.829

Dan Konstruksi 3.704

052 Survei Industri Besar/Sedang Tahunan

12.260

id

051 Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan

bp

300 Survei Konstruksi

s. g

o.

200 Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Power dan Updating Direktori

016 Publikasi/Laporan Statistik Distribusi

ka

b.

302 Kompilasi Data Transportasi

at

602 Publisitas SE2016

gk

603 Listing Usaha/Perusahaan

an

020 Publikasi/Laporan Statistik Harga

tp

:// l

051 Survei Statistik Harga Produsen

ht


100 Indeks Kemahalan Konstruksi 103 Survei Penyusunan Diagram Timbang IHPB Provinsi 301 Survei Harga Pedesaan

4

300 5.565

12.305 12.305

239.817 5.453.346 35.686 1.355 10.724 685 22.922

Satuan

Target


023 Publikasi/Laporan Statisik Keuangan, TI, dan Pariwisata

10.980 3.885

201

Survei Bidang Jasa& Pariwisata

7.095

024

Publikasi/Laporan Neraca Produksi

9.185

302

Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100

9.185

s. g

o.

id

053 Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

b.

bp

051 Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO SISI USES

ka

052 Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba (FSA)

6.580

300

Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha (FSA)

750

202 Penyusunan Matrix PMTB Institusi Pemerintah Non Pemerintah

900

205 Penyusunan Komponen PMTB dan Investori Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO SISI USES

600

an

gk

at

100

tp

:// l

305 Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan

ht



5

9.682

Tujuan / Sasaran / Indikator Satuan

Target


Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 95

id

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

Pengun jung

6000

Persen

95

2.1.3.

Persen

90

134.400

301 Pengadaan Perangkat Teknologi dan Informasi

62.900

302 Pengadaan Peralatan Komunikasi

12.200

401 Pengadaan Sarana Perkantoran

15.000

bp

s. g

Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Jumlah pengunjung eksternal yang 2.1.1. mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase konsumen 2.1.2. yang puas terhadap akses data BPS

at

ka

b.

403 Pengadaan Meubelair

an :// l tp

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

2891

o.

Persen

ht

2.1.

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

gk

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS


6

44.300

--

2

Belanja Barang Operasional

s. g

69

Belanja Pegawai

bp

Persen

1

at

ka

b.

71

o.

01 Layanan Perkantoran

Persen


3,692.233

2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi Sumatera Utara

id

Point

gk

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

an

3.1.2.


:// l

3.1.

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Persentase pegawai yang 3.1.1. menduduki jabatan fungsional tertentu

Target

tp

Tujuan 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Satuan

ht


7

3.692.233 448.432

ht

tp

:// l

an

gk

at

ka

b.

bp

s. g

o.

id

MAKSUD, TUJUAN, DAN PENERIMA MANFAAT (EKSTERNAL BPS) DARI RENCANA KEGIATAN/ AKTIVITAS TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LANGKAT

Maksud, Tujuan, dan Penerima Manfaat (Eksternal BPS) dari Rencana Kegiatan/Aktivitas Teknis

Tujuan

s. g bp b.

at

ka

 Penyusunan rancangan sistem aplikasi rujukan yang disempurnakan;  Penyusunan piranti lunak aplikasi yang disempurnakan;  Pelaksanaan pengisian form-form untuk metadata kegiatan statistik  bagi para penyelenggara kegiatan statistik yang lebih mudah;  Peningkatan kinerja sistem aplikasi;  Pembuatan rancangan integrasi berbagai metadata;  Penyusunan prosedur monitoring dan evaluasi sistem;  Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi sistem;  Penyebarluasan hasil monitoring dan evaluasi;  Penyempurnaan ringkasan metadata kegiatan statistik;  Penyusunan dan penyempurnaan panduan pemberian rekomendasi kegiatan statistik; 13  Pelaksanaan survei kebutuhan data;  Pelaksanaan koordinasi dengan penyelenggara kegiatan statistik; dan  Penyusunan laporan survei kebutuhan data.

:// l

an

2895 PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK BPS PROVINSI 2895.004 LAPORAN DISEMINASI STATISTIK [BASE LINE] 051 PENINGKATAN PELAYANAN METADATA KEGIATAN STATISTIK DASAR, SEKTORAL DAN KHUSUS  Tercapainya mutu sumber daya manusia yang siap mengantisipasi perkembangan informasi terkini;  Terselenggaranya sistem administrasi yang baik guna menunjang kegiatan rujukan statistik;  Tersusun dan tersebarluaskannya piranti lunak aplikasi di tempat strategis sehingga dapat bermanfaat bagi instansi terkait; dan

ht

tp

 Terbentuknya dasar-dasar panduan rekomendasi kegiatan statistik.

Penerima Manfaat (Eksternal BPS)

o.

Kegiatan/Aktivitas/Maksud

gk

Kode

id

Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat yang akan Diselenggarakan pada Tahun 2016

1. Kementrian/Lembaga Pemerintah dalam hal konsultasi dan rekomendasi Kegiatan Statistik; 2. SKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota/ dalam hal konsultasi dan rekomendasi kegiatan statistik; 3. Swasta

Kode



Tujuan

gk

at

ka

b.

bp

s. g

o.

 Meningkatkan kualitas dan layanan publikasi.

ht

tp

:// l

an

100 PENINGKATAN KUALITAS DAN LAYANAN PUBLIKASI  Memberikan pelayanan internal kepada subject matter produsen publikasi (penomoran publikasi, cover, sistem mailing list, SPRP, dan katalog)  Memberikan pelayanan internal kepada unit-unit kerja yang melakukan pelayanan langsung ke konsumen data, yaitu subdit perpustakaan dan dokumentasi statistik dan subdit layanan dan promosi statistik (sistem informasi publikasi, program entri publikasi)  Memberikan pelayanan kepada konsumen data (penyusunan berbagai publikasi, program ARC, infografis, DDA yang semakin berkualitas, sosialisasi perka publikasi, BRS yang efektif)

id

 Penyusunan dan penyempurnaan panduan pemberian rekomendasi kegiatan statistik;  Pelaksanaan survei kebutuhan data;  Pelaksanaan koordinasi dengan penyelenggara kegiatan statistik; dan  Penyusunan laporan survei kebutuhan data.

14

1. Instansi pemerintah, 2. Para eksekutif, 3. Masyarakat yang menerima publikasi melalui mailinglist publikasi; 4. Seluruh masyarakat dunia dengan tersedianya berbagai publikasi BPS di public domain (website BPS)


Tujuan

o.

s. g

b.

bp

1. Kementerian Keuangan; 2. Bappenas; 3. Bank Indonesia; 4. Pelaku Usaha (Perusahaan) 5. Perguruan Tinggi

ka Menunjang penyusunan Tabel Penyediaan dan Penggunaan (Supply and Use Table) dan Tabel InputOutput.

ht

tp

:// l

an

051 PENYUSUNAN KOMPONEN PENGELUARAN RUMAH TANGGA DAN INSTITUSI NIRLABA TRIWULANAN/ TAHUNAN DAN PENYUSUNAN SUT/IO SISI USES  Memperoleh pola konsumsi rumah tangga dan LNPRT triwulanan;  Mengkoordinir data yang diperoleh dari sumber data sekunder bagi penyusunan neraca rumah tangga dan LNPRT;  Mengevaluasi pemanfaatan hasil SKTIR dan SKLNP, serta memperbaiki dan menyempurnakan metoda penelitian; dan  Menyusun dan menyajikan neraca rumah tangga dan LNPRT secara reguler.

 Penyusunan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan NTB untuk PDB triwulanan dan tahunan dan  Penyusunan struktur input, NTB, pengeluaran konsumsi pemerintah untuk Supply and Use Table (SUT) dan tabel Input-Output (I-O).

at

2895.025 PUBLIKASI/LAPORAN NERACA PENGELUARAN 101 PENYUSUNAN KOMPONEN PENGELUARAN PEMERINTAH TRIWULANAN/TAHUNAN DAN PENYUSUNAN SUT/IO SISI USES  Memperoleh pola konsumsi pemerintah triwulanan dan PMTB pemerintah,  Meningkatkan kualitas data konsumsi pemerintah dan PMTB pemerintah tahunan,  Memperbaiki kualitas data konsumsi serta menunjang penyusunan Tabel SUT dan Tabel Input-Output pada sisi uses.

id


gk

Kode

15

1. Lembaga Legistatif; 2. Lembaga Eksekutif; 3. Satker di lingkungan BPS; 4. Lembaga Pemerintah lainnya (BI, Bank Komersial, BULOG, dan BAPPENAS); 5. Lembaga Internasional; 6. Lembaga Penelitian; 7. Lembaga Perguruan Tinggi; 8. Perorangan (Peneliti, wartawan, mahasiswa dll)



Tujuan

id

o.

s. g

bp

b.

ka

an

100 PENYUSUNAN NERACA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (FSA) Hasil penyusunan dan penghitungan masing-masing neraca tersebut diperlukan dalam rangka penyusunan neraca institusi/ sektor pemerintah dan badan usaha/ korporasi non finansial dalam sistem neraca nasional Indonesia (SNNI) menurut konsep System of National Accounts (SNA) 2008, system neraca sosial ekonomi (SNSE), dan penyusunan neraca arus dana (NAD) pemerintah triwulanan dan tahunan serta NAD badan usaha (perusahaan pemerintah dan swasta) non finansial tahunan

 Memperbaiki dan menyempurnakan parameter dan komponen neraca rumah tangga dan LNPRT;  Mengkoordinir data yang diperoleh dari sumber data sekunder bagi penyusunan neraca rumah tangga dan LNPRT;  Mengevaluasi pemanfaatan hasil SKTIR dan SKLNP, serta memperbaiki dan menyempurnakan metode penelitian; dan  Menyusun dan menyajikan neraca rumah tangga dan LNPRT secara reguler.

 Penyusunan neraca sektor/institusi pemerintah dalam SNNI;  Penyusunan neraca sektor/institusi BUMN/BUMD nonfinansial dalam SNNI; dan  Penyusunan neraca sektor/institusi Badan Usaha Swasta nonfinansial dalam SNNI.

:// l

tp

ht

1. Lembaga legislatif; 2. Lembaga Ekssekutif; 3. Satker di Lingkungan BPS; 4. Lembaga pemerintahan lain (BI, Bank Komersial, BULOG dan Bappenas); 5. Lembaga penelitian; 6. Perguruan Tinggi; 7. Perorangan (peneliti, mahasiswa, wartawan dll)

at

052 PENYUSUNAN NERACA RUMAH TANGGA DAN INSTITUSI NIRLABA (FSA) Gambaran umum Kegiatan ekonomi rumah tangga akan berpengaruh pada perekonomian nasional. Keberadaan Lembaga Nirlaba (LNP) menjadi pelengkap dari pelaku ekonomi lain (rumah tangga pemerintah, dan korporasi). Peran sektor LNPRT dalam perekonomian semakin penting. Kegiatan ekonomi yang dilakukan sektor rumah tangga dan LNPRT mencakup kegiatan produksi, konsumsi, dan investasi. Data tersebut merupakan data dasar dalam menyusun PDB Penggunaan, Tabel Penyediaan dan Penggunaan, serta Tabel I-O. Data kegiatan ekonomi rumah tangga dan LNPRT juga diperlukan dalam menyusun neraca rumah tangga, neraca LNPRT, neraca terintregasi nasional, neraca arus dana (NAD), dan sistem neraca sosial ekonomi (SNSE).

gk

Kode

16

1. Kementerian Keuangan; 2. Bappenas; 3. Bank Indonesia; 4. Pelaku Usaha (Perusahaan) 5. Perguruan Tinggi 6. Kementerian BUMN



Tujuan

1. Bank Indonesia memanfaatkan informasi ini sebagai masukan terhadap kebijakan kredit investasi, cadangan devisa, serta gambaran perkembangan aset barang modal tetap yang dimiliki oleh tiap institusi; 2. Kemenkeu guna menetapkan asumsi makro ekonomi khusus

 Mengetahui gambaran dan karakteristik mengenai investasi yang berupa PMTB dan Perubahan Inventori Triwulanan dan Tahunan;  Mengetahui nilai barang modal (PMTB) menurut jenis barang berdasarkan konsep baru

1. Bank Indonesia memanfaatkan informasi ini sebagai masukan terhadap kebijakan kredit 2. Investasi, cadangan devisa,

at

ka

b.

bp

s. g

o.

id

 Mengetahui nilai barang modal (PMTB) menurut jenis barang dan lapangan usaha berdasarkan konsep SNA 2008.  Gambaran dan karakteristik mengenai produk neto (surplus usaha neto, nilai tambah neto) dari hasil suatu proses produksi.  Gambaran tentang akumulasi kekayaan (wealth) yang diperoleh sebagai hasil dari proses pembangunan.  Economic efficiency dan economic productivity dari kapital yang digunakan dalam proses produksi.  PMTB menurut kelompok jenis barang dan lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan konstan.  Memperoleh data usia pakai setiap jenis barang modal menurut sektor usaha.  Memperoleh nilai penyusutan setiap jenis barang modal menurut sektor usaha

tp

:// l

an

202 PENYUSUNAN MATRIKS PMTB INSTITUSI PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH Studi empiris menunjukkan bahwa stok kapital dan persediaan (inventori) merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Stok kapital dan Perubahan inventori terbentuk akibat dari adanya kegiatan investasi. Ketersediaan data tentang kapita dan inventoril secara statistik dapat dilihat dari dua pendekatan pengukuran, yaitu sebagai arus (flows) dan stok (stocks). Arus menunjukkan perubahan (penambahan atau pengurangan) sedangkan stok lebih menunjukkan kepada posisi (keadaan pada suatu saat). Proses pertambahan tersebut dalam terminologi statistik dikenal sebagai proses akumulasi. Dengan demikian stok kapital yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang posisi barang modal dan persediaaan yang terbentuk akibat dari proses akumulasi (proses arus) barang modal dan persediaan yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang

gk

Kode

ht

205 PENYUSUNAN KOMPONEN PMTB DAN INVENTORI TRIWULANAN/TAHUNAN DAN PENYUSUNAN SUT/IO SISI USES PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan persediaan (inventori) merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu sebagai upaya untuk mengetahui kontribusi PMTB serta perubahan

17


Tujuan

inventori terbentuk akibat dari adanya kegiatan investasi, dimana sebagian dari investasi dibelanjakan untuk membeli barang modal dan persediaan yang akan digunakan dalam kegiatan produksi atau proses produksi. Ketersediaan data tentang kapita dan inventori secara statistik dapat dilihat dari dua pendekatan pengukuran, yaitu sebagai arus (flows) dan stok (stocks). Arus menunjukkan perubahan (penambahan atau pengurangan) sedangkan stok lebih menunjukkan kepada posisi (keadaan pada suatu saat). Arus dan stok merupakan dua prinsip pencatatan transaksi yang saling mendukung dalam merekam perubahan atas aset yang tersedia.

SNA 2008 atas dasar harga berlaku dan konstan;  Mengetahui nilai barang modal (PMTB) menurut asal barang atas dasar harga berlaku dan konstan;  Mengetahui nilai posisi dan perubahan inventori menurut kelompok jenis barang atas dasar harga berlaku dan konstan; dan  Mengetahui nilai posisi dan perubahan inventori menurut sektor lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan konstan.

o.

s. g

bp

b. ka

:// l

tp

ht

Semua komponen tersebut merupakan menurut pengeluaran. PDRB dari sisi pengeluaran sangat

serta gambaran perkembangan aset barang modal tetap yang dimiliki oleh tiap institusi; 3. Bapppenas untuk keperluan perencanaan akselerasi pembangunan

at  Membangun PDRB menurut penggunaan kabupaten/kota dan provinsi melalui suatu proses konsolidasi agar data yang dihasilkan dapat terjaga kualitasnya;  Meningkatkan kualitas sistem data PDRB menurut penggunaan untuk mendukung analisis kinerja perekonomian regional dan nasional;  Melakukan proses konsolidasi perangkat SNRI serta menurunkan data agregatnya sehingga dapat diperoleh informasi secara komprehensif, koheren dan konsisten.  Menetapkan skala prioritas penyusunan neraca-neraca pokok regional sebagaimana

an

305 PENYUSUNAN KONSOLIDASI PDRB TRIWULANAN DAN TAHUNAN MENURUT PENGELUARAN Penyusunan neraca pengeluaran regional antara lain meliputi kegiatan penyusunan berbagai komponen permintaan akhir seperti direkomendasikan oleh SNA 2008 yang berdasarkan kewilayahan/regional seperti provinsi atau kabupaten/kota. Penyusunan komponen permintaan akhir tersebut meliputi konsumsi rumah tangga regional, konsumsi pemerintah regional, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) regional, perubahan inventori regional, ekspor serta impor dengan luar negeri dan ekspor dan impor antar regional.

id


gk

Kode

18

1. BAPPENAS; 2. Kedubes/Perwakilan Asing 3. WHO 4. UNICEF 5. ILO; 6. Perguruan Tinggi


Tujuan

diperlukan terutama dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi yang bersifat kewilayahan (regional). Selain itu tanggung jawab Sub-Dir Konsolidasi Neraca Pengeluaran adalah melakukan penggabungan serta penyelarasan (konsolidasi) data PDB dengan PDRB, khususnya dari sisi pengeluaran atau permintaan akhir. Pada gilirannya data yang dihasilkan dari kegiatan ini akan dipadukan dengan data ekonomi lainnya sehingga terbangun perangkat data ekonomi makro di pusat dan daerah

yang direkomendasikan dalam SNA;  Menyusun konsolidasi berbagai neraca institusi regional ke dalam format SNRI;  Menginventarisasi serta mengumpulkan data yang tersedia pada berbagai sumber, untuk memenuhi kebutuhan penyusunan PDRB maupun neraca institusi regional;  Menyiapkan dan mempublikasikan buku pedoman teknis operasional penyusunan PDRB dan neraca institusi regional  Meningkatkan kemampuan teknis para pelaksana penyusunan SNRI khususnya kemampuan dalam menyusun statistik PDRB menurut pengeluaran, baik bagi staf BPS Pusat maupun BPS daerah serta instansi terkait;  Meneliti prosedur estimasi penyusunan statistik PDRB dan Pendapatan Regional yang selama ini dilakukan. Mengaplikasikan konsepkonsep terbaru yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi regional dan Indonesia;  Menginventarisasi serta mengumpulkan data dasar yang tersedia pada berbagai sumber, untuk memenuhi kebutuhan penyusunan statastik PDRB maupun Pendapatan Regional;  Monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan statistik PDRB maupun statistik Pendapatan Regional oleh BPS Pusat, dalam rangka penyelarasan dan pengembangan Sistem Neraca Regional Indonesia (SNRI) untuk berbagai kepentingan seperti perbandingan dan peringkat antar wilayah/region.

s. g

o.

id


tp

:// l

an

gk

at

ka

b.

bp

Untuk mendukung hal tersebut maka berbagai kegiatan dilakukan, seperti pembinaan bagi staf teknis atau tenaga-tenaga penyusun data PDRB provinsi maupun kabupaten serta dinas terkait di daerah, rekonsiliasi data PDB dan PDRB (tahunan dan triwulanan), konsultasi regional (KONREG) dan kegiatan lain yang relevan.

ht

Kode

19



Tujuan

o.

id

 Menghitung/menghasilkan data Nilai Tambah menurut lapangan usaha khususnya barang triwulanan untuk skala nasional.

s. g

 Melakukan rekonsiliasi data PDB baik antar lapangan usaha maupun subject matter.

at

ka

302 PENYUSUNAN PDRB TAHUNAN DAN TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010=100 (SKNP)

an

gk

 Meningkatkan konsistensi data nilai tambah sektor lapangan usaha antara PDRB sektoral dan pengeluaran regional;  Melakukan kaderisasi sehingga output bisa diandalkan;

ht

tp

:// l

Menyempurnakan dan menyeragamkan konsep dan metodologi serta survei khusus yang digunakan dalam penyusunan PDRB Lapangan Usaha berbasis SNA 2008.

1. Lembaga Legistatif; 2. Lembaga Eksekutif; 3. Satker di lingkungan BPS; 4. Lembaga Pemerintah lainnya 5. Lembaga Penelitian; 7. Lembaga Perguruan Tinggi; 8. Perorangan (Peneliti, wartawan, mahasiswa dll)

b.

2895.024 PUBLIKASI/LAPORAN NERACA PRODUKSI [BASE LINE] 051 PENYUSUNAN NILAI TAMBAH LAPANGAN USAHA BARANG TRIWULANAN 2010=100 (SKTNP BARANG) Direktorat Neraca Produksi pada tahun anggaran 2016 akan melakukan kegiatan dalam rangka membangun data produksi dan atau indikator produksi melalui Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi (SKTNP) yang kegiatannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: SKTNP Barang yang khusus meneliti mengenai kegiatan/lapangan usaha yang menghasilkan komiditi barang dan SKTNP Jasa yang khusus meneliti produk-produk jasa.

bp

Kode

20

1.

Kementerian/Lembaga/ Badan/ Dinas di Pusat dan Daerah (Bappenas, Bappeda, DPR/DPRD);



Tujuan

1. Badan Kebijakan Fiskal; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Badan Standarisasi Nasional 4. Balitbang Pusdatin dan Pusat Kajian Perdagangan

b.

bp

s. g

o.

id

 Untuk menghasilkan data ekspor setiap bulan yang dirinci menurut komoditi, negara tujuan, dan pelabuhan muat, baik volume maupun nilai;  Untuk menghasilkan angka sementara, angka ekspor bulanan untuk dilaporkan dalam Pers Release dan Sidang Menko Perekonomian dan Sidang Kabinet;  Untuk menghasilkan laporan perkembangan dan analisa statistik ekspor; dan  Untuk menghasilkan data ekspor yang terkini dan

ka

Menyediakan data angkutan darat, laut, dan udara secara periodik dan berkesinambungan dalam (i) Berita Resmi Statistik (BRS) dan Buletin Statistik Bulanan Indikator Ekonomi yang disajikan bulanan; (ii) Publikasi Statistik Perhubungan dan Publikasi Statistik Indonesia yang disajikan tahunan, maupun (iii) Penyajian dalam bentuk lainnya, seperti penyajian dalam website.

ht

tp

:// l

an

gk

2895.016 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK DISTRIBUSI 051 KOMPILASI DATA STATISTIK EKSPOR Perencanaan yang baik dan terpadu dalam sektor perdagangan luar negeri dapat dicapai, bila didukung oleh informasi/ data statistik ekspor yang baik dan berkualitas serta tepat waktu. Selain membutuhkan data berbentuk tabel-tabel, pemerintah juga menginginkan agar BPS dapat mengemas informasi perkembangan ekspor yang lebih deskriptif dan analitis. Dengan informasi semacam ini, pemerintah dapat melihat perkembangan, keterkaitan, peta pasar, dan hal-hal lain tentang ekspor nasional secara 302 KOMPILASI DATA TRANSPORTASI Sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan khususnya dibidang transportasi, baik di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun nasional.

at

Kode

21

1. Pemerintah Republik Indonesia Masyarakat pengguna data



Tujuan

bp  Uji cobakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang merupakan penyempurnaan dari hasil Uji Coba/Gladi Kotor Listing;  Metodologi pencacahan baik listing maupun sampel; dan  Meneliti tingkat keakuratan hasil pelaksanaan lapangan dan melihat efektifitas petugas.

at

ka

616 LISTING USAHA/PERUSAHAAN Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan kuesioner, organisasi lapangan dan metodelogi yang telah direvisi berdasarkan hasil Uji Coba/ Gladi Kotor Listing Sensus Ekonomi 2016 dan

ht

tp

:// l

an

Mendeteksi dini permasalahan untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016.

1. Pemerintah Republik Indonesia 2. Masyarakat pengguna data

s. g

o.

id

Memberikan penjelasan secara rinci tentang kegiatan SE2016 serta pemanfaatan statistik ekonomi yang dihasilkan bagi semua kalangan, baik para pelaku ekonomi, pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas.

b.

2895.019 PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS EKONOMI 612 PUBLISITAS SE2016 Masyarakat luas dapat mengetahui urgensi ketersediaan data dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan keadaan terkini sehingga tumbuh kesadaran untuk berpartisipasi aktif dan mendukung kelancaran pelaksanaannya. Data yang dihasilkan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang dilakukan sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

gk

Kode

22

1. 2. 3.

Pemerintah Pengusaha/Swasta Masyarakat



Tujuan

bp

s. g

o.

id

Mendapatkan data harga di tingkat produsen secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Mendapatkan harga masing-masing bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi sebagai dasar penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi kabupaten/kota dan provinsi.

ht

tp

:// l

an

100 INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI Data harga yang dicakup dalam survei IKK adalah harga bahan bangunan/ konstruksi, sewa alat berat konstruksi, dan jasa konstruksi. Selain data harga, dikumpulkan pula data realisasi APBD sebagai data bobot/timbangan umum IKK kabupaten/kota. Kegiatan survei ini menghasilkan data Indeks Kemahalan Konstruksi pada level kabupaten/kota dan Provinsi yang berguna sebagai data pendukung pengalokasian Dana Alokasi Umum. Data IKK juga berguna sebagai proxy tingkat kesulitan geografis. Pemanfaatan output data Indeks Kemahalan Konstruksi menjadi outcome antara lain dapat terlihat dari semakin lancarnya penyusunan APBN

gk

at

ka

2895.020 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HARGA 051 SURVEI STATISTIK HARGA PRODUSEN Survei Statistik Harga Produsen (SHP) dilakukan untuk memperoleh data guna penghitungan Indeks Harga Produsen (IHP) atau Producer Price Index (PPI). Harga di tingkat produsen merupakan price leader dalam sistem penentuan harga suatu produk, yang secara fundamental memiliki potensi contagion effect terhadap level harga selanjutnya, baik dari tingkat perdagangan besar hingga eceran. Oleh karenanya, suatu indeks harga berperan sebagai early warning system dalam upaya mengantisipasi fluktuasi harga yang terjadi di pasaran.

b.

Kode

30

1. Kementrian Pertanian; 2. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Bappenas; 4. Kementrian Perindustrian; 5. Kementrian Perdagangan; 6. Bulog; 7. Bank Indonesia; 8. Lembaga konsultan/penasihat keuangan; 9. Pengusaha

1. Dewan Perwakilan Rakyat RI; 2. Kementerian Keuangan; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Pemerintah Daerah Tk 1 dan Tk 2; 5. Mahasiswa

Kode



Tujuan

o. s. g

gk

at

ka

b.

bp

 Mendapatkan diagram timbang IHPB Subnasional di 32 provinsi;  Mendapatkan diagram timbang IHPB Nasional; dan  Mendapatkan sampel untuk IHPB Nasional dan Subnasional.

ht

tp

:// l

an

103 SURVEI PENYUSUNAN DIAGRAM TIMBANG IHPB PROVINSI IHPB nasional hingga saat ini dihitung dengan menggunakan penimbang yang diperoleh dari data sekunder yaitu Tabel Input-Output. Begitupun dengan IHPB subnasional, penimbangnya menggunakan data sekunder yaitu PDRB. Penggunaan data sekunder tersebut, terutama PDRB memiliki kelemahan karena menggunakan pendekatan produksi, sehingga pola perdagangan komoditi ditingkat pedagang besar tidak dapat diperoleh secara rinci. Dengan demikian diperlukan suatu survey khusus untuk mendapatkan pola perdagangan besar yang akan digunakan sebagai penimbang IHPB subnasional. Penimbang IHPB nasional merupakan agregasi dari penimbang IHPB subnasional.

id

dalam mengalokasikan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan semakin akuratnya penyaluran DAU ke setiap provinsi, kabupaten, dan kota; yang ditandai dengan semakin sedikitnya keluhan Pemerintah Daerah terhadap kualitas data IKK.

31

1. Bank Indonesia; 2. Badan Pemeriksa Keuangan; 3. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha; 4. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; 5. Instansi Pemerintah Lainnya; 6. Pengusaha kontraktor; 7. Peneliti dan mahasiswa


b. at

PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, ENERGI DAN KONSTRUKSI

 Untuk memperoleh indeks produksi industri skala besar dan sedang bulanan dan triwulanan;  Memperoleh indikator dini untuk melihat pertumbuhan sektor industry manufaktur;  Sebagai dasar acuan penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya di industri manufaktur; dan - Memperoleh data industri manufaktur yang lengkap sebagai bahan pedoman pembuatan kebijakan.

ht

tp

:// l

an

051 SURVEI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG BULANAN Survei Industri Besar dan Sedang (IBS) Bulanan yaitu survei yang dilakukan secara sampel terhadap perusahaan Industri Sedang (memiliki tenaga kerja 20-99 orang) dan perusahaan Industri Besar (memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih). Dari Survei IBS Bulanan diperoleh angka Indeks Produksi, Indeks Harga dan Indeks Pekerja yang berguna untuk membantu menghitung Produk Domestik Bruto Triwulanan khususnya sektor industri, dan untuk melihat laju pertumbuhan sektor IBS secara bulanan, triwulanan maupun tahunan.

1. Kementerian Pertanian; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Kementerian Perekonomian; 4. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten; 5. Bappenas; 6. Mahasiswa/peneliti

bp

s. g

o.

id

Memperoleh indeks harga dan indikator harga lainnya. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka menunjang perencanaan dan pengamatan dini pada pelaksanaan pembangunan perdesaan khususnya pertanian. Survei harga-harga ini telah menghasilkan data berupa indikator harga yang secara bulanan dimuat dalam Berita Resmi Statistik (BRS), Indikator Ekonomi, dan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE). Disamping itu, juga diterbitkan publikasi seri tahunan baik untuk indeks harga maupun data harganya.

ka

301 SURVEI HARGA PERDESAAN Data harga yang dicakup adalah harga-harga di perdesaan, yang dikumpulkan melalui survei harga produsen perdesaan (sektor pertanian) dan survei harga konsumen perdesaan. Pencacahan data harga dilakukan secara rutin (bulanan). Output statistik harga perdesaan berupa Nilai tukar petani, inflasi perdesaan, upah buruh tani, harga produsen pertanian, dan harga konsumen perdesaan antara lain digunakan oleh para pemangku kepentingan pertanian sebagai dasar kegiatan operasionalnya. Kementerian/lembaga tingkat pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan NTP untuk indikator keberhasilan kinerjanya. Inflasi perdesaan dan upah buruh digunakan sebagai inflator angka kemiskinan. 2895.015


Tujuan

gk

Kode

32

 Kementerian Perindustrian;  Kementerian Perdagangan;  Kementerian Kelautan dan Perikanan;  Komisi Persaingan dan Perlindungan Usaha;  BKPM;  Kementerian ESDM; Perguruan Tinggi



Tujuan

id

Memperoleh data industri manufaktur yang lengkap sebagai bahan pedoman pembuatan kebijakan.

gk

at

ka

 Mendapatkan direktori perusahaan pertambangan, energi dan penggalian yang up to date;  Mendapatkan data penyerapan tenaga kerja di masing-masing sub sektor pertambangan, energi dan penggalian;  Mendapatkan struktur biaya perusahaan secara umum di masingmasing subsektor pertambangan, energi dan penggalian;  Mendapatkan jumlah dan nilai produksi dari output yang dihasilkan di masingmasing subsektor pertambangan, energi dan penggalian;

tp

:// l

an

Survei Pertambangan, Energi, Penggalian dan Updating Direktori yang dilakukan setiap tahunnya memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk penaksiran, analisis dan pembuatan kebijakan pemerintah di bidang pertambangan, energi dan penggalian. Survei Updating Direktori diperlukan untuk update direktori perusahaan apakah ada yang sudah tutup, pindah alamat atau ada perusahaan yang baru berdiri. Karakteristik yang dikumpulkan antara lain jumlah produksi, struktur biaya produksi, jumlah tenaga kerja.

1. Kementerian Perindustrian; 2. Kementerian Perdagangan; 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Komisi Persaingan dan Perlindungan Usaha; 5. BKPM; 6. Kementerian ESDM; 7. Perguruan Tinggi

b.

SURVEI PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGGALIAN, CAPTIVE POWER DAN UPDATING DIREKTORI

ht

200

bp

s. g

052 SURVEI INDUSTRI BESAR/SEDANG TAHUNAN Badan Pusat Statistik mempunyai tugas antara lain menyediakan dan mengembangkan statistik industri besar dan sedang agar Pemerintah mempunyai data yang dapat digunakan untuk tujuan pengambilan kebijakan.

o.

Kode

33

1. Kementrian ESDM ( Energi dan Sumber Daya Mineral); Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode



Tujuan

gk

at

ka

b.

bp

Tujuan kegiatan dari survei-survei perusahaan/usaha konstruksi ini adalah untuk mendapatkan data (informasi) yang akurat, rinci dan mutakhir dari sektor konstruksi secara berkala, sehingga dapat memberikan informasi perkembangan yang dicapai serta kekurangankekurangannya.

ht

tp

:// l

an

300 SURVEI KONSTRUKSI Mendapatkan data mengenai jumlah perusahaan konstruksi yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia serta peranannya dalam pembangunan; Mendapatkan data mengenai penyebaran tenaga kerja, upah/gaji, struktur permodalan, pemakaian bahan, san struktur biaya lainnya; Jumlah dan nilai produksi/output menurut lokasi perusahaan; dan Sebaran nilai produksi/output menurut lokasi operasi perusahaan

s. g

o.

id

 Khusus Survei Captive power untuk mendapatkan energi listrik perusahaan, besarnya energi listrik yang dibangkitkan sendiri; dan  Mendapatkan konversi dan konsumsi berbagai jenis energi di Indonesia guna penghitungan Neraca Energi.

34

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Perum Perumnas; 3. Badan Kordinasi Penanaman Modal; 4. Bank Indonesia; 5. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa 6. Pemerintah (LKPP); 7. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN); 8. Asosiasi Semen Indonesia (ASI); 9. Asosiasi-Asosiasi Konstruksi; 10. Real Estate Indonesia (REI) 11. Perguruan Tinggi


Tujuan

o.

s. g

1. Kementerian/Lembaga; 2. ILO; 3. Akademisi; 4. Kedutaan Besar; 5. Organisasi Swasta; 6. Masyarakat Umum

ka

b.

bp

Memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

Menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap triwulan.

an

101 SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) TAHUNAN - Didahului dengan updating preprinted untuk mengidentifikasi keberadaan rumah tangga di suatu blok sensus kemudian ditarik sampel 10 rumah tangga per blok sensus untuk kemudian didatangi dan dilakukan wawancara langsung terhadap rumah tangga sampel. - Stratifikasi dilakukan pada blok sensus dan pada rumah tangga untuk menjamin keterwakilan populasi wilayah dan sampel yang lebih representative. Pembentukan strata dilakukan secara bertahap yaitu: menentukan lapangan usaha rumah tangga berdasarkan lapangan usaha kepala rumah tangga (KRT) kemudian mengelompokkan rumah tangga tersebut ke dalam salah satu kategori. Sehingga diperoleh banyaknya rumah tangga menurut kategori dalam suatu blok sensus.

Menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap triwulan.

at

2895.006 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN 100 SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) SEMESTERAN Dalam upaya memonitor dinamika ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Data yang dihasilkan dari SAKERNAS diharapkan mampu memberikan gambaran keadaan ketenagakerjaan di Indonesia, digunakan sebagai landasan penyusunan berbagai kebijakan nasional khususnya pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

id


gk

Kode

ht

tp

:// l

Memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

35

1. Kementerian/Lembaga; 2. ILO; 3. Akademisi; 4. Kedutaan Besar; 5. Organisasi Swasta; 6. Masyarakat Umum



Tujuan

s. g

o.

id

Dalam tahun anggaran 2016 kegiatan proyek ini difokuskan pada pengumpulan data yang tercakup dalam lingkup indikator social ekonomi dengan menitikberatkan kepada sasaran rumah tangga, yaitu: - Data kor, mencakup keterangan demografi dan keterangan pokok tentang pendidikan, kesehatan, angkatan kerja, fertilitas, perumahan, dan pengeluaran; dan - Data pendidikan dan kesejahteraan sosial mencakup keterangan mengenai keadaan pendidikan penduduk, akses terhadap media massa, partisipasi dalam organisasi/ kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan olahraga penduduk, penyandang cacat, dan modal social masyarakat.

1. pemerintah pusat dan daerah; 2. organisasi swasta; 3. akademisi; 4. lembaga penelitian 5. masyarakat luas

gk

Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan 2016 difokuskan pada pengumpulan data indikator sosial ekonomi dengan menitikberatkan kepada sasaran rumah tangga, yaitu: - Data kor, mencakup keterangan demografi dan keterangan pokok tentang pendidikan, kesehatan, angkatan kerja, fertilitas, perumahan, dan pengeluaran. Data kesehatan dan perumahan mencakup keterangan mengenai kesehatan masyarakat secara umum yang meliputi status kesehatan, perilaku hidup sehat, pelayanan kesehatan, biaya - kesehatan, kesehatan ibu dan anak, kondisi rumah, sanitasi lingkungan dan sumber air bersih.

ht

tp

:// l

an

206 SUSENAS MODUL KESEHATAN DAN PERUMAHAN Dalam rangka menyediakan data yang digunakan untuk memonitor pembangunan dan dampaknya bagi masyarakat, Badan Pusat Statistik setiap tahunnya melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang bertujuan untuk menyediakan data empiris yang dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi masyarakat . Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan merupakan survei rutin tiga tahunan guna menyediakan data mengenai kesehatan dan perumahan yang lebih rinci.

at

ka

b.

2895.009 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT 051 SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL KOR DAN KONSUMSI Data yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan diantaranya adalah data pendidikan, kesehatan, perumahan, konsumsi/pengeluaran rumah tangga, dan sosial ekonomi lainnya. Disamping itu kegiatan ini akan memperoleh data sosial budaya, data kesejahteraan sosial dan penyandang cacat. Data-data tersebut sangat berguna bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan sektoral maupun lintas sektoral.

bp

Kode

36

1. Kementeriaan Koordinator Kesejahteraan Rakyat; 2. Kementerian Kesehatan; 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Kemeneg PPN (Bappenas); 5. Peneliti Bidang Kesehatan; 6. Peneliti Bidang Perumahan dan Lingkungan; 7. Akademisi; 8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Tujuan

 Memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu dan  Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar wilayah.

1. pelajar dan mahasiswa; 2. akademisi; 3. kementerian dan lembaga pemerintahan 4. masyarakat umum

s. g

o.

2895.010 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL 161 PENYUSUNAN STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN Maksud dari kegiatan ini adalah mampu menyajikan data yang dapat memberikan gambaran situasi politik dan keamanan yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah provinsi.

id

Kode

Perguruan Tinggi

gk

at

ka

b.

 Mendapatkan struktur dan kegiatan usaha lembaga keuangan masing-masing jenis perusahaan;  Mendapatkan data mengenai transaksi finansial yang dilakukan oleh sub sektor lembaga keuangan; dan  Memperoleh data tentang produktivitas dan biaya-biaya yang diperlukan oleh masingmasing kegiatan lembaga keuangan.

:// l

an

051 STATISTIK LEMBAGA KEUANGAN Untuk memperoleh informasi tentang: - Karakteristik masing-masing kegiatan usaha sektor lembaga keuangan; dan - Transaksi usaha melalui laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi/laba setiap kegiatan lembaga keuangan

bp

2895.023 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA

ht

tp

053 SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH - Memberikan gambaran tentang kinerja keuangan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia; dan - Memberikan gambaran umum tentang kinerja desa terhadap dana yang telah dialokasikan kepada desa oleh pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan asli desanya.

 Mendapatkan indikator tentang efektifitas kinerja keuangan daerah dan penggunaannya untuk belanja daerah;  Mendapatkan data Aktifitas Pemerintahan Desa melalui Keuangan Desa; dan

37

1. Kementrian Dalam Negeri; 2. Lembaga Penelitian 3. Perguruan Tinggi



Tujuan

- Survei Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) adalah untuk mengumpulkan data : Ill Tingkat penghunian kamar hotel, bulanan; Ill Banyaknya kamar terjual/terpakai, bulanan; dan Ill Lama tamu menginap/bermalam, bulanan. - Survei Usaha Hotel dan Akomodasi adalah untuk mengumpulkan data:

2. 2. 3. 4. 5.

id

1. Kementrian Pariwisata

o.

kegiatan yang sangat panjang dan luas dari berbagai kegiatan yang menampung penyerapan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, selain mendorong kegiatan ekonomi lainnya, seperti bidang kerajinan rumah tangga dan industri kecil. Dari data statistik perhotelan dapat diperoleh indikatorindikator yang menunjukkan perkembangan usaha 2895.014 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

Adapun tujuan masing-masing survei tersebut :

s. g

201 SURVEI BIDANG JASA PARIWISATA Kegiatan pariwisata merupakan mata rantai

bp

Kode

 Untuk mendapatkan data struktur ongkos, produksi, pengolahan dan pemasaran, serta nilai tambah yang dapat digunakan dalam penghitungan PDB.  Untuk mendapatkan jumlah ternak yang dipotong dan produksi daging yang dapat digunakan dalam penghitungan PDB.  Untuk mendapatkan data parameter mutasi ternak sebagai dasar mengestimasi populasi ternak yang hasilnya dapat digunakan dalam memperkirakan produksi daging, susu, dan telur.

ht

tp

:// l

an

gk

at

ka

b.

051 SURVEI PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN RPH/TPH Survey ini bermaksud menyediakan data peternakan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam bidang peternakan, baik daging, telur, maupun susu.

38

Dinas Pariwisata Kantor Imigrasi Perpustakaan Nasional Lembaga Asosiasi (ASITA, dll) 7. ASEAN Sekretariat 6. Bank Indonesia (BI)

1. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 2. Hewan, Kementerian Pertanian; 3. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian; 4. Pelaku Usaha Peternakan (Perusahaan) 5. Perguruan Tinggi

Kode



Tujuan

100 SURVEI PERUSAHAAN PERIKANAN, TPI/PPI/PP - Melalui survei ini diharapkan dapat terbentuk direktori lengkap Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/pelabuhan perikanan (PP)/pangkalan pendaratan ikan (PPI) di seluruh Indonesia, jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan penangkapan dan budidaya ikan sehingga data yang dihasilkan dapat berguna bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan di sektor perikanan;

id

 Merupakan salah satu upaya untuk memperluas/ mengembangkan, dan mempertajam data statistik dibidang perikanan yang telah ada dan melengkapi informasi lain, sehingga diperoleh data yang lebih rinci, lengkap, akurat, relevan dan up to date.

bp

s. g

o.

 Mendapatkan jumlah direktori TPI/PP/PPI, system penjualan ikan secara lelang/tidak lelang, jumlah perahu/kapal yang mendarat, dan besarnya produksi/nilai produksi ikan yang dijual melalui TPI/PP/PPI

ht

tp

:// l

an

gk

at

ka

b.

 Pengumpulan data perusahaan budidaya/ penangkapan ikan bertujuan untuk mendapatkan jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan budidaya/penangkapan ikan, Banyaknya produksi, pengeluaran produksi, pembentukan barang modal, dan banyaknya tenaga kerja.

39

1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).; 3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).; 5. Direktorat Jenderal Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan perikanan; 6. Direktorat jenderal KP3K Kementerian Kelautan dan perikanan 7. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).; 9. Perpustakaan BAPPENAS 10. Kepala Arsip Nasional



Tujuan

id

o.

s. g

bp

b. ka

an

2895.013 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 051 SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN/UBINAN Sasaran kegiatan survei pertanian tanaman pangan/ubinan adalah: Tersedianya data produksi tanaman pangan dan data pendukung/data terkait seperti luas baku lahan menurut penggunaan terutama lahan sawah, banyaknya alat/mesin pertanian, dan data perbenihan.

Pengumpulan data perusahaan kehutanan dan data kehutanan triwulanan bertujuan untuk mendapatkan data statistik yang lengkap dan akurat di subsektor kehutanan. Apabila tak ada data yang baik dan tepat waktu, maka perencana dan pengambil keputusan akan mengambil keputusaan tanpa menggunakan dasar yang kuat, sehingga keputusan yang diambil bisa salah dan menimbulkan kekeliruan yang fatal.

at

200 SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN Hutan merupakan sumber penyimpanan air, pencegah erosi dan pelindung biota alam lainnya. Penebangan dan pengambilan hasil hutan yang tidak terencana dapat merusak kelestarian hutan dan ekosistem lingkungan hidup. Oleh sebab itu hutan perlu dijaga kelestariannya dengan cara melakukan penataan dan perencanaan cermat. Dengan tersedianya data yang lengkap dan akurat, yang dapat diperoleh dari survei perusahaan kehutanan, dapat disusun perencanaan dan kebijakan yang lebih terarah, sehingga diharapkan produksi hasil hutan terus meningkat tetapi kelestarian hutan tetap terjaga.

gk

Kode

ht

tp

:// l

Untuk mendapatkan data:  Luas tanam, panen, serta luas puso tanaman pangan;  Produktivitas (rata-rata hasil per hektar) tanaman pangan;  Luas baku lahan menurut penggunaan terutama lahan sawah; dan  Banyaknya alat/mesin pertanian (Alsintan).

40

1. Dinas Kehutanan 2. Perguruan tinggi

Kode



Tujuan

052 SURVEI LUAS PANEN DAN LUAS LAHAN UNTUK PENGECEKAN KEAKURASIAN DATA PRODUKSI PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI Sasaran kegiatan survei luas panen dan luas lahan adalah: tersedianya data luas panen dan luas lahan untuk pengecekan keakurasian data produksi padi, jagung dan kedelai dengan pendekatan rumah tangga di 7 provinsi sebagai pembanding dengan existing dengan pendekatan area.

at

gk

 Survei Hortikultura untuk mendapatkan data yang akurat mengenai luas panen, produksi, tanaman rusak, tanaman baru, harga dan produktivitas dari tanaman sayuran, buahbuahan, tanaman hias dan tanaman obatobatan.  Perusahaan Hortikultura untuk menyediakan direktori perusahaan hortikultura yang terbaru, sehingga dapat membantu perkembangan agribisnis hortikultura.

ht

tp

:// l

an

100 SURVEI HORTIKULTURA DAN INDIKATOR PERTANIAN Sasaran kegiatan survei hortikultura dan indikator pertanian adalah tersedianya data luasm panen/ tanaman menghasilkan dan produksi tanaman sayuran, buah-buahan, obat-obatan/ biofarmaka, dan tanaman hias dan data pendukung/data terkait lainnya.

ka

b.

bp

s. g

o.

id

 Mendapatkan data pembanding luas panen dan luas lahan sawah sehingga diperoleh angka konversi terhadap data exisiting;  Mendapatkan keterangan tentang luas tanam dan luas panen;  Mendapatkan informasi luas lahan sawah berdasarkan metode wawancara dan pengukuran di lapangan;  Mendapatkan angka konversi galengan; dan  Mendapatkan informasi pendukung terkait kegiatan usaha

41

1. Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Hortikultura, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin); 2. Bappenas 3. Perguruan Tinggi



Tujuan

tp

ka

at

:// l

an

Memperoleh Direktori Perusahaan Perkebunan yang mutakhir

 Data yang dikumpulkan dalam survey tahunan dan triwulanan perusahaan perkebunan, meliputi nama dan alamat lengkap perusahaan , yaitu karet, kopi, kakao , kelapa sawit, kina, teh, tebu dan tembakau.

gk

17.4. SURVEI PERUSAHAAN PERKEBUNAN Memperoleh data komoditi perkebunan baik mengenai perkembangan produksi, struktur ongkos, hambatan yang ditemui maupun terhadap efisiensi pengelolaan kebun

b.

bp

s. g

o.

id

 Indikator Pertanian adalah untuk menyediakan data penunjang sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi perkembangan di sektor pertanian.  Implementasi Survei Produktivitas Hortikultura adalah untuk memperbaiki metode pengukuran produksi hortikultura dengan wawancara langsung terhadap rumah tanggan dan juga untuk meningkatkan kualitas data produksi tanaman bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit.

ht

Kode

 Data yang dikumpulkan dalam survey tahunan perusahaan perkebunan (struktur ongkos perusahaan perkebunan) meliputi jenis tanaman yang dibudidayakan, penguasaan dan penggunaan lahan, produksi, struktur ongkos komoditi utama, tenaga kerja dan struktur pendapatan. Updating direktori perusahaan perkebunan dimaksudkan untuk memperoleh daftar nama dan alamat perusahaan perkebunan secara lengkap, akurat dan mutakhir serta memperoleh informasi jenis tanaman yang diusahakan dan luas tanaman 42

1. Bappenas RI; 2. Kementrian Pertanian RI; 3. Peneliti; 4. Mahasiswa; 5. Masyarakat Umum

id o. s. g

b.

bp

DA T A ht

tp

:// l

an

gk

at

ka

M E N CE R DA SKA N BA N GSA

RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LANGKAT TAHUN

Recommend Documents