PEIVIERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN LA KIP. Tahun 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PEIVIERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LA KIP Tahun 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAK1P BIRO KEUANGAN SETDA PROV. KALSEL 2015

BIRO KEUANGAN S E K R E T A R I A T D A E R A H PROVINSI K A L I M A N T A N S E L A T A N K A T A PENGANTAR Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 dapat

diselesaikan

sebagai

salah satu bentuk

pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan dan pengeiolaan sumber daya pada tahun 2015 dilingkungan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu

bentuk

pertanggungjawaban

dari

kewajiban

penyelenggara

negara

dalam

mempertanggung-jawabkan pengeiolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan sesuai dengan tugas kewenangannya guna mencapai tujuan sebagai komitmen organisasi dalam rangka mewujudkan tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Sebagaimana Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 042 Tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Keuangan merupakan satuan kerja setingkat eselon I I dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan Rancangan KUA, KUPA, APBD dan Perubahan pembinaan

perbendaharaan

melaksanakan

sistem

APBD. Melaksanakan tugas kebendaharawanan

serta

akuntansi

penyusunan

laporan

dan kekayaan

daerah,

pelaksanaan

anggaran

serta evaluasi

APBD

dan dan dan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota. Tahun 2015 merupakan periode tahun kelima implementasi Rencana Strategis Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi

i

LAKIP BIRO KEUANGAN SETDA PROV. KALSEL 2015

Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 yang menjadi acuan Biro Keuangan dalam melaksanakan tugasnya. L A K I P memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja. Kedua, merupakan sarana evaluasi atas perencanaan kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa

datang.

Untuk

memenuhi

kedua

fungsi

utama

tersebut,

laporan

akuntabilitas kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun Anggaran 2015. L A K I P Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini memuat Visi, Misi. Tujuan Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan Biro Keuangan pada tahun 2015 yang tertuang dalam Rencana Strategis Biro Keuangan Tahun 2011-2015. Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan merujuk pada indikator Kinerja Utama dari indikator sasaran strategis tahun 2015 yang telah ditetapkan, sehingga akan terlihat seberapa jauh capaian pelaksanaan program kerja Biro Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pemanfaatan sumber daya. Diharapkan hasil capaian kinerja selama tahun 2015 akan menjadi masukan bagi penetapan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya dan menjadi pelajaran dalam

meningkatkan

kinerja Biro Keuangan

Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan, sehingga lebih baik dimasa yang akan datang.

Banjarbaru,

Januari 2016.

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Drs. MOH. S Y A H J E H A N , M7 Pembina Utama Muda, NIP. 19610910 198903 1 012

ii


P E L A P O R A N A K U N T A B I L I T A S K I N E R J A INSTANSI (LAKIP) BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI K A L I M A N T A N S E L A T A N TAHUN ANGGARAN 2015 RINGKASAN E K S E K U T I F

Akuntabilitas kinerja didefmisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

melalui

suatu

media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam

rangka

peningkatan

pelaksanaan

pemerintahan

yang

bersih

dan

bertanggungjawab, berdaya guna dan berhasil guna diperlukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui tingkat kemampuan mencapai visi dan misi serta tujuan dari organisasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai salah satu Lembaga Administrasi Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya telah menyusun Perencanaan Strategis Tahun 2011-2015 dengan visi : "Tersedianya Informasi Keuangan Daerah yang akuntabel dan terpadu di Lingkungan

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

untuk

menunjang

pelaksanaan Otonomi Daerah dan Good Governance" Dan untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan misi dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut: 1. Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Organisasi, 2. Meningkatkan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi secara efektif dan efisien, 3. Mewujudkan ketersediaan Data / Informasi Keuangan secara cepat, reliable dan akurat serta keterpaduan Sistem Informasi Keuangan antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah, dan 5. Menyusun dan menerapkan perangkat peraturan yang mendukung Penatausahaan Keuangan Daerah. Setelah melakukan berbagai kegiatan untuk dapat mencapai visi, misi, tujuan dan sasarannya maka perlu dilakukan evaluasi kinerja telah dilaksanakan untuk menilai iii


keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat terwujudnya visi dan misi dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015, sedangkan hasil penilaian yang dilakukan meliputi indikator-indikator : input, output, dan outcome. Dari indikator tersebut, maka kompilasinya akan menjadi dasar dalam menentukan nilai capaian akhir penyelenggaraan kegiatan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama Tahun Anggaran 2015. Keberhasilan dari penilaian ini memberikan dorongan yang struktural dan konstruktif, dari berbagai analisa terhadap nilai capaian tersebut dilakukan untuk mendapatkan tindakan-tindakan korektif yang terarah maka nilai ini masih mungkin diperbaiki dan ditingkatkan ditahun yang akan datang. Pencapaian kinerja program dan sasaran untuk tahun 2015 adalah sebesar 81,96 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.416.939.294,00. Kondisi ini cukup ideal karena pencapaian kinerja program berjalan dengan baik sedangkan sisa anggaran sebesar Rp2.073.045.706,00 sebagian merupakan bentuk efesiensi anggaran dan sebagiannya lagi karena sisa belanja perjalanan dinas yang menggunakan real cost.

iv


D A F T A R ISI KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI D A F T A R LABEL BAB I ?Eh DAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum Organisasi 1 .Struktur Organisasi 2.Tugas Pokok 3.Fungsi 4. Visi, Misi Biro Keuangan 5.Keadaan Pegawai 6.Keadaan Sarana dan Prasarana D. Aspek strategis organisasi, Isu strategis dan permasalahan utama yang dihadapi 1 .Aspek Strategis 2.1su Strategis dan Permasalahan Utama yang dihadapi r

BAB I I

BAB I I I

PERENCANAAN D A N PERJANJIAN KINERJA A. Visi. Misi, Tujuan, Sasaran. Kebijakan dan Program 1. Visi Setda Provinsi Kal Sel 2. Misi Setda Provinsi Kal Sel 3. Tujuan dan Sasaran 4. Kebijakan 5. Program B. Perjsnjisn Kinerja AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Program Tahun Anggaran 2015 Capaian Tujuan Dan Sasaran Tahun Anggaran 2015 B. C. D E

BAB IV

PEN A. B. C.

Evaluasi dan Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Biro Keuangan Tahun Anggaran 2015 Foto-Foto Kegiatan UTUP Keberhasilan Program Unggulan Kendala dan Hambatan serta Sousi Saran

i iii V vi 1 2 3 4 4 4 5 6

7 8

10 10 11 11 12 13

16 19 30 32

39 39 41

V


DAFTAR T A B E L 1.

Struktur Organisasi Biro Keuangan

3

2.

Tabel 1

Data Pejabat Struktural

4

3.

Tabel2

Data Pegawai Biro Keuangan

5

4.

Tabel 3

Data Kendaraan Bermotor Roda 4

6

5.

Tabel 4

Data Kendaraan Bermotor Roda 2

6

6

Tabel 5

7.

Tabel 6

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Biro Keuangan Setda Prov Kalsel Perjanjian Kinerja Biro Keuangan

14

8.

Tabel 7

Pencapaian Sasaran Strategis Biro Keuangan TA 2015

18

9.

Tabel 8

Realisasi Anggaran Biro Keuangan TA 2015

19

10.

Tabel 9

Perbandingan Alokasi Anggaran Biro Keuangan Setda

31

12

Prov Kalsel TA.2011-2015 11.

Tabel 10

Perbandingan Realisasi Anggaran Biro Keuangan Setda

32

Prov Kalsel Tahun 2011-2014 12.

Tabel 11

Realisasi Anggaran Perubahan Biro Keuangan Setda Prov Kalsel Tahun 2014

Foto - Foto Kegiatan Lampiran : 1. I K U Biro Keuangan 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2015

33


BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan yang menjadi dasar hukum

tata kerja Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan adalah : Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Berkaitan dengan berakhirnya Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2015, maka merupakan kewajiban bagi setiap satuan kerja untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari kewajiban penyelenggara negara dalam mempertanggung jawabkan pengeiolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya guna mencapai tujuan sebagai komitmen organisasi dalam rangka mewujudkan tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 dimaksud selain memberikan gambaran penyerapan anggaran sekaligus juga memberikan informasi pelaksanaan capaian kinerja Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015. Laporan dimaksud juga akan menjadi bahan masukan untuk proses perencanaan tahun selanjutnya dalam kontek pelaksanaan

kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana

Strategis Biro

Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015.

1


B. Maksud dan Tujuan. 1. Maksud. a. Menggambarkan implementasi sistem akuntabalitas kinerja guna memberikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015.

2. Tujuan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015, adalah: a. Mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; b. Meningkatkan Akuntabilitas dan transparansi; c. Memberikan gambaran atas pelaksanaan Program/Kegiatan yang melekat pada Tugas

Pokok dan Fungsi Biro Keuangan

Sekretariat

Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan; d. Memberikan

umpan

balik

bagi

peningkatan

kinerja

perencanaan

program/kegiatan maupun penggunaan sumber dana pada tahun anggaran berikutnya; e. Uraian gambaran pelaksanaan program/kegiatan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan secara efesien, efektif, transparan, dan akuntabel; f.

Meningkatkan peran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai sumber Data dan Informasi Keuangan Daerah.

2


C. Gambaran Umum Organisasi 1. Struktur Organisasi. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berada Iangsung

dibawah

Asisten

Administrasi

Umum

serta

secara

admimstrasi

bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,

maka

struktur organisasi Biro

Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri sebagai mana tabel berikut: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Keuangan Setda Prov. Kal Sel Kepala BiroKeuangan

Kepala Bagian Akuntansi

Kepala Bagian Evaluasi & Perhitungan Angg. Kab/Kota

Kepala Bagian Anggaran

Kepala Bagian Perbendaharaann

Kasubag Ang. Dinas Daerah

Kasubag Perbenda haraan Setda, Setwan Lemtekda & Lembg lain

Kasubag Akt. & Kkyan Daerah Dinas Daerah

Kasubag Perben daharaan Dinas Daerah

Kasubag Akt. & KKYN Daerah Setda Setwan Lem tekda & Lembg lain

Kasubag Evaluasi Wlayah II

Kasubag Bina Kebendaharaan

Kasubag Akt. Pela poran Dana Dekon sentrasi

Kepala Subag Tata Usaha Biro

Kasubag Ang.

Setda Setwan

Kasubag Ang. Lemtekda & Lembg lain

Kasubag Evaluasi Wilayah I

3


Tabel 1 Data Pejabat Structural Biro Keuangan Sekretarian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 1. 2. 3.

Eselon Eselon H.b / Kepala Biro Eselon Hl.a / Kepala Bagian Eselon IV.a / Kepala Sub Bagian Jumlah

Jumlah (Orang) 1 4 12 17

2. Tugas Pokok Adapun tugas pokok dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah : menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan Rancangan KUA, KUPA, APBD dan Perubahan APBD. kebendaharawanan

dan pembinaan

pelaksanaan anggaran.

perbendaharaan

Melaksanakan tugas

serta Penyusunan

laporan

Melaksanakan sistem akuntansi dan kekayaan daerah, serta

evaluasi APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota. 3. Fungsi Berdasarkan tugas pokok diatas, maka Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi yaitu : 1.

Penyelenggaraan

kegiatan penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 2.

Penyelenggaraan kegiatan kebendaharawanan dan pembinaan perbendaharaan.

3.

Penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan kekayaan daerah.

4.

Penyelenggaraan

kegiatan

evaluasi

APBD,

Perubahan

APBD

dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota. Serta melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengeiolaan Keuangan Daerah Kabupten/Kota (sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah). 4. Visi, Misi Biro Keuangan Setda Prov Kal Sel. a)

Visi Mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi teknis yang berkewajiban menyediakan data dan informasi bagi Kepala Daerah, dan untuk dapat menentukan arah dan tujuan organisasi, maka Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Anggaran menetapkan visi sebagai berikut : "Tersedianya Informasi Keuangan 4


Daerah yang akuntabel dan terpadu di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah dan Good Governance" b)

Misi Untuk dapat mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan Misi

sebagai pemandu terhadap tindakan manajemen dimasa yang akan datang sehingga dapat terus eksis mengikuti perubahan serta dapat mengkoordinasikan segala tindakan dan usaha untuk mencapai visi Organisasi. Untuk itu Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Misi sebagai berikut: a. Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Organisasi; b. Meningkatkan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi secara efektif dan efisien; c. Mewujudkan ketersediaan Data / Informasi Keuangan secara cepat, reliable dan akurat serta keterpaduan Sistem Informasi Keuangan antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah; d. Meningkatkan kualitas

dan

kuantitas

Sumber

Daya

Manusia

di Bidang

Penatausahaan Keuangan Daerah; dan e. Menyusun dan menerapkan perangkat peraturan yang mendukung Penatausahaan Keuangan Daerah. 5. Keadaan Pegawai Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud, sumber daya manusia pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan keadaan sampai dengan 31 Desember 2015 seluruhnya berjumlah: 89 orang dapat disajikan sebagai mana tabel berikut: Tabel 2 Data Pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Keadaan per 31 Desember 2015 No 1. 2. 3. 4. 5.

Nama Jabatan Kepala Biro Kepala Bagian Kepala Sub Bagian Staf Pelaksana (jabatan fungsional umum) Tenaga Kontrak Jumlah

Jumlah (Orang) 1 4 12 59 13 89 5


6. Keadaan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang tersedia pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus diusahakan untuk ditingkatkan, agar dapat mendukung organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Adapun kondisi

Sarana dan prasarana yang tersedia sampai dengan 31 Desember 2015 adalah : 1. Kendaraan Dinas Roda Empat. Jumlah kendaraan dinas roda empat ada sebanyak 8 (delapan) unit terdiri atas: 2 (dua) unit merk Toyota Kijang Inova, 1 (satu) unit merk Toyota Kijang Kapsul , dan 4 (empat) unit merk Toyota Avanza, Toyota Kijang 1 (satu) unit,

Dapat

dilihat pada tabel berikut: Tabel 3 Data Kendaraan Bermotor Roda 4 Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Keadaan per 31 Desember 2015 Merk Jumlah (unit) Nomor Polisi

No 1. 2. 3. 4.

Toyota Kijang Inova G Toyota Kijang Inova Toyota Kijang Kapsul Toyota Avanza

1 1 1 4

5.

Toyota Kijang

1

DA. 751 DA. 67 DA. 670 DA. 780 DA. 704 AG DA.810AF DA. 745 AH DA. 281

2. Kendaraan Dinas Roda Dua Kendaraan roda dua ada sebanyak 8 (delapan) unit terdiri atas : 2 (dua) unit merk Honda Supra, 1 (satu) unit merk Suzuki FL, 1 (satu) unit merk Suzuki Thunder, dan 5 (lima) unit merk Suzuki Shogun, dapat dilihan pada tabel berikut: Tabel 4 Data Kendaraan Bermotor Roda 2 Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Keadaan per 31 Desember 2015 Merk

No 1.

Honda Supra

2. 3. 4.

Suzuki FL Suzuki Thunder Suzuki Shogon

Jumlah (unit) 2 1 1 5

Nomor Polisi DA. 374 AH DA. 372 AH DA. 4663 VB DA. 590 AG DA. 301 AC DA. 736 AC DA. 375 AF DA. 383 AF DA. 322 AH

6


D. Aspek Strategis Organisasi, Isu Strategis dan Permasalahan Utama yang dihadapi. 1. Aspek Strategis. Sebagaimana Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Biro Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai aspek strategis bagi Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan Rancangan KUA, KUPA, APBD dan Perubahan APBD. Melaksanakan tugas kebendaharawanan dan pembinaan perbendaharaan

serta Penyusunan laporan pelaksanaan

anggaran.

Melaksanakan sistem akuntansi dan kekayaan daerah, serta evaluasi APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota. Ada 2 (dua) faktor yang mendukung pelaksanaan tugas dari Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan yaitu : a. Faktor Internal. 1) . Legalitas kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan menjadi landasan struktural dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan kekayaan daerah serta evaluasi dan perhitungan anggaran kab/kota; 2) . Adanya dukungan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini PNS yang memiliki semangat dan motivasi untuk menuntaskan setiap tugas dan tanggung jawab yang dibebankan; 3) . Adanya dukungan pembiayaan setiap kegiatan yang dari tahun ketahun menunjukan adanya peningkatan sebagai bentuk meningkatnya atensi dan kepercayaan terhadap Biro Keuangan; 4) . Adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang cukup menunjang kegiatan masing-masing; 5) . Tersedianya program dan rencana kerja secara berkelanjutan memberi panduan terarah terhadap penyelesaian tugas-tugas masing-masing unsur organisasi.

7


b. Faktor Eksternal. 1) . Adanya kebijakan repormasi birokrasi yang sudah barang tentu menjadi dasar pijakan, pegangan dan panduan bagi Biro Keuangan untuk lebih meningkatkan kinerja sebagai SKPD yang mengelola keuangan daerah. 2) . Adanya peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam pengeiolaan keuangan daerah; 3) . Adanya

amanat

ketetapan

Majelis

Permusyaratan

Rakyat

Nomor

XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 memberikan landasan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan aparatur yang mengarah kepada Good Governance. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi a. Untuk Meningkatkan sumber daya manusia pada Biro Keuangan yang memiliki dasar kemampuan untuk menganalisis organisasi dan pengeiolaan keuangan daerah secara profesional sehingga mendukung kelancaran penyelesaian

tugas

dan

mengimplementasikan visi

fungsi

Biro

dan misi

Biro

Keuangan

dan

Keuangan Setda

dalam Provinsi

Kalimantan Selatan serta dalam upaya mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yakni pada sasaran strategis tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel

dan transparan serta dalam upaya

mempertahankan Indikator Kinerja Utama Opini atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); b. Pentingnya

usaha

pembinaan

terhadap

kinerja

Kabupaten/Kota

se

Kalimantan Selatan sehingga pelaksanaan pengeiolaan keuangan daerah yang baik, transparan, efesien efektif dan akuntabel pada Kabupaten/Kota dapat tercapai; c. Dalam usaha mengoptimalkan informasi keuangan daerah yang akuntabel dan terpadu dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi. Terutama dengan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual; d. Pentingnya

usaha pembinaan tentang administrasi dan penatausahaan

keuangan daerah pada PPK SKPD sehingga hasil audit yang selalu

8


meningkat kategorinya untuk mencapai presentase SKPD dengan hasil evaluasi mendapat nilai Baik; Masih terbatasnya data dan informasi keuangan daerah yang komprehensif dilingkungan

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

sehingga

menghambat perolehan data dan informasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah, hal ini memerlukan aplikasi jaringan atau instalasi yang dibangun antara pusat dan daerah maupun antar daerah serta aplikasi jaringan antar Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat terkoneksi secara optimal.

9


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN K I N E R J A

Sebagai langkah awal yang harus dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis dan tetap berada dalam tatanan, maka Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berusaha dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Perencanaan Strategis Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan rencana lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan strategis, program dan kegiatan pada Biro Keuangan yang merupakan salah satu unsur dari Sekretariat Daerah provinsi Kalimantan Selatan. Perumusan Rencana Strategis tersebut disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akselerasi kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dalam memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas Kepala Daerah.

A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program. 1. Visi Setda Provinsi Kaliamantan Selatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi teknis yang berkewajiban menyediakan data dan informasi bagi Kepala Daerah, dan untuk dapat menentukan arah dan tujuan organisasi agar tetap konsisten yang sesuai dengan rumusan visi, Misi, Tujuan, Strategis dan Sasaran Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, maka penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 5 (lima) tahun menetapkan visi sebagai berikut " Sekretariat Daerah yang Profesional dan Dinamis dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ". Selaras dengan visi dan misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

maka Biro Keuangan

menetapkan visi sebagai berikut :

"Tersedianya Informasi Keuangan Daerah yang akuntabel dan terpadu di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah dan Good Governance". 10


2. Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk dapat mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan Misi sebagai pemandu terhadap tindakan manajemen dimasa yang akan datang sehingga dapat mengikuti perubahan serta dapat mengkoordinasikan segala tindakan dan usaha untuk mencapai visi Organisasi. Untuk itu Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Misi sebagai berikut : a. Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Organisasi; b. Meningkatkan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi secara efektif dan efisien; c. Mewujudkan ketersediaan Data / Informasi Keuangan secara cepat, tepat dan akurat serta keterpaduan Sistem Informasi Keuangan antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah; d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah; dan e. Menyusun dan menerapkan perangkat peraturan yang mendukung Penatausahaan Keuangan Daerah. 3. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan Visi dan Misi, untuk itu Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

telah

menetapkan tujuannya sesuai dengan rencana kerja tahun anggaran 2015 sebagai berikut: 1) . Meningkatkan peran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Sumber Data dan Informasi Keuangan Daerah; 2) . Meningkatkan SDM Biro Keuangan dan SKPD yang profesional dalam Bidang Keuangan Daerah; 3) . Memudahkan perolehan data dan informasi antara Pusat dan Daerah maupun

antar

Daerah; 4) . Membantu peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas pada tataran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah.

11


b. Sasaran Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dengan faktor utama penentunya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan sasaran sebagai berikut: Tabel 5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan No. 1.

2. 3.

4.

5.

Sasaran strategis Meningkatkan kualitas dan mutu rencana anggaran keuangan daerah berdasarkan peraturan daerah dan dokumen dasar pelaksanaan penggunaan anggaran keuangan daerah Mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Daerah Meningkatkan kualitas penyusunan APBD dan Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD seluruh Kab/Kota pada Provinsi Kalimantan Selatan Meningkatkan kemampuan aparat pengelola keuangan yang baik dan sesuai aturan di lingkup Pemprov. Kalimantan Selatan Mengembangkan Sistem Informasi Pengeiolaan Keuangan Daerah yang komprehensif pada SKPD Pemerintah Provinsi Kalsel

Indikator Kinerja Utama Jumlah ditetapkannya Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD yang baik dan sesuai aturan Opini BPK Jumlah Kab./Kota pada Provinsi Kalsel dalam penetapan Raperda APBD / APBD-P dan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD/ APBD-P yang sesuai dengan ketentuan Persentase SKPD yang mampu melaksanakan penatausahaan pengeiolaan keuangan daerah sesuai standar Persentase SKPD yang mampu melaksanakan penatausahaan pengeiolaan keuangan daerah dengan menerapkan Aplikasi SIPKD

4. Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait. Kebijakan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan bagian dari strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan rencana strategis ini Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan merumuskan 4 (empat) kebijakan sebagai berikut:

12


A. Merumuskan,

memfasilitasi

dan

menyelenggarakan

kebijakan

di

bidang

penatausahaan keuangan daerah; B. Peningkatan Pengembangan Kualitas SDM C. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Bidang Teknologi dan Informasi Keuangan Daerah; D. Membangun Data Informasi Keuangan Daerah 5. Program Berdasarkan Tugas Pokok Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unit pengelola Keuangan Daerah, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tahun Anggaran 2015 melaksanakan program pembangunan dan pengembangan

Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai dengan penetapan

Aran

Kebijakan Umum (AKU) APBD Tahun Anggaran 2015 yakni dengan melaksanakan 7 (tujuh) program yang meliputi: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeiolaan Keuangan Daerah 6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeiolaan Keuangan Kab/Kota B.

PERJANJIAN K I N E R J A Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Kalimantan Selatan tahun

2015 memuat 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama beserta target, selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

13


Tabel: 6 Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 No.

Sasaran Strategis

1

Meningkatkan kualitas dan mutu rencana anggaran keuangan daerah berdasarkan peraturan daerah dan dokumen dasar pelaksanaan penggunaan anggaran keuangan daerah Mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Daerah Meningkatkan kualitas penyusunan APBD dan Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD seluruh Kab/Kota pada Provinsi Kalimantan Selatan

2

3

4

5

Meningkatkan kemampuan aparat pengelola keuangan yang baik dan sesuai aturan di lingkup Pemprov. Kalimantan Selatan Mengembangkan Sistem Informasi Pengeiolaan Keuangan Daerah yang komprehensif pada SKPD Pemerintah Provinsi Kalsel

Indikator Kinerja Utama Jumlah ditetapkannya Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD yang baik dan sesuai aturan

Opini BPK

Target (%) 1 Perda & Pergub tentang Perubahan APBD TA. 2015 tentang Perubahan APBD TA. 2015 padabulan Oktober2015. 1 Perda & Pergub tentang APBD TA. 2016 pada bulan Desember 2015. Wajar Tanpa Pengecualian

Jumlah Kab./Kota 13 Kab/Kota pada Provinsi Kalsel dalam penetapan Raperda APBD / APBD-P dan Raperda tentang Pertanggungj awaban APBD/ APBD-P yang sesuai dengan ketentuan Persentasi SKPD 80% dari total SKPD pada yang mampu Pemprov Kal Sel melaksanakan penatausahaan pengeiolaan keuangan daerah sesuai standar Persentase SKPD 100% dari total SKPD pada yang mampu Pemprov Kal Sel melaksanakan penatausahaan pengeiolaan keuangan daerah dengan menerapkan Aplikasi SIPKD

14


Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menyelaraskan dalam pencapaian sasaran program kegiatan yang mendukung visi dan misi Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2015 memuat 7 (tujuh) Program dan 60 (enam puluh) kegiatan dengan Jumlah Anggaran sebesar Rpl 1.489.985.000,00 sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Admininistrasi Perkantoran, mempunyai 1 Kegiatan dengan Anggaran Rp410.000.000,00 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, mempunyai 1 Kegiatan dengan Anggaran Rp415.300.000,00 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, mempunyai 9 Kegiatan dengan Anggaran Rpl.708.345.000,00 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan, mempunyai 20 Kegiatan dengan Anggaran Rp2.530.910.000,00 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeiolaan Keuangan Daerah, mempunyai 19 Kegiatan dengan Anggaran Rp4.280.305.000,00 6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, mempunyai 4 Kegiatan dengan Anggaran Rp906.025.000,00 7. Program

Pembinaan

&

Fasilitasi

Pengeiolaan

Pengeiolaan

Keuangan

Kabupaten/Kota, mempunyai 6 Kegiatan dengan Anggaran Rpl.239.100.000,00

15


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

CAPAIAN K I N E R J A P R O G R A M TAHUN ANGGARAN 2015 Untuk mengukur Kinerja

Biro Keuangan

Sekretariat

Daerah Provinsi

Kalimantan secara menyeluruh, telah diidentifikasi ke berbagai indikator kinerja yang ada. Sebagaimana diketahui indikator kinerja dapat meliputi input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak) serta analisis proses pencapaian indikator kinerja tersebut. Berdasarkan sasaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2015 yang ingin dicapai dijabarkan dari Visi, Misi dan Tujuan yang dikembangkan indikatornya. Untuk LAKIP Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2015 diidentifikasi dan dievaluasi terhadap kinerja hanya pada indikator input, output, outcome dan benefit, sedangkan indikator impact belum terukur untuk semua kegiatan. Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan output, oleh karena input terdiri dari Dana, Sumber Daya Manusia (SDM), Material, Waktu dan Teknologi, sehingga indikator input untuk mencakup dana dan sumber daya manusia dan peralatan. Indikator Output merupakan hasil Iangsung dari pelaksanaan kegiatan, program yang berupa produk / jasa fisik dan non fisik; Untuk itu indikator output dari setiap hasil kegiatan menghasilkan produk berupa buku laporan dan waktu pelaksanaan. Indikator outcome merupakan fungsi keluaran jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian outcome yang dihasilkan dari berupa tingkat pemahaman aparatur di bidang Teknologi informasi; ketersediaan data produk berupa data, pedoman maupun laporan dan petunjuk sebagai acuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kemasyarakatan. Untuk Indikator benefit merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan dan merupakan sebuah ukuran seberapa jauh produk atau jasa dapat memberikan serta memenuhi kebutuhan maupun harapan masyarakat. Untuk itu manfaat yang berkualitas dibidang Telematika/komputerisasi sesuai keahlian dan kapabilitas yang dimiliki dengan komptensi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk Indikator 16


Impact yang belum terukur karena indikator ini Iangsung berjalan dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan keberadaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan sebagai suatu institusi yang berkaitan Iangsung dengan pimpinan wilayah sesuai tugas pokok dan fungsinya tidak Iangsung tersentuh dengan pelayanan kemasyarakatan. Pengukuran terhadap capaian kinerja program diperhatikan melalui pencapaian program-program yang dilaksanakan dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeiolaan Keuangan Daerah 6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeiolaan Keuangan Kab/Kota Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan

peningkatan dan

Tahun

Anggaran

2015

adalah

Tercapainya

pengembangan pengeiolaan keuangan daerah, yang dalam hal ini

yang menjadi Target Kinerjanya adalah : 1. Jumlah Perda da Pergub Penyusunan APBD T.A. 2015 sesuai aturan dan tepat waktu sebanyak 2 Dokumen di Bulan Oktober dan Desember 2015; 2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 3. Jumlah

Kab/Kota yang

terevaluasi

atas penyusunan

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban APBD sebanyak 13 Kab/Kota; 4. Persentasi SKPD yang mampu melaksanakan penatausahaan pengeiolaan keuangan daerah sesuai standar sebanyak 80%; 5. Persentase SKPD yang mampu melaksanakan penatausahaan pengeiolaan keuangan daerah dengan menerapkan aplikasi SIPKD sebanyak 80%. Maka berdasarkan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2015 telah dicapai atas seluruh target kinerja seperti yang tampak pada tabel berikut: 17


Tabel 7 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2015 Biro Keuangan Setda Provinsi Kal Sel SASARAN STRATEGIS Meningkatkan kualitas dan mutu rencana anggaran keuangan daerah berdasarkan peraturan daerah dan dokumen dasar pelaksanaan penggunaan anggaran keuangan daerah

Mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Daerah Meningkatkan kualitas penyusunan APBD dan Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD seluruh Kab/Kota pada Provinsi Kalimantan Selatan Meningkatkan kemampuan aparat pengelola keuangan yang baik dan sesuai aturan di lingkup Pemprov. Kalimantan Selatan Mengembangkan Sistem Informasi Pengeiolaan Keuangan Daerah yang komprehensif pada SKPD Pemerintah Provinsi Kalsel

IKU Jumlah ditetapkannya Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD yang baik dan sesuai aturan

SATUAN Dokumen Perda dan Pergub / Waktu

Opini BPK

Opini BPK

Jumlah Kab./Kota pada Provinsi Kalsel dalam penetapan Raperda APBD / APBD-P dan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD/ APBD-P yang sesuai dengan ketentuan Persentasi SKPD yang mampu melaksanakan penatausahaan pengeiolaan keuangan daerah sesuai standar

Kab/ Kota

Persentase SKPD yang mampu melaksanakan penatausahaan pengeiolaan keuangan daerah dengan menerapkan Aplikasi SIPKD

TARGET 1 Perda & Pergub tentang Perubahan APBD TA. 2015 tentang Perubahan APBD TA. 2015 pada bulan October 2015.

REALISASI 1 Perda & Pergub tentang Perubahan APBD TA. 2015 tentang Perubahan APBD TA. 2015 di bulan October 2015.

CAPAIAN 100%

1 Perda & Pergub tentang APBD TA. 2016 pada bulan Desember 2015. WTP

1 Perda & Pergub tentang APBD TA. 2016 di bulan Desember 2015. WTP

13 Kab/Kota

13 Kab/Kota

100%

100%

SKPD

80% dari total SKPD pada Pemprov Kal Sel

74 dari 93 SKPD pada Pemprov Kal Sel

100%

SKPD

80% dari total SKPD pada Pemprov Kal Sel

74 dari 93 SKPD pada Pemprov Kal Sel

100%

18


B.

CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 2015 Penetapan Pencapaian Kinerja sebagai Evaluasi kinerja Biro

Keuangan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai pencapaian indikator kinerja dari implementasi kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan yaitu dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.975.000.000,00. Pengukuran terhadap capaian kinerja diperhatikan melalui pencapaian kegiatankegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2015 sebanyak 7 Program dengan 57 Kegiatan pada ABPD Tahun Anggaran 2015. Dan pada APBD Perubahan menjadi 60 kegiatan dengan alokasi anggaran berubah menjadi Rpl 1.489.985.000,00. Realisasi pencapaian kinerja adalah sebagai berikut: Tabel 8 Realisasi Pencapaian Kinerja Biro Keuangan Setda Provinsi Kal Sel Tahun 2015 a. Sasaran I yaitu Meningkatkan kualitas dan mutu rencana anggaran keuangan daerah berdasarkan peraturan daerah dan dokumen dasar pelaksanaan penggunaan anggaran keuangan daerah, telah tercapai sesuai target dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Keuangan sasaran

Alokasi Anggaran (Rp)

Realisasi Keuangan (Rp)

Terlaksananya peningkatan SDM untuk menunjang kegiatan SKPD

410.000.000,00

384.819.850,00

Realisasi Keuangan (%) 81,96

Realisasi fisik (%) 100

Target

Capaian

42 Org/Thn

42 Org/Thn

Target

Capaian

42Paket

40 Paket

Target

Capaian

14 Prov/

14 Prov/

Kab/Kota

Kab/Kota

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor sasaran tersedianya peralatan kerja/kantor yang mendukung pelaksanaan tugas.

Alokasi Anggaran (Rp) 415.300.000,00

Realisasi Keuangan (Rp) 383.388.000,00



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2016 Sasaran Meningkatnya pemahaman terhadap penyusunan anggaran pada seluruh SKPD dalam rangka tertib administrasi pengeiolaan keuangan daerah.


Realisasi Keuangan (RP) 107.447.500,00



19


Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan Pembuatan Laporan Realisasi Semester I APBD 2015 Sasaran Tersusunnya dokumen laporan realisasi semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya untuk tahun 2015.


Realisasi Keuangan (RP)

84.838.300,00



Target

Capaian

4 Buku

4 Buku

2. Kegiatan Administrasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penyaluran BOS dan Dana Hibah Lainnya Sasaran Tersedianya dokumen pelaporan realisasi penyaluran dana BOS dan dana hibah lainnya







Target

Capaian

50Buah

50Buah

Target

Capaian

6 Buku

6 Buku

3. Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi APBD Sasaran Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang Realisasi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2014 dan Peraturan Gubernur tentang realisasi pertanggung jawaban penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA2014.



4. Kegiatan Penyusunan Laporan Dana Dekonsentrasi dan Transfer Pemerintah Pusat Sasaran Tersusunnya satu buah laporan realisasi anggaran sumber dana dekonsentrasi dan Transfer perdepartemen, pereselon satu dan satuan kerja.





Target

Capaian

1 Buku

1 Buku

Target

Capaian

200 Buku

200 Buku

5. Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Sasaran Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja

Alokasi Anggaran (RP) 116.060.000,00




20


6. Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban Dana Transfer Pemerintah Pusat. Sasaran Tersusunnya kewajiban pertanggungjawaban dana transer DAK TA 2014 sebagai bagian untuk pertanggungjawaban pemerintah pusat.



Realisasi Keuangan (%) 90.76


Target

Capaian

1 Buku

1 Buku

7. Kegiatan Penyusunan LAKIP Biro Keuangan dan Laporan-Laporan Lainnya Sasaran Tersusunnya LAKIP Biro Keuangan dan laporan akuntabilitas lainnya sehingga meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan TUPOKSI pada Biro keuangan





Target

Capaian

15 Buku

15 Buku

8. Kegiatan Pembuatan Revisi Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Sasaran Tersusunnya revisi laporan pertanggungjawaban hasil audit BPK RI yang telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.





Target

Capaian

100 Buku

100 Buku

9. Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Berdasarkan SP2D SKPD Lingkup Pemprov. Kalsel Sasaran Tersedianya Data Harian Saldo Kas Realisasi Belanja pada Kas Daerah





Target

Capaian

93 SKPD

93 SKPD

10. Kegiatan Penyusunan Laporan Penatausahaan Penerimaan Kas Daerah dan Belanja Sasaran Tersedianya Data Saldo Kas Berdasarkan Rekening Koran





Target

Capaian

30 SKPD

30 SKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeiolaan Keuangan Daerah 1. Kegiatan Penyusunan APBD. sasaran Dihasilkannya rancangan APBD Tahun Anggaran 2016.





Target

Capaian

200 Buku

200 Buku

21


2. Kegiatan Penyusunan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. sasaran Dapat dilaksanakannya tahapan percncanaan anggaran dengan tersedianya pos-pos untuk kode alokasi anggaran.





Target

Capaian

2SK Gub

2 SK Gub

Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. sasaran tersedianya SE Gubernur sebagai pedoman dalam pengeiolaan keuangan daerah sehingga tahapan perencanaan anggaran dapat dilaksanakan.





Target

Capaian

2SK Gub

2 SK Gub

4. Kegiatan Rapat Konsultasi/Pembahasan RKA-SKPD Perubahan APBD TA.2015 dan APBD TA.2016 sasaran Terwujudnya tahapan perencanaan anggaran yang menjadi optimal.







Target

Capaian

1.300 Buah

1.300 Buah

Target

Capaian

200 Buku

200 Buku

Target

Capaian

1000 Buku

1000 Buku

Target

Capaian

300 Buah

300 Buah

Kegiatan Penyusunan Perubahan APBD sasaran Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dengan manfaat terselenggaranya penyesuaian kredit APBD.



Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Sasaran penetapan kredit Anggaran selu ruh Satuan Kerja Perangkat Dae rah (DPA-SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan pedoman dalam merealisasikan pelaksanaan anggaran







7. Kegiatan Penyusunan Revisi DPA-SKPD sasaran adanya penyesuaian DPA SKPD dan APBD sesuai dengan asas dan ketentuan peraturan dengan manfaat yang didapatkan berupa akuntabilitas dan transparansi APBD.



22


8. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran TA.2015 sasaran Kesesuaian antara program tahunan dengan program lima tahunan atau Repelitada dengan melihat tolak ukur yang sudah disepakati dalam mencapai visi dan misi serta situasi dan kondisi perekonomian di daerah.

Kegiatan Penyusunan Perubahan TA 2015 sasaran Dapat dilaksanakannya tahapan perencanaan anggaran yaitu dari data PPAS untuk pembahasan menjadi PPA.


Prioritas Alokasi Anggaran (Rp) 210.330.000,00


Plafon


Anggaran

Realisasi Keuangan (Rp) 186.883.603.00


Sementara



(KUPA)

Target

Capaian

200 Buku

200 Buku

(PPAS)

Target

Capaian

200 Buku

200 Buku

Target

Capaian

200 Buku

200 Buku

10. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA.2016. sasaran kesesuaian antara program tahunan dengan program lima tahunan atau Repelitada dengan melihat tolak ukur yang sudah disepakati dalam mencapai visi dan misi.





11. Kegiatan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2016. sasaran Dapat dilaksanakannya tahapan perencanaan anggaran yaitu dari data PPAS untuk pembahasan menjadi PPA.





Target

Capaian

200 Buku

200 Buku

Target

Capaian

50 Buah

50 Buah

12. Kegiatan Penyusunan Penyesuaian DAU/DAK/BOS TA.2015 Sasaran Penetapan kredit anggaran untuk kegiatan lanjutan yang dapat dipertanggungjawabkan





13. Kegiatan Penyusunan Besaran Uang Persediaan (UP) SKPD Lingkup Prov. Kalsel sasaran Tersedianya SK Gubernur tentang besaran U P sehingga legal itas pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan TA. 2015 terpenuhi

Alokasi Anggaran

Realisasi Keuangan

(RP)

(RP)

86.050.000,00

83.827.000,00



Target

Capaian

100 Buah

100 Buah

23


Sasaran I I yaitu Mempertahankan kualitas Laporan

Keuangan Daerah, telah

tercapai sesuai target dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut: Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Kegiatan Sosialisasi Pergub tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Sasaran

Alokasi Anggaran (RP)

Tercapainya pemahaman tentang Peraturan Gubernur tentang Standar Akuntansi Pemerintah an berbasis akrual murni.

80.500.000,00




Target

Capaian

93 SKPD

93 SKPD

Kegiatan Kebijakan Penerapan tentang Pelaksanaan PP 71 Tahun 2010 Sasaran Tercapainya peahaman tentang perubaan PP Nomor 24 Tahun 2001 tentang standar akuntansi pemerintah dari akuntansi cash menuju ke akrual murni





Target

Capaian

93 SKPD

93 SKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Kosolidasi Asset Tetap dan asset lainnya SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sasaran


Tersedianya data data aset tetap dan aset lainnya di SKPD Pemprov Kal Sel untuk dukungan pembuatan neraca SKPD dan Neraca Daerah.

84.000.000,00




Target

Capaian

93 SKPD

93 SKPD

Kegiatan Verifikasi dan Penelaahan Dokumen Kelengkapan Penyaluran Hibah dan Bansos Sasaran Tercapainya peningkatan administrasi pelayanan penyaluran dana bantuan sosial dan hibah





Target

Capaian

397 Sasaran

397 Sasaran

Kegiatan Rekonsiliasi & Verifikasi Laporan Keuangan Atas Investasi Daerah, Investasi Permanen & Non Permanen Sasaran Tersedianya data Laporan Keuangan Atas Investasi Daerah, Investasi Permanen & Non Permanen





Target

Capaian

30 SKPD

30 SKPD

24


4. Kegiatan Penyusunan Laporan Konsolidasi Keuangan SKPD Pemprov Kal Sel Sasaran Tersusunnya Dokumn Laporan Keuangan Daerah yang akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan PPKD untuk menjadi laporan Pemerintah Daerah





Target

Capaian

93 SKPD

93 SKPD

Kegiatan Konfirmasi Penyaluran/Transfer Dana Bagi Hasil dan Lainnya Sasaran


Tersedianya data yang akurat dari konfirmasi penyaluran Dana Bagi Hasil.

21.000.000,00




Target

Capaian

13 Kab/ Kota

13 Kab/ Kota

Kegiatan Peningkatan Administrasi Pelayanan Penyaluran Dana Bansos dan Hibah Sasaran


Tertibnya administrasi sehingga pelayanan penyaluran Dana Bansos dan Hibah tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

18.325.000,00


Realisasi Keuangan (%) 100


Target

Capaian

397 Sasaran

397 Sasaran

Kegiatan Penyusunan Revisi Pergub tentang Sistem dan Prosedur Pengeiolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD Sasaran Tersedianya Sistem Prosedur Keuangan Daerah Tersedianya Sistem Prosedur Keuangan Daerah yang menyesuaikan dengan Peraturan Perundang Undangan





Target

Capaian

I Pergub

1 Pergub

Target

Capaian

3 SKPD

3 SKPD

Target

Capaian

397 sasaran

397 sasaran

Kegiatan Pembinaan BLUD Pemerintah Provinsi Kal Sel Sasaran Pembinaan Laporan keuangan terhadap Rumah sakit BLUD yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.





Kegiatan Administrasi Penatausahaan Hibah, Bansos, dan BOS Sasaran Tersedianya dokumen pelaporan realisasi penyaluran dana Bansos, dana BOS, dan dana hibah





25


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeiolaan Keuangan Daerah 1. Kegiatan Penyusunan Data Sinkronisasi Program/Kegiatan Provinsi dengan Program/Kegiatan Pemerintah sasaran Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan perubahan APBD TA.2014 sesuai dengan peraturan





Target

Capaian

50 Buah

50 Buah

Kegiatan Verifikasi dan Otorisasi Pelaksanaan Pelayanan Permintaan Pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran dan Rekanan/Pihak Ketiga sasaran Tercapainya peningkatan administrasi dan penatausahaan pertanggung jawaban sehingga terlaksananya tertib pertanggung jawaban belanja





Sasaran I I I yaitu Meningkatkan kualitas penyusunan APBD dan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD seluruh

Target

Capaian

4.000 sasaran

4.000 sasaran

Laporan

Kab/Kota pada Provinsi

Kalimantan Selatan, telah tercapai sesuai target dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut: Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota 1. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota TA. 2015/2016 dan Pembinaan Keuangan Sasaran Dapat dilaksanakannya evaluasi Raperda & Raperbup. APBD 13 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan dengan manfaat adanya pengendalian dalam penyusunan APBD Kabupaten /Kota sek ali man tan Selatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.





Kegiatan Rapat Pembahasan Penyusunan APBD, Perhitungan Perubahan APBD Kabupaten / Kota. Sasaran Terciptanya penyamaan persepsi dalam rangka kesepahaman penyusunan APBD Kabupaten /Kota.





Target

Capaian

13 Kab/ Kota

13 Kab/ Kota

APBD,

Target

Capaian

39 Buah

39 Buah

26


3. Kegiatan Pemutakhiran Data APBD, Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD Kabipaten/Kota Sasaran data-data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan audit keuangan dalam pengeiolaan keuangan daerah yang transparan.





Target

Capaian

13 Kab/ Kata

13 Kab/ Kota

Target

Capaian

13 Kab/ Kata

13 Kab/ Kota

Kegiatan Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota TA. 2015 Sasaran hasil perubahan APBD berupa pengendalian perhitungan APBD sesuai peraturan perundangundangan.

Kegiatan Pembinaan Kab./Kota/Provinsi. Sasaran Terciptanya peningkatan akuntabilitas pengeiolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota


Kinerja Alokasi Anggaran (Rp) 130.000.000,00



Pengeiolaan Realisasi Keuangan (Rp) 72.939.400,00


Keuangan



Daerah

Target

Capaian

42 Org/ Kali

42 Org/ Kali

Kegiatan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota TA. 2014 Sasaran Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang hasil evaluasi pertanggung jawaban realisasi APBD.





Target

Capaian

13 Kab/ Koto

13 Kab/ Koto

Sasaran IV yaitu Meningkatkan kemampuan aparat pengelola keuangan yang baik dan sesuai aturan di lingkup Pemprov. Kalimantan Selatan, telah tercapai sesuai target dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut: Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Kegiatan Peningkatan SDM Biro Keuangan. Sasaran Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang ada di Biro Keuangan dalam pengeiolaan keuangan berupa kegiatan pelatihan, bintek dan workshop.





Target

Capaian

13 Org/ Kali

130rg/ Kali

27


2. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Sasaran Terciptanya legalitas pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan TA. 2015





Target

Capaian

50 buah

50 buah

Kegiatan Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan pada PPK SKPD. Sasaran meningkatnya sistem pelaksanaan administrasi dan penetausahaan keuangan pada PPK-SKPD.







Target

Capaian

32 SKPD

32 SKPD

Target

Capaian

90 Org/ Kali

90 Org/ Kali

Target

Capaian

90 Org/ Kali

90 Org/ Kali

Kegiatan Pembinaan Kebendaharawanan. Sasaran Terlaksananya pengelola keuangan yang baik, meliputi penatausahaan dan pelaporan secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan.



Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi tentang PPK-SKPD Sasaran Terciptanya sinergi dalam pengeiolaan keuangan daerah di semua SKPD menenai tugas pokok dan fungsi sebagai pejabat pengelola keuangan dlingkup SKPD.





Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeiolaan Keuangan Daerah

Sasaran Terlaksananya penyamaan persepsi tentang perencanaan penganggaran di tingkat SKPD yang optimal sesuai dengan peraturan.





Target

Capaian

1 Buah

1 Buah

Target

Capaian

13 Org/

13 Org/

Tahun

Tahun

2. Kegiatan Resident Konsultan Pengeiolaan Keuangan Daerah Sasaran meningkatkan kemampuan dan pemahaman para pelaksana mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBD yang didasarkan pada Sistem Akuntansi yang berbasis akrual.





28


Sasaran V yaitu Mengembangkan Sistem Informasi Pengeiolaan Keuangan Daerah yang komprehensif pada SKPD Pemerintah Provinsi Kalsel, telah tercapai sesuai target dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut: Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Kegiatan Pengeiolaan Perpustakaan Biro Keuangan. Sasaran Ketersediaan bah an dan informasi keuangan, kepegawaian, organisasi / kelembagaan, dan pmerintahan yang bermanfaat untuk kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan informasi mengenai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini.





Target

Capaian

35 Buku

35 Buku

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan Pembenahan Arsip. Sasaran Terciptanya tertib administrasi dalam penatausahaan untuk mendukung pengeiolaan keuangan daerah dalam menciptakan efesiensi dan efektivitas pelayanan.





Target

Capaian

4 Bagian

4 Bagian

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeiolaan Keuangan Daerah 1. Kegiatan Pengolahan Data Keuangan Daerah. sasaran Terekomodasikannya informasi keuangan yang bermanfaat untuk kelancaran realisasi anggaran.


Realisasi Keuangan (RP)

107.125.450,00



Target

Capaian

1 Data

1 Data

Target

Capaian

1 Pergub

1 Pergub

Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Gubernur Sasaran Tersedianya dan Tersosialisasinya Peraturan Gubernur




Realisasi fisik (%) 00,00

29


Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Kegiatan Pemeliharaan Komputer, Server dan Jaringan. Sasaran tersedianya sarana penunjang dalam pengeiolaan Keuangan Daerah secara komputerisasi





Target

Capaian

25 unit

25 unit

Kegiatan Aplikasi Sistem Informasi Pelaksanaan Keuangan Daerah (SIPKD) Sasaran

Alokasi dana (Rp)

pengeiolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraaturan perundangundangan yang berlaku, dengan diterapkannya system komputerisasi dalam pengeiolaan keuangan daerah dalam bentuk komputerisasi online jaringan

429.175.000,00






Target

Capaian

1 Software

1 Software

Target

Capaian

1 Modul

1 Modul

Kegiatan Penyusunan Sistem Aplikasi Persediaan Sasaran Tersedianya Data Saldo Persediaan Untuk Neraca Daerah



Kegiatan Penyusunan Revisi Sistem Aplikasi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Pemerintah Prov. Kalsel. Sasaran Tersusunnya Revisi tentang Sistem Aplikasi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar





Target

Capaian

1 Modul

1 Modul

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Tahun Anggaran 2011 Program Anggaran pada Biro Keuangan sebanyak 7 Program pada APBD Murni dan bertambah 1 Program pada Perubahan APBD yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sehingga menjadi 8 Program. Tahun 2012 bertambah lagi satu program yaitu program Peningkatan dan Pengembangan Pengeiolaan Keuangan Daerah, sehingga menjadi 9 Program sampai dengan tahun 2014. Sedangkan pada Tahun 2015, Biro Keuangan mengurangi 4 Program dari tahun 2014 dan menambahkan 2 (dua) Program baru sehingga total melaksanakan 7 Program untuk Tahun Anggaran 2015. Dan alokasi anggaran dari tahun 2011-2015 juga mengalami perubahan, sebagaimana tabel berikut:

30


Tabel 9 Perbandingan Alokasi Anggaran Biro Ke uangan Setda Prov Kalsel Tahun 2011-2015 No. 1 2 3

4

5

6 7

8

9. 10

11.

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeiolaan Keuangan Daerah Program Optimalisasi Pernanfaalan Teknologi Informasi Program Peningkatan Efektifitas Penganggaran Daerah Program Peningkatan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Akuntabilitas Pengeiolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeiolaan Keuangan daerah Provinsi Dan Kab/Kota Program Peningkatan SDM Pengeiolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja Keuangan Jumlah

Tahun 2011 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2014 (Rp)

Tahun 2015 (Rp)

514.231.500,00

278.480.000,00

448.958.000,00

300.260.000,00

410.000.000,00

51.875.000,00

776.850.000,00

180.300.000,00

100.400.000,00

415.300.000,00

723.570.000,00

204.020.000,00

142.750.000,00

4.280.305.000,00

994.275.000,00

620.270.000,00

503.619.000,00

443.150.000,00

906.025.000,00

1.966.080.000,00

2.904.241.000,00

3.244.540.000,00

3.861.527.000,00

00

326.104.500,00

336.050.000,00

208.050.000,00

286.050.000,00

00

1.588.534.950,00

2.109.670.000,00

2.572.484.000,00

3.405.974.000,00

00

1.145.220.000,00

983.430.000,00

1.084.050.000,00

1.358.800.000,00

1.239.100.000,00

1.329.235.550,00

2.075.645.000,00

2.075.595.000,00

1.871.089.000,00

00

1.708.345.000,00

2.530.910.000,00

7.915.556.500,00

10.808.156.000,00

10.256.458.000,00

11.770.000.000.00

11.489.985.000,00

Dari tabel tersebut diatas dapat di evaluasi bahwa dari tahun 2011-2015 alokasi anggaran Biro Keuangan setiap tahun mengalami perubahan. Tahun 2011 sebesar Rp7.915.556.500,00 dan pada tahun 2012 naik menjadi sebesar Rpl0.808.156.000,00 atau naik sebesar 35,28%, Tahun 2013 turun menjadi sebesar RplO.256.418.000,00 atau turun sebesar 9,78% dibandingkan tahun 2012. Tahun 2014 naik menjadi sebesar Rpl 1.770.000.000,00 atau naik sebesar 11,47 %. Serta pada tahun 2015 Turun menjadi Rpl 1.489.985.000,00 atau turun sebesar 2,38 %. Sedangkan realisasi anggaran Biro Keuangan dari Tahun Anggaran 2011 - 2015 dapat dilihat dari tabel berikut:

31


Tabel 10 Perbandingan Realisasi Anggaran Biro Keuangan Setda Prov Kalsel Tahun 2011 -2015 No

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.

Program

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeiolaan Keuangan Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Peningkatan Efektifitas Penganggaran Daerah Program Peningkatan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Akuntabilitas Pengeiolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeiolaan Keuangan daerah Provinsi Dan Kab/Kota Program Peningkatan SDM Pengeiolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja Keuangan Jumlah

Realisasi Anggaran Tahun 2011 (Rp)

Realisasi Anggaran Tahun 2012 (Rp)

('/•)

Realisasi Anggaran Tahun 2013 (%) (Rp)



514.231.500

100

255.654.900

91 8

397.414.337

90,50

228.283 600

76,03

384.619850

93,81

51.875.000

100

671 702.495

88.05

150.879.000

100

81.526.000

81,20

383.388.000

92,32

495.240.300

73.78

124.720.800

69,50

0

0

3.276.901 986

76,56

972.056.000

91.58

444.026.000

54.05

439.246.900

82,00

360.044.300

81,25

625.709.762

69,06

1.854.292 464

76.07

2.630.856.075

91,33

2.854.789.225

91,20

3.249.624.241

84,15

00

00

317.703.500

97.48

326.170.800

272.916.800

96,50

276.212.550

96 56

00

00

1.465.041.701

70.23

1 580.496.586

87.10

2.315.074 450

75,86

2919315.932

85,71

00

00

1.500 923.366

72.64

863.262.225

71 50

933.462.190

83,83

1.101.631.000

81,07

996.441.300

80,42

1.161.760.049

79.89

1.691.464.883

90.01

1.258.434.850

89,88

1.745.527.400

93,29

00

00

1.487.123 788

87,05

2.262.754.608

89,40

7.499.188.580

94.11

9.146.204.835

94,71

84.62

8.746.465.882

84,62

9.962.165.023

84,64

9.416939.294

Dari tabel tersebut diatas dapat dievaluasi bahwa realisasi anggaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 ini mengalami perubahan yang tidak terlalu jauh berbeda yakni berkisar pada angka 80 s.d. 95 %.

D.

Realisasi Anggaran Perubahan Biro Keuangan Tahun 2015 Dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Biro Keuangan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adapun alokasi dana dan realisasinya adalah sebagai berikut:

32

81,%


1. Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 11.489.985.000,00 a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp8.981.512.794 b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp435.426.500 2. Realisasi Keuangan a. Realisasi Fisik : 80,58 % b. Realisasi Keuangan : Rp9.416.939.294 Tabel 11 Realisasi Anggaran Perubahan Biro Keuangan Setda Prov Kal Sel TA. 2015 Uraian

Anggaran

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

Persentase

1

2

3

4

5

BELANJA DAERAH

9,975,000,000.00

11,489,985,000.00

9,416,939,294.00

81,96 %

BELANJA LANGSUNG

9,975,000,000.00

11,489,985,000.00

9,416,939,294.00

81,96 %

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

200,000,000.00

410,000,000.00

384,619,850.00

93,81 %

200,000,000.00

410,000,000.00

384,619,850.00

93,81 %

211,400,000.00

415,300,000.00

383.388,000.00

92,32 %

PENGADAAN PERALATAN KERJA/KANTOR

211,400,000.00

415,300,000.00

383.388,000.00

92,32 %

PROGRAM PENINGKATAN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1,506,590.00

1,708,345,000,00

1,487,123,788,00

87,05 %

PENINGKATAN SDM BIRO KEUANGAN

250,000,000.00

579,837,000.00

503,936,188.00

86,91 %

SOSIAUSASI PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA.2016

160,000,000.00

165,500,000.00

107,447,500.00

64,92 %

150,000,000.00

147,500,000.00

144,229,750.00

97,78 %

90,000,000.00

90,000,000.00

85,474,550.00

94,97%

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN BIRO KEUANGAN

62,790,000.00

54,070,000.00

47,986,500.00

88,75 %

PEMBINAAN KEBENDAHARAWANAN

200,000,000.00

210,800,000.00

208,890,300.00

99,09 %

BINTEK DAN SOSIAUSASI TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD

270,000,000.00

270,000,000.00

210,859,000.00

78,10 %

SOSIAUSASI PERGUB TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

80,500,000.00

80,500,000.00

77,750,000.00

96,58%

KOORDINASI DAN KONSULTASI BIDANG KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

KOORDINASI & FASILITASI PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SKPD PENINGKATAN ADMINISTRASI DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PAPA PPK-SKPD

33


KEBIJAKAN PENERAPAN TENTANG PELAKSANAAN PP 71 TAHUN 2010

243,300,000.00

110,138,000.00

100,550,000.00

91,29 %

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2,410,968,000.00

2,530,910,000.00

2,262,754,608.00

89,40 %

357,533,000.00

84,000,000.00

83,975,000.00

99,97 %

100,000,000.00

100,000,000.00

86,796,275.00

86,80 %

68,650,000.00

68,650,000.00

58,516,000.00

85,24 %

172,800,000.00

345,675,000.00

311,049,659.00

89,98 %

21,000,000.00

21,000,000.00

20,930,000.00

99,67%

120,000,000.00

18,325,000.00

18,325,000.00

100,00%

187,550,000.00

105,550,000.00

84,838,300.00

80,38%

100,000,000.00

56,865,300.00

56,266,966.00

98,95 %

PENYUSUNAN LAPORAN REAUSASI APBD

488,650,000.00

488,650,000.00

448,001,800.00

91,68 %

PENYUSUNAN LAPORAN DANA DEKONSENTRASI DAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

106,050,000.00

106,050,000.00

86,393,000.00

81,46 %

PENYUSUNAN ANAUSIS STANDAR BELANJA

116,060,000.00

116,060,000.00

95,180,800.00

82,01 %

49,000,000.00

126,000,000.00

105,461,300.00

83,70 %

PENYUSUNAN REVISI PERGUB TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ATAS PELAKSANAAN APBD

111,625,000.00

111,625,000.00

96,412,000.00

86,37 %

PEMBENAHAN ARSIP

137,300,000.00

217,900,000.00

196,228,200.00

90,05 %

PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

168,800,000.00

168,800,000.00

153,013,500.00

90,76%

PENYUSUNAN LAKIP BIRO KEUANGAN DAN LAPORAN-LAPORAN LAINNYA

50,000,000.00

50,000,000.00

45,185,050.00

90,37%

PEMBUATAN REVISI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

56,150,000.00

56,150,000.00

50,889,800.00

90,63 %

REKONSILIASI PENYUSUNAN LAPORAN KONSOUDASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA SKPD PEMPROV. KALSEL VERIFIKASI DAN PENELAAHAN DOKUMEN KELENGKAPAN PENYALURAN HIBAH DAN BANSOS REKONSILIASI DAN VERIFIKASI LAPORAN KEUANGAN ATAS INVESTASI DAERAH, INVESTASI PERMANEN, DAN NON PERMANEN PENYUSUNAN LAPORAN KONSOUDASI KEUANGAN SKPD PEMPROV. KALSEL KONFIRMASI PENYALURAN/ TRANSFER DANA BAGI HASIL DAN LAINNYA PENINGKATAN ADMINISTRASI PELAYANAN PENYALURAN DANA BANSOS DAN HIBAH PEMBUATAN LAPORAN REAUSASI SEMESTER PERTAMA APBD KALSEL TA.2015 ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENYALURAN BOS DAN DANA HIBAH LAINNYA

PEMBINAAN BLUD PEMPROV. KALSEL

34


PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI BELANJA BERDASARKAN SP2D SKPD UNGKUP PEMPROV. KALSEL

0.00

50,000,000.00

46,625,658.00

93,25 %

ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN HIBAH, BANSOS, DAN BOS

0.00

144,809,700.00

129,619,000.00

89,51 %

PENYUSUNAN LAPORAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN KAS DAERAH DAN BELANJA

0.00

95,000,000.00

89,047,300.00

93,73 %

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

4,137,042.00

4,280,305,000.00

3,276,901,986.00

76,56%

PENYUSUNAN APBD

898,500,000.00

998,400,000.00

727,859,800.00

72,90%

PENYUSUNAN KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

144,500,000.00

129,650,000.00

101,890,900.00

78,59 %

PENYUSUNAN DAN SOSIAUSASI PERATURAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD

110,000,000.00

107,500,000.00

90,700,000.00

84,37%

RAPAT KONSULTASI/ PEMBAHASAN RKA-SKPD PERUBAHAN APBD TA. 2015 DAN APBD TA.2016

268,700,000.00

238,700,000.00

220,750,000.00

92,48 %

PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

771,742,000.00

798,650,000.00

653,539,900.00

81,83 %

PENYUSUNAN DPA-SKPD DAN DPPASKPD

420,000,000.00

466,600,000.00

232,844,000.00

49,90 %

110,350,000.00

131,050,000.00

110,725,000.00

84,49 %

PENGOLAHAN DATA KEUANGAN DAERAH

110,000,000.00

110,000,000.00

107,125,450.00

97,39 %

PENYUSUNAN KUPA TA.2015

123,340,000.00

117,805,000.00

107,292,900.00

91,08 %

PENYUSUNAN PPAS PERUBAHAN TA.2015

194,590,000.00

210,330,000.00

186,883,603.00

88,85 %

PENYUSUNAN KUA TA.2016

133,340,000.00

130,000,000.00

99,270,000.00

76,36 %

PENYUSUNAN PPAS TA.2016

205,590,000.00

201,750,000.00

153,145,400.00

75,91 %

PENYUSUNAN DATA SINKRONISASI PROGRAM/ KEGIATAN PROVINSI DENGAN PROGRAM/ KEGIATAN PEMERINTAH

65,000,000.00

65,000,000.00

60,438,700.00

92,98 %

PENYUSUNAN PENYESUAIAN DAU/DAK/BOS TA. 2015

90,340,000.00

119,640,000.00

96,207,900.00

80,41 %

86,050,000.00

86,050,000.00

83,827,000.00

97,42 %

100,000,000.00

83,655,000.00

24,900,600.00

29,77 %

100,000,000.00

68,825,000.00

59,371,100.00

86,26 %

PENYUSUNAN REVISI DPA-SKPD

PENYUSUNAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) SKPD UNGKUP PEMPROV. KALSEL PEMBINAAN TERHADAP PERENCANAAN PENGANGGARAN DI TINGKAT SKPD RESIDENT KONSULTAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

35


VERIFIKASI DAN OTORISASI PELAKSANAAN PELAYANAN PERMINTAAN PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN DAN REKANAN/ PIHAK KETIGA

125,000,000.00

125,000,000.00

120,052,733.00

96,04 %

80,000,000.00

91,700,000.00

40,077,000.00

43,70 %

449,000,000.00

906,025,000,00

625,709,762,00

69,06%

99,000,000.00

311,600,000,00

91,284,500,00

29,30,%

350,000,000.00

429,175,000.00

382,285,750.00

89,07%

PENYUSUNAN SISTEM APUKASI PERSEDIAAN

0.00

113,000,000.00

101,889,512.00

90,17 %

PENYUSUNAN REVISI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH PROV. KALSEL

0.00

52,250,000.00

50,250,000.00

96,17%

1,060,000,000.00

1,358,800,000.00

1,101,631,000.00

280,000,000.00

404,000,000.00

352,398,750.00

87,23 %

RAPAT PEMBAHASAN PENYUSUNAN APBD, PERHITUNGAN APBD PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA

80,000,000.00

100,000,000.00

86,502,500.00

86,50 %

PEMUTAKHIRAN DATA APBD, PERUBAHAN & PERTANGGUNGJAWABAN APBD KAB/KOTA

64,000,000.00

116,600,000.00

66,019,000.00

56,62 %

230,000,000.00

239,300,000.00

196,635,050.00

82,17 %

10,000,000.00

130,000,000.00

72,939,400.00

56,11 %

240,000,000.00

249,200,000.00

221,946,600.00

89,06 %

PENYUSUNAN DAN SOSIAUSASI PERATURAN GUBERNUR PROGRAM OPTIMAUSASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

PEMEUHARAAN KOMPUTER, SERVER, DAN JARINGAN APUKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA

EVALUASI APBD KAB/KOTA TA. 2015/2016 DAN PEMBINAAN KEUANGAN KAB/KOTA

EVALUASI PERUBAHAN APBD KAB/KOTA TA. 2015 PEMBINAAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB/KOTA/PROVINSI EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB/KOTA TA. 2014

81,07
36


FOTO-FOTO KEGIATAN No 1.

Foto

Kegiatan

\ Rapat

RAPAT K00RDIMAS1 •

PBrSiiWaoPenatiiic9h<M.ii

uu

Koordinasi

Penatausahaan

...

Persiapan Keuangan

Daerah TA. 2015 Dilaksanakan pada tanggal 28 Januari

2015

diruang

rapat

H.Aberani Sulaiman Banjarbaru

l i l t ! / iiHCWllltlT

Sosialisasi Pergub Kalsel Nomor 029 Tahun 2014

3.

Sosialisasi Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penata Usahaaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan, serta Monev Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Dilaksanakan diruang H.Aberani Sulaiman Tahun 2015

4.

Rakor Persiapan Penata usahaan Keuangan Daerah TA. 2015

37


Sosialisasi Hak dan Kewajiban Perpajakan bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD pada tgl 09 Juni 2015 diruang rapat H.Aberani Sulaiman

Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi Prosedur dan M ekanisme tentang Penerapan Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS / CPNS di Lingkungan Pemprov. Kalsel Rakor Pelaksanaan APBD dalam Rangka menghadapi akhir T A . 2015 di Iingkup SKPD Pemprov. Kalsel

Rapat Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA. 2016

38


BAB IV PENUTUP

A.

Keberhasilan Program Unggulan Laporan

Keuangan

Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat

Daerah

Intansi Pemerintah

Provinsi

(LAKIP)

Kalimantan merupakan

Biro wujud

pertanggung jawaban atas pelaksanaan rencana strategis serta sekaligus sebagai gambaran

mengenai

tingkat

capaian

pelaksanaan

kegiatan,

program,

kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi pada 60 (enam puluh) kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2015 sebagai penjabaran dari 7 (tujuh) program yang ditetapkan, maka diperoleh pencapaiaan kinerja untuk 60 (enam puluh) kegiatan dengan realisasi capaian 100% Dari 7 (tujuh) program yang dilaksanakan didalam Tahun Anggaran 2015 terlihat bahwa capaian kinerja Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan cukup memberikan kontribusi yang menggembirakan yaitu realisasi Fisik 80,58 % dan realisasi keuangan sebesar Rp9.416.939.294,00. Disamping hal tersebut diatas pada Tahun Anggaran 2014 yang lalu pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan diharapkan pada Tahun Anggaran 2015 dapat mempertahankan opini WTP tersebut. Hasil capaian kinerja ini didukung oleh beberapa faktor antara lain : •

Adanya petunj uk pelaksanaan dan petunj uk teknis yang j elas

•

Terorganisirnya kegiatan dengan baik dan tepat sasaran.

•

Adanya koordinasi antar instansi di daerah dan Lembaga ekternal lainnya serta berjalannya sistim pengawasan dari pimpinan sebagai penanggung jawab kegiatan.

B. Kendala dan Hambatan Serta Solusi 1. Kendala dan Hambatan. Keberadaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mambangun dan mengembangkan diri, guna memenuhi tuntutan pekerjaan dan kewajiban tugas tidak luput menemui hambatan yang cenderung mengganggu kelancaran tugas dan pekerjaan antara lain :

39


a. Dari

aspek manajemen,

penerapan

prinsip-prinsip manajemen dalam

organisasi Biro Keuangan (planning, organizing, actuating, controling) masih terhambat, karena seringnya terjadi perubahan peraturan perundangundangan di bidang pengeiolaan keuangan daerah, maka Biro Keuangan belum dapat menyusun sistem perencanaan dengan man tap. b. Perlunya suatu standar baku/pedoman dalam pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah, sehingga tidak memberikan persepsi/pemahaman yang berbeda dari setiap unit/satuan kerja / lembaga / instansi pemerintah. c. Pengembangan Sistem Manajemen Administrasi Keuangan Daerah Tingkat Provinsi tidak bisa diselesaikan dalam

waktu

yang singkat, karena

komponen atau unsur-unsur sistem Manajemen Administrasi Keuangan Daerah tersebut memerlukan SDM yang memadai, sehingga diperlukan pembangunannya secara bertahap sesuai kondisi Sumber Daya Aparatur yang tersedia d. Masih kurangnya koordinasi terutama pengadaan aplikasi yang dibangun antara Pusat dan Daerah, sehingga tidak dapat terkoneksi secara optimal dengan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan fungsinya.

2. Solusi Sehubungan adanya kendala dan hambatan tersebut diatas,

sebagai

organisasi yang dinamis Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mencari cara dalam mengatasi adanya kendala dan hambatan dimaksud, yakni antara lain : a. Sehubungan dengan seringnya perubahan peraturan perundang-undangan maka

dalam

pengeiolaan

keuangan

daerah

biro

keuangan

untuk

mengantisipasi selalu berusaha untuk terus mengadaptasi segenap perubahan tersebut melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi kepada lembaga terkait seperti Kemendagri, Kemenkeu, BPK-RI dan sebagainya agar terjadi pemahaman yang sama atas suatu persoalan yang dihadapi, jangan sampai mengakibatkan kesalahan bertindak yang menjurus kepada pelanggaran peraturan perundang-undangan ataupun kesalahan administratif.

40


b. Perwujudan yang pasti dalam hal pembahasan dan penetapan anggaran oleh pemerintah selaku pihak eksekutif yang berkoordinasi dengan DPRD selaku pihak legislatif. c. Dalam upaya pembinaan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan kearah ketersediaan

Sumber Daya Manusia yang

profesional maka setiap tahun di usulkan /diikutsertakan pelaksana pengelola keuangan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang

keuangan

daerah. d. Koordinasi yang secara terus menerus dengan semua instansi termasuk Kabupaten/Kota. e. Telah diupayakan berbagai bentuk koordinasi dan konsultasi baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk pengembangan kelancaran Sistem Manajemen Administrasi Keuangan Daerah dalam rangka implementasi Good Governance. f. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada publik berupa informasi dan komunikasi telah dilakukan upaya-upaya peremajaan data yang strategis; terutama bagi pelayanan data keuangan yang ditunjukan untuk menunjang tugas-tugas Pemerintah Daerah berupa penyajian data keuangan melalui penyusunan data dalam bentuk buku. g. Telah dilakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota yang membutuhkaan bantuaan berkaitaan dengan Pengeiolaan Keuangan di daerah; bantuan yang di berikan berupa asistensi dalam Pengeiolaan Keuangan daerah dalam hal ini berupaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h. Setiap tahun diusulkan anggaran dalam APBD untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana penunjang. i . Dalam rangka mendukung terwujudnya Clean Government dan

Good

Governance maka pengembangan Teknologi Informasi Keuangan Daerah perlu mendapat perhatian dan prioritas yang cukup untuk pembangunan dan pengembangannya.

41


1. Perlu adanya penelitian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh unit-unit agar tidak terdapat usulan yang sama /overlap. 2. Program-program dan kegiatan yang diusulkan benar-benar

merupakan

program-program dan kegiatan-kegiatan yang prioritas. 3. Pengembangan Sistem Manajemen Achninistrasi Keuangan Daerah harus didukung oleh peningkatan Sumber Daya Aparatur perlu menjadi perhatian. Demikian Laporan Akuntabilitas kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 ini disusun sebagai bagian pertanggungjawaban kinerja pemerintah dan semoga dapat bermanfaat. Banjarbaru, Januari 2016 K E P A L A B I R O KEUANGAN S E K R E T A R I A T D A E R A H PROVINSI K A L I M A N T A N S E L A T A N ,

Drs.MOH.SYAH J E H A N , MAP Pembina Utama Muda, NIP. 19610910 198903 1 012

42


LAMPIRAN: I

INDIKATOR K I N E R J A UTAMA (IKU) B I R O KEUANGAN S E K R E T A R I A T D A E R A H PROVINSI K A L I M A N T A N S E L A T A N TAHUN ANGGARAN

2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(1) 1

(2) Meningkatkan kualitas dan mutu Rencana Anggaran Keuangan Daerah berdasarkan peraturan daerah dan Dokumen dasar pelaksanaan penggunaan anggaran keuangan daerah.

(3) Jumlah ditetapkannya Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD yang baik dan sesuai aturan

2

Mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Daerah

OPN BPK

3

Meningkatkan kualitas penyusunan APBD dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD seluruh Kab./Kota pada Provinsi Kalimantan Selatan

Jumlah Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Selatan dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD / rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD & rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD / rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.

4

5

Terpenuhinya peningkatan kemampuan staf dalam pengeiolaan keuangan daerah & Persentasi SKPD yang mampu melaksanakan penatausahaan pengeiolaan keuangan daerah sesuai standar kemampuan pengelola keuangan daerah ditingkat SKPD dalam mengantisifasi permasalahan yang mungkin muncul, serta terdapatnya kesamaan persepsi dalam penyusunan & pelaksanaan APBD berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan Terlaksanannya Sistem Informasi Pengeiolaan Keuangan Daerah yang komprehensif pada SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Persentasi SKPD yang mampu melaksanakan penatausahaan pengeiolaan keuangan daerah dengan menerapkan SIPKD Banjarbaru,

Pebruari 2015

KEPALA BIRO KEUANGAN

NIP. 19610910 198903 1 012


LAMPIRAN: I I

PERJANJIAN K I N E R J A TAHUN 2015

BIRO KEUANGAN S E K R E T A R I A T D A E R A H PROVINSI K A L I M A N T A N S E L A T A N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. (1) 1

SASARAN STRATEGIS


(3) Jumlah ditetapkannya Perda tentang Meningkatkan kualitas dan mutu Rencana Anggaran Keuangan Daerah berdasarkan APBD dan Pergub tentang Penjabaran peraturan daerah dan Dokumen dasar pelaksanaan penggunaan anggaran APBD yang baik dan sesuai aturan keuangan daerah.

TARGET (4) 1 Perda dan Pergub tentang perubahan APBD TA. 2015 pada bulan Oktober 2015

1 Perda & Pergub tentang APBD TA. 2016 pada bulan Desember 2015 2


OPN BPK

Wajar Tanpa Pengeculian

3

Meningkatkan kualitas penyusunan APBD dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD seluruh Kab./Kota pada Provinsi Kalimantan Selatan

Jumlah Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Selatan dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD / rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD & rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD / rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.

13 Kabupaten / Kota

4

Terpenuhinya peningkatan kemampuan staf dalam pengeiolaan keuangan daerah & kemampuan pengelola keuangan daerah ditingkat SKPD dalam mengantisifasi permasalahan yang mungkin muncul, serta terdapatnya kesamaan persepsi dalam penyusunan & pelaksanaan APBD berdasarkan dengan Peraturan Perundangundangan

Persentasi SKPD yang mampu melaksanakan penatausahaan pengeiolaan keuangan daerah sesuai standar

80% dari total SKPD pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

TARGET

NO.

SASARAN STRATEGIS


5

Terlaksanannya Sistem Informasi Pengeiolaan Keuangan Daerah yang komprehensif pada SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Persentasi SKPD yang mampu melaksanakan penatausahaan pengeiolaan keuangan daerah dengan menerapkan SIPKD

100% dari total SKPD pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Program

Anggaran

Keterangan

l.Program Administrasi Perkantoran

Rp

180,000,000.00

1 Kegiatan

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp

211,400,000.00

1 Kegiatan

3. Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp

1,498,390,000.00

9 Kegiatan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan & Pengembangan Pengeiolaan Keuangan Daerah

RP

2,194,305,000.00

17 Kegiatan

Rp

4,301,905,000.00

19 Kegiatan

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeiolaan Keuangan Kabupaten / Kota

Rp

1,060,000,000.00

8 Kegiatan

7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Rp

449,000,000.00

2 Kegiatan

7 Program

Rp

9,895,000,000.00

57 Kegiatan

Banjarbaru,

Pebruari 2015


NIP. 19610910 198903 1012

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan ii bawah ini: Mama : Drs. ABDUL HALIM, M.Si. Jabatan : Kepala Bagian Anggaran Selanjutnya disebut pihak pertama Mama : Drs. MOH. SYAH JEHAN, M.AP Jabatan : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Selaku atasan Iangsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja angka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Banjarbaru, Pihak Kedua, KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pebruari 2015 Pihak Pertama, KEPALA BAGIAN ANGGARAN,

NIP. 196305201985031 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. PROGRAM (2) (1) 1. Meningkatkan kualitas dan mutu rencana anggaran keuangan daerah berdasarkan peraturan daerah dan dokumen dasar pelaksanaan penggunaan anggaran keuangan daerah

2. Mengembangkan Sistem Informasi Pengeiolaan Keuangan Daerah yang komprehensif pada SKPD Pemerintah Provinsi Kalsel

1. 2. 3. 4. 5.

INDIKATOR KINERJA TARGET (4) (3) Jumlah ditetapkannya Perda 1 Perda & Pergub tentang tentang APBD dan Pergub tentang Perubahan APBD TA. 2015 Penjabaran APBD yang baik dan pada bulan Oktober 2015 sesuai aturan 1 Perda & Pergub tentang APBD TA. 2016 pada bulan Desember 2015 100% dari total SKPD pada Persentase SKPD yang mampu Pemprov Kalimantan melaksanakan penatausahaan Selatan pengeiolaan keuangan daerah dengan menerapkan Aplikasi SIPKD

Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan dan Pengembangan Pengeiolaan Keuangan Daerah Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah

Rp Rp Rp Rp _Rp Rp

Anggaran 200,000,000.00 250,000,000.00 3,815,992,000.00 450,000,000.00 116,060,000.00 4,832,052,000.00

PIHAK KEDUA,

Banjarbaru, Februari 2015 PIHAK PERTAMA,

Drs. MOH. SYAH JEHAN. M.AP NIP.19610910198903 1 012

NIP.19630520198503 1 011


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangar di bawah ini: Nama Jabatan

: AGUS DYAN NUR, SE. AKT. : Pit. Kepala Bagian Perbendaharaan

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Drs. MOH. SYAH JEHAN, M.AP Jabatan : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Selaku atasan Iangsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai iampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pebruari 2015 Pihak Pertama PLT. KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN, Banjarbaru,

Pihak Kedua, KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NIP. 19610910 198903 1 012

NIP. 19650112199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PROGRAM NO. (2) (1) 1. Mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA (3) Opini BPK

2. Meningkatkan kemampuan aparat pengelola Persentasi SKPD yang mampu keuangan yang baik dan sesuai aturan di lingkupmelaksanakan penatausahaan Pemprov. Kalimantan Selatan pengeiolaan keuangan daerah sesuai standar Kegiatan 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah

Banjarbaru,

TARGET (4) Wajar Tanpa Pengecualian 80% dari total SKPD pada Pemprov Kalimantan Selatan

Rp Rp Rp

Anggaran 323,800,000.00 1,766,608,000.00 2,090,408,000.00

Februari 2015


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Drs. Ec. H. SAID ACHMAD ABDUL MALIK, M.AP. Jabatan : Kepala Bagian Evaluasi dan Perhitungan Anggaran Kabupaten/Kota Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Drs. MOH. SYAH JEHAN, M.AP Jabatan : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Selaku atasan Iangsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Banjarbaru, Pihak Kedua, KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

»S. MOH. SYAH JEHAN, M.AP" NIP. 19610910 198903 1 012

Pebruari 2015

KEPALA BAGIAN EVALUASI DAN PERHITUNGAN ANGGARAtfKABMPJJN/KOTA,

Drs. Ec. SAID ACHMAD ABDUL MALIK. M.AP. NIP. 19581121 198503 1008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PROGRAM NO. (2) (1) 1. Mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA (3) Opini BPK

TARGET (4) Wajar Tanpa Pengecualian

2. Meningkatkan kualitas dan mutu rencana anggaran keuangan daerah berdasarkan peraturan daerah dan dokumen dasar pelaksanaan penggunaan anggaran keuangan daerah

Jumlah ditetapkannya Perda tentang 1 Perda & Pergub tentang APBD dan Pergub tentang Perubahan APBD TA 2015 Penjabaran APBD yang baik dan pada bulan Oktober 2015 sesuai aturan 1 Perda & Pergub tentang APBD TA. 2016 pada bulan Desember 2015 13 Kab/Kota 3. Meningkatkan kualitas penyusunan APBD Jumlah Kab./Kota pada Provinsi Kalsel dalam penetapan Raperda dan Laporan Pelaksanaan APBD / APBD-P dan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD seluruh Kab/Kota pada Provinsi Kalimantan SelatanPertanggungjawaban APBD/ APBD-P yang sesuai dengan ketentuan

1. 2. 3. 4. 6.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan dan Pengembangan Pengeiolaan Keuangan Daerah Pembinaan dan Fasilitasi Pengeiolaan Keuangan Kab/Kota Jumlah

PIHAK KEDUA,

Drs. MOH. SYAH JEHAN. M.AP NIP.19610910198903 1 012

Rp

Rp Rp

Rp Rp Rp

Anggaran 211,400,000.00 222,790,000.00 187,300,000.00 110,000,000.00 1,060,000,000.00 1,791,490,000.00

Februari 2015 Banjarbaru, \PERTAMA, NH

Drs. Ec. SAID ACHMAD ABDUL MALIK. M.AP NIP.19581121198503 1 008


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : AGUS DYAN NUR, SE. AKT. Jabatan : Kepala Bagian Akuntansi & Kekayaan Daerah Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Drs. MOH. SYAH JEHAN, M.AP Jabatan : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Selaku atasan Iangsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Banjarbaru,

Pihak Kedua, KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Drs. MOH. SYAH JEHAN, M. NIP. 19610910 198903 1 012

Pebruari2015 Pihak Pertama, KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN KEKAYAAN DAERAH,

AGUS DYAN NUR. SE. AKT. NIP. 19650212 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM NO. (4) (2) (3) (1) 80% dari total SKPD pada Persentasi SKPD yang mampu 1. Meningkatkan kemampuan aparat Pemprov Kalimantan Selatan pengelola keuangan yang baik dan sesuai melaksanakan penatausahaan aturan di lingkup Pemprov. Kalimantan pengeiolaan keuangan daerah sesuai standar Selatan 2. Meningkatkan kualitas dan mutu rencana Jumlah ditetapkannya Perda tentang 1 Perda & Pergub tentang Perubahan APBD TA. 2015 anggaran keuangan daerah berdasarkan APBD dan Pergub tentang pada bulan Oktober 2015 peraturan daerah dan dokumen dasar Penjabaran APBD yang baik dan sesuai aturan pelaksanaan penggunaan anggaran 1 Perda & Pergub tentang keuangan daerah APBD TA. 2016 pada bulan Desember 2015 Kegiatan 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 3. Peningkatan dan Pengembangan Pengeiolaan Keuangan Daerah _Rp Jumlah Rp

Anggaran 710,000,000.00 341,000,000.00 211,050,000.00 1,262,050,000.00

PIHAK KEDUA,

Februari 2015 Banjarbaru, PIHAK PE TAMA,

BEE MUH. SI All JEHAN. M.AR NIP.19610910198903 1 012

NIP.19650212 199103 1 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ANDRIAN ANWARY, S.Sos. M.AP. Jabatan : Kepala Sub Bagian Anggaran Lemtetda & Lembaga lain Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Drs. ABDUL HALIM, M.Si. Jabatan : Kepala Bagian Angggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan Selaku atasan Iangsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Banjarbaru, Pebruari2015 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN ANGGARAN,

KEPALA SUB BAGIAN ANGGARAN LEMTEKDA DAN LEMBAGA LAIN,

Drs. ABDUL HALIM, M.Si,

ANDRIAN ANWARY, S.Sos. M.AP. NIP. 19720710 199903 1 010

NIP. 19630520 198503 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET (2) (1) (3) (4) 1. Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Jumlah dokumen APBD yang tersusun 200 Buku Gubernur tentang APBD yang tepat waktu sesuai tepat waktu dan sesuai ketentuan ketentuan aturan 2. Tersedianya Dokumen penganggaran yang tepatJumlah dokumen DPA dan DPPA SKPD 1000 Buku waktu sesuai ketentuan aturan yang tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan aturan 3. Terlaksananya pembinaan terhadap 1 Buah Jumlah dokumen hasil pembinaan Perencanaan Penganggaran di Tingkat SKPD terhadap perencanaan penganggaran di tingkat SKPD 4. Tersedianya data sinkronisasi Program Kegiatan Jumlah dokumen data sinkronisasi 50 Buah program kegiatan antara Provinsi dan antara Provinsi dan Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat 5. Terbitnya dan tersosialisasinya Peraturan Jumlah SK Gubernur yang terbit dan 2 SK Gubernur Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKAtersosiatisasi tepat waktu dan sesuai SKPD yang tepat waktu sesuai ketentuan aturanketentuan 6. Tersusunnya revisi Peraturan Gubernur tentang Jumlah dokumen revisi Pergub tentang 50 Buah Pengeiolaan Keuangan Daerah yang tepat waktupengeiolaan keuangan daerah yang tersusun tepat waktu 7. Terwujudnya peningkatan pemahaman tentang Jumlah aparatur yang mengikuti dan 13 Orang/Tahun memahami konsultansi pengeiolaan sikius keuangan daerah keuangan daerah Kegiatan 1. Penyusunan APBD Rp 2. Penyusunan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Rp 3. Pembinaan terhadap Perencanaan Penganggaran di Tingkat SKPD Rp 4. Penyusunan Data Sinkronisasi Program/Kegiatan Provinsi dengan Program dan KegiatanRp Pemerintah 5. Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Rp 6. Penyusunan Revisi Pergub dalam Rangka Pengeiolaan Keuangan Daerah Rp 7. Resident Konsultan Pengeiolaan Keuangan Daerah Rp Jumlah Rp

Anggaran 898,500,000.00 420,000,000.00 100,000,000.00 65,000,000.00 110,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 1,773,500,000.00

PIHAK KEDUA,


NIP.19630520198503 1 Oil

ANDRIAN ANWARY. S.Sos. M.AP NIP.197820710199903 1 010


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Oalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan

: H. IDRIS, SE. M.Si. : Kepala Sub Bagian Anggaran Setda dan Setwan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Drs. ABDUL HALIM, M.Si. Jabatan : Kepala Bagian Angggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan Selaku atasan Iangsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua,

Banjarbaru, Pebruari 2015 Pihak Pertama,


KEPALA SUB BAGIAN ANGGARAN SETDA

Drs. ABDUL HALIM, M.Si.

H. IDRIS, SE. M.SI.

NIP. 19630520 198503 1 011

NIP. 19690425 199902 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEGIATAN NO. (2) (1) 1. Tersusunnya Dokumen Revisi DPA SKPD yang tepat waktu sesuai ketentuan aturan

INDIKATOR KINERJA TARGET (4) (3) 300 Buah Jumlah dokumen revisi DPA SKPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan aturan 2. Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Jumlah dokumen Perda dan Pergub tentan 200 Buku Gubernur tentang APBD Perubahan yang tepat APBD-P yang tersusun tepat waktu dan waktu sesuai ketentuan aturan sesuai ketentuan aturan

3. Terjaganya kondisi Peralatan Komputer, Server &Jumlah unit komputer yang akan terpelihara 25 Unit Komputer dengan baik jaringan yang baik 1 Software 4. Tersedianya aplikasi SIPKD yang dapat diakses Jumlah sofware SIPKD yang tersedia oleh tiap SKPD Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan 1.300 Buah 5. Tersedianya Dokumen hasil rapat pembahasan Jumlah dokumen hasil rapat pembahasan penganggaran APBD dan APBD-P yang penganggaran APBD dan APBD-P yang tepat tesedia tepat waktu dan sesuai ketentuan waktu sesuai ketentuan aturan aturan 200 Buku Jumlah dokumen ASB yang disusun 6. Tersedianya dokumen Analisis Standar Belanja 7. Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi SDM Biro Keuangan

Jumlah SDM Biro Keuangan yang mengikuti 13 Org/Kali pendidikan dan pelatihan

Kegiatan 1. Penyusunan Revisi DPA-SKPD 2. Penyusunan Perubahan APBD 3. Pemeliharaan Komputer, Server dan Jaringan 4. Aplikasi Sistem Informasi Pengeiolaan Keuangan Daerah (SIPKD) 5. Rapat Konsultasi/Pembahasan RKA-SKPD Perubahan APBD TA.2015 dan APBD TA. 2016 6. Penyusunan Analisis Standar Belanja 7. Peningkatan SDM Biro Keuangan Jumlah Banjarbaru,

NIP.19630520198503 1 Oil

Anggaran Rp 110,350,000.00 Rp 771,742,000.00 Rp 99,000,000.00 Rp 351,000,000.00 268,700,000.00 Rp 116,060,000.00 Rp Rp 250,000,000.00 Rp 1,966,852,000.00 Februari 2015

NIP.19690424199002 1 002


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan

: EL HUSNI FALEANZOREN, S.Sos. M.M. : Kepala Sub Bagian Anggaran Dinas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Drs. ABDUL HALIM, M.Si. Jabatan : Kepala Bagian Angggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Selaku atasan Iangsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Banjarbaru, Pebruari 2015 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


KEPALA SUB BAGIAN ANGGARAN DINAS DAERAH,

Drs. ABDUL HALIM, M.Si.

EL HUSNI FALEANZOREN, S.Sos. M.M.

NIP. 19630520 198503 1 011

NIP. 19620106 198403 1 009

\

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEGIATAN NO. INDIKATOR KINERJA (2) (3) (1) 1. Terlaksananya peningkatan SDM untuk Jumlah SDM yang mampu menunjang menunjang kegiatan SKPD kegiatan SKPD melalu koordinasi dan konsultasi keuangan 2. Tersusunnya kesepakatan antara Jumlah dokumen PPAS TA. 2016 yang Gubernur dengan DPRD tentang PPAS tersusun dan tersepakati TA. 2016 Tersusunnya kesepakatan antara Jumlah dokumen PPAS-P TA. 2015 yang 3. Gubernur dengan DPRD tentang PPAS-P tersusun dan tersepakati TA. 2015 Jumlah dokumen KUA TA. 2016 yang 4. Tersusunnya kesepakatan antara Gubernur dengan DPRD tentang KUA tersusun dan tersepakati TA. 2016 Jumlah dokumen KUPA TA. 2015 yang 5. Tersusunnya kesepakatan antara Gubernur dengan DPRD tentang KUPA tersusun dan tersepakati TA. 2015 Jumlah SK Gubernur tentang kode 6. Tersusunnya Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan rekening yang tersusun Pemprov. Kalimantan Selatan 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tersedianya Dokumen penyesuaian DAU/ DAK yang tepat waktu sesuai ketentuan aturan

TARGET (4) 42 Org/Tahun

200 Buku RPPAS dan PPAS 200 Buku RPPASP dan PPASP 200 Buku R-KUA dan KUA 200 Buku R-KUPA dan KUPA 2 SK Gubernur tentang Kode Rekening

Jumlah dokumen penyesuaian DAU/ DAK 50 Buah yang tersedia tepat waktu dan sesuai ketentuan

Kegiatan Koordinasi & Konsultasi Bidang Keuangan Penyusunan PPAS TA. 2016 Penyusunan PPAS Perubahan TA. 2015 Penyusunan KUA TA. 2016 Penyusunan KUPA TA. 2015 Penyusunan Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Penyusunan Penyesuaian DAU/DAK/BOS TA. 2015 Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Anggaran 200,000,000.00 205,590,000.00 194,590,000.00 133,340,000.00 123,340,000.00 144,500.000.00 90,340,000.00 1,091,700,000.00

PIHAK KEDUA,


Drs. ABDUL HAJdM. M.Si NIP.19630520198503 1 Oil

EL HUSNIFALEANZOREM. S.Sos. MM NIP.19620106198403 1 009


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : MUHAMMAD ASPANI, S.Sos. M.Si. Jabatan : Kepala Sub Bagian Evaluasi Wilayah II Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Drs.Ec. H. SAID ACHMAD ABDUL MALIK, M.AP. Jabatan : Kepala Bagian Evaluasi dan Perhitungan Angggaran Kab/Kota Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan Selaku atasan Iangsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Banjarbaru, Pebruari2015 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN EVALUASI DAN ANGGARAN KAB/KOTA PERHITUi

KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI WILAYAH II,

Drs.Ec. H. SAID ACHMAD ABDUL MALIK, M.AP. NIP. 19581121 198503 1 008

MUHAMMAD ASPANI, S.Sos. M.Si. NIP. 19620812 198503 1 023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN INDIKATOR K1NER1A TARGET NO. KEGIATAN (4) (2) (3) (1) 1. Terlaksananya Evaluasi APBD Kab/Kota Jumlah SK tentang hasil evaluasi dan 13 SK Kab/Kota dan Pembinaan keuangan Perda/Perbup pembinaan keuangan atas APBD Kab/Kota dan Provinsi Perda/Perbup APBD Kab/Kota dan Provinsi 2. Tersedianya SK Gubernur tentang EvaluasiJumlah SK tentang hasil evaluasi dan 13 SK Kab/Kota pembinaan keuangan atas P-APBD Kab/Kota Perda/Perbup APBD-P Kab/Kota dan Provinsi Jumlah rapat yang terlaksana atas 39 Kali Rapat 3. Terselenggaranya rapat pembahasan penyusunan APBD, Perhitungan APBD dan penyusunan APBD dan perhitungan Perubahan APBD Kab/Kota dan perubahan APBD Kab/Kota 4. Tersosialisasinya Pedoman Penyusunan APBD TA. 2016

13 TAPD Kab/Kota Jumlah kabupaten yang akan menerima sosialisasi tentang pedoman penyusunan APBD TA. 2016

5. Terlaksananya pemuktahiran data APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota sesuai ketentuan

Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan 13 Kab/Kota pemuktahiran data APBD, APBD-P, dan pertanggungjawaban APBD Kab/ Kota yang sesuai ketentuan

Anggaran Kegiatan 280,000,000.00 1. Evaluasi APBD Kab/ Kota TA. 2015/ 2016 dan Pembinaan Keuangan Kab/Kota Rp Rp 230,000,000.00 2. Evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota TA. 2015 80,000,000.00 3. Rapat Pembahasan Penyusunan APBD, Perhitungan APBD Perubahan APBD Rp Kab/Kota 160,000,000.00 Rp 4. Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD TA. 2016 64,000,000.00 5. Pemuktahiran Data APBD, Perubahan, dan Pertanggungjawaban APBD Kab/ Kota Rp Rp 814,000,000.00 Jumlah Banjarbaru, Februari 2015 PIHAK PERTAMA,

Drs. Ec. SAID ACHMAD ABDUL MALIK. M.AP NIP.19581121198503 1008

M. ASPANI. S.Sbs. M.SI NIP. 19620812 198503 1023


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : HJ. YULIARLINA, S.Sos. Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Drs.Ec. H. SAID AKHMAD ABDUL MALIK, M.AP. Jabatan : Kepala Bagian Evaluasi dan Perhitungan Angggaran Kab/Kota Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan Selaku atasan Iangsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Banjarbaru,

Pebruari2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN EVALUASI DAN PERHITUNGANfANGGARAN KAB/KOTA

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO,

NIP. 19581121 1985031 008

HJ. YULI ARLINA, S.Sos. NIP. 19641109 198503 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEGIATAN NO. (2) (1) 1. Terlaksananya Pengolahan Data Profif dan Informasi Keuangan Daerah 2.

3. 4.

5.

1. 2. 3. 4. 5.

INDIKATOR KINERJA (3) Jumlah buku hasil pengolahan Data Profil dan Informasi Keuangan Daerah Jumiah buku pendukung Terpenuhinya Adminstrasi Pengeiolaan pengeiolaan perpustakaan di Biro Perpustakaan Keuangan dan Pendukung Keuangan lainnya dengan baik Tertatanya arsip Biro Keuangan dengan baik Jumlah Bagian yang arsipnya tertata dengan baik Jumlah dokumen LAKIP dan Tersedianya Lakip Biro Keuangan dan laporan lainnya yang tersedia laporan Lainnya ( LKPj. LPPD, RENSTRA, RENJA dan Perjanjian Kinerja ) Tersedianya Peralatan Kerja / (Cantor yang Jumlah paket pengadaan peralatan kerja/kantor yang mendukung Pelaksanaan Tugas pokok tersedia

Kegiatan Pengolahan Data Keuangan Daerah Pengeiolaan Perpustakaan Biro Keuangan Pembenahan Arsip Penyusunan LAKIP Biro Keuangan dan Laporan-Laporan Lainnya Penaadaan Peralatan Keria/Kantor Jumlah

35 Buku 4 Bagian 15 Buku

42 Paket

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Banjarbaru,

NIP.19581121198503 1008

1 Data

TARGET (4)

Anggaran 110,000,000.00 62,790,000.00 137,300,000.00 50,000,000.00 211,400,000.00 571,490,000.00

Februari 2015

NIP.19641109198503 2 009


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : YAYAN SUPIANI, SH. M.AP. Jabatan : Kepala Sub Bagian Evaluasi Wilayah I Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Drs.Ec. H. SAID ACHMAD ABDUL MALIK, M.AP. Jabatan : Kepala Bagian Evaluasi dan Perhitungan Angggaran Kab/Kota Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan Selaku atasan Iangsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Banjarbaru,

Pebruari2015

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN EVALUASI DAN PERHITUNGAN ANGGARAN KAB/KOTA

KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI WILAYAH I,

NIP.19581121 198503 1 008

NIP. 19700801 200003 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TARGET KEGIATAN INDIKATOR KINERJA NO. (3) (4) (2) (1) Jumlah dokumen hasil evaluasi 13 Buah Terlaksananya evaluasi pertanggungjawaban 1. pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaan APBD Kab/Kota APBD Kab/Kota yang terlaksana Jumlah PPKD Kab/Kota yang paham 42 Orang PPKD 2. Tercapainya penyamaan persepsi tentang pedoman pengeiolaan keuangan daerah tentang pedoman pengeiolaan Kab/Kota keuangan daerah 3. Tersedianya Laporan Hasil (LHP) Pemeriksaan Jumlah LHP Ringkasan Kab/Kota yang 13 LHP Kab/Kota tersedia sesuai dengan aturan BPK Rl Ringkasan Kab/Kota 4. Tersedianya Sistem Informasi Keuangan DaerahJumlah SIKD Kab/Kota yang terkoneksi (SIKD) Regional Kab/Kota

1. 2. 3. 4.

Kegiatan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota TA. 2014 Pembinaan Kinerja Pengeiolaan Keuangan Daerah Kab/Kota Pengolahan Data Hasil Temuan BPK Rl terhadap Kab/Kota Sistem Informasi Keuangan Daerah Kab/Kota Jumlah

1SIKD

Anggaran

Rp 240,000,000.00

Rp 100,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 26,000,000.00 Rp 406,000,000.00


Drs. Ec. SAID ACHMADABDUL MALIK. M.AP

NIP.19581121198503 1008

YAYAN

NIP.19

1

JPlANl.SH.M.AP 38012000031005


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektrf, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan

: H.R.M. CAHYO WIRYANTO, SE. M.M. : Kepala Sub Bagian Akuntansi & Kekayaan Daerah Dinas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : AGUS DYAN NUR, SE. AK., M.M. Jabatan : Kepala Bagian Akuntansi Dan Kekayaan Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan Selaku atasan Iangsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Banjarbaru,

Pebruari 2015

Pihak Kedua, KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN

NIP. 19650112 199103 1 001

NIP. 19720703 199903 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. KEGIATAN (2) (1) 1. Terlaksananya Penyusunan Perda, Pergub APBD tentang Laporan Realisasi APBD

2. Tersedianya dokumen Laporan Realisasi Semester Pertama APBD tepat waktu dan sesuai ketentuan

TARGET INDIKATOR KINERJA (3) (4) Jumlah dokumen Perda, Pergub APBD, 6 Dokumen dan Laporan Realisasi APBD yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku 4 Dokumen Jumlah dokumen Laporan Realisasi Semester Pertama APBD yang tersedia tepat waktu dan sesuai ketentuan

100 Buku Jumlah revisi laporan pertanggungjawaban hasil audit pelaksanaan APBD yang tersusun 4. Terlaksananya penerapan PP 71 Tahun 2010 Jumlah SKPD yang menerapkan PP 71 93 SKPD Tahun 2010 1 Pergub 5. Terpenuhinya laporan keuangan Satuan Kerja Jumlah Pergub yang selesai direvisi Perangkat Daerah 93 SKPD 6. Tercapainya peningkatan pemahaman tentangJumlah SKPD yang memahami kebijakan akuntansi pemerintahan kebijakan akuntansi berbasis akrual berbasis akrual 3. Terlaksananya revisi laporan pertanggungjawaban hasil audit

Kegiatan Anggaran Penyusunan Realisasi APBD Rp 488,650,000.00 Pembuatan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Prov. Kalsel TA 2015 187,550,000.00 RP Pembuatan Revisi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 56,150,000.00 Rp Kebijakan Penerapan tentang Pelaksanaan PP 71 Tahun 2010 Rp 243,300,000.00 Penyusunan Revisi Pergub tentang Sistem dan Prosedur Pengeiolaan Keuangan Daerah Rp 111,625,000.00 atas Pelaksanaan APBD Rp 80,500,000.00 6. Sosialisasi Pergub tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Jumlah Rp 1,167,775,000.00 1. 2. 3. 4. 5.

Banjarbaru,

NIP.19650212 199103 1001

Februari 2015

NIP.19720703 199903 1010


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : DESIANI AYU PRAMESWARI, SE. Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelaporan Dana Dekonsentrasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : AGUS DYAN NUR, SE. AK., M.M. Jabatan : Kepala Bagian Akuntansi Dan Kekayaan Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan Selaku atasan Iangsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Banjarbaru, Pebruari 2015 Pihak Kedua, KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN KEKAYAAN DAERAH,

AGUS DYAN NUR, SE. AK., M.M.

NIP. 19650112 199103 1 001

Pihak Pertama, KEPALA SUB BAGIAN PELAPORAN DANA DEKONSENTRASI,

DESIANI AYU PRAMESWARI, SE

NIP. 19801217 200312 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TARGET KEGIATAN INDIKATOR KINERJA NO. (4) (2) (3) (1) 93 SKPD Tersusunnya Laporan Konsoiidasi Keuangan Jumlah SKPD yang disusun Laporan 1. Konsoiidasi Keuangannya secara akrual SKPD Pemprov. Kalsel yang tepat waktu dan tepat waktu. Jumlah SKPD yang terkoordinasi dalam 93 SKPD 2. Terciptanya koordinasi dan Penyusunan penyusunan laopran tentang Aset laporan tentang Aset Daerah dan Aset Daerah dan Aset Lainnya Lainnya lingkup Pemprov Kalsel 3. Tersedianya dokumen pertanggungjawaban Jumlah dokumen pertanggungjawaban 1 Buku dana transfer Pemerintah Pusat tepat waktudana transfer Pemerintah Pusat yang tersedia secara tepat waktu 1 Buku Jumlah laporan dana dekonsentrasi transfer Pemerintah yang tersedia tepat waktu Jumlah SKPD yang memahami tentang 3 SKPD 5. Tercapainya pemahaman tentang BLUD BLUD Pemprov Kalsel Pemprov Kalset 30 SKPD 6. Tercapainya kesepahaman tentang laporan Jumlah SKPD yang mencapai keuangan atas Investasi Permanen & Non kesepahaman tentang laporan keuangan atas investasi permanen dan Permanen non permanen

4. Tersedianya laporan dana dekonsentrasi transfer Pemerintah Pusat tepat waktu

Kegiatan Anggaran 1. Penyusunan Laporan Konsoiidasi Keuangan SKPD Pemerintah Prov. Kalsel Rp 172,800,000.00 2. Koordinasi & Penyusunan Laporan Aset Tetap dan Aset Lainnya SKPD Pemprov. Kalsel Rp 357,533,000.00 3. Penyusunan Pertanggungjawaban Dana Transfer Pemerintah Pusat Rp 4. Penyusunan Laporan Dana Dekonsentrasi & Transfer Pemerintah Pusat Rp 5. Pembinaan BLUD Pemprov. Kalsel Rp 6. Rekonsiliasi & Verifikasi Laporan Keuangan atas Investasi Daerah, Investasi Permanen Rp & Non Permanen Jumlah Rp

PIHAK KEDUA,

AGUS DYAN NUR. SE. AK NIP.19650212 199103 1001

Banjarbaru, PIHAK I

168,600,000.00 106,050,000.00 49,000,000.00 68,650,000.00 922,633,000.00

Februari 2015

DESIANI AYU PRAMESWARI. SE. MM NIP.19801217 200312 2 004


LAMPIRAN: III

PENGUKURAN K I N E R J A TAHUN 2015

BIRO KEUANGAN S E K R E T A R I A T D A E R A H PROVINSI KALIMANTAN S E L A T A N

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Lampiran II

NO.

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2) Meningkatkan Kualitas dan Mutu Rencana Anggaran

1

INDIKATOR KINERJA (3) Jumlah Ditetapkannya Perda. tentang APBD dan

Keuangan Daerah berdasarkan Pergub.tentang Penjabaran peraturan daerah dan Dokumen APBD yang baik dan sesuai dasar pelaksanaan penggunaan aturan anggaran keuangan daerah.

2


OPINI BPK

TARGET REALISASI CAPAIAN

FORMULA PERHITUNGAN

(4) I Realisasi Perda & Pergub APBD TA 2106 dan P APBD TA 2015 X 100%

(5)

(6)

(7)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

I Target Perda dan pergub (4 Buah)

I Realisasi Laporan Keuangan TA 2014 2 Target Laporan Keuangan (4 Dokumen)

X 100%

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

3

Meningkatkan Kualitas Jumlah Kabupaten/Kota Penyusunan APBD dan Laporan pada Provinsi Kalimantan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD seluruh Kab./Kota pada Provinsi Kalimantan Selatan

Selatan dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD / rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD & rancancan Deraturan keoala

I Realisasi Pergub APBD, PAPBD Kab/Kota TA2015 (39) X 100% 2 Target evaluasi APBD, lap Pertanggung jawaban APBD ( 39 Dokumen)

100%

(1)

(2)

(3)

(4)

4

Terpenuhinya peningkatan kemampuan staf dalam pengeiolaan keuangan daerah & kemampuan pengelola keuangan daerah ditingkat SKPD dalam mengantisifasi permasalahan yang mungkin

Persentasi SKPD yang mampu melaksanakan penatausahaan pengeiolaan keuangan daerah sesuai standar

I Realisasi 93 SKPD TA 2015

Terlaksanannya Sistem Informasi Pengeiolaan Keuangan Daerah yang komprehensif pada SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Persentasi SKPD yang mampu melaksanakan penatausahaan pengeiolaan keuangan daerah dengan menerapkan SIPKD

5

A

(5)

(6)

(7)

80%

116%

145%

100%

100%

100%

1UU%

I Target 80 SKPD

-

Z Realisasi SIPKD I Target 1 Sistem Aplikasi (SIPKD)

Prosentase Rata-rata Banjarbaru,

Pebruari 2015


m

MOH, SYAH JEHAN, M.AP

NIP. 19610910 198903 1 012

v

m

109%

PEIVIERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN LA KIP. Tahun 2015 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Recommend Documents