LAPORAN KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016

PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS KEHUTANAN Jalan A. Yani Timur No. 14 Telpon (0511) 4777534, 4772234 Fax (0511) 4772234 Kotak Pos 30 Kode Pos 70713 BANJARBARU

www.dishut.kalselprov.go.id / E-mail : [email protected]

LAPORAN KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016

Banjarbaru,

Januari 2017

I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Organisasi. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan perangkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diberi tugas untuk melaksa-nakan desentralisasi, dekonsentrasi dan perbantuan dari pemerintah pusat. Dalam rangka melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut Dinas Kehutanan

mempunyai

fungsi : Perumusan kebijakan teknis sesuai kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku, penyelenggaraan pemolaan hutan, pengelolaan pemanfaatan hutan, pembinaan dan penyelenggaraan pemanfaatan hutan, pembinaan pengawasan hutan, penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan hutan, pembinaan usaha kehutanan, pembinaan urusan tata usaha, serta pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 8). Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Kehutanan dan Unit-Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan

Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 7), Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan diberi tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kehutanan sesuai dengan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam rangka melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut Dinas Kehutanan mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

1

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan. 3. Perumusan kebijakan operasional,

pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan

pelaksanaan pemolaan hutan. 4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan produksi hasil hutan. 5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. 6. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi

dan

pelaksanaan pengamanan dan perlindungan serta konservasi hutan. 7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis. 8. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Tugas pokok dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh unsur-unsur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Selatan yang terdiri dari

eselon III dan

Pejabat Fungsional sebagai berikut : 1. Sekretariat. 2. Bidang Pemolaan Hutan. 3. Bidang Bina Produksi Kehutanan. 4. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 5. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan. 6. Taman Hutan Raya Sultan Adam. 7. Unit Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara. 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Struktur Organisasi. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 8).


2

Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu satu orang Sekretaris, empat orang Kepala Bidang dan dua orang Kepala UPTD serta satu kelompok Pejabat Fungsional. Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tiga orang Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dibantu oleh tiga orang Kepala Seksi Kepala UPTD dibantu oleh satu orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan dua orang Kepala Seksi, sedangkan kelompok Pejabat Fungsional dipimpin satu orang Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Keberadaan

pejabat

struktural

dan

fungsional

tersebut

merupakan

perwujudan jenis dan satuan pekerjaan yang dapat dikelola satu orang pejabat struktural dan fungsional. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan secara utuh dan rinci disajikan pada Lampiran 1.

C. Aspek Strategis Organisasi. 1. Permasalahan Utama. Keberadaan

sumber

daya

hutan

telah

menjadi

pembangunan daerah, hal ini tentu saja memberi dampak

modal

utama

positif terhadap

peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan menghadapi berbagai permasalahan, antara lain : (1) Permasalahan kemiskinan dilihat dari aspek Sumberdaya Hutan. Kemiskinan mempunyai kaitan erat dengan masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup. Masyarakat miskin sangat rentan terhadap pola pemanfaatan sumber daya alam dan

dan perubahan lingkungan.

Masyarakat miskin yang tinggal di daerah pedesaan, daerah pinggiran hutan, sangat tergantung pada sumber daya alam sebagai sumber penghasilan. Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya alam dan menurunnya mutu lingkungan hidup, baik sebagai sumber mata pencarian maupun sebagai penunjang kehidupan sehari-hari.


3

Masyarakat miskin seringkali terpinggirkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini terjadi ketika berbagai izin pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola oleh ”badan usaha”,

kurang

melibatkan partisipasi masyarakat. Potensi konflik terhadap pemanfaatan hutan serta nilai tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan sangat tinggi, artinya bahwa sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan termasuk kategori miskin, dan sangat tergantung dari kawasan hutan dalam pemanfaatan sebagai areal pertanian dan perladangan. Kegiatan masyarakat sekitar hutan banyak berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem hutan, konversi hutan yang dimanfaatkan untuk perladangan, pertanian musiman, serta pemukiman sangat mempengaruhi daya dukung lingkungan. Apalagi apabila masih adanya sebagian besar masyarakat yang melakukan pembukaan hutan untuk dijadikan lahan pertanian melalui pembakaran hutan dan ladang. Dampak lanjutan dari suatu proses degradasi, maka sumberdaya hutan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami deplesi ”penurunan nilai sumber daya hutan” yang besar dan berdampak langsung terjadinya ancaman bahaya erosi dan kekeringan (2) Rendahnya pengelolaan kawasan terhadap potensi hasil hutan non kayu. Nilai manfaat sumber daya hutan telah memberikan peranan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang belum optimal telah memberikan dampak terhadap usaha pendapatan ekonomi masyarakat. Izin pemanfaatan kawasan hutan yang telah dilaksanakan saat ini menunjukkan paradigma yang harus berubah. Paradigma yang hanya berorientasi pada kayu ” timber product” sudah harus dikurangi sedikit demi sedikit. Kemampuan produktivitas kawasan harus diperkuat dengan dihasilkannya produk non kayu seperti rotan, getah , madu maupun pemanfaatan jasa lingkungan. Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki sumber daya hutan tropis yang potensial untuk pemanfaatan hasil hutan non kayu. Pengelolaan kawasan harus memberikan kontribusi yang besar untuk peningkatan pendapatan daerah, terutama pengelolaan Laporan Kinerja Tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

4

hasil hutan non kayu yang hanya dilaksanakan melalui izin-izin perorangan yang secara sporadis, perlu dilakukan dengan melakukan upaya rehabilitasi atau mempertahankan fungsi ekologis dan ekonomis secara kontinyu. (3) Pengelolaan dan Pemanfaatan kawasan yang melebihi daya dukung SDH menyebabkan terjadinya Degradasi dan Deforestasi. Berkurangnya kawasan hutan khususnya di daerah hulu sungai menyebabkan terganggunya siklus hidrologi yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air tanah, membesarnya aliran permukaan, pedangkalan air sungai, serta banjir, erosi dan sedimentasi. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan tanpa memperhatikan kaidahkaidah lingkungan menyebabkan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi rusak.

Terjadinya kerusakan kawasan hutan disebabkan oleh

okupasi kawasan oleh masyarakat sekitar dan dalam hutan, konversi hutan secara permanen, pembalakan liar (Illegal Logging), kebakaran hutan, penambangan tanpa ijin (Illegal Mining) serta izin pemanfaatan kawasan yang kurang memperhatikan kemampuan dan daya dukung lingkungan. Tidak adanya kerja sama dengan masyarakat sekitar hutan sebagai komunitas yang memiliki kesamaan mata pencarian dengan hutan (profesi), keterikatan tempat tinggal bersama, menambah persoalan terutama dampak sosial bagi kesejahteraan masyarakat di luar maupun di dalam kawasan hutan. (4) Menurunnya kepastian kawasan terhadap

status, letak serta batas

Kawasan Hutan menyebabkan ancaman kerusakan hutan. Konflik kawasan hutan yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, paling krusial dilakukan pembenahan perspektif yang berbeda terhadap masalah hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta adanya dikotomi antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Secara jelas terlintas bahwa pokok- pokok permasalahan hanya berada pada bagaimana keberadaan kawasan hutan agar dapat dimanfaatkan, dikelola demi kepentingan masyarakat. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun

2003, Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana


5

Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan

Penggunaan Kawasan

Hutan, telah dijelaskan pada prinsipnya bahwa semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola namun tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan untuk mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Kegiatan pemantapan kawasan hutan diarahkan untuk memperoleh status yuridis kawasan hutan baik administrasi maupun fisik di lapangan dan didesain untuk pengelolaan hutan secara efisien, lestari dan berkeadilan. Tujuan dari kegiatan pemantapan dimaksudkan untuk memberikan kepastian status, letak dan luas dan batas hutan sesuai fungsinya untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang optimal dan lestari; terbentuknya unit pengelolaan hutan serta meningkatnya legalitas dan legitilimasi status wilayah pengelolaan hutan. Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pemantapan kawasan hutan antara lain; penggunaan lahan untuk pembangunan non kehutanan yang semakin meningkat, adanya pemekaran wilayah dan administrasi pemerintah baik tingkat Provinsi maupun kabupaten yang mengakibatkan perubahan tata ruang wilayah yang berimplikasi pada berubahnya kawasan hutan, terdapat perbedaan peta dasar yang digunakan oleh sektor-sektor terkait serta intensitas perambahan hutan masih relatif tinggi, dll. (5) Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas. Otonomi daerah telah mengubah pola hubungan pusat dan daerah. Titik

berat

otonomi

daerah

di

Kabupaten/Kota

mengakibatkan

ketidaksinergisan tujuan pembangunan yang berkelanjutan ”sustained development” mulai dari otoritas kewenangan sampai dengan tumpang tindih pada setiap penyelenggaraan kewenangan. Hal ini diakibatkan perubahan paradigma pada semua sektor pembangunan, termasuk sektor kehutanan. Dalam implementasi Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

sering

terdapat

daerah

yang

belum

dapat

memposisikan diri mana kewenangan pemerintah pusat, kewenangan Provinsi, serta kewenangan Kabupaten/Kota. Oleh karenanya pada sektor Laporan Kinerja Tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

6

kehutanan banyak terdapat tekanan–tekanan terhadap sumberdaya hutan akibat belum ada kesepahaman, serta lemahnya landasan peraturan perundang-undangan

yang

menjembatani

pokok

permasalahan

pembangunan kehutanan daerah meliputi aspek pengurusan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Dengan terbitnya Undang-Undang nomor 32 Tahun

2014

kewenangan

tentang

Pemerintahan

Kabupaten/Kota

untuk

Daerah urusan

yang

menghilangkan

kehutanan

diharapkan

pengelolaan hutan dapat lebih baik lagi Sehubungan dengan pengurusan hutan, telah dijelaskan dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Bab I Bagian Kedua di Pasal 2, bahwa setiap penyelenggaraan kehutanan harus berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Penguasaan hutan oleh negara memberikan wewenang kepada pemerintah (Pusat) untuk : (a) Mengatur dan mengurus seluruh kegiatan yang manyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. (b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan; dan (c) Mengatur

dan

menetapkan

hubungan-hubungan

hukum

antara

manusia dan hutan serta perbuatan hukum mengenai kehutanan. Hal – hal tersebut di atas menerangkan kepentingan pemerintah pusat dalam pengaturan dan pengurusan terhadap hutan, kawasan hutan dan hasil hutan agar dapat memperoleh nilai manfaat yang sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat.

Namun sejalan dengan lahirnya

Undang – Undang Otonomi Daerah pengaturan kehutanan yang semula sifatnya sentralistik, berubah menjadi desentralisasi ke Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian terhadap proses pembangunan daerah. Sebagai

contoh

praktek

diejawantakan melalui konsep

pelaksanaan

otonomi

daerah

yang

penataan ruang sebagai bagian dalam

percepatan pertumbuhan ekonomi daerah telah menimbulkan kontraversi antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah terhadap wilayah Laporan Kinerja Tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

7

kawasan hutan sebagai bagian yang harus dipertahankan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan dewasa ini adalah cara berfikir atau pendekatan dari sebagian aparat perencana dan pelaksana pembangunan serta masyarakat yang menempatkan aspek ekologi sebagai kendala dalam pembangunan. Dengan acuan berfikir yang dikotomis ini maka proses identifikasi program-program pembangunan sering diwarnai dengan konflik/pemilihan antara kebutuhan pembangunan ekonomi di satu sisi dengan keinginan untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup pada sisi lainnya. Perhatian yang besar pada pelaksanaan kebijakan penataan ruang yang dijabarkan melalui Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Daerah dapat menyusun sinergitas perencanaan dengan membagi daerah secara spatial atas peruntukannya antara lain fungsi kawasan lindung, fungsi kawasan budidaya, fungsi kawasan konservasi serta kawasan bukan kehutanan atau areal penggunaan lain. Daerah perlu memiliki konsep dalam penyusunan RTRWP, RTRWK dengan menjadikan kawasan hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan sehingga mampu memberikan nilai tambah terhadap ekonomi masyarakat. (6) Meningkatnya

Tingkat

Pembalakan

hutan

(Illegal

logging)

dan

penyelundupan kayu menyebabkan terjadinya Degradasi dan Deforestasi di dalam kawasan dan luar kawasan. Sebagaimana

yang

telah

dijelaskan

sebelumnya

tentang

permasalahan-permasalahan terjadinya penurunan nilai sumber daya hutan, disimpulkan bahwa faktor yang berperan terjadinya kerusakan hutan adalah kurangnya pemahaman tentang hutan dan kehutanan sebagai fungsi penyangga kehidupan serta penyeimbangan ekosistem. Praktek Illegal logging berupa perbuatan/tindakan pelanggaran dibidang kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan operasi, kegiatan produksi, pengangkutan, Tata Usaha Kayu (TUK), pengolahan dan pemasaran yang tidak sah. Hal ini telah berlangsung lama dan tidak hentinya

para

pelaku

untuk

melakukan

tindakan-tindakan

yang

dikategorikan kriminal. Walaupun upaya mengatasi illegal loging telah Laporan Kinerja Tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

8

diuapayakan di dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 atas perubahan tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang

perlindungan hutan, bahkan secara jelas ada sanki pelanggaran terhadap kerusakan hutan ” ketentuan pidana pasal 78 ayat (1) sampai dengan pasal (6), dengan kisaran ancaman paling lama antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun, dan denda paling banyak antara Rp.1.500.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000. Namun hal tersebut tidak menjadikan para pelaku untuk berhenti melakukan tindakan – tindakan pengrusakan terhadap kawasan hutan.

2. Analisis Perencanaan. Sumberdaya hutan di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu diantara potensi lain yang memiliki nilai kekayaan saat ini, hal ini dikarenakan bahwa nilai pemanfaatan sumber daya hutan sangat besar dalam memberikan kontribusi pada daerah, antara lain dari nilai pemanfaatan hutan dapat dihasilkan produk hasil hutan kayu

serta produk hasil hutan non kayu.

Sumberdaya hutan ini apabila dikelola dengan baik dapat memenuhi kebutuhan secara lokal dan percepatan pemanfaatan dan pengembangan energi alternatif juga membuka peluang usaha dan perluasan lapangan kerja serta kesempatan berusaha mulai dari budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama sub sektor kehutanan, Kehutanan saat ini telah mampu menciptakan peranannya dalam mendukung sektor hilir di Provinsi Kalimantan Selatan. Fakta empirik menunjukan bahwa, saat ini semakin banyak para investor yang hadir untuk mencari peluang dalam usaha pemanfaatan dan pengelolaan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai contoh pada sektor kehutanan telah dibentuknya pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) hal ini dimaksud untuk memberikan kepastian kawasan serta kepastian usaha dalam kegiatan pengelolaan hutan, para pengusaha dengan mudah mendapatkan informasi tentang lokasi pemanfaatan kawasan yang akan diakses misalnya, data potensi hutan, data

masyarakat sekitar dan dalam hutan serta data


9

sekunder lainnya . Saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat konsensi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), izin usaha industri primer hasil hutan kayu, serta izin – izin sah lainnya. Oleh karenanya unit Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2016 telah meletakan strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang

serta dapat meminimalkan

kelemahan dan tantangan yang akan

dihadapi dalam mencapai target dan sasaran yang di inginkan. Pada tahun 2016 unit Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan secara komitmen menyusun langkah dalam merevitalisasi sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan antara lain; (1)

Revitalisasi

akan

pengamanan

dan

perlindungan

hutan

untuk

pemberantasan terjadinya pencurian kayu dan perdagangan kayu liar di Provinsi Kalimantan Selatan; (2)

Merevitalisasi pengembangan hasil hutan non kayu menjadi produk yang memberikan peranan atau kontribusi dalam peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.

(3)

Revitalisasi

rehabilitasi

hutan

dan

lahan,

melalui

reboisasi

dan

penghijauan serta pencegahan dan pengendalian konservasi tanah dan air ; (3)

Revitalisasi sektor industri terhadap penertiban izin industri primer hasil hutan kayu serta industri hasil hutan non kayu melalui penataan hasil hutan kayu;

(4)

Revitalisasi peningkatan usaha masyarakat di sekitar dan di dalam hutan, melalui

peningkatan

kemampuan

sumber

daya

manusia

untuk

meningkatkan produktifitas pengelolaan hutan; (5)

Revitalisasi akan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, melalui terjaganya fungsi kawasan sesuai peruntukannya serta memberikan kepastian status,letak kawasan hutan.


10

3. Analisis isu-isu strategis. Beberapa isu-isu strategis yang dihadapi saat ini dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program, kegiatan pembangunan kehutanan, adalah sebagai berikut : 1) Tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan maupun hasil-hasilnya, termasuk ancaman pembakaran hutan dan lahan. Gangguan keamanan hutan yang terjadi adalah perbuatan/tindakan pelanggaran

dalam kegiatan

kehutanan

meliputi

pencurian

kayu,

penambangan tanpa izin, perambahan kawasan hutan dan pembakaran hutan dan lahan. Hal ini telah berlangsung lama dan tidak hentinya para pelaku untuk melakukan tindakan-tindakan yang dikategorikan kriminal. Walaupun telah ada regulasi hukum yang dapat memerangi dan meminimalkan terjadinya gangguan terhadap keamanan hutan dan hasil hutan, namun hal tersebut tidak menjadikan para pelaku untuk berhenti melakukannya. Berdasarkan interpretasi citra LANDSAT TM 8 Tahun 2015, terdapat beberapa bagian dari kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat digolongkan telah terdegradasi, terutama dari sisi fakta tutupan vegetasi. Bagian – bagian dari kawasan hutan yang sudah tidak berupa hutan tersebut di atas telah menjadi tanah terbuka, hutan bekas tebangan, semak belukar, kebun dan persawahan, bahkan pemukiman. Kondisi ini akan berpengaruh pada fungsi hidro-orologi Daerah Aliran Sungai (DAS), fungsi konservasi, dan juga pada produktivitas kawasan, serta ketersediaan jasa-jasa lingkungan lainnya. Untuk kawasan Hutan Lindung (HL), degradasi hutan mempunyai akibat yang paling berbahaya terhadap lingkungan karena akan menimbulkan erosi dan pedangkalan sungai, atau bahkan kelongsoran tanah, sehingga menjadi prioritas untuk segera direhabilitasi. Untuk kawasan hutan produksi (HP dan HPT) degradasi lahan selain dapat mengakibatkan kerugian sebagaimana yang terjadi pada hutan lindung, dapat juga mengakibatkan menurunnya produktivitas kawasan, serta nilai total ekonomi kawasan cenderung akan menurun.


11

Degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Selatan tersebar pada kawasan-kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan suaka alam, serta kawasan pelestarian alam. 2) Masih luasnya lahan kritis. Laju kerusakan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan salah satunya diindikasikan dengan bertambahnya luas lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Berdasarkan data tahun 2003, luas lahan kritis di Kalimantan Selatan tercatat seluas 555.983 Ha, yang seluas 364,850.72 Ha berada di Dalam Kawasan Hutan dan 191,132.28 Ha berada di Luar Kawasan Hutan. Dalam perkembangannya selanjutnya luas lahan kritis tersebut di atas

tentunya

telah

banyak

mengalami

perubahan,

baik berupa

penambahan luas lahan kritis sebagai akibat pola penggunaan/penutupan lahan yang dipengaruhi aktivitas manusia seperti perambahan/eksploitasi hutan, aktivitas pertambangan, dan pembukaan lahan (land clearing) untuk persiapan lahan maupun pengurangan lahan kritis sebagai dampak pelaksanakan berbagai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Peningkatan luas lahan kritis pada dasarnya merupakan dinamika yang terjadi pada suatu bentang lahan, dan tidak dapat menggambarkan ketidakberhasilan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini. secara

umum merupakan

akibat

Semakin luasnya lahan kritis

dari besarnya

kebutuhan

akan

pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Sampai dengan tahun 2009, lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat seluas 761.042,50 Hektar (Hasil Review Tahun 2009, BPDAS Barito). Yang mencapai 20,28 % dari luas kawasan Provinsi Kalimantan Selatan, yang seluas 493.281,40 Ha (64,82 %) berada di Dalam Kawasan Hutan dan 267.759,60 Ha (35,18 %) berada di Luar Kawasan Hutan. Pada Tahun 2014 kembali terjadi perubahan terhadap luas lahan kritis berupa pengurangan luas lahan kritis berkat kegiatan-kegiatan penanaman yang terus digalakan baik oleh Dinas Kehutanan Provinsi maupun instansi vertikal dan instansi kehutanan pada Kabupaten Kota. Sampai dengan tahun Laporan Kinerja Tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

12

2014, lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat seluas 640.709 Hektar (Hasil Pengukuran Tahun 2014, BPDAS Barito). Yang mencapai 17,07 % dari luas kawasan Provinsi Kalimantan Selatan, yang seluas 3.753.052 Ha dengan rincian berada di dalam kawasan hutan seluas 398.302 Ha (± 62,17 %) dan di luar kawasan hutan seluas 242.407 Ha (± 37,83 %).

Lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan tersebar pada semua kawasan hutan yang ada, di seluruh kabupaten/kota selain Kota Banjarmasin. 3) Belum semua kawasan hutan mantap dan dikelola dalam unit-unit pengelolaan. Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pemantapan kawasan hutan antara lain; penggunaan lahan untuk pembangunan non kehutanan yang semakin meningkat, yang mengakibatkan perubahan tata ruang wilayah yang berimplikasi pada berubahnya kawasan hutan, terdapat perbedaan peta dasar yang digunakan oleh sektor-sektor terkait serta intensitas perambahan hutan masih relatif tinggi, dll. Kegiatan pemantapan kawasan hutan diarahkan untuk memperoleh status yuridis kawasan hutan baik administrasi maupun fisik di lapangan dan desainnya sebagai dasar pengelolaan hutan secara efisien, lestari dan

berkeadilan.

Tujuan

dari

kegiatan

dimaksud

adalah

untuk

memberikan kepastian status, letak dan luas dan batas hutan sesuai fungsinya untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang optimal dan lestari; terbentuknya unit pengelolaan hutan serta meningkatnya legalitas dan legitimasi status wilayah pengelolaan hutan. Kegiatan pemantapan kawasan hutan yang perlu dilaksanakan berupa pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan dengan kegiatan utama pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Kegiatan pendukung meliputi pengembangan rencana dan statistik kehutanan, inventarisasi hutan dan pengembangan informasi sumberdaya alam dan lingkungan

hidup

serta

perencanaan

dan

pembinaan

prakondisi

pengelolaan hutan


13

4) Kontinyuitas pemungutan iuran kehutanan PSDH dan DR. Pemanfaatan kayu yang dimulai pada tahun 1967 yang didorong dengan diterbitkannya undang-undang tentang Penanaman Modal Asing (PMA)

dan

Penanaman

menempatkan

sektor

Modal

kehutanan

Dalam di

Negeri

Kalimantan

(PMDN), Selatan

telah

sebagai

penggerak ekonomi nasional dan daerah. Kalimantan Selatan termasuk salah satu provinsi yang menguasai pasar ekspor kayu tropis dunia yang diawali dengan ekspor kayu bulat/log. Sejalan dengan berkembangnya industri pengolahan kayu yang sangat pesat sejak ditetapkan kebijakan larangan ekspor kayu bulat tahun 1985, Kalimantan Selatan beralih menjadi provinsi pengekspor kayu olahan seperti Plywood, Moulding, Block Board dan produk industry kayu lainnya. Berbagai kegiatan tersebut telah menghasilkan pemasukan bagi Negara, pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota di seluruh Kalsel yang berasal dari dana reboisasi (DR), provisi sumberdaya hutan (PSDH), iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) termasuk hutan tanaman industri (HTI serta denda pelanggaran. Akhir-akhir

ini

kondisi

tersebut

menurun

sejalan

dengan

pengurangan jatah tebangan dari hutan alam, termasuk penurunan luasan areal pemanfaatan hasil hutan kayu. Meskipun penerimaan negara dan daerah di bidang kehutanan pada beberapa tahun terakhir relatif sama, namun tidak sebanding dengan penerimaan dari produksi kayu yang sangat besar pada tahun-tahun sebelumnya. Walau demikian kegiatan perekonomian dari usaha-usaha di bidang kehutanan masih tetap memberikan kontribusi penting khususnya pada pembangunan di daerah penghasil kayu dan hasil hutan lainnya. Kondisi selanjutnya, meskipun produksi kayu bulat dari hutan alam cenderung tetap rendah pada beberapa tahun terakhir, namun produksi kayu dari hutan tanaman dan hutan rakyat serta hasil hutan bukan kayu menunjukan peningkatan yang cukup baik. Dengan kondisi demikian diharapkan pemungutan iuran kehutanan dapat berlangsung secara kontinyu.


14

II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Stratejik. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat, memacu pembangunan daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha guna meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan hutan yang lestari dan selaras dengan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Permasalahan dasar di dalam pengelolaan hutan secara garis besar adalah timbulnya konflik sosial antara masyarakat dengan pengusaha besar yang menimbulkan kesenjangan yang sangat tajam. Oleh karena itu, pola pengelolaan hutan perlu disesuaikan untuk menghilangkan kesenjangan tersebut melalui perubahan orientasi pembangunan kehutanan. Pembangunan kehutanan yang tepat adalah yang menekankan upaya rehabilitasi dan konservasi dengan tujuan utama sumberdaya hutan yang ada harus dikelola untuk tujuan pemulihan lingkungan guna perbaikan kegiatan ekonomi nasional dan ekonomi daerah. Pembangunan kehutanan dilaksanakan atas dasar etika pembangunan yang menjamin keberlanjutan sistem dan fungsi sumberdaya hutan, yang menghargai keterkaitan dan saling ketergantungan antara sumberdaya hutan dengan masyarakat di sekitar hutan. Sistem pembangunan tersebut menempatkan masyarakat terutama masyarakat

di

sekitar

hutan

sebagai

subyek

pembangunan

kehutanan.

Pembangunan kehutanan seperti ini bertujuan untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan

keberpihakan

kepada

masyarakat

guna

meningkatkan

kesejahteraannya, oleh karena itu keberadaan kawasan hutan bukan hanya sebagai sumber daya alam penghasil kayu untuk kepentingan negara dan sebagian kelompok pengusaha akan tetapi juga sebagai penghasil komoditas dan jasa lain bagi masyarakat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan kehutanan yang terencana maka disusunlah Rencana Strategis Tahun 2016 s/d 2021 Dinas Kehutanan

Provinsi

Kalsel,

dalam Renstra

tersebut

diwajibkankan

untuk

mencantumkan Visi dan Misi dari Kepala Daerah terpilih, sebagai berikut :

Laporan Kinerja Tahun 2016 - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

15

1. Visi. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terpilih untuk periode tahun 2016 - 2021 yaitu : “KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) Lebih Sejahtera, berkeadilan, mandiri dan berdaya saing”. 2. Misi. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terpilih untuk periode tahun 2016 - 2020 adalah : - MISI 1

: Mengembangkan Sumberdaya manusia yang agamis, se-hat, cerdas dan terampil.

- MISI 2

: Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

- MISI 3

: Memantapkan Kodisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal.

- MISI 4

: Mengembangkan

Infrastruktur

Wilayah

yang

Mendukung

Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Budaya. - MISI 5

: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berba-sis Sumberdaya

Lokal,

Dengan

Memperhatikan

Kelestarian

Lingkungan.

3. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan. Tujuan dari terbentuknya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Mempertahankan Kelestarian

Kawasan Hutan, dengan

indikator kinerja tujuan : 1) Luas kawasan hutan yang tidak berkurang. 2) Luas lahan kritis yang berkurang dari review lahan kritis terakhir.


16

b. Sasaran. Sasaran strategis yang akan dicapai dari pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2016 – 2021 terbagi dalam dua tahapan sebagai berikut disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap RPJMD 2016-2021 Provinsi Kalsel yang baru keluar pada pertengahan Tahun 2016 : 1) Tahun 2016 : -

Sasaran

strategis

pertama

adalah

menyelesaikan

gangguan

keamanan hutan dan sumber daya alam, dengan indikator kinerja adalah persentase kasus gangguan keamanan hutan dan sumber daya alam yang terselesaikan. -

Sasaran strategis kedua adalah bertambah luasnya tanaman di dalam dan di luar kawasan hutan dengan indikator kinerja adalah persentase keberhasilan penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

-

Sasaran strategis ketiga adalah meningkatnya kemantapan dalam pengelolaan kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan dengan indikator kinerja adalah terkelolanya kawasan hutan secara lestari pada tingkat tapak dalam unit-unit KPH.

-

Sasaran strategis keempat adalah mempertahankan PNBP dan PAD Bidang Kehutanan dengan indikator kinerja adalah Kontribusi PSDH, DR, dan Retribusi Daerah dari pemanfaatan kawasan hutan & hasil hutan.

2) Tahun 2017-2021 : -

Sasaran

strategis

pertama

adalah

menyelesaikan

gangguan

keamanan hutan dan sumber daya alam dengan indikator kinerja pertama adalah Prosentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan dan indikator kinerja kedua adalah Prosentase penurunan kasus kebakaran hutan. -

Sasaran strategis kedua adalah Menambah luasan tanaman baru di dalam dan di luar kawasan hutan dalam rangka mengurangi lahan


17

kritis serta mendukung revolusi hijau Gubernur Kalimantan Selatan dengan indikator kinerja pertama adalah Berkurangnya lahan kritis di Provinsi Kalsel Karena penanaman, dan indikator kinerja kedua adalah Jumlah fasilitas umum yang dihijaukan. -

Sasaran strategis ketiga adalah Meningkatkan peran serta masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan indikator kinerja adalah Jumlah luas lahan masyarakat yang menjadi produktif dan kelompok tani hutan yang dilibatkan.

-

Sasaran strategis keempat adalah Mempertahankan PNBP dan PAD bidang kehutanan dengan indikator kinerja Kontribusi PSDH, DR, dan Retribusi Daerah dari pemanfaatan kawasan hutan & hasil hutan.

4. Strategi dan Kebijakan a. Strategi Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dipilih strategi-strategi sebagai berikut : 1) Mengidentifikasi dan memfokuskan penanggulangan terhadap gangguan keamanan hutan pada wilayah-wilayah rawan keamanan hutan. 2) Mendayagunakan pranata/kearifan lokal dan memfasilitasi terbentuknya kelompok masyarakat yang berperan langsung dalam pemberantasan penebangan

liar,

penanggulangan

kebakaran

hutan/lahan

dan

pemberantasan perdagangan kayu illegal. 3) Mengembangkan dan mempromosikan pemanfataan jasa lingkungan hutan dalam rangka konservasi hutan. 4) Mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan hutan sebagai sumber ekonomi dari SDH. 5) Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) diarahkan untuk memulihkan fungsi hutan dan lahan dengan mendasarkan pada rencana tata ruang, rencana pengelolaan DAS serta mengintegrasikan dengan rencana pengelolaan sumberdaya air dan pengembangan wisata; 6) Pemilihan teknis, jenis tanaman dan pola tanam dalam RHL dengan mempertimbangkan manfaat ekologi dan Laporan Kinerja Tahun 2016 - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

ekonomi didasarkan pada 18

fungsi hutan dan lahan, serta kebutuhan dan minat masyarakat setempat dengan mengutamakan jenis unggulan daerah, untuk menciptakan pendapatan masyarakat jangka pendek, menengah dan panjang melalui pola kehutanan terpadu; 7) Sosialisasi upaya konservasi tanah dan air yang dilaksanakan secara terpadu dengan semua jenis penggunaan hutan dan lahan; 8) Konservasi jenis dengan memprioritaskan pada jenis flora dan fauna khas dan langka di suatu daerah; 9) Pelaksanaan penataan batas kawasan hutan (baru dan rekonstruksi) untuk memberikan kepastian terhadap batas kawasan hutan. 10) Mendorong percepatan beroperasionalnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam rangka pengelolaan yang lebih menjamin keamanan dan kelestarian hutan; 11) Melaksanakan diversifikasi bahan baku, produk olahan, dan pasar untuk memperoleh nilai tambah yang tinggi dari hasil hutan; 12) Optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan;

b. Kebijakan. Kebijakan pembangunan kehutanan di Kalimantan Selatan untuk periode tahun 2016 – 2021 ditetapkan sebagai berikut : 1) Rehabilitasi dan perlindungan sumberdaya hutan; 2) Pemantapan kawasan hutan; 3) Revitalisasi kehutanan; 4) Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. B. Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 termuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam tahun 2016, indikator kinerja utama tersebut adalah sebagai berikut :


19

1. Persentase kasus gangguan keamanan hutan dan sumber daya alam yang terselesaikan dengan target 100 %. 2. Persentase keberhasilan penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dengan target 100 %. 3. Terkelolanya kawasan hutan secara lestari pada tingkat tapak dalam unit-unit KPH dengan target sebanyak 1 unit. 4. Kontribusi PSDH, DR, dan Retribusi Daerah dari pemanfaatan kawasan hutan & hasil hutan dengan target PSDH Rp. 3 M, DR. 500 ribu US $ dan Retribusi Daerah Rp. 250 Juta. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 yang dicanangkan sejak dari awal tahun 2016 didukung dengan beberapa program sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Tata Ruang, meliputi 4 kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 446.650.000,2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 251.440.000,3. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam, meliputi 22 kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 5.101.454.000,4. Program

Pengendalian

Kebakaran

Hutan,

meliputi

3

kegiatan

yang

dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.105.650.000,5. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA, meliputi 2 kegiatan yg dilaksanakan dgn anggaran sebesar Rp. 910.938.000,6. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, meliputi 8 kegiatan yg dilaksanakan dgn anggaran sebesar Rp. 4.649.500.000,7. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan, meliputi 9 kegiatan yg dilaksanakan dgn anggaran sebesar Rp. 1.541.854.400,8. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, meliputi 3 kegiatan yg dilaksanakan dgn anggaran sebesar Rp. 1.872.600.250,Uraian yang lebih rinci tersaji pada Lampiran 2. tentang Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016.


20

C. Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja 2016 merupakan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 yang telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja secara berjenjang dari Esselon II, Esselon III dan Esselon IV, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui berbagai program dan kegiatan pendukung. Dalam Penetapan Kinerja 2016 termuat informasi tentang Sasaran Strategis yang ingin dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam tahun 2016, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya serta program/kegiatan dan anggaran pendukunganya. Penetapan kinerja yang dicanangkan sejak dari awal tahun 2016 meliputi beberapa Sasaran Strategis sebagai berikut : 1.

Sasaran Strategis yang pertama adalah Tertanggulanginya gangguan keamanan hutan dan hasil hutan, dengan Indikator Kinerja berupa Prosentase kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan yang diselesaikan 100 %. No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

Menyelesaikan gangguan keamanan hutan dan Sumber Daya Alam

Prosentase kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan yang terselesaikan

100 %

1.

Sasaran Strategis ini didukung dengan rencana kinerja outcome dan output oleh Esselon III dan IV sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

PROGRAM DAN KEGIATAN

Perlindungan Konservasi Sumber Daya

Persentase selesainya kasus

Alam

gangguan keamanan hutan

1.

Pengendalian dan pengawasan

-

pemanfaatan SDA

Jumlah lokasi yang terpan-

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

100%

Kabid PKSDH

24 lokasi

Kasi Pamhut

tau dalam patroli Pamhut -

Jumlah lokasi yang ditindak

10 lokasi

dengan operasi gabungan pengamanan hutan 2.

Pengadaan pakaian polhut dan

-

Jumlah seragam dinas bagi


30 stel

Kasi Pamhut

21

pembina polhut

Polhut dan Pembina yang dapat mendukung operasional pamhut

3.

Pemeliharaan persenjataan polhut

-

Jumlah senjata api yang

105 Pucuk

Kasi Pamhut

40 orang

Kasi Pamhut

13 Lokasi

Kasi Pamhut

8 lokasi

Kasi KKWA

layak pakai 4.

Peningkatan keterampilan menem-

-

bak bagi polhut dan pembina polhut

Jumlah Polhut dan Pembina yang meningkat keterampilan menembaknya

5.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

perlindungan hutan

Jumlah data monev linhut dan sarpras Polhut yang dapat dimanfaatkan

6.


-

Jumlah data survey kerusa-

kawasan konservasi sumber daya

kan kawasan hutan lindung

hutan

yang dapat dimanfaatkan -

Jumlah data hasil identifi-

5 lokasi

kasi dan inventarisasi poten si SDA kawasan penyangga yang dapat dimanfaatkan -

Jumlah data flora dan fauna

8 lokasi

yang tidak dilindungi di HL/ HP dan Tahura SA yang dapat dimanfaatkan Bertambahnya pemahaman

10 Kel

Kabid PKSDH

10 Kel

Kasi Pamhut

100%

Kepala Tahura SA

15 Orang

Kasi Perlindungan

masyarakat yang bersedia berpartisipasi pada pengamanan hutan 1.

Pengamanan hutan partisipatif

-

Jumlah masyarakat yang faham dan bertisipasi dlm pengamanan hutan

Persentase selesainya kasus gangguan keamanan hutan di Tahura SA 1.

Pengendalian Kerusakan Hutan

-

dan Lahan

Jumlah tokoh masyarakat yang terlibat aktif dalam pe

Tahura

ngamanan Tahura SA -

Jumlah lokasi di Tahura yg

13 Lokasi

terpantau dalam patroli


22

Pamhut -


3 Lokasi

ditindak dengan operasi penertiban Bertambahnya kelompok ma-

4 Kel

Kepala Tahura SA

4 Kel

Kasi Perlindungan

syarakat yang berpartisipasi pada pengamanan hutan di Tahura SA 1.

Pengamanan Hutan Berbasis

-

Masyarakat kawasan Tahura

Jumlah kelompok masyarakat yg terbentuk guna pe-

Tahura

ngamanan hutan partisipatif di Tahura SA -

Jumlah kelompok masyara-

4 Kel

kat pamhut partisipatif yg bertambah pemahamannya Mantapnya pengelolaan

1 Unit

Kepala Tahura SA

1 Unit

Kasi Perlindungan

kawasan konservasi Tahura Sultan Adam guna menunjang fungsi lindung dan kon servasi 1.

Pelestarian Flora dan Fauna

-

Jumlah penangkaran rusa yang terkelola dengan baik

-

Jumlah penangkaran angg-

Tahura 1 Unit

rek yang terkelola dengan baik 2.

Pembangunan dan Pemeliharaan

-

Persemaian 3.

Pemeliharaan Demplot Agrowisata

Jumlah persemaian yang

1 Unit

tersedia di Tahura SA -

Jumlah demplot agrowisata

Tahura 3 Ha

yang terawat 4.

Pengembangan Bina Cinta Alam

-

Jumlah masyarakat yang

Kasi Perlindungan

Kasi Pemanfaatan Tahura

30 Org

bertambah pemahamannya


dalam cinta alam Pengendalian Kebakaran Hutan

Persentase selesainya kasus

100%

Kabid PKSDH

30 orang

Kasi Penanggulangan

kebakaran hutan di Kalsel 1.

Pelatihan pemadaman kebakaran hutan

-

Jumlah masyarakat yang mampu menangani keba-


Kebakaran Hutan

23

karan hutan 2.

Pengendalian kebakaran hutan/

-

lahan

Jumlah kelompok MPA

2 lokasi

yang bertambah pemaha-

Kasi Penanggulangan Kebakaran Hutan

mannya -

Jumlah peta kerawanan ke-

22 buah

bakaran hutan Kalsel yg dapat dimanfaatkan -

Jumlah peta hotspot yang

22 peta

dapat dimanfaatkan -

Jumlah lokasi rawan kebaka-

11 lokasi

ran hutan yg dapat dicegah melalui patroli pencegahan -

Jumlah lokasi yang termoni-

11 lokasi

tor Pasca kebakaran hutan -

Jumlah IUPHHK/IPPKH yang

8 lokasi

bertambah pemahamannya terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan -

Jumlah judul buku/tulisan

1 judul

mengenai cara pengendalian kebakaran hutan hasil adopsi informasi di Sulawesi yg dapat diterapkan Persentase selesainya kasus

Kepala Tahura SA

kebakaran hutan di Tahura SA 1.

Pengendalian Kebakaran Hutan

-

dan Lahan

Jumlah petugas pemadaman

100 Org

kebakaran hutan di Tahura

Kasi Perlindungan Tahura

SA yang tersedia -

Jumlah buku akuntabilitas

1 Buku

hotspot Tahura SA yang dapat dimanfaatkan

2.

Sasaran Strategis yang kedua adalah Bertambahnya luas tanaman di dalam kawasan

lahan

Kritis,

dengan

Indikator

Kinerja

berupa

persentase

keberhasilan penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).


24

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

Bertambah Luasnya Tanaman di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan

Persentase keberhasilan penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)

100 %

1.

Sasaran Strategis ini didukung dengan rencana kinerja outcome dan output oleh Esselon III dan IV sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)


Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan

Berkurangnya luas lahan kri-

Sumberdaya Alam

tis di Provinsi Kalsel

1.

-

Rehabilitasi hutan dan lahan diluar kawasan hutan

Jumlah lahan kritis yg berku-

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

100%

Kabid RHL

500 Ha

Kasi RLKT

rang karena penanaman -

Jumlah penanaman lahan

605 Ha

kritis tahun pertama yang terpelihara


Kepala Tahura SA

tis di Tahura SA 1.

Rehabilitasi Hutan Konservasi

-


120 Ha

kritis Tahura tahun pertama


dan kedua yang terpelihara Perlindungan Konservasi Sumber Daya

Terjaganya kelestarian flora

Alam

& fauna guna keanekaraga-

1 Spesies

Kabid RHL Kepala Tahura SA

man hayati dan ekosistem untuk mendukung RHL 1.

Pengelolaan keanekaragaman ha-

-

yati dan ekosistem

Jumlah lahan kritis masyara-

25 Ha

kat yang berkurang karena

Kasi Perhutanan Sosial

penanamann kayu manis -

Jumlah rancangan teknis yg

1 Judul

tersedia untuk penanaman


25

kayu manis -

Jumlah calon lokasi yang ter-

1 lokasi

sedia untuk penanaman kemiri di Tahun 2017 2.

Pengelolaan Arboretum

-

Jumlah arboretum Tahura

10 Ha

yang terkelola dan berfungsi 3.

Rehabilitasi Hutan, Pengelolaan

-

Jumlah lahan kritis Tahura yg

dan Pengamanan Tahura Sultan

berkurang karena penanam-

Adam (DAK)

an

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

Bertambahnya luas lahan

Hutan

produktif masyarakat yang


10 Ha


645 Ha

Kabid RHL

270 Ha

Kasi Hutan Tanaman

dapat dimanfaatkan masyara kat dengan tanamanan kayu & HHBK 1.

pengembangan hutan rakyat

-

Jumlah luas lahan masyarakat yang tertanami hutan rakyat

-

Jumlah luas penanaman HR

dan Perbenihan 200 Ha

tahun pertama yg terpelihara 2.

pengembangan hasil hutan non kayu

-

Jumlah luas lahan masyarakat

375 Ha

yang tertanami HHBK Gaharu -

Jumlah petani hutan yang me


20 Org

ningkat pemahamannya dgn pelatihan budidaya HHNK -


1 Judul

tersedia untuk penanaman Gaharu -

Jumlah lokasi tanaman rotan &

20 Lokasi

gaharu yg diketahui kondisinya hasil penanaman dari Tahun 2014 s/d 2016 3.

monitoring, evaluasi peredaran

-


benih serta pembinaan penangkar

tor peredaran benih tanaman

benih

hutannya -

Jumlah lokasi sumber benih

9 Lokasi

Kasi Hutan Tanaman dan Perbenihan

9 Lokasi

tanaman hutan yg terbina


26

Mempertahankan eksistensi

11 Unit

Kabid RHL

30 orang

Kasi Hutan Tanaman

keberadaan IUPHHK-HT di Kalsel yang mampu mendukung usaha dibidang kehutaan 1.

monitoring dan evaluasi konflik

-

sosial pembangunan HT

Jumlah pelatihan penanganan resolusi konflik sosial HT

-


dan Perbenihan 11 Lokasi

tor resolusi konflik HT 2.

Pengendalian pelaksanaan penana-

-

man pada IUPHHK-HT

Jumlah HTI yang dinilai usul-

11 Lokasi

an rencana karyanya -

Jumlah HTI yang diperiksa

Kasi Hutan Tanaman dan Perbenihan

11 Lokasi

usula RKT nya -

Jumlah RKT Tahun berjalan

11 Lokasi

HTI yang dimonitor Perencanaan dan Pengembangan

Bertambahnya masyarakat

Hutan

sekitar kawasan hutan yang

30 Orang

Kabid RHL

30 Orang

Kasi Perhutanan

memiliki SDM dalam pengelolaan HKM dan HD 1.

pengembangan masyarakat

-

Jumlah masyarakat yang ber-

di dalam dan di sekitar hutan

tambah pemahamannya di

dalam pengelolaan hutan

bidang pengelolaan HKM &

Sosial

HD -

Jumlah tulisan hasil pengemba-

1 Judul

ngan wawasan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan Tersedianya rencana pemba-

1 Dok

Sekretaris

1 Judul

Kasubbag Program

ngunan kehutanan yang aspiratif dari tingkat daerah 1.

Rapat Koordinasi Teknis dan Pe-

-

nyusunan Data Dasar

Jumlah dokumen perencana an pembangunan kehutanan yang aspiratif dan komprehensif

-

Jumlah data statistik kehutanan

1 Judul

Tahun 2016


27

3.

Sasaran

strategis

ketiga

adalah

meningkatnya

kemantapan

dalam

pengelolaan kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan dengan indikator kinerja adalah terkelolanya kawasan hutan secara lestari pada tingkat tapak dalam unit-unit KPH. No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

1.

Mempertahankan PNBP dan PAD

Kontribusi PSDH, DR, dan Retribusi Daerah

Bidang Kehutanan

dari pemanfaatan kawasan hutan & HH 3M

PSDH (Rp) DR (US $) Retribusi (Rp)

500rb 250jt




Perencanaan Tata Ruang

Beroperasionalnya KPHP/

TARGET

PENANGGUNG JAWAB

1 Unit

Kabid Pemolaan

2 Lokasi

Kasi Pengukuhan &

KPHL yang sudah terbentuk di Provinsi Kalsel 1.

Sosialisasi batas kawasan

-

hutan dan KPH

Jumlah lokasi yang masyarakat nya faham mengenai batas ka-

Penatagunaan Hutan

wasan hutan dan mengenai KPH 2.

Identifikasi Pemanfaatan

-

Kawasan Hutan

Jumlah lokasi kawasan hutan

4 Lokasi

yang teridentifikasi -

Jumlah judul rencana peman-

Kasi Pemanfaatan Kawasan Hutan

1 Judul

faatan hutan hasil adopsi informasi di KPH Malang yg dapat diterapkan di Kalsel 3.

Monitoring dan evaluasi

-

Jumlah lokasi IUPHHK HA/HT


4 Lokasi

Kasi Inventarisasi &

28

Tata Batas IPHHK-HA/HT

yang diketahui kondisi tata ba

Perpetaan Hutan

tasnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bertambahnya panjang batas

30 KM

Kabid Pemolaan

30 KM

Kasi Pengukuhan &

kawasan hutan yg memenuhi standar 1.

Pengamanan batas kawasan

-

hutan dalam KPH

Jumlah batas kawasan hutan yang terpelihara

-

Penatagunaan Hutan

Jumlah tulisan mengenai pe-

1 Judul

rubahan fungsi kawasan hasil adopsi informasi yg dapat diditerapkan di Kalsel

4.

Sasaran strategis keempat adalah mempertahankan PNBP dan PAD Bidang Kehutanan dengan indikator kinerja adalah Kontribusi PSDH, DR, dan Retribusi Daerah dari pemanfaatan kawasan hutan & hasil hutan. No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

Meningkatnya Kemantapan dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Sebagai

Terkelolanya kawasan hutan secara lestari pada tingkat tapak dalam unit-unit KPH

1 Unit

1.

Dasar Penyiapan Prakondisi Pengelol aan Sumber Daya Hutan




Pembinaan dan Penertiban Industri

Terkendalinya RPBBI dan Pro-

Hasil Hutan

duksi IPHHK kapasitas produk-

TARGET

36 Unit

PENANGGUNG JAWAB

Kabid BPK

si < 6.000 M3/Th sesuai peraturan yang berlaku


29

1.

Pengendalian peredaran hasil

-

dan promosi hasil hutan

Jumlah lokasi yang termonitor

12 Lokasi

peredaran hasil hutannya -

Jumlah stand pameran yang

Kasi Peredaran Hasil Hutan

1 unit

dapat menampilkan produk hasil hutan Kalimantan Selatan 2.

Pengendalian terhadap IPHHK

-

dengan kapasitas produksi < 6.000

Jumlah IPHHK yang faham me-

36 Unit

ngenai RPBBI

Kasi Pengolahan Hasil Hutan

m3 / tahun 3.

Pengendalian Kinerja Teknis Peng-

-

olahan Hasil Hutan dengan kapasitas produksi < 6.000 m3 / tahun

Jumlah IPHHK yang terevalua-

36 Unit

si dan dinailai kinerjanya -

Jumlah IPHHK yang teruji ren-


36 Unit

demen produksinya 4.

Pengendalian Industri Kehutanan

-

Jumlah lokasi pengolahan ka-


yu yang terinventarisir

m3 / tahun

Jumlah judul tulisan tentang pe-

13 Lokasi


1 judul

manfaatan dan pengolahan hutan rakyat di Jawa Timur yg dapat dimanfaatkan Terlayaninya penatausahaan

12 Bulan

Kepala UPPHHBM

100%

Kasi Persediaan &

hasil hutan di wilayah Barito Muara 1.

monitoring peredaran hasil hutan

-

-

Persentase bulan termonitornya peredaran hasil hutan di pe-

Peredaran Hasil

labuhan Trisakti

Hutan Barito Muara

Jumlah wilayah tujuan yg ter-

3 Provinsi

monitor keabsyahan dokumen KO nya -

Jumlah wilayah asal kayu yang

2 Kab

termonitor keabsyahan dokumen KB nya 2.

monitoring dan pengujian legalitas

-

hasil hutan

Persentase pelayanan peme-

100%

riksaan dan pengukuran KB/KO

Kasi Pengukuran & Pengujian Hasil Hutan

di Industi dan barang bukti -

Persentase terlayaninya pem-

100%

berian saksi ahli pada instansi terkait


30

-

Jumlah wilayah yang terkon-

6 Lokasi

trol legalitas kayu bulatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

Mempertahankan fungsi eko-

PSDH Rp. 3 M

Hutan

nomi kawasan hutan & hasil

DR 500 rb US $

Kabid BPK

hutan 1.

monitoring dan evaluasi budidaya

-

HHBK

Jumlah lokasi budidaya HHBK

12 Lokasi

yang termonitor -

Jumlah lokasi budidaya gaharu


15 Lokasi

yang termonitor -

Jumlah lokasi budidaya kalian-

5 Lokasi

dra dan lebah madu yang termonitor -

Jumlah lokasi budidaya aren

2 Lokasi

dan kayu manis yg termonitor 2.

Peningkatan Ekonomi Masyarakat

-

melalui pemanfaatan HHBK

Jumlah lokasi yang terinventa

6 Lokasi

risir ijin usaha pemanfaatan

Kasi Produksi & Pungutan Hasil Hutan

HHBK nya -


6 Lokasi

pengembangan HHBK nya -

Jumlah tulisan terkait hasil pe-

1 Judul

ngembangan wawasan dan informasi HHBK ke bali yg dapat dimanfaatkan 3.

pengembangan dan peningkatan

-

budidaya lebah madu

Jumlah koloni lebah madu yg

60 koloni

dapat dimanfaatkan para pe-


tani -

Jumlah tanaman kaliandra yg

12.500 btg

ditanam sebagai sumber pakan lebah -

Jumlah petani lebah madu yg

6 Orang

meningkat pemahamannya Pembinaan dan Penertiban Industri


PSDH Rp. 3 M

Hasil Hutan


DR 500 rb US $

Kabid BPK

hutan 1.

Pengawasan pengolahan HHBK

-

Jumlah lokasi yang termonitor HHBK nya


3 Lokasi


31

-

Jumlah lokasi yang bertambah

3 Lokasi

pemahamannya mengenai pe ningkatan produksi lebah madu -


3 Lokasi

risir indutri hasil hutan kayunya -

Jumlah tulisan hasil adopsi

1 Judul

teknologi pengolahan produk hasil hutan kayu di jawa timur yang dapat dimanfaatkan 2.

Optimalisasi Penerimaan PSDH,

-

DR dan PNT

Jumlah lokasi yang diperiksa

3 Lokasi

terkait keabsyahan laporan ta-


hunan pembayaran iuran kehutanan -


3 Lokasi

terkait kebenaran pungutan PSDH, DR dan PNT -

Jumlah data hasil perhitungan

4 Tri

pungutan/iuran kehutanan 3.

Pengendalian pengusahaan hutan

-

Jumlah IUPHHK HA yang ke-

3 Unit

giatan produksinya terkendali


sesuai aturan -

Jumlah IUPHHK HT yang ke-

3 Unit

giatan produksinya terkendali sesuai aturan -

Jumlah lokasi produksi kayu

3 Unit

rakyat yang termonitor Perlindungan Konservasi Sumber

Mempertahankan retribusi

Retri 250

Daya Alam

daerah kawasan Tahura Sultan

Juta

Kepala Tahura SA

Adam 1.


-

Sarpras Wisata

Jumlah shelter yg dibuat dan

4 Unit

dimanfaatkan pengunjung


Tahura SA -

Jumlah jalan yang terpelihara

1 Paket

untuk kenyamanan pengun-


32

jung Tahura SA 2.

Pengelolaan Wisata Alam Tahura

-

Jumlah penyediaan fasilitas

1 Paket

wisata Tahura SA yang layak -

Jumlah fasilitas Tahura SA yg


1 Paket

dipelihara untuk kenyamanan pengunjung 3.

Inventarisasi Potensi Kawasan

-

Tahura Sultan Adam 4.

Penelitian & Pengembangan

Jumlah lokasi yang diketahui

3 Lokasi

potensi jasa lingkungannya -

Kehutanan

Jumlah hasil studi pemanfa


1 Dok

atan jasa lingkungan Tahu-


ra SA yg dapat dimanfaatkan 5.

Pembuatan Rencana Pengelolaan

-

Tahura Sultan Adam

Jumlah masterplan yang

1 Judul

tersedia guna pengelolaan


wisata Tahura SA 6.

Penyebarluasan Informasi Tahura

-

Sultan Adam

Jumlah cetak publikasi Tahura

600 Eks

SA guna promosi -

Jumlah film pendek tentang


1 Judul

Tahura SA yang dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan Tahura SA di tingkat Nasional dan Mancanegara

Penetapan kinerja Tahun 2016 tersaji pada Lampiran 3. tentang Penetapan Kinerja Tahun 2016.


33

III.

AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mengetahui kinerja Dinas Kehutanan pada tahun 2016, maka pada laporan ini dilakukan pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis yang dilakukan Dinas Kehutanan pada tahun 2016. A. Capaian Kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2016. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel. Pengukuran Kinerja dilakukan melalui penghitungan realisasi dan target. Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis Dinas Kehutanan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Sasaran

strategis

pertama

berupa

tertanggulanginya

gangguan

keamanan hutan dan Hasil Hutan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja ini adalah persentase kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan yang diselesaikan telah tercapai 100% dari target 100.%. 2. Sasaran strategis kedua berupa bertambahnya luas tanaman di dalam kawasan lahan kritis. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja ini adalah persentase keberhasilan dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL),

penanaman

telah dilaksanakan

penanaman seluas 235 Ha dari target seluas 655 Ha sehingga kinerjanya tercapai sebesar 35,88 %. 3. Sasaran strategis ketiga berupa tercapainya Penerimaan PSDH dan DR. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja ini adalah Kontribusi PSDH, DR, dan Retribusi Daerah dari pemanfaatan kawasan hutan & hasil hutan, jumlah pungutan PSDH telah direalisasikan sebesar Rp. 2.373.200.425,02 dari target sebesar Rp. 3.000.000.000,- sehingga kinerjanya tercapai 79,11 %, jumlah pungutan DR telah direalisasikan sebesar US $ 326.335,91 dari target sebesar US$ 500.000,- sehingga kinerjanya tercapai 65,27 %, jumlah Laporan Kinerja Tahun 2016 - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

Retribusi Daerah direalisasikan 34

sebesar Rp. 238.117.000,- dari target sebesar Rp. 250.000.000,sehingga kinerjanya tercapai 95,25 %, dan secara kumulatif dari ketiga indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 79,87 %. 4. Sasaran strategis keempat berupa meningkatnya kemantapan dalam pengelolaan

kawasan

hutan

sebagai dasar

penyiapan prakondisi

pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja ini adalah

terkelolanya kawasan

hutan secara lestari pada tingkat tapak dalam unit-unit KPH telah direalisasikan 3 Unit dari target 1 Unit

sehingga kinerjanya tercapai

300,00 %.

Secara keseluruhan capaian tujuan organisasi yang dilaksanakan dalam 7 Program skornya mencapai 128,94 %, yang dapat terlihat secara matrik sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

(%)

2

3

4

5

1

Menyelesaikan gangguan keamanan

Prosentase kasus gangguan keamanan Hutan

hutan dan Sumber Daya Alam

dan Sumber Daya Alam yang terselesaikan

Bertambah Luasnya Tanaman di Dalam dan

Persentase keberhasilan penanaman dalam

di Luar Kawasan Hutan

rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)

Mempertahankan PNBP dan PAD Bidang

Kontribusi PSDH, DR, dan Retribusi Daerah

Kehutanan

dari pemanfaatan kawasan hutan & hasil hutan

100 %

100 %

100,00

100 %

35,88%

35,88

79,87

PSDH (Rp)

Rp.

3M

Rp.

2.373.200.425

79,11

DR (US $)

US

500 rb

US

326.335,91

65,27

Retribusi (Rp)

Rp.

250 jt

Rp.

238.117.000

95,25

Meningkatnya Kemantapan dalam Pengelo-

Terkelolanya kawasan hutan secara lestari

laan Kawasan Hutan Sebagai Dasar Penyia-

pada tingkat tapak dalam unit-unit KPH

1 Unit

3 Unit

300,00

pan Prakondisi Pengelolaan Sumber Daya Hutan

128,94


35

B. Analisis Capaian Kinerja. Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis Dinas Kehutanan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Sasaran strategis pertama berupa tertanggulanginya gangguan keamanan hutan dan Hasil Hutan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja ini adalah persentase kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan yang diselesaikan telah tercapai 100% dari target 100.%. Uraian lebih lanjut mengenai pencapaian target ini adalah sebagai berikut : a. Program-program yang mendukung guna tercapainya sasaran diatas meliputi Program Perlindungan dan Konservasi SDA serta Program Pengendalian Kebakaran Hutan. b. Kasus gangguan keamanan hutan yang ditangani oleh Dinas Kehutanan Prov. Kalsel selama Tahun 2016 terinci sebagai berikut : Jumlah Kasus

Jenis Kasus Illegal

39

Yg Ditangani

39

Logging

Tindak Lanjut

Lokasi

35 kasus tahap Banjarmasin penyidikan

Banjar

tahap Banjarbaru Tabalong penyelidikan 4

kasus

Batola

Kebakaran

10

10

Hutan

- Semua kasus kebakaran sudah ditangani oleh tim gabungan (Dishut Prov/Dishut Kab/Manggala Agni, BPBD Prov/Kab, TNI dan Polri - Kasus kebakaran di Kab. Tanah Laut kasus hukumnya


- Ds. Hampang kiri hulu - Ds. Sungai Cuka - Ds. Panyipatan - Ds. Masingai dan Sungai Buluh - Ds. Lalayu - Ds. Paramaian - Ds. Piani - Ds. Sungai

36

sudah ditangani oleh Polresta Tanah Laut Perambahan

1

1

Tahap penyelidikan di Kepolisian

Kawasan

Batang dan Belimbing Lama

Tanah Bumbu

c. Kasus-kasus gangguan keamanan hutan yang terjadi di Tahura Sultan Adam terinci sebagai berikut :

Illegal Logging

3

Yang Ditangani 3

Kebakaran Hutan

9

Illegal Mining

2

Jenis Kasus

Jumlah Kasus

Tindak Lanjut

Lokasi

Pemusnahan Barang Bukti

Pamalongan

9

Pemadaman

2

- Surat Peringatan - Intelejen - Sosialisasi

1. Desa Kiram 2. Desa Mandiangin Timur 3. Desa Mandiangin Barat 4. Desa Awang Bangkal Timur 5. Desa Rantau Balai 6. Desa Sungai Luar 7. Desa Tiwingan Lama 1. Desa Tanjung 2. Desa Bunglai

d. Barang bukti yang didapatkan dalam penangunan kasus illegal loging adalah kayu sebanyak 908,5018 M3 yang terdiri dari kayu ulin pacakan, kayu ulin olahan dan jenis meranti serta rimba campuran. e. Dalam menanggulangi gangguan keamanan hutan dilakukan upaya koordinasi sampai dengan pelaksanaan operasi gabungan dengan pihak Kepolisian. f. Hambatan

dalam

melaksanakan

penanggulangan

gangguan

keamanan hutan adalah keterbatasan personil Polisi Hutan serta sarana prasarananya.


37

2. Sasaran strategis kedua berupa bertambahnya luas tanaman di dalam kawasan lahan kritis. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja ini adalah persentase keberhasilan dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL),

penanaman

telah dilaksanakan

penanaman seluas 235 Ha dari target seluas 655 Ha sehingga kinerjanya tercapai 35,88 %. Uraian lebih lanjut mengenai pencapaian target ini adalah sebagai berikut : a. Program-program guna mendukung tercapainya sasaran ini meliputi Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. b. Pada awalnya target penanaman adalah seluas 1.155 Ha dari ketiga program diatas, namun terjadi revisi target penanaman menjadi 655 Ha dikarenakan ada pengembalian anggaran ke kas daerah melalui APBD

Perubahan

pada

Program

Rehabilitasi

dan

Pemulihan

Cadangan Sumber Daya Alam yang disebabkan defisit anggaran di Pemerintah Provinsi Kalsel. c. Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu pada Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan berkontribusi seluas 225 Ha penanaman yang secara rinci tersaji sebagai berikut : Lokasi 1. Desa Karang Intan Kabupaten Banjar 2. Desa Ambutun Kabupaten Hulu Sungai Selatan 3. Desa Lumpangi Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4. Desa Masingai I Kabupaten Tabalong 5. Desa Bilas Kabupaten Tabalong 6. Desa Sidomulyo Kabupaten Barito Kuala 7. Desa Bumi Asih Laporan Kinerja Tahun 2016 - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

Penanaman

Jenis

10.000 Btg / 25 Ha Gaharu 10.000 Btg / 25 Ha Gaharu 10.000 Btg / 25 Ha Gaharu 10.000 Btg / 25 Ha Gaharu 10.000 Btg / 25 Ha Gaharu 10.000 Btg / 25 Ha Gaharu 10.000 Btg / 25 Ha Gaharu 38

Kabupaten Tanah Laut 8. Desa Bumi Asih Kabupaten Tanah Laut 9. Desa Tajau Pecah Kabupaten Tanah Laut

10.000 Btg / 25 Ha Gaharu 10.000 Btg / 25 Ha Gaharu

d. UPTD Tahura Sultan Adam dengan kegiatan-kegiatannya penanamannya juga

ikut

berkontribusi

terhadap

sasaran

strategis

kedua

berupa

bertambahnya luas tanaman di dalam kawasan lahan kritis seluas 10 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

KEGIATAN a. Penanaman RHL (DAK DR)

LOKASI

LUAS

PENANAMAN Desa Sungai Luar

JENIS TANAMAN

10 Ha

Angsana Mahoni Trembesi Gamal

e. Kegiatan Pengembangan dan Peningatan Produksi Madu pada Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan turut serta berkontribusi dalam penanaman, namun secara luasan tidak bisa dipastikan karena penanamannya memakai sistem jalur tapi bisa diperkirakan secara pendekatan kurang lebih seluas 0,5 Ha karena jarak penanaman 1 M X 1 M yang secara rinci tersaji sebagai berikut : Lokasi 1. Desa Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten HSS f.

Penanaman 4.500 Btg

Jenis Kaliandra

Sasaran strategis ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi lahan kritis di Provinsi Kalsel tapi juga mempunyai fungsi ekonomi dan sosial kepada masyarakat sekitar hutan karena dalam kegiatan penanamannya melibatkan kelompok tani hutan. Secara ekonomi berperan menambah pendapatan masyarakat secara langsung dengan diberikannya upah penanaman, pembersihan, pemupukan dan lain-lain, secara sosial kegiatan ini memberi pengaruh positif pada sifat masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggungjawab dan merasa ikut memiliki terhadap kawasan hutan.


39

g. Jumlah kelompok tani hutan yang terlibat dalam kegiatan penanaman sebanyak 10 kelompok tani hutan, yang secara rinci disajikan sebagai berikut : -

Pada Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu sebanyak 9 kelompok

tani hutan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

-

Lokasi Desa Karang Intan Kabupaten Banjar Desa Ambutun Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Lumpangi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Masingai I Kabupaten Tabalong Desa Bilas Kabupaten Tabalong Desa Sidomulyo Kabupaten Barito Kuala Desa Bumi Asih Kabupaten Tanah Laut Desa Bumi Asih Kabupaten Tanah Laut Desa Tajau Pecah Kabupaten Tanah Laut

Nama Kel. Tani Pesona Gaharu Wana Lestari Wana Makmur Bumi Mas Panti Jaya Harapan Kita Binaan I Binaan II Rukun Karya

Pada Kegiatan Pengembangan dan Peningatan Produksi Madu sebanyak 1 kelompok tani hutan : Lokasi 1. Desa Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten HSS

Nama Kel. Tani Berkat Usaha

3. Sasaran strategis ketiga berupa tercapainya Penerimaan PSDH dan DR. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja ini adalah Kontribusi PSDH, DR, dan Retribusi Daerah dari pemanfaatan kawasan hutan & hasil hutan, jumlah pungutan PSDH telah direalisasikan sebesar Rp. 2.373.200.425,02 dari target sebesar Rp. 3.000.000.000,- sehingga kinerjanya tercapai 79,11 %, jumlah pungutan DR telah direalisasikan sebesar US$ 326.335,91 dari target sebesar US$ 500.000,- sehingga kinerjanya tercapai 65,27 %, jumlah Laporan Kinerja Tahun 2016 - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

Retribusi Daerah direalisasikan 40

sebesar Rp. 238.117.000,- dari target sebesar Rp. 250.000.000,sehingga kinerjanya tercapai 95,25 %, dan secara kumulatif dari ketiga indikator kinerja tersebut tercapai sebesar 79,87 %. Uraian lebih lanjut mengenai pencapaian target ini adalah sebagai berikut: a. Program-program guna mendukungan tercapainya sasaran ini meliputi Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan, Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan Program Perlindungan dan Konservasi SDA. b. Rincian penerimaan PSDH per Kabupaten/Kota terinci sebagai berikut : NO

KABUPATEN

JUMLAH

KETERANGAN

Rp.

1

BANJAR

2

TANAH LAUT

3

TAPIN

4

HULU SUNGAI SELATAN

5

HULU SUNGAI TENGAH

6

BARITO KUALA

7

TABALONG

1.281.055.295,02

8

KOTABARU

97.184.140,00

9

HULU SUNGAI UTARA

10

BANJARMASIN

11

BANJARBARU

12

TANAH BUMBU

13

BALANGAN

JUMLAH

58.247.290,00

8.250.363,00

9.227.344,00

919.185.993,00

2.373.200.425,02

c. Rincian penerimaan DR per Kabupaten/Kota terinci sebagai berikut : NO

KABUPATEN

1

BANJAR

2

TANAH LAUT

3

TAPIN


JUMLAH S/D TRIWULAN IV ( US D ) ( RP )

7.589,06

100.253.301,00

41

4

HULU SUNGAI SELATAN

5

HULU SUNGAI TENGAH

6

BARITO KUALA

7

TABALONG

8

KOTABARU

9

HULU SUNGAI UTARA

10

BANJARMASIN

11

BANJARBARU

12

TANAH BUMBU

13

BALANGAN

JUMLAH

1.068,38

14.822.704,00

285.014,70

3.898.226.756,00

32.663,77

430.086.720,00

326.335,91

4.443.388.481,00

d. Rincian penerimaan Retribusi Daerah terinci sebagai berikut : - Retribusi tiket masuk 52.864 lembar

: Rp. 158.595.000,-

- Retribusi tiket parkir roda dua 13.389 lembar

: Rp. 33.472.000,-

- Retribusi tiket parkir roda empat 4.605 lembar : Rp. 46.050.000,TOTAL RETRIBUSI

: Rp. 238.117.000,-

e. Dalam melaksanakan kegiatan ini telah dilakukan koordinasi vertikal dengan Kementerian Kehutanan, pemerintah kabupaten/kota dan Instansi di Kabupaten/kota yang menangani urusan kehutanan.

4. Sasaran strategis keempat berupa meningkatnya kemantapan dalam pengelolaan

kawasan

hutan

sebagai dasar

penyiapan prakondisi

pengelolaan sumber daya hutan secara lestari. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja ini adalah

terkelolanya kawasan

hutan secara lestari pada tingkat tapak dalam unit-unit KPH telah direalisasikan 3 Unit dari target 1 Unit

sehingga kinerjanya tercapai

300,00 %. Uraian lebih lanjut mengenai pencapaian target ini adalah sebagai berikut: a. Program-program yang mendukungan tercapainya sasaran ini meliputi Program Perencanaan Tata Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. b. Acuan pencapaian indikator kinerja terkelolanya kawasan hutan secara lestari pada tingkat tapak dalam unit-unit KPH dengan realisasi sebanyak 3


42

unit adalah telah disyahkannya Rencana Pembangunan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH karena dengan adanya RPHJP tersebut maka kegiatan akan dapat terlaksana secara optimal, KPH-KPH yang telah mendapatkan pengesyahan RPHJP adalah sebagai berikut : -

KPHP Banjar

-

KPHP Tanah Laut

-

KPHP Pulau Laut dan Sebuku

c. Sekilas gambaran tentang ke tiga KPHP yang telah membuat Rencana Pembangunan Hutanan Jangka Panjang (RPHJP) tersebut : 1) KPHP banjar

Menurut fungsi hutan wilayah Unit KPHP Model Banjar terdiri dari : Hutan Lindung 40.739,84 ha; Hutan Produksi Terbatas 25.373,45 ha dan Hutan Produksi tetap 72.473,11 ha. Berdasarkan hasil interpretasi SPOT 5 tahun 2012, tutupan lahan terdiri dari : hutan sekunder 39,74%; hutan primer 0,99%; hutan tanaman 6,71%; semak belukr 38,42%; lahan bekas tambang 1,55% dan sisanya berupa pemukiman, lahan pertanian dan kebun campuran. Hutan sekunder dan primer hampir semuanya berada di dalam hutan lindung; di dalam HPT dan HP hanya 9.235,4 ha dan 6.254,0 ha. Sesuai dengan kondisi sub DAS dana aksesibilitas, seluruh areal Unit KPHP Model Banjar dibagi menjadi 8 blok dengan luas berkisar antara 13 ribu – 21 ribu hektar. Dan di dalamnya terdapat 4 IUPHHK-HTI yang ijinya masih aktif dengan jumlah luas 81.356,00 ha (areal dibebani hak dalam KPH), sehingga areal KPH yang bebas ijin seluas 52.850,40 ha tersebar dalam 8 blok dengan luas antara 5 ribu – 14 ribu ha tiap blok. Areal bebas ijin pada setiap blok dibagi menjadi petak-petak (compartements) sebagai unit silvikultur sebanyak 428 petak dengan total luas 52.850,40 ha. Unit KPHP

Model Banjar telah memiliki personil yang

berasal dari UPT Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar dengan jumlah anggota 15 orang, sehingga cukup untuk membangun 3 RPH yaitu RPH Pakutik, - Peramasan, dan - Sungai Pinang.


43

Rencana kegiatan dalam 10 tahun kedepan sejak 2015 sampai 2024 meliputi : - Rencana Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutan - Rencana Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu - Rencana Pemberdayaan Masyarakat - Rencana Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Areal yang Berizin/Areal KPH - Rencana Rehabilitasi - Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal Izin Pemanfaatan Hutan dan Pengguna Kawasan - Rencana Pelindungan dan Konservasi Alam - Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin - Rencana Koordinasi

Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi

dan Stakeholder Terkait - Rencana Penyediaan dan Peningkatan dan Kapasitas SDM - Rencana Penyediaan Pendanaan - Rencana Pengembangan Database - Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola - Rencana Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali) - Rencana Pengembangan Investasi - Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana

2) KPHP Tanah Laut

Wilayah Unit KPHP Model Kabupaten Tanah Laut secara administrasi terletak menyebar di tujuh kecamatan Kabupaten Tanah Laut, antara lain Kecamatan Bajuin, Kecamatan Batu Ampar,

Kecamatan

Jorong,

Kecamatan

Kintap,

Kecamatan

Pelaihari, Kecamatan Panyipatan dan Kecamatan Tambang Ulang.


44

Batas-batas KPHP Tanah Laut, sesuai Surat Penetapan dari Menteri Kehutanan Nomor : SK.440/Menhut-II/2012 pada tanggal 9 Agustus 2012, Luas KPHP Tanah Laut meliputi Kawasan Hutan Lindung seluas ± 15.862 hektar, Kawasan Hutan Produksi seluas ± 71.490 hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ±5.289 hektar dengan jumlah total seluas ± 92.641 hektar. Pembagian blok pada KPH Tanah laut digolongkan menjadi 2 golongan, sebagaimana tabel berikut : No I

Kawasan/Blok Kawasan Hutan Lindung a. Blok Inti/Perlindungan b. Blok Pemanfaatan c. Blok Khusus

II

Luas (Ha)

Ket.

4.823,11 8.740,62 2.297,48

Kawasan Hutan Produksi a. Blok Inti/Perlindungan b. Blok Pemberdayaan c. Blok Khusus d. Blok Wilayah Tertentu

5.560,66 7.053,65 1.000 12.240,55

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di KPHP Tanah Laut sesuai yang dituangkan kedalam RPHJP adalah sebagai berikut : - Rencana Inventarisasi Pemanfaatan Hutan Pada wilayah Tertentu - Rencana Pemberdayaan Masyarakat - Rencana Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pada Areal Yang Berijin - Rencana Rehabilitasi Pada Areal Kerja Di Luar Ijin - Rencana Pembinaan dan Pemantauan Reklamasi Di Dalam Areal Yang Berijin

Rehabilitasi

dan

- Rencana Rencana Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam - Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin - Rencana Koordinasi Stakeholder Terkait

dan

Sinergi

dengan

Instansi

dan

- Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM


45

- Rencana Penyediaan Pendanaan - Rencana Pengembangan Database - Rencana Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola - Rencana Review Rencana Pengelolaan - Rencana Pengembangan Investasi

3) KPH Pulau Laut dan Sebuku

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan pada pasal 3 (tiga) menyebutkan bahwa kawasan hutan dengan fungsi pokok hutan terbagi atas hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi terbagi dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Untuk kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan telah terbit Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.78/MenhutII/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada provinsi Kalimantan Selatan terdapat 10 (sepuluh) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dimana 3 (unit) berada di Kabupaten Kotabaru (Unit II,III dan IV), guna mempercepat beroperasinya KPH menuju KPHP perlu suatu model maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : tanggal

SK.226/Menhut-II/2012

4 Mei 2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi Model Pulau Laut dan Sebuku (Unit III) yang terletak di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Seluas 112.258 Hektar. Mengacu

pada Peraturan Menteri

Kehutan

Nomor

:

P.6/Menhut-II/2010 agar KPHP Model Pulau Laut dan Sebuku dapat optimal dalam mengelola hutan perlu suatu rencana


46

pengelolaan hutan. Sebagai acuan dalam pembuatan rencana pengelolaan hutan KPHP Model Pulau Laut dan Sebuku yaitu Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.5/VIIWP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di KPHP Pulau Laut dan Sebuku sesuai yang dituangkan kedalam RPHJP adalah sebagai berikut : - Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutannya - Tata Batas Blok dan Petak - Pemberdayaan Masyarakat - Pembinaan, Pemantauan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pada Areal Yang Berijin - Rehabilitasi Pada Areal Kerja Diluar Ijin - Rencana Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam - Rencana Penyelenggraraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar pemegang Izin - Koordinasi dan Sinergi Dengan Instansi dan Stakeholder - Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM - Penyediaan Pendanaan - Pengembangan Database 5. Pencapaian empat Sasaran Strategis diatas, tidak terlepas dari dukungan kinerja dari Esselon III dan IV yang termuat dalam pencapaian Kinerja Program bagi Esselon III dan pencapaian Kinerja Kegiatan bagi Esselon IV yang disajikan sebagai berikut :

a. Penilaian Esselon III dilakukan dengan mengukur realisasi capaian outcome program yang kemudian disajikan sebagai berikut :


47

NO.

ESSELON III

1

2

1.

Sekretaris

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

PROGRAM

KINERJA

4

5

Pelayanan

Tercapaianya pelayanan

Persentase pelaya-

Administrasi

administrasi perkanto-

nanan administrasi

Perkantoran

ran

kantor

Peningkatan

Tersedianya sarana dan

Persentase penye-

Sarana dan

prasarana aparatur

diaan sarana dan

Prasarana

TARGET

REALISASI

%

RATA-2

CAPAIAN

CAPAIAN

6

10

11

11

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1 Judul

1 Judul

100 %

1 Judul

1 Judul

100 %

1 Dokumen

1 Dokumen

100 %

1 Unit

1 Unit

100 %

30 KM

30 KM

100 %

PSDH Rp. 3 M DR 500 ribu US $

2.373.200.425

79,11%

318.746,85

63,75%

36 Unit

37 Unit

102,78%

prasarana kantor

Aparatur

Peningkatan

Tersedianya data capai-

Terbitnya laporan

Pengemba-

an kinerja & keuangan

kinerja yang dapat

ngan Sistem

dimanfaatkan

Pelaporan

Terbitnya laporan

Capaian Ki-

keuangan yg dapat

nerja dan

dimanfaatkan

Keuangan

Perencana-

Tercapainya pengemba-

Tersedianya renca-

an dan Pe-

ngan dalam pengelolaan

na pembangunan

ngembang-

hutan

kehutanan yg aspi-

an Hutan

ratif dr tingkat daerah

2.

Kabid

Perencana-

Tertata dan termanfaat-

Beroperasionalnya

Pemolaan

an Tata Ru-

kannya ruang kawasan

KPHP/KPHL yang su-

ang

hutan

dah terbentuk di

100 %

Provinsi Kalsel

Pengendali-

Bertambahnya pan-

an Pemanfa

jang batas kawasan

atan Ruang

hutan yg memenuhi standar

3.

Kabid

Pemanfaat-

Termanfaatkannya po-

Mempertahankan

BPK

an Potensi

tensi jasa hutan & hasil

fungsi ekonomi ka-

Sumberda-

hutan kayu maupun non

wasan hutan & hasil

ya Hutan

kayu

hutan

Pembinaan

Tertibnya industri hasil

Terkendalinya RPBBI

dan Pener-

hutan

dan Produksi IPHHK


87,11%

48

tiban Indus-

kapasitas produksi

tri Hasil Hu-

< 6.000 M3/Th sesu-

tan

ai peraturan yang berlaku

4.

Kabid

Perlindung-

Tercapainya perlindu-

Persentase selesai-

PKSDA

an dan Kon-

ngan & konservasi sum-

nya kasus gangguan

servasi sum

berdaya hutan

keamanan hutan di

ber Daya

100%

100%

100 %

100%

10 Kelompok

10 Kelompok

100 %

100%

100%

100 %

500 Ha

-

0

1 Spesies

-

0

645 Ha

225 Ha

34,88%

11 Unit

11 Unit

100 %

Provinsi Kalsel

Alam

Bertambahnya pemahaman masyarakat yang bersedia berpartisipasi pada pengamanan hutan

Pengendali-

Tercapainya pengenda-

Persentase selesai-

an Kebakar-

lian kebakaran hutan

nya kasus kebakaran

an Hutan

5.

Kabid RHL

hutan di Kalsel

Rehabilitasi

Tercapainya rehabilitasi

Berkurangnya lahan

dan Pemuli-

kawasan hutan

kritis di Prov. Kalsel

Perlindung-

Tercapainya pelestarian

Terjaganya kelesta-

an dan Kon-

flora & fauna guna men-

rian flora & fauna

servasi Sum

dukung rehabilitasi hutan

guna keanekaraga-

han Cadang an SDA

ber Daya

man hayati & eko-

Alam

sistem untuk mendukung RHL

Pemanfaat-

Tercapainya pemanfaat-

Bertambahnya luas

an Potensi

an potensi sumber daya

lahan produktif ma-

Sumberda-

hutan

syarakat yang dapat

ya Hutan

dimanfaatkan masyarakat dengan tanaman kayu & HHBK

Mempertahankan eksistensi keberadaan IUPHHK-HT di Kalsel yang mampu


49

13,49%

mendukung usaha dibidang kehutanan

Tercapainya pengemba-

Bertambahnya ma-

ngan dalam pengelolaan

syarakat sekitar ka-

hutan

wasan hutan yang

30 Orang

30 Orang

100 %

1 Unit

1 Unit

100 %

2 Kel

2 Kel

100 %

100%

100%

100 %

100%

100%

100 %

Rp. 250 Juta

206.464.500

82,59%

10 Ha

10 Ha

100 %

100 %

100 %

100 %

memiliki SDM dalam pengelolaan HKM dan HD

6.

Kepala

Perlindung-

Tercapainya perlindu-

Mantapnya penge-

Tahura

an dan Kon-

ngan & konservasi sum-

lolaan kawasan kon-

servasi Sum

berdaya hutan

servasi Tahura Sul-

ber Daya

tan Adam guna me-

Alam

nunjang fungsi lin-

97,10%

dung dan konservasi

Bertambahnya kelompok masyarakat yang berpartisipasi pada pengamanan hutan di Tahura SA

Persentase selesainya kasus gangguan keamanan hutan di Tahura SA

Pengendali-

Tercapainya pengenda-

Persentase selesai-

an Kebakar-

lian kebakaran hutan

nya kasus kebakaran

an Hutan

hutan di Tahura SA

Perlindung-

Termanfaatkannya po-

Mempertahankan

an dan Kon-

tensi jasa hutan

retribusi daerah ka-

servasi Sum

wasan Tahura Sultan

ber Daya

Adam

Alam Rehabilitasi

Tercapainya rehabilitasi

Berkurangnya lahan

dan Pemuli-

kawasan hutan

kritis Tahura SA

Pelayanan


Persentase pelaya-

Administrasi


nanan administrasi

han Cadang an SDA


50

Perkantoran

ran

kantor

Peningkatan


Persentase penye-

Sarana dan

prasarana aparatur

diaan sarana dan

Prasarana

100 %

100 %

100 %

12 Bulan

12 Bulan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

prasarana kantor

Aparatur 7.

Kepala

Pembinaan

Tertibnya industri hasil

Terlayaninya pena-

UPPHHBM

dan Pener-

hutan

tausahaan hasil hu-

tiban Indus-

tan di wilayah Bari-

tri Hasil Hu-

to Muara

100%

tan Pelayanan


Persentase pelaya-

Administrasi


nanan administrasi

Perkantoran

ran

kantor

Peningkatan


Persentase penye-

Sarana dan

prasarana aparatur

diaan sarana dan

Prasarana

prasarana kantor

Aparatur

b. Penilaian Esselon IV dilakukan dengan mengukur realisasi capaian output kegiatan sebagai berikut : NO

KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

KINERJA

%

RATA-2

PENANGGUNG

CAPAIAN

CAPAIAN

JAWAB

1

2

3

4

5

6

7

1

Pengendalian dan Pengawasan

Jumlah lokasi yang terpantau dalam

24 lokasi

24 lokasi

100%

94,29%

Pemanfaatan SDA

patroli Pamhut

10 lokasi

6 lokasi

60%

30 stel

30 stel

100%

10 Kel

10 Kel

100%

105 Pucuk

100%

Jumlah lokasi yang ditindak dengan

8 Kasi Pamhut

operasi gabungan pengamanan hutan

2

Pengadaan Pakaian Polhut dan

Jumlah seragam dinas bagi Polhut

Pembina Polhut

Polhut dan Pembina yg dapat mendukung operasional pamhut

3

Pengamanan Hutan Partisipatif

Jumlah masyarakat yang faham dan bertisipasi dlm pengamanan hutan

4

Pemeliharaan Persenjataan

Jumlah senjata api yang layak pakai

105 Pucuk

Polhut


51

5

6

Peningkatan Keterampilan

Jumlah Polhut dan Pembina yang

Menembak Bagi Polhut dan

meningkat keterampilan menem-

Pembina

baknya

Monev dan Pelaporan Perlin-

Jumlah data monev linhut dan sar-

40 orang

40 orang

100%

13 Lokasi

13 Lokasi

100%

30 orang

30 orang

100%

pras Polhut yang dapat dimanfaatkan

7

Pelatihan Pemadaman Kebaka

Jumlah masyarakat yang mampu

ran Hutan

menangani kebakaran hutan


Jumlah kelompok MPA yang ber-

101,14%

Kasi Pengendalian Kebakaran Hutan

8

2 lokasi

2 lokasi

100%

22 buah

22 buah

100%

22 peta

22 peta

100%

11 lokasi

12 Lokasi

109,09%

11 lokasi

11 lokasi

100%

8 lokasi

8 lokasi

100%

1 judul

1 judul

100%

8 lokasi

8 lokasi

100%

5 lokasi

5 lokasi

100%

tambah pemahamannya

Jumlah peta kerawanan kebakaran hutan Kalsel yg dapat dimanfaatkan

Jumlah peta hotspot yang dapat dimanfaatkan

Jumlah lokasi rawan kebakaran hutan yg dapat dicegah melalui patroli pencegahan

Jumlah lokasi yang termonitor pasca kebakaran hutan

Jumlah IUPHHK/IPPKH yang bertambah pemahamannya terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan Jumlah judul buku/tulisan mengenai cara pengendalian kebakaran hutan hasil adopsi informasi di Sulawesi yg dapat diterapkan

9

Pengendalian dan Pengawasan

Jumlah data survey kerusakan kawa

Kawasan Konservasi Sumber

san hutan lindung yg dapat diman-

Daya Hutan

faatkan

Jumlah data hasil identifikasi dan

100%

Kasi KKWA

inventarisasi potensi SDA kawasan penyangga yang dapat dimanfaatkan jumlah


52

Data flora dan fauna yang tidak di-

8 lokasi

8 lokasi

100%

500 Ha

-

-

605 Ha

-

-

270 Ha

-

-

lindungi di HL/HP dan Tahura SA yang dapat dimanfaatkan

10

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Jumlah lahan kritis yg berkurang ka-

di Luar Kawasan dan di Dalam

rena penanaman

-

Kasi RLKT

85,50%

Kasi Hutan

Kawasan Jumlah luas tanaman tahun pertama yang dipelihara

11

Pengembangan Hutan Rakyat

Jumlah luas lahan masyarakat yang tertanami hutan rakyat

Tananaman & Perbenihan

Jumlah luas penanaman HR tahun

200 Ha

139 Ha

69,50%

9 Lokasi

9 Lokasi

100%

9 Lokasi

9 Lokasi

100%

30 orang

30 orang

100%

11 Lokasi

11 Lokasi

100%

11 Lokasi

11 Lokasi

100%

11 Lokasi

11 Lokasi

100%

11 Lokasi

11 Lokasi

100%

375 Ha

225 Ha

60%

pertama yg terpelihara

12

Monev Peredaran Benih Serta

Jumlah lokasi yang termonitor pe-

Pembinaan Penangkar Benih

redaran benih tanaman hutannya

Jumlah lokasi sumber benih tanaman hutan yg terbina

13

Monev Konflik Sosial Pemba-

Jumlah peserta pelatihan yg faham

ngunan Hutan Tanam

mengenai penanganan resolusi konflik sosial HT

Jumlah lokasi yang termonitor resolusi konflik HT

14

Pengendalian Pelaksanaan Pe-

Jumlah RKT Tahun berjalan HTI

nanaman Pada IUPHHK-HT

yang dimonitor

Jumlah HTI yang diperiksa usulan RKT nya Jumlah IUPHHK HTI yang terminitor pembangunannya

15

Pengembangan Hasil Hutan

Jumlah luas lahan masyarakat yang

Non Kayu

tertanami HHBK Gaharu

Jumlah petani hutan yg meningkat

75,58%


20 Orang

20 Orang

100%

pemahamannya dgn pelatihan budidaya HHNK


53

Jumlah rancangan teknis yg terse-

1 judul

1 judul

100%

20 lokasi

20 lokasi

100%

60 koloni

8 koloni

13,33%

12.500 btg

4.500 Btg

36%

6 Orang

6 Orang

100%

12 Lokasi

12 Lokasi

100%

15 Lokasi

15 Lokasi

100%

5 Lokasi

5 Lokasi

100%

2 Lokasi

2 Lokasi

100%

30 Orang

30 Orang

100%

1 Judul

1 Judul

100%

25 Ha

-

0%

dia untuk penanaman Gaharu

Jumlah lokasi tanaman rotan & gaharu yg diketahui kondisinya hasil penanaman dari Tahun 2014 s/d 2016

16

Pengembangan dan Peningkat-

Jumlah koloni lebah madu yg dapat

an Budidaya Lebah Madu

dimanfaatkan para petani

Jumlah tanaman kaliandra yang ditanam sebagai sumber pakan lebah

Jumlah petani lebah yg meningkat pemahamannya

17

Monev Budidaya HHBK

Jumlah lokasi budidaya HHBK yang termonitor

Jumlah lokasi budidaya gaharu yang termonitor

Jumlah lokasi budidaya kaliandra & lebah madu yang termonitor

Jumlah lokasi budidaya aren dan kayu manis yg termonitor

18

Pengembangan Masayakat di

Jumlah masyarakat yang bertam-

Dalam dan di Sekitar Hutan Da-

bah pemahamannya di bidang

lam Pengelolaan Hutan

pengelolaan HKM & HD

Jumlah tulisan hasil pengembangan wawasan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan

19

Pengelolaan Keanekaragaman

Jumlah lahan kritis masyarakat yg

Hayati dan Ekosistem

berkurang karena penanaman kayu manis


54

Jumlah rancangan teknis yg terse-

1 Judul

-

0%

1 lokasi

1 lokasi

100%

4 Lokasi

4 Lokasi

100%

dia untuk penanaman kayu manis

Jumlah calon lokasi yang tersedia untuk penanaman kemiri di Th 2017 20

Monitoring dan Evaluasi Tata

Jumlah lokasi IUPHHK HA/HT yang

100%

Kasi Inventa-

Batas IUPHHK HA/HT

diketahui kondisi tata batasnya

Sosialisasi Batas Kawasan

Jumlah lokasi yang masyarakatnya

Hutan dan KPH

faham mengenai batas kawasan

han dan Pena-

hutan dan mengenai KPH

tagunaan Hu-

risasi & Perpetaan Hutan

21

2 Lokasi

2 Lokasi

100%

100%

Kasi Penguku-

tan 22

Pengamanan Batas Kawasan

Jumlah batas kawasan hutan yg ter-

Hutan Dalam KPH

pelihara

Jumlah tulisan mengenai peruba-

30 KM

30 KM

100%

1 Judul

1 Judul

100%

4 Lokasi

4 Lokasi

100%

han fungsi kawasan hasil adopsi informa si yg dapat diterapkan di Kalsel

23


Jumlah lokasi kawasan hutan yg

Kawasan Hutan Dalam KPH

teridentifikasi

100%

Kasi Pemanfaatan Kawasan Hutan

Jumlah judul rencana pemanfaatan

1 Judul

1 Judul

100%

12 Lokasi

12 Lokasi

100%

hutan hasil adopsi informasi di KPH Malang yg dapat diterapkan di Kalsel

24

Pengendalian Peredaran Hasil


Hutan dan Promosi

redaran hasil hutannya

Jumlah stand pameran yang dapat

150%

Kasi Peredaran HH

1 unit

2 unit

200%

36 Unit

37 Unit

102,78%

menampilkan produk hasil hutan Kalimantan Selatan

25

Pengendalian Terhadap IPHHK

Jumlah IPHHK yang faham menge-

Dengan Kapasitas < 6.000 M3/

nai RPBBI

108,93%

Kasi Pengolahan HH

tahun

26

Pengendalian Kinerja Teknis Pe

Jumlah IPHHK yang terevaluasi dan

ngolahan Hasil Hutan dengan

dinilai kinerjanya

36 Unit

38 Unit

105,56%

36 Unit

38 Unit

105,56%

Kapasitas < 6.000 M3/Tahun Jumlah IPHHK yang teruji rendemen produksinya


55

27

Pengendalian Industri Kehuta-

Jumlah lokasi pengolahan kayu yg

nan Dengan Kapasitas Produksi

terinventarisir

13 Lokasi

17 Lokasi

130,77%

1 judul

1 Judul

100%

3 Lokasi

3 Lokasi

100%

< 6.000 M3/Tahun Jumlah judul tulisan tentang pemanfaatan dan pengolahan hutan rakyat di Jawa Timur yang dapat dimanfaatkan 28

Optimalisasi Penerimaan PSDH,

Jumlah lokasi yang diperiksa terkait

DR dan PNT

keabsyahan laporan tahunan pem-

100%

Kasi Produksi dan Pungutan

bayaran iuran kehutanan

Jumlah lokasi yang diperiksa terkait

3 Lokasi

3 Lokasi

100%

4 Tri

4 Tri

100%

3 Unit

3 Unit

100%

3 Unit

3 Unit

100%

3 Unit

3 Unit

100%

3 Lokasi

3 Lokasi

100%

3 Lokasi

3 Lokasi

100%

3 Lokasi

3 Lokasi

100%

1 Judul

1 Judul

100%

6 Lokasi

6 Lokasi

100%

kebenaran pungutan PSDH, DR dan PNT

Jumlah data hasil perhitungan pungutan/iuran kehutanan

29

Pengendalian Pengusahaan

Jumlah IUPHHK HA yg kegiatan pro-

Hutan

duksinya terkendali sesuai aturan

Jumlah IUPHHK HT yg kegiatan produksinya terkendali sesuai aturan

Jumlah lokasi produksi kayu rakyat yang termonitor

30

Pengawasan Pengolahan HHBK

Jumlah lokasi yang termonitor HHBK nya

Jumlah lokasi yg bertambah pemahamannya mengenai peningkatan produksi lebah madu

Jumlah lokasi yang terinventarisir indutri hasil hutan kayunya

Jumlah tulisan hasil adopsi teknologi pengolahan produk hasil hutan ka yu di jawa timur yang dapat dimanfaatkan 31

Peningkatan Ekonomi Masya-

Jumlah lokasi yang terinventarisir

rakat Melalui Pemanfaatan

ijin usaha pemanfaatan HHBK nya

HHBK


56


6 Lokasi

6 Lokasi

100%

1 Judul

1 Judul

100%

3 Ha

3 Ha

100%

ngembangan HHBK nya

Jumlah tulisan terkait hasil pengembangan wawasan dan infor masi HHBK ke bali yang dapat dimanfaatkan 32

33

Pemeliharaan Demplot Agrowi-

Jumlah demplot agrowisata yang

sata

terawat

Pengelolaan Wisata Alam Ta-

Jumlah penyediaan fasilitas wisata

hura

Tahura SA yang layak

Jumlah fasilitas Tahura SA yg dipeli-

100%


1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

1 Judul

1 Judul

100%

3 Lokasi

3 Lokasi

100%

600 Eks

600 Eks

100%

1 Judul

1 Judul

100%

4 Unit

4 Unit

100%

1 Paket

1 Paket

100%

30 Orang

30 Orang

100%

15 Orang

15 Orang

100%

hara untuk kenyamanan pengunjung 34

35

36

Pembuatan Rencana Pengelo-

Jumlah masterplan yang tersedia

laan Tahura SA

guna pengelolaan wisata Tahura SA



Tahura SA

potensi jasa lingkungannya

Penyebarluasan Informasi Ta-

Jumlah cetak publikasi Tahura SA

hura SA

guna promosi

Jumlah film pendek tentang Tahura SA yang dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan Tahura SA di tingkat Nasional dan Mancanegara

37

Pembangunan dan Pemelihara-

Jumlah shelter yg dibuat dan di-

an Sarpras Wisata

manfaatkan pengunjung Tahura SA

Jumlah jalan yang terpelihara untuk kenyamanan pengunjung Tahura SA

38

Pengembangan Bina Cinta

Jumlah masyarakat yang bertam-

Alam

bah pemahamannya dalam cinta alam

39

Pengendalian Kerusakan Hutan

Jumlah tokoh masyarakat yang terli

dan Lahan

bat aktif dalam pengamanan Tahu-

96,89%


ra SA


57

Jumlah lokasi di Tahura yg terpan-

13 Lokasi

16 Lokasi

123,08%

3 Lokasi

4 Lokasi

133,33%

10 Ha

10 Ha

100%

1 Unit

1 Unit

100%

1 Unit

1 Unit

100%

1 Unit

1 Unit

100%

4 Kel

4 Kel

100%

4 Kel

4 Kel

100%

120 Ha

120 Ha

100%

100 Org

100 Org

100%

1 Buku

1 Buku

100%

10 Ha

10 H

100%

tau dalam patroli Pamhut

Jumlah lokasi di Tahura yg ditindak dengan operasi penertiban

40


Jumlah arboretum Tahura yang terkelola dan berfungsi

41

Penelitian dan Pengembangan

Jumlah hasil studi pemanfaatan

Kehutanan

jasa lingkungan Tahura SA yang

1 Dok

dapat dimanfaatkan

42


Jumlah penangkaran rusa yang terkelola dengan baik

Jumlah penangkaran anggrek yang terkelola dengan baik

43

44

Pembangunan dan Pemelihara

Jumlah persemaian yang tersedia di

an Persemaian

Tahura SA

Pengamanan Hutan Berbasis

Jumlah kelompok masyarakat yang

Masyarakat

terbentuk guna pengamanan hutan partisipatif di Tahura SA

Jumlah kelompok masyarakat pamhut partisipatif yg terbina

45


Jumlah penanaman lahan kritis Tahura tahun pertama dan kedua yg terpelihara

46

Koordinasi Pengendalian Keba-

Jumlah petugas pemadaman keba-

karan Hutan

karan hutan di Tahura SA yang tersedia

Jumlah buku akuntabilitas hotspot Tahura SA yang dapat dimanfaatkan

47

Rehabilitasi Hutan, Pengelola

Jumlah lahan kritis Tahura yg ber-

an dan Pengamanan Tahura SA

kurang karena penanaman

(DAK)


58

48

Monitoring Pengujian Legalitas

Persentase pelayanan pemeriksaan

Hasil Hutan

dan pengukuran KB/KO di Industri

100%

100%

100%

100%

Kasi Pengukuran dan Pengu

dan barang bukti

jian HH Barito Muara

Persentase terlayaninya pemberian

100%

100%

100%

6 Lokasi

6 Lokasi

100%

100%

100%

100%

saksi ahli pada instansi terkait

Jumlah wilayah yang terkontrol legalitas kayu bulatnya

49

Monitoring Peredaran Hasil

Persentase bulan termonitornya

Hutan

peredaran hasil hutan di pelabuhan

100%

Kasi Persediaan dan Pere-

Trisakti

daran HH Barito Muara

Jumlah wilayah tujuan yg termoni-

3 Prov

3 Prov

100%

2 Kab

2 Kab

100%

tor keabsyahan dokumen KO nya

Jumlah wilayah asal kayu yang termonitor keabsyahan dokumen KB nya

Selain mengukur Esselon IV yang kegiatannya secara langsung merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, juga dilakukan

pengukuran

capaian

kinerja

terhadap

Esselon

IV

yang

melaksanakan kegiatan rutin sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan yang disajikan sebagai berikut : NO

KEGIATAN

1

2

1.

Penyediaan jasa surat menyurat

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

4

5

12 Bulan

12 Bulan

KINERJA 3 Jumlah bulan penyediaan jasa surat

%

RATA-2

PENANGGUNG

CAPAIAN

CAPAIAN

JAWAB

6

7

8

100%

100%

menyurat

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

2.

3.

4.

Penyediaan jasa komunikasi,

Jumlah bulan penyediaan jasa ko-

Sumber daya air dan listrik

munikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa peliharaan dan

Jumlah bulan penyediaan jasa peme

perijinan kendaraan dinas/ope

liharaan dan perijinan kendaraan

rasional

dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi

Jumlah bulan Penyediaan jasa ad-

keuangan

ministrasi keuangan


12 Bulan

12 Bulan

100%

Dinas Kehutanan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

59

5.

6.

7.

Penyediaan jasa kebersihan

Jumlah bulan Penyediaan jasa ke-

kantor

bersihan kantor

12 Bulan

12 Bulan

100%

Penyediaan barang cetakan dan

Jumlah bulan Penyediaan barang

penggandaan

cetakan dan penggandaan

12 Bulan

12 Bulan

100%

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah bulan Penyediaan alat tulis

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

11 Bulan

11 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

Jumlah bulan penyediaan BBM

12 Bulan

12 Bulan

100%

Pemeliharaan rutin/berkala ru-

Jumlah bulan pemeliharaan rutin/

12 Bulan

12 Bulan

100%

mah jabatan

berkala rumah jabatan

Pengadaan peralatan gedung

Jumlah pengadaan peralatan gedung

28 Unit

28 Unit

100%

kantor

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala ge-


12 Bulan

12 Bulan

100%

dung kantor

berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala


12 Bulan

12 Bulan

100%

perlengkapan kantor

berkala perlengkapan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala pe-


12 Bulan

12 Bulan

100%

ralatan gedung kantor

berkala peralatan gedung kantor

kantor 8.

9.

Penyediaan komponen instalasi

Jumlah bulan Penyediaan kompo-

listrik/penerangan bangunan

nen instalasi listrik/penerangan

kantor

bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan

Jumlah bulan Penyediaan bahan ba-

peraturan Perundang-undangan

caan dan peraturan Perundang-undangan

10.

Penyediaan makan dan minum

Jumlah bulan Penyediaan makan dan minum

11.

Rapat koordinasi dan konsultasi

Jumlah bulan penyediaan dana rapat

ke luar daerah

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12.



ke dalam daerah

koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

13.

Penyediaan bahan logistik kantor

14.

15.

16.

17.

18.


60

19.

20.

Pendidikan dan pelatihan for-

Jumlah SDM yang mengikuti pendi-

mal

dikan dan pelatihan

Penyusunan laporan kinerja dan

Jumlah laporan tahunan Tahun 2015

14 Orang

14 Orang

100%

1 Judul

1 Judul

100%

100%

ikhtisar realisasi kinerja

Kasubbag Program

Jumlah laporan akuntabilitas Tahun

1 Judul

1 Judul

100%

Jumlah laporan LKPJ Tahun 2015

1 Judul

1 Judul

100%

Jumlah laporan LPPD Tahun 2015

1 Judul

1 Judul

100%

Jumlah bahan Rakoregbanghut 2015

1 Judul

1 Judul

100%

Jumlah bahan Musrenbanghut 2015

1 Judul

1 Judul

100%

Jumlah bahan Rakornasbanghut 2015

1 Judul

1 Judul

100%

Jumlah SDM yang mengikuti kursus

5 Orang

5 Orang

100%

1 Judul

1 Judul

100%

7 Orang

7 Orang

100%

1 Judul

1 Judul

100%

1 Judul

1 Judul

100%

Jumlah laporan prognosis keuangan

1 Judul

1 Judul

100%

tahun

Jumlah laporan keuangan SKPD

1 Judul

1 Judul

100%

Penyediaan jasa surat menyu-

Jumlah bulan penyediaan jasa surat

12 Bulan

12 Bulan

100%

rat

menyurat





2015

21.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

singkat Penyusunan RKA Berbasis SAKIP dan ASB

22.

Peningkatan dan Pengembang-

Jumlah data hasil pembangunan ke-

an Sistem Perencanaan Pemba-

hutanan

ngunan Jumlah SDM yang mengikuti kursus singkat Teknologi Informasi

23.

Rapat Koordinasi Teknis Kehu-

Jumlah dokumen perencanaan pem-

tanan dan Penyusunan Data Da-

bangunan kehutanan yang aspiratif

sar

dan komprehensif

Jumlah data statistik kehutanan Tahun 2017

24.

Penyusunan pelaporan triwulan dan pelaporan keuangan akhir

24.

100%


25.


12 Bulan

12 Bulan

100%

Tahura

61

26.

27.

28.

29.

30.

31.



perijinan kendaraan dinas/ope-


rasional

dinas/operasional



keuangan

ministrasi keuangan



kantor

bersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan pe-

Jumlah bulan Penyediaan jasa per-

ralatan kerja

baikan peralatan kerja



penggandaan




12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

11 Bulan

11 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

3 Unit

3 Unit

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

kantor

32.

33.

Penyediaan komponen instala-


si listrik/penerangan bangunan


kantor

bangunan kantor




caan dan peraturan Perundang-undangan

34.



35.



ke luar daerah


36.



ke dalam daerah


37.

Penyediaan bahan logistik kan-

Jumlah bulan penyediaan BBM

tor

38.

39.


Jumlah pengadaan komputer note

kantor

book



gedung kantor

berkala gedung kantor


62

40.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapa-

Jumlah pengadaan pakaian kerja

ngan

lapangan dan olah raga

Penyediaan jasa surat menyu-

Jumlah bulan penyediaan jasa surat

rat

menyurat







perijinan kendaraan dinas/


operasional

dinas/operasional



keuangan

ministrasi keuangan



kantor

bersihan kantor



penggandaan


47.



48.

Penyediaan komponen instala-


si listrik/penerangan bangunan


kantor

bangunan kantor




caan dan peraturan Perundang-un-

41.

2 paket

2 paket

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

100%


42.

43.

44.

45.

46.

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

11 Bulan

11 Bulan

100%

6 Kali

6 Kali

100%

12 Bulan

12 Bulan

100%

2 Buah

2 Buah

100%

Barito Muara

kantor

49.

dangan

50.



51.



ke luar daerah


52.



ke dalam daerah


53.

Pembangunan gedung kantor

Pembangunan gedung kantor


63

54.


Pengadaan peralatan gedung kantor

5 item

5 item

100%


Pemeliharaan rutin/berkala gedung

12 Bulan

12 Bulan

100%

gedung kantor

kantor


Pemeliharaan rutin/berkala perleng

12 Bulan

12 Bulan

100%

perlengkapan kantor

kapan kantor


Pemeliharaan rutin/berkala perala-

12 Bulan

12 Bulan

100%

peralatan gedung kantor

tan gedung kantor

Peningkatan Kapasitas Sumber

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

4 Kali

4 Kali

100%

Daya Manusia

Manusia

kantor

55.

56.

57.

58.

6. Perbandingan realisasi lima tahun terakhir. Pencapaian sasaran organisasi dalam persentase selama lima tahun perencanaan disajikan pada tabel berikut : Tabel Realisasi capaian sasaran organisasi 2016 – 2021. No

SASARAN STRATEGIS

IKU

1.

Menyelesaikan gangguan keamanan hutan dan sumber daya alam Bertambah luasnya tanaman di dalam dan di luar kawasan hutan Meningkatnya kemantapan dalam pengelolaan kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan Mempertahankan PNBP dan PAD Bidang Kehutanan

2.

3.

4.

REALISASI PADA TAHUN ( % ) 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Persentase kasus gangguan keamanan hutan dan sumber daya alam yang terselesaikan Persentase keberhasilan penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Terkelolanya kawasan hutan secara lestari pada tingkat tapak dalam unit-unit KPH

100,00

-

-

-

-

-

35,88

-

-

-

-

-

300,00

-

-

-

-

-

Kontribusi PSDH, DR, dan Retribusi Daerah dari pemanfaatan kawasan hutan & hasil hutan

79,87

-

-

-

-

-

7. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target renstra. Perbandingan realisasi tahun 2016 dengan target renstra tahun 2016 – 2021 disajikan pada tabel berikut : No. 1.

2.

SASARAN

IKU

Menyelesaikan gangguan keamanan hutan dan sumber daya alam Bertambah luasnya tanaman di dalam dan di luar kawasan hutan

Persentase kasus gangguan keamanan hutan dan sumber daya alam yang terselesaikan Persentase keberhasilan penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)


TARGET RENSTRA

REALISASI S/D TH 2016

% CAPAIAN

100 %

100 %

100,00 %

100 %

35,88 %.

35,88 %

64

3.

4.

Meningkatnya kemantapan dalam pengelolaan kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan Mempertahankan PNBP dan PAD Bidang Kehutanan


5 Unit

3 Unit

60,00 %

Kontribusi PSDH, DR, dan Retribusi Daerah dari pemanfaatan kawasan hutan & hasil hutan

Rp. 15 M US $ 2.500.000 Rp. 1,25 M

Rp. 2.373.200.425,02 M US $ 326.335,91 Rp. 238.117.000

15,82 % 13,05 % 19,05 %

8. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan. a. Tercapainya sasaran strategis menyelesaikan gangguan keamanan hutan dan sumber daya alam baik itu berupa illegal loging, illegal mining, perambahan kawasan maupun kebakaran hutan tidak terlepas dengan intensifnya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel terhadap semua pihak yang berkaitan dengan hal tersebut baik itu intansi kehutanan di Kabupaten, instansi kehutanan UPT pusat yang ada di daerah maupun pihak Kepolisian. b. Tidak tercapainya sasaran strategis berupa bertambah luasnya tanaman di dalam dan di luar kawasan hutan disebabkan oleh beberapa hal, yang penjelasannya adalah sebagai berikut : - Adanya keraguan pada pelaksana kegiatan (PPTK) terhadap

penetapan calon penerima hibah barang dari Pemerintah Provinsi dikarenakan keterlambatan penerbitan Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima Hibah. Diawal tahun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/4627/SJ tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan badan hukum bagi organisasi masyarakat penerima hibah, sehingga kegiatan hibah tidak dapat dilaksanakan. Namun diakhir tahun ada perubahan kebijakan bahwa yang tidak berbadan hukum boleh menerima belanja hibah. - Pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, permasalahan yang

terjadi adalah sebagian besar anggaran kegiatan berupa belanja jasa hibah kepada para petani hutan atau masyarakat, peraturan yang mengharuskan

penerima

hibah

haruslah

berbadan

hukum

menyebabkan kegiatan penanaman tidak dapat dilakukan karena pengadaan

tanaman

maupun

peralatan


setelah

pelaksanaan 65

kegiatan dihibahkan ke masyarakat yang kenyataannya kelompok tani banyak yang tidak berbadan hukum. - Pada kegiatan pengembangan hutan rakyat, permasalahan yang

terjadi selain SK. Hibah yang dikeluarkan dari Gubernur Provinsi Kalsel lambat turunnya sehingga lelang yang dilaksanakan waktunya sudah sangat sempit dan tidak ada peserta lelang yang mengajukan penawaran (gagal lelang). - Pada kegiatan pengembangan hasil hutan non kayu hanya 9

kelompok tani yang berbadan hukum dari 15 kelompok tani hal ini menyebabkan rendahnya realisasi penanaman kaliandra. c. Melebihinya target sasaran strategis berupa meningkatnya kemantapan dalam pengelolaan kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan disebabkan dengan adanya dorongan dari UU. No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghilangkan kewenangan Kabupaten/Kota dalam urusan kehutanan dan digantikan dengan UPTD KPHP/KPHL yang berada di bawah Dinas Kehutanan Provinsi,

sehingga

penyusunan

RPHJP

KPHP/KPHL

mutlak

sangat

diperlukan sebagai acuan rencana kerja ditingkat tapak. d. Tidak tercapainya sasaran strategis berupa mempertahankan

PNBP dan

PAD Bidang Kehutanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan lebih dikarenakan faktor eksternal yaitu realisasi penebangan sangat tergantung dari permintaan pasar, dengan rendahnya tingkat produksi baik hutan tanaman maupun hutan alam maka penerimaan PSDH dan DR pun ikut menurun. Untuk retribusi daerah sebenarnya hampir mencapai target yang telah ditetapkan, kurangnya promosi terhadap jasa wisata hutan dan fasilitasfasilitas wisata yang ada di Tahura Sultan Adam mungkin menjadi faktor yang berpengaruh terhadap capaian target ini.

9. Penghargaan Yang Diterima SKPD Pada Tahun 2016 ini Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan satu buah penghargaan berupa peringkat 5 terbaik SAKIP bagi

SKPD

lingkup

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Selatan.

Penghargaan ini diberikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Bapak


66

Sahbirin Noor di Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokraksi. Dengan adanya penghargaan yang diberikan ini akan semakin memotivasi

Dinas

Kehutanan

Provinsi

Kalimantan

Selatan

untuk

meningkatkan SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel.

C. Realisasi Anggaran. 1. Realisasi anggaran setiap sasaran. Pada tahun 2016 untuk melaksanakan setiap sasaran mendapatkan dana sebagaimana disajikan dalam tabel berikut : Tabel Realisasi anggaran setiap sasaran organisasi pada tahun 2016. No.

ANGGARAN

SASARAN

1. 2. 3.

4.

TARGET (Rp.)

Menyelesaikan gangguan keamanan hutan dan sumber daya alam Bertambah luasnya tanaman di dalam dan di luar kawasan hutan Meningkatnya kemantapan dalam pengelolaan kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan Mempertahankan PNBP dan PAD Bidang Kehutanan

REAL (Rp.)

KET

%

3.428.215.000,-

3.100.201.300,-

90,43

5.424.676.600,-

3.232.635.655,-

59,59

698.090.000,-

673.241.450,-

96,44

4.556.644.400,-

4.136.942.029,-

90,79

Provinsi

Kalsel

2. Realisasi anggaran secara umum. Pada

tahun

2016

Dinas

Kehutanan

untuk

melaksanakan pembangunan kehutanan memperoleh dana sebesar Rp. 23.368.561.600,-

(APBD

Rp.

21.440.561.000,-

dan

APBN

Rp.

1.928.000.000,-). Sampai dengan akhir tahun 2016 telah terealisir sebesar Rp. 17.959.275.818,- (76,85 %) dengan rincian pada tabel berikut : Tabel Realisasi anggaran pembangunan kehutanan Tahun 2016. No.

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Program/Kegiatan

Pagu Dana

Bobot

Realisasi

%

%

Rp.

%

Rp.

Keu

Fisik

APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan A.

RUTIN

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

II.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

III.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.223.104.750

15,03

2.798.571.303

86,83

100,00

1.751.174.750

8,17

1.466.493.203

83,74

100,00

760.500.000 274.100.000

3,55 1,28

711.327.600 212.608.700

93,53 77,57

100,00 100,00


67

IV.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

437.330.000

2,04

408.141.800

93,33

100,00

698.090.000

3,26

673.241.450

96,44

100,00

446.650.000

2,08

431.047.850

96,51

100,00

251.440.000

1,17

242.193.600

96,32

100,00

2.651.393.600

12,37

2.297.962.200

86,67

96,23

1.434.805.000

6,69

1.192.855.000

83,14

93,03

310.938.600

1,45

307.019.000

98,74

100,00

905.650.000

4,22

798.088.200

88,12

100,00

7.532.520.250

35,13

3.858.088.255

51,22

60,50

4.649.500.000

21,69

2.409.393.355

51,82

66,66

1.010.420.000

4,71

992.820.450

98,26

100,00

1.872.600.250

8,73

455.874.450

24,34

25,53

68,26

71,96

Capaian Kinerja dan Keuangan B.

PENATAAN RUANG

I.

Program Perencanaan Tata Ruang

II.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

C.

LINGKUNGAN HIDUP

I.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

II.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

III.

Program Pengendalian Kebakaran Hutan

D.

KEHUTANAN

I.

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

II.

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

III.

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan JUMLAH APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel

14.105.108.600

65,79

9.627.863.208

APBD Tahura Sultan Adam A.

1.390.782.000

6,49

1.125.871.565

80,95

100,00

902.240.000

4,21

657.181.565

72,84

100,00

458.892.000

2,14 0,14

445.370.000

29.650.000

23.320.000

97,05 78,65

100,00 100,00

4.466.788.000

20,83

4.062.263.300

90,94

97,76

3.666.788.000

17,10

3.341.112.900

91,12

97,27

600.000.000

2,80

557.585.000

92,93

100,00

200.000.000 5.857.570.000

0,93 27,32

163.565.400 5.188.134.865

81,78 88,57

100,00 98,29

RUTIN

946.448.600

4,41

885.116.779

93,52

100,00

I. II.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

471.228.600 430.220.000

2,20 2,01

432.205.406 428.008.099

91,72 99,49

100,00 100,00

III.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

45.000.000

0,21

24.903.274

55,34

100,00

B.

KEHUTANAN

531.434.400

2,48

505.823.979

95,18

100,00

I.

Pembinaan dan Penertiban Industri HH

531.434.400

2,48

505.823.979

95,18

100,00

1.477.883.000

6,89

1.390.940.758

94,12

100,00

21.440.561.600

100,00

16.206.938.831

75,59

85,19

I.

URUSAN PILIHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

III.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

B.

URUSAN WAJIB

I.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

II. III.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA Program Pengendalian Kebakaran Hutan JUMLAH APBD Tahura Sultan Adam

APBD UPPHH-Barito Muara A.

JUMLAH APBD UPPHH-Barito Muara JUMLAH KESELURUHAN

Rincian selengkapnya mengenai realisasi anggaran secara umum pada tahun 2016 disajikan pada lampiran.


68

IV. P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahun 2016 ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Tahun 2016-2021. Selain menyampaikan tentang pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) nya, juga akan menyampaikan capaian terkait target kinerja program yang telah ditetapkan dalam RPJMD, secara rinci sebagai berikut : Target Sesuai RPJMD No.

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 48 Kasus

Target Tahun 2016

Realisasi Tahun 2016

5%

42 Kasus/12,50 %

1.

Persentase penurunan kasus illegal loging

2.

Prosentase Penurunan frekuensi terjadinya kebakaran hutan

483 Kali

10 %

19 Kali/ 96,07 %

3.

Berkurangnya luas lahan kritis di Provinsi Kalsel

5.582 Ha

500 Ha

235 Ha

4.

LPE PDRB Kehutanan

-0,65 %

0,1 %

-1,8 %

Ket.

Terhadap target-target yang belum tercapai baik itu di Sasaran Strategis pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Tahun 2016-2021 maupun RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, akan dianggap hutang kinerja yang wajib dipenuhi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara membawa target-target yang belum tercapai tersebut ke tahun-tahun selanjut serta berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan terkait penganggaran kegiatan. Mulai tahun 2017 berdasarkan UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan kehutanan di daerah Kabupaten/Kota dihilangkan dan ditarik ke Pemerintah

Provinsi

Kalsel

sehingga

Instansi

Kehutanan

yang

berada

di

Kabupaten/Kota pun ikut dihilangkan dan SDM kehutanan beserta asset yang berada di daerah kemudian dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Kalsel. Menindaklanjuti UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pemetaan urusan lingkungan hidup dan kehutanan yang kemudian mengeluarkan

SK. Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 651/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 8/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang


69

Kehutanan, untuk Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SK. Menlhk tersebut menjadi Dinas dengan Type A.

UU. No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang membuat kemampuan Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel ditahun-tahun mendatang akan lebih berdampak besar pada pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup dikarenakan dukungan SDM dan asset hasil limpahan dari daerah serta dengan dibentuknya 8 UPTD KPH yang berada langsung dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel guna pengelolaan hutan ditingkat lapak.


70

ii

DAFTAR ISI HALAMAN KATA PENGANTAR

.....................

i

DAFTAR ISI

.....................

ii

DAFTAR LAMPIRAN

....................

iii

I. PENDAHULUAN

....................

1

A. LATAR BELAKANG

....................

1

B. STRUKTUR ORGANISASI

.....................

2

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

.....................

3

.....................

15

A. RENCANA STRATEJIK

.....................

15

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

.....................

19

C. PENETAPAN KINERJA

.....................

21

III. AKUNTABILITAS KINERJA

.....................

34

A. CAPAIAN KINERJA

.....................

34

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

.....................

36

C. REALISASI ANGGARAN

.....................

67

.....................

69

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

IV. PENUTUP

iii

DAFTAR LAMPIRAN 1. RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2. PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 3. RENCANA KINERJA KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD

TAHUN

2016

DINAS

KEHUTANAN

PROV

KALSEL 4. REALISASI

ANGGARAN

DINAS

KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN S/D DESEMBER 2016 5. REALISASI KINERJA KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2016

DINAS KEHUTANAN PROV.

KALSEL. 6. REALISASI

KINERJA

OUPUT

KEGIATAN

DAN

OUTCOME PROGRAM PER TRIWULAN TAHUN 2016 7. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 8. PENGUKURAN

KINERJA

KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TINGKAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

1.


Prosentase kasus gangguan keamanan Hutan dan Sumber Daya Alam yang terselesaikan

100 %

2.



100 %

3.

Mempertahankan PNBP dan PAD Bidang Kehutanan

Kontribusi PSDH, DR, dan Retri-busi Daerah dari pemanfaatan kawasan hutan & hasil hutan PSDH (Rp) DR (US $) Retribusi (Rp)

4.

Meningkatnya Kemantapan dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Sebagai Dasar Penyiapan Prakondisi Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Program 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem 5. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Perencanaan Tata Ruang 7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 8. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 9. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 10. Pengendalian Kebakaran Hutan 11. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 12. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 13. Perencanaan dan Pengembangan Hutan


Rp. Rp.

Anggaran 3.003.853.350 1.549.612.000

Rp.

319.100.000

Rp. Rp.

29.650.000 437.330.000

Rp. Rp. Rp.

446.650.000 251.440.000 5.121.535.000

Rp.

4.700.000.000

Rp. Rp. Rp.

1.105.650.000 4.649.500.000 1.541.854.400

Rp.

398.150.250

3M 500rb 250jt 1 Unit

Keterangan

23.554.325.000 Banjarbaru, Januari 2016 Gubernur Kalimantan Selatan

Kepala Dinas.

H. SAHBIRIN NOOR

DR. Ir. H. RACHMADI KURDI, M. Si

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran : 2016 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

1.


Prosentase kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan yang terselesaikan

100 %

2.



100 %

3.


Kontribusi PSDH, DR, dan Retribusi Daerah dari pemanfaatan kawasan hutan & hasil hutan PSDH (Rp) DR (US $) Retribusi (Rp)

4.



3M 500rb 250jt 1 Unit

No.

1 I.

Program / Kegiatan

2 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat

Volume

Satuan

12

86.720.000

12

12

283.344.750

12

12

65.440.000

1.630.384.750

Bulan

Rupiah Bulan

Bulan

Rupiah Bulan

Bulan

Rupiah Bulan

Rupiah

39.450.000 25,00

25,00

21.680.000 25,00

25,00

70.836.188 25,00

25,00

16.360.000 25,00

407.596.188

50,00

78.900.000 50,00

50,00

43.360.000 50,00

50,00

141.672.375 50,00

50,00

32.720.000 50,00

815.192.375

66.570.000 75,00

75,00

118.350.000 75,00

75,00

65.040.000 75,00

75,00

212.508.563 75,00

75,00

49.080.000 75,00

1.222.788.563

100,00

88.760.000 100,00

100,00

157.800.000 100,00

100,00

86.720.000 100,00

100,00

283.344.750 100,00

100,00

65.440.000 100,00

1.630.384.750

9

Triwulan IV

12

Rupiah Bulan

25,00

44.380.000 50,00

75,00

8

12

157.800.000

Bulan

22.190.000 25,00

50,00

7

Rencana Pelaksanaan Triwulan II Triwulan III

12

Rupiah Bulan

25,00

6

12

88.760.000

Bulan

5

12

4

Triwulan I

RENCANA KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

3

Indikator Kinerja

Dana

2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Input Dana Output Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome Pemenuhan kebutuhan komunikasi, air dan listrik

Input Dana Output Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Outcome Kelancaran kegiatan persuratan

3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan

Input Dana Output Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Outcome Beroperasinya kendaraan dinas

4. Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

Input Dana Output Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Outcome Kelancaran pelaksanaan jasa administrasi keuangan

dinas/operasional

5. Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Input Dana Output Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Outcome Kelancaran pelaksanaan jasa kebersihan kantor

1

12

30.000.000

12

12

Bulan

Rupiah Bulan

Bulan

Rupiah Bulan

5.000.000 25,00

7.500.000 25,00 25,00

25,00

9.000.000 25,00

50,00

10.000.000 50,00

15.000.000 50,00 50,00

50,00

18.000.000 50,00

6.000.000 75,00

75,00

15.000.000 75,00

22.500.000 75,00 75,00

75,00

27.000.000 75,00

100,00

8.000.000 100,00

100,00

20.000.000 100,00

30.000.000 100,00 100,00

100,00

36.000.000 100,00

9

12

Rupiah Bulan

25,00

4.000.000 50,00

75,00

114.000.000 100,00 100,00

8

20.000.000 12

Bulan

2.000.000 25,00

50,00

85.500.000 75,00 75,00

250.470.000 100,00

7

12

Rupiah Bulan

25,00

57.000.000 50,00 50,00

187.852.500 75,00

100,00

6

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Input Dana Output Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor Outcome Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

8.000.000 12

Bulan

28.500.000 25,00 25,00

125.235.000 50,00

75,00

5

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Input Dana Output Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

12

Rupiah Bulan Bulan

62.617.500 25,00

50,00

4

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Input Dana Output Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

114.000.000 12 12

Rupiah Bulan

25,00

3

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Input Dana Output Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Outcome Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-un dangan

250.470.000 11

Bulan

2

10. Penyedia Bahan Logistik Kantor

Input Dana Output Jumlah bulan penyediaan BBM Outcome Terpenuhinya keperluan BBM kendaraan operasional

11

36.000.000

11. Penyediaan Makanan dan minuman

Input Dana Output Jumlah bulan Penyediaan makan dan minum Outcome Tersedianya makan minum rapat dan pegawai

1

II.

3

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Input Dana Output Jumlah bulan penyediaan dana rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome Kelancaran pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2

13. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Dana

Input Dana Output Jumlah bulan penyediaan dana rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Outcome Kelancaran pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan peralatan gedung kantor

2. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan

Input Dana Output Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Outcome Berfungsinya rumah jabatan

87.500.000 25,00

50,00

175.000.000 50,00

104.887.500 75,00

75,00

262.500.000 75,00

100,00

139.850.000 100,00

100,00

350.000.000 100,00

9

Rupiah Bulan

25,00

69.925.000 50,00

75,00

660.500.000

8

350.000.000 12

Bulan

34.962.500 25,00

50,00

495.375.000

7

12

Rupiah Bulan

25,00

330.250.000

6

139.850.000 12

Bulan

100.750.000

5

12

Rupiah

4

660.500.000

12

150.000.000 12

Rupiah Bulan

Bulan

Rupiah Bulan

25,00

41.250.000 25,00

37.500.000 25,00 25,00

50,00

82.500.000 50,00

75.000.000 50,00 50,00

50,00

128.750.000 50,00

75,00

123.750.000 75,00

112.500.000 75,00 75,00

75,00

193.125.000 75,00

100,00

165.000.000 100,00

150.000.000 100,00 100,00

100,00

257.500.000 100,00

Rupiah Unit

165.000.000 12

Bulan

Unit

12

257.500.000 Input Dana 28 Output Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 28 Outcome Tersedianya peralatan gedung kantor penunjang kegiatan

3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Input Dana Output Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcome Berfungsinya gedung kantor dan gudang

1

III.

IV.

3 Input Dana Output Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Outcome Berfungsinya perlengkapan gedung kantor

2 4. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Input Dana Output Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Outcome Berfungsinya peralatan gedung kantor

Input Dana Output Jumlah laporan tahunan Tahun 2015 Jumlah laporan akuntabilitas Th 2015 Jumlah laporan LKPJ Tahun 2015 Jumlah laporan LPPD Tahun 2015 Outcome Pemenuhan kebutuhan data-data kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan serta hasil pembangunan kehutanan Kalsel

Dana

Input Dana Output Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Outcome Meningkatnya SDM bagian kepegawaian

Dana

5. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Input Dana Output Jumlah laporan prognosis keuangan Jumlah laporan keuangan SKPD Outcome Tersedianya Data Anggaran Kegiatan yang telah dilaksanakan serta hasil pe

73.000.000 12

12

15.000.000 12

Bulan

Rupiah Bulan

Bulan

Rupiah Bulan

68.525.000

25,00

18.250.000 25,00

25,00

3.750.000 25,00

137.050.000 50,00

137.050.000

50,00

36.500.000 50,00

50,00

7.500.000 50,00

75,00

205.575.000 75,00

205.575.000

75,00

54.750.000 75,00

75,00

11.250.000 75,00

437.330.000

100,00

274.100.000 100,00

274.100.000

100,00

73.000.000 100,00

100,00

15.000.000 100,00

9

12

Rupiah

68.525.000 25,00

50,00

385.000.000

8

274.100.000

Rupiah Orang

25,00

280.000.000

100.720.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7

274.100.000 14

Tahun

148.000.000

85.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 84,39

6

1

Rupiah

65.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 64,54

5

437.330.000

40.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 39,71

45.000.000

4

100.720.000

Rupiah Judul Judul Judul Judul Tahun

30.000.000

51.000.000 100,00 100,00 100,00

1 1 1 1 1

15.000.000

50,00 50,00

Rupiah Judul Judul Tahun

50,00 50,00

51.000.000 1 1 1

1

V.

3

3. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Input Dana Output Jumlah bahan Rakoregbanghut 2016 Jumlah bahan Musrenbanghut 2016 Jumlah bahan Rakornasbanghut 2016 Jumlah SDM yang mengikuti kursus singkat Penyusunan RKA Berbasis SAKIP dan ASB Outcome Pemenuhan kebutuhan rencana pembangunan kehutanan Tahun 2017

2

4. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan

Input Dana Output Jumlah data hasil pembangunan kehutanan Jumlah SDM yang mengikuti kursus singkat Teknologi Informasi Outcome Tersusunnya perencanaan pembangunan kehutanan

ngeluaran keuangan Dinas Kehutanan Kalsel

Perencanaan Tata Ruang 1. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan dan KPH

Dana Input Dana Output Jumlah lokasi yang masyarakatnya faham mengenai batas kawasan hutan dan mengenai KPH Outcome Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai batas kawasan hutan dan KPH

2. Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Hutan Dalam KPH

Input Dana Output Jumlah lokasi kawasan hutan yg teridentifikasi Jumlah judul rencana pemanfaatan hutan hasil adopsi informasi di KPH Malang yg dapat diterapkan di Kalsel Outcome Tersedianya data dan informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan

150.610.000 1

1

135.000.000 1 1 1 5

Rupiah Judul Judul Orang

Tahun

Rupiah Judul Judul Judul orang

33,20

100,00

294.230.000 -

59,76

90.000.000 100,00 100,00

100,00

95.000.000 100,00 100,00 100,00

100,00

446.650.000 57.280.000 100,00

145.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 96,28

100,00

110.000.000 100,00 100,00 100,00

294.230.000 100,00

100,00

446.650.000 57.280.000 100,00

150.610.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

135.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

9

7

Tahun

150.340.000 -

-

294.230.000 100,00

100,00

8

1

Rupiah Rupiah Lokasi

-

294.230.000 100,00

100,00

100,00

7

446.650.000 57.280.000 2

Lokasi

150.340.000 51,10

100,00

100,00

6

2

Rupiah Lokasi

51,10

100,00

5

294.230.000 4

Judul

51,10

4

1

Berkas

50.000.000

43.000.000 -

4

1

VI.

2 3. Monitoring dan evaluasi Tata Batas IUPHHK-HA/HT

Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Pengamanan Batas Kawasan Hutan Dalam Rangka Tata Ruang

VII. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

2. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

3 Input Dana Output Jumlah lokasi IUPHHK HA/HT yang diketahui kondisi tata batasnya Outcome Tersedianya data dan informasi Batas IUPHHK-HA/HT. Dana Input Dana Output Jumlah batas kawasan hutan yg terpelihara Jumlah tulisan mengenai perubahan fungsi kawasan hasil adopsi informasi yg dapat diterapkan di Kalsel Outcome Kepastian batas kawasan hutan Dana Input Dana Output Jumlah lokasi yang terpantau dalam patroli Pamhut Jumlah lokasi yang ditindak dengan operasi gabungan pengamanan hutan Outcome Terlaksananya pengamanan dan penertiban hasil hutan yang dipungut secara ilegal Input Dana Output Jumlah lahan kritis masyarakat yang berkurang karena penanaman kayu manis Jumlah rancangan teknis yg tersedia untuk penanaman kayu manis Jumlah calon lokasi yang tersedia untuk penanaman kemiri di Th 2017 Outcome Bertambahnya lahan produk masyarakat dengan tanaman kayu manis

9

95.140.000 100,00

8 95.140.000 100,00

7 -

6 -

5 Rupiah Lokasi

100,00

4 95.140.000 4

100,00

251.440.000

-

243.440.000

251.440.000 100,00

-

243.440.000

243.440.000 96,82

100,00

Laporan

243.440.000 96,82

96,82

100,00

4

243.440.000 96,82

96,82

96,82

243.440.000 Rupiah Km

96,82

96,82

-

30

Judul

96,82

251.440.000

1

Km

704.000.000 24

1.434.805.000

Lokasi

Rupiah Lokasi

Rupiah

25,00

22,02

155.000.000 18,18

251.090.000

50,00

61,36

432.000.000 45,45

656.658.125

46.075.000 30,72

75,00

77,57

546.100.000 72,73

960.430.000

150.000.000 100,00

100,00

100,00

704.000.000 100,00

1.434.805.000

251.440.000

30

10

Tahun

17.800.000 11,87

1

Rupiah Ha

100,00

150.000.000 25

30,00 Judul

12,00 1

100

Lokasi

50

1

11,87

100,00 Ha

30,72 25

1

2

3

4

8

9

26.000.000 100,00

7

26.000.000 100,00

6

-

5 -

53.940.000 100,00

Rupiah stel

53.940.000 100,00

100,00

26.000.000 30

3. Pengadaan Pakaian Polhut dan Pembina Polhut

53.940.000 100,00

100,00

100,00

Rupiah kelomp

100,00

100,00

53.940.000 10

kelomp

-

Input Dana Output Jumlah seragam dinas bagi Polhut Polhut dan Pembina yg dapat mendukung operasional pamhut Outcome Tersedianya pakaian polhut dan pembina

10

pucuk pucuk

-

Input Dana Output Jumlah masyarakat yang faham dan bertisipasi dlm pengamanan hutan Outcome Meningkatnya pemahaman dan keterampilan relawan pengamanan hutan

53.000.000 105 105

Rupiah org

stel

4. Pembinaan Pengamanan Hutan Partisipatif

Input Dana Output Jumlah senjata api yang layak pakai Outcome Tersedianya persenjataan Polhut saat operasi

100.000.000 40

96.090.000 13

Lokasi

Rupiah Lokasi

40

30

5. Pemeliharaan Persenjataan POLHUT

Input Dana Output Jumlah Polhut dan Pembina yang meningkat keterampilan menembaknya Outcome Tersedianya tenaga pengamanan hutan Polhut yang handal

13

Rupiah Lokasi

96.090.000 100,00

100,00

96.090.000 100,00

142.225.000 100

100,00

96.090.000 100,00

50,00

50.000.000 50,00

100

251.775.000 100

100,00

96.090.000 100,00

100,00

100.000.000 100,00

-

100,00

56.828.125 100

100

-

6. Peningkatan Keterampilan Menembak Bagi Polhut dan Pembina

Input Dana Output Jumlah data monev linhut dan sarpras Polhut yang dapat dimanfaatkan Outcome Tersedianya data perlindungan hutan dan Sarpras Polhut yang

251.775.000 8

Lokasi

53.000.000 100,00 100,00

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan Hutan.

Input Output

5

org

8. pengendalian dan pengawasan kawasan Konservasi SDH

Dana Jumlah data survey kerusakan kawa san hutan lindung yg dapat dimanfaatkan Jumlah data hasil identifikasi dan inventarisasi potensi SDA kawasan pe-

1

2

VIII. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA 1. Rehabilitasi hutan dan Lahan

IX.

Pengendalian Kebakaran Hutan : 1. Pengendalian Kebakaran Hutan:

3 nyangga yang dapat dimanfaatkan jumlah Jumlah data flora dan fauna yang tidak dilindungi di HL/HP dan Tahura SA yang dapat dimanfaatkan Outcome Tersedianya data terkait kawasan konservasi SDH di Provinsi Kalsel Dana

Dana

Input Dana Output Jumlah lahan kritis yg berkurang karena penanaman Jumlah luas tanaman tahun pertama yang dipelihara Outcome Bertambahnya tanaman pada lahan kritis

Input Output

Dana Jumlah kelompok MPA yang bertambah pemahamannya Jumlah peta kerawanan kebakaran hutan Kalsel yg dapat dimanfaatkan Jumlah peta hotspot yang dapat dimanfaatkan Jumlah lokasi rawan kebakaran hutan yg dapat dicegah melalui patroli pencegahan Jumlah lokasi yang termonitor pasca kebakaran hutan Jumlah IUPHHK/IPPKH yang bertambah pemahamannya terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan Jumlah judul buku/tulisan mengenai cara pengendalian kebakaran hutan

100

9

100

4.100.000.000

8

100

867.388.500

4.100.000.000 100,00

7

Lokasi

262.238.500

867.388.500 21,16

6

8

lokasi

48.238.500

262.238.500 6,40

5

21

Rupiah

48.238.500 1,18

4

4.100.000.000

Rupiah Ha

100

4.100.000.000 500

100,00

905.650.000

21,16

763.810.000

860.900.000 100,00

6,40

570.115.000

719.060.000 100,00

1,18

89.970.000

525.365.000 100,00

100,00

Ha

Rupiah

89.970.000

100,00

605

905.650.000

Rupiah Lokasi

100,00

100,00

860.900.000 2

Buah

50,00

100,00

21,16

22

Peta

50,00

100,00

6,40

22

Lokasi

50,00

100,00

1,18

11

Lokasi 25,00

100,00

Ha

11

Lokasi

100,00

500

8

Judul

25,00

1

1

2

2. Pelatihan Pemadaman Kebakaran Hutan bagi MPA se-Kalsel.

X. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 1. Pengembangan hasil hutan non kayu

2. Monev Konflik sosial Pembangunan HT

3 hasil adopsi informasi di Sulawesi yg dapat diterapkan Outcome Terkendalinya kejadian kebakaran hutan dan lahan se Kalsel Input Dana Output Jumlah masyarakat yang mampu menangani kebakaran hutan Outcome Bertambahnya ketrampilan anggota MPA dalam pemadaman kebakaran hutan Dana Input Dana Output Jumlah luas lahan masyarakat yang tertanami HHBK Gaharu Jumlah petani hutan yg meningkat pemahamannya dgn pelatihan budidaya HHNK Jumlah rancangan teknis yg tersedia untuk penanaman Gaharu Jumlah lokasi tanaman rotan & gaharu yg diketahui kondisinya hasil penanaman dari Tahun 2014 s/d 2016 Outcome Bertambahnya luasan tanaman Gaharu Input Dana Output Jumlah peserta pelatihan yg faham mengenai penanganan resolusi konflik sosial HT Jumlah lokasi yang termonitor resolusi konflik HT Outcome Terselesaikannya kasus konflik yg terjadi

4

8

9

100,00

7

75,00

44.750.000 100,00

375

1.501.440.000

4.649.500.000

Orang

7,33

29,66

100,00

100,00

100,00

Org

20

Judul 0,82

30

6

50,00

44.750.000 100,00

100,00

5

44.750.000 100,00

100,00

4.649.500.000

25,00

100,00

2.080.738.300

Tahun

831.550.000

1.501.440.000 100,00 100,00 100,00

1

237.660.000

445.380.000 29,66 100,00 29,66

Rupiah Org

Rupiah

110.070.000 7,33 7,33

44.750.000 30

Rupiah ha

12.360.000 0,82

1

Lokasi

165.430.000 100,00

20

165.430.000 100,00

100,00

100,00

77.455.000 46,82

100,00

100,00

29,66

3.450.000 2,09

-

-

7,33

Orang

-

-

-

165.430.000 30

Lokasi

-

ha

11

Lokasi

375

11

1

4. Monev Peredaran Benih Serta Pembinaan Penangkar Benih

3. Monev Budidaya HHBK

Input Dana Output Jumlah RKT Tahun berjalan HTI yang dimonitor Jumlah HTI yang diperiksa usulan RKT nya Jumlah IUPHHK HTI yang termonitor pembangunannya Outcome Terfasilitasimya HTI di Prov. Kalsel

Input Dana Output Jumlah lokasi yang termonitor peredaran benih tanaman hutannya Jumlah lokasi sumber benih tanaman hutan yg terbina Outcome Terpantaunya peredaran dan penang kar benih

Input Dana Output Jumlah lokasi budidaya HHBK yang termonitor Jumlah lokasi budidaya gaharu yang termonitor Jumlah lokasi budidaya kaliandra & lebah madu yang termonitor Jumlah lokasi budidaya aren dan kayu manis yg termonitor Outcome Terpantaunya budidaya HHBK di Provinsi Kalsel

3

5. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Pada IUPHHK-HT

Input Output

2

6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan HHBK

Dana Jumlah lokasi yang terinventarisir ijin usaha pemanfaatan HHBK nya Jumlah lokasi yang termonitor pengem bangan HHBK nya Jumlah tulisan terkait hasil pengembangan wawasan dan informasi HHBK

2

5

15

193.630.000 12

Tahun

Lokasi

Lokasi

Lokasi

Lokasi

4.000.000

12,91

-

-

-

25.000.000 -

-

4.000.000 50,00

56,71

100,00

-

75,00

109.800.000 75,00

100,00

122.250.000 100,00

99,05

100,00

50,00

100,00

191.800.000 100,00

100,00

100,00

122.250.000 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

193.630.000 100,00

9

1

Lokasi -

100,00

193.750.000 100,00

8

122.250.000 9

Lokasi

50,00

193.750.000 100,00

100,00

7

9

Lokasi

116.800.000 100,00

100,00

100,00

6

9

Lokasi

100,00

5

193.750.000 11

Lokasi 100,00

4

11

Lokasi

100,00

50

82.050.000

100,00

100,00

223.000.000 100,00

100,00

100,00

223.000.000 100,00

100,00

100,00

223.000.000 100,00

3.950.000

11

100,00

Rupiah Lokasi

100,00

223.000.000 6

Lokasi

Lokasi

6

Judul

11

1

1

2

3

7. Pengembangan Hutan Rakyat

Dana Input Output Jumlah luas lahan masyarakat yang tertanami hutan rakyat Jumlah luas penanaman HR tahun pertama yg terpelihara Outcome Bertambahnya luasan Hutan Rakyat

ke bali yang dapat dimanfaatkan Outcome Terfasilitasinya pengembangan HHBK di Prov. Kalsel

8. Pengembangan dan Peningkatan Produksi Madu

Dana Input Output Jumlah koloni lebah madu yg dapat dimanfaatkan para petani Jumlah tanaman kaliandra yang ditanam sebagai sumber pakan lebah Jumlah petani lebah madu yg meningkat pemahamannya Outcome Terfsilitasi budidaya lebah madu di Prov. Kalsel

Pengendalian Peredaran HH dan Promosi HH

Input Dana Output Jumlah lokasi yang termonitor peredaran hasil hutannya Jumlah stand pameran yang dapat menampilkan produk hasil hutan Kalimantan Selatan Outcome Tertibnya peredaran hasil hutan dan terpromosikannya produk hasil hutan

XI. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 1.

2.

input Output

Dana Jumlah lokasi yang termonitor HHBK nya


4 1

5 Tahun

Ha

Rupiah Ha

200

Ha

2.000.000.000 270

270

100,00

9 100,00

2.000.000.000 100,00

8 100,00

556.203.300 27,81

7 50

176.150.000 8,81

6

104.550.000 5,23

8,81

182.925.000 100,00

27,81

250.000.000 100,00

100,00

100,00 5,23

14.275.000

100,00

2.300.000

100,00

Rupiah Koloni Btg

100,00

250.000.000 60 12.500

100,00

1.010.420.000

Org

897.820.000

295.100.000 100,00

6

498.415.000

295.100.000 100,00

100,00

100,00

163.930.000

57.040.000 28,09

100,00

100,00

100,00

30.035.000 18,52

63,16

100,00

100.000.000 100,00

Tahun

-

40,00

100.000.000 100,00

1

unit

-

100.000.000 100,00

1.010.420.000

1

Tahun

41.300.000 100,00

Rupiah Lokasi

1

Rupiah Lokasi

295.100.000 12

100.000.000 3

1

3.

4.

5.

3

Pengendalian Industri Kehutanan Dengan Kapasitas Produksi, 6000m3/Tahun

Input Dana Output Jumlah lokasi pengolahan kayu yang terinventarisir Jumlah judul tulisan tentang pemanfaatan dan pengolahan hutan rakyat di Jawa Timur yang dapat dimanfaatkan Outcome Terpantaunya industri kehutanan dgn kapasitas produksi, 6.000 m3/Tahun

2

Pengendalian Pengusahaan Hutan

Input Dana Output Jumlah IUPHHK HA yg kegiatan produksinya terkendali sesuai aturan Jumlah IUPHHK HT yg kegiatan produksinya terkendali sesuai aturan Jumlah lokasi produksi kayu rakyat yang termonitor Outcome Terpantaunya produksi kayu di IUPHHK HA/HT dan kayu rakyat

Jumlah lokasi yg bertambah pemahamannya mengenai peningkatan produksi lebah madu Jumlah lokasi yang terinventarisir industri hasil hutan kayunya Jumlah tulisan hasil adopsi teknologi pengolahan produk hasil hutan kayu di jawa timur yang dapat dimanfaatkan Outcome Terpantaunya pengolahan HHBK di prov. Kalsel

Pengendalian Kinerja Teknis Pengolahan HH dengan Kapasitas <6000m3/Tahun

Input Dana Output Jumlah IPHHK yang terevaluasi dan dinilai kinerjanya Jumlah IPHHK yang teruji rendemen produksinya Outcome Meningkatnya kinerja IPPHK

Lokasi

100,00

100,00

100,00

150.000.000 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3

Lokasi

40,00

149.500.000 99,67

100,00

9

3 Judul

57.625.000 38,42

99,67

100,00

100,00

1

Lokasi

1.325.000 0,88

38,42

99,67

75.000.000 100,00

8

3

Rupiah Lokasi

0,88

38,42

75.000.000 100,00

100,00

150.000.000 13

Judul

0,88

75.000.000 100,00

100,00

7

1

Lokasi

25.600.000 100,00

100,00

100,00

6

13

Rupiah Unit

100,00

100,00

5

75.000.000 3

Unit

100,00

4

3

Unit

Lokasi

3

143.900.000 100,00

100,00

143.900.000 100,00

100,00

100,00

119.430.000 83,00

100,00

100,00

100,00

34.000.000 23,63

83,00

100,00

Unit

23,63

83,00

9

Unit

23,63

Rupiah Unit 36

Unit

143.900.000 36

36

1

7.

6.

Optimalisasi Penerimaan PSDH, DR dan PNT

Pengendalian Tehadap IPHHK dengan Kapsitas Produksi <6000m3/Tahun

2

Input Dana Output Jumlah lokasi yang diperiksa terkait keabsyahan laporan tahunan pemba yaran iuran kehutanan Jumlah lokasi yang diperiksa terkait kebenaran pungutan PSDH, DR dan PNT Jumlah data hasil perhitungan pungutan/iuran kehutanan Outcome Terpantaunya penerimaan PSDH & DR

Input Dana Output Jumlah IPHHK yang faham mengenai RPBBI Outcome Terkendalinya RPBBI di IPHHK

3

Rapat Koordinasi Teknis Kehutanan dan Penyusunan Data Dasar

Input Output

Input Dana Output Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kehutanan yang aspiratif dan komprehensif Jumlah data statistik kehutanan Tahun 2017 Outcome Tersedianya rencana dan data yg diperlukan untuk Tahun 2017

XII Perencanaan dan Pengem bangan Hutan 1.

2.

Pengembangan masyarakat Di Dalam dan Di Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan

Dana Jumlah masyarakat yang bertambah pemahamannya di bidang pengelolaan HKM & HD Jumlah tulisan hasil pengembangan wawasan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan

96.420.000 100,00

9 14.320.000 14,85

100,00

8 14.320.000 14,85

14,85

150.000.000 100,00

7

1.670.000 1,73

14,85

120.000.000 100,00

100,00

6

1,73

75.000.000 100,00

100,00

100,00

5

30.000.000 50,00

100,00

100,00

100,00

4

Rupiah Lokasi

75,00

80,00

Rupiah unit

150.000.000 3

Lokasi

25,00

50,00

96.420.000 36

3

Tri

20,00

1

148.150.250 1

Judul

Judul

Rupiah Judul

75.000.000 100,00

75.000.000

246.700.000 100,00

100,00

100,00

120.000.000 100,00

366.700.000

100,00

250.000.000 100,00

100,00

100,00

125.000.000 100,00

375.000.000

100,00

250.000.000 100,00

100,00

100,00

148.150.250 100,00

398.150.250

unit

4

Tahun

2

Rupiah Orang

100,00

36

1

30

250.000.000

Judul

398.150.250

1

1

B.

2

3 Outcome Bertambahnya masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan hutan JUMLAH DISHUT

Dana

3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kenderaan dinas/operasional

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Input Dana Output Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Outcome Beroperasinya kendaraan dinas

Input Dana Output Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome Pemenuhan kebutuhan komunikasi, air dan listrik

Tahura Sultan Adam I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

Input Dana Output Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Outcome Kelancaran pelaksanaan jasa administrasi keuangan

Input Dana Output Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Outcome Kelancaran kegiatan persuratan

5 Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Input Dana Output Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Outcome Kelancaran pelaksanaan jasa kebersihan kantor

54.440.000 12

902.240.000

Bulan

Rupiah Bulan

Rupiah

29.790.498 25,00

25,00

13.608.000 25,00

225.556.989

50,00

59.580.996 50,00

49,99

27.216.000 49,99

451.113.978

96,68

128.525.994 75,00

75,00

89.371.494 75,00

74,99

40.824.000 74,99

676.700.967

100,00

100,00

171.368.000 100,00

100,00

119.162.000 100,00

100,00

54.440.000 100,00

902.240.000

100,00

9

12

Rupiah Bulan

25,00

85.683.996 50,00

75,00

60.600.000 100,00

8

119.162.000 12

Bulan

42.841.998 25,00

50,00

45.450.000 75,00

100,00

7

12

Rupiah Bulan

25,00

30.300.000 50,00

75,00

11.000.000 100,00

6

12

171.368.000

Bulan

15.150.000 25,00

50,00

8.249.994 75,00

100,00

5

12

Rupiah Bulan

25,00

5.499.996 50,00

75,00

4

60.600.000 12

Bulan

2.749.998 25,00

50,00

Orang

12

Rupiah Bulan

25,00

30

11.000.000 12

Bulan

16.198.930.000

12

1

9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Input Dana Output Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Outcome Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Input Dana Output Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Input Dana Output Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Input Dana Output Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor Outcome Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor

Input Dana Output Jumlah bulan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Outcome Berfungsinya Peralatan Kerja

3

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Input Dana Output Jumlah bulan penyediaan BBM Outcome Beroperasinya mobil dan motor dinas

2

11 Penyedia Bahan Logistik Kantor

16.500.000 12

12

25.000.000 12

Rupiah Bulan

Bulan

Rupiah Bulan

bulan

Rupiah bulan

25,00

4.240.500 25,00

25,00

4.125.000 25,00

25,00

6.249.000 25,00

4.999.998 50,00

50,00

8.481.000 50,00

50,00

8.250.000 50,00

49,99

12.498.000 49,99

75,00

7.499.997 75,00

75,00

12.751.500 75,00

75,00

12.375.000 75,00

74,99

18.747.000 74,99

2.500.000 100,00

100,00

10.000.000 100,00

100,00

16.962.000 100,00

100,00

16.500.000 100,00

100,00

25.000.000 100,00

9

12

Bulan

2.499.999 25,00

50,00

1.874.997 75,00

100,00

8

12

Rupiah Bulan

25,00

1.249.998 50,00

75,00

133.968.000 100,00 100,00

7

10.000.000 12

Bulan

624.999 25,00

50,00

100.476.000 75,00 75,00

6

12

Rupiah Bulan

25,00

66.984.000 50,00 50,00

5

2.500.000 12

Bulan

33.492.000 25,00 25,00

4

12

Rupiah bulan bulan

16.962.000 12

133.968.000 12 12

1 12. Penyediaan Makanan dan minuman

Input Dana Output Jumlah bulan Penyediaan makan dan minum Outcome Kelancaran pelaksanaan makanan dan minuman

3

13. Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah

Input Dana Output Jumlah bulan penyediaan dana rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome Kelancaran pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2


Input Dana Output Jumlah pengadaan komputer note book Outcome Tersedianya Peralatan kantor note book

Dana

Input Dana Output Jumlah bulan penyediaan dana rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Outcome Kelancaran pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Input Dana Output Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcome Terawatnya Gedung kantor dan gudang

82.000.000 11 Bulan

Rupiah Bulan

42.184.998 25,00

25,00

20.499.999 25,00

50,00

84.369.996 50,00

50,00

40.999.998 50,00

22.500.000 75,00

75,00

126.554.994 75,00

75,00

61.499.997 75,00

100,00

30.000.000 100,00

100,00

168.740.000 100,00

100,00

82.000.000 100,00

9

11

Rupiah Bulan

25,00

15.000.000 50,00

75,00

458.892.000

8

168.740.000 12

Bulan

7.500.000 25,00

50,00

344.168.991

7

12

Rupiah Bulan

25,00

229.445.994

50.000.000 100,00

6

30.000.000 12

Bulan

114.722.997

37.499.994 75,00

5

12

Rupiah

24.999.996 50,00

4

458.892.000

12.499.998 25,00

408.892.000 100,00

100,00

306.668.997 75,00

75,00

204.445.998 50,00 50,00

100,00

50,00

102.222.999 25,00 25,00

75,00

25,00

Rupiah Unit

Rupiah Bulan

Unit

50.000.000 3 3

12

Bulan

408.892.000

12

1

2 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Dana

3

Input Dana Output Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan dan olah raga Outcome Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Kerja Lapangan dan Olah Raga Dana

Dana Input Output Jumlah arboretum Tahura yang terkelola dan berfungsi Outcome Terjaganya kelangsungan hidup tanaman di arboretum

IV. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 1. Pengendalian Kerusakan Hutan dan lahan

2. Pembangunan Arbortum

Dana Input Output Jumlah penyediaan fasilitas wisata Tahura SA yang layak Jumlah fasilitas Tahura SA yg dipelihara untuk kenyamanan pengunjung Outcome Menarik minat kunjungan wisata ke Tahura SA

Dana Input Output Jumlah tokoh masyarakat yang terlibat aktif dalam pengamanan Tahura SA Jumlah lokasi di Tahura yg terpantau dalam patroli Pamhut Jumlah lokasi di Tahura yg ditindak dengan operasi penertiban Outcome Tercapainya Keamanan Kawasan Tahura

3. Pengelolaan Wisata Alam TAHURA

Input Output

Dana Jumlah demplot agrowisata yang terawat 4. Pemeliharaan Demplot Agro Wisata

29.650.000 2

29.650.000

Paket

Rupiah Paket

Rupiah

239.148.000

100,00

29.650.000 100,00

29.650.000

178.809.600 30,00

1.113.779.740

100,00

29.650.000 100,00

29.650.000

50,00

447.024.000 75,00

3.286.707.200

100,00

29.650.000 100,00

29.650.000

100,00

100,00

596.032.000 100,00

3.686.730.000

100,00

29.650.000 100,00

29.650.000

9

2

Rupiah

25,00

50,00

100,00

8

3.686.730.000

Rupiah Org

25,00

75,00

7

596.032.000 15

Lokasi

50,00

6

13

Lokasi 25,00

5

3

Tahun

4

1

100.000.000 100,00

100,00

70.000.000 70,00 70,00

100,00

1.084.420.000

40.000.000 40,00 40,00

91,56

992.892.000

100,00

10.000.000 10,00 10,00

23,63

256.229.740

91,56

100,00

Rupiah Ha

10,46

113.430.000

23,63

91,56

100,00

86.260.000

100.000.000 10

10,46

23,63

50,00

43.130.000

Ha

Rupiah Paket

10,46

50,00

43.130.000

10

1

Paket

50,00

43.130.000

1.084.420.000

1 Kawasan

1

Rupiah Ha

86.260.000 3

1

3

7. Inventarisasi Potensi Kawasan TAHURA SA

6. Pembangunan dan Pemeli haraan sarpras Wisata

5. RehabilitasiHutan, Pengelolaan dan Pengamanan TAHURA SA (DAK)

Dana Input Output Jumlah hasil studi pemanfaatan jasa lingkungan Tahura SA yang dapat di manfaatkan outcome Tersedianya dokumen studi pemanfaatan jasa lingkungan untuk pengembangan Tahura SA

Dana input Jumlah lokasi yang diketahui potensi output jasa lingkungannya outcome Tersedianya data potensi yang dapat dikembangkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan

Dana input Jumlah shelter yg dibuat dan dimanoutput faatkan pengunjung Tahura SA Jumlah jalan yang terpelihara untuk kenyamanan pengunjung Tahura SA outcome Tersedianya fasilitas wisata untuk pengunjung

Dana input Jumlah lahan kritis Tahura yg berkuoutput rang karena penanaman outcome Meningkatkan daya dukung lahan untuk konservasi tanah dan air

2

8. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Input Output

Outcome Tersedianya demplot agrowisata yang dapat menarik kunjungan wisata

9. Pelestarian Flora dan Fauna

Dana Jumlah penangkaran rusa yang terkelola dengan baik Jumlah penangkaran anggrek yang terkelola dengan baik

4

5 Ha

Rupiah Ha

3

10 Ha

200.810.000

10

6 50,00

50,00

8 50,00

9

100,00

100,00

200.810.000

7

74,70

150.000.000

100,00

49,80

74,70

100.000.000

49,80

100,00

913.740.000

100,00

100,00 100,00

100,00

913.740.000

100,00

9,46

Rupiah Unit

9,46

100,00

50.000.000

86.470.000

913.740.000 4

Paket 0,28

100,00

50.000.000

0,28

1

Paket

100,00

50.000.000

2.588.000

1

50,00

100,00

25.000.000

100,00

100.000.000 100,00

Rupiah Lokasi

100,00

90.000.000 90,00

100,00

50.000.000 3

30.000.000 30,00

90,00

180.468.000 100,00

50,00

100.000.000 Rupiah 1 Dokumen

30,00

162.421.200 90,00

Lokasi

1 Dokumen

54.140.400 30,00

3

Rupiah Unit

100,00

180.468.000 1

90,00 Unit

30,00 1

1

3

12. Penyeberluasan Informasi TAHURA SA

11. Pembuatan Rencana Penge lolaan TAHURA SA

10. Pengembangan Bina Cinta Alam

Dana Input Output Jumlah persemaian yang tersedia di Tahura SA outcome Tersedianya bibit untuk penanaman di Tahura SA

Dana Input Output Jumlah cetak publikasi Tahura SA guna promosi Jumlah film pendek tentang Tahura SA yang dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan Tahura SA di tingkat Nasional dan Mancanegara outcome Tersedianya bahan-bahan penunjang guna mempromosikan eksistensi kawa san wisata Tahura SA

Dana Input Output Jumlah masterplan yang tersedia guna pengelolaan wisata Tahura SA outcome Tersedianya dokumen untuk pengem bangan wisata Tahura SA

Dana Input Output Jumlah masyarakat yang bertambah pemahamannya dalam cinta alam outcome Meningkatnya jumlah masyarakat yang turut serta menjaga lilngkungan

2

13. Pembangunan dan Pemeli haraan Persemaian

Input Output

outcome Tersedianya fasilitas wisata untuk pengunjung

14. Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat

Dana Jumlah kelompok masyarakat yang terbentuk guna pengamanan hutan partisipatif di Tahura SA Jumlah kelompok masyarakat pamhut partisipatif yg terbina

5

7 30,00

8 90,00

9

100,00

50.000.000 100,00

6

50.000.000 100,00

100,00

Unit

50.000.000 100,00

100,00

150.000.000 100,00

2

12.500.000 25,00

100,00

150.000.000 100,00

100,00

4

25,00

90.000.000 60,00

100,00

Rupiah Org

Rupiah Judul

60,00

50.000.000 30

150.000.000 1

Judul

Org

1

Rupiah eks

30

50.000.000 600

Judul

22.500.000 30,00

60,00

45.000.000 60,00

100,00

50.000.000 100,00

80,00

40.000.000 80,00

90,00

67.500.000 90,00

100,00

50.000.000 100,00

100,00

100,00

50.000.000 100,00

100,00

75.000.000 100,00

100,00

50.000.000 100,00

100,00

100,00

50.000.000 100,00

20,00

30,00

10.000.000 20,00 1

Kel

Rupiah Kel

Unit

Rupiah Unit

1 Unit

50.000.000 1 1

75.000.000 4

4

1

2

V. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1. Rehabilitasi Hutan dan Konservasi

VI. Program Pengendalian Kebakaran Hutan 1. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan

3 outcome Terlibatnya kelompok masyarakat secara aktif dalam pengamanan hutan di Tahura SA Dana

Dana Input Output Jumlah penanaman lahan kritis Tahura tahun pertama dan kedua yang terpelihara Outcome Menjaga peluang tumbuh tanaman hasil kegiatan tahun pertama dan kedua

Input Output

Dana Jumlah petugas pemadaman kebaka ran hutan di Tahura SA yang tersedia Jumlah buku akuntabilitas hotspot Tahura SA yang dapat dimanfaatkan

Outcome Terkendalinya Kebakaran Hutan di Kawasan Tahura Sultan Adam

Dana Jumlah bulan penyediaan jasa ko-

Dana Input Output Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Outcome Kelancaran kegiatan persuratan Input Output

JUMLAH TAHURA SA UPPHH-Barito Muara I. Program Pelayanan Dana Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

5

7 60,00

8 90,00

9

100,00

600.000.000

30,00

540.000.000

6

360.000.000

100,00

600.000.000

Kel

180.000.000

90,00

540.000.000

4

Rupiah

60,00

360.000.000

4

600.000.000

30,00

100,00

180.000.000

90,00

200.000.000

Rupiah Ha

60,00

180.000.000

100,00

200.000.000

120

30,00

120.000.000

90,00

180.000.000

600.000.000

60.000.000

60,00

120.000.000

Ha

30,00

60.000.000

120

Rupiah Orang

200.000.000

100

100,00

200.000.000

75,00

5.877.512.000

100,00

50,00

5.057.227.158

471.228.600

Buku

25,00

2.303.989.712

353.421.450

51.440.000 100

1

849.077.986

235.614.300

38.580.000 75

Bulan

117.807.150

25.720.000 50

12

Rupiah

12.860.000 25

5.877.512.000 471.228.600

Rupiah Bulan

42.840.000 75

57.120.000 100

100

51.440.000 12

28.560.000 50

75 Bulan

14.280.000 25

50

12

Rupiah Bulan

25 57.120.000 12

1

3



3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kenderaan dinas/operasional

Dana Input Output Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor Outcome Kelancaran pelaksanaan jasa kebersihan kantor

Dana Input Output Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Outcome Kelancaran pelaksanaan jasa kebersihan kantor

Dana Input Output Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Outcome Kelancaran pelaksanaan jasa administrasi keuangan

Dana Input Output Jumlah bulan penyediaan jasa peme liharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Outcome Beroperasinya kendaraan dinas operasional

2


Dana Input Output Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

munikasi, sumber daya air dan listrik Outcome Pemenuhan kebutuhan komunikasi, air dan listrik


Input Output

Dana Jumlah bulan Penyediaan komponen 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

12

28.720.000 12

12

56.550.000 12

12

62.103.000 12

12

Rupiah Bulan

Bulan

Rupiah Bulan

Bulan

Rupiah Bulan

Bulan

Rupiah Bulan

Bulan

5

25

5.000.000 25

25

7.180.000 25

25

25

6

2.500.000 50

50

50

7

75

3.750.000 75

75

75

8

5.000.000 100

100

5.000.000 100

100

100

9

4

20.000.000 12

Bulan

1.250.000 25

50

3.750.000 75

25

14.137.500 25

50

28.275.000 50 50

14.360.000 50 50

10.000.000 50

75

42.412.500 75 75

21.540.000 75 75

15.000.000 75

20.000.000 100

100

28.720.000 100

100

56.550.000 100

100

62.103.000 100

12

Rupiah Bulan

25

2.500.000 50

46.577.250 75

5.000.000 12

Bulan

1.250.000 25

31.051.500 50

12

Rupiah Bulan

15.525.750 25

5.000.000 12

1

2

3



Dana Input Output Jumlah bulan Penyediaan makan dan minum Outcome Kelancaran pelaksanaan makan dan minuman

Dana Input Output Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Outcome Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

bangunan kantor


Dana Input Output Jumlah bulan penyediaan dana rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome Kelancaran pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Dana

Dana Input Output Jumlah bulan penyediaan dana rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Outcome Kelancaran pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11

30.000.000 11

12

3.000.000 12

12

Rupiah Bulan

Bulan

Rupiah Bulan

Bulan

Rupiah Bulan

Bulan

5

25

25

7.500.000 25

25

750.000 25

25

6

50

1.500.000 50

50

7

75

2.250.000 75

75

8

100

3.000.000 100

100

9

4

117.295.600 12

Bulan

8.750.000 25

50

58.647.800 50

50

17.500.000 50

50

75

87.971.700 75

75

26.250.000 75

75

322.665.000

430.220.000

100

35.000.000 100

100

117.295.600 100

100

30.000.000 100

12

Rupiah Bulan

25

215.110.000

22.500.000 75

35.000.000 12

Bulan

107.555.000

15.000.000 50

12

Rupiah

29.323.900 25

430.220.000

1

334.500.000 100 100

9 250.875.000 75 75

50.000.000 100 100

8 167.250.000 50 50

37.500.000 75 75

7

83.625.000 25 25

25.000.000 50 50

6

Rupiah Buah Buah

12.500.000 25 25

5

334.500.000 2 2 Rupiah Item Item

4

Dana Input Output Jumlah gedung kantor yang dibangun Outcome Bertambahnya fasilitas gedung kerja 50.000.000 5 5

3

1. Pembangunan Gedung kantor

Dana Input Output Jumlah peralatan gedung kantor Outcome Tersedianya peralatan gedung kantor

2

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

100

32.720.000 100 75

5.000.000 100

24.540.000 75 50

3.750.000 75

100

16.360.000 50 25

2.500.000 50

75

8.000.000 100

8.180.000 25 12

Bulan

1.250.000 25

50

6.000.000 75

100

Rupiah Bulan 12

Rupiah Bulan

25

4.000.000 50

75

45.000.000

32.720.000

5.000.000 12

Bulan

2.000.000 25

50

33.750.000


12

Rupiah Bulan

25

22.500.000

45.000.000 100

Dana Input Output Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor Outcome Berfungsinya gedung kantor dan gudang

8.000.000 12

Bulan

11.250.000

33.750.000 75

4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12

Rupiah

22.500.000 50

Dana Input Output Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Outcome Berfungsinya perlengkapan gedung kantor

45.000.000

11.250.000 25

5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Dana

Rupiah Kali

412.871.250

287.855.000 100

531.434.400

100

259.157.500

215.891.250 75

75

95.713.750

143.927.500 50

50

Rupiah

71.963.750 25

25

531.434.400

Rupiah %

Kali

Dana

287.855.000 100

4

Dana Persentase bulan termonitornya pe-

Input Dana Output Jumlah pelatihan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Outcome Tercapainya peningkatan kualitas SDM

Input Output

45.000.000 4

Dana Input Output pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Outcome Berfungsinya peralatan gedung kantor

III. Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan kapasitas SDM

IV. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 1. Monitoring dan Pengawasan Penataan Hasil Hutan

1

2

2. Pengawasan dan Pengujian Legalitas Hasil Hutan

3 redaran hasil hutan di pelabuhan Trisakti Jumlah wilayah tujuan yg termonitor keabsyahan dokumen KO nya Jumlah wilayah asal kayu yang termo nitor keabsyahan dokumen KB nya Outcome Termonitornya peredaran kayu bulat dan olahan di wilayah Barito Muara Input Dana Output Persentase pelayanan pemeriksaan dan pengukuran KB/KO di Industri dan barang bukti Persentase terlayaninya pemberian saksi ahli pada instansi terkait Jumlah wilayah yang terkontrol legalitas kayu bulatnya Outcome Terawasi dan terujinya legalitas HH di wilayah Barito Muara

JUMLAH BARITO MUARA JUMLAH KESELURUHAN

3 Kab

Prov

5

25

25

6

50

50

7

75

75

8

100

100

100

9

4

2

75

243.579.400 100,00

50

196.980.000 75,00

100,00

25

66,66

100,00

bulan

66,66

87,50

100,00

12

33,33

37,50

75,00

115.230.000 50,00

%

-

50,00

23.750.000 25,00

100

Lokasi

25,00

Rupiah %

6

Bulan

243.579.400 100

12

1.477.883.000 23.554.325.000

REALISASI ANGGARAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALSEL 2016 No.

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Program/Kegiatan

1 2 APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13

RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyedia Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

II. 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pagu Dana Rp.

Bobot %

Realisasi Rp.

% Keu

% Fisik

3

4

5

6

7

3.223.104.750 1.751.174.750 65.440.000 279.134.750 146.720.000 157.800.000 88.760.000 36.000.000 30.000.000 20.000.000 8.000.000 139.000.000 250.470.000 350.000.000 179.850.000

13,79 7,49 0,28 1,19 0,63 0,68 0,38 0,15 0,13 0,09 0,03 0,59 1,07 1,50 0,77

2.798.571.303 1.466.493.203 57.881.100 169.163.231 114.739.298 138.010.000 87.725.900 32.800.000 19.616.500 20.000.000 7.714.000 104.584.074 185.855.000 349.943.100 178.461.000

86,83 83,74 88,45 60,60 78,20 87,46 98,83 91,11 65,39 100,00 96,43 75,24 74,20 99,98 99,23

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

760.500.000 257.500.000 150.000.000 265.000.000 15.000.000 73.000.000

3,25 1,10 0,64 1,13 0,06 0,31

711.327.600 228.575.000 149.000.000 251.530.600 14.722.000 67.500.000

93,53 88,77 99,33 94,92 98,15 92,47

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

274.100.000 274.100.000

1,17 1,17

212.608.700 212.608.700

77,57 77,57

100,00 100,00

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 3. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Kalsel 4. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Kehutanan

437.330.000

1,87

408.141.800

93,33

100,00

100.720.000 51.000.000 135.000.000 150.610.000

0,43 0,22 0,58 0,64

100.234.300 32.810.000 131.924.400 143.173.100

99,52 64,33 97,72 95,06

100,00 100,00 100,00 100,00

698.090.000 446.650.000 57.280.000 294.230.000 95.140.000

2,99 1,91 0,25 1,26 0,41

673.241.450 431.047.850 55.162.500 285.865.350 90.020.000

96,44 96,51 96,30 97,16 94,62

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

251.440.000 251.440.000

1,08 1,08

242.193.600 242.193.600

96,32 96,32

100,00 100,00

2.651.393.600 1.434.805.000 704.000.000 150.000.000 26.000.000 53.940.000 53.000.000 100.000.000 96.090.000 251.775.000

11,35 6,14 3,01 0,64 0,11 0,23 0,23 0,43 0,41 1,08

2.297.962.200 1.192.855.000 650.671.300 26.737.500 24.260.000 49.440.000 31.972.700 81.420.000 79.000.000 249.353.500

86,67 83,14 92,42 17,83 93,31 91,66 60,33 81,42 82,21 99,04

96,23 93,03 100,00 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

B. I. 1. 2. 4.

PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Sosialisasi Batas Kawasan Hutan dan KPH Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Hutan dalam KPH Monitoring dan evaluasi Tata Batas IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman

II. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Pengamanan Batas Kawasan Hutan C. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

LINGKUNGAN HIDUP Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Pengadaan Pakaian Polhut dan Pembina Polhut Pengamanan Hutan Partisipatif Pemeliharaan Persenjataan Polhut Peningkatan ketrampilan Menembak bagi POLHUT dan Pembina Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan hutan Pengndalian dan Pengawasan Kawasan Konservasi SDH

1

2

3

4

5

6

7

II. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA 1. Rehabilitasi hutan dan Lahan

310.938.600 310.938.600

1,33 1,33

307.019.000 307.019.000

98,74 98,74

100,00 100,00

III. Program Pengendalian Kebakaran Hutan 1. Pelatihan Pemadam Kebakaran Hutan 2 Pengendalian Kebakaran Hutan/Lahan

905.650.000 44.750.000 860.900.000

3,88 0,19 3,68

798.088.200 43.750.000 754.338.200

88,12 97,77 87,62

100,00 100,00 100,00

D. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Pengembangan hasil hutan non kayu Monev Konflik Sosial Pembangunan HT Monev Budidaya HHBK Monev Peredaran Benih Serta Pembinaan Penangkar Benih Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman pada IUPHHK-HT Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan HHBK Pengembangan Hutan Rakyat Pengembangan dan peningkatan Budidaya Lebah Madu

7.532.520.250 4.649.500.000 1.501.440.000 165.430.000 193.630.000 122.250.000 193.750.000 223.000.000 2.000.000.000 250.000.000

32,23 19,90 6,43 0,71 0,83 0,52 0,83 0,95 8,56 1,07

3.858.088.255 2.409.393.355 1.048.561.355 163.092.800 176.820.000 118.550.000 190.460.000 222.532.400 371.372.300 118.004.500

51,22 51,82 69,84 98,59 91,32 96,97 98,30 99,79 18,57 47,20

60,50 66,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 34,75 49,78

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Promosi Hasil Hutan Pengawasan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Pengendalian Industri Kehutanan dengan Kapasitas Produksi ,6000 m3/Tahun Pengendalian Pengusahaan Hutan Pengendalian Kinerja Teknis Pengolahan HH dengan Kapasitas <6000 m3/Tahun Pengendalian Terhadap IPHHK dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Optimasliasi Penerimaan PSDH, DR dan PNT

1.010.420.000 295.100.000 100.000.000 150.000.000 75.000.000 143.900.000 96.420.000 150.000.000

4,32 1,26 0,43 0,64 0,32 0,62 0,41 0,64

992.820.450 290.614.850 96.959.800 149.308.800 73.710.000 142.500.000 95.750.000 143.977.000

98,26 98,48 96,96 99,54 98,28 99,03 99,31 95,98

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.872.600.250 148.150.250 250.000.000

8,01 0,63 1,07

455.874.450 147.623.250 228.253.200

24,34 99,64 91,30

25,53 100,00 100,00

1.474.450.000

6,31

79.998.000

5,43

5,43

JUMLAH APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel APBN I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

14.105.108.600

60,36

9.627.863.208

68,26

78,20

1.928.000.000

8,25

1.752.336.987

90,89

90,89

JUMLAH APBN JUMLAH KESELURUHAN DINAS KEHUTANAN APBD Tahura Sultan Adam A. URUSAN PILIHAN I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Jasa Komunikasi, sumber air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas operasional 4. Penyediaan jasa adminitrasi keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7. Penyediaan Alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11. Penyedia Bahan Logistik Kantor 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 14. Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah

1.928.000.000 16.033.108.600

8,25 1.752.336.987 68,61 11.380.200.195

90,89 70,98

90,89 79,72

80,95 72,84 92,80 36,44 69,18 95,71 87,21 72,08 99,99 85,50 81,75 96,00 54,11 88,22 84,75 98,92

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

III. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 1. Rapat Koordinasi Teknis Kehutanan dan Penyusunan Data Dasar 2. Pengembangan Masyarakat di Dalam dan di Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Hutan 3. Penyusunan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

1.390.782.000 902.240.000 54.440.000 119.162.000 171.368.000 60.600.000 11.000.000 25.000.000 16.500.000 16.962.000 10.000.000 2.500.000 133.968.000 82.000.000 168.740.000 30.000.000

5,95 3,86 0,23 0,51 0,73 0,26 0,05 0,11 0,07 0,07 0,04 0,01 0,57 0,35 0,72 0,13

1.125.871.565 657.181.565 50.519.000 43.424.075 118.548.900 58.000.000 9.593.500 18.019.000 16.499.000 14.501.680 8.174.500 2.400.000 72.485.625 72.341.000 143.000.285 29.675.000

1

2

3

4

5

6

7

458.892.000 50.000.000 408.892.000

1,96 0,21 1,75

445.370.000 49.835.000 395.535.000

97,05 99,67 96,73

100,00 100,00 100,00

29.650.000 29.650.000

0,13 0,13

23.320.000 23.320.000

78,65 78,65

100,00 100,00

4.466.788.000 3.666.788.000 596.032.000 100.000.000 913.740.000 1.084.420.000 86.260.000 50.000.000 100.000.000 180.468.000 50.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 75.000.000 180.868.000

19,11 15,69 2,55 0,43 3,91 4,64 0,37 0,21 0,43 0,77 0,21 0,64 0,21 0,21 0,32 0,77

4.062.263.300 3.341.112.900 568.839.300 74.400.000 815.652.500 1.067.658.200 76.814.900 47.780.000 166.200.000 40.626.000 141.606.000 48.244.000 48.875.000 71.075.000 173.342.000

90,94 91,12 95,44 74,40 89,27 98,45 89,05 95,56 92,09 81,25 94,40 96,49 97,75 94,77 95,84

97,76 97,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

II. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1. Rehabilitasi Hutan dan Konservasi

600.000.000 600.000.000

2,57 2,57

557.585.000 557.585.000

92,93 92,93

100,00 100,00

III. Program Pengendalian Kebakaran Hutan 1. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan

200.000.000 200.000.000

0,86 0,86

163.565.400 163.565.400

81,78 81,78

100,00 100,00

5.857.570.000

25,07

5.188.134.865

88,57

98,29

946.448.600 471.228.600 51.440.000 57.120.000 62.103.000 56.550.000 28.720.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 30.000.000 117.295.600 35.000.000

4,05 2,02 0,22 0,24 0,27 0,24 0,12 0,09 0,02 0,02 0,01 0,13 0,50 0,15

885.116.779 432.205.406 49.880.020 32.115.479 51.150.269 56.511.500 27.998.000 19.988.500 4.869.200 4.981.900 2.700.000 29.975.000 117.035.538 35.000.000

93,52 91,72 96,97 56,22 82,36 99,93 97,49 99,94 97,38 99,64 90,00 99,92 99,78 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

430.220.000 334.500.000 50.000.000 32.720.000 5.000.000 8.000.000

1,84 1,43 0,21 0,14 0,02 0,03

428.008.099 333.600.000 49.944.799 31.821.000 4.989.800 7.652.500

99,49 99,73 99,89 97,25 99,80 95,66

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

45.000.000 45.000.000

0,19 0,19

24.903.274 24.903.274

55,34 55,34

100,00 100,00

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

URUSAN WAJIB Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Pengendalian Kerusakan Hutan dan lahan Pembangunan Arbortum Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wisata Pengelolaan Wisata Alam Tahura Pemeliharaan Demplot Agrowisata Inventarisasi Potensi Kawasan Tahura Sultan Adam Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Pelestarian Flora dan Fauna Pengembangan Bina Cinta Alam Pembuatan Rencana Pengelolaan Tahura SA Penyebarluasan Informasi Tahura SA Pembangunan dan Pemeliharaan Persemaian Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat Rehabilitasi Hutan, Pengelolaan dan Pengamanan Tahura SA (DAK)

JUMLAH APBD Tahura Sultan Adam APBD UPPHH-Barito Muara A. RUTIN I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyedian komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 12. Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah II. 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin. Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan Kapasitas SDM

1 B. IV. 1. 2.

2 KEHUTANAN Pembinaan dan Penertiban Industri HH Monitoring dan Pengawasan Penatausahaan Hasil Hutan Pengawasan dan Pengujian Legalitas Hasil Hutan JUMLAH APBD UPPHH-Barito Muara JUMLAH KESELURUHAN

3 531.434.400 531.434.400 287.855.000 243.579.400 1.477.883.000 23.368.561.600

4

5

2,27 505.823.979 2,27 505.823.979 1,23 268.846.266 1,04 236.977.713 6,32 1.390.940.758 100,00 17.959.275.818

6 95,18 95,18 93,40 97,29 94,12 76,85

7 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 85,66

REALISASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No.

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Satuan

Realisasi

Ket

1

2

3

4

5

6

7

I.

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan Jasa administrasi Keuangan




Dana

1.751.174.750

Rupiah

1.466.493.203

65.440.000

12

Rupiah Bulan

57.881.100 100,00

12

Bulan

100,00

Dana Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome Pemenuhan kebutuhan komunikasi, air dan listrik

279.134.750

12

Rupiah Bulan

169.163.231 100,00

12

Bulan

100,00

Input Output

Dana Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Outcome Beroperasinya kendaraan dinas

146.720.000

12

Rupiah Bulan

114.739.298 100,00

12

Bulan

100,00

Input Output

157.800.000

12

Rupiah Bulan

138.010.000 100,00

12

Bulan

100,00

Dana Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Outcome Kelancaran pelaksanaan jasa kebersihan kantor

88.760.000

12

Rupiah Bulan

87.725.900 100,00

12

Bulan

100,00

Input Output

Dana Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor Outcome Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

36.000.000

12

Rupiah Bulan

32.800.000 100,00

12

Bulan

100,00

Input Output

30.000.000

12

Rupiah Bulan

19.616.500 100,00 100,00

12

Bulan

20.000.000 12

Rupiah Bulan

20.000.000 100,00

12

Bulan

100,00

Input Output

Dana Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Outcome Kelancaran kegiatan persuratan Input Output

Dana Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Outcome Kelancaran pelaksanaan jasa administrasi keuangan Input Output

Dana Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

8. Penyediaan komponen Input instalasi listrik/penerangan Output bangunan kantor

Dana Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1

2 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Input Output

Dana Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Outcome Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-un dangan

4

5

6

7

8.000.000 12

Rupiah Bulan

7.714.000 100,00

12

Bulan

100,00

10. Penyedia Bahan Logistik Kantor

Input Dana Output Jumlah bulan penyediaan BBM Outcome Terpenuhinya keperluan BBM kendaraan operasional

139.000.000 12 12

Rupiah Bulan Bulan

104.584.074 100,00 100,00


Input Output

Dana Jumlah bulan Penyediaan makan dan minum Outcome Tersedianya makan minum rapat dan pegawai

250.470.000 11

Rupiah Bulan

185.855.000 100,00

11

Bulan

100,00

Input Output

Dana Jumlah bulan penyediaan dana rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome Kelancaran pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

350.000.000 12

Rupiah Bulan

349.943.100 100,00

12

Bulan

100,00

Input Output

179.850.000 12

Rupiah Bulan

178.461.000 100,00

12

Bulan

100,00

760.500.000

Rupiah

711.327.600

Dana 257.500.000 Jumlah pengadaan peralatan gedung 28 kantor Outcome Tersedianya peralatan gedung kantor penunjang 28 kegiatan

Rupiah Unit

228.575.000 100,00

Input Output

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


II.

3

Dana Jumlah bulan penyediaan dana rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Outcome Kelancaran pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan peralatan gedung kantor

2. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan


Dana Input Output

Unit

100,00

Dana Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Outcome Berfungsinya rumah jabatan

150.000.000 12

Rupiah Bulan

12

Bulan

Input Output

265.000.000 12

Rupiah Bulan

251.530.600 100,00

12

Bulan

100,00

Dana Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcome Berfungsinya gedung kantor dan gudang

149.000.000 100,00 100,00

1

2 4. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

3 Input Output

5

6

7

15.000.000 12

Rupiah Bulan

14.722.000 100,00

12

Bulan

100,00

Input Output

73.000.000 12

Rupiah Bulan

67.500.000 100,00

12

Bulan

100,00

274.100.000

Rupiah

212.608.700

274.100.000 14

Rupiah Orang

212.608.700 100,00

1

Tahun

100,00

437.330.000

Rupiah

408.141.800

Dana Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Outcome Berfungsinya peralatan gedung kantor

III. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

4

Dana Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Outcome Berfungsinya perlengkapan gedung kantor

Dana Input Output

Dana Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Outcome Meningkatnya SDM bagian kepegawaian

IV. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dana

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Input Output

Dana Jumlah laporan tahunan Tahun 2015 Jumlah laporan akuntabilitas Th 2015 Jumlah laporan LKPJ Tahun 2015 Jumlah laporan LPPD Tahun 2015 Outcome Pemenuhan kebutuhan data-data kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan serta hasil pembangunan kehutanan Kalsel

100.720.000

1 1 1 1 1

Rupiah Judul Judul Judul Judul Tahun

100.234.300 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Input Output

51.000.000 1 1 1

Rupiah Judul Judul Tahun

32.810.000 100,00 100,00 100,00

3. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Input Output

Dana Jumlah bahan Rakoregbanghut 2016 Jumlah bahan Musrenbanghut 2016 Jumlah bahan Rakornasbanghut 2016 Jumlah SDM yang mengikuti kursus singkat Penyusunan RKA Berbasis SAKIP dan ASB Outcome Pemenuhan kebutuhan rencana pembangunan kehutanan Tahun 2017

135.000.000 1 1 1 5

Rupiah Judul Judul Judul orang

131.924.400 100,00 100,00 100,00 100,00

1

Tahun

100,00

Input Output

150.610.000 1

Rupiah Judul

143.173.100 100,00

7

Orang

100,00

4. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan

Dana Jumlah laporan prognosis keuangan Jumlah laporan keuangan SKPD Outcome Tersedianya Data Anggaran Kegiatan yang telah dilaksanakan serta hasil pe ngeluaran keuangan Dinas Kehutanan Kalsel

Dana Jumlah data hasil pembangunan kehutanan Jumlah SDM yang mengikuti kursus singkat Teknologi Informasi

1

2

3 Outcome Tersusunnya perencanaan pembangunan kehutanan

V. Perencanaan Tata Ruang 1. Sosialisasi Batas Kawasan Input Hutan dan KPH Output

Dana Dana Jumlah lokasi yang masyarakatnya faham mengenai batas kawasan hutan dan mengenai KPH Outcome Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai batas kawasan hutan dan KPH

2. Identifikasi Pemanfaatan Input Kawasan Hutan Dalam KPH Output

Dana Jumlah lokasi kawasan hutan yg teridentifikasi Jumlah judul rencana pemanfaatan hutan hasil adopsi informasi di KPH Malang yg dapat diterapkan di Kalsel Outcome Tersedianya data dan informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan

3. Monitoring dan evaluasi Input Tata Batas IUPHHK-HA/HT Output

Dana Jumlah lokasi IUPHHK HA/HT yang diketahui kondisi tata batasnya Outcome Tersedianya data dan informasi Batas IUPHHK-HA/HT.

VI. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Pengamanan Batas Kawasan Hutan Dalam Rangka Tata Ruang

VII. Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam 1. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

2. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Dana Input Output

Dana Jumlah batas kawasan hutan yg terpelihara Jumlah tulisan mengenai perubahan fungsi kawasan hasil adopsi informasi yg dapat diterapkan di Kalsel Outcome Kepastian batas kawasan hutan Dana

4

5

6

7

1

Tahun

100,00

446.650.000 57.280.000 2

Rupiah Rupiah Lokasi

431.047.850 55.162.500 100,00

2

Lokasi

100,00

294.230.000 4

Rupiah Lokasi

285.865.350 100,00

1

Judul

100,00

4

Berkas

100,00

95.140.000 4

Rupiah Lokasi

90.020.000 100,00

4

Laporan

100,00

251.440.000

242.193.600

30

Rupiah Km

1

Judul

100,00

30

Km

100,00

251.440.000

242.193.600 100,00

1.434.805.000

Rupiah

1.192.855.000

Dana Jumlah lokasi yang terpantau dalam patroli Pamhut Jumlah lokasi yang ditindak dengan operasi gabungan pengamanan hutan Outcome Terlaksananya pengamanan dan penertiban hasil hutan yang dipungut secara ilegal

704.000.000 24

Rupiah Lokasi

650.671.300 100,00

10

Lokasi

60,00

1

Tahun

100,00

Input Output

150.000.000 25

Rupiah Ha

26.737.500 -

Input Output

Dana Jumlah lahan kritis masyarakat yang berkurang karena penanaman kayu manis Jumlah rancangan teknis yg tersedia untuk penanaman kayu manis Jumlah calon lokasi yang tersedia untuk penanaman kemiri di Th 2017

1

Judul

-

1

Lokasi

100,00

1

2

3 Outcome Bertambahnya lahan produk masyara kat dengan tanaman kayu manis

3. Pengadaan Pakaian Polhut dan Pembina Polhut

5 25

Ha

7 -

26.000.000 30

Input Output

Dana Jumlah masyarakat yang faham dan bertisipasi dlm pengamanan hutan Outcome Meningkatnya pemahaman dan keterampilan relawan pengamanan hutan

53.940.000 10

Rupiah kelomp

49.440.000 100,00

10

kelomp

100,00

5. Pemeliharaan Persenjata- Input Dana an POLHUT Output Jumlah senjata api yang layak pakai Outcome Tersedianya persenjataan Polhut saat operasi

53.000.000 105 105

pucuk pucuk

31.972.700 100,00 100,00

Dana Jumlah Polhut dan Pembina yang meningkat keterampilan menembaknya Tersedianya tenaga pengamanan hutan Polhut yang handal

100.000.000 40

Rupiah org

81.420.000 100,00

Dana Jumlah data monev linhut dan sarpras Polhut yang dapat dimanfaatkan Outcome Tersedianya data perlindungan hutan dan Sarpras Polhut yang

96.090.000 13

Rupiah Lokasi

79.000.000 100,00

13

Lokasi

100,00

251.775.000 8

Rupiah Lokasi

249.353.500 100

5

Lokasi

100

8

Lokasi

100

21

lokasi

100

310.938.600

Rupiah

307.019.000

310.938.600 500

Rupiah Ha

307.019.000 -

6. Peningkatan Keterampilan Input Menembak Bagi Polhut Output dan Pembina Outcome

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan Hutan.

8. pengendalian dan pengawasan kawasan Konservasi SDH

VIII. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA 1. Rehabilitasi hutan dan Lahan

Input Output

Input Output

Dana Jumlah data survey kerusakan kawa san hutan lindung yg dapat dimanfaatkan Jumlah data hasil identifikasi dan inventarisasi potensi SDA kawasan penyangga yang dapat dimanfaatkan jumlah Jumlah data flora dan fauna yang tidak dilindungi di HL/HP dan Tahura SA yang dapat dimanfaatkan Outcome Tersedianya data terkait kawasan konservasi SDH di Provinsi Kalsel Dana Input Output

Dana Jumlah lahan kritis yg berkurang karena penanaman Jumlah luas tanaman tahun pertama yang dipelihara Outcome Bertambahnya tanaman pada lahan kritis

30

40

Rupiah stel

6

Dana Jumlah seragam dinas bagi Polhut Polhut dan Pembina yg dapat mendukung operasional pamhut Outcome Tersedianya pakaian polhut dan pembina

4. Pengamanan Hutan Partisipatif

Input Output

4

stel

org

24.260.000 100,00

100,00

100,00

605

Ha

-

500

Ha

-

1

2

IX. Pengendalian Kebakaran Hutan : 1. Pengendalian Kebakaran Hutan:

2. Pelatihan Pemadaman Kebakaran Hutan bagi MPA se-Kalsel.

X. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 1. Pengembangan hasil hutan non kayu

2. Monev Konflik sosial Pembangunan HT

3 Dana Input Output

Dana Jumlah kelompok MPA yang bertambah pemahamannya Jumlah peta kerawanan kebakaran hutan Kalsel yg dapat dimanfaatkan Jumlah peta hotspot yang dapat dimanfaatkan Jumlah lokasi rawan kebakaran hutan yg dapat dicegah melalui patroli pencegahan Jumlah lokasi yang termonitor pasca kebakaran hutan Jumlah IUPHHK/IPPKH yang bertambah pemahamannya terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan Jumlah judul buku/tulisan mengenai cara pengendalian kebakaran hutan hasil adopsi informasi di Sulawesi yg dapat diterapkan Outcome Terkendalinya kejadian kebakaran hutan dan lahan se Kalsel Input Output

Dana Jumlah masyarakat yang mampu menangani kebakaran hutan Outcome Bertambahnya ketrampilan anggota MPA dalam pemadaman kebakaran hutan Dana Input Output

Dana Jumlah luas lahan masyarakat yang tertanami HHBK Gaharu Jumlah petani hutan yg meningkat pemahamannya dgn pelatihan budidaya HHNK Jumlah rancangan teknis yg tersedia untuk penanaman Gaharu Jumlah lokasi tanaman rotan & gaharu yg diketahui kondisinya hasil penanaman dari Tahun 2014 s/d 2016 Outcome Bertambahnya luasan tanaman Gaharu Input Output

Dana Jumlah peserta pelatihan yg faham mengenai penanganan resolusi konflik sosial HT Jumlah lokasi yang termonitor resolusi konflik HT Outcome Terselesaikannya kasus konflik yg terjadi

4

5

6

7

905.650.000

Rupiah

798.088.200

860.900.000 2

Rupiah Lokasi

754.338.200 100,00

22

Buah

100,00

22

Peta

100,00

11

Lokasi

109,09

11

Lokasi

100,00

8

Lokasi

100,00

1

Judul

100,00

1

Tahun

100,00

44.750.000 30

Rupiah Org

43.750.000 100,00

30

Org

100,00

4.649.500.000

Rupiah

2.409.393.355

1.501.440.000

375

Rupiah ha

1.048.561.355 60,00

20

Orang

100,00

1

Judul

100,00

20

Lokasi

100,00

375

ha

60,00

165.430.000 30

Orang

163.092.800 100,00

11

Lokasi

100,00

11

Lokasi

100,00

1

2 3. Monev Budidaya HHBK

3 Input Output

Dana Jumlah lokasi budidaya HHBK yang termonitor Jumlah lokasi budidaya gaharu yang termonitor Jumlah lokasi budidaya kaliandra & lebah madu yang termonitor Jumlah lokasi budidaya aren dan kayu manis yg termonitor Outcome Terpantaunya budidaya HHBK di Provinsi Kalsel

6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan HHBK

7. Pengembangan Hutan Rakyat

8. Pengembangan dan Peningkatan Produksi Madu

5

6

7

193.630.000 12

Lokasi

176.820.000 100,00

15

Lokasi

100,00

5

Lokasi

100,00

2

Lokasi

100,00

1

Tahun

100,00

Dana Jumlah lokasi yang termonitor peredaran benih tanaman hutannya Jumlah lokasi sumber benih tanaman hutan yg terbina Outcome Terpantaunya peredaran dan penang kar benih

122.250.000 9

Lokasi

118.550.000 100,00

9

Lokasi

100,00

9

Lokasi

100,00

Input Output

Dana Jumlah RKT Tahun berjalan HTI yang dimonitor Jumlah HTI yang diperiksa usulan RKT nya Jumlah IUPHHK HTI yang termonitor pembangunannya Outcome Terfasilitasimya HTI di Prov. Kalsel

193.750.000 11

Lokasi

190.460.000 100,00

11

Lokasi

100,00

11

Lokasi

100,00

11

Lokasi

100,00

Input Output

223.000.000 6

Rupiah Lokasi

222.532.400 100,00

6

Lokasi

100,00

1

Judul

100,00

1

Tahun

100,00

4. Monev Peredaran Benih Input Serta Pembinaan Penang- Output kar Benih

5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Pada IUPHHK-HT

4

Dana Jumlah lokasi yang terinventarisir ijin usaha pemanfaatan HHBK nya Jumlah lokasi yang termonitor pengem bangan HHBK nya Jumlah tulisan terkait hasil pengembangan wawasan dan informasi HHBK ke bali yang dapat dimanfaatkan Outcome Terfasilitasinya pengembangan HHBK di Prov. Kalsel Input Output

Dana Jumlah luas lahan masyarakat yang tertanami hutan rakyat Jumlah luas penanaman HR tahun pertama yg terpelihara Outcome Bertambahnya luasan Hutan Rakyat Input Output

Dana Jumlah koloni lebah madu yg dapat dimanfaatkan para petani Jumlah tanaman kaliandra yang ditanam sebagai sumber pakan lebah Jumlah petani lebah madu yg meningkat pemahamannya

2.000.000.000 270

Rupiah Ha

371.372.300 -

200

Ha

69,50

270

Ha

-

250.000.000 60

Rupiah Koloni

118.004.500 13,33

12.500

Btg

36,00

6

Org

100,00

1

2

3 Outcome Terfsilitasi budidaya lebah madu di Prov. Kalsel

XI. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 1.

2.

3.

4.

5.

Pengendalian Peredaran HH dan Promosi HH


5 1

6

Tahun

1.010.420.000

Input Output

7 13,33

992.820.450

Dana Jumlah lokasi yang termonitor peredaran hasil hutannya Jumlah stand pameran yang dapat menampilkan produk hasil hutan Kalimantan Selatan Outcome Tertibnya peredaran hasil hutan dan terpromosikannya produk hasil hutan

295.100.000 12

Lokasi

290.614.850,00 100,00

1

unit

200,00

1

Tahun

100,00

input Output

100.000.000 3

Lokasi

96.959.800 100,00

3

Lokasi

100,00

3

Lokasi

100,00

1

Judul

100,00

3

Lokasi

100,00

150.000.000 13

Lokasi

149308800 130,77

1

Judul

100,00

13

Lokasi

130,77

75.000.000 3

Unit

73710000 100,00

3

Unit

100,00

3

Unit

100,00

9

Unit

100,00

Dana Jumlah lokasi yang termonitor HHBK nya Jumlah lokasi yg bertambah pemahamannya mengenai peningkatan produksi lebah madu Jumlah lokasi yang terinventarisir industri hasil hutan kayunya Jumlah tulisan hasil adopsi teknologi pengolahan produk hasil hutan kayu di jawa timur yang dapat dimanfaatkan Outcome Terpantaunya pengolahan HHBK di prov. Kalsel

Pengendalian Industri Ke- Input hutanan Dengan Kapasitas Output Produksi, 6000m3/Tahun

Dana Jumlah lokasi pengolahan kayu yang terinventarisir Jumlah judul tulisan tentang pemanfaatan dan pengolahan hutan rakyat di Jawa Timur yang dapat dimanfaatkan Outcome Terpantaunya industri kehutanan dgn kapasitas produksi, 6.000 m3/Tahun

Pengendalian Pengusaha- Input an Hutan Output

Dana Jumlah IUPHHK HA yg kegiatan produksinya terkendali sesuai aturan Jumlah IUPHHK HT yg kegiatan produksinya terkendali sesuai aturan Jumlah lokasi produksi kayu rakyat yang termonitor Outcome Terpantaunya produksi kayu di IUPHHK HA/HT dan kayu rakyat

Pengendalian Kinerja Teknis Pengolahan HH dgn Kapasitas <6000m3/ Tahun

4

Input Output

Dana Jumlah IPHHK yang terevaluasi dan dinilai kinerjanya Jumlah IPHHK yang teruji rendemen produksinya Outcome Meningkatnya kinerja IPPHK

143.900.000 36

Unit

142500000 105,56

36

Unit

105,56

36

Unit

105,56

1

2 6.

7.

3

Pengendalian Tehadap IPHHK dengan Kapsitas Produksi<6000m3/Tahun


Input Output

Dana Jumlah IPHHK yang faham mengenai RPBBI Outcome Terkendalinya RPBBI di IPHHK Input Output

Dana Jumlah lokasi yang diperiksa terkait keabsyahan laporan tahunan pemba yaran iuran kehutanan Jumlah lokasi yang diperiksa terkait kebenaran pungutan PSDH, DR dan PNT Jumlah data hasil perhitungan pungutan/iuran kehutanan Outcome Terpantaunya penerimaan PSDH & DR

XII Perencanaan dan Pengem bangan Hutan 1.

2.

3,

5

Input Output

Dana Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kehutanan yang aspiratif dan komprehensif Jumlah data statistik kehutanan Tahun 2017 Outcome Tersedianya rencana dan data yg diperlukan untuk Tahun 2017

Pengembangan masyara- Input kat Di Dalam dan Di Sekitar Output Hutan Dalam Pengelolaan

Dana Jumlah masyarakat yang bertambah pemahamannya di bidang pengelolaan HKM & HD Jumlah tulisan hasil pengembangan wawasan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan Outcome Bertambahnya masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan hutan Input Dana Output Jumlah laporan hasil penelitian usulan perubahan fungsi kawasan Outcome Tersedianya data hasil penelitian yg dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Menteri

JUMLAH DISHUT B. Tahura Sultan Adam I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Input Surat Menyurat Output

Dana Dana Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

6

7

96.420.000 36

Unit

95750000 102,78

36

Unit

102,78

150.000.000 3

Lokasi

143977000 100,00

3

Lokasi

100,00

4

Tri

100,00

1

Tahun

100,00

1.872.600.250

Rapat Koordinasi Teknis Kehutanan dan Penyusunan Data Dasar

Penyusunan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

4

455.874.450

148.150.250 1

Judul

147.623.250,00 100,00

1

Judul

100,00

2

Judul

100,00

250.000.000 30

Orang

228.253.200,00 100,00

1

Judul

100,00

30

Orang

100,00

1.474.450.000 1

Judul

1

Judul

79998000

14.105.108.600

9.627.863.208

902.240.000

Rupiah

657.181.565

54.440.000 12

Rupiah Bulan

50519000 100,00

1

2

3 Outcome Kelancaran kegiatan persuratan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik


119.162.000 12

Rupiah Bulan

43.424.075,00 100,00

12

Bulan

100,00

171.368.000

12

Rupiah Bulan

118.548.900,00 100,00

12

Bulan

100,00

Dana Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Outcome Kelancaran pelaksanaan jasa administrasi keuangan

60.600.000 12

Rupiah Bulan

58.000.000,00 100,00

12

Bulan

100,00

Input Output

11.000.000 12

Rupiah Bulan

9.593.500,00 100,00

12

Bulan

100,00

Dana Jumlah bulan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Outcome Berfungsinya Peralatan Kerja

25.000.000 12

Rupiah bulan

18.019.000,00 100,00

12

bulan

100,00

Input Output

Dana Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor Outcome Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor

16.500.000 12

Rupiah Bulan

16.499.000,00 100,00

12

Bulan

100,00

Input Output

16.962.000 12

Input Output


Input Output


Dana Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan


Dana Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


7 100,00

6 Penyediaan Jasa Perbaik- Input an Peralatan Kerja Output


6

Bulan

Dana Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Outcome Beroperasinya kendaraan dinas

5 Penyediaan jasa kebersihan Kantor

5 12

3 Penyediaan jasa Pemeli- Input haraan dan perizinan Ken- Output daraan dinas/operasional

4 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

4

Input Output

Dana Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Outcome Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rupiah Bulan

14.501.680,00 100,00

12

Bulan

100,00

10.000.000 12

Rupiah Bulan

8.174.500,00 100,00

12

Bulan

100,00

2.500.000 12

Rupiah Bulan

2.400.000,00 100,00

12

Bulan

100,00

1

2

3

11 Penyedia Bahan Logistik Kantor

Input Dana Output Jumlah bulan penyediaan BBM Outcome Beroperasinya mobil dan motor dinas


Input Output

7

72.485.625,00 100,00 100,00

82.000.000 11

Rupiah Bulan

72.341.000,00 100,00

11

Bulan

100,00

168.740.000 12

Rupiah Bulan

143.000.285,00 100,00

12

Bulan

100,00

30.000.000 12

Rupiah Bulan

29.675.000,00 100,00

12

Bulan

100,00

458.892.000

Rupiah

445.370.000

Dana Jumlah pengadaan komputer note book Outcome Tersedianya Peralatan kantor note book

50.000.000 3

Rupiah Unit

49.835.000,00 100,00

Input Output

408.892.000

Dana Jumlah bulan Penyediaan makan dan minum Outcome Kelancaran pelaksanaan makanan dan minuman

14. Rapat-rapat Koordinasi dan Input konsultasi dalam daerah Output


II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Input Gedung Kantor Output

IV. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 1. Pengendalian Kerusakan Hutan dan lahan

6

Rupiah bulan bulan


III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

5

133.968.000 12 12

13. Rapat-rapat koordinasi dan Input konsultasi ke luar daerah Output

2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

4

Dana

Dana Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcome Terawatnya Gedung kantor dan gudang Dana Input Output

Dana Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan dan olah raga Outcome Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Kerja Lapangan dan Olah Raga Dana

Input Output

Dana Jumlah tokoh masyarakat yang terlibat aktif dalam pengamanan Tahura SA

3

Unit

100,00

12

Rupiah Bulan

395.535.000,00 100,00

12

Bulan

100,00

29.650.000

Rupiah

23.320.000

29.650.000 2

Rupiah Paket

23.320.000,00 100,00

2

Paket

100,00

3.666.788.000

Rupiah

3.341.112.900

596.032.000 15

Rupiah Orag

568.839.300 100,00

1

2

3 Jumlah lokasi di Tahura yg terpantau dalam patroli Pamhut Jumlah lokasi di Tahura yg ditindak dengan operasi penertiban Outcome Tercapainya Keamanan Kawasan Tahura

2. Pengelolaan Arboretum

3. Pengelolaan Wisata Alam TAHURA

4. Pemeliharaan Demplot Agro Wisata

Dana Jumlah arboretum Tahura yang terkelola dan berfungsi Outcome Terjaganya kelangsungan hidup tanaman di arboretum Input Output

Input Output

Dana Jumlah penyediaan fasilitas wisata Tahura SA yang layak Jumlah fasilitas Tahura SA yg dipelihara untuk kenyamanan pengunjung Outcome Menarik minat kunjungan wisata ke Tahura SA Input Output

Dana Jumlah demplot agrowisata yang terawat Outcome Tersedianya demplot agrowisata yang dapat menarik kunjungan wisata

5. RehabilitasiHutan, Penge- input lolaan dan Pengamanan output TAHURA SA (DAK) outcome

4

5

6

7

13

Lokasi

123,08

3

Lokasi

133,33

1

Tahun

100,00

100.000.000 10

Rupiah Ha

74.400.000 100,00

10

Ha

100,00

1

Rupiah Paket

1.067.658.200 100,00

1

Paket

100,00

1.084.420.000

1 Kawasan

86.260.000 3 3

Rupiah Ha

100,00

76.814.900 100,00

Ha

100,00

10

Ha

173.342.000 100,00

Dana Jumlah lahan kritis Tahura yg berkurang karena penanaman Meningkatkan daya dukung lahan untuk konservasi tanah dan air

180.868.000

10

Ha

100,00

Dana Jumlah shelter yg dibuat dan dimanfaatkan pengunjung Tahura SA Jumlah jalan yang terpelihara untuk kenyamanan pengunjung Tahura SA outcome Tersedianya fasilitas wisata untuk pengunjung

913.740.000 4

Unit

815.652.500 100,00

6. Pembangunan dan Pemeli input haraan sarpras Wisata output

7. Inventarisasi Potensi Kawa input san TAHURA SA output

Dana Jumlah lokasi yang diketahui potensi jasa lingkungannya outcome Tersedianya data potensi yang dapat dikembangkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan

8. Penelitian dan Pengemba- Input ngan Kehutanan Output

Dana Jumlah hasil studi pemanfaatan jasa lingkungan Tahura SA yang dapat di manfaatkan outcome Tersedianya dokumen studi pemanfaatan jasa lingkungan untuk pengembangan Tahura SA

1

Paket

100,00

1

Paket

100,00

50.000.000 3

Lokasi

47.780.000 100,00

3

Lokasi

100,00

100.000.000 1 Dokumen

0,00 0,00

1 Dokumen

0,00

1

2

3

9. Pelestarian Flora & Fauna Input Output

Dana Jumlah penangkaran rusa yang terkelola dengan baik Jumlah penangkaran anggrek yang terkelola dengan baik outcome Tersedianya fasilitas wisata untuk pengunjung

10. Pengembangan Bina Cinta Input Alam Output

Dana Jumlah masyarakat yang bertambah pemahamannya dalam cinta alam outcome Meningkatnya jumlah masyarakat yang turut serta menjaga lilngkungan

11. Pembuatan Rencana Pengelolaan TAHURA SA

Input Output

Dana Jumlah masterplan yang tersedia guna pengelolaan wisata Tahura SA outcome Tersedianya dokumen untuk pengem bangan wisata Tahura SA

12. Penyeberluasan Informasi Input TAHURA SA Output

Dana Jumlah cetak publikasi Tahura SA guna promosi Jumlah film pendek tentang Tahura SA yang dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan Tahura SA di tingkat Nasional dan Mancanegara outcome Tersedianya bahan-bahan penunjang guna mempromosikan eksistensi kawa san wisata Tahura SA

13. Pembangunan dan Pemeli Input haraan Persemaian Output

14. Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat

4

5

6

7

180.468.000 1

Unit

166.200.000 100,00

1

Unit

100,00

2

Unit

100,00

50.000.000 30

Org

40.626.000 100,00

30

Org

100,00

150.000.000 1

Judul

141.606.000 100,00

1

Judul

100,00

50.000.000 600 1

eks Judul

1 Unit

48.244.000 100,00 100,00

100,00

Dana Jumlah persemaian yang tersedia di Tahura SA outcome Tersedianya bibit untuk penanaman di Tahura SA

50.000.000 1

Unit

48.875.000 100,00

1

Unit

100,00

Input Output

75.000.000 4

Kel

71.075.000 100,00

4

Kel

100,00

4

Kel

100,00

Dana Jumlah kelompok masyarakat yang terbentuk guna pengamanan hutan partisipatif di Tahura SA Jumlah kelompok masyarakat pamhut partisipatif yg terbina outcome Terlibatnya kelompok masyarakat secara aktif dalam pengamanan hutan di Tahura SA

V. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1. Rehabilitasi Hutan dan Input Konservasi Output

Dana

Dana Jumlah penanaman lahan kritis Tahura tahun pertama dan kedua yang terpelihara Outcome Menjaga peluang tumbuh tanaman hasil kegiatan tahun pertama dan kedua

600.000.000

Rupiah

557.585.000

600.000.000

120

Rupiah Ha

557.585.000 100,00

120

Ha

100,00

1

2

3

VI. Program Pengendalian Kebakaran Hutan 1. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan

4

5

200.000.000

Input Output

Dana Jumlah petugas pemadaman kebaka ran hutan di Tahura SA yang tersedia Jumlah buku akuntabilitas hotspot Tahura SA yang dapat dimanfaatkan Outcome Terkendalinya Kebakaran Hutan di Kawasan Tahura Sultan Adam

JUMLAH TAHURA SA

200.000.000

100

6

7

163.565.400

Rupiah Orang

163.565.400 100,00

1

Buku

100,00

12

Bulan

100,00

5.857.570.000

5.188.134.865

UPPHH-Barito Muara I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Input Surat Menyurat Output

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Dana

471.228.600

Rupiah

432.205.406

Dana Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Outcome Kelancaran kegiatan persuratan

51.440.000 12

Rupiah Bulan

49.880.020 100,00

12

Bulan

100,00

Input Output

57.120.000 12

Rupiah Bulan

32.115.479 100,00

12

Bulan

100,00

Dana Jumlah bulan penyediaan jasa peme liharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Outcome Beroperasinya kendaraan dinas operasional

62.103.000 12

Rupiah Bulan

51.150.269 100,00

12

Bulan

100,00

Input Output

Dana Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan Outcome Kelancaran pelaksanaan jasa administrasi keuangan

56.550.000 12

Rupiah Bulan

56.511.500 100,00

12

Bulan

100,00

Input Output


28.720.000 12

Rupiah Bulan

27.998.000 100,00

12

Bulan

100,00

Input Output

20.000.000 12

Rupiah Bulan

19.988.500 100,00

12

Bulan

100,00

5.000.000 12

Rupiah Bulan

4.869.200 100,00

12

Bulan

100,00


3. Penyediaan jasa Pemeliha Input raan & perizinan Kendera- Output an dinas/operasional




7. Penyediaan barang cetak an dan penggandaan

Dana Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor Outcome Kelancaran pelaksanaan jasa kebersihan kantor Input Output

Dana Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

1

2

3


Dana Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4

5

6

7

5.000.000 12

Rupiah Bulan

4.981.900 100,00

12

Bulan

100,00

3.000.000 12

Rupiah Bulan

2.700.000 100,00

12

Bulan

100,00

30.000.000 11

Rupiah Bulan

29.975.000 100,00

11

Bulan

100,00

117.295.600 12

Rupiah Bulan

117.035.538 100,00

12

Bulan

100,00

35.000.000 12

Rupiah Bulan

35.000.000 100,00

12

Bulan

100,00

430.220.000

Rupiah

428.008.099

Input Dana Output Jumlah gedung kantor yang dibangun Outcome Bertambahnya fasilitas gedung kerja

334.500.000 2 2

Rupiah Buah Buah

333.600.000 100,00 100,00

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

Input Dana Output Jumlah peralatan gedung kantor Outcome Tersedianya peralatan gedung kantor

50.000.000 5 5

Rupiah Item Item

49.944.799 100,00 100,00


Input Output

32.720.000

12

Rupiah Bulan

31.821.000 100,00

12

Bulan

100,00

9. Penyediaan bahan bacaan Input dan peraturan perundang- Output undangan

Dana Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Outcome Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



Input Output

Dana Jumlah bulan Penyediaan makan dan minum Outcome Kelancaran pelaksanaan makan dan minuman Input Output


12. Rapat-rapat Koordinasi dan Input konsultasi dalam daerah Output


II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pembangunan Gedung kantor

Dana

Dana Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor Outcome Berfungsinya gedung kantor dan gudang

1

2

3

4. Pemeliharaan rutin/berkala Input perlengkapan gedung kantorOutput

Dana Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Outcome Berfungsinya perlengkapan gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin/berkala Input peralatan gedung kantor Output

Dana pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Outcome Berfungsinya peralatan gedung kantor

III. Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan kapasitas Input SDM Output

Dana

Dana Jumlah pelatihan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Outcome Tercapainya peningkatan kualitas SDM

IV. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 1. Monitoring dan Pengawas- Input an Penataan Hasil Hutan Output

2. Pengawasan dan Penguji an Legalitas Hasil Hutan

Dana

4

5

6

7

5.000.000 12

Rupiah Bulan

4.989.800 100,00

12

Bulan

100,00

8.000.000 12

Rupiah Bulan

7.652.500 100,00

12

Bulan

100,00

45.000.000

Rupiah

24.903.274

45.000.000 4

Rupiah Kali

24.903.274 100,00

4

Kali

100,00

531.434.400

Rupiah

505.823.979

Dana Persentase bulan termonitornya peredaran hasil hutan di pelabuhan Trisakti Jumlah wilayah tujuan yg termonitor keabsyahan dokumen KO nya Jumlah wilayah asal kayu yang termo nitor keabsyahan dokumen KB nya Outcome Termonitornya peredaran kayu bulat dan olahan di wilayah Barito Muara

287.855.000 100

Rupiah %

268.846.266 100,00

Input Output

Dana Persentase pelayanan pemeriksaan dan pengukuran KB/KO di Industri dan barang bukti Persentase terlayaninya pemberian saksi ahli pada instansi terkait Jumlah wilayah yang terkontrol legalitas kayu bulatnya Outcome Terawasi dan terujinya legalitas HH di wilayah Barito Muara

JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN

3

Prov

100,00

2

Kab

100,00

12

bulan

100,00

243.579.400 100

Rupiah %

236.977.713 100,00

100

%

100,00

6

Lokasi

100,00

12

Bulan

100,00

1.477.883.000 21.440.561.600

1.390.940.758 16.206.938.831

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah data hasil identifi-

kan kawasan hutan lindung yang dapat dimanfaatkan

Jumlah data survey kerusa-

dan sarpras Polhut yang dapat dimanfaatkan

Jumlah data monev linhut

yang meningkat keterampilan menembaknya

Jumlah Polhut dan Pembina

layak pakai

Jumlah senjata api yang

Polhut dan Pembina yang dapat mendukung operasional pamhut

Jumlah seragam dinas bagi

pengamanan hutan

dengan operasi gabungan

Jumlah lokasi yang ditindak

tau dalam patroli Pamhut

Jumlah lokasi yang terpan-

Persentase selesainya kasus gangguan keamanan hutan di Provinsi Kalsel

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUPUT) 2

13 Lokasi

40 orang

105 Pucuk

30 stel

10 lokasi

24 lokasi

100%

3

8 lokasi

-

-

-

-

-

3 Lokasi

25%

4

TRW I

4 lokasi

8 lokasi

13 Lokasi

-

-

-

1 lokasi

5 lokasi

50%

5

TRW II

5 lokasi

8 lokasi

13 Lokasi

-

-

30 stel

2 lokasi

14 Lokasi

75%

6

5 lokasi

8 lokasi

13 Lokasi

40 orang

105 Pucuk

30 stel

6 lokasi

24 lokasi

100%

7

TRW IV

8 lokasi

-

PENCAPAIAN S/D TRW III

5 lokasi

TARGET

REALISASI KINERJA OUPUT KEGIATAN DAN OUTCOME PROGRAM PER TRIWULAN TAHUN 2016 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1


perlindungan hutan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

bak bagi polhut dan pembina polhut

Peningkatan keterampilan menem-

Pemeliharaan persenjataan polhut

pembina polhut

Pengadaan pakaian polhut dan

pemanfaatan SDA


Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam 1.

2.

3. 4.

5.

6.

kawasan konservasi sumber daya hutan -

kasi dan inventarisasi poten si SDA kawasan penyangga yang dapat dimanfaatkan

1.

1.

1.

1

Pengamanan hutan partisipatif

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat kawasan Tahura

-

10 Kel

10 Kel

10 Kel

7

10 Kel

10 Kel

100%

2

-

10 Kel

75%

15 Orang

8 lokasi

10 Kel

-

50%

-

16 Lokasi

-

10 Kel

25%

-

15 Lokasi

4 Lokasi

6

100%

-

10 Lokasi

1 Lokasi

4 Kel

-

15 Orang

5 Lokasi

1 Lokasi

2 Kel

4 Kel

5

13 Lokasi

-

-

2 Kel

4 Kel

-

3 Lokasi

-

-

2 Kel

4

4 Kel

-

-

3

4 Kel

-

8 lokasi

4 Kel

Jumlah data flora dan fauna yang tidak dilindungi di HL/ HP dan Tahura SA yang dapat dimanfaatkan

Bertambahnya pemahaman


masyarakat yang bersedia berpartisipasi pada pengamanan hutan faham dan bertisipasi dlm pengamanan hutan


terpantau dalam patroli Pamhut


yang terlibat aktif dalam pe ngamanan Tahura SA

Jumlah tokoh masyarakat

Persentase selesainya kasus gangguan keamanan hutan di Tahura SA -

-

-

ditindak dengan operasi penertiban Bertambahnya kelompok ma-

Jumlah kelompok masyara-

syarakat yang berpartisipasi pada pengamanan hutan di Tahura SA -

-

kat yg terbentuk guna pengamanan hutan partisipatif di Tahura SA Jumlah kelompok masyarakat pamhut partisipatif yg bertambah pemahamannya

1.

2. 3. 4.

1


Pembangunan dan Pemeliharaan Persemaian Pemeliharaan Demplot Agrowisata Pengembangan Bina Cinta Alam

Pengendalian kebakaran hutan/

hutan

Pelatihan pemadaman kebakaran

Pengendalian Kebakaran Hutan 1.

2. lahan

22 buah

2 lokasi

30 orang

100%

30 Org

3 Ha

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

3

-

-

-

-

25%

-

1,5 Ha

-

5%

5%

5%

4

2 Lokasi

-

-

-

30 orang

50%

-

1,5 Ha

1 Unit

50%

50%

50%

5

6 Lokasi

-

22 buah

2 lokasi

30 orang

75%

-

1,5 Ha

1 Unit

80%

80%

80%

6

12 Lokasi

22 peta

22 buah

2 lokasi

30 orang

100%

30 Orang

3 Ha

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

7

2

22 peta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah lokasi rawan kebaka-

dapat dimanfaatkan

Jumlah peta hotspot yang

bakaran hutan Kalsel yg dapat dimanfaatkan

Jumlah peta kerawanan ke-

yang bertambah pemahamannya

Jumlah kelompok MPA

mampu menangani kebakaran hutan

bertambah pemahamannya dalam cinta alam


yang terawat

Jumlah demplot agrowisata

tersedia di Tahura SA

Jumlah persemaian yang

rek yang terkelola dengan baik

Jumlah penangkaran angg-

yang terkelola dengan baik

Jumlah penangkaran rusa

kawasan konservasi Tahura Sultan Adam guna menunjang fungsi lindung dan kon servasi

Mantapnya pengelolaan


Persentase selesainya kasus kebakaran hutan di Kalsel

11 lokasi

-

ran hutan yg dapat dicegah melalui patroli pencegahan

1


-


2 11 lokasi

3

-

4

-

5

-

6

8 lokasi

1 judul

8 lokasi

100%

1 judul

8 lokasi

7

2 Lokasi

1 judul

75%

100 Org

tor Pasca kebakaran hutan 8 lokasi

-

50%

-

-

-

Jumlah IUPHHK/IPPKH yang

1 judul

25%

-

1 Buku

-

100%

-

-

-

hotspot Tahura SA yang dapat dimanfaatkan

Jumlah buku akuntabilitas

kebakaran hutan di Tahura SA yang tersedia

mengenai cara pengendalian kebakaran hutan hasil adopsi informasi di Sulawesi yg dapat diterapkan

Jumlah judul buku/tulisan

bertambah pemahamannya terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan

100 Org

-

-

-

-

Jumlah petugas pemadaman

Persentase selesainya kasus kebakaran hutan di Tahura SA

-

-

-


1.

1 Buku

-

-

tis di Provinsi Kalsel

dan Lahan

500 Ha

Jumlah lahan kritis yg berkurang karena penanaman

10 H

500 Ha

-

10 H

-

10 Ha

120 Ha


10 Ha 120 Ha

96 Ha

-

kritis tahun pertama yang terpelihara Berkurangnya luas lahan kriJumlah penanaman lahan

tis di Tahura SA -

60 Ha

-

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Rehabilitasi hutan dan lahan diluar kawasan hutan


-

605 Ha

Sumberdaya Alam 1.

1.

kritis Tahura tahun pertama dan kedua yang terpelihara

2.

1 Rehabilitasi Hutan, Pengelolaan dan Pengamanan Tahura Sultan Adam (DAK)

-

645 Ha

10 Ha

1 lokasi

1 Judul

25 Ha

1 Spesies

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Ha

-

-

-

-

10 Ha

5

-

139 Ha

-

-

8 Ha

1 lokasi

-

-

-

10 H

6

20 Orang

225 Ha

139 Ha

-

225 Ha

10 Ha

1 lokasi

-

-

-

10 H

7

4

270 Ha

-

-

20 Orang

3

200 Ha

-

-

2

375 Ha

-

10 Ha

20 Org

Jumlah lahan kritis Tahura yg berkurang karena penanaman

Terjaganya kelestarian flora

Jumlah arboretum Tahura

sedia untuk penanaman kemiri di Tahun 2017

Jumlah calon lokasi yang ter-

tersedia untuk penanaman kayu manis


kat yang berkurang karena penanamann kayu manis

Jumlah lahan kritis masyara-

Perlindungan Konservasi Sumber

-

-

-

-

Daya Alam


yati dan ekosistem

Pengelolaan keanekaragaman ha-

& fauna guna keanekaragaman hayati dan ekosistem untuk mendukung RHL

1.

2.

yang terkelola dan berfungsi Bertambahnya luas lahan

Jumlah petani hutan yang me-

yang tertanami HHBK Gaharu


tahun pertama yg terpelihara

Jumlah luas penanaman HR

yang tertanami hutan rakyat



-

-

-

Hutan

pengembangan hasil hutan non kayu

pengembangan hutan rakyat

produktif masyarakat yang dapat dimanfaatkan masyara kat dengan tanamanan kayu & HHBK

1.

2.

-

ningkat pemahamannya dgn pelatihan budidaya HHNK

3.

1.

2.

1

monitoring, evaluasi peredaran benih serta pembinaan penangkar benih

monitoring dan evaluasi konflik sosial pembangunan HT

Pengendalian pelaksanaan penanaman pada IUPHHK-HT

-


2 1 Judul

3

-

4

1 judul

5

1 judul

6

1 judul

7

20 Lokasi

-

9 Lokasi

-

9 Lokasi

9 Lokasi

7 Lokasi

11 Unit

9 Lokasi

9 Lokasi

20 lokasi

tersedia untuk penanaman Gaharu

-

9 Lokasi

11 Unit

-

Jumlah lokasi tanaman rotan &

9 Lokasi

-

11 Unit

-

9 Lokasi

11 Unit

tanaman hutan yg terbina

Jumlah lokasi sumber benih

tor peredaran benih tanaman hutannya


gaharu yg diketahui kondisinya hasil penanaman dari Tahun 2014 s/d 2016

11 Unit

30 orang

-

Mempertahankan eksistensi keberadaan IUPHHK-HT di Kalsel yang mampu mendukung usaha dibidang kehutaan

30 orang

11 Lokasi

-

11 Lokasi

11 Lokasi

11 Lokasi

30 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

11 Lokasi

-

30 Orang

11 Lokasi

11 Lokasi

30 orang

an resolusi konflik sosial HT Jumlah lokasi yang termonitor resolusi konflik HT Jumlah HTI yang dinilai usulan rencana karyanya Jumlah HTI yang diperiksa

30 Orang

-

11 Lokasi

30 Orang

11 Lokasi

11 Lokasi

Jumlah pelatihan penangan-

-

usula RKT nya Jumlah RKT Tahun berjalan

Bertambahnya masyarakat

-

Perencanaan dan Pengembangan

HTI yang dimonitor

Hutan

1.

sekitar kawasan hutan yang memiliki SDM dalam pengelolaan HKM dan HD - Jumlah masyarakat yang bertambah pemahamannya di bidang pengelolaan HKM & HD

pengembangan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dalam pengelolaan hutan

1.

1

Rapat Koordinasi Teknis dan Penyusunan Data Dasar

Monitoring dan evaluasi

Kawasan Hutan


hutan dan KPH

Sosialisasi batas kawasan

Perencanaan Tata Ruang

1.

2.

3.

Tata Batas IPHHK-HA/HT

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

5

1 Judul

6

1 Judul

7

2 4

1 Dok

3

1 Dok

1 Judul

1 Dok

Jumlah tulisan hasil pengemba-

1 Dok

-

1 Dok

1 Judul

ngan wawasan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan Tersedianya rencana pembangunan kehutanan yang aspiratif dari tingkat daerah

1 Judul

3 Unit

1 Judul

3 Unit

2 Lokasi

1 Judul

3 Unit

2 Lokasi

4 Lokasi

1 Judul

-

4 Lokasi

1 Judul

Jumlah dokumen perencana

an pembangunan kehutanan yang aspiratif dan komprehensif

-

4 Lokasi

-

4 Lokasi

1 Judul

2 Lokasi

-

-

4 Lokasi

30 KM

1 Judul

4 Lokasi

-

4 Lokasi

30 KM

-

1 Judul

-

-

-

Jumlah data statistik kehutanan Tahun 2016

4 Lokasi

-

1 Unit

30 KM

1 Judul

-

Jumlah lokasi IUPHHK HA/HT

faatan hutan hasil adopsi informasi di KPH Malang yg dapat diterapkan di Kalsel

Jumlah judul rencana peman-

yang teridentifikasi

Jumlah lokasi kawasan hutan

nya faham mengenai batas kawasan hutan dan mengenai KPH

Jumlah lokasi yang masyarakat

Beroperasionalnya KPHP/ KPHL yang sudah terbentuk di Provinsi Kalsel -

-

-

yang diketahui kondisi tata ba tasnya Bertambahnya panjang batas kawasan hutan yg memenuhi standar

1.

1 Pengamanan batas kawasan hutan dalam KPH

-

2

-

30 KM

6

30 KM

7

1 Judul

5

-

38 Unit

-

24 Unit

12 Lokasi

4

-

7 Lokasi

2 unit

3

3 Lokasi

2 unit

37 Unit

-

2 Lokasi

1 unit

24 Unit

1 Judul

12 Lokasi

-

-

13 Lokasi

-

-

12 Bulan

1 Judul

11 Lokasi

75%

12 Bulan

1 Judul

17 Lokasi

100%

12 Bulan

1 Judul

17 Lokasi

38 Unit

1 judul

12 Bulan

50%

36 Unit

12 Bulan

25%

38 Unit

100%

36 Unit

36 Unit

1 unit

-

30 KM

Persentase bulan termonitornya

36 Unit

Jumlah batas kawasan hutan yang terpelihara Jumlah tulisan mengenai pe-

Terkendalinya RPBBI dan Pro-

rubahan fungsi kawasan hasil adopsi informasi yg dapat diditerapkan di Kalsel Pembinaan dan Penertiban Industri

Jumlah IPHHK yang teruji ren-

si dan dinailai kinerjanya

Jumlah IPHHK yang terevalua-

ngenai RPBBI

Jumlah IPHHK yang faham me-

dapat menampilkan produk hasil hutan Kalimantan Selatan

Jumlah stand pameran yang

peredaran hasil hutannya


Hasil Hutan

-

-

-

demen produksinya Jumlah lokasi pengolahan kayu yang terinventarisir

-

Jumlah judul tulisan tentang pe-

-

Terlayaninya penatausahaan hasil hutan di wilayah Barito Muara

manfaatan dan pengolahan hutan rakyat di Jawa Timur yg dapat dimanfaatkan


monitoring peredaran hasil hutan

m3 / tahun

Pengendalian Industri Kehutanan

tas produksi < 6.000 m3 / tahun

olahan Hasil Hutan dengan kapasi-

Pengendalian Kinerja Teknis Peng-

dengan kapasitas produksi < 6.000 m3 / tahun

Pengendalian terhadap IPHHK

dan promosi hasil hutan

Pengendalian peredaran hasil

duksi IPHHK kapasitas produksi < 6.000 M3/Th sesuai peraturan yang berlaku

1.

2.

3.

4.

1.

peredaran hasil hutan di pelabuhan Trisakti

2.

1

monitoring dan pengujian legalitas hasil hutan


HHBK

monitoring dan evaluasi budidaya

Hutan 1.

2.

Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui pemanfaatan HHBK

-

-

-

-

Jumlah wilayah tujuan yg ter-

2

100%

2 Kab

3 Provinsi

3

25%

25%

-

1 Prov

4

3 Lokasi

50%

50%

1 Kab

2 Prov

5

4 Lokasi

75%

75%

2 Kab

3 Prov

6

6 Lokasi

100%

100%

2 Kab

3 Prov

7

Persentase terlayaninya pem-

riksaan dan pengukuran KB/KO di Industi dan barang bukti

Persentase pelayanan peme-

termonitor keabsyahan dokumen KB nya

Jumlah wilayah asal kayu yang

monitor keabsyahan dokumen KO nya

100%

1 Lokasi

berian saksi ahli pada instansi terkait

12 Lokasi

6 Lokasi

Jumlah wilayah yang terkontrol legalitas kayu bulatnya

12 Lokasi

15 Lokasi


-

1.925.231.528 237.420,88

3 lokasi

5 Lokasi

2.373.200.425,02 326.335,91

1.666.343.950 237.420,88

3 lokasi

3 lokasi

2 Lokasi

1.271.344.126 237.420,88

1 Lokasi

1 lokasi

1 lokasi

PSDH Rp. 3 M

15 Lokasi

-

1 lokasi

DR 500 rb US $

5 Lokasi

-

12 Lokasi

2 Lokasi

6 Lokasi

6 Lokasi

6 Lokasi

1 Judul

6 Lokasi

1 Judul

6 Lokasi

1 Judul

2 Lokasi

6 Lokasi 1 Judul

1 Judul

6 Lokasi



Jumlah lokasi budidaya kaliandra dan lebah madu yang termonitor Jumlah lokasi budidaya aren dan kayu manis yg termonitor Jumlah lokasi yang terinventa risir ijin usaha pemanfaatan HHBK nya

yang termonitor

Jumlah lokasi budidaya gaharu

yang termonitor

Jumlah lokasi budidaya HHBK

hutan -

-

-

pengembangan HHBK nya Jumlah tulisan terkait hasil pengembangan wawasan dan informasi HHBK ke bali yg dapat dimanfaatkan

3.

1 pengembangan dan peningkatan budidaya lebah madu

-

-

-

2 60 koloni

3

4

5

6

7

8 koloni

4.500 Btg

6 Orang

6 Orang

6 Orang

1.925.231.528 237.420,88

3 Lokasi

6 Orang

1.666.343.950 237.420,88

3 Lokasi

3 Lokasi

12.500 btg

Jumlah koloni lebah madu yg dapat dimanfaatkan para petani Jumlah tanaman kaliandra yg ditanam sebagai sumber pakan lebah Jumlah petani lebah madu yg meningkat pemahamannya

1.271.344.126 237.420,88

3 Lokasi

3 Lokasi

3 Lokasi

1 Judul

PSDH Rp. 3 M

3 Lokasi

3 Lokasi

-

1 Judul

3 Lokasi


3 Lokasi

3 Lokasi

-

1 Judul

2 Lokasi

3 Lokasi

Pembinaan dan Penertiban Industri

3 Lokasi

-

2 Lokasi

3 Lokasi

4 Tri

2.373.200.425,02 326.335,91

3 Lokasi

2 Lokasi

3 Lokasi

3 Tri

1 Judul

3 Lokasi

3 Lokasi

2 Tri

DR 500 rb US $


teknologi pengolahan produk hasil hutan kayu di jawa timur yang dapat dimanfaatkan

Jumlah tulisan hasil adopsi

risir indutri hasil hutan kayunya


pemahamannya mengenai pe ningkatan produksi lebah madu

Jumlah lokasi yang bertambah

HHBK nya


hutan -

-

-

-

3 Lokasi

1 Tri


Pengawasan pengolahan HHBK


terkait keabsyahan laporan tahunan pembayaran iuran kehutanan Jumlah lokasi yang diperiksa terkait kebenaran pungutan PSDH, DR dan PNT Jumlah data hasil perhitungan

4 Tri

Hasil Hutan 1.

2.

-

-

pungutan/iuran kehutanan

3.

1 Pengendalian pengusahaan hutan

-

-

-

3 Lokasi

1 Paket

1 Paket

1 Paket

4 Unit

Retri 250 Juta

3 Unit

3 Unit

-

3 Lokasi

-

-

-

-

Rp. 77.327.000

-

-

3 Lokasi

-

-

50%

2 Unit

Rp. 123.808.000

3 Unit

2 Unit

3 Unit

5

-

1 Judul

-

3 Lokasi

73%

63%

75%

3 Unit

Rp. 182.231.500

3 Unit

3 Unit

3 Unit

6

1 Judul

600 Eks

1 Judul

-

3 Lokasi

1 Paket

1 Paket

1 Paket

4 Unit

Rp. 238.117.000

3 Unit

3 Unit

3 Unit

7

2

1 Dok

-

-

1 Judul

4

1 Judul

-

1 Judul

3

600 Eks

-

3 Unit

1 Judul

Jumlah IUPHHK HA yang kegiatan produksinya terkendali sesuai aturan Jumlah IUPHHK HT yang kegiatan produksinya terkendali sesuai aturan Jumlah lokasi produksi kayu rakyat yang termonitor

Mempertahankan retribusi

Jumlah film pendek tentang

SA guna promosi

Jumlah cetak publikasi Tahura

tersedia guna pengelolaan wisata Tahura SA

Jumlah masterplan yang

atan jasa lingkungan Tahura SA yg dapat dimanfaatkan

Jumlah hasil studi pemanfa

potensi jasa lingkungannya


dipelihara untuk kenyamanan pengunjung

Jumlah fasilitas Tahura SA yg

wisata Tahura SA yang layak

Jumlah penyediaan fasilitas

untuk kenyamanan pengunjung Tahura SA

Jumlah jalan yang terpelihara

dimanfaatkan pengunjung Tahura SA

Jumlah shelter yg dibuat dan

Perlindungan Konservasi Sumber

-

-

-

-

-

-

-

-

-

daerah kawasan Tahura Sultan Adam

Penyebarluasan Informasi Tahura

Tahura Sultan Adam

Pembuatan Rencana Pengelolaan

Kehutanan

Penelitian & Pengembangan

Tahura Sultan Adam


Pengelolaan Wisata Alam Tahura

Sarpras Wisata


Daya Alam 1.

2.

3. 4.

5.

6. Sultan Adam

1

2 Tahura SA yang dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan Tahura SA di tingkat Nasional dan Mancanegara

3

4

5

6

7

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran : 2016 Triwulan IV 8

Triwulan II 6

100%

Realisasi Triwulan III 7 Triwulan I 5

75 %

4

50%

35,88 %

3

25%

-

2 100 %

-

1 Prosentase kasus gangguan keamanan Hutan dan Sumber Daya Alam yang terselesaikan

-


100 %

1.


2.373.200.425,02 326.335,91 Rp. 238.117.000


1.925.231.528 237.420,88 Rp. 182.231.500

3 Unit

2.

1.666.343.950 237.420,88 Rp. 123.808.000

3 Unit


1.271.344.126 237.420,88 Rp. 77.327.000

3 Unit

3.

3M 500rb 250jt

3 Unit

Kontribusi PSDH, DR, dan Retri-busi Daerah dari pemanfaatan kawasan hutan & hasil hutan PSDH (Rp) DR (US $) Retribusi (Rp)

1 Unit


4.


Ket.

9

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran : 2016 SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 1 2

TARGET

REALISASI

(% )

3

4

5


Prosentase kasus gangguan keamanan Hutan dan Sumber Daya Alam yang terselesaikan

100 %

100 %

100,00



100 %

35,88%

35,88


Kontribusi PSDH, DR, dan Retribusi Daerah dari pemanfaatan kawasan hutan & hasil hutan PSDH (Rp) DR (US $) Retribusi (Rp)



79,87 Rp. US Rp.

3 M Rp. 500 rb US 250 jt Rp.

2.373.200.425 326.335,91 238.117.000

79,11 65,27 95,25

1 Unit

3 Unit

300,00

128,94

15,82% 13,05% 19,05%

60,00%

LAPORAN KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016

Recommend Documents