INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2020 DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TUGAS
: Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kehutanan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
FUNGSI
: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku 2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan. 3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan pengelolaan hutan. 4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan produksi hasil hutan. 5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. 6. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan pengamanan dan perlindungan serta konservasi Hutan. 7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis. 8. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan
NO 1.
PENJELASAN SASARAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA STRATEGIS Indikator, Cara Perhitungan JAWAB Indikator) Tertanggulanginya Prosentase Kasus Gangguan Makna Indikator : Dinas Kehutanan Bidang PKSDH dan Gangguan Keamanan Keamanan Hutan dan Sumber Dengan terselesaikannya kasus Provinsi Kalimantan Tahura SA Hutan dan Sumber Daya Alam Yang Terselesaikan gangguan keamanan hutan dan ha- Selatan Daya Alam. sil hutan di Provinsi Kalsel diharapkan dapat mengurangi lajunya degradasi kawasan hutan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga mampu mendukung terlaksananya pembangunan kehutanan secara optimal.
Alasan Pemilihan : Laju degradasi kawasan hutan saat ini sudah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan, bila tidak ditangani dengan serius akan berakibat fatal bagi lingkungan secara keseluruhan. Rumus Perhitungan : Jumlah penindakan kasus gangguan kemanan hutan dan sumber daya alam dibanding dengan jumlah kasus gangguan kemanan hutan dan hasil hutan yang terjadi.. 2.
Bertambah Luasnya Bertambahnya Luasan Tanaman Tanaman di Dalam Baru Dalam Rangka Rehabilitasi dan di Luar Kawasan Hutan dan Lahan Hutan
Makna Indikator : Dinas Kehutanan Bidang RHL Dengan bertambahnya luasan Provinsi Kalimantan Tahura SA tanaman baru hasil rehabilitasi hutan Selatan dan lahan berakibat pada berkurangnya lahan kritis di Provinsi Kalsel sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalsel dan mengurangi resiko bencana yang disebabkan oleh lahan kritis. Alasan Pemilihan : Lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat seluas 640.708,70 Hektar (Hasil Review Tahun 2013, BPDAS Barito). Yang mencapai 36 % dari luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 1.779.982 Ha. Hal ini bila tidak ditangani de-ngan serius maka luas
dan
lahan kritis dapat bertambah dengan cepat sebe-lum kita sadari. Rumus Perhitungan : Jumlah realisasi penanaman keseluruhan baik dilahan masyarakat maupun lahan kritis
3.
Dinas Kehutanan Bidang BPK, UPPMakna Indiktor : Terealisasinya PNBP Jumlah pungutan PSDH, DR dan Dengan adanya pungutan PSDH Provinsi Kalimantan HHBM dan Tahura dan PAD bidang Retribusi SA dan DR yang nantinya akan Selatan Kehutanan dialokasikan sebagian ke Provinsi Kalsel serta Retribusi yang langsung menjadi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalsel, diharapkan dapat membantu terlaksananya kegiatan pembangunan daerah yang memerlukan dana penunjang dalam pelaksanaannya. Alasan Pemilihan : Produksi hasil hutan baik kayu maupun kayu di provinsi Kalimantan Selatan meskipun sudah berkurang dibanding tahun-tahun terdahulu namun masih bisa dimanfaatkan secara optimal dan jasa wisata alam berupa Tahura Sultan Adam kedepannya semakin dapat diharapkan sehingga dapat membantu menggerakan roda perekonomian di Provinsi Kalsel. Rumus Perhitungan :
Jumlah realisasi pungutan PSDH, DR dan Retribusi 4.
Meningkatnya Keman Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutapan Dalam Pengelo- tan (KPH) di Kalsel Yang laan Kawasan Hutan Beroperasi Sebagai Dasar Penyia pan Prakondisi Pengelolaan Sumberdaya Hutan
Makna Indikator : Dinas Kehutanan Bidang Pemolaan Pengelolaan kawasan hutan akan Provinsi Kalimantan lebih mantap pelaksanaannya bila Selatan status yuridis kawasan hutan baik administrasi maupun fisik di lapangan dan desainnya sebagai dasar pengelolaan hutan secara efisien, lestari dan berkeadilan dapat dilakukan terlebih dahulu. Dimana dengan adanya kepastian status, letak, luas dan batas hutan dalam unit-unit tertentu maka dapat diwujudkanlah pengelolaan kawasan hutan yang optimal dan lestari. Alasan Pemilihan : Kawasan hutan di Kalimantan Selatan tersebar di beberapa daerah dengan kearifan lokal yang juga berbeda, dengan adanya unit-unit pengelolaan kawasan hutan baik hutan produksi maupun lindung diharapkan pengelolaan hutan lebih dapat terpola dengan optimal dengan dukungan kearifan lokal setempat. Rumus Perhitungan : Jumlah realisasi KPH yang beroperasi di Provinsi Kalsel
Banjarbaru,
Januari 2016
Kepala Dinas,
DR. Ir. H. RACHMADI KURDI, MSi Pembina Utama Madya NIP. 19580114 198403 1 007
