INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015 UNIT ORGANISASI
: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TUGAS URAIAN TUGAS
: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik : 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Nusantara; 4. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Kewaspadaan Nasional; 5. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Politik Dalam Negeri; 6. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengembangan dan pengendalian di Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ; 7. Mengendalikan pengelolaan kegiatan Kesekretariatan. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
FUNGSI
:
1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Nusantara; 4. Perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Kewaspadaan Nasional; 5. Perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Politik Dalam Negeri; 6. Perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengembangan dan pengendalian di Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi; 7. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB STRATEGIS UTAMA Meningkatkan Keamanan, Persentase penanganan Semakin sedikit kasus/konflik yang terjadi, semakin tinggi Bidang Kewaspadaan Ketentraman, dan konflik sosial yang terjadi di tingkat keamanan, ketentraman, dan ketertiban dan Nasional Ketertiban Masyarakat daerah Kalimantan Selatan membandingkannya dengan tahun sebelumnya (Kantrantibmas) Cara Perhitungan Indikator:
SUMBER DATA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan
x100% Meningkatkan Wawasan Persentase Wawasan Melakukan Pre test dan post test berupa soal-soal tentang Kebangsaan Masyarakat Kebangsaan Masyarakat Wawasan Kebangsaan kepada peserta kegiatan, kemudian mengelompokkan kriteria berdasarkan urutan jumlah jawaban di daerah dengan Kriteria “Cukup” Benar. Meningkatkan Peran Persentase jumlah Ormas Semakin banyak ormas yang memiliki SKT semakin tinggo yang terdaftar memiliki SKT peran ormas dalam pembangunan daerah dan Organisasi membandingkannya dengan tahun lalu Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah Cara Perhitungan Indikator :
Meningkatkan peran aktif a. Pengukuran Indeks masyarakat dalam Politik Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan b. Persentase Peran Aktif Masyarakat dalam Partai Politik
Bina Ideologi dan Badan Kesatuan Wawasan Kebangsaan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan Bidang Ketahanan Seni, Badan Kesatuan Budaya, Agama, Bangsa dan Politik Kemasyarakatan, dan Provinsi Kalimantan Ekonomi Selatan
a. Mengukur tingkat Demokrasi di Kalimantan Selatan dari Bidang Politik tahun ke tahun Cara Perhitungan: Komponen dalam penyusunan IDI terdiri atas 3 aspek , 11 Variabel dan 28 Indikator . pertama , aspek kebebasan sipil terdiri atas variabel (1) Kebebasan berkumpul dan berserikat (2) kebebasan berpendapat (3) Kebebasan berkeyakinan (4) Kebebasan dari diskriminasi . Kedua Aspek hak-hak politik terdiri sari Variabel : (1) Hak memilih dan dipilih , (2) partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan , ketiga Aspek lembagalembaga demokrasi terdiri atas variabel : (1) Pemilu yang bebas dan adil (2) peran DPR/DPRD, (3) Peran paratai politik (4) Peran demokrasi pemerintah/Pemerintah daerah (5) peran peradilan yang independen.
b. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam Partai Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan
BPS
dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya Cara Penghitungan : - Jumlah kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu / jumlah parpol - Jumlah perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi / jumlah parpol
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016 UNIT ORGANISASI
: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TUGAS URAIAN TUGAS
: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik : 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Nusantara; 4. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Kewaspadaan Nasional; 5. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Politik Dalam Negeri; 6. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengembangan dan pengendalian di Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ; 7. Mengendalikan pengelolaan kegiatan Kesekretariatan. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
FUNGSI
:
1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Nusantara; 4. Perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Kewaspadaan Nasional; 5. Perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Bidang Politik Dalam Negeri; 6. Perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengembangan dan pengendalian di Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi; 7. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat (Kantrantibmas)
INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase penurunan Konflik Sosial di Kalsel
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
Semakin sedikit kasus/konflik yang terjadi, semakin tinggi Bidang tingkat keamanan, ketentraman, dan ketertiban dan Nasional membandingkannya dengan tahun sebelumnya
SUMBER DATA
Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan
Cara Perhitungan Indikator: x100% Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman dan Pengamalan Nilai2 Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
Indikator :1. Persentase Peningkatan Jumlah Ormas/LSM Yang Terdaftar dan aktif. 2. Tingkat pemahaman wasbang masyarakat
Mengukur peningkatan jumlah ormas yang mendaftarkan SKT Bidang Ketahanan Seni Badan Kesatuan dan aktif Budaya Agama Ekonomi Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Cara Perhitungan Indikator : Selatan
Mengukur tingkat Masyarakat
Membangun kehidupan Indeks Demokrasi di politik yang demokratis, Prov. Kalsel dinamis dan kondusif
pemahaman
Wawasan
Kebangsaan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Cara Perhitungan : Pembagian Kuesioner Pre Test dan Post Test Mengukur tingkat Demokrasi di Kalimantan Selatan dari tahun Bidang Politik ke tahun Cara Perhitungan: Komponen dalam penyusunan IDI terdiri atas 3 aspek , 11 Variabel dan 28 Indikator . pertama , aspek kebebasan sipil terdiri atas variabel (1) Kebebasan berkumpul dan berserikat (2) kebebasan berpendapat (3) Kebebasan berkeyakinan (4) Kebebasan dari diskriminasi . Kedua Aspek hak-hak politik terdiri sari Variabel : (1) Hak memilih dan dipilih , (2) partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan , ketiga Aspek lembaga-lembaga demokrasi terdiri atas variabel : (1) Pemilu yang bebas dan adil (2) peran DPR/DPRD, (3) Peran paratai politik (4) Peran demokrasi pemerintah/Pemerintah daerah (5) peran peradilan yang independen
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan BPS
