INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015 DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TUGAS
: Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kehutanan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
FUNGSI
: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku 2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan. 3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan pengelolaan hutan. 4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan produksi hasil hutan. 5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. 6. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan pengamanan dan perlindungan serta konservasi Hutan. 7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis. 8. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan
NO 1.
PENJELASAN SASARAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA STRATEGIS Indikator, Cara Perhitungan JAWAB Indikator) Tertanggulanginya Prosentase Kasus Gangguan Makna Indikator : Dinas Kehutanan Bidang PKSDH dan Gangguan Keamanan Keamanan Hutan dan Hasil Hutan Dengan terselesaikannya kasus Provinsi Kalimantan Tahura SA Hutan dan Hasil Yang Terselesaikan gangguan keamanan hutan dan ha- Selatan Hutan. sil hutan di Provinsi Kalsel diharapkan dapat mengurangi lajunya degradasi kawasan hutan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga mampu mendukung terlaksananya pembangunan kehutanan secara optimal.
Alasan Pemilihan : Laju degradasi kawasan hutan saat ini sudah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan, bila tidak ditangani dengan serius akan berakibat fatal bagi lingkungan secara keseluruhan. Rumus Perhitungan : Jumlah penindakan kasus gangguan kemanan hutan dan hasil hutan dibanding dengan jumlah kasus gangguan kemanan hutan dan hasil hutan yang terjadi.. 2.
Bertambahnya Luas Bertambahnya Luasan Tanaman Makna Indikator : Dinas Kehutanan Bidang RHL Tanaman di Dalam Baru Dalam Rangka Rehabilitasi Dengan bertambahnya luasan Provinsi Kalimantan Tahura SA Kawasan Lahan Kritis Hutan dan Lahan (RHL) tanaman baru berakibat pada Selatan berkurangnya lahan kritis di Provinsi Jumlah Lahan Kritis Yang Kalsel sehingga diharapkan mampu Tertanami Karena Rehabilitasi meningkatkan kualitas lingkungan Hutan & Lahan hidup di Provinsi Kalsel dan mengurangi resiko bencana yang disebabkan oleh lahan kritis. Alasan Pemilihan : Lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat seluas 761.042,50 Hektar (Hasil Review Tahun 2009, BPDAS Barito). Yang mencapai 20,28 % dari luas kawasan Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 493.281,40 Ha berada di Dalam Kawasan Hutan dan 267.759,60 Ha berada di Luar Kawasan Hutan. Hal ini bila tidak ditangani de-
dan
ngan serius maka luas lahan kritis dapat bertambah dengan cepat sebelum kita sadari. Rumus Perhitungan : Jumlah realisasi penanaman keseluruhan baik dilahan masyarakat maupun lahan kritis Jumlah realisasi lahan kritis
3.
Tercapainya Peneri- Jumlah pungutan PSDH dan DR maan PSDH dan DR
penanaman
pada
Dinas Kehutanan Bidang BPK, UPPMakna Indiktor : Dengan adanya pungutan PSDH Provinsi Kalimantan HHBM dan Tahura SA dan DR yang nantinya akan Selatan dialokasikan sebagian ke Provinsi Kalsel, diharapkan dapat membantu terlaksananya kegiatan pembangunan daerah yang memerlukan dana penunjang dalam pelaksanaannya. Alasan Pemilihan : Produksi hasil hutan baik kayu maupun kayu di provinsi Kalimantan Selatan meskipun sudah berkurang dibanding tahun-tahun terdahulu namun masih bisa dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat membantu menggerakan roda perekonomian di Provinsi Kalsel.
Rumus Perhitungan : Jumlah realisasi pungutan PSDH dan DR 4.
Meningkatnya Keman Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutapan Dalam Pengelo- tan (KPH) di Kalsel Yang Terbentuk laan Kawasan Hutan Sebagai Dasar Penyia pan Prakondisi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Secara Lestari
Makna Indikator : Dinas Kehutanan Bidang Pemolaan Pengelolaan kawasan hutan akan Provinsi Kalimantan lebih mantap pelaksanaannya bila Selatan status yuridis kawasan hutan baik administrasi maupun fisik di lapangan dan desainnya sebagai dasar pengelolaan hutan secara efisien, lestari dan berkeadilan dapat dilakukan terlebih dahulu. Dimana dengan adanya kepastian status, letak, luas dan batas hutan dalam unit-unit tertentu maka dapat diwujudkanlah pengelolaan kawasan hutan yang optimal dan lestari. Alasan Pemilihan : Kawasan hutan di Kalimantan Selatan tersebar di beberapa daerah dengan kearifan lokal yang juga berbeda, dengan adanya unit-unit pengelolaan kawasan hutan baik hutan produksi maupun lindung diharapkan pengelolaan hutan lebih dapat terpola dengan optimal dengan dukungan kearifan lokal setempat. Rumus Perhitungan : Jumlah realisasi pembangunan KPH yang dilaksanakan di Provinsi Kalsel
Banjarbaru,
Januari 2015
Kepala Dinas,
Ir. H. RACHMADI KURDI, MSi Pembina Utama Madya NIP. 19580114 198403 1 007
