INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013

BUPATI SRAGEN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

:

Umum

PER/9/M.PAN/5/2007 Penetapan

Indikator

tentang

Kinerja

Pedoman Utama

di

Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama; b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sragen.

Mengingat

:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

2.

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Pembentukan

Nomor

13

Tahun

Daerah-daerah

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

1950

tentang

Kabupaten

dalam

3.

Undang-Undang Pemerintahan Indonesia

Nomor

Daerah

Tahun

32

Tahun

(Lembaran

2004

Nomor

2004

Negara 125,

tentang Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Indonesia

Daerah

Tahun

(Lembaran

2004

Nomor

Negara 126,

Republik Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.

Undang-Undang

Nomor

12

Pembentukan

Peraturan

Tahun

2011

tentang

Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 12.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten

Sragen

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Sragen Tahun 2008 Nomor 10,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten

Sragen

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Sragen Tahun 2011 Nomor 3,);

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

KESATU

:

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

KEDUA

:

Indikator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan

rencana

kinerja

tahunan,

menyampaikan

rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,

menyusun

laporan

akuntabilitas

kinerja

serta

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016. KETIGA

:

Peraturan

Bupati

diundangkan.

ini

mulai

Agar

setiap

berlaku orang

pada

tanggal

mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen pada tanggal 6 Nopember 2013

BUPATI SRAGEN

AGUS FATCHUR RAHMAN Diundangkan di Sragen Pada tanggal 6 Nopember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN NOMOR 47

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR TAHUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN MISI I : Memecah stagnasi pembangunan dengan mengakselerasi secara cerdas pencapaian kesejahteraan masyarakat di bidang daya beli, kualitas pendidikan dan kesehatan

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SUMBER DATA

1

2

4

5

1. Terwujudnya sinergitas pembangunan 1.1.1

Optimalisasi rembug warga melalui

Besaran ADD/Kelurahan

Badan KBPMD

penunjangan alokasi dana desa/kelurahan.

Prosentase usulan musrenbang yang terakomodasi

Bappeda

dalam APBD Kabupaten 1.1.2

Revitalisasi perencanaan, penganggaran dan pengawasan yang pro rakyat.

Jumlah dokumen penataan ruang Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan

Bappeda Bappeda

daerah Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana

Bappeda

wilayah dan sumberdaya alam Jumlah dokumen pengendalian evaluasi monitoring Ketersediaan dokumen statistik dasar sesuai

Bappeda Bappeda

dengan kebutuhan perencanaan pembangunan INDIKATOR KINERJA UTAMA_KABUPATEN SRAGEN

1

NO 1 1.1.3

SASARAN 2 Pengembangan kerjasama daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah

perbatasan dan daerah potensial

SUMBER DATA 5 Bagian Pemerintahan dan Pertanahan

dalam meningkatkan PAD

2. Terwujudnya pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur 1.2.1

Peningkatan infrastruktur pertanian

Persentase panjang saluran irigasi kondisi baik

untuk menunjang pembangunan

DPU – Pengairan Dinas Pertanian

pertanian lestari berkelanjutan;

1.2.2

Membuat regulasi dan perencanaan yang mampu menunjang investasi

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan

DPU – ES

wilayah strategis dan cepat tumbuh

Bappeda

dan peluang usaha yang kondusif

Disparbudpor BPTPM Jumlah kasus pelanggaran tata ruang

Bappeda

Jumlah bangunan ber-IMB

DPU BLH

Jumlah dokumen perencanaan kota

Bappeda DPU - ES

1.2.3

Peningkatan infrastruktur

INDIKATOR KINERJA UTAMA_KABUPATEN SRAGEN

% ruang kelas SD/MI sesuai standar

Dinas Pendidikan

2

NO

SASARAN

1

2 pendidikan;


SUMBER DATA

4 % SD/MI memiliki laboratorium IPA dan komputer

5 Dinas Pendidikan

% SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar

Dinas Pendidikan

% SMP/MTs memiliki laboratorium IPA dan

Dinas Pendidikan

komputer % SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai

Dinas Pendidikan

standar % lembaga kursus memiliki ijin operasional dari

BPTPM

pemerintah atau pemerintah daerah % lembaga kursus dan lembaga pelatihan

BPTPM

terakreditasi % tenaga pendidik, instruktur atau penguji

Badan Diklat dan Litbang

praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar

Disnakertrans

usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan % lembaga kursus/pelatihan/kelompok belajar

Disnakertrans

usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan


3

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

4

5

Tersedianya data dasar

Disnakertrans

kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui secara terus menerus 1.2.4

Peningkatan infrastruktur kesehatan.

Jumlah rumah sakit negeri dan swasta ; jumlah

Dinas Kesehatan

rumah sakit/klinik bersalin 3. Terwujudnya pengendalian banjir

1.3.1

1.3.2

Revitalisasi saluran drainase

Persentase saluran drainase/gorong-gorong

perkotaan;

kondisi baik

Pembudayaan gerakan bersih

Pelayanan pencegahan pencemaran air

sungai dan drainase;

DPU - CK

BLH DKK

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat

BLH

akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 1.3.3

Konservasi lahan pembangunan dan

Persentase embung kondisi baik

DPU - Pengairan

Persentase waduk kondisi baik

DPU - Pengairan

pemeliharaan embung/bendung/cekdam

4. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana transportasi 1.4.1

Evaluasi dan penataan kembali

Persentase kendaraan wajib uji yang telah

trayek angkutan kota dan

dilakukan uji kendaraan


Dishub Kominfo

4

NO 1

SASARAN


2 peremajaan angkutan agar lebih

SUMBER DATA

4 Persentase kendaraan yang layak jalan

5 Dishub Kominfo

Panjang jalan

DPU – Bina Marga

Persentase panjang jalan kondisi baik

DPU – Bina Marga

Persentase panjang jalan permukaan beraspal

DPU – Bina Marga

Persentase jembatan kondisi baik

DPU – Bina Marga

Persentase sarana prasarana LLAJ dalam kondisi

Dishub Kominfo

manusiawi; 1.4.2

Peningkatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur transportasi;

baik

1.4.3

Optimalisasi dan revitalisasi terminal

Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas

Dishub Kominfo

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Dishub Kominfo

Jumlah terminal kondisi baik

Dishub Kominfo

5. Terwujudnya pembangunan infrastruktur perkotaan 1.5.1

Pemantapan Sragen yang aman,

Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan

sehat, rapi dan indah

aman yang didukung dengan prasarana, sarana

DPU – Cipta Karya

dan utilitas


Persentase sampah yang terangkut

BLH

Kawasan suaka alam

Bappeda

Pelayanan informasi status kerusakan lahan

Bappeda

dan/atau tanah untuk produksi biomassa

Dishutbun 5

NO

SASARAN

1

2

1.5.2

Reklame tertib dan indah;


SUMBER DATA

4 Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap

5 Bappeda

luas wilayah

BLH

Jumlah kasus tindak kriminalitas

Badan Kesbang Pol Linmas

Ijin pemasangan reklame

BPTPM

Jumlah PAD dari reklame

DPPKAD Dinas Perdagangan

1.5.3

Pengembangan manajemen

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari

pengelolaan sampah ramah

sumber tidak bergerak

BLH

lingkungan berbasis teknologi; 1.5.4

Air bersih bagi semua warga.

Persentase rumah tangga (KK) yang menggunakan

DPU – Cipta Karya

air bersih

BPUMD / PDAM

6. Terwujudnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.6.1

1.6.2

Perbaikan lingkungan kawasan

Jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau

Desa : Badan KBPMD

padat penduduk;

program PNPM Mandiri

Kelurahan : Bappeda

Luas wilayah perkotaan

Bappeda

Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi

Bappeda

Perlindungan kawasan konservasi

Dishutbun Persentase kerusakan kawasan hutan

Bappeda Dishutbun


6

NO

SASARAN

1

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 Jumlah kasus kejahatan bidang kehutanan

SUMBER DATA 5 Dishutbun

(pencurian kayu, pembalakan liar, dsb) Persentase lokasi penambangan yang masih dalam

DPU - Pengairan

kondisi baik Jumlah Penambangan Tanpa Ijin

DPU – Pengairan BLH

Luas wilayah kebanjiran

Badan Kesbang Pol Linmas Bappeda

Luas wilayah kekeringan

Badan Kesbang Pol Linmas Bappeda, Dinas Sosial

1.6.3

Pengembangan pusat-pusat

Jumlah kunjungan wisata

Disparbudpor

pertumbuhan ekonomi baru Jumlah pengeluaran belanja wisatawan:

Disparbudpor

- wisatawan nusantara


- wisatawan mancanegara

Disparbudpor

Jumlah kelompok sadar wisata

Disparbudpor

Luas wilayah produktif

Bappeda

Luas wilayah industri

Bappeda

7

Misi 2 : Mewujudkan Sragen Asri bebas korupsi sebagai perwujudan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan penggunaan anggaran yang pro rakyat

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1. Terwujudnya percepatan reformasi pemerintahan berdasarkan demokratisasi, transparansi dan mental spiritual 2.1.1

Akte kelahiran, KTP dan KK gratis.

Persentase kepemilikan akta kelahiran

Dinas Dukcapil

Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP

Dinas Dukcapil

Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga

Dinas Dukcapil

di Kabupaten Sragen 2.1.2

Penyempurnaan One Stop Service

Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perizinan

BPTPM

melalui penyederhanaan perijinan 2.1.3

Standarisasi pelayanan berdasarkan SPM dan ISO di seluruh SKPD.

Persentase arsip yang terolah dengan baik

Kantor Arsipda

Persentase SKPD yang telah menerapkan

Kantor Arsipda

pengelolaan arsip secara baku Persentase arsip (tekstual dan non tekstual)

Kantor Arsipda

yang tersimpan dengan baik 2.1.4

Penataan kelembagaan/ organisasi

Persentase keberhasilan peningkatan kapasitas

perangkat daerah yang efisien dan

aparatur terhadap peningkatan kinerja PNS

efektif.

Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan kepala daerah :


Bagian Orpeg Bagian Humas dan protokol Bagian Umum 8

NO

SASARAN

1

2


SUMBER DATA

3 Status Audit keuangan Daerah

DPPKAD

Jumlah Perda yang ditetapkan

Bagian Hukum

- Penyelenggaraan rapat FPD tiap bulan

4

Bagian Umum Bagian Humas dan Protokol

2.1.5

- Perjalanan dinas

Bagian Umum

Waktu penyelesaian buku APBD murni

DPPKAD

Pengembangan pola karier PNS

Persentase tenaga pemeriksa yang professional

Inspektorat

yang transparan berlandaskan

Persentase PNS yang menduduki jabatan eselon

BKD

kompetensi dengan

sesuai dengan persyaratan eselonnya

memperhatikan DUK dan PDLT

Persentase PNS yang tidak/belum memenuhi

BKD

persyaratan eselonnya 2. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah 2.2.1

Penyelamatan dan optimalisasi

Jumlah nilai aset pemkab

aset pemerintah daerah yang terbengkalai.

BLH DPPKAD

Persentase jumlah SKPD yang baik pengelolaan

DPPKAD

asetnya Penerimaan PAD dari aset-aset yang dikelola

DPPKAD

Pemkab


9

NO

SASARAN

1 2.2.2

2 Penyehatan dan pengembangan


SUMBER DATA

3 Jumlah BUMD yang berkembang

4 BPUMD

Persentase BUMD yang sehat

BPUMD

dan optimalisasi BUMD dengan prinsip good corporate government.

3. Terwujudnya percepatan pemberantasan KKN 2.3.1

Implementasi pakta integritas bagi

Persentase pejabat yang terindikasi korupsi

BKD

pejabat pemerintahan; 2.3.2

Meniadakan pungutan liar dalam

Jumlah jenis pelayanan secara online (jenis)

BPTPM

Ketersediaan SOP pelayanan publik

Bagian Orpeg

Jumlah tempat perekaman data kependudukan

Dinas Dukcapil

urusan perizinan dan pelayanan; 2.3.3

Revitalisasi pusat informasi dan pelayanan kepada masyarakat;

kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan) Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan

Kantor PDE

internet

2.3.4

Jumlah website/blog resmi SKPD yang aktif

Kantor PDE

Rekruitmen CPNS yang bersih dan

Ada/tidaknya kasus kolusi dalam penerimaan

BKD

transparan;

CPNS (kecil/sedang/besar) Ada/tidaknya pengumuman resmi pendaftaran

BKD

CPNS untuk umum INDIKATOR KINERJA UTAMA_KABUPATEN SRAGEN

10

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3 Ada/tidaknya pengumuman hasil seleksi CPNS

4 BKD

untuk umum 2.3.5

Meningkatkan kesejahteraan dan

Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi

ketenangan kerja PNS dan

masyarakat pedesaan yang dibina

perangkat desa.

Persentase jumlah PNS yang memiliki

BKBPMD

BKD

permasalahan ekonomi dan sosial Ada tidaknya tunjangan kesejahteraan PNS

DPPKAD

Ada tidaknya tunjangan perangkat desa

BKBPMD

MISI 3 : Memberikan kesempatan dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1. Terwujudnya gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3.1.1

Pembangunan rumah singgah

Persentase wahana kesejahteraan sosial yang

terpadu berbasis komunitas;

menyediakan sarana dan prasarana pelayanan

Dinas Sosial

kesejahteraan sosial


11

NO 1 3.1.2

SASARAN 2 Peduli terhadap diffable. dan individu berkebutuhan khusus


SUMBER DATA

3 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

4 Dinas Sosial

untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase PMKS yang menerima program

Dinas Sosial

pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya Persentase panti sosial yang menyediakan sarana

Dinas Sosial

dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase penyandang cacat mental fisik dan

Dinas Sosial

mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial 3.1.3

Peningkatan kerja sama antar sektor

Persentase rumah yang menggunakan listrik

pembangunan

3.1.4

Santunan duka cita bagi masyarakat

DPU – Pengairan BLH

Jumlah MoU antar daerah kerjasama transmigrasi

Disnakertrans

Jumlah KK yang telah dibantu

Dinas Sosial

miskin. 2. Terwujudnya upaya memacu kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya memelihara hasil-hasil pembangunan 3.2.1

Meningkatkan rasa persatuan dan

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu


kesatuan


12

NO 1 3.2.2

SASARAN


2 Meningkatkan komunikasi secara

3 Rata-rata persentase tingkat partisipasi masyarakat

terbuka kepada masyarakat untuk

dalam pembangunan desa (stimulant)

SUMBER DATA 4 Badan Kesbang Pol Linmas

menampung saran dan kritik dalam rangka perbaikan pembangunan daerah. 3.2.3

Meningkatkan kerja sama dengan

Jumlah forum-forum partisipasi ormas dalam


Pers, Organisasi masyarakat dalam

pembangunan daerah

Bagian Umum

meningkatkan partisipasi pembangunan daerah.

Bagian Humas dan Protokol Jumlah kegiatan siaran pembangunan rata-rata

Bagian Humas dan Protokol

pertahun di media massa 3.2.4

Meningkatkan kerja sama dengan

Jumlah lokasi desa yang mendapatkan PNPM mandiri

stakeholder, LSM dan tokoh-tokoh

pedesaan

masyarakat dalam meningkatkan

Jumlah lokasi desa yang mendapatkan PNPM mandiri

swadaya masyarakat

perkotaan

BKBPMD

Bappeda

3. Memacu kegiatan kepemudaan dan olah raga 3.3.1

Penyediaan pusat kegiatan dan

Persentase organisasi kepemudaan yang telah

pengembangan bakat dan minat

dibina

kawula muda.

Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar

Disparbudpor

Disparbudpor

daerah Jumlah kelompok seni daerah INDIKATOR KINERJA UTAMA_KABUPATEN SRAGEN

Disparbudpor 13

NO 1 3.3.2

SASARAN 2 Fasilitasi pemuda, pelajar,


SUMBER DATA

3 Jumlah pemuda berprestasi

4 Disparbudpor

mahasiswa dan warga masyarakat berprestasi. 3.3.3

Pengembangan Sport Centre

Jumlah sport centre di Kabupaten Sragen

Disparbudpor

3.3.4

Pembinaan Prestasi atlit Jangka

Jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA

Disparbudpor

panjang

Jawa Tengah

Pembinaan olah raga yang

Jumlah olahragawan profesional

Disparbudpor

Jumlah prestasi yang diraih olahragawan profesional

Disparbudpor

3.3.5

profesional.

MISI 4 : Mewujudkan kualitas SDM yang profesional, berbudaya dan beraklak mulia, berkeadilan serta berwawasan gender NO

URUSAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1. Terwujudnya pengurangan pengangguran dan perlindungan tenaga kerja 4.1.1

Revitalisasi Balai Latihan Kerja berbasis kompetensi dengan

Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi

Disnakertrans

pencari kerja yang diterima kerja

Badan Diklat dan Litbang

penerapan Competency Based Training; INDIKATOR KINERJA UTAMA_KABUPATEN SRAGEN

14

NO 1 4.1.2

URUSAN 2 Meningkatkan kesempatan kerja baik lokal, antar daerah maupun antar negara;


SUMBER DATA

3 Rasio Penduduk (Angkatan Kerja) yang Bekerja

4 Disnakertrans

Rasio penduduk (angkatan kerja) yang tidak

Disnakertrans

bekerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Disnakertrans

Tingkat Pengangguran Terbuka

Disnakertrans

Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan

Disnakertrans

penawaran tenaga kerja

4.1.3

Rasio UMK terhadap KHL

Disnakertrans

Mengupayakan ketenangan bekerja

Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang

Disnakertrans

dan berusaha;

terselesaikan Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan

Bagian Hukum Disnakertrans

sosial tenaga kerja (Jamsostek) Jumlah kasus demonstrasi dalam 1 tahun


4.1.4

Menumbuhkan jiwa kewirausahaan

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Disperinkop dan UMKM

masyarakat.

Persentase UMKM yang telah berbadan hokum


(memiliki ijin usaha) Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang


dapat mengakses kredit/pembiayaan bank INDIKATOR KINERJA UTAMA_KABUPATEN SRAGEN

15

NO

URUSAN

1

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Jumlah Kelompok Pemuda Produktif (KUPP)

SUMBER DATA 4 Disperinkop dan UMKM

2. Terwujudnya aksi pendidikan murah dan bermutu 4.2.1

4.2.2

Pemantapan sekolah gratis 9 tahun

% anak usia 4-6 tahun mengikuti program PAUD

Dinas Pendidikan

bagi masyarakat miskin;

dan TK/RA

Wajib Belajar 12 tahun;

% TK/RA memiliki sarana dan prasarana

Dinas Pendidikan

belajar/bermain

Bagian Kesra

% TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis

Dinas Pendidikan

sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri 4.2.3

Peningkatan kualitas dan

% tutor program paket A, B dan C memiliki

kesejahteraan pendidik serta tenaga

kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang

pendidikan;

ditetapkan % guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

standar kompetensi yang ditetapkan % SLB memiliki sarana dan prasarana minimal

Dinas Pendidikan

sesuai dengan standar teknis pembelajaran


16

NO

URUSAN

1

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 % guru yang layak mendidik TK/RA dengan

SUMBER DATA 4 Dinas Pendidikan

kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional % guru SD yang sertifikasi

Dinas Pendidikan

% guru SD/MI layak mengajar

Dinas Pendidikan

% guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai

Dinas Pendidikan

dengan kompetensi yang ditetapkan

4.2.4

% guru SMP/MTs yang bersertifikasi

Dinas Pendidikan

% guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi

Dinas Pendidikan

% guru SMA/SMK/MA yang layak mengajar

Dinas Pendidikan

Pemerataan fasilitas dan sarana

% lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra

Dinas Pendidikan

prasarana

yang baik

pendidikan;

% SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis

Dinas Pendidikan

Sekolah % SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis

Dinas Pendidikan

Sekolah % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS

Dinas Pendidikan

dengan baik


17

NO

URUSAN

1

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO


9001-2000 % pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki

Dinas Pendidikan

sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang

Dinas Pendidikan

diperbarui secara terus menerus 4.2.5

Peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan

memperoleh

pendidikan;

% lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai

Dinas Pendidikan

dengan keahliannya % penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari

Dinas Pendidikan

keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang % lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok

Dinas Pendidikan

belajar usaha dapat memasuki dunia kerja 4.2.6

Beasiswa bagi penduduk miskin dan cerdas.


% Angka Putus Sekolah SD

Dinas Pendidikan

% Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Dinas Pendidikan

% Angka Putus Sekolah SLTA

Dinas Pendidikan

18

NO

URUSAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

3. Terwujudnya aksi kesehatan murah dan berkualitas 4.3.1

Cakupan menyeluruh jaminan

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Dinas Kesehatan Badan KBPMD

kesehatan masyarakat; Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani


Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

Dinas Kesehatan

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Badan KBPMD

Cakupan pelayanan nifas


Cakupan neonates dengan komplikasi yang

Dinas Kesehatan

ditangani Cakupan penemuan dan penanganan penderita

Dinas Kesehatan

penyakit TBC BTA Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang

Dinas Kesehatan

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang

Dinas Kesehatan

harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan


Dinas Kesehatan

19

NO 1 4.3.2

URUSAN


2 Peningkatan layanan di

3 Cakupan desa/kelurahan Universsal Child

Puskesmas;

Immunization (UCI) Cakupan penemuan dan penanganan penderita

SUMBER DATA 4 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

penyakit DBD

4.3.3

4.3.4

Revitalisasi Posyandu;

Penguatan kesadaran gerakan hidup sehat.

Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)

Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)

Dinas Kesehatan

Angka Kematian Balita (per 1000 KH)

Dinas Kesehatan

Persentase gizi buruk

Dinas Kesehatan

Cakupan kunjungan bayi

Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan anak balita

Dinas Kesehatan

Persentase Posyandu aktif

Dinas Kesehatan

Angka Harapan Hidup

Bappeda

Cakupan Desa Siaga Aktif

Badan KBPMD

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Dinas Kesehatan

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih

Dinas Kesehatan DPU


20

NO

URUSAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

4. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4.4.1

Perwujudan kota layak anak;

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan

Bagian PP dan PA

setingkat

4.4.2

Ketersediaan zona selamat sekolah

Dishubkominfo

Keberadaan forum

Bagian PP

Pembentukan Unit layanan

Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Bagian PP

penanganan masalah KDRT dan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat

traffiking perempuan dan anak;

kecamatan dan kabupaten Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan

Bagian PP

yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan

Bagian PP

yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga

Dinas Kesehatan

kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatlaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan

Bagian PP

oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu


21

NO

URUSAN

1

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan

SUMBER DATA 4 Bagian PP

oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan penegakan hukum dari tingkat

Bagian PP

penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan

Bagian PP

yang mendapatkan layanan bantuan hukum Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan

Bagian PP

anak korban kekerasan Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan

Bagian PP

dan anak korban kekerasan Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga

Bagian PP

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di

Bagian PP

bawah usia 20 tahun 4.4.3

Pengembangan kebijakan berbasis

Jumlah vocal Point yang terbentuk

Bagian PP

gender.

Persentase perempuan dalam eksekutif (PNS)

Bagian PP


22

NO

URUSAN

1

2


SUMBER DATA

3 Persentase perempuan dalam lembaga legislatif

4 Bagian PP

Persentase PKK aktif

Bagian PP

5. Terwujudnya peningkatan taraf pendidikan masyarakat 4.5.1

Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk Usia 15 tahun ke

% Angka Kelulusan UASBN

Dinas Pendidikan

% lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs

Dinas Pendidikan

% Angka Kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs

Dinas Pendidikan

% lulusan SMP/MTs melanjutkan ke

Dinas Pendidikan

atas;

SMA/MA/Kejuruan

4.5.2

% kelulusan UN SMA/SMK/MA

Dinas Pendidikan

% angka kelulusan SLB

Dinas Pendidikan

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

Dinas Pendidikan

Menurunnya angka buta aksara

% penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan

Dinas Pendidikan

penduduk berusia 15 tahun ke atas;

menulis Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia

Dinas Pendidikan

15-44 tahun Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui

Dinas Pendidikan

secara terus-menerus % penduduk difable menjadi peserta didik SLB


Dinas Pendidikan

23

NO

URUSAN


1

2

3 % penduduk usia sekolah yang belum sekolah di


SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI,

Dinas Pendidikan

SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus 4.5.3

Meningkatnya APM dan APK

% APM SD/MI

Dinas Pendidikan

pendidikan SD ke atas;

% APM SMP/MTs

Dinas Pendidikan

% APM SMA/SMK/MA

Dinas Pendidikan

APK PAUD (%)

Dinas Pendidikan

APK SD/MI (%)

Dinas Pendidikan

APK SMP/MTs (%)

Dinas Pendidikan

APK SMA/SMK/MA (%)

Dinas Pendidikan

4.5.4

Menurunkan angka melek huruf (%);

Angka Melek Huruf (%)

Dinas Pendidikan

4.5.5

Meningkatkan kecerdasan

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah

Kantor Perpustakaan Daerah

masyarakat. Jumlah buku koleksi perpustakaan daerah


Jumlah perpustakaan



24

MISI 5 : Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pembangunan pertanian berkelanjutan

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

4

5

1. Terwujudnya peningkatan aksi penanggulangan kemiskinan. 5.1.1

Pemantapan program penyelamatan,

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

Dinas Kesehatan

pembiayaan penguatan masyarakat

masyarakat miskin

UPTPK

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI

Dinas Kesehatan

miskin;

pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan layanan rumah layak huni yang

Dinas Sosial

terjangkau

Bappeda DPU

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Dinas Sosial Bappeda DPU

5.1.2

5.1.3

Gerakan lumbung pangan

Jumlah desa rawan pangan

Kantor Ketapang

perdesaan;

Skor Pola Pangan Harapan

Kantor Ketapang

Persentase korban bencana yang menerima

Dinas Sosial

untuk mengantisipasi dampak

bantuan sosial selama masa tanggap darurat


bencana alam.

Persentase korban bencana yang dievakuasi

Dinas Sosial

menggunakan sarana prasarana tanggap darurat


Penyediaan dana tanggap bencana


25

NO

SASARAN

1

2


SUMBER DATA

4 Jumlah rumah korban bencana alam yang

5 Dinas Sosial

terehabilitasi


Jumlah relawan bencana kabupaten

Dinas Sosia Badan Kesbang Pol Linmas

Jumlah Linmas


2. Terwujudnya program aksi swasembada pangan berkelanjutan. 5.2.1

Memantapkan kecukupan pangan,

Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan

Dinas Pertanian

Daya Beli Masyarakat

Dinas Perdagangan

Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi

Badan KBPMD

sandang dan papan bagi seluruh warga masyarakat;

peserta KB aktif (SDKI) Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

Badan KBPMD

(unmetneed) Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha

Badan KBPMD

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi

Badan KBPMD

untuk memenuhi permintaan masyarakat


26

NO

SASARAN

1

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 Ratio Petugas Pembantu Pembina KB

SUMBER DATA 5 Badan KBPMD

Kelurahan/Desa (PPKBD) Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB

Badan KBPMD

Jumlah PIK-KRR aktif

Badan KBPMD

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-

Badan KBPMD

KB Cakupan penyediaan informasi data mikro

Badan KBPMD

keluarga di setiap desa/kelurahan Remaja yang menjadi anggota BKR

Badan KBPMD Dinas Sosial

Lansia yang menjadi anggota BKL

Dinas Sosial

Tingkat konsumsi protein hewani

Dinas Peternakan

Tingkat konsumsi energi

Kantor Ketapang

Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi

Disnakertrans

transmigrasi

5.2.2

Jumlah calon transmigran

Disnakertrans

Melakukan upaya-upaya

Nilai Tukar Petani

Dinas Pertanian

swasembada pangan berkelanjutan

Jumlah Penyuluh Pertanian

Bappeluh


27

NO 1 5.2.3

SASARAN 2 Peningkatan produksi pertanian

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 Produksi pertanian tanaman pangan utama:

SUMBER DATA 5 Dinas Pertanian

dalam arti luas; 5.2.4

Subsidi produksi pertanian;

- Padi - Jagung Produksi pertanian tanaman hortikultura utama

Dinas Pertanian

- Mangga - cabe merah Populasi produksi komoditas perkebunan utama :

DisHutbun

- kelapa - tebu rakyat 5.2.5

Subsidi peternakan (kambing dan

Populasi produksi komoditas peternakan utama

Disnakkan

sapi) untuk menunjang pertanian organik;

- sapi potong - kambing

5.2.6

Pemenuhan standar mutu lingkungan yang mampu menyediakan bahan baku industri dari hutan rakyat yang lestari sesuai potensi yang dimiliki.


Jumlah produksi hasil hutan kayu

DisHutbun

- Hutan rakyat

DisHutbun

- Hutan negara

DisHutbun 28

NO

SASARAN

1

2


SUMBER DATA

4 Jumlah produksi hasil hutan non kayu

5 DisHutbun

Luas hutan rakyat

DisHutbun

3. Terwujudnya program aksi pengembangan lembaga ekonomi kerakyatan 5.3.1

5.3.2

Revitalisasi pasar tradisional;

Pemberdayaan dan penataan PKL

Jumlah pasar tradisional kondisi baik

Dinas Perdagangan

Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina

Satpol PP

secara humanis; 5.3.3

Fasilitasi dan bantuan Modal bagi PKL, pedagang pasar tradisional dan UMKM

Dinas Perdagangan Persentase koperasi aktif


Jumlah kasus peredaran barang illegal dan tidak


memenuhi standar

Dinas Perdagangan

Nilai produksi industri kecil


Nilai produksi industri rumahtangga


Persentase industri yang telah menggunakan


teknologi dalam proses produksi 5.3.4

Pengembangan ekonomi melalui

Jumlah produksi perikanan budidaya

Disnakkan

Tingkat konsumsi ikan masyarakat

Disnakkan

pemberdayaan produk unggulan daerah.


29

NO

SASARAN


1

2

4

SUMBER DATA

Nilai ekspor

5 Disperinkop dan UMKM

Jumlah cluster industri yang telah berkembang


Jumlah sentra industri yang telah berkembang


Persentase benda purbakala dan peninggalan

Disparbudpor

sejarah yang ditandai sebagai benda cagar budaya Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya

Disparbudpor

4. Terwujudnya program aksi percepatan investasi 5.4.1

Jaminan kepastian hukum

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

berusaha;

5.4.2

BPTPM Disperinkop dan UMKM

Fasilitas kemudahan berinvestasi

Persentase realisasi investasi PMDN dari perijinan

dengan penyederhanaan perijinan

investasi yang disetujui

dan meminimalisir pungutan liar;

Jumlah perusahaan memiliki SIP

BPTPM

Nilai produksi industri besar/sedang


Persentase industri yang telah memiliki ijin usaha


BPTPM

BPTPM Jenis dan jumlah bank dan cabang


BPUMD

30

NO

SASARAN

1

2


SUMBER DATA

4 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

5 BPUMD

Jumlah restoran dan rumah makan

Dinas Perdagangan Disparbudpor

Jumlah penginapan/hotel

Dinas Perdagangan Disparbudpor

5.4.3

Promosi dan kerja sama investasi.

Nilai realisasi investasi PMA

BPTPM

Nilai realisasi investasi PMDN

BPTPM

BUPATI SRAGEN,

AGUS FATCHUR RAHMAN


31

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR :

TAHUN

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN PERTANAHAN SETDA KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD

: BAGIAN PEMERINTAHAN & PERTANAHAN SETDA KAB. SRAGEN.

TUGAS

: 1. Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, prasarana fisik pemerintahan serta pemerintahan desa / kelurahan ; 2. Melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perangkat daerah dan perangkat desa / kelurahan ; 3. Melaksanakan pengumpulan bahan laporan pertanggung jawaban Bupati; 4. Melaksanakan pengumpulan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan pengembangan desa serta pembinaan lembaga desa ; 5. Melaksanakan penelahan, pengkoordinasian dan merumuskan kebijakan di bidang pertanahan; 6. Menyiapkan, mengolah dan menyimpan data elektronik serta mengoperasikan komputer / Teknologi Informasi ( IT ); 7. Melaksanakan urusan PNS yang ditempatkan di desa / kelurahan yang menangani bidang Informasi Teknologi (IT) administrasi desa; 8. Memberikan penilaian DP3 kepada Sub Bagian yang menjadi tanggungjawabnya; 9. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen kepegawaian termasuk Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS; 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten I sesuai dengan tugas dan fungsinya.

FUNGSI

: Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memonitor perkembangan penyelenggaraan tata pemerintahan umum dan desa serta otonomi daerah, kerjasama daerah, administrasi perangkat desa / kelurahan dan lembaga desa / kelurahan serta menyiapkan dan melakukan penyelesaian masalah pertanahan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SRAGEN

Page 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA NO.

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1.

Pengembangan kerjasama daerah perbatasan Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah

Bagian

Pemerintahan

& daerah potensial dalam peningkatan PAD.

Pertanahan.

SKPD

melakukan

& yang

perjanjian

kerjasama. 2.

Meningkatkan kerjasama antar daerah

Kerjasama dalam pelayanan publik

Permendagri

No.

22

Tahun

2009. 3.

Meningkatkan kelembagaan perangkat daerah

Penyusunan pedoman teknis perangkat daerah

Bagian Orpeg

4.

Mengkoordinasikan bidang tata pemerintahan

Koordinasi penyusunan LKPJ

Seluruh SKPD se-Kab. Sragen

5.

Terselenggaranya tata pemerintahan umum

1. Mengetahui kinerja bupati selama 1 tahun

Buku

LPPD

Bagian

pemerintahan dan pertanahan 2. Mengetahui kinerja bupati selama 1 tahun

Publikasi ILPPD melalui media cetak dan elektronik.

3. Mengetahui kinerja bupati selama 1 tahun

Penyusunan

Buku

1

LKPJ

Pemerintahan

dan

Tahun Anggaran 4. Persiapan penyelenggaraan Pemilu Presiden, Bagian

Kada & Wk Kada, dan Legislatif (DPD RI, DPR Pertanahan, RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab)

Kesbangpolinmas

Badan dan

KPU

Kab. Sragen. INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SRAGEN

Page 2

1

2

5.

Mengkoordinasikan bidang pemerintahan desa

6.

Mengkoordinasikan

dan

3

pelayanan

7.

penyelenggaraan

196 Desa pemerintahan

di 20 kecamatan dan 196 desa.

kecamatan dan desa.

Meningkatkan koordinasi dan pelayanan pada Pembinaan lembaga kemasyarakatan diwilayah 12 Kelurahan kelurahan

8.

Inventaris kekayaan desa

pada Pembinaan

kecamatan

4

Meningkatkan

kelurahan pembinaan

pengelolaan Evaluasi rancangan Perdes tentang APBD desa

196 Desa

keuangan desa 9.

Meningkatnya

pembangunan

sistem Regulasi sistem pendaftaran tanah

pendaftaran tanah 10.

Meningkatnya penataan pemilikan tanah

Pertanahan

Kab.

Pertanahan

Kab.

Sragen Penyuluhan hukum pertanahan dan program Kantor proyek nasional

11.

Kantor

Sragen

Menyelesaikan dengan cepat bila ada konflik- Ada konflik-konflik pertanahan

Bagian

konflik pertanahan

Pertanahan Setda Kab. Sragen /

Kantor

Pemerintahan Pertanahan

& Kab.

Sragen


Page 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD : BAGIAN HUKUM TUGAS

FUNGSI

:

:

1. Menyiapkan konsep kerja di bidang produk hukum daerah ; 2. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bagian hukum; 3. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Produk Hukum Daerah yamg meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instrusksi Bupati ; 4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian hukum; 5. Menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum; 6. Menjabarkan program kerja di bidang hukum dengan membuat jadwal kegiatan sehingga semua rencana dapat ilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran; 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang hukum 8. Merencanakan pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum ; 9. Membuat laporan masalah-masalah hukum yang ada ; 10. Melakukan koordinasi dalam penyusunan laporan pelaksanaan RANHAM; 11. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan RANHAM; 12. Melakukan koordinasi dalam upaya penegakan HAM; 13 Melakukan koordinasi dalam pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum kepada SKPD dalam pelaksanakan tugas; 14. Menyusun konsep dalam rangka pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum kepada SKPD dalam melaksanakan tugas; 15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Asisten I mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya; 16. Memberikan penilaian DP3 kepada Sub Bagian yang menjadi tanggungjawabnya; Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi pelaksanakan sebagian fungsi dan pengkoordinasian perumusan peraturan perundang–undangan, memberikan bantuan hukum dan pengkajian produk hukum daerah, mendokumentasikan dan mempublikasikan produk hukum


Page 4

INDIKATOR KINERJA UTAMA NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

Terbentuknya Raperda/Perda, Peraturan Peraturan PerundangBupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, undangan, Kebijakan dan Perdes Pemerintah Kab. Sragen

1.

Terbentuknya produk hukum daerah

2.

Terwujudnya SJDI Hukum dan penyebarluaran Koleksi lengkap peraturan peraturan perundang – undangan dan produk hukum undangan daerah Terjalin koneksi antar JDI Hukum Sosialisasi semua undangan baru

peraturan

perundang- Buku koleksi, DokumenDokumen, Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah perundang-

Sosialisasi semua produk hukum daerah 3

Penyelenggaraan bantuan hukum dan kesadaran hukum masyarakat


Peningkatan Penyelenggaraan advokasi dan bantuan hukum

Permasalahan Hukum Pemerintah kab. Sragen, Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Upaya mewujudkan tertib hukum dan budaya Tersusunnya laporan RANHAM hukum bagi masyarakat Kab. Sragen, Upaya Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan HAM Penghormatan dan penegakan HAM. Penanganan permasalahan hukum

Page 5

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SETDA KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD TUGAS

: Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kabupaten Sragen : Melaksanakan dan Mengkoordinir Penyusunan Program dan Petunjuk Teknis serta Pembinaan Peranan Perempuan, Organisasi Perempuan, Pendataan dan Evaliasi Kualitas Perempuan dan Anak. FUNGSI : 1.Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pemantauan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan pengarusutamaan Hak Anak dan Pembangunan Negara. 2.Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta pemantauan dan laporan serta Mengevaluasi Perkembangan kegiatan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak. 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekda Kabupaten Sragen dan Asisiten Administrasi Pemerintahan Sekda Kabupaten Sragen sesuai dengan tugas dan fungsinya. INDIKATOR KINERJA UTAMA NO

SASARAN


1 1.

2 Meningkatkan kualitas anak dan perempuan.

2.

Meningkatnya penguatan utamaaan gender dan anak. Meningkatnya peningkatan perlindungan anak.

3.

4. 5.

kelembagaan kualitas

3 Kesearaan Genderdan Perlindungan Anak. pengarus Pemberdayaan Perempuan dan Anak

hidup

dan Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan

Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Meningkatnya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak


Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

SUMBER DATA 4 Bagian PP & PA Setda Kabupaten Sragen Bagian PP & PA Setda Kabupaten Sragen Bagian PP & PA Setda Kabupaten Sragen Bagian PP & PA Setda Kabupaten Sragen BKB PMD & Bagian PP & PA Setda Kabupaten Sragen

Page 6

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD

BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN SRAGEN

FUNGSI

Bagian Pembangunan menyelengggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi dan pengkoordinasian penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta pengendalian pembangunan, monitoring dan evaluasi administrasi pelaksanaan pembangunan 1. Menyusun rencana kerja bidang pembangunan 2. Menjabarkan rencana kerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku 3. melaksanakan dan mengkoordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta pengendalian administrasi pembangunan 4. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana tahunan pembangunan daerah 5. menyiapkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan dari pemerintah pusat,provinsi dan bantuan dari pihak ketiga 6. Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait dalam rangka penyusunan Program tahunan pembangunan daerah dan pengendalian administrasi pembangunan 7. Melaksanakan ketatausahaan bagian 8. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

TUGAS POKOK

INDIKATOR KINERJA UTAMA No

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1

Terkoordinasinya pembangunan daerah baik

Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan

yang dibiayai APBD/APBN dan dana-dana

program pembangunan daerah

lain

Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Proyek


Page 7

1 2

2

3

4

Terwujudnya sinergitas pembangunan

Terlaksananya konsep rencana kegiatan bidang

dengan terkendalinya laporan pelaksanaan

pengendalian pelaksanaan pembangunan

pembangunan Tersedianya pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pellaksanaan pembangunan dan pengendalian Tersedianya pedoman dan petunjuk tentang tata cara dan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai oleh APBD/APBN dan dana lain Hasil

pelaksanaan

pembangunan

sesuai

dengan

aturan/prdoman yang berlaku 3

Terwujudnya tertib administrasi

Terwujudnya

data

hasil

pelaksanaan kegitan pembangunan daerah

pembangunan

daerah

dalam

pelaksanaan bentuk

program

laporan

dan

statistik Terciptanya

evaluasi

segala

usaha

kegiatan

yang

bersangkutan dengan masalah pembangunan daerah dengan

mengikuti

dan

memonitor

perkembangan

pelaksanaan program pembangunan daerah Tersedianya bahan-bahan dalam rangka penyusunan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tersedianya bahan koordinasi dengan instansi laian terhadap kegiatan evaluasi dan pelaporan proyek APBD, termasuk

inventarisasi

masalah/hambatan

dalam

pelaksanaan proyek pembangunan daerah.


Page 8

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD : BAGIAN SUMBERDAYA ALAM TUGAS

: ................

FUNGSI

: pelaksanaan sebagian fungsi penyusunan pedoman dan petun juk teknis, pembinaan dan koordinasi urusan perekonomian daerah, produksi daerah dan lingkungan hidup.


SASARAN

1

2

1

Melaksanakan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 3

pemantauan

pembinaan

dan Terealisasinya

penggunaan

bantuan

SUMBER DATA 4

pinjaman

dan

waktu Hasil koordinasi SKPD terkait.

dana pengembalian secara tepat dan benar.

pemerintah bagi UMKM 2

Melaksanakan kegiatan pembinaan dan Terwujudnya pemantauan

3

penyelenggaraan

perencanaan

dan

monev

SKPD Surat Gubernur dan laporan Bagian

bidang pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Sumberdaya Alam

lingkungan hidup

(DBHCHT).

Menyelenggarakan promosi produk

Meningkatnya investasi di Kabupaten Sragen

Hasil koordinasi SKPD terkait

unggulan daerah


Page 9

1 4

2

3

Melaksanakan kegiatan pembinaan dan

4

Sosialisasi gerakan hemat energi dan air

pengawasan dampak kegiatan

Surat Gubernur dan laporan Bagian Sumberdaya Alam

dibidangkehutanan dan perkebunan, pertambangan dan energi, pertanian, peternakan, industri 5

6

Melaksanakan koordinasi Pengawasan Terlaksananya koordinasi pengawasan distribusi

Surat

distribusi pupuk bersubsidi

Bagian Sumber daya Alam

Melaksanakan

pemantauan

produksi pertanian / peternakan

kualitas Pupuk

bersubsidi

Terlaksananya

Gubernur

dan

Laporan

pemantauan Hasil koordinasi SKPD terkait

kesehatan produk peternakan dan perikanan

7

Melaksanakan bantuan distribusi raskin Tersedianya ongkos angkut kepada RTS

Laporan Bagian Sumberdaya Alam

dari desa kepada RTS


Page 10

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD

: Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sragen

TUGAS

: Melaksanakan sebagian tugas sekretaris Daerah dalam bidang kesejahteraan rakyat,merumuskan ,mengatur,mengarahkan dan mengkoordinasikan usaha peningkatan kesra serta melaksanakan urusan Tata Usaha Bagian Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan

FUNGSI

: 1. Mengumpulkan mesistematisasikan dan menganalisis data dalam bidang agama & kerohanian,pendidikan dan kesejahteraan masyarakat 2. Pengkoordinasian ,merencanakan usaha - usaha meningkatkan keolahragaan pendidikan serta pemberian bantuan terhadap usaha masyarakat dalam bidang pendidikan 3. Merencanakan mengkoordinasikan,melaksanakan dan pemberian bantuan terhadap usaha masyarakat di bidang keagamaan serta membantu instansi lain dalam bidang urusan haji 4. Mengkoordinasikan perencanaan usaha – usaha penanganan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial

INDIKATOR KINERJA UTAMA NO 1.

SASARAN


SUMBER DATA

2

3

4

Terwujudnya Pembinaan Keagamaan dan

Terlaksananya bantuan – bantuan Keagamaan

Kerohanian. 2.

Terlaksananya kegiatan pendidikan Umum

Dokumen kesra.

Meningkatnya Mutu,Potensi, SDM dan Menuntaskan Dokumen Kesra Wajar

3.

Terwujudnya Kesehatan dan Kesejahteraan

Meningkatnya drajat hidup masyarakat yang damai Dokumen Kesra

Masyarakat

dan sejahtera


Page 11

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD TUGAS

: Bagian Umum Setda Kabupaten Sragen : 1. Membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pengagendaan surat masuk dan keluar pumpinan; 2. Membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan urusan dalam / rumah tangga Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah; 3. Membina, mengawasi dan mengkoordinasikan urusan keamanan terhadap personil materiil dan informasi di dalam lingkungan Setda dan Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah; 4. Membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan urusan perjalanan dinas PNS di lingkungan Setda; 5. Membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan perencanaan dan pembayar gaji lingkungan Setda; 6. Membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan keuangan lingkungan Setda; 7. Membina, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Sandi dan Telekomunikasi; 8. Menyiapkan, mengolah dan menyimpan data elektronik serta mengoperasikan komputer / teknologi informasi (IT); 9. Memberikan DP 3 Kepada Kepala Sub Bagian yang menjadi tanggungjawabnya; 10. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen kepegawaian termasuk surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin PNS; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten III sesuai dengan tugas dan fungsinya. FUNGSI : Pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, urusan dalam, perjalanan dinas serta sandi dan telekomunikasi. INDIKATOR KINERJA UTAMA NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA 1 1.

2 Terwujudnya pengelolaan

3

peningkatan pelayanan

kinerja

administrasi

perkantoran.

4

1. Jumlah jasa surat menyurat yang bisa dikirim dan DPA dan DPPA Bagian materai, perangko yang bisa dibeli.

Umum

2. Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang bisa dibayar. 3. Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang bisa dibayar. 4. Terpeliharanya kesehatan Bupati, Wakil Bupati beserta keluarga. 5. Jumlah rumah dinas yang bisa dibayar PBB-nya.


Page 12

1

2

3

4

6. Jumlah Kendaraan yang menjalani KIR dan Pajak (STNK).

2.

Meningkatnya

pemenuhan

sarana

prasarana operator.


8. Jumlah belanja cleaning service yang bisa dibayar 9. Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang bisa dibayar. 10. Jumlah ATK yang dapat disediakan. 11. Jumlah barang cetak dan penggandaan yang bisa disediakan. 12. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang bisa disediakan. 13. Jumlah souvenir/cindera mata yang bisa disediakan. 14. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan untuk Bupati dan Wakil Bupati yang bisa disediakan. 15. Jumlah makan dan minum tamu dan rapat yang bisa disediakan. 16. Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah yang bisa dilaksanakan. dan 1. Rasio ketersediaan mobil jabatan dengan kebutuhan mobil jabatan dalam pelaksanaan tugas pimpinan. 2. Jumlah perlengkapan kantor yang bisa disediakan. 3. Jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yang bisa diadakan. 4. Presentasi rumah jabatan yang bisa dipelihara.

Page 13

1

2

3

4

5. Presentasi gedung kantor yang bisa dipelihara 6. Presentase kendaraan dinas / operasional yang bisa dipelihara. 7. Presentasi perlengkapan rumah jabatan / dinas yang bisa dipelihara. 8. Presentasi peralatan gedung kantor yang bisa dipelihara. 9. Jumlah genset yang bisa dipelihara. 3.

Meningkatnya disiplin aparatur.

4.

Meningkatnya

pelayanan

1. Jumlah pakaian dinas yang bisa disediakan. kedinasan

kepala daerah / wakil kepala daerah.


1. Jumlah rapat forum pimpinan daerah yang dilaksanakan. 2. Jumlah koordinasi yang bisa dilaksanakan dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya. 3. Pelayanan rumah tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang disediakan.

Page 14

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD

: Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Sragen

TUGAS

: 1. Menyusun rencana kerja bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian 2. Menjabarkan program kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan 4. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan 5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian

FUNGSI

:

Pelaksanaan sebagian fungsi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta kepegawaian sekretariat daerah.


SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1.

Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah, Tersusunnya kelembagaan perangkat daerah yang Seluruh SKPD ramping efektif dan efisien

ramping, efektif dan efisien Perda perubahan SOTK pemerintahan daerah

Seluruh SKPD

Jumlah SKPD yang mempunyai Raperbud Tupoksi

Seluruh SKPD

Tersusunya profil kelembagaan perangkat yang Seluruh SKPD update 2.

Terwujudnya

ketatalaksanaan

daerah

di

pemerintah Tersusunnya LAKIP Pemerintah Daerah dan LAKIP Seluruh SKPD Setda

9 Bagian

Tersusunnya Buku Dokumen Penetapan Kinerja

Seluruh SKPD 9 Bagian


Page 15

1

2

3

4

Tersusunnya SPP, SOP dan SPM

Seluruh SKPD

Terwujudnya Buku Tata Naskah Dinas

Seluruh SKPD

Terwujudnya Buku Pakaian Dinas bagi PNS

Seluruh SKPD

Terwujudnya Buku Pakaian Dinas Bupati, wkl Bupati, Wakil Bupati dan Bupati dan Kepala Desa

Kepala Desa

Terwujudnya Buku Standarisasi Sapras Kantor

Seluruh SKPD

Terwujudnya Buku Nomor Kode Unit

Seluruh SKPD

Terwujudnya papan penunjuk ruangan

Bupati,

Wakil

Bupati,

Sekda, Staf Ahli, Asisten, Bagian 3.

Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian Tersedianya peralatan absensi sidik jari dilingkungan setda

Seluruh SKPD

Tersedianya ID Card pegawai

Seluruh SKPD

Tersusunnya hasil analisis beban kerja skpd

Seluruh SKPD

Tersusunnya

standar

kompetensi

dan

syarat Seluruh SKPD

jabatan


Terlaksananya bimtek budaya kerja

Seluruh SKPD

Tersedianya data kebutuhan pegawai

Seluruh SKPD

Page 16

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL KABUPATEN SRAGEN

NAMA SKPD : HUMAS DAN PROTOKOL TUGAS : melaksanakan pemberitaan, mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan pimpinan, melakukan FUNGSI

perekaman, penyajian data, dan mengatur keprotokoleran kegiatanpimpinan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretariat daerah sesuai dengan bidang tugasnya. : 1. Pengumpulan bahan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan pimpinan pemerintahan 2. Pelaksanaan perekaman, penyajian data dan dokumentasi kegiatan-kegiatankepemerintahan 3. Pelaksanaan pemberitahuan baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan pimpinan pemerintahserta mendistribusikan bahan-bahan penerbitan. 4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pimpinan pemerintah yang membutuhkan pengaturan keprotokoleran. 5. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

INDIKATOR KINERJA UTAMA NO.

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1.

Terwujudnya hubungan yang harmonis antara peran pemerintah, masyarakat dan swasta

2.

Terwujudnya proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang lebih berkualitas

3.

Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama dengan media massa


Terjalinnya komunikasi antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta - Terwujudnya sarana penyebarluasan informasi - Terwujudnya sarana dokumentasi Terselenggaranya hubungan kemitraan dengan jajaran pers

Humas dan Protokol Setda Sragen



Page 17

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD

: SEKRETARIAT DPRD

TUGAS

: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa

FUNGSI

:

1. Perencanaan program .................. 2. Perumusan kebijakan dan ......................... 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. INDIKATOR KINERJA UTAMA NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1

Penyelenggaraan Pemerintahan


1.Pelayanan Administrasi Perkan toran, dengan kegiatan; a. KUA dan PPAS; a.Pelayanan surat menyurat b. RKA,Penetapan dan b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Perubahan APBD 2013 c Penyedia jasa kebersihan kantor c. LAKIP 2012 d Jasa perbaikan peralatan kantor e.Penyediaan A T K f. Penyediaan barang cetak dan penggandaan g. Penyediaan komponen, instalasi listrik / penerangan bangunan kantor h. Penyediaan bahan-bahan dan peraturan perundangundangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Page 18

1

2

3

4

2 Peningkatan sarana dan prasarana, dengan kegiatan; a.

Pengadaan meubelair

b.

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

c.

Pengadaan tenaga pendu kung administrasi / tehnis / perkantoran

d . Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal. 4. Peningkatan kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, dengan kegiatan; a. Penyelenggaraan rapat-rapat Paripurna b Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan c. Hearing Publik/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda,Tokoh masyarakat &Tokoh agama d. Kegiatan reses e. Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah f. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD 5. Informasi dan mass media (penerbitan bulletin mimbar solusi DPRD


Page 19

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD

: INSPEKTORAT

TUGAS

: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa

FUNGSI

: 1. Perencanaan program pengawasan 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1.

Meningkatnya sistem prosedur dan stándar

-

pengawasan

Rasio

jumlah

PKPT

dengan

jumlah

kegiatan Subag

pemeriksaan reguler yang dilaksanakan. -

Rasio

jumlah

pengaduan

masyarakat

Perencanaan,

Subag Evalap, Subag yang

Umum

ditindaklanjuti 2.

Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan

-

Jumlah APIP yang mengikuti diklat

-

Rasio jumlah temuan aparat pengawas dengan tindak Subag Evalap

Subag Umum

etika aparatur pengawas 3.

Meningkatnya budaya pengawasan

lanjut (TLHP) yang dapat diselesaikan. 4.

Meningkatnya koordinasi dengan instansi

-

Jumlah rapat koordinasi pengawasan yang diikuti

Subag Umum

terkait


Page 20

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN INSTANSI

: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

FUNGSI

: Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas dan tugas pembantuan dalam bidang pendidikan.

TUGAS POKOK

: 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan; 3. Melaksanakan pembinaan bidang pendidikan.

NO

URUSAN

SASARAN

1

2

3

1

Pelayanan


4

umum 1. Tersedia dan terjangkaunya

bidang pendidikan

layanan

Pendidikan

Anak

Usia Dini (PAUD) bermutu dan berkesetaraan di semua desa/kecamatan Kabupaten Sragen,

SUMBER DATA

(IKU)

di

5

1. Jumlah anak usia 4 -6 tahun yang mengikuti Data Statistik program TK/RA/BA

Sekolah

2. Jumlah Peserta didik setiap kelas/rombongan Data Statistik belajar TK/RA/BA 3. Kualifikasi Pendidikan guru TK D4/S1 100 %

Sekolah sebesar Data Profil

serta lulus sertifikasi 55 % Tahun 2016 Pendidikan

dan untuk Pendidik PAUD Non Formal telah dilatih sekurang-kurangnya 60 %

Data Profil

4. Sekuruang-kurangnya 50 % PAUD memiliki APE Pendidikan yang representative

Data Profil

5. Sekurang-kurangnya 50 % TK yang diakreditasi Pendidikan memperoleh nilai B


Page 21

1

2

3

4

2. Terjaminnya

kepastian

memperoleh

layanan

Pendidikan Dasar (SD/SMP dan

yang

1. Jumlah anak usia 7-12 tahun bersekolah di Data Statistik SD/MI/SDLB

Sekolah

2. Jumlah anak usia 13-15 tahun bersekolah

sederajat)

bermutu dan berkesetaraan.

5

SMP/MTS/SMPLB

di Data Statistik Sekolah

3. Jumlah Peserta didik setiap kelas/rombongan Data Statistik belajar pendidikan dasar

Sekolah

4. Indeks Paritas gender pendidikan dasar

Data Statistik Sekolah

5.

Prosentase

Angka

Putus

Sekolah

Pendidikan Dasar 6. 7.

(APS) Data Statistik Sekolah

Prosentase Angka Kelulusan Siswa Pendidikan Data Statistik Dasar

Sekolah

Prosentase Angka Transisi

Data Statistik Sekolah

3. Tersedia dan terjangkaunya

1. Jumlah anak usia 16-18 tahun bersekolah di Data Statistik

layanan

SMA/MA/SMK/SMALB

pendidikan menengah (SMA

2. Jumlah peserta didik setiap kelas/rombongan Data Statistik

dan SMK dan

belajar Pendidikan Menengah

yang

bermutu,

Sekolah

sederajat)

relevan

berkesetaraan

dan

Sekolah

3. Indeks Paritas gender pendidikan menengah

Data Statistik

4.

Sekolah

5. Prosentase

angka

Pendidikan Menengah

putus

Sekolah

(APS) Data Statistik Sekolah

6. Prosentase Angka Kelulusan Siswa Pendidikan Data Statistik Menengah


Sekolah

Page 22

1

2

3

4

4. Terjangkaunya

layanan 1.

5

Jumlah penduduk usia produktif (usia 15 – 44 th) Bidang PNFI

pendidikan bagi masyarakat

bisa membaca dan menulis

yang tidak tertampung pada 2.

Jumlah penduduk buta aksara dalam kelompok Bidang PNFI

Pendidikan Formal melalui

usia 15 -44 tahun

Pendidikan

Jumlah penduduk buta aksara lebih dari 44 Bidang PNFI

Non

formal 3.

/Kesetaraan serta Lembaga

tahun

Pendidikan

Jumlah penduduk usia sekolah yang belum Bidang PNFI

(LPK)

(KF

Ketrampilan 4. Kejar

Paket

terlayani pendidikan kesetaraan

A,B,C,Pendidikan

5.

Prosentase angka kelulusan ujian kesetaraan

Bidang PNFI

Ketrampilan/Life skill)

6.

Prosentase anggota masyarakat putus sekolah, Bidang PNFI pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi

peserta

didik

dalam

ketrampilan/pelatihan/kelompok

pendidikan belajar

usaha/magang dan pendidikan pemberdayaan perempuan 7.

Prosentase

lembaga

pendidikan Bidang PNFI

ketrampilan/pelatihan terakreditasi 8.

Jumlah

pusat

kegiatan

belajar

masyarakat Bidang PNFI

(PKBM)


Page 23

1

2

3 5. Tersedianya

4 pelayanan 1. Prosentase

pendidikan luar biasa yang bermutu dan berkesetaraan

Angka

5

Partisipasi

Kasar

(APK) Bidang TK, SD,

Pendidikan Khusus 2. Pendidikan

SLB

Angka

Partisipasi

Murni

(APM) Bidang TK, SD,

Pendidikan Khusus 3. Jumlah

peserta

SLB Pendaftaran

Peserta

didik Bidang TK, SD,

Pendidikan Khusus 4. Tingkat

SLB

kelangsungan

belajar

peserta Bidang TK, SD,

didik(survivalrate) pendidikan khusus

SLB

5. Prosentase Angka Putus Sekolah (APS) Pendidikan Bidang TK, SD, Khusus

SLB

6. Prosentase Angka kelulusan Siswa Pendidikan Bidang TK, SD, Khusus 6. Peningkatan mutu pendidik 1. dan tenaga kependidikan

SLB

Prosentase

jumlah

pendidik

dan

tenaga Data Statistik

kependidkan yang memiliki kualifikasi sesuai Sekolah dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan 2.

Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang dipersyaratkan

3.

Jumlah

Pendidik

Data Statistik dan

Tenaga

Kependidikan Sekolah

Perjenjang SD/MI

Data Statistik

SMP/MTs

Sekolah

SMA/MA/SMK


Page 24

1

2

3

4

7. Peningkatan mutu pendidik 4. dan tenaga kependidikan

Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik Data Statistik TK/RA/BA

5.

Rasio jumlah pendidik dengan peserta SMP/MTs


Sekolah

Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik Data Statistik SD/MI/SDLB

6.

5

Sekolah didik Data Statistik Sekolah

7.

Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik Data Statistik SMA/MA/SMK Sekolah

8.

Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik Data Statistik Pendidikan Khusus Sekolah

Page 25

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SRAGEN

NAMA S K P D

:

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SRAGEN

TUGAS

:

Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang kesehatan yang meliputi kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta pencegahan dan pemberantasan penyakit 1. Merumuskan kebijakan teknis bidang kesehatan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;

FUNGSI

:

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan; 4. Pelaksanaan bidang lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

(1)

(2)

(4)

Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular

1. Jumlah penderita DBD penduduk.. Jumlah kematian DBD


per

10.000

Program Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Menular : 1. Penyemprotan /fogging sarang nyamuk (pengendalian Vektor Nyamuk)

Page 26

(1)

(2) 2. Jangkauan pelayanan penyemprotan/ foging. 3. Cakupan BIAS Campak Cakupan BIAS DT-TD 4. Persentase deteksi dini penyakit akibat paparan dari tembakau: a. Pada petani tambakau b. Pada Karyawan Pabrik 5. Angka endemis AI (CFR) Persentase bebas antraks. Persentase bebas rabies & Pes. 6. Prevalensi HIV pada pendd. Usia 15-49 th

(4) 2. Pengadaan alat fogging dan bahan fogging 3. Imunisasi / campak/ BIAS/ Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan anak sekolah. 4. Pelayanan pencegahan & penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

5. Pencegahan penularan penyakit endemic/ epidemic dan KLB.

6. Pemusnahan/ karantina sumber penyebab penyakit menular. 7. Cakupan pelaksanaan surveilance dan 7. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan KLB. penanggulangan wabah. 8. Jumlah terbentuknya klinik merokok di 8. Peningkatan Komunikasi, Informasi & Edukasi Puskesmas. (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit. 9. Persentase pelaksanaan pemantauan KTR 9. Pemantauan dan evaluasi KTR pada 7 tatanan. 10. Persentase pengendalian kepadatan vector 10.Penyemprotan vector lalat di TPA. lalat di TPA. 11.Pemberian makanan tambahan pada penderita TB 11. Angka kesembuhan TB paru (CR). Paru


Page 27

(1) Terciptanya yang sehat

lingkungan

(2) hidup

Terciptanya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam rangka mengatasi masalah kesehatan

Meningkatnya masyarakat

perbaikan

gizi

(4)

Program Pengembangan lingkungan sehat. 1. Persentase jumlah keluarga menggunakan Kegiatan : air bersih 1. Penyuluhan menciptakan lingkungan 2. Jumlah desa terbentuknya lokasi Pamsimas sehat.(Pamsimas)

Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan masayarakat Kegiatan : 1. Persentase pelaksanaan kampanye kesehatan melalui media promosi kesehatan (cetak, elektronik, outdoor, indoor dan penyuluhan langsung) 100% 2. Persentase pencapaian rumah tangga sehat (rumah tangga ber PHBS)

1. Pengembangan media promosi & informasi sadar hidup sehat.

2. Penyuluhan masyarakat Pola Hidup Sehat.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Kegiatan : 1. Prevalensi gizi buruk balita . 1. Pemberian stimulasi PMT Penyuluhan dan 2. Persentase partisipasi masyarakat terhadap vitamin. program posyandu (D/S)


Page 28

(1)

(2)

Terwujudnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang farmasi termasuk obat asli indonesia, makanan dan perbekalan kesehatan

1. Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di sarana bidang obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta makanan 2. Persentase pemanfaatan laboratorium untuk pengujian makanan minuman. 3. Persentase Penyediaan alat laboratorium kesehatan di Puskesmas sesuai standar 4. Persentase penyediaan obat esensial-generik sesuai DOEN di Puskesmas. 5. Persentase pengadaan obat-obat Askes di Puskesmas. 6. Persentase Penyediaan reagensia dan vaksin sesuai standar di Puskesmas.

Terwujudnya peningkatan akses masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan tertanganinya kasus / permasalahan kesehatan pada kelompok masyarakat rentan, daerah perbatasan dan terpencil.

(4) A. Program pengawasan obat dan makanan Kegiatan : 1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. 2. Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan manmin. A. Program Pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan. Kegiatan : 1. Peningkatan laboratorium kesehatan B. Program Obat dan perbekalan kesehatan. Kegiatan :

1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. 2. Pengadaan Obat Askes Puskesmas. 3. Pengadaan obat dan bahan pakai habis. B. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan : 1. Persentase pencapaian target retribusi daerah dari Jasa pelayanan Puskesmas 1. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan. 2. Jumlah kunjungan puskesmas rawat inap 2. Penyediaan jasa pelayanan Askes. 3. Jumlah kunjungan puskesmas rawat jalan


Page 29

(1)

Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan melalui jamkesmas / jamkesda

(2)

(4)

4. Persentase pencapaian target retribusi C. Program Sandarisasi pelayanan kesehatan . daerah dari Jasa pelayanan Puskesmas Kegiatan : 5. Jumlah kunjungan puskesmas rawat inap 1. Evaluasi & pengembangan Standart Pelayanan 6. Jumlah kunjungan puskesmas rawat jalan Kesehatan. 7. Persentase pencapaian target retribusi 2. Kalibrasi alat kesehatan. daerah dari Jasa Pelayanan Askes D. Program Pengadaan, peningkatan dan 8. Persentase penyediaan jasa pelayanan Askes perbaikan sarana prasarana puskesmas/ Pustu di Puskesmas dan jaringannya. 9. Pusk. Yang melaksanakan Program Kegiatan : Pengembangan Puskesmas 1. Pengadaan sarana prasarana Puskesmas 10. Persentase jumlah alat kesehatan yang (Askes) terkalibrasi di Puskesmas. 2. Rehabilitasi PKD 11. Persentase pemenuhan sarana prasarana di 3. Rehabilitasi sedang / berat Puskesmas Puskesmas. E. Program Peningkatan keselamatan Ibu 12. Terlaksananya Pelaksanaan pembangunan/ melahirkan & Anak. rehabilitasi PKD Kegiatan : 13. Terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat di 1. Perawatan Kesehatan berkala bagi Ibu Hamil Puskesmas dari keluarga kurang mampu. 14. Angka kematian ibu per 100.000 KH 2. Pelatihan PONED 15. Puskesmas PONED berfungsi optimal. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat F. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. miskin di luar jamkesmas Kegiatan : Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin.


Page 30

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

INSTANSI

:

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

FUNGSI

:

Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pekerjaan umum.

TUGAS POKOK

: 1. Menyusun rencana kerja di Bidang Pekerjaan Umum sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan yang ada, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ; 2. Melaksanakan manajemen administrasi di Bidang Pekerjaan Umum meliputi pendataan, evaluasi dan pelaporan secara berkala, sebagai bahan pertimbangan keputusan / kebijaksanaan Bupati ; 3. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati baik secara lisan maupun tertulis dalam proses pengambilan keputusan Bupati di bidang Pekerjaan Umum; 4. Menjabarkan perintah/petunjuk Bupati dengan pembagian tugas kepada bawahan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum; 5. Melaksanakan pembinaan / pengarahan, pengawasan dan penilaian DP3 terhadap pelaksanaan tugas bawahan untuk memberikan motivasi peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum; 6. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran tugas; 7. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas agar terjadi integrasi dan sinkronisasi di Bidang Pekerjaan Umum; 8. Membantu peningkatan pendapatan Asli Daerah dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset Daerah dan masalah perijinan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.


Page 31


SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)

SUMBER DATA

1

3

4

5

1

Berkurangnya

angka

kecelakaan

Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Hasil survey dan Penyelenggaraan

yang diakibatkan kerusakan jalan 2

Meningkatnya

resapan

air

dan

jalan Panjang saluran drainase dalam kondisi baik

Hasil survey dan penyelenggaraan

berkurangnya kubangan air di jalan 3

Meningkatnya prasarana jembatan

saluran Panjang jembatan dalam kondisi baik


lintas daerah 4

Terwujudnya

jalan dan jembatan sistem

manajemen

jalan 5 6

Meningkatnya

Pendataan kondisi dan kewenangan penyelenggaraan jalan

alat

laboratorium

Jumlah

alat

laboratorium

kebinamargaan

kebinamargaan dalam kondisi baik

kondisi baik

Meningkatnya

Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik

kondisi

jaringan

dalam Hasil pemeliharaan dan pengadaan

irigasi 7

Hasil survey dan analisis

Hasil survey dan penyelenggaraan jaringan irigasi

Meningkatnya jumlah air irigasi

Jumlah kebutuhan air irigasi

Hasil survey dan penyelenggaraan jaringan irigasi

8

Meningkatnya

jumlah

penduduk

yang terlayani air layak minum dan

Jumlah sarana dan prasarana air minum dan air


limbah dalam kondisi baik

sarana dan prasarana

sanitasi yang baik 9

Meningkatnya

stabilitas

tebing

sungai 10

Meningkatnya

jumlah

penduduk

yang terlayani air bersih dan jalan lingkungan yang baik


Panjang jaringan sungai dan saluran pembuang Hasil survey dan penyelenggaraan dalam kondisi baik

jaringan irigasi

Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih

Hasil Survey dan penyelenggaraan

dan panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik

jaringan

air

bersih

dan

jalan

lingkungan

Page 32

1

3

11

Meningkatnya jumlah fasilitas umum yang

layak

lingkungan

bagi

4 masyarakat

perumahan

5

Jumlah fasilitas umum dalam kondisi baik

di

Hasil survey dan penyelenggaraan prasarana

dan

lingkungan

Perumahan/lingkungan

permukiman 12

Berkurangnya kejadian kebakaran

Jumlah

sarana

pencegahan

dan

penanggulangan

Hasil

sosialisasi

dan

pencegahan

dan berkurangnya resiko terjadinya

bahaya kebakaran dalam kondisi baik

penanggulangan bahaya kebakaran

Ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang

Hasil survey dan perencanaan

Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Hasil sosialiasi dan perencanaan

Jumlah permasalahan dalam pemanfaatan ruang

Hasil

kebakaran 13

Tersedianya dokumen perencanaan dalam bidang perencanaan

14

Meningkatnya prosentase penggunaan lahan sesuai dengan pemanfaatan ruang

15

Berkurangnya jumlah permasalahan dalam pemanfaatan ruang

16 17 20

sosialisasi

dan

monitoring,

evaluasi Pemanfaatan ruang

Meningkatnya ijin penggunaan air

Jumlah pengeboran sumber air bawah tanah yang Hasil

sosialisasi

dan

pelayanan

bawah tanah

berijin

Meningkatnya kinerja aparatur

Ketersedian perangkat lunak (Software) dalam kondisi Hasil

pemerintah

baik

Meningkatnya pertumbuhan

Panjang

ekonomi di wilayah

dalam kondisi baik

penyelenggaraan stimulan

Monitoring dan Evaluasi bidang pertambangan

Hasil

penyelenggaraan sumber daya air pelatihan

dan

penyediaan

software prasarana

jalan

di

perdesaan/kelurahan Hasil

koordinasi

dan

perdesaan/kelurahan 21

Meningkatnya kinerja aparatur di bidang Sumber Daya Alam


survey,

sosialisasi

dan

Monitoring dan evaluasi Page 33

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UMKM KABUPATEN SRAGEN 1. Nama Organisasi

: DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UMKM

2. Tugas dan Kewajiban : Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah Daerah Kabupaten Sragen di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. 3. Fungsi

:

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai fungsi. : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. b. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberian bimbingan di bidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. c. Peningkatan dan pengawasan perijinan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat. d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas. e. Pelaksanaan tugas pokok lain yang diberikan oleh bupati melalui Sekretaris Daerah. 4. Indikator Kinerja Utama No

:

SASARAN


SUMBER DATA

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1

2

1.

3

4

Meningkatnya Kualitas produk makanan

-

Jumlah UMKM aktif (unit)

RPJMD

dan minuman UMKM kec. Sambirejo

-

Persentase UMKM berijin PIRT

RPJMD

-

Jumlah UMKM PIRT di kec. Sambirejo

DPA


Page 34

1 2.

3.

4.

2

3

4

-

Persentase UMKM tersosialisasi HAKI

DPA

Kreatif Baru

-

Jumlah UMKM Kreatif di Kab. Sragen

DPA

Meningkatnya Jiwa Wirausaha

-

Persentase UMKM di Sragen

DPA

-

Jumlah UMKM Kreatif Se- Kecamatan Mondokan

DPA

-

Jumlah peserta kegiatan pelatihan manajemen pengelola

DPA

Meningkatnya

SDM

pengelola

UMKM

Meningkatnya kualitas SDM pengelola dan anggota koperasi

koperasi /KUD pada jenis usaha koperasi -

Persentase peserta pengelola koperasi /KUD pada jenis

DPA

usaha koperasi 5.

6.

Meningkatnya Kualitas SDM LKM

Meningkatnya

Sistem

Informasi

dan

Jaringan Usaha UMKM

-

Persentase Peserta pendidikan dan pelatihan KUB dan LKM

DPA

-

Persentase kualitas SDM Pengelola KUB dan LKM

DPA

-

Persentase permintaan pasar produk unggulan

DPA

-

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Produk Unggulan DPA

7

Meningkatnya pengetahuan dan tata

-

Jumlah UMKM dengan modal perbankan

cara mengakses modal

-

% pengetahuan UMKM cara mengakses modal perbankan

DPA DPA

8

Meningkatnya

Pengetahuan

HALAL

-

Makanan dan Minuman

- Jumlah UMKM tersosialisasi Halal Makanan dan

DPA

Minuman -

% pengetahuan UMKM pemahaman Halal Makanan dan

DPA

Minuman


Page 35

1 9

10

2

3

4

Meningkatnya Pengetahuan HAT (Hak

-

Jumlah UMKM tersosialisasi HAT (Hak Atas Tanah)

DPA

Atas Tanah)

-

% pengetahuan UMKM HAT (Hak Atas Tanah)

DPA

-

Persentase UMKM,LKM dan KUB

DPA

-

Persentase pelaku usaha bagi Koperasi, KUB, dan UMKM

DPA

Meningkatnya

dukungan

informasi

permodalan LKM dan KUB 11

Meningkatnya

Pinjaman

Modal

bagi

Koperasi, KUB, dan UMKM

melakukan pinjaman -

Persentase UMKM yang dapat mengakses

RPJMD

kredit/pembiayaan 12

Meningkatnya Perkoperasian

Pemahaman

-

Persentase peserta pelatihan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

DPA

13

Meningkatnya kesehatan dan kualitas

-

Presentase koperasi aktif

RPJMD

kelembagaan koperasi

-

Jumlah peserta pelatihan perkoperasian

DPA

-

Persentase peserta peningkatan pemahaman perkoperasian

DPA

-

Jumlah koperasi sehat dan berprestasi

DPA

-

Pesentase koperasi sehat dan berprestasi

DPA

-

Jumlah kelembagaan dan usaha koperasi yang di evaluasi

DPA

-

Persentase data koperasi

DPA

-

Jumlah koperasi sosialisasi UU No.17/2012

DPA

-

% kualitas pemahaman perkoperasian

DPA

14

15

Meningkatnya kinerja koperasi

Meningkatnya

Kualitas

perkoperasian


Pemahaman

Page 36

1 16

2 Meningkatnya

3 pemahaman

pelaksananaan kebijakan program

4

-

Jumlah koperasi mengikuti bintek kelembagaan

DPA

-

% kualitas SDM pengurus /pengawas/manajer/anggota

DPA

koperasi 17

18

Meningkatnya Manajemen pengelolaan

-

Jumlah peserta pengembangan usaha koperasi pariwisata

DPA

usaha koperasi/KUD

-

% kualitas usaha anggota koperasi pariwisata

DPA

Meningkatnya Pengembangan Koperasi

-

Jumlah KSP/USP Koperasi mengikuti work shop

DPA

-

% kemampuan pengurus/pengelola koperasi dalam menilai

DPA

kesehatan 19

Meningkatnya kelembagaan LKM

-

Persentase survey pendataan LKM

DPA

-

Persentase data kelembagaan LKM

DPA

-

Persentase UMKM yang telah berbadan hukum (Memiliki

RPJMD

Urusan Wajib Perindustrian 20

Meningkatnya kualitas/ kuantitas serta pendapatan bagi IKM


Ijin Usaha) (Unit) -

Nilai Produksi industri kecil (Rp)

RPJMD

-

Nilai produksi Rumah Tangga (Rp)

RPJMD

-

Persentase industri

DPA

-

makanan olahan di Kab. Sragen

DPA

-

Jumlah industri makanan olahan

DPA

Page 37

1 21

2 Meningkatnya

pendapatan

3 Industri

Sarung Goyor 22

Meningkatnya

pendapatan

Industri

Sangkar Burung 23

27

DPA

-

Jumlah IK Sarung Goyor

DPA

-

Persentase IK Sangkar Burung di Kab. Sragen

DPA

-

Jumlah IK Sangkar Burung di Kec. Masaran

DPA DPA

-

Jumlah Industri mebel / pertukangan di Kab. Sragen

DPA

-

Persentase Industri Batik di Kab. Sragen

DPA

-

Jumlah Industri Batik di Kab. Sragen

DPA

-

Persentase Industri penjahitan & konveksi

DPA

-

Jumlah Industri penjahitan & konveksi

DPA

-

Persentase Industri Bengkel, kaca & kastoq

DPA

Bengkel, kaca & kastoq

-

Jumlah Industri Bengkel, kaca & kastoq

DPA

Meningkatnya kualitas produksi untuk

-

Jumlah UMKM yang mengikuti banlat

DPA

-

Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan guna standar

DPA

Industri

Meningkatnya

pendapatan

Industri

Meningkatnya

pendapatan

Industri

penjahitan & konveksi 26

Persentase IK Sarung Goyor DI Kab. Sragen

Persentase Industri mebel / pertukangan di Kab. Sragen

pendapatan

Batik 25

-

-

Meningkatnya

mebel / pertukangan 24

4

Meningkatnya

pendapatan

Industri

mendorong daya saing 28

Meningkatnya Standar produk Industri

produk industri


Page 38

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD

: Dinas Sosial : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan otonomi daerah dan tugas

TUGAS

pembantuan

FUNGSI

: 1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati 2. Menyusun dan melaksanakan kebijakandaerah di bidang sosial 3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial 4. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial 5. Melaksanakan kesekretariatan dinas, melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta pengkajian dan pengembangankesejahteraan sosial 6. Melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial INDIKATOR KINERJA UTAMA NO.

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1

2

Menurunnya jumlah Keluarga Rawan Sosial

Tersedia kesempatan berusaha bagi Keluarga

Dinas Sosial

Ekonomi ( KRSE/WRSE)

Rawan Sosial Ekonomi / WRSE, melalui KUBA /

Renstra 2011-

UEP

1016

Menurunnya jumlah akses perumahan

Tersedianya akses perumahan pemukiman bagi

pemukiman bagi keluarga berumah tidak layak

keluarga berumah tidak layak huni (RTLH)

huni (RTLH)


Page 39

1 3 4

2

3

Terpenuhinya kebutuhan dasar pelayanan sosial

Tersedianya kesempatan kerja dan berusaha

bagi Keluarga Muda Mandiri (KMM)

bagi Keluarga Muda mandiri (KMM)

Terberdayakannya Tenaga Kesejahteraan Sosial

Peningkatan peran masyarakat melalui potensi

Kecamatan, Orsos, PSM, KT, WKSBM, dan

sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

4

Kelembagaan Sosial Dunia Usaha 5 8

Terlaksananya pelayanan sosial bagi veteran dan

Jumlah anggota veteran yang menerima

keluarganya

pelayanan sosial melalui bantuan UEP

Terlaksananya perlindungan dan rehabilitasi sosial

Jumlah difabel / paca yang mendapatkan

bagi difabel / penyandang cacat

pelayanan sosial melalui bantuan UEP, alat bantu, dan bantuan perlindungan sosial lainnya

9 10

11

Terlaksananya pembinaan, pelatihan dan bantuan

Jumlah tuna sosial yang mendapatkan

bagi tuna sosial

pelayanan dan pelindungan

Terlaksananya pembinaan, pelatihan dan

Jumlah anak korban NAPZA yang

pelayanan bantuan bagi penyalahgunaan NAPZA

mendapatkan pelayanan

Terpenuhinya kebutuhan dasar bantuan dan

Jumlah korban bencana alam non alam dan

pelayanan sosial bagi korban bencana alam dan

sosial yang dibantu dan dilayani

non alam dan sosial 12

Terlaksananya pelayanan sosial santunan duka

Jumlah keluarga miskin dan rentan yang

cita keluarga miskin dan rentan berkebutuhan

berkebutuhan khusus dilayani dan dibantu

khusus INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SRAGEN

Page 40

1 13

14

2

3

Terlaksananya pelayanan sosial bagi korban

Jumlah KTK dan PM serta KDRT yang

tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah

mendapatkan penanganan dan dibantu

Terlaksananya pendampingan pemberian bantuan

Jumlah RTSM yang mendapatkan bantuan

tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin

tunai bersyarat

4

(RTSM) PKH 15

Terlaksananya penyuluhan sosial bagi masyarakat

Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mengikuti penyuluhan sosial

16

17

Terlaksananya pengiriman peserta pelatihan bagi

Jumlah penerima manfaat yang mendapatkan

TKSM dan penerima manfaat

peayanan mengikuti pelatihan

Terlaksananya pemberian bantuan bagi

Jumlah kelembagaan organisasi kesejahteraan

kelembagaan organisasi kesejahteraan sosial

sosial yang mendapatkan pelayanan bantuan

(Orsos, Tagana, LK3)


Page 41

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD

: DINAS PERTANIAN

TUGAS

: Melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang pertanian.

FUNGSI

: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman dan ketahanan pangan. 2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; 3. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ; 4. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas ; 5. Pembinaan UPTD pertanian ; 6. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.


SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1.

Meningkatkan produksi, produktifitas hasil tanaman padi dan palawija

1. Jumlah produksi padi

1. Bidang produksi padi dan

Jumlah produktifitas padi

palawija Dinas Pertanian

2. Jumlah produksi palawija

2. Bidang produksi padi dan

- Jumlah produksi Jagung

palawija Dinas Pertanian

- Jumlah produktifitas jagung - Jumlah produksi kedelai - Jumlah produktifitas kedelai 3. Jumlah produksi holtikultura

3. Bidang produksi

- Jumlah produksi melon

hortikultura Dinas

- Jumlah produktifitas melon

Pertanian

- Jumlah produksi cabe - Jumlah produktifitas cabe


Page 42

1 2.

2 Menurunnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), antisipasi dan penanggulangan dampak banjir/ kekeringan pada tanaman

3.

Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan usaha tani dan jaringan irigasi

3 1. Jumlah penurunan areal tanaman yang serangan hama tanaman 2. Jumlah penurunan areal tanaman yang mengalami kebanjiran 1. Jumlah jaringan irigasi secara teknis berfungsi optimal

4 1. Bidang produksi padi dan palawija Dinas Pertanian 2. Bidang produksi padi dan palawija Dinas Pertanian 1. Bidang rehabilitasi pengembangan Lahan Dinas Pertanian

2. Jumlah jalan usaha tani di areal persawahan berfungsi optimal

2. Bidang rehabilitasi dan pengembangan lahan Dinas Pertanian

4.

Penanganan pasca panen hasil pertanian

1. Peningkatan kualitas pasca panen hasil pertanian 2. Terlaksananya promosi produk unggulan produk pertanian

1. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Dinas Pertanian 2. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Dinas Pertanian


Page 43

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD

:

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen

TUGAS

:

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasar Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dalam Bidang Peternakan dan Perikanan

FUNGSI

:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Peternakan dan Perikanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Peternakan dan Perikanan 3. Pembinaan dan PelaksanaanTugas Bidang Peternakan dan Perikanan 4. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1.

Meningkatnya Produksi, Mutu dan

1. Populasi ternak Sapi potong

Kontinyuitas Hasil Peternakan

Laporan Bulanan Hasil Pendataan Ternak dan Petani Ternak, Data Petani Penggaduh Ternak Pemerintah, Data Populasi Ternak

2. Populasi ternak Domba / Kambing

Laporan Bulanan Hasil Pendataan Ternak dan Petani Ternak, Data Petani Penggaduh Ternak Pemerintah, Data Populasi Ternak

3. Populasi ternak ayam buras / sayur

Laporan Bulanan Hasil Pendataan Ternak, dan Petani Ternak, Data Kelompok dan Pengusaha Ternak, Data Populasi Ternak


Page 44

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

4. Populasi ternak ayam Ras pedaging dan petelur

Laporan Bulanan Hasil Pendataan Ternak, dan Petani Ternak, Data Kelompok dan Pengusaha Ternak, Data Populasi Ternak

5. Kuantitas

pemeriksaan

dan

kemajiran

ternak besar

Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan APBD, Data Hasil Pemeriksaan Hewan, Data Pengambilan Sampel Darah Hewan

5. Pendeteksian penyakit dan pengobatan Data Hasil Pemeriksaan Hewan, ternak

(Sapi,

Domba

/

Kambing

& Data Pengobatan Hewan Ternak,

Unggas)

Laporan Data Hewan Ternak yang Majir

6. Kelahiran hasil Inseminasi Buatan (IB)

Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan APBD, Data Laporan Petugas / Pelaksana Teknis Inseminasi Buatan (IB)

2.

Meningkatnya Konsumsi Gizi Hewani dari

1. Peningkatan produksi daging sapi potong

1. Laporan

Bulanan

Hasil

Produk Ternak yang Aman, Sehat, Utuh

Pendataan Petugas Keswan dan

dan Halal (ASUH)

Kesmavet di daerah 2. Peningkatan produksi daging domba / 2. Catatan kambing 3. Peningkatan produksi daging ayam buras

Hasil

Monitoring

dan

Evaluasi Produk Ternak di Pasar Umum dan RPH / TPH

/ sayur


Page 45

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

4. Peningkatan produksi daging ayam buras / sayur 5. Peningkatan produksi daging ayam Ras 3.

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Usaha Peternakan

1. Peningkatan

kelompok

tani

ternak

/ 1. Laporan

pengusaha

Pendataan

Bulanan Ternak dan

Hasil Petani

Ternak 2. Meningkatnya

rata-rata

berat

hidup 2. Data Laporan Petugas Keswan

ternak Sapi potong 3. Meningkatnya

dan Kesmavet Hasil Monitoring

rata-rata

berat

hidup

Pasar Hewan dan RPH / TPH

ternak Domba siap potong 4. Meningkatnya

rata

rata

dan Evaluasi Produk Ternak di

berat

hidup

ternak kambing siap potong 4.

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas

1. Tersedianya jalan usaha tani ternak

Catatan Hasil Monitoring dan

Sarana Prasarana dan Infrastruktur

Evaluasi Petugas Peternakan di

Peternakan

daerah / lapangan, Laporan Hasil Pelaksanaan APBD 2. Tersedianya saluran irigasi air permukaan Catatan Hasil Monitoring dan untuk peternakan

Evaluasi Petugas Peternakan di daerah / lapangan, Laporan Hasil Pelaksanaan APBD


Page 46

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

3. Tersedianya embung / bak penampungan air untuk peternakan

Catatan Hasil Monitoring dan Evaluasi Petugas Peternakan di daerah / lapangan, Laporan Hasil Pelaksanaan APBD

4. Tersedianya

gedung

POSKEWAN

/ Laporan Hasil Pelaksanaan APBD

PUSKESWAN 5. Meningkatnya peralatan peternakan 5.

Meningkatnya Produksi, Mutu dan Kontinyuitas Hasil Perikanan

Laporan Hasil Pelaksanaan APBD

1. Peningkatan produksi perikanan budidaya 1. Peningkatan produksi perikanan perkolaman

budidaya perkolaman

2. Peningkatan produksi perikanan budidaya 2. Peningkatan produksi perikanan Karamba Jaring Apung (KJA)

budidaya Karamba Jaring Apung

3. Peningkatan produksi perikanan tangkap

(KJA)

di perairan umum 4. Meningkatnya jumlah pembudidaya ikan

3. Laporan Bulanan Data Produksi Perikanan Tangkap

6.

Meningkatnya Konsumsi Gizi Hewani dari Hasil Perikanan

1. Peningkatan konsumsi ikan

Peningkatan konsumsi ikan

2. Peningkatan produksi ikan konsumsi

Peningkatan produksi ikan konsumsi

7.

Meningkatnya Restocking Ikan di Perairan Umum

1. Jumlah umum

penebaran

ikan

di

perairan

Jumlah penebaran ikan di perairan umum, Peningkatan produksi pembenihan Balai Benih Ikan


Page 47

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

2. Peningkatan produksi pembenihan Balai

Jumlah penebaran ikan di perairan

Benih Ikan (BBI)

umum, Peningkatan produksi pembenihan Balai Benih Ikan (BBI), Peningkatan produksi pembenihan Unit Perbenihan Ikan Rakyat (UPR)

3. Peningkatan produksi pembenihan Unit Perbenihan Ikan Rakyat (UPR)

Jumlah penebaran ikan di perairan umum, Peningkatan produksi pembenihan Balai Benih Ikan (BBI), Peningkatan produksi pembenihan Unit Perbenihan Ikan Rakyat (UPR)

8.

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan

1. Peningkatan

jumlah

Karamba

Jaring

Apung (KJA)

Data Statistik Perikanan, Laporan Hasil Pelaksanaan APBD

2. Peningkatan kelompok Unit Perbenihan Rakyat (UPR)

Data Laporan Pembudidaya Ikan, Nelayan, Pengolah dan Pemasaran Ikan

3. Peningkatan

kelompok

perkolaman

budidaya


4. Peningkatan jaring / jala ikan


5. Peningkatan peralatan perikanan



Page 48

1

2

3 6. Peningkatan sarana operasional perikanan / kendaraan bermotor

4 Data Statistik Perikanan, Laporan Hasil Pelaksanaan APBD

9.

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perikanan

1. Tempat penjualan ikan yang berfungsi dengan baik

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Petugas Perikanan / Penyuluh Perikanan di daerah / lapangan

2. Peningkatan kolam budidaya perikanan

Data Laporan APBD,

Statistik Hasil

Perikanan, Pelak

Data

sanaan Laporan

Pembudidaya Ikan 3. Peningkatan jumlah infrastruktur Balai Data Benih Ikan (BBI)

Laporan APBD,

Statistik Hasil Data

Perikanan, Pelaksanaan Laporan

Pembudidaya Ikan


Page 49

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD

: DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TUGAS

: 1. 2. 3.

6. 7.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan , komunikasi dan Informatika Melaksanakan kebijakan pengelolaan perizinan dan pelayanan di bidang Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Melaksanakan perencanaan , pengadaan , pembangunan ,pengelolaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Melaksanakan Penyusunan , penetapan dan pengaturan jaringan Transportasi, Komunikasi dan Informatika Melaksanakan pengawasan , pembinaan dan pengendalian keselamatan di bidang Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

:

Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang Perhubungan,

4. 5.

FUNGSI

Komunikasi dan Informatika INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN


SUMBER DATA

NO 1

Terlakasanya

pembangun

prasarana

dan  Terlaksananya perencanaan pembangunan fasilitas operasional , keselamatan serta dan fasilitas perhubunganan pengembangan prasarana transportasi  Terlaksananya belanja sertifikasi/survelence berbasis masyarakat dari wilayah lain

Restra Tahun 2011- 2016 Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika.

audit oleh lembaga sertivikasi  Terlaksananya sosialisasi tentang kebijakan


Page 50

2

bidang perhubungan  Terlaksananya peningkatan SDM dibidang .

Lalulintas angkutan sungai danau dan penyeberangan  Terlaksananya pembangunan Terminal keselamatan penumpang dan fasilitas penyeberangan di Waduk Kedung Ombo  Terlaksananya pengadaan dan pengoperasian kapal patroli dan penyeberangan di kawasan WKO Terpeliharanya

rehabilitasi//pemeliharaan

fasilitas operasional lalulintas angkutan jalan guna

terpenuhinya

standart

fasilitas angkutan jalan

keselamatan

 Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor  Terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan terminal sebanyak 6 terminal  Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan

3.

Prasarana marka jalan  Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaaan rambu-rambu laluilintas


Page 51

4.

Terlaksananya

pelayanan angkutan umum  yang berkualitas, melalui penerapan dan

Terlaksananya penyuluhan bagi para sopir/

penegakan aturan berlalulintas secara tegas,

kendaraan umum

sosilisasi

pengendalian  lalulintas dalam rangka menurunkan fasilitas

Terlaksananya peningkatan disiplin

kecelakaan.

Terlaksananya temu wicara pengelola

/

penyuluhan



juru mudi, pengemudi becak , crew

masyarakat pengguna angkutan umum angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang



Terlaksananya uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang



Terlaksananya pengendalian disiplin angkutan umum dijalan raya



Terlaksananya operasi gabungan penertiban disiplin lalulintas dijalan raya



Terlaksananya Pengamanan olah raga Minggu pagi dan hari besar nasional/ keagamaan, ,pengamanan angkutan lebaran

 5.

Terlaksananya Pembangunan Terminal Type

A yang baru Terlaksananyan pembangunan sarana dan

 Terlaksananya pembangunan halte ruang

prasarana transportasi berbasis masyarakat dan wilayah cepat tumbuh

tunggu penumpang terminal Pasar bunder 

Terlaksananya pembangunan terminal bongkar muat.barang di wilayah terminal Pilang sari


Page 52

6.

Terlaksananya lalulintas pengendali

,

pemasangan marka

lalulintas

rambu-rambu

jalan,

sebagai

dijalan

raya

alat dalam



Terlaksananya pengadaan rambu lalulintas



Terlaksananya pengadaan marka jalan

upaya peningkatan keselamatan lalulintas 7.

Terlaksananya Pengujian system

pemasangan

Kendaraan computer

Internasional

dan

sarana

Bermotor yang uji

alat 

pengujian kendaraan bermotor pribadi

dengan

berstandart  petik

Terwujudnya

jaringan

yang

menyangkut

Terlaksananya uji petik gas buang kendaraan bermotor dalam rangka

dalam

mendukung program langit biru

menyukseskan program langit biru 8

Terlaksananya pembangunan balai



Terpasangnya jaringan internet SMP dan SMTA Negeri se Kab. Sragen

aspek komunikasi, informasi, media sebagai dukungan operasional dibidang komunikasi 

Terbangunnya Open Source Sofware legal

dan TIK yang menyentuh kepentingan publik

software bagi warnet dan layanan internet 

Berfungsinya FK MITRA dalam rangka mensosialisasikan program pemerintah



Berfungsinya LKMS & FKMS dalam rangka sosialisasi program pemerintah dan terserapnya aspirasi masyarakat kepada pemerintah



Terlaksananya penyediaan dan publikasi data atau informasi melalui media cetak , media outdoor dan publikasi keliling serta webside


Page 53

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD

:

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SRAGEN

TUGAS

:

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar atas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

FUNGSI

:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1.

Tersedianya formulir dan blanko untuk pendaftaran 1. Jumlah cetak Blanko dan Formulir Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan Penduduk pendokumentasian dan penataan arsip secara baik 2. Jumlah cetak Blanko Kartu Keluarga (KK) yang ditunjang dengan tempat pelayanan publik 3. Jumlah cetak Blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Rencana

yang memadai

Pencatatan


4. Jumlah cetak Blanko Akta Kelahiran 5. Jumlah cetak Buku Register Akta Kelahiran 6. Jumlah cetak Stopmap Dokumen Perkawinan 7. Jumlah cetak Blanko Akta Perceraian 8. Jumlah cetak Buku Register Akta Perceraian 9. Jumlah cetak Buku Register Akta Kematian 10. Jumlah cetak Blanko Formulir Catatan Sipil

Strategis

(Renstra) tahun 2011 – 2016

Dinas

Kependudukan

dan Sipil

Kabupaten Sragen

Page 54

2

1

3

4

11. Jumlah pendokumentasian dan penataan arsip kependudukan dan catatan sipil 2.

Penerbitan Administrasi Kependudukan berbasis Jumlah kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional

3.

berbasis Nasional

Terwujudnya kepemilikan Kartu Keluarga (KK) bagi 1. Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki KK setiap Kepala Keluarga, kepemilikan Kartu Tanda 2. Jumlah Wajib KTP yang memiliki KTP Penduduk (KTP) bagi semua Wajib KTP, kepemilikan 3. Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Akta Catatan Sipil terutama Akta Kelahiran bagi 4. Jumlah penduduk Rentan Administrasi semua penduduk, penerbitan Surat Keterangan

Kependudukan

Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 4.

Terwujudnya

Pelaksanaan

e-KTP

di

Kabupaten Jumlah perekaman e-KTP

Sragen


Page 55

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD

: DPPKAD KABUPATEN SRAGEN, Tahun 2013.

TUGAS

: Melaksanakan

sebagian tugaspemerintah daerah di Bidang Pendapatan, Anggaran, Akuntansi dan Pengelolaan Aset

serta Perbendaharaan dan Kas Daerah. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan, pendapatan dan aset ; FUNGSI

: 1. Pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan, pendapatan dan aset; 2. Perencanaan Penganggaran daerah; 3. Pengendalian Pelaksanaan APBD; 4. Penyelenggaraan ketatausahaan/ administrasi di bidang keuangan daerah; 5. Pelaksanaan keuangan daerah; 6. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha/ administrasi di bidang keuangan pendapatan dan aset; 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA NO 1 1

Indikator

Sasaran

Kinerja Utama

2 Terpenuhinya kebutuhan administrasi

3 Surat menyurat lancar

perkantoran guna mendukung terciptanya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah Listrik dan air terbayar yang akuntabel dan transparan. Terpenuhinya BBM dan ganti pelumas. ban kendaraan roda empat Terwujudnya kendaraan dinas siap pakai. INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SRAGEN

Sumber Data 4 DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD Page 56

NO 1

2

3

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

2

3

4

Terbayarnya honor bendahara

DPPKAD

Terwujudnya kebersihan kantor

DPPKAD

Terwujudnya perbaikan peralatan kerja

DPPKAD

Tersedianya alat tulis kantor

DPPKAD

Tercetaknya blangko,foto copy dan kartu-kartu gaji.

DPPKAD

Terwujudnya sarana kelistrikan yang memadai

DPPKAD

Tersedianya perlengkapan kantor.

DPPKAD

Tersedianya peraturan-peraturan baru yang memadai

DPPKAD

Tresedianya makanan dan minuman karyawan dan tamu.

DPPKAD

Tersedianya biaya perjalanan

DPPKAD

Tersedianya sarana perkantoran yang memadai.

DPPKAD

Terpenuhinya Sarana dan prasarana perkantoran guna mendukung peningkatan Terpeliharanya gedung kantor/ dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan pro rakyat Terpeliharanya kendaraan dinas se kab. Sragen Terpeliharanya peralatan kerja dinas Terpeliharanya meubeler dinas Terwujudnya peningkatan Sumberdaya Meningkatnya SDM dinas melalui bahan bacaan manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan pendapatan dan pengelolaan Meningkatnya SDM Dinas melalui diklat/ pelatihan. keuangan daerah


Sumber Data

DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD Page 57

NO 1 4

Indikator

Sasaran 2 Terwujudnya sumber hukum, laporan dan

Sumber Data

Kinerja Utama 3

4

Tersusunnya Buku Standar Harga Satuan Kab. Sragen

DPPKAD

buku-buku acuan bagi pelaksanaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah Tersusunnya Perbub prosedur pengelolaan keuangan daerah

DPPKAD

Tersusunnya buku perda APBD

DPPKAD

Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

DPPKAD

Tersusunnya Raperda tentang Perubahan APBD

DPPKAD

Tersusunnya Raperda tentang penjabaran perubahan APBD.

DPPKAD

Tersusunnya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Tersusunnya Perda tentang pertanggungjawaban APBD.

DPPKAD

Tersusunnya Neraca daerah dan laporan Semester.

DPPKAD

Tertibnya pengelolaan barang-barang milik pemerintah daerah

DPPKAD

Tersusunnya data kerugian daerah

DPPKAD

Terpenuhinya

peningkatan

pendapatan

Asli

Daerah

pemungutan dan sosialisasi dan pemeliharaan Data.


DPPKAD

melalui

DPPKAD

Tersusunnya Prioritas Plafon Anggaran

DPPKAD

Tersusunnya RKA dan DPA Kabupaten

DPPKAD

Tersusunnya data base penyusunan anggaran

DPPKAD

Tersusunnya Buku Kas Umum Daerah

DPPKAD

Meningkatnya pendapatan non PAD

DPPKAD Page 58

NO 1

Indikator

Sasaran

Kinerja Utama

2

3

DPPKAD

Tercetaknya daftar gaji PNS kan. Sragen

DPPKAD

Terselesaikannya administrasi dana bantuan

DPPKAD

Dinas selama 5 tahun Terpeliharakannya dan terpeliharanya data- Tersusunnya arsip / dokumen di ruang arsip. data statis dan dinamis kearsipan DPPKAD


4

Terwujudnya SPMU dan SP2D selama satu tahun

Tersusunnya rencana program, kegiatan, visi, misi dan tugas fungsi

5

Sumber Data

DPPKAD

DPPKAD

Page 59

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD

: DINAS PERDAGANGAN

TUGAS

: Menyelenggarakan Fungsi di Bidang Pengelolaan Pasar, Pembinaan Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan

FUNGSI

: 1. Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Pasar, Pembinaan Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan 2. Melaksanakan Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi di Bidang Pengelolaan Pasar, Pembinaan Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan 3. Melaksanakan Pelayanan Umum di Bidang Pengelolaan Pasar, Pembinaan Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan 4. Menyelenggarakan Pengelolaan Tata Usaha/Administrasi di Bidang Pengelolaan Pasar, Pembinaan Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan 5. Melaporkan Hasil Kegiatan Kepada Bupati tentang pelaksanaan tugas 6. Memberikan penilaian DP3 kepada bawahan 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya INDIKATOR KINERJA UTAMA No.

Sasaran


Sumber Data

1

2

3

4

1.

Meningkatnya Pendapatan Pasar

Jumlah Pendapatan Pasar terhadap 45 pasar

Bidang Pengelolaan Pasar

2.

Meningkatnya sarana dan prasarana Administrasi

Jumlah karcis Retribusi pasar

Pengelolaan Pasar (ATK dan cetak karcis pasar) 3. 4.


Meningkatnya pendapatan Lelang Titipan Sepeda

Jumlah pendapatan lelang titipan Sepeda Pasar dan

Bidang Pengelolaan

dan KM/MCK

KM/MCK

Pasar

Meningkatnya Ketertiban Pasar

Jumlah Operasi ketertiban pasar



Page 60

1 5.

2

3

4

Meningkatnya kebersihan/keindahan lingkungan

Kebersihanlingkungan pasar tradisional se-Kab.

Bidang Pengelolaan

pasar

Sragen serta pemungutan retribusi pasar pada hari

Pasar

libur masuk 6.

Meningkatnyakualitas bangunan pasar, KM/MCK

Jumlah bangunan pasar tradisional kondisi baik

dan titipan sepeda 7.

Meningkatnya penerangan pasar listrik dan jumlah

Pasar Jumlah Istalasi listrik baru

pemasangan instalasi listrik 8. 9. 10.

Bidang Pengelolaan Bidang Pengelolaan Pasar

Meningkatnya Pendapatan Pasar Gemolong dari

Jumlah Sewa tempat untuk Titipan Sepeda di Pasar

Bidang Pengelolaan

reribusi Titipan Sepeda di Pasar

Gemolong

Pasar

Meningkatnya kebersihan Sampah (TPS) di Pasar

Jumlah Sewa tempat untuk Pembuangan Sampah di

Bidang Pengelolaan

Pasar Made dan Pasar Plupuh

Pasar

jumlah keamanan 45 pasar tradisional

Bidang Pengelolaan

Meningkatnya keamanan lingkungan pasar

Pasar 11.

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Perlindungan Konsumen

Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan perlindungan konsumen

Bidang Pembinaan Perdagangan

-UTTP -BKDT 12.

Menurunnya sengketa antar konsumen atau

Jumlah kasus yang ditangani BPSK

pedagang 13.

Bidang Pembinaan Perdagangan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap

Jumlah pelaku usaha terhadap distribusi barang

Bidang Pembinaan

Pemantauan Peredaran barang Subsidi dan Non

subsidi & non subsidi yang dibina

Perdagangan

Meningkatnya jaringan informasi perdagangan (

Jumlah Pedagang dan Masyarakat umum yang

Bidang Pembinaan

Monitoring Harga dan Perijinan)

mengetahui harga dan mempunyai ijin

Perdagangan

Subsidi 14.


Page 61

1 15.

16.

2

3

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang

Jumlah binaan, dan kegiatan kepada pelaku usaha

Bidang Pembinaan

Prosedur Resi Gudang

tentang Prosedur Resi Gudang

Perdagangan

Meningkatnya sarana usaha bagi PKL (Pedagang Kaki

Jumlah Gerobak bagi PKL

Bidang Pembinaan

Lima) 17.

18.

19. 20.

4

Perdagangan

Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha terhadap

Jumlah pelaku usaha yang mengetahui terhadap

Bidang Pengembangan

Prosedur dan Dokumentasi Ekspor dan Impor

prosedur ekspor dan impor

Perdagangan

Meningkatnya Produk Potensial Daerah

Jumlah Pameran Produk Potensial Daerah tingkat

Bidang Pengembangan

lokal, regional, nasional dan internasional

Perdagangan

Prosentase kesejahteraan masyarakat miskin

Bidang Pengembangan

meningkat

Perdagangan

Meningkatnya kemadirian berwirausaha Membatik

Jumlah pelajar dan masyarakat miskin yang mengikuti

Bidang Pengembangan

bagi Pemula

pelatihan membatik yang dibina

Perdagangan

Meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat miskin


Page 62

NDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN SRAGEN INSTANSI

: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

TUGAS

: Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

FUNGSI

: 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

Bupati; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. INDIKATOR KINERJA UTAMA NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

BIDANG PARIWISATA 1.

Tercapainya

promosi

pariwisata

yang

optimal

yang

mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga dapat mningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat dari belanja wisatawan

1. Jumlah leaflet, brosur, dan booklet pariwisata Kab. Sragen 2. Jumlah CD & tourism map promosi pariwisata Kab. Sragen 3. Jumlah informasi bidang kebudayaan dan pariwisata Jateng yang disajikan

- LAKIP Disparbudpor Kab. Sragen - Laporan PAD Obyek Wisata - Media Promosi Pariwisata

melalui CD 4. Prosentase jumlah peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Sragen


Page 63

1

2

3

4

5. Prosentase jumlah peningkatan lama tinggal wisatawan di Sragen 6. Jumlah event promosi pariwisata di Sragen 7.

Jumlah Billboard, Neon Sign, ramburambu pariwisata di Sragen

8.

Jumlah data wisatawan asing dan wisatawan nusantara

9.

Jumlah peningkatan PAD dari sektor pariwisata

2.

Tercapainya peningkatan kualitas destinasi wisata,

1. Jumlah ODTW di Kab. Sragen

- RENSTRA

sarana dan prasarana, SDM, sehingga semakin

2. Jumlah paket wisata baru di Sragen

Disparbudpor

menarik wisatawan

3. Jumlah sarana dan prasarana pariwisata Sragen - LAKIP

di objek wisata

Kab.

Disparbudpor

4. Jumlah ODTW yang menerapkan Sapta Kab. Sragen Pesona 5. Jumlah pengelola ODTW yang profesional dan terlatih 6. Meningkatnya

kemampuan

dan

pemahaman teknis tentang ODTW 7. Jumlah

pengelola

UKM/Cinderamata

yang profesional dan terlatih 8. Meningkatnya pemahaman

kemampuan teknis

tentang

dan UKM

/

Cinderamata INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SRAGEN

Page 64

1 3.

2

3

Tercapainya sinergi yang baik antara pemerintah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat guna mengoptimalkan pengembangan potensi destinasi pariwisata.

4

1. Jumlah Duta Wisata yang terlatih dan - RENSTRA membentuk yayasan

Disparbudpor

Kab.

2. Jumlah pemandu wisata & pengelola Sragen - LAKIP

homestay yang profesional 3. Data pemenang lomba Pokdarwis

Disparbudpor

Kab. Sragen

4. Jumlah poster, stiker, & booklet panduan sadar wisata 5. Jumlah

polisi

pariwisata

yang

terbekalinya substansi pariwisata 6. Jumlah SDM yang mengikuti workshop pariwisata 7. Jumlah Pokdarwis yang terbina di bidang kewirausahaan BIDANG KEBUDAYAAN 4.

Meningkatnya

kesadaran,pemahaman

&

perilaku

1. Prosentase

jumlah

masyarakat dengan mengedepankan nilai nilai kekayaan

tradisional

budaya lokal

didokumentasikan

yang

seni

budaya

diinventaris

dan

- RENSTRA Disparbudpor

Kab.

Sragen

2. Jumlah informasi upacara tradisonal

- LAKIP

3. Jumlah sanggar kesenian tradisional di

Kab. Sragen

Disparbudpor

Sragen 4. Meningkatnya

kesadaran

pelestarian

kesenian daerah


Page 65

1 5.

2

3

4

Menyelamatkan,melestarikan & mengembangkan serta 1. Jumlah benda, situs dan kawasan mendayagunakan seni & budaya lokal

cagar budaya yang dilestarikan 2. Prosentase

penanganan

Kab. Sragen khusus

pelanggaran cagar budaya 3. Jumlah

- LAKIP Disparbudpor Kab. Sragen

masyarakat

memanfaatkan


yang

obyek

sejarah,

purbakala dan museum 4. Jumlah

masyarakat

yang

memanfaatkan data kebudayaan 5. Jumlah sumber-sumber sejarah lokal di

Sragen

seperti

cerita/legenda/sejarah

:

peradaban

budaya masyarakat dll 6.

Meningkatnya akses & kualitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

1. Peningkatan sikap positif watak dan pekerti bangsa

- RENSTRA

Disparbudpor

Kab. Sragen

2. Tindak lanjut dan pelaksanaan hasil sarasehan


3. Peningkatan

pembinaan

penghayat

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 4. Jumlah peningkatan Perilaku Para Pelaku Budaya Spiritual 5. Jumlah

penyelenggaran

festival

budaya daerah INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SRAGEN

Page 66

BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 7.

Terwujudnya

generasi

muda

yang

bertaqwa

kepada 1. Prosentase jumlah generasi muda yang

- RENSTRA

Disparbudpor

Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan kebangsaan, disiplin,

memahami wawasan berbangsa dan

Kab. Sragen

bertanggungjawab

bernegara

- LAKIP Disparbudpor Kab.

tanggap

terhadap

dan

berbudi

pekerti

permasalahan,

luhur

lingkungan,

serta

dan 2. Prosentase peningkatan kemampuan

pembangunan

dan

kualitas

lembaga/

Sragen

organisasi

kepemudaan 3. Prosentase peningkatan pemuda yang menjadi

inspirator

dan

motivator

pembangunan daerah 8.

Berkembangnya sentra-sentra usaha pemuda produktif

1. Prosentase peningkatan pembinaan pemuda pelopor

- RENSTRA

Disparbudpor

Kab. Sragen

2. Prosentase peningkatan prestasi hasil karya pemuda


3. Prosentase pembinaan organisasi kepemudaan 4. Jumlah pemuda yang pernah mengikuti diklat/pelatihan kewirausahaan 9.

Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional

1. Prosentase

peningkatan

bibit-bibit

atlet berprestasi 2. Prosentase olahraga

Kab. Sragen

peningkatan potensial


dan

pembinaan olahraga


tradisional 3. Prosentase

partisipasi

masyarakat

dalam berolahraga INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SRAGEN

Page 67

1 9.

2 Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional

3 4. Prosentase

4

pembinaan

cabang

olahraga prestasi di tingkat daerah 5. Jumlah

penyelenggaran

kompetisi

olahraga

- RENSTRA Disparbudpor Kab. Sragen - LAKIP Disparbudpor Kab. Sragen

6. Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga 10.

Meningkatnya fasilitasi prasarana dan sarana olahraga yang layak dan memenuhi standar

1. Prosentase peningkatan kuantitas dan

- RENSTRA

kualitas sarana prasarana olahraga

Kab. Sragen

2. Prosentase

kemitraan

instansi/lembaga pihak

terkait

swasta/dunia

usaha

dengan maupun

Disparbudpor


dalam

pengembangan sarana dan prasarana olahraga


Page 68

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SRAGEN

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SRAGEN FUNGSI : Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi TUGAS : 1. Merumuskan kebiijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi. 2. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi. 3. Membina dan memfasilitasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi. 4. Melaksanakan tugas dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta ketransmigrasian. 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi. 6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas. 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. INDIKATOR KINERJA UTAMA N O 1

SASARAN


SUMBER DATA

2

3

4

1.

Terwujudnya 1

Kualitas

dan

Peningkatan 2. Produktivitas 3.

Tenaga Kerja

Jumlah Dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan Jumlah Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan yang di beli

Bidang Pelatihan dan

Jumlah KK Miskin yang mengikuti Pendidikan Kerja

Produktivitas Tenaga

4.

Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Pembinaan Kepemimpinan

Kerja

5.

Jumlah Karyawan dan jumlah Perusahaan yang mendapat pelatihan Produktivitas


Page 69

1

2

3 6.

Jumlah orang dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang di Bina

7.

Jumlah LPK yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan

8.

Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Pembinaan Pelatihan

9.

Jumlah Pencari Kerja yang di didik dan di Latih Ketrampilannya

4

serta jumlah kejuruan 10. Jumlah karyawan dan perusahaan yg mendapat pelatiahan Total Quality Manajemen 11. Jumlah LPKS yang di Akreditasi 1.

Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

2

Pelayanan Pelatihan Kerja

2.

Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

3.

SPM Kemenakertrans

Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan

1.

Jumlah Perusahaan dan Pencaker yang mendapatkan Informasi Bursa Tenaga Kerja

3

2.

Jumlah Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja

Terwujudnya Peningkatan

3.

Jumlah Pengusaha Pemula yang mendapatkan Pelatihan

Kesempatan Keja

4.

Jumlah Aparat Kecamatan dan Perangkat Desa yang mendapat sosialisasi

5.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja

Jumlah Kasus Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diselesaikan


Page 70

1

2

3 6.

Jumlah BKK dan SMU yang mendapatkan Sosialisasi

7.

Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan

4

Bimbingan

4

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

8.

Jumlah Infrastruktur yang terbangun

1.

Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang di tempatkan

1.

Jumlah Perusahaan yang difasilitasi Penyelesaian Perselisihan HI

2.

Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Fasilitasi Perlindungan

SPM Kemenakertrans

Jamsostek

5

3.

Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Pengawasan terhadap K3

4.

Jumlah Perusahaan yang mendapat Pengawasan Pelaksanaan THR

Terwujudnya Perlindungan & 5. Jumlah Perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Pengembangan Lembaga Kerja (K3) Ketenagakerjaan

6.

Jumlah Karyawan Perusahaan yg mendapat Pelatihan

Bidang Pembinaan & Perlindungan Tenaga Kerja

Penanggulangan Kebakaran 7.

Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Pengendalian dan Pembinaan

8.

Jumlah Perusahaan yg mendapat Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Kerja

Pelayanan Penyelesaian

6

Perselisihan Hubungan

1.

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

SPM Kemenakertrans

Industrial


Page 71

1 7 8

2 Pelayanan Kepesertaan

3 1.

Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek

SPM Kemenakertrans

Pelayanan Pengawasan

1.

Besaran Pemeriksaan Perusahaan

SPM Kemenakertrans

Ketenagakerjaan

2.

Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

SPM Kemenakertrans

1.

Jumlah Provinsi yang melakukan kerjasama Penempatan

Jamsostek

Transmigrasi

Terwujudnya Kerjasama 9

10

4

Penempatan Transmigrasi

Bidang Ketransmigrasian 2.

Jumlah Calon Transmigran yang dapat di berangkatkan

Terwujudnya Rekruitmen

1.

Jumlah Desa dan Kecamatan yang disuluh

Calon Transmigran

2.

Jumlah Calon Transmigran yang diLatih


Bidang Ketransmigrasian

Page 72

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SRAGEN Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tugas Fungsi

: Melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang kehutanan dan perkebunan : Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang kehutanan dan

perkebunan INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) No.

Sasaran


Sumber Data

1

2

3

4

1. Terciptanya konservasi tanah dan air pada lahan kritis

1. Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Laporan Dinas

2. Terbangunnya sumur resapan (SR) 3. Terbangunnya Dam Penahan (DPn) 4. Terbangunnya Pengendali Jurang Kecil (PJK) 5. Terbangunnya embung 6. Terlaksananya penanaman tebing sungai 7. Tertanamnya pohon 8. Terlaksananya pelatihan agroforestry 9. Terlaksananya sosialisasi dampak pemanasan global 10. Terlaksananya pembuatan bibit tanaman kehutanan 11. Terlaksananya pembibitan oleh siswa sekolah dasar 12. Terlaksananya monev dan pelaporan


Page 73

1

2

3

4

2. Terlaksananya kebun rakyat di desa

Terlaksananya pembibitan di tingkat desa

Laporan Dinas

3. Terwujudnya peningkatan kawasan yang berfungsi

Tertanamnya bibit kayu-kayuan di hutan kota

Laporan Dinas

1. Terlaksananya sosialisasi peredaran tumbuhan dan

Laporan Dinas

hutan. 4. Meningkatnya kelestarian satwa dan plasma nutfah yang dilindungi maupun tidak dilindungi serta pelestarian kawasan lindung. 5. Terwujudnya pengamanan hutan dan kebun dari penjarahan hutan / “ illegal logging 6. Terwujudnya penegakan peraturan terhadap pelaku usaha industri kehutanan dan perkebunan. 7. Terwujudnya penegakan peraturan mengenai penatausahaan kayu 8. Terwujudnya pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat sekitar hutan

9. Terwujudnya pengamanan hutan dari kebakaran

satwa dilindungi 2. Terlaksananya penanaman jenis tan penyimpan air Terlaksananya pelatihan perlindungan dan pengamanan

Laporan Dinas

hutan Terlaksananya sosialisasi dan pengawasan peredaran

Laporan Dinas

hasil hutan dan SKAU serta penanganan illegal logging Terlaksananya sosialisasi peraturan penatausahaan

Laporan Dinas

kayu Terlaksananya pmbinaan kelompok usaha perhutanan

Laporan Dinas

rakyat (hutan lestari)

1. Terlaksananya sosialisasi kebijakan pencegahan

Laporan Dinas

kebakaran hutan 2. Tersedianya kelengkapan kerja pemadam kebakaran hutan


Page 74

1

2

10. Terkendalinya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) kehutanan dan perkebunan 11. Meningkatnya pemanfaatan hasil samping limbah

3 Terlaksananya gerakan massal (germas) pengendalian

4 Laporan Dinas

hama penyakit tanaman kelapa Terlaksananya pengadaan alat pengolah pupuk organik

Laporan Dinas

1. Terlaksananya promosi produksi kehutanan dan

Laporan Dinas

usaha kehutanan dan perkebunan. 12. Meningkatnya produksi komoditas kehutanan dan perkebunan.

perkebunan 2. Terlaksananya intensifikasi tanaman tanaman kelapa 3. Terlaksananya intensifikasi tanaman cengkeh 4. Terlaksananya intensifikasi tanaman tebu dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) 5. Terlaksananya pengembangan tanaman tembakau

13. Terwujudnya bentuk kemitraan usaha kehutanan

1. Terlaksananya pembinaan dan penertiban industri

dan perkebunan.

Laporan Dinas

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 2. Terlaksananya pemeliharaan demplot tanaman gaharu

14. Meningkatnya usaha pengelolaan hutan rakyat, industri pengolah kayu dan hasil hutan bukan kayu

1. Terlaksananya pengembangan areal tanaman garut

Laporan Dinas

2. Berkembangnya ternak lebah madu 3.

15. Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh


Terlaksananya bimbingan teknis tenaga penyuluh

Laporan Dinas

Page 75

1

2

3

16. Terwujudnya kelembagaan masyarakat dan kelompok Terlaksananya pembinaan Lembaga Masyarakat Desa tani kehutanan dan perkebunan yang mandiri dan

4 Laporan Dinas

Hutan (LMDH)

punya daya saing terhadap produk yang dihasilkan 17. Tersusunnya siatem pengelolaan DAS yang efisien dan efektif. 18. Tersusunnya rencana pengelolaan dan pembangunan hutan, lahan dan kebun.

Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan

Laporan Dinas

Lahan (RTnRHL) Tersusunnya Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan

Laporan Dinas

dan Lahan (RPRHL) 2016-2021 Terbinanya kelompok Hutan Rakyat

19. Tersusunnya data base kehutanan dan perkebunan.

Terlaksananya penyusunan data dasar kehutanan dan

Laporan Dinas

perkebunan


Page 76

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD

: KANTOR KETAHANAN PANGAN

TUGAS

: mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan

FUNGSI

:

1. peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan 2. penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan 3. membina pengembangan kelembagaan pedesaan dalam

diversifikasi konsumsi pangan, keamanan pangan dan preferensi pangan

masyarakat. INDIKATOR KINERJA UTAMA NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1.

Ketersediaan dan cadangan Pangan

Ketersediaan energy 4030 KKal/Kap/hari

Estándar Nasional Badan

Ketersediaan Protein 105,49 gram/Kap/Hari

Ketahanan

Penguatan

Cadangan

pangan

17465

Pangan

Ton kabupaten/kota

Ekuivalen Beras 2.

3.

Distribusi dan akses Pangan

Konsumsi dan Keamanan Pangan

Ketersediaan

Informasi pasokan, harga dan Estándar Nasional Badan

akses pangan di daerah

Ketahanan

Pangan

Stabilitas Harga Pasokan Pangan

kabupaten/kota

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 88.9

Estándar Nasional Badan

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Ketahanan

Pangan

kabupaten/kota


Page 77

1 4.

2 Manajemen Ketahanan Pangan

3

4

a. Tuntutan sebagai agen pembangunan dapat Estándar Nasional Badan melaksanakan pembangunan

pengelolaan ketahanan

manajemen Ketahanan

pangan

Pangan

secara kabupaten/kota

transparan, produktif, efektif, efisien dan akuntabel, pada setiap fungsi manajemen (perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian

dan pelaporan).


Page 78

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PERPUSTAKAAN KABUPATEN SRAGEN

NAMA SKPD

: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen

TUGAS

:Penyusunan dan Pelaksanaan sebagian fungsi pemerintah daerah di bidang perpustakaan

FUNGSI

:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan perpustakaan ; 2. Melaksanakan pembinaan semua jenis perpustakaan baik perpustakaan di instansi atau lembaga Pemerintah maupun swasta yang ada di daerah ; 3. Melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, danpelayanan bahan pustaka dari dalam dan luar daerah sertaperawatan dan pelestarian bahan pustaka ; 4. Melaksanakan pengelolaan karya cetak dan karya rekamsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku ; 5. Melaksanakan penyusunan naskah bibliografi, katalog daerah,induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek,abstrak, dan penyusunan perangkat lunak lainnya ; 6. Melaksanakan jasa koleksi seperti bahan rujukan, naskah,multimedia, dan jaringan automasi perpustakaan ; 7. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga laindalam rangka pembinaan kepangkatan Jabatan FungsionalPustakawan di lingkungan Pemerintah Daerah ; 8. Melaksanakan pembentukan jaringan informasi perpustakaandi lingkungan Pemerintah Daerah ; INDIKATOR KINERJA UTAMA NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1.

Meningkatnya jumlah bahan perpustakaan yang Jumlah penambahanbahan perpustakaan

Standar Nasional Perpustakaan

dibutuhkan masyarakat

Umum Kabupaten/Kota

minimal 5 % dari jumlah total judul yang ada di perpustakaan


Page 79

1 2.

3.

2

3

4

Meningkatnya jumlah bahan perpustakaan siap Jumlah bahan perpustakaan yang sudah Standar Nasional Perpustakaan layan

diolah

Umum Kabupaten/Kota

Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan

Jumlah kunjungan fisik per kapita per


tahun sekurang-kurangnya 0,55 (Jumlah

Umum Kabupaten/Kota

kunjungan pertahun / jumlah penduduk). 4.

Meningkatnya jumlah buku yang dipinjam

Frekuensi peminjaman koleksi sekurang-


kurangnya 0,125 per eksemplar per tahun

Umum Kabupaten/Kota

(jumlah transaksi pinjaman dibagi dengan jumlah seluruh koleksi perpustakaan). 5.

Meningkatnya jumlah peminjam buku

Jumlah transaksi sirkulasi (peminjaman) Standar Nasional Perpustakaan koleksi

sekurang-kurangnya

0,25

per Umum Kabupaten/Kota

kapita per tahun. 6.

Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan

Jumlah anggota perpustakaan minimal 10 Standar Nasional Perpustakaan % dari jumlah penduduk


Umum Kabupaten/Kota

Page 80

1 7.

2

3

Meningkatnya jumlah perpustakaan binaan yang Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi Kantor memenuhi Stándar Nasional Perpustakaan (SNP)

8.

perpustakaan minimal 5 kali/bulan

Meningkatnya kualitas pengelola perpustakaan Jumlah binaan

9.

4

Meningkatkan

kegiatan

pelatihan

jumlah

perpustakaan

Daerah

Kabupaten Sragen

pengelolaan Kantor

perpustakaan minimal 4 kali/bulan validasi

Perpustakaan

Perpustakaan

Daerah

Kabupaten Sragen

bahan Jumlah koleksi yang disiangi sekurang- Standar Nasional Perpustakaan kurangnya berjumlah 0,0125 eksemplar Umum Kabupaten/Kota per kapita per tahun.

10.

Meningkatnya

jumlah

pengunjung

internet

layanan Jumlah komputer yang terkoneksi dengan Standar Nasional Perpustakaan internet sekurang-kurangnya disediakan 1 Umum Kabupaten/Kota unit setiap 10.000 jumlah penduduk

11.

Meningkatkan

kepuasan

perpustakaan

pengunjung Tingkat kepuasan pemustaka sekurang- Standar Nasional Perpustakaan kurangnya

40%

menyatakan/menilai Umum Kabupaten/Kota

bahwa

layanan

perpustakaan

sangat

memuaskan

atau

adalah

memuaskan.

Survei dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 tahun.


Page 81

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD

:

KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SRAGEN

TUGAS

:

Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Arsip dan Dokumentasi

FUNGSI

:

1. Perumusan Kebijakan teknis perencanaan bidang arsip dan dokumentasi 2. Pengkoordinasian penyusunan arsip dan dokumentasi 3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang arsip dan dokumentasi 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (PAP). a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik. Sasaran

: Terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik.

Jumlah jasa telpon, listrik dan air Dokumen terbayar selama 1 tahun.

Kantor

Arsip

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah kendaraan yang dibayar Dinas/Operasional.

pajak selama 1 tahun

Sasaran

Jumlah

: Terbayarnya pajak kendaraan dinas

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Sasaran

: Kebersihan Kantor tercapai

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Sasaran

lahan

kantor

yang

terbersihkan Jumlah

peralatan

kerja

yang

diperbaiki selama 1 tahun

: Peralatan Kerja dan Upah Tenaga

e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Sasaran

:

Jumlah

ATK

yang

digunaan

Pembelian ATK penunjang Pelayanan Administrasi selama 1 tahun

Perkantoran


Page 82

1

2 f. Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan. Sasaran

: Tercapai pelaksanaan kegiatan kantor

3 Jumlah

barang

4 cetak

dan Dokumen

penggandaan 1 tahun

Kantor

Arsip

g. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah lahan kantor yang diberi kantor. penerangan Sasaran

: Tercapai penerangan kantor

h. Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Sasaran i. j.

: Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Pembelian

peralatan

perlengkapan kantor Jumlah koran selama 1 tahun

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an.

Jumlah

Sasaran

minum selama 1 tahun

: Terpenuhi bahasn bacaan

dan

belanja

makan

dan

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah

Sasaran

konsultasi yang diikuti selama 1

: Pegawai Kantor Arsip dan Perangkat Desa.

k. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Sasaran

: Terlaksana rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah

rapat

koordinasi

dan

tahun Pembelian meja kursi selama 1 tahun

2.

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur. a. Kegiatan Pengadaan Mebelair Sasaran

: Pengadaan Mebelair (meja kursi) Kantor Arsip.

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor Sasaran

: Bangunan dan pagar Kantor

c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sasaran

: Pemeliharaan kendaraan dinas


Pembelian meja kursi selama 1 Dokumen tahun Jumlah

Kantor

Arsip luas

bangunan

yang

dilakukan pengecatan Jumlah

kendaraan

yang

diperbaiki

Page 83

1 3.

2

3

4

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

Terselamatkan

a. Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah.

tersedianya data arsip SKPD

Sasaran

dan Dokumen

Kantor

Arsip

: Pemusnahan arsip kategori tak bernilai guna

b. Kegiatan Penelusuran Arsip-arsip dan Dokumen Daerah. Sasaran

arsip

: Pendataan arsip-arsip dan Dokumen Daerah

Terpenuhi

pendataan

dan

pembinaan

dan

penataan arsip

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data.

Terlaksana

Sasaran

peningkatan kualitas pengelolaan

: Pembinaan arsip 72 SKPD (Kecamatan dan Desa

arsip Kecamatan dan Desa


Page 84

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PENGELOLA DATA ELEKTRONIK KABUPATEN SRAGEN Nama SKPD : Kantor Pengelola Data Elektronik Tugas : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Merumuskan kebijakan teknis dibidang TIK Mengkoordinasikan penyusunan teknis dibidang TIK Membinaan dan pelaksanaan teknis dibidang TIK Menunjang teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang TIK Meningkatkan SDM melalui pelatihan teknis di bidang TIK Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya

Fungsi

:

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidangPengelola Data Elektronik yang meliputi pengolahan data,pelayanan data, jaringan, sistem informasi manajemen, dan web siteKabupaten Sragen. INDIKATOR KINERJA UTAMA NO SASARAN 1

1

2


SUMBER DATA

3

4

Terbentuknya Kelembagaan Tim Koordinasi Pendayagunaan Pembentukan Tim Koordinasi Laporan hasil monev Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sragen dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan dan koordinasi tim TIK Fungsionalisasi SDM TIK Komunikasi Kabupaten Sragen dan SKPD Pengelolaan sumber daya TIK

Peningkatan kompetensi SDM bidang TIK dan peningkatan aparatur pemerintah


Laporan hasil monev dan koordinasi tim TIK dalam Laporan hasil monev kinerja dan koordinasi tim TIK

Page 85

1

2

3

4

2

Meningkatnya Infrastruktur dan Keamanan Jaringan serta Monitoring Jaringan

Terwujudnya Sistem Operasional Perkantoran Elektronik

Terwujudnya Sistem Informasi Eksekutif


3

4

Backup link/akses jaringan dan Akses Layanan Internet sampai ke tingkat desa

Laporan hasil monev dan koordinasi tim TIK

Peningkatan Security System Pemeliharaan Infrastruktur dan Terkelolanya jaringan Sragen OnLine.

Laporan hasil monev dan koordinasi tim TIK Laporan hasil monev dan koordinasi tim TIK

Peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan Jaringan


Pembentukan sistem pengelolaan dokumen elektronik pada setiap SKPD


Penjalinan komunikasi dan koordinasi yang menyeluruh antar SKPD


Penyediaan Aplikasi Sistem Informasi pada seluruh stake holder di Kabupaten Sragen


Penyediaan informasi tingkat Pimpinan


Pemonitoran perkembangan program kerja


Pemenuhan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan


Page 86

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD

: BAPPEDA

TUGAS

: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penilaian

atas pelaksanaannya FUNGSI

: 1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; 2. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan; 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan berikutnya; 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA: NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1.

Tersedianya

dokumen

perencanaan 1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang daerah SKPD se Kab.Sragen

pembangunan

(100%): a. RPJPD setiap 20 tahun sekali; b. RTRW setiap 20 tahun sekali. 2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah daerah SKPD se-Kab.Sragen (100%): a. (RPJMD) setiap 5 tahun sekali; b. Renstra SKPD setiap 5 tahun sekali. 3. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan daerah (100%):

SKPD se-Kab.Sragen

a. RKPD Penetapan dan RKPD Perubahan setiap tahun; b. Renja SKPD setiap tahun.


Page 87

1 2

2 Terciptanya perencanaan mekanisme

3

4

proses

koordinasi 1. Prosentase usulan kegiatan yang teralokasikan dalam APBD SKPD se-Kab.Sragen Kab., Prov., dan APBN : 75% pembangunan dan sistem

perencanaan 2. Meningkatnya kinerja kelembagaan koordinasi perencanaan pembangunan sektoral (100%): pembangunan yang terpadu, aspiratif a. Meningkatnya kelembagaan perencanaan pembangunan dan proporsional ekonomi. b. Meningkatnya kelembagaan perencanaan pembangunan sosbud. c. Meningkatnya kelembagaan perencanaan pembangunan prasarana wilayah.

Bidang

Ekonomi

Bappeda Bid.Pemerintahan

&

Sosbud Bappeda Bidang

Prasbangwil

Bappeda 3.

Tersedianya

data

dan

informasi 1. Tersedianya data-data perencanaan pembangunan daerah up to date (100%): pembangunan yang akurat. a. Data-data umum daerah; b. Data-data ekonomi daerah; c. Data-data kesejahteraan masyarakat: d. Data-data ketersediaan sarana dan prasarana wilayah. 2. Tersedianya data-data hasil kajian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (100%): a. Kajian implementasi atas dokumen-dokumen perencanaan dearah; b. Kajian perkembangan pelaksanaan pembangunan/ implementasi perencanaan. c. Tersusunnya laporan pelaksanaan pembangunan daerah (100%): a. LKPJ Bupati (tahunan); b. LKPJ/AMJ Bupati (5 tahunan).


Seluruh Bidang teknis Bappeda

Bidang SPE Bappeda

Bidang SPE Bappeda

Page 88

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NAMA SKPD TUGAS

: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah

FUNGSI

: 1. Merumuskan kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kepegawaian daerah 3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang mutasi kepegawaian, pengembangan karier, administrasi dan pembinaan pegawai serta pendidikan dan pelatihan 4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepegawaian daerah 5. Pelaksanaan kesekretariatan badan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada PNS

Jumlah Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Operasional Unit Pelayanan Holistik)

Laporan hasil pelaksanaan Unit Holistik

2

Meningkatnya

Jumlah pengiriman Ujian Dinas Tk. I dan II

Laporan hasil pengiriman diklat

pengetahuan,

Jumlah Pengiriman Peserta Diklat Pim Tk. II & III


Jumlah Pengiriman Peserta Diklat Teknis / Fungsional


Jumlah Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Laporan ijin belajar dan banuan

kemampuan dan ketrampilan aparatur pemerintah daerah

pendidikan

secara profesional Jumlah peserta Pend. & Pelat. Teknis Tugas & Fungsi bagi PNSD INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SRAGEN

Laporan hasil pelaksanaan diklat Page 89

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah peserta Dinamika Kelompok ( Diklat OutBound bagi

SUMBER DATA Laporan hasil pelaksanaan diklat

Pejabat Ess. II dan III) Jumlah peserta Focus Group Discussion Grand Design Reformasi

Laporan hasil pelaksanaan FGD

Birokrasi Jumlah peserta Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Tentang

Laporan hasil pelaksanaan bimtek

Kepegawaian 3

Meningkatnya

Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS

SK CPNS

pelayanan

Jumlah Penempatan PNS

Surat Keputusan

Jumlah usulan Kenaikan Pangkat

Surat Keputusan kenaikan Pangkat

Jumlah Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Formasi Pegawai

Jumlah Pemberian Penghargaan kepada PNS yang Berprestasi

Laporan hasil pemberian penghargaan

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Laporan Hasil Monev

Jumlah Usulan SK pensiun Jumlah Penetapan PAK

Laporan jumlah SK pensiun yang diberikan Laporan jumlah usulan PAK

Jumlah Pengelolaan Dokumentasi Kegiatan BKD

SIMPEG

Jumlah Pengelolaan File Data Kepegawaian

SIMPEG

Jumlah Pengembangan SIMPEG ( Peremajaan & Pembuatan DUK)

SIMPEG

Jumlah Pemrosesan Karpeg / Taspen / Karis / Karsu

Rekapiulasi data kelengkapan administrasi kepegawaian

administrasi di bidang kepegawaian


Page 90

NO

SASARAN


SUMBER DATA

Jumlah penyerahan SK Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil

Jumlah SK yang diterbitkan

Jumlah Pengelolaan SAPK / SIMPEG dan KPE

Rekapiulasi data kelengkapan administrasi kepegawaian

Jumlah Seleksi Calon Sekretaris Daerah

Laporan hasil tahapan seleksi Sekda

Jumlah Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS

Rekomendasi dan Surat Keputusan kasus

Jumlah Seleksi Pejabat Ess.II, III, IV & Calon Kepala/pengawas sekolah

Laporan hasil seleksi

Jumlah SK PNS yang diterbitkan

SK PNS


Page 91

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SRAGEN

1.

Nama Organisasi

: Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Sragen : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik

2.

Tugas dan Kewajiban

dan Perlindungan Masyarakat : a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa,

3.

Fungsi

politik dan perlindungan masyarakat b. pengkoordinasian penyusunan teknis kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.


:

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

Meningkatnya penyediaan

Persentase penyediaan jasa surat menyurat, jasa pam,

Formulasi perhitungan : Jumlah

pelayanan administrasi

telpon dan listrik, pajak kendaraan, jasa kebersihan, jasa

pemakaian tahun berjalan

perkantoran

atk, jasa cetak dan penggandaan, penerangan kantor, alat

Tipe perhitungan : Komulatif

perlengkapan kator, koran/majalah, jasa makan dan

Sumber data : Badan Kesbang Pol

minum, perjalanan dinas

dan Linmas


Page 92

1

2 Meningkatnya sarana dan

3 Kualitas kendaraan dinas/operasional yang prima

prasarana aparatur

4 Formulasi perhitungan : Jumlah kendaraan tahun berjalan Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas

Meningkatnya disiplin

Penggunaan pakaian dinas/kerja yang sesuai aturan

aparatur

Formulasi perhitungan : Jumlah pengadaan pakaian dinas tahun berjalan Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas

Meningkatnya keamanan

Persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah


dan kenyamanan

tindak kriminal tahun berjalan

lingkungan

Tipe Perhitungan : Komulatif/ Non kumulatif Sumber Data : Laporan hasil monitoring , evaluasi dan koordinasi Badan Kebangpolinmas dengan Kepolisian


Page 93

1

2

3 Persentase penurunan konflik di daerah

4 Formulasi perhitungan : Jumlah konflik sosial tahun berjalan Tipe Perhitungan : Komulatif/ Non kumulatif Sumber Data : Laporan hasil monitoring , evaluasi dan koordinasi Badan Kebangpolinmas dengan Kepolisian

Persentase patroli pengamanan wilayah

Formulasi perhitungan : Jumlah patroli pam wilayah tahun berjalan Tipe Perhitungan : Komulatif/ Non kumulatif Sumber Data : Laporan hasil monitoring , evaluasi dan koordinasi Badan Kebangpolinmas dengan aparat Pam terkait Persentase deteksi dini pencegahan potensi konflik di Formulasi perhitungan : Jumlah daerah dan potensi konflik pra, saat dan paska pemilu/kada deteksi dini potensi konflik tahun dan pengaman hari-hari besar agama berjalan Tipe Perhitungan : Komulatif/ Non kumulatif Sumber Data : Laporan hasil monitoring , evaluasi dan koordinasi Badan Kebangpolinmas dengan aparat Pam terkait INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SRAGEN

Page 94

1

2

3 Persentase kerjasama antar aparat keamanan di daerah

4

Persentase diklat dan pembinaan utk aparat keamanan dan

Formulasi perhitungan : Jumlah rakorpam konflik tahun berjalan Tipe Perhitungan : Komulatif/ Non kumulatif Sumber Data : Laporan hasil monitoring , evaluasi dan koordinasi Badan Kebangpolinmas dengan aparat Pam terkait Formulasi perhitungan : Jumlah aparat pam dan linmas tahun berjalan Tipe Perhitungan : Komulatif/ Non kumulatif Sumber Data : Laporan hasil monitoring , evaluasi dan koordinasi Badan Kebangpolinmas dengan aparat Pam terkait Formulasi perhitungan : Jumlah

linmas

diklat aparat pam dan linmas

Persentase jumlah aparat keamanan dan aparat perlindungan masyarakat

tahun berjalan Tipe Perhitungan : Komulatif/ Non kumulatif Sumber Data : Laporan hasil monitoring , evaluasi dan koordinasi Badan Kebangpolinmas dengan aparat Pam terkait INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SRAGEN

Page 95

1

2

3 Persentase jumlah pos polisi dan keamanan lingkungan

4 Formulasi perhitungan : Jumlah pos keamanan tahun berjalan Tipe Perhitungan : Komulatif/ Non kumulatif Sumber Data : Laporan hasil monitoring , evaluasi dan koordinasi Badan Kebangpolinmas dengan aparat Pam terkait

Meningkatnya wawasan

Persentase konflik suku, agama, ras golongan dan


kebangsaan

kelompok/ormas

konflik agama tahun berjalan Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas/FKUB

Persentase pembinaan dan penyuluhan wawasan


kebangsaan

peserta pembinaan tahun berjalan Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas/

Persentase pembinaan dan penyuluhan orientasi ketahanan


bangsa

peserta pembinaan tahun berjalan Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol & Linmas/


Page 96

1

2

3

4

Persentase sosialisasi forum-forum kebangsaan dan


kerukunan umat beragama

peserta pembinaan tahun berjalan Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol &Linmas/

Persentase peningkatan rasa solidaritas antar sesama umat


beragama

peserta pembinaan tahun berjalan Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas/

Persentase peningkatan ideologi dan Pendidikan


Pendahuluan Bela Negara (PPBN) bagi Tomas, Toda dan

peserta pembinaan tahun berjalan

Ormas

Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas/

Persentase kegiatan upacara-upacara hari nasional

Formulasi perhitungan : Kegiatan upacara dlm setahun Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas


Page 97

1

2

3 Persentase pengawasan dan pendataan orang asing

4 Formulasi perhitungan : Jumlah orang asing tahun berjalan Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas

Meningkatnya

SDM yang memadai dan dana yang mencukupi


pemberdayaan masyarakat

dana operasional tahun berjalan

untuk menjaga keamanan

Tipe perhitungan : Komulatif

dan ketertiban

Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas Pembentukan tim terpadu keamanan dan ketertiban

Formulasi perhitungan : Jumlah peserta sosialisasi Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas

Meningkatnya

Persentase jumlah patroli pekat, miras dan narkoba


pemberantasan penyakit

patroli pekat tahun berjalan

masyarakat

Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Laporan hasil monitoring , evaluasi dan koordinasi Badan Kebangpolinmas dengan Kepolisian


Page 98

1

2

3

4

Persentase jumlah pembinaan dan penyuluhan pekat, miras


dan narkoba

peserta penyuluhan tahun berjalan Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Laporan hasil monitoring , evaluasi dan koordinasi Badan Kebangpolinmas dengan Kepolisian

Persentase jumlah tindak kriminal pekat, miras dan narkoba

Persentase Satgas Anti Narkoba dan Pekat

Meningkatnya pendidikan politik bagi masyarakat

Persentase peningkatan jumlah ormas/LSM


Formulasi perhitungan : Jumlah kriminal pekat tahun berjalan Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Laporan hasil monitoring , evaluasi dan koordinasi Badan Kebangpolinmas dengan Kepolisian Formulasi perhitungan : Jumlah satgas anti narkoba di sekolah tahun berjalan Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas Formulasi perhitungan : Jumlah ormas/LSM pada tahun berjalan Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas Page 99

1

2

3 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Kada

Persentase kualitas pelaporan penerima bantuan keuangan parpol

Persentase Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat

1

2 Meningkatnya sistem pencegahan dini dan penanggulangan Bencana Alam

3 Prosentase kualitas penanganan korban akibat bencana alam secara cepat dan tepat

Jumlah Tm SAR


4 Formulasi perhitungan : Jumlah pemilih dalam pemilu/kada Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : KPUD Formulasi perhitungan : Jumlah partai di DPRD Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas Formulasi perhitungan : Jumlah peserta peyuluhan bagi pemilih pemilu/kada Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : KPUD 4 Formulasi perhitungan : Jumlah pemilih dalam pemilu/kada Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas Formulasi perhitungan : Jumlah pemilih dalam pemilu/kada Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas

Page 100

1

2

3 Persentase diklat penanganan bencana

Persentase monitoring daerah rawan/potensi bencana

Jumlah bantuan bencana yang bisa disalurkan

Persentase posko-posko PBP yang tersedia


4 Formulasi perhitungan : Jumlah pemilih dalam pemilu/kada Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas Formulasi perhitungan : Jumlah pemilih dalam pemilu/kada Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas Formulasi perhitungan : Jumlah pemilih dalam pemilu/kada Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas, Dinas Sosial Formulasi perhitungan : Jumlah posko bencana tahun berjalan Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas

Page 101

1

2

3 Persentase alat komunikasi dan akurasi data bencana

4 Formulasi perhitungan : Jumlah alat perlengkapan PBP tahun berjalan Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas

Kualitas penanganan pra, saat dan paska bencana

Formulasi perhitungan : Jumlah penyuluhan ttg PBP tahun berjalan Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : KPUD

Kualitas pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam


menghadapi bencana

penyuluhan ttg PBP Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas

Sarana dan prasarana PBP yang memadai

Formulasi perhitungan : Jumlah alat perlengkapan PBP tahun berjalan Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : Badan Kesbang Pol dan Linmas


Page 102

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN TUGAS

: Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pelayanan perijinan, non perijinan dan penanaman modal secara

Terpadu FUNGSI

: 1. Perumusan kebijakan teknis perijinan; 2. Pengkoordinasian penyusunan teknis perijinan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perijinan; 4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. INDIKATOR KINERJA UTAMA NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL 1.

Terlayaninya masyarakat secara profesional

Jumlah perijinan yang dikeluarkan

Renstra BPTPM

2.

Tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah


Renstra BPTPM

3.

Terwujudnya budaya melayani

Jumlah pemohon yang dilayani

Renstra BPTPM

4.

Image pemerintahan, PNS dan Perijinan baik


Renstra BPTPM

5.

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam Nilai investasi Kab. Sragen

Renstra BPTPM

pembangunan


Page 103

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SRAGEN

: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan TUGAS

Pemberdayaan Masyarakat Desa : 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan perencanaan program kerja bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan

FUNGSI

Masyarakat Desa 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Pembinaan , fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 5. Pelaksanaan kesekretariatan badan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4 Laporan F/I/KEC-

1 Terlayaninya PUS menjadi Peserta KB

1. Prosentase Peserta KB Aktif

Dal/2010

2. Prosentase Pasangan Usia Subur unmetneed 3. Prosentase Peserta KB Pria INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SRAGEN

Laporan F/II/KB/2011 Page 104

1

2

3

4

4. Prosentase Peningkatan Pelayanan KB ( Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif ) 5. Prosentase Peserta KB Baru MKJP 1. Prosentase Penurunan Peserta KB yang mengalami 2 Perlindungan Peserta KB Aktif

komplikasi

Laporan F/II/KB/2011

2. Prosentase Penurunan Peserta KB yang mengalami kegagalan

3 Penyuluh KB/ PLKB Institusi Masyaakat Pedesaan / IMP ( 4 PPKBD,

Perbandingan jumlah Desa dengan jumlah

Laporan F/I/KEC-

PLKB/PKB

Dal/2010

Peningkatan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan

Laporan F/I/KEC-

dalam Penge-

Dal/2010

lolaan Program Kependudukan dan Keluarga Sub. PPKBD dan Kelompok PKB-RT )

5 Kelompok Tri Bina ( BKB, BKR dan BKL )

Berencana 1.Prosentase Peningkatan Balita yang mempunyai

Laporan F/I/KEC-

KKA

Dal/2010

2.Prosentase Kelompok Tri Bina Yang aktif 3.Prosentase Jml. Keluarga aktif Tri Bina


Page 105

1

2

3

4 Laporan F/I/KEC-

6 Kelompok UPPKS

1. Prosentase Peningkatan jumlah Kelompok UPPKS

Dal/2010

2. Prosentase Peningkatan Keluarga yang ikut Kelompok UPPKS 7 Kelompok PIK- KRR

1. Pendewasaan Usia Perkawinan

Laporan BP 4 / KUA

2. Peningkatan jml. Remaja yang mendapat sosialisasi KRR

8 Data dan Informasi

1. Peningkatan kualitas Pencatatan dan Pelaporan

Laporan F/I/KEC-

Program KKB

Dal/2010

2. Aplikasi Pencatatan Pelaporan On line

Laporan F/II/KB/2011 Laporan F/I/MDK/2011


Page 106

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDIDIKAN LATIHAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SRAGEN BIDANG DIKLAT PEGAWAI TUGAS

: Menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan

FUNGSI

: Terselenggaranya Diklat prajabatan Gol II dan III : Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tk. IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA NO 1

SASARAN CPNS

INDIKATOR KINERJA UTAMA - Jumlah CPNS yang diangkat dari Tenaga Honorer

SUMBAR DATA -

Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan, tugas Pemerintah dan Pembangungan Ketrampilan dan Sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat Melaksanakan Tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan


Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Kepemimpinan dan dijajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS yang diangkat dari tenaga Honorer Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara - Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LAN No.2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS yang diangkat dari Tenaga Honorer -

Page 107

NO

SASARAN


SUMBAR DATA Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000

- Jumlah CPNS Golongan I dan II

- Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil -

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Kepemimpinan dan dijajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah Peraturan Kepala Lembaga LAN No. 3 Tahun 2007

- Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 - Jumlah CPNS Golongan I dan II

- Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil -

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Kepemimpinan dan dijajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah Peraturan Kepala Lembaga LAN No. 4 Tahun 2007

- Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III


Page 108

NO

SASARAN PNS Pejabat

2

Struktural Eselon IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA -

Terwujudnya PNS Pejabat Struktural Eselon IV

SUMBAR DATA Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 - tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

yang telah mengikuti dan lulus Diklat

Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun

Kepemimpinan Tk.IV

2000 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Nomor 40180) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 - tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara - Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara - Nomor 541/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;


Page 109

BIDANG DIKLAT PEGAWAI TUGAS

: Menyelenggarakan Diklat Teknis dan Fungsional

FUNGSI

: Meningkatkan Aparatur yang Kompeten


SASARAN


Diklat 1

Bendaharawan

-

Daerah -

Terselenggaranya Diklat Teknis Bendaharawan Daerah

SUMBAR DATA - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana

Terwujudnya diklat Bendaharawan Daerah

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

yang profesional

Tahun 1999,

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

-

Undang-undang Pemerintahan Undang-undang

Nomor

32

tahun

2004

tentang

33

tahun

2004

tentang

Daerah ; Nomor

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah; Pusat dan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000

- Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun - 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Keputusan Menteri No 69 Tahun 1999 tentang - Pedoman Pelaksanaan & Departemen Dalam Negeri


Page 110

NO

SASARAN


SUMBAR DATA Pengembangan Jenis Diklat Teknis di Jajaran

2

Diklat Peningkatan

Terselenggaranya Diklat Peningkatan Kapasitas

Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintah Desa bagi Kades

penyelenggaaran

- Baru

Pemerintah Desa bagi Kades Baru Diklat Pengelolaan 3

Aset Daerah

- Terwujudnya Kepala Desa yang profesional Terselenggaranya Diklat Pengelolaan Aset - Daerah

(Pengurus Barang

Terwujudnya Pengurus Barang Tingkat Pemula

Tingkat Pemula)

yang profesional


Page 111

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SRAGEN INDIKATOR KINERJA UTAMA Nama Organisasi

Badan Lingkungan Hidup Kab. Sragen

Tugas dan Kewajiban

1. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan program BLH 2. Melaksankan pengendalian pencemaran lingkungan hidup 3. Melaksanakan pengkajian dampak lingkungan 4. Melaksanakan pemantauan terhadap perijinan dan penerangan jalan umum 5. Melaksanakan peningkatan kebersihan lingkungan kota

Fungsi

Badan Lingkungan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi kebersihan lingkungan kota dan pertamanan, pemantauan IMB, penerangan jalan umum, keindahan kota,pengembangan kapasitas dan teknologi lingkungan hidup, pengendalian pemulihan dan pengamanan lingkungan hidup

NO 1.

SASARAN STRATEGIS Menurunnya beban

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Jumlah industri yang dipantau dan diawasi

SUMBER DATA BLH

pencemaran kegiatan dan usaha yang mencemari lingkungan

2. Jumlah kasus lingkungan yang dapat diselesaikan 3. Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan IPAL 4. Jumlah industri yang mempunyai cerobong


Page 112

NO

SASARAN STRATEGIS


Meningkatkan kebijakan

1. Jumlah resapan yang dibuat

untuk mengantisipasi

2. Jumlah tanaman yang ditanam di kawasan lindung di luar kawasan

dampak perubahan iklim

SUMBER DATA BLH

hutan 3. Jumlah pemasangan biopori 4. Jumlah tanaman yang di tanam di lokasi RTH 5. % pengendalian kerusakan tanah

3.

Meningkatnya kualitas

1. % data pemantauan lingkungan ( air,udara dan kebisingan )

BLH

1. Jumlah titik lampu penerangan jalan umum

BLH

pemantauan lingkungan yang didukung dengan sarana pengendalian teknis dampak yang berkualitas 4.

Meningkatnya pelayanan penerangan jalan umum bagi

5.

masyarakat

2. % pemeliharaan LPJU

Meningkatnya pelayanan

Jumlahrekomendasi teknis yang dikeluarkan

kepada masyarakat di bidang perijinan


Page 113

NO 6.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kinerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. % volume sampah yang tertangani

SUMBER DATA BLH

pengolahan limbah domestik (sampah)

2. Rasio TPS satuan penduduk 3. % pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan

4. Jumlah IPAL biogas yang dibuat 5. % penambahan sarana dan prasarana persampahan 7.

Meningkatnya pelayanan bagi

1. % pemeliharaan sarana olah raga

BLH

1. Jumlah kelompok masyarakat dan lembaga yang berpartisipasi

BLH

masyarakat untuk hidup sehat 8.

Meningkatnya kualitas kebijakan, partisipasi

dalam perlindungan dan pengelolaan LH

masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup


Page 114

NO 9.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas dan

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Jumlah buku SLHD yang disusun

SUMBER DATA BLH

akses informasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup

2. Jumlah buku MIH yang disusun 3. Jumlah buku laporaan kerusakan biomassa yang disusun BLH

Meningkatnya lingkungan di 10. kota Sragen yang indah

1. % luas RTH yang tertangani


Page 115

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN SRAGEN NAMA S K P D

:

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN SRAGEN

TUGAS

:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan

FUNGSI

:

5. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penyuluhan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam lingkup penyuluhan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup Penyuluhan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO 1.

SASARAN Terwujudnya peran serta pelaku utama dan pelaku

INDIKATOR KINERJA UTAMA Benih padi bersertifikat

usaha dalam usaha penyediaan benih padi. 2.

SUMBER DATA Kelompok Jabatan Fungsional di Bapelluh

Manusia produktif menjadi profesional atau

Petani dan petugas untuk mengikuti

Sekretariat ,

wirausaha sesuai keahliannya.

Diklat/kursus

Bidang Kelembagaan

Menurunnya jumlah kelompok tani kelas Pemula

dan SDM Bapelluh

Meningkatnya jumlah kelompok tani kelas Lanjut , Madya dan Utama 3.

Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian berkelanjutan, setiap desa /kelurahan memiliki sentra produksi dan produk unggulan, serta memanfaatkan teknologi ramah lingkungan serta dapat meningkatkan kualitas, produktivitas hasil pertanian, meningkatkan pendapatan petani.


Luas Tanam dan Panen Padi Organik. Produktifitas dan produksi Padi Organik Kelompok Tani pelaksana Padi Organik, dan Petani pelaksana Padi Organik

Bidang Programa dan PEP Bapelluh

Page 116

NO 4.

SASARAN Setiap limbah dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.

5.

Memberikan kesempatan dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, setiap kegiatan pembangunan memanfaatkan teknologi dan inovasi baru yang mampu meningkatkan kualitas, produktivitas dan effisiensi pembangunan serta meningkatkan pendapatan masyarakat


INDIKATOR KINERJA UTAMA Kelompok Tani yang membuat Pupuk Organik, dan Pestisida Hayati

SUMBER DATA Bidang Infotek Bidang Programa dan

Produksi pupuk organik Produksi Pestisida hayati

PEP Bapelluh

Kelompok tani yang usaha ternak kambing /domba secara komunal Jumlah KRPL ( Kawasan Rumah Pangan Lestari ) Leaflet yang dibuat untuk penyuluhan. Siaran Pedesaan Buku Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Bidang Kelembagaan dan SDM Bidang Informasi dan Teknologi Bidang Programa Penyuluhan dan PEP Bapelluh

Page 117

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PEMBERDAYAAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD TUGAS

FUNGSI

: Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sragen : Melaksanakan dan mengkoordinasi pembinaan, penyusunan progrm dan petunjuk teknis dibidang pembangunan dan peningkatan perbankan daerah, perusahaan daerah pilot proyek usaha daerah serta pembangunan unit-unit usaha daerah baru dan aset-aset milik daerah yang potensial. : 1. Sebagai Koordinator perbankan daerah, perusahaan daerah maupun unit usaha daerah. 2. Sebagai penyangga pendapatan asli daerah. 3. Sebagai penyangga kepentingan masyarakat yaitu program pemberantasan kemiskinan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA NO SASARAN 1

1.


2

Terwujudnya Peningkatan administrasi Perkantoran


3

Pelayanan 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jumlah belanja telepon Jumlah belanja listrik Jumlah pajak STNK Mobil dan motor Jumlah tenaga kebersihan Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih Jumlah komputer, AC dan printer yang diservice Jumlah alat tulis kantor yang dibeli Jumlah barang cetakan dan belanja penggandaan Jumlah air mineral yang disediakan Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk rapat dan tamu 11. Jumlah belanja perjalanan dinas 12. Jumlah laporan koordinasidan konsultasi ke luar daerah

SUMBER DATA 4

DPPA 2013

Page 118

1

2

3

2.

Terwujudnya Peningkatan prasarana aparatur

3.

Terwujudnya peningkatan kualitas SDM

4.

Meningkatnya investasi

promosi

sarana

dan


dan 1. Jumlah kendaraan yang diservice 2. Jumlah belanja BBM Pertamax 3. Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 1. Jumlah peserta pelatihan peningkatan pelayanan investasi

kerjasama 1. Jumlah penyelenggaraan pameran batik 2. Jumlah lokasi dan frekuensi monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3. Jumlah rakor pembinaan perusda yang diselenggarakan

4

DPPA 2013

DPA 2013

DPA 2013

Page 119

INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN NAMA SKPD : RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN TUGAS

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup pelayanan umum kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; 2. Melaksanakan Pemberian dokumen atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup pelayanan umum kesehatan. 3. Mengadakan Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup pelayanan umum kesehatan. 4. Merumuskan kebijakan teknis pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; 5. Menetapkan program kerja dan kegiatan RSUD; 6. Menjabarkan program kerja dengan penjadwalan pelaksanaan kegitan sesuai skala prioritas pelayanan RSUD; 7. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar efisien dan efektif sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 8. Memantau / mengawasi pelaksanaan

tugas bawahan agar berjalan dengan baik sesuai rencana dan tepat waktu;

9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan Bupati; 10. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait; 11. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam merumuskan kebijakan teknis pelayanan kesehatan esuai perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang pelayanan kesehatan. FUNGSI

: 1.Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat (emergensi) dan tindakan medik. (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah berada dan berintegrasi dalam Sistem Kesehatan Daerah


Page 120

NO

SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1

PELAYANAN IGD

1.Prosentase kemampuan menangani life saving anak dan

IGD

dewasa 2. Lamanya Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 3. Prosentase pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS 4. Jumlah Ketersediaan tim penanggulangan bencana 5. Lamanya waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat 6. Prosentase Kepuasan Pelanggan 7. Jumlah Kematian pasien< 24 Jam 8. Lamanya Khusus untuk Rumah Sakit Jiwa pasien dapat ditenangkan dalam waktu ≤ 48 jam 9. Prosentase tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka 2

Pelayanan Rawat Jalan

1. Prosentase Dokter pemberi pelayanan di poliklinik Spesialis INSTALASI RAWAT 2. Ketersediaan Pelayanan

JALAN

3. Ketersediaan pelayanan di RS Jiwa (Poliklinik Jiwa) 4. Lamanya Jam buka pelayanan 5. Lamanya Waktu tunggu di rawat jalan 6. Prosentase Kepuasan pelanggan 7. Prosentase Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB


Page 121

1 3

2 Pelayanan Rawat Inap


3

4

1. Pemberi pelayanan Rawat Inap INSTALASI RAWAT 2. Prosentase Dokter penanggung jawab pasien rawat inap INAP 3. Ketersediaan pelayanan rawat inap 4. Lamanya Jam visit dr Spesialis setiap hari kerja 5. Prosentase Kejadian infeksi paska Operasi 6. Prosentase Kejadian infeksi Nosokomial 7. Prosentase Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian 8. Prosentase Kematian pasien > 48 jam 9. Prosentase Kejadian pulang paksa 10. Prosentase Kepuasan pelanggan 11. Rawat Inap TB: a. Prosentase Penegakan diagnosa TB melalui pemeriksaan mikropis TB b. ProsentaseTerlaksana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS

Page 122

1 4

5

2 PELAYANAN BEDAH SENTRAL

Pelayanan Persalinan, Perinatologi(kecuali rumah sakit khusus di luar rumah Sakit Ibu dan Anak) dan KB

3 1. Lamanya Waktu tunggu operasi elektif 2. Prosentase Kejadian kematian dimeja operasi 3. ProsentaseTidak adanya kejadian operasi salah sisi 4. ProsentaseTidak adanya kejadian operasi salah orang 5. ProsentaseTidak adanya salah tindakan pada operasi 6. ProsentaseTidak adanya kejadian ketingalan benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi 1. Kejadian kematian ibu karena persalinan a. ProsentasePerdarahan b. ProsentasePre eklamsia c. ProsentaseSepsis

4 INSTALASI BEDAH SENTRAL

Bagian Persalinan, Perinatologi

2. 3. 4. 6. 7.

Pemberi Pelayanan persalinan normal Bagian Persalinan, ProsentasePemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Perinatologi Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi Prosentase Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria Prosentase Keluarga berencana a. Persentasi KB (MOW) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp.OG, dr. Sp.B, dr umum terlatih b. Persentasi peserta KB mantap yang mendapat konsling KB mantap 8. Prosentase Kepuasan pelanggan


Page 123

1 6

2 Pelayanan Instalasi Rawat Intensif (ICU - ICCU)

7

Pelayanan Radiologi

3

4

1. Prosentase Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan dengan kasus yang sama ≤ 72 jam 2. Pemberian pelayanan Unit Rawat Intensif 3.Prosentase Kelengkapan dokumentasi RM (ICU - ICCU) 4. Jumlah Evaluasi Kinerja 5. Prosentase peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1. Lamanya Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto

Instalasi

INSTALASI

2. Pelaksana ekspertisi

RADIOLOGI

Rawat Intensif (ICU - ICCU)

3. Prosentase Kejadian kegagalan pelayanan roentgen 4. Prosentase Kepuasan pelanggan 8

Pelayanan Laboratorium Klinik

1. Lamanya Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium

Instalasi Laboratorium

2. Pelaksana ekspertisi

Klinik

3. Prosentase tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Laboratorium 4. Prosentase Kepuasan pelanggan 9

Pelayanan Rehabilitasi Medik

1. Prosentase Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Instalasi Rehabilitasi Rehabilitasi yang direncanakan

Medik

2.Prosentase Tidak adanya kesalahan tindakan Rehabilitasi Medik 3. Prosentase kepuasan Pelanggan


Page 124

1 10

2 Pelayanan Farmasi

3

4

1. Lamanya Waktu tunggu pelayanan

Instalasi Farmasi

- Obat Jadi - Racikan 2. Prosentase tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 3. Prosentase Kepuasan pelanggan 4. Prosentase Penulisan resep sesuai formularium 11

Pelayanan Gizi

1. Prosentase Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien Instalasi Gizi 2. Prosentase Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien 3. Prosentase Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet

12

Pelayanan Tranfusi Darah

1. Prosentase Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse Instalasi Bank Darah 2. Kejadian reaksi transfuse

13

Pelayanan Gakin

Tim Jaminan Prosentase Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke Rumah Kesehatan Masyarakat Sakit pada setiap unit pelayanan Miskin

14

Pelayanan Rekam Medik

1. Prosentase Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah Bagian Rekam Medik selesai pelayanan 2. Prosentase Kelengkapan informed Consent setelah mendapatkan informasi yg jelas 3. Lamanya Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan 4. Lamanya Waktu penyelesaian dokumen rekam medik

pelayanan

rawat inap INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SRAGEN

Page 125

1 15

2 Pelayanan Pengelolaan Limbah

3 1. Baku mutu limbah cair

4 Instalasi Sanitasi dan

Linen Kamer a.BOD b.COD c.TSS d.PH 1. Prosentase Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan Aturan 16

Pelayanan Administrasi Manajemen

1. Prosentase Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan Direksi

Bagian Administrasi Manajemen

2. Prosentase Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 3. Prosentase Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 4. Prosentase Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala 5. Prosentase Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun 6.Prosentase Cost recovery 7. Prosentase Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 8. Lamanya Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap 9. Prosentase Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu 17

PelayananAmbulance /Kereta Jenazah

1. Lamanya Waktu Pelayanan ambulance / kereta jenazah

Unit Kendaraan

2. Lamanya Kecepatan memberikan pelayanan ambulan / kereta jenazah di rumah sakit 3. Lamanya Respon time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SRAGEN

Page 126

1 18

2 Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

3 1. Lamanya Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenazah 2. Prosentase Melayani Pemulasaran jenazah bagi

4 Instalasi Pemulasaraan Jenazah

setiap jenazah di RSUD Sragen atau dari luar 3.Prosentase Permintaan visum et repertum luar dari pihak Kepolisian 19

Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS

1. Prosentase Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat 2. Prosentase Ketepatan waktu pemeliharaan alat

Instalasi Sarana dan

Prasarana 3.Prosentase Peralatan laboratorium alat ukur yang digunakan dalam pelayanan Rumah Sakit terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan 20

Pelayanan Laundry

1. Prosentase Tidak adanya kejadian linen yang hilang

Instalasi Sanitasi dan

2. Prosentase Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang Linen rawatKamer inap 21

Pelayanan Pencegahan

1. Prosentase Ada anggota Tim PPI yang terlatih

Tim Pencegahan &

dan

2. Prosentase Tersedia PAD di setiap instalasi/ departemen

Pengendalian

Pengendalian

3. Prosentase Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi

Infeksi (PPI)

Infeksi (PPI)


nosokomial/ HAI (Health Care Infection di RS(minimal 1 parameter)

Page 127

INDIKATOR KINERJA UTAMA Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong KABUPATEN SRAGEN NAMA SKPD

: Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

TUGAS

: Pelaksana pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan melaksanakan upaya pengobatan dan Pemulihan Yang dilaksankan secara serasi dan terpadu dengan upaya promosi dan pencagahan serta melaksanakan rujukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

FUNGSI

: 1. Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan stándar pelayanan Rumah Sakit. 2. Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis. 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan. 4. Menyelenggarkan penelitian dan pengembangan serta penafisan teknologi bidang kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1.

 

Meningkatnya sarana dan prasarana RSUD Meningkatnya kegiatan manajemen Rumah Sakit

 

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan

Renstra RSUD

prasarana RSUD Gemolong

dr. Soeratno Gemolong

Terwujudnya kegiatan manajemen Rumah Sakit yang profesional, efisien dan efektif


Page 128

1

2

3



Berkembangnya Pelayanan Rumah Sakit





Meningkatnya daya guna Sarpas RS



Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan



Terpeliharanya Sarana dan Prasarana RS

kesehatan



Terwujudnya peningkatan kerjasama

4

Terwujudnya Pengembangan Pelayanan

Renstra RSUD

Rumah Sakit


pelayanan kesehatan 2.



Meningkatnya kualitas Pelayanan Rumah Sakit



Terwujudnya peningkatan kualitas

Renstra RSUD

pelayanan Rumah Sakit secara terus


menerus. 3.



Terwujudnya Kemandirian masyarakat untuk hidup sehat




Masyarakat Hidup Sehat

Renstra RSUD dr. Soeratno Gemolong

Page 129

NAMA SKPD

: Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

TUGAS

: Pelaksana pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan melaksanakan upaya pengobatan dan pemulihan Yang dilaksankan secara serasi dan terpadu dengan upaya promosi dan pencagahan serta melaksanakan rujukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

FUNGSI

: 1. Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan stándar pelayanan Rumah Sakit. 2. Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis. 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan. 4. Menyelenggarkan penelitian dan pengembangan serta penafisan teknologi bidang kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


SASARAN


SUMBER DATA

1

2

3

4

1.

Terwujudnya kelancaran dan tertib administrasi perkantoran


a. Kebutuhan pengiriman surat, materai, perangko & benda pos lainnya selama 1 tahun terpenuhi b. Kebutuhan komunikasi, air, listrik selama 1 tahun terpenuhi c. Peralatan kerja dalam kondisi baik&siap pakai d. Lingkungan dalam & luar gedung bersih setiap hari selama 1 tahun e. Kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun tercukupi f. Kebutuhan blangko cetak, jilid, dan foto copy selama 1 tahun g. Penerangan di dalam dan d liar bangunan terpenuhi


Page 130

1

2.

2

3

4

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan

h. Kebutuhan gas selama 1 tahun & perlengkapan/perlatandapur terpenuhi i. Makanan & minuman pegawai, tamu, rapat & Pasien selama 1 tahun j. Perjalanan dinas selama 1 tahun k. Terpenuhinya kebutuhan daya listrik l. Terpasangnya jaringan listrik baru a. Pagar halaman dan gapura yang representatif

Renstra RSUD

prasarana gedung/rumah sakit

b.


Perlengkapan/peralatan kantor terpenuhi

c. Gedung kantor/ rumah sakit terawat d. Kendaraan dinas/operasional terawat baik layak pakai e. Sarana gedung/rumah sakit dapat berfungsi dengan baik f. Terpenuhinya kendaraan operasional kantor 3.

Terwujudnya peningkatan disiplin

- baju seragam dinas harian pegawai terpenuhi

pegawai 4.

Terpenuhinya kebutuhan obat dan

dr. Soeratno Gemolong - Obat & perbekalan kesehatan pasien selama 1 tahun

perbekalan kesehatan 5.

Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan

Renstra RSUD Renstra RSUD dr. Soeratno Gemolong

a. Alat kesehatan rawat jalan dan rawat inap, dll selama 1 tahun terpenuhi


b. Jasa pelayanan selama 1 tahun 6.

Terwujudnya standar pelayanan rumah

a. Terlaksananya Akreditasi Rumah Sakit

Renstra RSUD

sakit

b. Master plan RSUD yang sesuai standar pelayanan rumah


sakit 7.

Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin


- Kesehatan masyarakat miskin terjamin


Page 131

1 8.

2 Meningkatnya pengembangan pelayanan

3 a.

rumah sakit b.

4

Ruang pelayanan rawat inap bertambah dan

Renstra RSUD

berkembang


Pelayanan kesehatan meningkat dan berkembang sesuai perkembangan IPTEK kedokteran

9.

Meningkatnya daya guna sarana dan

c.

Pelayanan Rumah Sakit meningkat

a.

Sarana dan prasarana rumah sakit berdaya

Renstra RSUD

guna lagi secara maksimal


Ketrampilan & kemampuan tenaga kesehatan

Renstra RSUD

meningkat


prasarana rumah sakit 10.

Terwujudnya peningkatan kualitas SDM &

a.

pelayanan kesehatan paripurna b.

Kebutuhan Pengobatan Pasien kurang mampu dapat tercukupi

BUPATI SRAGEN,

AGUS FATCHUR RAHMAN


Page 132

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

Recommend Documents