INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR
i ii iii
BAB I
PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang 1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi 1.1.2. Sumberdaya Manusia 1.1.3. Struktur Organisasi 1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1. Maksud 1.2.2. Tujuan 1.3. Ruang Lingkup
1 1 3 4 5 5 6 6
BAB II
IKU DINAS KEHUTANAN TAHUN 2015-2019
7
BAB III
PENUTUP
8
i
DAFTAR TABEL Tabel
1. 2.
Sumberdaya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
Halaman 3 8
ii
DAFTAR GAMBAR Gambar
Halaman
1.
Struktur Lampung
Organisasi
Dinas
Kehutanan
Provinsi
4
2.
Struktur Organisasi UPTD Tahura WAR
5
3.
Struktur Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
5
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.1.1
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung merupakan perangkat daerah
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kedudukan Dinas Kehutanan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung di bidang Kehutanan. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000 juncto SK. Gubernur Lampung No. 03 Tahun 2001.
Pembentukan
Organisasi Dinas Kehutanan telah mengacu kepada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, melalui Peraturan Daerah Nomor
13
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung dibentuklah salah satunya adalah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Lampung No. 34 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Provinsi Lampung bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi. Tugas
Pokok
Dinas
Kehutanan
adalah
menyelenggarakan
sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Kehutanan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : 1
1)
Perumusan
kebijaksanaan,
pengaturan,
perencanaan
termasuk
rencana makro kehutanan dan pengurusan hutan yang bersifat operasional
lintas
Kabupaten/Kota,
termasuk
tugas-tugas
dekosentrasi dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Provinsi; 2)
Penyelenggaraan
penunjukkan
dan
pengamanan
batas
Hutan
Produksi dan Hutan Lindung serta Taman Hutan Raya lintas Kabupaten/Kota; 3)
Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
4)
Pengawasan perbenihan, pembibitan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan;
5)
Pelaksanaan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi hutan kota;
6)
Penyelenggaraaan pengelolaan taman hutan raya, hutan produksi dan hutan lindung skala provinsi;
7)
Perlindungan dan pengamanan pada kawasan hutan skala provinsi;
8)
Penyusunan
pedoman
dan
penyelenggaraan
inventarisasi
dan
pemetaan hutan, tata batas, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung; 9)
Penyelenggaraan dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya, pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada Daerah Aliran Sungai serta rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;
10) Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu skala provinsi; 11) Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan; 12) Pemberian pertimbangan teknis perizinan skala provinsi, meliputi pemanfaatan
kawasan
hutan,
hasil
hutan,
jasa
lingkungan,
pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi dan pengolahan hasil hutan; 13) Pelaksanaan
penyusunan
rancang
bangun,
pembentukan
dan
pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan; 14) Pemberian pertimbangan teknis rencana pengelolaan dan rencana kerja dua puluh tahunan (jangka panjang), lima tahunan (jangka 2
menengah) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan dan pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi skala provinsi; 15) Pelaaksanaan penilaian dan pengesahan rencana kerja tahunan (jangka pendek) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam wilayah provinsi; 16) Turut
serta
secara
aktif
dalam
menetapkan
kawasan
serta
perubahan fungsi dan status hutan; 17) Pelayanan administrasi dan ketatausahaan; 18) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dibidang kehutanan; dan 19) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. 1.1.2
Sumber Daya Manusia Potensi sumberdaya manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi
Lampung pada akhir tahun 2014 adalah sejumlah 215 orang dengan kompetensi akademis sebagai berikut: Strata 2 (15 orang), Strata 1 (70 orang), Diploma III (7 orang), SLTA (120 orang), SLTP (3 orang) dan SD (8 orang). Tabel 1. Sumberdaya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015 Kualifikasi Pendidikan
Jumlah Pegawai
1
Pangkat/Gol
2
Jumlah Pejabat
3
Struktural
Fungsional
4
5
PNS
:
215
S3
:
0
IV/d
:
0
Eselon II = 1
0
L P
: :
170 45
S2 S1
: :
15 70
IV/c IV/b
: :
2 4
Eselon III = 9 Eselon IV = 27
0 0
PTHL
:
23
D4 D3
: :
0 7
IV/a III/d
: :
7 26
0 12
D2
:
0
III/c
:
27
6
D1
:
0
III/b
:
57
3
SLTA
:
120
III/a
:
12
3
SLTP
:
3
II/d
:
4
2
SD
:
8
II/c
:
2
13
II/b
:
8
21
II/a
:
4
2
I/d
:
1
0
I/c
:
3
0
I/b
:
3
0
I/a
:
0
0
3
1.1.3
Struktur Organisasi Struktur
organisasi
Dinas
Kehutanan
Provinsi
Lampung
berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2009 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014 tentang penghapusan keberadaan UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (UPTD IPH) adalah sebagaimana Gambar di bawah ini. KEPALA SEKRETARIAT
Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Rehabilitasi & Reklamasi Hutan
Bidang Pengusahaan Hutan
Seksi Rehabilitasi, Reklamasi & Konservasi Tanah
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Perencanaan
Bidang Perlindungan & Penyuluhan Hutan
Bidang Inventarisasi & Tata Guna Hutan
Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan & Jasa Lingkungan
Seksi Pengamanan Hutan
Seksi Inventarisasi Sumber Daya Hutan
Seksi Perhutanan Masyarakat
Seksi Penata Usahaan Hasil Hutan
Seksi Penanggulangan Gangguan Hutan
Seksi Pemolaan Hutan
Seksi Perbenihan & Pembibitan
Seksi Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan
Seksi Penyuluhan Kehutanan
Seksi Penata Gunaan Hutan
UPTD
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
Dinas Kehutanan Provinsi mempunyai 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Tahura Wan Abdul Rahman, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi, UPTD KPH Gedong Wani dan UPTD KPH Muara Dua. Organisasi UPTD Tahura Wan Abdul Rachman sebagaimana Gambar 2 berikut ini :
4
KEPALA UPTD
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KEPALA SEKSI RENCANA TEKNIK
KEPALA SEKSI PEMANFAATAN & EVALUASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD Tahura Wan Abdul Rachman
KEPALA
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Rencana Teknik dan Evaluasi
Seksi Bina Hutan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Gambar 3. Struktur Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1.2.1 Maksud Maksud penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah memperoleh informasi kinerja yan penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik di satuan kerja. 5
1.2.2 Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari suatu pencapaian tujuan dan sasaran strategis satuan kerja yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 1.3 RUANG LINGKUP Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung meliputi pengukuran kinerja kegiatan yang terdiri dari sasaran dan target pencapaian kinerja pada setiap kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran tersedia setelah melalui proses penganggaran.
6
BAB II IKU DINAS KEHUTANAN TAHUN 2015 – 2019
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung NO 1 1 2 3
4
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 Menurunkan prosentase kerusakan kawasan hutan (%) Luas komulatif rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove (ha) Prosentase penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (illegal logging, perdagangan TSL, illegal, penambangan illegal dan kebakaran) Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB
SATUAN
ALASAN
3
4
%
Untuk mengetahui kerusakan kawasan hutan negara Perbaikan kondisi tutupan hutan dan lahan
Hektar %
Persen
5
Bertambahnya luas Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemitraan (HK) (ha)
Hektar
6
Bertambahnya Luas Hutan Rakyat (ha)
Hektar
7
Bertambahnya luas ijin Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) Jumlah peningkatan produksi hasil hutan kayu bulat dan kayu olahan (M3) Berjalannya pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman (unit) Prosentase Penetapan Kawasan Hutan (%) Jumlah KPH yang beroperasi (unit) Tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi
Hektar
8 9 10 11 12
M3 Unit % Unit Bulan
SUMBER DATA 5 Dinas Kehutanan
Peningkatan penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan
Untuk mengetahui laju pertumbuhan sektor kehutanan terhadap PDRB Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan di Hutan Produksi Peningkatan pemanfaatan lahan tidur masyarakat sesuai dengan Instruksi Gubernur No. 1 Tahun 2010 Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan di Hutan Lindung Peningkatan produksi kayu bulat dan kayu olahan Peningkatan pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman Pemantapan status kawasan hutan Penguatan kelembagaan kehutanan di tingkat tapak Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik
7
BAB III PENUTUP
Demikian Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai sebagaimana diuraikan di muka. Indiikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan ini diharapkan menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Harapannya, kinerja pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung bisa lebih terarah dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Bandar Lampung,
Januari 2015
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung,
Ir. SYAIFUL BACHRI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19590930 198501 1 001
8
9
