DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN LAPORAN KINERJA LKJ

DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN KINERJA

LKJ

TAHUN

2016

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2016. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 merupakan capaian akuntabilitas kinerja dalam masa RENSTRA Tahun 2013-2018 LKj Tahun 2016 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018). LKj Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Cakupan LKj Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016. Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2016 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 5 indikator kinerja utama, terdapat 1 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang.

Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Makassar, Maret Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

2017

Dr. H. ILHAM A. GAZALING, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19630703 198803 1 016

IKHTISAR EKSEKUTIF Pelaporan kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk

mendorong

penilaian

tata

yang

kelola

terukur

pemerintahan

ini

menjadi

yang

baik.

Proses

bagian

dari

skema

pembelajaran bagi organisasi untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan

sehingga

kinerjanya

bisa

terus

ditingkatkan.

LKj

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor

29

Tahun

Instansi

2014

Pemerintah.

tentang

Sistem

Penyusunan

LKj

Akuntabilitas ini

Kinerja

dilakukan

dengan

mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

Nomor

53

Tahun

2014

dimana

pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Analisa menjadi

bagian

pertanyaan dengan

dan

bukti-bukti dalam

sejauh

mana

keberhasilan

pendukung

penyusunan sasaran

pencapaian

LKj

pencapaian ini,

untuk

pembangunan indikator

yang

kinerja menjawab

ditunjukkan

kinerja

utama

(IKU)

yang telah dicanangkan pada tahun 2016 telah berhasil dicapai. IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target

yang

ditetapkan

untuk

Kinerja. Sedangkan dari lima

tahun

2016

yaitu

:1

Indikator

jumlah indikator kinerja sasaran

yang lainnya realisasinya dibawah 100% yaitu 4 Indikator Kinerja Evaluasi

atas

data-data

pendukung

dan

permasalahan

atas

setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat

nampak

dalam

kondisi

terkait

dengan

partisipasi

masyarakat Komunitas Adat Terpencil serta akses dan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Hasil

evaluasi

capaian

kinerja

ini

juga

penting

dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

i iii iv v 1 1 2 2 3 4 5 8

BAB I

PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Gambaran Umum Organisasi Isu Strategis Struktur Organisasi Komposisi SDM Organisasi Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis Visi dan Misi Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Program untuk Pencapaian Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Anggaran Tahun 2016

9 9 9 9 12 12 13 14 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Capaian Kinerja Organisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2016 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2016 Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4

18 18 19 21 23 30 33 37

BAB IV PENUTUP

42

Daftar Tabel Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 3.18 Tabel 3.19 Tabel 3.20

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

6 8 10 12 13 14 15 15 18 19 21 23 25 26 27 29 30 31 32 33 34 34 36 36 38 39 40 40

BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnyadua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

MAKSUD DAN TUJUAN LKj

Dinas

Sosial

Provinsi

Sulawesi

Selatan

merupakan

salah

satu

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menurunkan angka populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada 24 Kabupaten/Kota. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi: a. Penyusunan Kebijaksanaan Teknis di bidang Sosial, meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta Bidang Informasi dan Sumber Daya Sosial. b. Penyelenggaraan urusan sosial dan pelayanan umum di bidang sosial meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta Bidang Informasi dan Sumber Daya Sosial. c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang sosial meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Bidang Informasi dan Sumber Daya Sosial. d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. Pemberlakuan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab VIII Perangkat Daerah, pasal 219. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu instansi yang bertugas melaksanakan fungsi urusan wajib artinya ke depan tantangan begitu berat dan permasalahan semakin kompleks sehingga keberadaan Dinas Sosial Sulawesi Selatan dapat menjawab tantangan dan memeberikan solusi tehadap permasalahan – permasalahan yang ada di daerah sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan daerah, daya saiang dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2016 diarahkan untuk pencapaian target sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2013-2018 pada Tabel VIII-1 Indikasi Rencana Program Proritas yang disertai kebutuhan pendanaan, Urusan Pemerintahan Umum Nomor 17 dan 18 dan Renstra Strategis (Renstra) Dinas Sosial Povinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 pada Misi ke 2 Meningkatkan Kualitas Kemakmuran Ekonomi, Kesejahteraan Sosial dan Kelestarian Lingkungan. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja dan akuntabilitasya maka suatu organisasi/ instansi wajib membuat suatu laporan kinerja untuk menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Melalui INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diperkenalkan suatu sistem manajemen pemerintah yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas tapi juga pada peningkatan kinerja ISU STRATEGIS Isu Strategis yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Renja tahun 2016 adalah Permasalahan sosial yang berkembang searah dengan pertumbuhan penduduk mengakibatkan bertambahnya penduduk miskin sehingga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup karna masih kurangnya SDM yang dimiliki dan kurangnya lapangan kerja serta kurangnya kesempatan yang diberikan terutama kepada kaum disabilitas dan akses yang diberikan kepada penduduk miskin, yang mengakibatkan dampak kehidupan berada pada garis kemiskinan, sehingga diperlukannya penanganan yang sangat kompleks bagi semua stakeholder agar permasalahan kesejahteraan sosial dapat ditangani, karena mengingat kondisi masyarakat sulawesi selatan yang masih rentan dengan masalah sosial, yang mencakup kemiskinan, Lanjut Usia Terlantar, penyandang Diasabilitas dan perilaku menyimpang, kekerasan dan lain – lain. Kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti : Lanjut usia terlantar, penyandang cacat atau disabilitas, fakir miskin, anak terlantar dan balita terlantar, anak nakal, anak berhadapan hukum, bencana alam / sosial dan tuna sosial merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan. Kelompok masyarakat ini perlu mendapat perhatian khusus karena mereka memiliki berbagai keterbatasan sehingga sering kali mereka tertinggal dan terabaikan dalam proses pembangunan yang berakibat kurang dapat menikmati hasil pembangunan dan menjadikan mereka tetap menjadi orang miskin. Penduduk yang tertinggal dalam proses pembangunan disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat, yang oleh karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi

sosialnya, dan karena itu tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, dan korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi. Penduduk yang termasuk dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cenderung mengalami peningkatan baik kualitas maupun intensitas. Dampak yang ditimbulkan

sangat

komplek

dan

memerlukan

penanganan

secara

khusus.

Untuk

mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan tersebut, diperlukan data / informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan secara akurat, terpercaya dan tepat waktu. Berdasarkan hal di atas, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu stakeholder yang menangani permasalah sosial, Penanggulangan Kemiskinan dan menindaklanjuti masalah– masalah sosial lainnya yang ada dengan menetapkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk menangani masalah kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, khususnya dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas publik, Laporan Kinerja Pemerintah menjadi sangat penting terutama dalam pelaporan kinerja instansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, uraian berikut ini secara berturut-turut menjelaskan beberapa aspek yang berkaitan dengan perencanaan strategis dalam manajemen perencanaan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Didalamnya mencakup langkah-langkah mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategis yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawsi Selatan didukung unsur organisasi yang terdiri dari : a. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusun progam dalam lingkungan Dinas Sosial. b. Bidang Pemberdayaan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin, Pelestarian Nilai Kepahlawanan Keperintisan, Kejuangan Dan Kesetiakawanan Sosial serta Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian bencana alam, bencana sosial, tindak kekerasan dan pekerja migran, sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial. d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

e. Bidang Informasi dan Sumberdaya Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan data-data informasi tentang kesejahteraan sosial. Bagan 1.1 Struktur Organisasi KEPALA DINAS

KELOMPOK FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KASUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN

KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL

KABID BANTUAN & JAMINAN SOSIAL

KABID PELAYANAN & REHAB SOSIAL

KASUB BAG PROGRAM

KASUB BAG KEUANGAN

KABID INFORMASI & SUMBERDAYA SOSIAL

KASI MASYARAKAT MISKIN

KASI PEMULIHAN SOSIAL

KASI PELAYANAN ANAK

KASI PENYULUHAN & PENELITIAN KESOS

KASI PLTR NILAI KEPAH, KEPER & KEJ

KASI JAMINAN SOSIAL & SUMBER DANA SOSIAL

KASI REHAB, PENY. CACAT & PELAY. LANSIA

KASI KEMITRAAN PENGEMB. KESOS

KASI KAT

KASI TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN

KASI REHAB, TUNA SOSIAL NAPZA & HIV AIDS

KASI INFORMASI KESOS

UPTD PSBR MAKKARESO MAROS

UPTD PPSKW MATTIRO DECENG

UPTD PPSTPA INANG MATUTU

UPTD PPSBK NIRANNUANG BULUKUMBA

UPTD PPSLU MAPPAKASUNGGU PARE-PARE

UPTD PPSAA SEROJA BONE

KOMPOSISI SDM ORGANISASI Tersedianya sumberdaya manusia khususnya pekerja sosial yang cukup dan berkualitas merupakan modal utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan secara langsung akan mempengaruhi kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jumlah pegawai (PNS) yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2016 adalah sebnayak 364 orang dengan rincian jenis kelamin 189 orang Laki-Laki dan 175 orang Perempuan. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan Berikut merupakan komposisi PNS di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan jenjang pendidikan : 

S3

: 1 orang

Laki – Laki

: 1 orang

Perempuan

: -













S2

: 28 orang

Laki – Laki

: 11 Orang

Perempuan

: 17 Orang

S1

: 158 Orang

Laki – Laki

: 77 orang

Perempuan

: 81 orang

Sarjana Muda

: 21 Orang

Laki – Laki

: 8 Orang

Perempuan

: 13 orang

SMA

: 142 Orang

Laki –Laki

: 82 orang

Perempuan

: 60 orang

SMP

: 12 Orang

Laki – Laki

: 7 orang

Perempuan

: 5 orang

SD

: 2 Orang

Laki – Laki

: 2 orang

Perempuan

: Tabel 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No

Tingkat Pendidikan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1

S.3 (Doktoral)

1

0

1

2

S.2 (Pasca Sarjana)

11

17

28

3

S.1 (Sarjana)

77

81

158

4

D1-D3 (Sarjana Muda)

8

13

21

5

SLTA

82

60

142

6

SLTP

7

5

12

7

SD

2

0

2

194

181

375

Jumlah Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Berdasarkan Jabatan Struktural sebanyak 34 Orang, Pejabat Fungsional 13 orang Laki – Laki dan 21 orang Perempuan, Pejabat Fungsional Pekerja Sosial sebanyak 81 orang. Berikut merupakan uraiannya berdasarkan pangkat/ golongan : 

Golongan IV/d : 1 Orang Laki – Laki

: 1 orang

Perempuan

: -



Golongan IV/c : 0



Golongan IV/b : 14 Orang























Laki – Laki

: 6 orang

Perempuan

: 8 orang

Golongan IV/a : 41 Orang Laki – Laki

: 13 orang

Perempuan

: 28 orang

Golongan III/d : 47 Orang Laki – Laki

: 22 orang

Perempuan

: 25 orang

Golongan III/c : 27 Orang Laki – Laki

: 10 orang

Perempuan

: 17 orang

Golongan III/b : 17 Orang Laki – Laki

: 10 orang

Perempuan

: 7 orang

Golongan III/a : 69 Orang Laki – Laki

: 36 orang

Perempuan

: 33 orang

Golongan II/d

: 5 Orang

Laki – Laki

: 3 orang

Perempuan

: 2 orang

Golongan II/c

: 57 Orang

Laki – Laki

: 33 orang

Perempuan

: 24 orang

Golongan II/b

: 11 Orang

Laki – Laki

: 8 orang

Perempuan

: 3 orang

Golongan II/a

: 64 Orang

Laki – Laki

: 40 orang

Perempuan

: 24 orang

Golongan I/d

: 2 Orang

Laki – Laki

: 2 orang

Perempuan

: 0 orang

Golongan I/c

: 7 Orang

Laki – Laki

: 5 orang

Perempuan

: 2 orang





Golongan I/b

: 1 Orang

Laki – Laki

: 1 orang

Perempuan

: -

Golongan I/a

: 1 Orang

Laki – Laki

: 1 orang

Perempuan

: Tabel 1.2 Komposisi Jenis Kelamin Pangkat/ Golongan

No

Pangkat

Golongan Laki – Ruang

Laki

Perempuan

Jumlah

1.

Pembina Utama Madya

IV/d

1

0

1

2.

Pembina Utama Muda

IV/c

0

0

0

3.

Pembina Tingkat I

IV/b

6

8

14

4.

Pembina

IV/a

13

28

41

5.

Penata Tingkat I

III/d

22

25

47

6.

Penata

III/c

10

17

27

7.

Penata Muda Tingkat I

III/b

10

7

17

8.

Penata Muda

III/a

36

33

69

9.

Pengatur Tingkat I

II/d

3

2

5

10.

Pengatur

II/c

33

24

57

11.

Pengatur Muda Tingkat I

II/b

8

3

11

12.

Pengatur Muda

II/a

40

24

64

13.

Juru Tingkat I

I/d

2

0

2

14.

Juru

I/c

5

2

7

15.

Juru Muda

I/b

1

0

1

16.

Juru

I/a

1

0

1

191

173

364

Jumlah

INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Pembuatan Aplikasi Data e-PMKS agar Seluruh Kab/Kota dapat Mengisi atau menginput Data PMKS yang ada di daerah masing masing dan telah di Sahkan oleh Kepala Daerah.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN VISI DAN MISI Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yangmemuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRAberpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD). Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatanyang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI :

”Terwujudnya Kesejahteraan Sosial dan Kemandirian bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Sulawesi Selata Tahun 2018.”

Visi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan di atas menggambarkan kondisi objektif yang ingin dicapai organisasi dalam jangka waktu 5 Tahun merencanakan menurunkan angka populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Sulawesi Selatan melalui pelayanan sosial terpadu antar program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial. MISI: Berdasarkan Visi Dinas Sosial Provinsi Selawesi Selatan tersebut di atas yang pada hakekatnya untuk mendukung diwujudkannya visi, maka dirumuskan Misi sebagai berikut : 1. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi PMKS 2. Meningkatkan Pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) 3. Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui Kelembagaan TUJUAN Tujuan pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan di Sulawesi Selatan adalah terciptanya suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan

dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi perorangan, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut: Misi 1 “Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” Tujuan:

Meningkatkan taraf pemenuhan kebutuhan hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Misi 2 ”Meningkatkan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” Tujuan: 1. Peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial 2. Penyebaran informasi Kesejahteraan sosial Misi 3 ”Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Melalui Kelembagaan” Tujuan : Peningkatan kemampuan komunikasi, informasi, edukasi bagi PSKS

Sasaran, Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan TARGET TUJUAN

1. Meningkatkan taraf pemenuhan kebutuhan hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

SASARAN

1. Berkontribusi dalam menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejhateraan Sosial (PMKS)

INDIKATOR

1. Persentase Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hidup Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Jumlah warga negara migran korban perdagangan orang dari

KONDISI

AKHIR

AWAL

RENSTRA

Persen

1,5 %

7,5%

Jiwa

150

1300

SATUAN

titik debarkasih daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kab/Kota asal 2. Peningkatan 2. Meningkatnya 1. Jumlah SDM pelayanan kualitas pendamping pemberdayaan pelayanan Kesos dalam sosial, penanganan penanganan perlindungan PMKS dan PMKS dan jaminan Pengembasosial, ngan SDM rehabilitasi dalam sosial penyelenggaraan Kesos 3. Penyebaran 3. Penyebarlua- 1. Jumlah informasi san informasi penerima Kesejahteraan pembangunan informasi sosial kesos kepada pembangustakeholder nan kesos dan dan masyarakat pencegahan permasalahan kesos yg diberikan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders 4. Peningkatan 4. Peningkatan 1. Jumlah SDM kemampuan pengetahuan, Lembaga komunikasi, kemampuan Kesejahteinformasi, SDM dan raan Sosial edukasi bagi Kelembagaan yang PSKS Kesejahteraan mengikuti Sosial pelatihan dalam rangka penigkatan pengetahuan

Jiwa

5456

12391

Jiwa

54

743

Jiwa

960

3062

SASARAN Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut: Tujuan 1 Sasaran : Berkontribusi dalam menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejhateraan Sosial (PMKS) Tujuan 2 Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan PMKS dan Pengembangan SDM dalam penyelenggaraan Kesos Tujuan 3 Sasaran : Penyebarluasan informasi pembangunan kesos kepada stakeholder dan masyarakat Tujuan 4 Sasaran : Peningkatan pengetahuan, kemampuan SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam RENSTRA,maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 2.2 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2015 SASARAN 1

Berkontribusi dalam menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

PROGRAM PENDUKUNG 1

2 3 4 5

2

Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan PMKS dan Pengembangan SDM dalam penyelenggaraan Kesos

1

2 3

3

Penyebarluasan informasi pembangunan kesos kepada

1

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja

stakeholder dan masyarakat

2 3 4

4

Peningkatan pengetahuan, kemampuan SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1

2

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan Anak Terlantar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatanantara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2016 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2016, IKU dan APBD. Dinas Sosial Provinsi Sulawes Selatan telah menetapkan PK sebagai berikut: Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 SASARAN 1. Berkontribusi dalam menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejhateraan Sosial (PMKS)

INDIKATOR

SATUAN

1. Persentase Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hidup Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Jumlah warga negara migran korban perdagangan orang dari titik debarkasih daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kab/Kota asal 3. Jumlah SDM pendamping kesos dalam penanganan PMKS

Persen

TARGET TAHUN 2016 1,5

Orang

350

Orang

1071

Orang

200

2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan PMKS dan Pengembangan SDM dalam penyelenggaraan Kesos 3. Penyebarluasan 4. Jumlah penerima informasi informasi pembangunan pembangunan kesos dan pencegahan kesos kepada permasalahan kesos yg stakeholder dan diberikan melalui

masyarakat

penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders 4. Peningkatan 5. Jumlah SDM Lembaga pengetahuan, Kesejahteraan Sosial kemampuan SDM yang mengikuti dan pelatihan dalam rangka Kelembagaan penigkatan Kesejahteraan pengetahuan Sosial

Orang

500

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan IKU sebagai berikut: Tabel 2.4 IKU Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan SASARAN 1. Berkontribusi dalam menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejhateraan Sosial (PMKS)

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Persentase Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hidup Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Jumlah warga negara migran korban perdagangan orang dari titik debarkasih daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kab/Kota asal 2. Jumlah SDM pendamping kesos dalam penanganan PMKS

2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan PMKS dan Pengembanga n SDM dalam penyelenggaraan Kesos 3. Penyebarlua- 4. Jumlah penerima san informasi informasi pembangupembangunan

SATUAN %

FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah PMKS yang di Tangani/Jumlah PMKS yang seharusnya ditangani X 100%

Orang

Jumlah korban perdagangan orang yang dipulangkan/ jumlah warga korban perdagangan orang X 100%

Orang

Jumlah SDM pendamping kesos/Jumlah SDM pendamping kesos yang seharusnya x 100%

Orang

Jumlah masyarakat dan stakeholders yang menerima

SUMBER DATA Data PMKS Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018

nan kesos kepada stakeholder dan masyarakat

kesos dan pencegahan permasalahan kesos yang diberikan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders 4. Peningkatan 6. Jumlah SDM pengetahuan, Lembaga kemampuan Kesejahteraan SDM dan Sosial yang kelembagaan mengikuti kesejahteraan pelatihan dalam sosial rangka peningkatan pengetahuan

informasi kesos/Jumlah penerima informasi yang ditargetkan x 100%

Orang

Jumlah SDM lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan/Jumlah SDM lembaga Kesejahteraan Sosial yang seharusnya mengikuti pelatihan x 100%

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan padaTahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 44.924.176.374,38,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.5 Rencana Belanja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan TA.2016 No

Uraian

Rencana(Rp)

1

Belanja Tidak Langsung

2

Belanja Langsung Jumlah

%

29.140.084.399

64.86

15.784.091.975,38

35.14

44.924.176.374,38

100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut : Tabel 2.6 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2016 SASARAN 1. Berkontribusi dalam menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

INDIKATOR 1. Persentase Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hidup Bagi Penyandang

ANGGARAN (Rp) 6.494.901.500

PERSENTASE ANGGARAN 41.14%

2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan PMKS dan pengembangan SDM dalam penyelengga-raan kesos 3. Penyebarluasan informasi pembnagunan keso kepada stakeholder dan masyarakat

3. Penyebarluasan informasi pembangunan kesos berbasis website kepada stakeholder dan masyarakat

TOTAL

Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Jumlah warga negara migran korban perdagangan orang dari titik debarkasih daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kab/Kota asal 1. Jumlah SDM pendamping kesos dalam penanganan PMKS

4. Jumlah penerima informasi pembangunan kesos dan pencegahan permasalahan kesos yg diberikan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders 1. Jumlah SDM Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan dalam rangka penigkatan pengetahuan

310.000.973,38

1.96%

400.000.000

2.53%

521.400.000

3.30%

1.060.000.000

6.95%

8.786.302.473,38

55.66%

Pada

tabel

di

atas,

jumlah

anggaran

untuk

program/kegiatan

sebesar

Rp.8.786.302.473,38,- dengan prsentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran 1 dengan besaran 41.14 %. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran 2 yaitu sebesar 1.96%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran 3 sebesar 2.53% dan sasaran 4 sebesar 6.95 % dari total anggaran belanja langsung. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program prioritas yang mendukung sasaran mencapai 55.66% dan sisa anggaran sebesar 44.34 % dialokasikan untuk melaksanakan program pendukung dan Administrasi Perkantoran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggung jawab SKPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat

memberikan

dampak.

Sehingga,

pengendalian

dan

pertanggungjawaban

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut: Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja NO.

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA

KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA

KODE

1.

91 <

Sangat Tinggi

ST

2.

76 < 90

Tinggi

T

3.

66 < 75

Sedang

S

4.

51 < 65

Rendah

R

5.

< 50

Sangat Rendah

SR

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Pengukuran capaian keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi dapat dilihat pada tabel capaian indikator kinerja utama di bawah ini : Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 SASARAN 1. Berkontribusi dalam menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

INDIKATOR % FORMULASI KINERJA UTAMA CAPAIAN PERHITUNGAN 1. Persentase 88.7 % Jumlah PMKS yang meningkatnya di Tangani/Jumlah kemampuan PMKS yang kualitas keluarga seharusnya miskin, ditangani X 100% kelompok rentan serta PMKS dalam pemenuhan hak dasar 2. Jumlah warga 85.7 % Jumlah Warga negara migran Negara Migran korban Korban perdagangan Perdagangan Orang orang dari titik dari Titik debarkasih Debarkasih/Jumlah daerah provinsi Warga Negara untuk Migran yang dipulangkan ke seharusnya x 100% daerah Kab/Kota asal

1. Jumlah SDM Meningkatnya pendamping kualitas Kesos dalam pelayanan penanganan penanganan PMKS PMKS dan pengemba-ngan SDM dalam penyelenggaraan kesos 3. Penyebarluasan 1. Jumlah penerima informasi informasi pembangunan pembangunan kesos kepada kesos dan stakeholder dan pencegahan masyarakat permasalahan kesos yg diberikan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders

2.

91.5%

Jumlah SDM pendamping kesos/Jumlah SDM pendamping kesos yang seharusnya x 100%

106%

Jumlah kegiatan yang tersaji melalui website/ jumlah kegiatan yang seharusnya disajikan melalui website x 100%

SUMBER DATA Data PMKS Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

4. Peningkatan 1. Jumlah SDM pengetahuan, Lembaga kemampuan Kesejahteraan SDM dan Sosial yang Kelembagaan mengikuti Kesejhateraan pelatihan dalam Sosial rangka penigkatan pengetahuan

86.6%

Jumlah SDM lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan/Jumlah SDM lembaga Kesejahteraan Sosial yang ditargetkan mengikuti pelatihan x 100%

Tabel 3.2 mengenai capaian indikator kinerja utama Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut : 1. Capaian indikator 1 diperoleh melalui perbandingan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hidup bagi PMKS yaitu sebanyak 6.091 orang dengan jumlah PMKS yang ada di Sulawesi Selatan yang seharusnya ditangani sebanyak 456.381 orang sehingga capaian indikator kinerja utama 1 sebesar 1.33%. 2. Capaian indikator 2 diperoleh melalui perbandingan jumlah warga Negara migran korban perdagangan orang dari titik debarkasih dearah propinsi untuk dipulangkan ke daerah asal sebanyak 300 orang dengan jumlah warga negara migran korban perdagangan orang dan yaitu sebanyak 350 orang. Berdasarkan perbandingan tersebut maka capaian indikator kinerja utama 2 yaitu sebesar 85.7%. 3. Capaian indikator 3 diperoleh melalui perbandingan Jumlah SDM pendamping Kesos dalam penanganan PMKS sebanyak 980 orang dengan jumlah pendamping kesos yang seharusnya ada dalam penanganan PMKS yaitu sebanyak 1071 orang. Berdasarkan perbandingan tersebut maka capaian indikator kinerja utama 3 yaitu sebesar 91.5%. 4. Capaian indikator 4 diperoleh melalui perbandingan Jumlah penerima informasi pembangunan kesos dan pencegahan permasalahan kesos yg diberikan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders sebanyak 212 orang dengan jumlah orang yang ditargetkan untuk mendapatkan informasi pembangunan kesos dan pencegahan permasalahan kesos melalui penyuluhan yaitu sebanyak 200 orang sehingga capaian indikator kinerja utama 4 mencapai 106%. 5. Capaian indikator 5 diperoleh melalui perbandingan jumlah Jumlah SDM Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan dalam rangka penigkatan pengetahuan sebanyak 433 orang dengan jumlah SDM lembaga kesejahteraan sosial yang ditargetkan mengikuti pelatihan pada tahun 2016 sebanyak 500 orang sehingga capaian indikator kinerja utama 5 mencapai 86.6%.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 2016 Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2016. Pencapaian Indikator tahun 2016 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini: Tabel 3.3 Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

2016 Target

Realisasi

Capaian

Target Akhir RENST RA

Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)

1

Persentase Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hidup Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1,5%

1,5%

1.33%

88.7%

7,5%

52.4%

2

Jumlah warga negara migran korban perdagangan orang dari titik debarkasih daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kab/Kota asal Jumlah SDM pendamping Kesos dalam penanganan PMKS Jumlah penerima informasi pembangunan kesos dan pencegahan SDM Jumlah permasalahan kesos Lembaga yg diberikan melalui Kesejahteraan penyuluhan kepada Sosial yang masyarakatpelatihan dan mengikuti stakeholders dalam rangka penigkatan pengetahuan

150 Orang

350 orang

300 Orang

85.7%

1400 Orang

42.85%

5456 0rang

1071 orang

980 orang

91.5%

12391 0rang

67.9%

54 Orang

200 Orang

212 Orang

106%

743 Orang

43%

960 Orang

500 Orang

433 Orang

86.6%

3062 Orang

63.5%

3

4

5

Berdasarkan tabel 3.3 mengenai Pencapaian Indikator Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Indikator 1 : Persentase Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hidup Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ditargetkan sebesar 1,5% dari target akhir RENSTRA sebesar 7,5%. Realisasi indikator 1 pada tahun 2016 sebesar 1.33% sehingga memiliki capaian indikator kinerja sebesar 88.7%. Capaian kinerja indikator 1 sampai dengan tahun 2016 terhadap target RENSTRA 2018 sebesar 52.4%. 2. Indikator 2 : Jumlah warga negara migran korban perdagangan orang dari titik debarkasih daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kab/Kota asal tahun 2016 ditargetkan sebanyak 350 Orang. Realisasi indikator 2 pada tahun 2016 sebanyak 300 orang sehingga indikator 2 memiliki capaian sebesar 85.7%. Capaian kinerja indikator 2 sampai dengan tahun 2016 terhadap target RENSTRA 2018 sebesar 42.85%. 3. Indikator 3 : Jumlah SDM pendamping Kesos dalam penanganan PMKS tahun 2016 ditargetkan sebanyak 1071 orang. Realisasi indikator 3 pada tahun 2016 sebanyak 980 orang sehingga indikator 3 memiliki capaian kinerja sebesar 91.5%. Capaian kinerja indikator 3 sampai dengan tahun 2016 terhadap target RENSTRA 2018 sebesar 67.9%. 4. Indikator 4 : Jumlah penerima informasi pembangunan kesos dan pencegahan permasalahan kesos yg diberikan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders tahun 2016 ditargetkan sebanyak 200 orang. Realisasi indikator 4 pada tahun 2016 sebanyak 212 Orang sehingga memiliki capaian kinerja 106%. Capaian kinerja indikator 4 sampai dengan tahun 2016 terhadap target RENSTRA 2018 sebesar 43%. 5. Indikator 5 : Jumlah SDM Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan dalam rangka penigkatan pengetahuan tahun 2016 ditargetkan sebanyak 500 Orang. Realisasi indikator 5 pada tahun 2016 sebanyak 433 orang sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 86.6%. Capaian kinerja indikator 5 sampai dengan tahun 2016 terhadap target RENSTRA 2018 sebesar 63.5%. Berdasarkan rincian di atas dapat dilihat bahwa dari delapan jumlah Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016, terdapat satu indikator yang menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2016, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Sedangkan, empat indikator kinerja sasaran yang lainnya memiliki capaian 85.7% sampai dengan 91.5%. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat dua indikator yang menunjukkan capaian sangat tinggi.Berikut

merupakan penjabaran evaluasi dan analisis capaian kinerja per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

SASARAN 1 Sasaran strategis 1 yaitu “Berkontribusi dalam menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)” memiliki 2 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja dalam mencapai tujuan yaitu meningkatkan taraf pemenuhan kebutuhan hidup bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator kinerja 1 pada sasaran ini yaitu persentase meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, indikator kinerja 2 pada sasaran 1 yaitu Jumlah warga Negara migran korban perdagangan orang dari titik debarkasih derah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kab/kota asal. Capaian kinerja melalui indikator kinerja sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja 1 dan 2 pada Sasaran 1 No

1.

2

Indikator

Persentase meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah warga Negara migran korban perdagangan orang dari titik debarkasih derah provinsi untuk dipulangkan kedaerah kab/kota asal

Kondisi Awal

2016 Target

Realisasi

% Capaian

1,5%

1,5%

1,33%

88,7 %

150 orang

350 orang

300 orang

85.7 %

Target Akhir RENST RA (2018) 7,5%

Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)

1400 orang

42.85%

52,4%

Capaian indikator kinerja 1 pada sasaran 1 “Persentase meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial” tahun 2016 sebesar 88,7%. Capaian ini diperoleh dari realisasi indikator kinerja 1 pada tahun 2016 sebesar 1,33% dengan target 1,5%. Realisasi indikator kinerja 1 diperoleh berdasarkan jumlah PMKS yang dibantu oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan baik dalam bentuk pelatihan, pelayanan dalam panti maupun bantuan langsung sehingga meningkatnya

pemenuhan kebutuhan hidup bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang dibantu oleh Dinas Sosial tahun 2016 berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Bimbingan Peningkatan dan Pemberdayaan KAT, Penanganan dan Pendampingan dalam rangka pemberian bantuan jaminan hidup eks kusta, Pelayanan dan pembinaan sosial pada PPSTPA Inang Matutu Makassar, Pelayanan dan pembinaan sosial anak terlantar pada PPSBK Nirannuang Bulukumba, Pelayanan dan pembinaan sosial anak terlantar pada PPSBR Makkareso Maros, Pembinaan dan rehabilitasi sosial anak jalanan pada PPSBR Makkareso Maros, Pelayanan Sosial pada PPSLU Mappakasunggu Parepare, Pelayanan dan rehabilitasi sosial pada PPSAA Seroja Bone, Pelayanan soial pada PPSLU Mappakasunggu Pare-pare, Pelayanan dan rehabilitasi sosial pada PPSAA Seroja Bone, Bimbingan Teknis Pengelolaan UEP Lanjut Usia Potensial, dan Bimbingan dan pelayanan Eks Penyandang penyakit sosial pada triwulan IV sebanyak 6.091 jiwa atau 1.33% dari jumlah PMKS di Sulawesi Selatan. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai indikator 1 sasaran 1 ialah pencanangan 1000 titik KUBE dan PKH se-Sulawesi Selatan yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Jumlah PMKS yang diperoleh dari pendataan yang dilakukan oleh TKSK dari 24 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebanyak 456.381 jiwa. Jumlah PMKS berdasarkan jenisnya dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini :

No

Tabel 3.5 Jumlah PMKS di Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis PMKS Tahun 2016 Jenis PMKS L P Jumlah

1.

Anak Balita Terlantar

3.354

4.790

8.144

2.

Anak Terlantar

5.440

5.009

10.449

3.

762

116

878

4.

Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Anak Jalanan

268

132

400

5.

Anak Dengan Disabilitas

759

616

1375

6.

Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

702

1.110

1.812

7.

Lanjut Usia Terlantar

10.693

14.437

25.130

8.

Penyandang Disabilitas

9.024

9.100

18.124

9.

Tuna Susila

-

763

763

10.

Gelandangan

1.437

336

1.773

11.

Pengemis

187

351

538

12.

Pemulung

1.457

393

1.850

13.

Kelompok Minoritas (Waria)

2.835

-

2.835

14

Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan

1.128

345

1.150

15.

Orang Dengan HIV/ AIDS

1.150

325

1.475

16

Korban Penyalahgunaan NAPZA

3.224

1.292

4.516

17.

Korban Trafficking

201

271

472

18.

Korban Tindak Kekerasan

236

950

1.186

19.

Pekerja Migran Bermasalah Sosial

318

81

399

20

Korban Bencana Alam

5.866

4.714

10.580

21.

Korban Bencana Sosial

1.200

2.204

3.404

22.

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

-

12.357

12.357

23.

Fakir Miskin

162.941

173.987

336.928

24.

Keluarga Bermasalah Psikologis Sosial

2.844

1.248

4.092

25.

Komunitas Adat Terpencil

26.

Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah

TOTAL

2.451

1.498

3.949

524

955

1.479

219.001

237.380

456.381

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa fakir miskin merupakan jenis PMKS paling banyak di Sulawesi Selatan dan anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas merupakan jenis PMKS dengan jumlah banyak di Sulawesi Selatan. Berdasarkan tabel capaian 3.4, dapat dilihat bahwa untuk tahun 2016 capaian kinerja indikator 1 dan indikator 2 sasaran 1 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja yang tinggi karena sudah mencapai 88,7% dan 85,7%. Capaian pada indikator ini juga menyumbang sebanyak 88,7% sampai dengan 2016 dari target pada akhir RENSTRA (2018) yang diharapkan mencapai 7,5%. Selanjutnya perbandingan capaian indikator 1 dan indikator 2 pada tahun 2016 dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No

1.

2.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2015 Pada Indikator 1 & 2 Sasaran 1 Indikator Capaian Capaian 2016 2015 Capaian 2016 Banding 2015

Persentase meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

88,7 %

Jumlah warga Negara migrant korban perdagangan orang dari titik debarkasih daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kab/kota asal

300 orang

53,3 % 1,66%

150 orang

2%

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja indikator 1 pada sasaran 1 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 yaitu 53,3%. Persentase ini dihasilkan dengan realisasi indikator 1 pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,33% dengan target 1,5%. Realisasi indikator 1 pada tahun 2016 diperoleh dari laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan

Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Bimbingan Peningkatan dan Pemberdayaan KAT, Penanganan dan Pendampingan dalam rangka pemberian bantuan jaminan hidup eks kusta, Pelayanan dan pembinaan sosial pada PPSTPA Inang Matutu Makassar, Pelayanan dan pembinaan sosial anak terlantar pada PPSBK Nirannuang Bulukumba, Pelayanan dan pembinaan sosial anak terlantar pada PPSBR Makkareso Maros, Pembinaan dan rehabilitasi sosial anak jalanan pada PPSBR Makkareso Maros, Pelayanan Sosial pada PPSLU Mappakasunggu Parepare, Pelayanan dan rehabilitasi sosial pada PPSAA Seroja Bone, Pelayanan soial pada PPSLU Mappakasunggu Pare-pare, Pelayanan dan rehabilitasi sosial pada PPSAA Seroja Bone, Bimbingan Teknis Pengelolaan UEP Lanjut Usia Potensial, dan Bimbingan dan pelayanan Eks Penyandang penyakit sosial. Perbandingan capaian pada tahun 2016 dan 2015 yaitu 1,66%. Jika dibandingkan capaian kedua tahun tersebut, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2016 mengalami kenaikan. Sedangkan untuk indikator kinerja 2 pada Sasaran 1 yaitu pada tahun 2015 yaitu 150 orang. Persentase ini dihasilkan dengan realisasi indikator 2 pada tahun 2016 yaitu sebesar 300 orang dengan target 350 orang. Realisasi indikator 2 pada tahun 2016 diperoleh dari laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan pekerja migran dan orang terlantar sebanyak 300 orang. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja berhubungan dengan penyerapan anggaran dari program prioritas dan anggaran. Penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016 sebesar 99,27% dari total anggaran yang dialokasikan untuk program prioritas dan program pendukung. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan berada di sasaran 1 (41.15%) dan indikator (1.96%). Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk program/kegiatan yang mendukung indikator 1 dan indikator 2 pada sasaran 1 dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

No

1

Indikator Kinerja

Persentase meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pada Indikator 1 & 2 Sasaran 1 Kinerja Anggaran (Rp) Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi (%) 1,5%

1,33%

88,7%

% Realis asi 6.494.901.500 5.439.958.852 83.75 %

2

Jumlah warga Negara migran korban perdagangan orang dari titik debarkasih daerah provinsi untuk dipulangkan kedaerah kab/kota asal

350 orang

300 orang

85,7%

310.000.975

304.891.243 98,4%

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator kinerja 1 yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Persentase

meningkatnya pemenuhan

kebutuhan

hidup

bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial dengan target 1,5% terealisasi sebesar 1,33% atau capaian 88,7%. Capaian kinerja ini dicapai melalui 5 program dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 6.494.901.500,- terealisasi sebesar Rp. 5.439.958.852,- atau 83,75%. Indikator kinerja 2 yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Persentase meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan target 350 orang terealisasi sebesar 300 orang atau capaian 85,7%. Capaian kinerja ini dicapai melalui 1 program dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 310.000.975,- terealisasi sebesar Rp. 304.891.243,- atau 98,4%. Sasaran 1 memiliki realisasi kinerja lebih rendah daripada realisasi anggarannya, dimana realisasi anggarannya mencapai 98,4% namun realisasi kinerjanya baru mencapai 88,7%. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Berdasarkan penyerapan anggaran untuk realisasi indikator 1 pada sasaran 1 seperti yang terlihat pada tabel 3.5 dapat diketahui tingkat efisiensi jika dibandingkan dengan realisasi fisik dari program/kegiatan yang mendukung indikator 1 pada sasaran 1. Tingkat efisiensi indikator 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

No

1

Sasaran

Berkontribusi dalam menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Indikator 1 & 2 Sasaran 1 Indikator Kinerja % % Capaian Penyerap Kinerja an (>100%) Anggaran Persentase meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan social

100%

Tingkat Efisiensi

98,4

1,6

Persentase meningkatnya kemampuan kualitas keluarga miskin, kelompok rentan serta PMKS dalam pemenuhan hak dasar memiliki capaian kinerja dengan realisasi fisik sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 98,4%. Tingkat efisiensi kinerja dikatakan efisien sebesar 1,6%. Indikator 1 “Persentase meningkatnya pemenuhan kebutuhan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial” didukung dengan 5 program. Adapun program tersebut yaitu : 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnyadengan rincian kegiatan sebagai berikut : a. Pelatihan home industry bagi keluarga miskin b. Posko pemulangan orang terlantar dan pekerja migran c. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat miskin 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan rincian kegiatan sebagai berikut : a. Pemulangan pekerja migran dan orang terlantar b. Bantuan jaminan hidup Eks Kusta 3. Program Pembinaan Anak Terlantar dengan rincian kegiatan sebagai berikut : a. Pelayanan dan pembinaan sosial pada PPSTPA Inang Matutu Makassar b. Pelayanan dan pembinaan sosial anak terlantar pada PPSBK Nirannuang Bulukumba c. Pelayanan dan pembinaan sosial anak terlantar pada PPSBR Makkareso Maros d. Pelayanan dan pembinaan sosial anak jalanan pada PPSBR Makkareso Maros 4. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo dengan rincian kegiatan sebagai berikut: a. Pelayanan soial pada PPSLU Mappakasunggu Pare-pare b. Pelayanan dan rehabilitasi sosial pada PPSAA Seroja Bone c. Bimbingan teknis pengelolaan UEP lanjut usia potensial

5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan rincian kegiatan sebagai berikut : a. Pelayanan sosial pada PPSKW Mattirodeceng Makassar

Berdasarkan data pada tabel 3.4 terlihat bahwa capaian Indikator 1 pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh semakin kompleksnya permasalahan yang muncul di masyarakat yang semakin menjerat kelompok rentan sehingga dapat terus memunculkan jenis PMKS serta jumlah yang terus bertambah. Namun terhadapkeadaan ini Dinas sosial Provinsi Sulawesi Selatan terus memberikan inovasi dalam pencegahan dan penanganan masalah PMKS. Unutk menghasilkan peningkatan kinerja yang dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya yaitu peningkatan kemampuan bagi PMKS untuk dapat memanfaatkan sistem sumber yang terdapat di lingkungan setempat sebagai bentuk pencegahan serta penanganan masalah PMKS.

SASARAN 2 Sasaran strategis 2 memiliki 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja dalam mencapai tujuan yaitu peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta rehabilitasi sosial. Indikator kinerja pada sasaran ini yaitu Jumlah SDM pendamping kesos dalam penanganan PMKS. Capaian kinerja melalui indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No

1.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indikator 1 Sasaran 2 Indikator Kondisi 2016 Target Awal Akhir Target Realisasi Capaian RENST (%) RA (2018) Jumlah SDM 5456 Orang 1071 980 91,5 12391 pendamping kesos orang Orang Orang dalam penanganan PMKS

Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%) 67,9%

Capaian indikator 1 "Jumlah SDM pendamping kesos dalam penanganan PMKS” tahun 2016 sebesar 91,5% dengan realisasi sebanyak 980 orang. Data realisasi indikator 1 pada sasaran ini bersumber dari laporan hasil kegiatan Koordinasi teknis pendamping dan operator keluarga harapan, Bimbingan sosial penanggulangan dan pencegahan narkoba, hiv/aids dan tuna sosial, Bimbingan teknis peningkatan pelayanan sosial lembaga kesejahteraan sosial anak, Bimbingan UEP anak terlantar, Bimbingan UEP penyandang disabilitas yang responsif gender, Bimbingan teknis pengelolaan UEP eks penyandang penyakit sosial, dan Sosialisasi kampung siaga bencana.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator 1 pada sasaran 2 yaitu sosialisasi dan pembentukan kampung siaga bencana yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Capaian kinerja indikator 1 sampai dengan tahun 2016 terhadap target akhir RENSTRA (2018) sebesar 67,9%. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2016 peringkat kinerja indikator 1 dikatakan sangat tinggi karena telah mencapai 91,5%. Selanjutnya perbandingan capaian indikator 1 pada tahun 2016 dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No

1.

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2015 Pada Indikator 1 Sasaran 2 Indikator Capaian Capaian 2016 2015 Capaian 2016 Banding 2015

Jumlah SDM pendamping kesos dalam penanganan PMKS

91,5 %

60,2% 1,5%

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja indikator 1 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 yaitu 60,2%. Persentase ini dihasilkan dengan realisasi indikator 1 pada tahun 2015 yaitu sebesar 1.989 Orang dengan target 3.304 Orang. Perbandingan capaian pada tahun 2016 dan 2015 yaitu 1,5%. Jika dibandingkan capaian kedua tahun tersebut, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Pencapaian indikator 1 pada sasaran 2 ini didukung dengan program/kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut : a. Koordinasi teknis pendamping dan operator keluarga harapan b. Pendamping PKH 2. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Bimbingan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas 3. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo dengan rincian kegiatan sebagai berikut : a. Pertemuan Pendamping Homecare Lanjut Usia Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja berhubungan dengan penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016 sebesar 99,93% dari total anggaran yang dialokasikan untuk program prioritas dan program pendukung. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran pada program/kegiatan yang mendukung sasaran 2, indikator 1 menyerap anggaran sebesar 2,53% dari total anggaran langsung. Sasaran 2 memiliki realisasi kinerja lebih rendah daripada realisasi anggarannya, dimana realisasi anggarannya mencapai 99,93% namun realisasi kinerjanya baru mencapai 91,5%. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor yang dapat meningkatkan jumlah SDM yang semakin kompeten untuk mendampingi penanganan PMKS. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk program/kegiatan yang mendukung indikator 1 sasaran 2 dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

No

1

Sasaran/ Indikator

Jumlah SDM pendamping kesos dalam penanganan PMKS

Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pada Indikator 1 Sasaran 2 Kinerja Anggaran (Rp) Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi (%) 1071 Orang

980 Orang

91,5

400.000.000

% Reali sasi 399.719.000 99,93

Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah, begitu pun sebaliknya. Jumlah SDM pendamping kesos dalam penanganan PMKS dengan target 1071 Orang terealisasi sebesar 980 Orang atau tingkat capaian 91,5%. Capaian kinerja ini dicapai melalui 3 program dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp.400.000.000,- terealisasi sebesar Rp.399.719.000,- atau 99,93%. Berdasarkan penyerapan anggaran untuk realisasi indikator 1 pada sasaran 2 dapat diketahui tingkat efisiensi jika dibandingkan dengan realisasi fisik dari program/kegiatan yang mendukung indikator 1 pada sasaran 2. Tingkat efisiensi indikator 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

No

Sasaran

1

Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan PMKS dan pengembangan SDM dalam penyelenggaraan Kesos

Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Indikator 1 Sasaran 2 Indikator Kinerja % % Capaian Penyerap Kinerja an (>100%) Anggaran Jumlah SDM pendamping kesos dalam penanganan PMKS

100%

99,93

Tingkat Efisiensi

0,07

Jumlah SDM pendamping kesos dalam penanganan PMKS dengan realisasi kinerja sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 99,93%. Tingkat efisiensi kinerja dikatakan efisien sebesar 0,07%. Capaian indikator 1 pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 31,3%. Capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2016 serta peningkatan capaian dari tahun 2015 dapat dipengaruhi oleh pergeseran alokasi anggaran untuk kegiatan yang sifatnya lebih urgent. Terhadap capaian kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya yaitu penetapan alokasi anggaran sesuai dengan target indikator kinerja.

SASARAN 3 Sasaran strategis 3 “Penyebarluasan informasi pembangunan kesos kepada stakeholder dan masyarakat” memiliki 3 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja dalam mencapai tujuan yaitu peningkatan pelayanan penyebaran informasi kesejahteraan sosial. Indikator 1 “Jumlah penerima informasi pembangunan kesos dan pencegahan permasalahan kesos yg diberikan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders” Capaian kinerja melalui indikator kinerja sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja 1 Sasaran 3 Kondisi 2016 Awal Target Realisasi Capai an (%)

No

Indikator

1.

Jumlah penerima informasi pembangunan kesos dan pencegahan permasalahan kesos yg diberikan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders

54 Orang

200 Orang

212 Orang

106

Target Akhir RENSTRA (2018)

Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%)

743

43

Capaian indikator kinerja 1 pada sasaran 3 “Jumlah penerima informasi pembangunan kesos dan pencegahan permasalahan kesos yg diberikan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders” tahun 2016 sebesar 106%. Capaian ini diperoleh dari realisasi indikator kinerja 1 pada tahun 2016 sebesar 212 Orang sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 212 Orang. Realisasi indikator kinerja diperoleh dari jumlah penerima informasi pembangunan kesos dan pencegahan permasalahan kesos yg diberikan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders. Berdasarkan capaian jumlah penerima informasi pembangunan kesos tahun 2016 dikatakan sangat tinggi dikarenakan mencapai 106%. Capaian pada indikator ini sampai dengan tahun 2016 menyumbang sebesar 43% dari target pada akhir RENSTRA (2018). Selanjutnya perbandingan capaian indikator 1 pada tahun 2016 dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2015 Pada Indikator 1 Sasaran 3

No

Indikator

Capaian 2016

Capaian 2015

Capaian 2016 Banding 2015

1.

Jumlah penerima informasi pembangunan kesos dan pencegahan permasalahan kesos yg diberikan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders

106 %

100%

1,06%

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja indikator 1 sasaran 3 pada tahun 2015 yaitu 100%. Persentase ini dihasilkan dengan realisasi indikator 1 pada tahun 2015 yaitu sebesar 54 Orang dengan target 54 Orang. Perbandingan capaian pada tahun 2016 dan 2015 yaitu 1,06%. Jika dibandingkan capaian kedua tahun tersebut, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2016 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Jika dilihat dari realisasi anggaran pada indikator 1 sasaran 3, penyerapan anggaran indikator 1 sebesar 3,3% dari jumlah anggaran langsung Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator 1 memiliki realisasi kinerja lebih tinggi daripada realisasi anggarannya, dimana realisasi anggarannya hanya mencapai 99,97% namun realisasi kinerjanya mencapai 106%. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator 1 pada sasaran 3 yaitu kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk program/kegiatan yang mendukung indikator 1 sasaran 3 dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15

No

1

Sasaran/ Indikator

Jumlah penerima informasi pembangunan kesos dan pencegahan permasalahan kesos yg diberikan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pada Indikator 1 Sasaran 3 Kinerja Anggaran (Rp) Target Realisasi % Alokasi Realisasi Realisasi 200 Orang

212 Orang

106

521.400.000 521.225.000

% Realisa si 99,97

Jumlah penerima informasi pembangunan kesos dan pencegahan permasalahan kesos yg diberikan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders dengan target 200 Orang terealisasi sebanyak 212 Orang atau 106%. Capaian kinerja ini dicapai melalui 4 program dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 521.400.000,- terealisasi sebesar Rp.521.225.000,atau 99,97%. Berdasarkan penyerapan anggaran untuk realisasi indikator 1 pada sasaran 3 seperti yang terlihat pada tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi jika dibandingkan dengan realisasi fisik dari program/kegiatan yang mendukung indikator 1 pada sasaran 3. Tingkat efisiensi indikator 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

No

Sasaran

1

Penyebarluasan informasi pembangunan kesos berbasis website kepada stakeholder dan masyarakat

Tabel 3.16 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Indikator 1 Sasaran 3 Indikator Kinerja % % Capaian Penyerapan Kinerja Anggaran (>100%) Jumlah penerima informasi pembangunan kesos dan pencegahan permasalahan kesos yg diberikan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders

100%

99,97

Tingkat Efisiensi

0,03

Jumlah penerima informasi pembangunan kesos dan pencegahan permasalahan kesos yang diberikan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders dengan capaian kinerja sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 99,97%. Tingkat efisiensi kinerja indikator 1 sasaran dikatakan efisien sebesar 0,03%. Indikator 1 “Jumlah penerima informasi pembangunan kesos dan pencegahan permasalahan kesos yg diberikan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan stakeholders” didukung dengan 4 program. Adapun program tersebut, yaitu : 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD a. Bimbingan dan Penyuluhan Sosial 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a. Bimbingan Sosial Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS 3. Program Pembinaan Anak Terlantar a. Sosialisasi Program/ Penguatan Keluarga Anak/ Remaja ABH/ Geng Motor 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a. Pengembangan dan penyebaran informasi sosial berbasis website Berdasarkan data pada tabel 3.12 terlihat bahwa capaian Indikator 1 pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan capaian kinerja. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya antusiasme masyarakat dan stakeholders dalam penyebaran informasi kesejahteraan sosial sehingga memicu untuk terus mengupdate data serta informasi yang disajikan melalui website resmi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

SASARAN 4 Sasaran strategis 4 yaitu “Peningkatan pengetahuan, kemampuan SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial” memiliki 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja dalam mencapai tujuan yaitu peningkatan kemampuan komunikasi, informasi, edukasi bagi PSKS. Indikator kinerja pada sasaran ini yaitu “Jumlah SDM Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan”. Capaian kinerja melalui indikator kinerja sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No

1.

Indikator

Jumlah SDM Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan

Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja 1 Sasaran 4 Kondisi 2016 Awal Target Realis Capaian asi (%) 960 Orang

552 Orang

552 Orang

100

Target Akhir RENST RA (2018) 2228 Orang

Capaian s/d 2015 terhadap 2018 (%) 70,2%

Capaian indikator kinerja 1 pada sasaran 4 tahun 2016 sebesar 100%. Capaian ini diperoleh dari realisasi indikator kinerja 1 pada tahun 2016 sebesar 552 orang dengan target yang sama yaitu 552 orang. Realisasi indikator kinerja 1 diperoleh berdasarkan Jumlah SDM Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas sosial provinsi sulawesi selatan guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM dalam menangani masalah kesejahteraan sosial terhadap jumlah PSKS yang terdapat di Sulawesi Selatan. Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi sulawesi selatan tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Pekerja Sosial Profesional

: 43 orang

2. Pekerja Sosial Masyarakat

: 1368 orang

3. TAGANA

: 1987 orang

4. Karang Taruna

: 1792 orang

5. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

: 211 WKSBM

6. Lembaga Kesejahteraan Sosial

: 458 LKS

7. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

: 26 lembaga

8. Keluarga Pioner

: 15 keluarga

9. Dunia Usaha yang Melakukan Usaha Kesejahteraan sosial

: 68

10. Tenaga Pelopor

: 61 orang

11. TKSK

: 306 orang

Capaian kinerja indikator 1 sampai dengan tahun 2016 telah mencapai 70,2%terhadap target akhir RENSTRA (2018). Berdasarkan capaian kinerja tersebut peringkat kinerja indikator 1 sasaran 4 dikatakan sangat tinggi karena telah mencapai 100%. Salah satu kegiatan yang menyumbang pencapaian indikator 1 pada sasaran 4 yaitu pelatihan yang diberikan kepada lembaga kesejahteraanm sosial pada tahun 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Selanjutnya perbandingan capaian indikator 1 pada tahun 2016 dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No

1.

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2015 Pada Indikator 1 Sasaran 4 Indikator Capaian Capaian 2016 2015 Capaian 2016 Banding 2015

Jumlah SDM Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan

100 %

105,6% 0,94%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator 1 sasaran 4 pada tahun 2015 yaitu 105,6%. Persentase ini dihasilkan dengan realisasi indikator 1 pada tahun 2015 yaitu sebesar 1014 Orang dengan target 960 orang. Perbandingan capaian pada tahun 2016 dan 2015 yaitu 0,94%. Jika dibandingkan capaian kedua tahun tersebut, dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2016 mengalami penurunan. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja berhubungan dengan penyerapan anggaran dari program prioritas dan anggaran. Jika dilihat dari realisasi anggaran per indikator sasaran, penyerapan anggaran pada indikator 1 sasaran 4 sebesar 2,1% dari total anggaran langsung Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk program/kegiatan yang mendukung indikator 1 sasaran 4 dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

No

1

Sasaran/ Indikator

Jumlah SDM Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan

Tabel 3.19 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pada Indikator 1 Sasaran 4 Kinerja Anggaran (Rp) Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi (%) 552 Orang

552 Orang

100

300.000.000

% Reali sasi

299.526.000

99,8

Sasaran 4 memiliki realisasi kinerja lebih tinggi daripada realisasi anggarannya, dimana realisasi anggarannya mencapai 99,8% namun realisasi kinerjanya telah mencapai 100%. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Jumlah SDM Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan dengan target 552 Orang terealisasi sebesar 552 Orang atau 100%. Capaian kinerja ini dicapai dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 299.526.000,- atau 99,8%. Berdasarkan penyerapan anggaran untuk realisasi indikator 1 pada sasaran 4 seperti yang terlihat pada tabel 3.25 dapat diketahui tingkat efisiensi jika dibandingkan dengan realisasi fisik dari program/kegiatan yang mendukung indikator 1 pada sasaran 4. Tingkat efisiensi indikator 1 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.20 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Indikator 1 Sasaran 4 No

Sasaran

Indikator Kinerja

% Capaian Kinerja (>100%)

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1

Peningkatan pengetahuan, kemampuan SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah SDM Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan

100%

99,8

0,2

Berdasarkan tabel di atas, jumlah SDM Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan dengan capaian kinerja sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 99,8%. Tingkat efisiensi kinerja pada indikator 1 sasaran 4 efisien sebesar 0,2%. Pencapaian indikator 1 “Jumlah SDM Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan” didukung dengan 1 program, yaitu : 1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan rincian kegiatan sebagai berikut : a. Peningkatan kemampuan PSM sebagai relawan sosial b. Peran karang taruna dalam pelayanan kesos Capaian kinerja indikator 1 sasaran 4 pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan angka capaian kinerja. Penurunan angka ini bukanlah merupakan sebuah kegagalan dikarenakan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan berdasarkan dengan jumlah SDM yang ada di masyarakat disesuaikan dengan pelatihan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan alokasi anggaran langsung yang dimiliki. Terhadapkinerja yang telah dilaksanakan dapat dijadikan solusi untuk peningkatan target kinerja pada tahun berikutnya yaitu peningkatan konsistensi bagi SDM PSKS untuk terus meningkatkan kemampuan.

BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKj bagi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2016, namun juga melihat pencapaian dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016 adalah sangat baik, karena terdapat 2 indikator yang memenuhi kriteria sangat tinggi dan 3 indikator dengan kriteria tinggi. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA)2016, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan ke depan. Di dalam lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

50