Laporan Kinerja (LKj)
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA LONDON 2015
BAB I
PENDAHULUAN Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2003, tentang
Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia di London sebagai perwakilan diplomatik mempunyai tugas mempunyai tugas
pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah
Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Inggris dan Irlandia dan International Maritime Organization (IMO), melalui pelaksanaan
hubungan diplomatik sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.
Selain meningkatkan hubungan kerjasama bilateral dengan Inggris dan Irlandia, KBRI
London juga memperjuangkan kepentingan nasional Republik Indonesia di fora multilateral,
khususnya pada organisasi-organsiasi internasional yang berkedudukan di London antara lain International Maritime Organization (IMO), International Mobile Satellite Organization
(IMSO), International Coffee Organization (ICO), International Cocoa Organization (ICCO) dan International Sugar Organisation (ISO).
Sesuai Rencana Strategis KBRI London tahun 2015-2019 dan guna mewujudkan Visi
Pembangunan Tahun 2015—2019 “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, serta Visi Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia yakni “Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai
Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat” maka ditetapkanlah Visi Kedutaan Besar
Republik Indonesia di London, Inggris sebagai berikut: "Mengedepankan Kerja Sama Konkret untuk Memperjuangkan Kepentingan Rakyat dan Jati Diri Indonesia sebagai Negara Maritim melalui diplomasi yang berwibawa".
1.
Untuk menjabarkan visi tersebut maka ditetapkanlah misi KBRI London yakni:
Memperkuat peran KBRI London dalam mendorong dan meningkatkan kerja sama
yang memberikan hasil konkret bagi kepentingan rakyat.
1
2.
3.
Menegaskan posisi dan peran Indonesia sebagai Negara Maritim serta meningkatkan
dan menjajaki area kerja sama baru di bidang kemaritiman dengan negara-negara dan organisasi internasional akreditasi. Memperkuat
kapasitas KBRI London dengan segenap diplomat dan staf
pendukungnya untuk melakukan upaya diplomasi yang berwibawa.
Sepanjang tahun 2015, pelaksanaan diplomasi Indonesia di Inggris dan Irlandia telah
menghasilkan berbagai capaian positif dan bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia,
terutama dalam upaya pengembangan dan peningkatan kerja sama bilateral di bidang
politik, pertahanan, ekonomi, perdagangan, investasi, energi, lingkungan, pendidikan dan bidang-bidang kerja sama lainnya. Pada tahun yang sama juga pemegang paspor diplomatik
Indonesia mendapatkan fasilitas bebas visa untuk melakukan kunjungan singkat ke Inggris
selama 30 hari yang berlaku 1 Januari 2016. Pada tahun yang sama partisipasi aktif dan upaya penggalangan dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2016-2017 telah membuahkan hasil terpilihnya kembali Indonesia untuk duduk dalam Dewan dimaksud.
Tingginya frekuensi saling kunjung pejabat tinggi pemerintah, anggota Parlemen dan
kalangan bisnis khususnya dengan Inggris merupakan bukti tingginya minat dan keperluan untuk lebih memperkuat hubungan kerja sama yang telah ada dengan berbagai
stakeholders. Pada tanggal 13-16 Mei 2015, Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan kunjungan kerja ke Inggris dengan rangkaian kegiatan: pertemuan dengan kalangan usaha Inggris, menerima kunjungan kehormatan dari wakil Pemerintah Inggris, kunjungan kehormatan kepada Pangeran Andrew/Duke of York, pertemuan dengan masyarakat Indonesia, mengunjungi Paviliun Indonesia di Festival Asia; serta memberikan pidato kunci
pada Jamuan Makan Malam Tiga Tahunan pada Federation of World Cocoa Commerce
(Triannual Cocoa Dinner). Pada 27-30 Juli 2015, PM Cameron kembali berkunjung ke Indonesia untuk yang kedua kalinya. Kunjungan tersebut merupakan lawatan pertama ke Asia setelah terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Inggris, dan Indonesia adalah negara
yang pertama dikunjungi. Pada kunjungan ini telah ditandatangani empat MoU bilateral, yakni: 1) MoU Kerja Sama Kepolisian dalam Mencegah dan Memberantas Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara Lainnya; 2) MoU tentang Aktivitas Kerja Sama di bidang Maritim; 3)
MoU tentang Kemitraan Riset dan Inovasi; serta 4) MoU tentang Kolaborasi di bidang kegiatan Sipil Keantariksaan.
2
Tidak dapat dipungkiri bahwa kendala utama dalam pencapaian misi KBRI London
secara maksimal adalah keterbatasan dana. Hal tersebut cukup membatasi ruang gerak kegiatan yang dapat dilakukan atau didukung. Namun demikian, dengan anggaran yang
terbatas KBRI London tetap berupaya mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin dengan
menerapkan efisiensi dalam berbagai hal diantaranya dengan menyelenggarakan dan mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas, melakukan kegiatan terpadu serta meminimalkan penggunaan sumber daya namun tetap untuk mendapatkan hasil yang
tertinggi. Total penyerapan anggaran KBRI London pada tahun 2015 adalah 96,7% dengan
sisa anggaran mayoritas pada belanja modal untuk konsultan gedung terkait proses kepindahan gedung KBRI London pada tahun 2017 dan pengadaan kendaraan bermotor. Sedangkan untuk penyerapan anggaran pada Anggaran 003 dan 004 penyerapannya berjumlah 100% dan 99%.
Dari sisi struktur organisasi, susunan organisasi KBRI London tahun 2015 sebagai
wadah struktural guna menampung beban tugas dan volume pekerjaan yang ada di perwakilan ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/2004/01 tanggal 1 Juni 2004 yang berdasarkan bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan dengan Inggris, Irlandia, dan IMO, adalah sebagai berikut:
3
STRUKTUR ORGANISASI KBRI LONDON A. Unsur Pimpinan No 1 2
Jabatan Duta Besar LPBBP Wakil Kepala Perwakilan/HOC
Nama T.M. Hamzah Thayeb Anita L. Luhulima
B. Unsur Pelaksana 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Minister Counsellor Minister Counsellor Minister Counsellor Minister Counsellor Sekretaris I Sekretaris I Sekretaris I Sekretaris III Sekretaris III Sekretaris III Sekretaris III Atase Pertahanan PBU Atase Pertahanan Atase Teknis Perhubungan Atase Teknis Perdagangan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Seskabsus Kepala Perwakilan BKPM Wakil Kepala Perwakilan BKPM Sekretaris II Protkons (Tugas Belajar)
Dindin Wahyudin Masriati Lita S. Pratama Dino R. Kusnadi Eka A. Suripto Arifianto Sofiyanto Hastin A.B. Dumadi Gita L. Murti Dethi S. Gani Yudho P. Asruchin Atu Y. Indarto M. Ilham Effendy Kolonel Rui Duarte Mayor Andre Dotulung Simson Sinaga Rita Rosiana Fadjar Tjahjanto Nurul Ichwan Delfinur Rizky Novihamzah Landry H. Subianto
C. Unsur Penunjang 23 24 25 26
Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan Petugas Komunikasi Petugas Komunikasi
Natalia Putri Astikasari Rizki Tegar P.R. Simangunsong Win Harnoko Intan Kartikasari
Dalam pelaksanaan tugas, semua unsur dibantu oleh pegawai setempat. Pada
bulan Desember 2015 tercatat sebanyak 32 orang pegawai setempat yang bekerja di KBRI London. Jumlah tersebut masih berada di bawah penetapan jumlah maksimum pegawai
setempat KBRI London sebanyak 38 orang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/2004/01 tanggal 1 Juni 2004
4
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
KBRI London telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan
hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan Inggris, Irlandia dan IMO, baik secara bilateral dan regional, maupun multilateral, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan
kemasyarakatan. Secara umum hubungan dengan kedua negara akreditasi terus
menunjukkan perkembangan yang positif dan produktif. Selama tahun 2015, hubungan
bilateral Indonesia - Inggris dan Irlandia yang diwakili oleh KBRI London menunjukkan kualitas yang baik dan cenderung meningkat.
Laporan Kinerja (LKj) KBRI London memiliki dua fungsi utama. Pertama sebagai
sarana bagi KBRI London untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak
yang berkepentingan; Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) dan dalam
pelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri serta praktek
diplomasi, sangat erat hubungannya dengan faktor eksternal (regional dan global) dan faktor internal (domestik/nasional), yang bahkan tidak jarang berada di luar kendali Perwakilan.
Namun, pengukuran tingkat capaian sasaran strategik setidaknya dapat dilihat dari sejumlah indikator. PK disusun berdasarkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati dan ditandatangi oleh Duta Besar RI - London selaku Kepala Perwakilan dan
Menteri Luar Negeri RI pada bulan Maret 2015 yang lalu. Dalam rangka mewujudkan
manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, KBRI London menyusun 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut:
Sasaran 1:
Peningkatan dukungan Negara akreditasi terhadap kedaulatan NKRI dan penguatan peran KBRI London dalam mendukung diplomasi maritim, pengembangan infrastruktur poros maritim serta penguatan kepemimpinan Indonesia di IMO dan organisasi internasional lainnya.
5
Indikator Kinerja Sasaran 1:
Persentasi rekomendasi hasil kajian komprehensif KBRI London yang ditindaklanjuti Stakeholders, dengan target 93%. Sasaran 2:
Peningkatan peran KBRI London dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di Negara akreditasi.
Indikator Kinerja Sasaran 2:
Persentasi realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/kesepakatan dengan target 90%. Sasaran 3:
Peningkatan peran KBRI London dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Indikator Kinerja Sasaran 3:
1. Persentasi peningkatan Perdagangan (trade) dengan target 29%. 2. Persentasi peningkatan Pariwisata (tourism) dengan target 4%.
3. Persentasi peningkatan Investasi (investment) dengan target 15%. Sasaran 4:
Menguatnya peran soft power diplomasi yang dilakukan oleh KBRI London di Inggris dan Irlandia.
Indikator Kinerja Sasaran 4:
Persentasi publik di Inggris dan Irlandia yang berpandangan positif terhadap Indonesia dengan target 90%. Sasaran 5:
Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan diaspora di Inggris dan Irlandia.
6
Indikator Kinerja Sasaran 5:
1. Persentasi permasalahan WNI dan BHI di Inggris dan Irlandia yang diselesaikan dengan target 90%.
2. Persentasi pemahaman WNI (diaspora) atas isu utama terkait perlindungan WNI di Negara akreditasi dengan target 80%.
3. Persentasi responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran dengan target 80%.
7
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A.
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Secara umum selama tahun 2015 KBRI London telah berhasil melaksanakan
kegiatan strategik yang mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran strategik
sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan PK tahun 2015. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja tersebut, maka ditetapkan beberapa indikator kuantitatif faktual yang
memberi kontribusi bagi penentuan tingkat akuntabilitas kinerja yang kredibel bagi KBRI London.
Selama tahun 2015 KBRI London telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan
strategik yang mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran strategik sebagaimana telah
ditetapkan dalam RENSTRA dan PK. Tujuan dan Sasaran tersebut antara lain:
meningkatkan hubungan bilateral dengan negara akreditasi, promosi citra Indonesia di Inggris dan Irlandia, perluasan dan peningkatan investasi ekonomi Indonesia, promosi sosial
budaya, pendekatan dengan pihak-pihak terkait di negara akreditasi guna memberikan
perlindungan bagi WNI/BHI dan kegiatan lainnya yang menjadi misi KBRI London. Tujuan dan sasaran strategik tersebut dicapai melalui berbagai program/kegiatan dan diukur melalui
Indikator Kinerja Utama, sebagaimana tercantum di dalam dokumen RENSTRA KBRI London tahun 2015 - 2016.
KBRI London melaksanakan rencana kegiatan diplomasi Indonesia dengan baik
dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan hasil pengukuran kinerja (IKU) organisasi. Sasaran I
Peningkatan dukungan Negara akreditasi terhadap kedaulatan NKRI dan penguatan peran KBRI London dalam mendukung diplomasi maritim, pengembangan infrastruktur poros maritim serta penguatan kepemimpinan Indonesia di IMO dan organisasi internasional lainnya.
8
Pada
sasaran
ini,
untuk
mencapai
persentasi
rekomendasi
hasil
kajian
komprehensif KBRI London yang ditindaklanjuti Stakeholders yang tinggi KBRI London telah
melaksanakan serangkaian kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah melakukan
pendekatan kepada stakeholders terkait di negara akreditasi dalam mendukung penyusunan rekomendasi, mengembangkan jejaring kerja dalam mendukung penyusunan rekomendasi,
mengembangkan diskusi terkait pengembangan infrastruktur poros maritim yang terlaksana,
menyusun laporan/kajian hasil kunjungan pejabat tinggi/menteri, serta menyampaikan usulan/prakarsa di bidang polhukam, ekubang, dan sosial budaya untuk posisi Indonesia dalam negosiasi/perundingan bilateral, regional, dan multilateral.
Jejaring yang dikembangkan dan dibina meliputi berbagai instansi termasuk para
pejabat di dalamnya baik dari sektor Pemerintah, anggota Parlemen, pengusaha swasta,
akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat. Penyelenggaraan diskusi mengenai sektor kelautan dan maritim Indonesia telah menelurkan sejumlah rekomendasi kebijakan dan mendorong
minat pengusaha Inggris untuk berbisnis dengan pengusaha Indonesia di sektor ini. Sebagai garda depan pengusung kepentingan nasional Indonesia di negara akreditasi, KBRI London senantiasa menyampaikan usulan/prakarsa pada perundingan/negosiasi/pertemuan bilateral dalam bentuk usulan butir wicara maupun kertas posisi. Hal yang sama juga dilakukan pada
setiap kunjungan pejabat tinggi/menteri RI ke Negara akreditasi dengan melaporkan dan
menganalisa hasil kunjungan para Menteri/Pejabat Tinggi tersebut untuk digunakan sebesarbesarnya demi kepentingan nasional Indonesia. Capaian pada sasaran ini mencapai 97% di atas target PK yang jumlahnya 93%. Sasaran 2:
Peningkatan peran KBRI London dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di Negara akreditasi.
Untuk mencapai sasaran ini diperlukan pengukuran persentasi realisasi rencana aksi
sebagai implementasi dari perjanjian/kesepakatan yang diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: melakukan upaya penggalangan dukungan terhadap pencalonan Indonesia pada lembaga atau organisasi internasional; menindaklanjuti hasil
pertemuan/kesepakatan, serta mengupayakan dukungan berbagai pihak di negara akreditasi terhadap kedaulatan NKRI.
9
Upaya penggalangan dukungan terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota
Dewan IMO kategori C periode 2016-2017 membuahkan hasil dengan terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan tersebut pada bulan November 2015 dengan perolehan
127 suara mendukung. Upaya penggalangan dilakukan melalui lobi-lobi formal yakni melalui
ratusan nota diplomatik permohonan dukungan dan saling dukung kepada negara-negara
anggota IMO, demarche, dan resepsi diplomatik. Sedangkan lobi-lobi informal dilakukan melalui pendekatan secara personal.
Untuk tindak lanjut hasil pertemuan/kesepakatan, MoU Kerja Sama Kepolisian bidang
Counter-terrorism dan Dialog Kekonsuleran RI-Inggris telah ditindaklanjuti dengan studi
banding yang dilakukan POLRI terhadap Metropolitan Police pada Oktober 2015. Terobosan terbaru juga diperoleh dalam bidang kekonsuleran dengan dibebaskannya para pemegang paspor diplomatik Indonesia untuk melakukan kunjungan singkat ke Inggris melalui Nota Verbal Kedubes Inggris di Jakarta tertanggal 21 Desember 2015.
Pemerintah kedua negara akreditasi senantiasa mendukung keutuhan NKRI. Lobi
intensif KBRI London telah berhasil menggagalkan dibentuknya All-Party Parliamentary Group (APPG) on Papua di Parlemen Inggris. Tantangan yang sesungguhnya adalah pada
tingkatan grass root dimana kelompok Free West Papua Campaign (FWPC) pimpinan Benny
Wenda kerap menggalang dukungan dan melobi para konstituen anggota parlemen untuk
mendesak wakil MPnya (Member of Parliament) untuk memperjuangkan kepentingan segelintir kelompok tersebut. Capaian pada sasaran ini mencapai 95%, atau berada di atas target PK 2015 yang berjumlah 90%. Sasaran 3:
Peningkatan peran KBRI London dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pencapaian sasaran ini terutama diukur dari peningkatan nilai perdagangan, pariwisata
dan investasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan TTI di negara-negara akreditasi. Hal tersebut diantaranya dengan melakukan market intelligence survey; berpartisipasi dalam berbagai pameran pariwisata, produk perdagangan dan road show
promosi ke berbagai kota di negara akreditasi; memfasilitasi berbagai misi dagang dan pengusaha atau calon investor yang berminat berinvestasi di Indonesia; melayani business enquiries, memfasilitasi business matchmaking, menindaklanjuti kesepakatan bidang
10
ekonomi perdagangan yang telah dilakukan, serta berpartisipasi aktif dalam pertemuan-
pertemuan ASEAN London Committee (ALC), MIKTA, dan organisasi komoditas dunia yang berpusat di Inggris seperti ISO, ICCO, ICO dan sebagainya.
Namun demikian, pada awal tahun 2016, keseluruhan kuantifikasi data yang akurat
tidak semuanya telah terpublikasi. Sebagai contoh untuk data pariwisata hanya berupa
estimasi, yakni peningkatan 5,11% wisatawan Inggris yang berkunjung ke Indonesia dan belum terdapat data untuk wisatawan Irlandia yang berkunjung ke Indonesia sepanjang
tahun 2015. Kemudian, diperkirakan secara keseluruhan nilai perdagangan RI – Inggris mengalami penurunan sebesar 8,62%. Angka tersebut kebalikan dengan nilai perdagangan RI – Irlandia yang mengalami peningkatan sebesar 1,76%. Demikian halnya dengan
investasi Inggris di Indonesia yang diperkirakan mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 69%. Sebaliknya, investasi Irlandia di Indonesia mengalami peningkatan 100%. Apabila dirata-ratakan, nilai perdagangan dan investasi Irlandia terhadap Indonesia mengalami peningkatan sebesar 35,62% sedangkan nilai perdagangan dan investasi Inggris
terhadap Indonesia mengalami penurunan sebesar 24%. Oleh karena itu, diperkirakan
capaian sasaran 3 secara keseluruhan yang mencakup dua negara akreditasi adalah 11,62%. Nilai tersebut berada di bawah target PK 2015 sebesar 16%. Sasaran 4:
Menguatnya peran soft power diplomasi yang dilakukan oleh KBRI London di Inggris dan Irlandia.
Soft power merupakan kekuatan yang sifatnya intangible dan sulit untuk dikuantifikasi.
IKU sasaran ini berupa persentasi publik di Inggris dan Irlandia yang berpandangan positif
terhadap Indonesia. Namun demikian, kuantifikasi persepsi publik yang positif mengenai Indonesia sulit untuk dinilai secara akurat mengingat belum terdapatnya survey yang menyeluruh dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang
dilakukan terhadap publik di kedua negara akreditasi. Oleh karena itu, KBRI London melakukan analisa dan evaluasi persepsi publik di kedua negara kreditasi melalui berbagai
media, yakni interaksi langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, anggota Parlemen, feedback peserta dan pengunjung pada berbagai kegiatan kesenian dan
kebudayaan Indonesia yang diselenggarakan oleh KBRI (delapan kegiatan besar) serta pantauan media massa di kedua negara akreditasi untuk menilai persepsi publik terhadap Indonesia.
11
Pada umumnya publik di negara-negara akreditasi yang mengetahui tentang Indonesia
memiliki pandangan positif (90%). Berbagai upaya KBRI dalam mengedepankan Indonesia sebagai negara yang demokratis, moderen, moderat, toleran, multikultural dan memiliki seni
budaya tradisional yang tinggi serta seni budaya kontemporer yang vibrant secara positif
telah dipahami dengan baik oleh publik Inggris yang menjadi target KBRI. Hal tersebut diakibatkan semakin terbukanya Indonesia, ditambah dengan image sebagai negara
demokrasi dimana mayoritas penduduknya bergama Islam moderat. Beberapa tahun yang
lalu pemberitaan media massa mengenai Indonesia sering disertai dengan kalimat ‘negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam’. Namun kini seiring dengan perjalan waktu,
sebagian besar pemberitaan mengenai Indonesia senantiasa dibumbui dengan keterangan mengenai ‘mayoritas populasi yang beragama Islam moderat dengan pemerintahan yang
sekuler’. Diantara publik Inggris yang berpandangan positif tersebut, terdapat sekitar 20% masyarakat Inggris yang bersifat kritis namun setelah dlakukan pendekatan oleh KBRI dapat
dijadikan menjadi positif. Untuk itu KBRI senantiasa perlu melakukan kegiatan dan pendekatan yang berkesinambungan agar dapat terus berkomunikasi dengan kalangan publik yang kritis tersebut.
Sementara itu, masih terdapat sebagian kecil publik Inggris (10%) yang masih
memandang negatif terhadap Indonesia, khususnya pada masalah humanism (penegakan
HAM seperti masalah Papua, pelaksanaan hukuman mati dan kemiskinan), perlindungan binatang, pelestarian lingkungan hidup dan ekstrimisme agama.
Kegiatan konkrit yang dilakukan untuk menumbuhkembangkan soft power di negara
akreditasi
adalah
dengan
mendukung
dan
menyelenggarakan
berbagai
seminar/workshop/conference mengenai pembangunan di Indonesia, misi kebudayaan,
membina WNI, kalangan diaspora dan pemerhati Indonesia di negara akreditasi,
mengembangkan networking di berbagai segmen masyarakat negara akreditasi, serta mengupayakan tindak lanjut berbagai kesepakatan di bidang penerangan dan sosial budaya
yang merupakan basis pengembangan soft power Indonesia di negara akreditasi. Capaian
kinerja pada sasaran ini berjumlah 98%, berada jauh di atas target PK 2015 yang sebesar 90%.
12
Sasaran 5:
Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan diaspora di Inggris dan Irlandia.
Sasaran ini mempunyai 3 IKU, yakni: (1) persentasi permasalahan WNI dan BHI di
Inggris dan Irlandia yang diselesaikan; (2) persentasi pemahaman WNI (diaspora) atas isu utama terkait perlindungan WNI di Negara akreditasi; (3) persentasi responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran.
Jumlah WNI di wilayah akreditasi Inggris dan Irlandia cukup fluktuatif dan saat ini
diperkirakan terdapat sekitar 9.780 orang, yang pada umumnya bekerja secara formal
maupun informal, termasuk mereka yang menikah dengan warga negara setempat serta para mahasiswa/i yang belajar di kedua negara tersebut. Pekerja formal di samping home
staff dan local staff KBRI serta perbankan dan BUMN, adalah mereka yang bekerja di sektor-
sektor jasa, konstruksi, IT, perminyakan maupun perdagangan. Sementara pekerja nonformal adalah WNI yang bekerja sebagai domestic workers.
Inggris selama ini bukan merupakan tujuan penempatan TKI formal, tidak seperti
penempatan resmi di negara-negara Timur Tengah atau Asia. Namun demikian, terdapat
sejumlah pekerja non-formal (domestic workers) yang dibawa oleh para majikannya dari
beberapa negara di Timur Tengah. Saat ini sebagian mereka masih bekerja pada majikan
lama, namun tidak sedikit juga yang melarikan diri dan kemudian bekerja pada warga negara setempat.
Sekitar 2200 mahasiswa/i Indonesia yang belajar di Inggris adalah mahasiswa program
S1, S2 dan S3. Sebagian dari mereka menuntut ilmu atas biaya sendiri/orang-tua; dan sebagian lainnya atas beasiswa dari berbagai skema pemerintah maupun swasta, a.l: Dikti, LPDP dan institusi swasta lainnya.
Inggris juga menjadi tempat transit bagi kapal-kapal wisata maupun kapal ikan yang
berawak WNI. Kota-kota yang biasa disinggahi di Inggris antara lain Portsmouth, Aberdeen dan Dover. Berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap WNI, dari penelusuran yang
selama ini dilakukan, pada umumnya para WNI yang bekerja sebagai skilled worker
(profesional) relatif tidak memiliki masalah karena pengaturan perekrutan dan kontrak kerja
yang dimiliki sudah memiliki standar yang sangat baik, khususnya termasuk cakupan
13
asuransi terhadap berbagai hal yang dapat terjadi terhadap penerima kerja maupun keluarganya.
Permasalahan yang paling mendominasi selama ini berasal dari beberapa kasus
TKW/PLRT serta Anak Buah Kapal (ABK). Terkait TKW/PLRT, KBRI London tidak memiliki data akurat mengenai keberadaan mereka yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah
Tangga (PLRT), sebab hingga saat ini tidak terdapat perjanjian penempatan tenaga kerja sektor informal antara Pemerintah Indonesia dan Inggris. Namun demikian, KBRI London banyak menemukan sejumlah WNI yang diketahui bekerja sebagai PLRT dengan proses penempatan non prosedural. Dari berbagai keterangan yang diperoleh selama ini, para
PLRT dimaksud merupakan TKW/PLRT yang didatangkan dari negara-negara tujuan penempatan di Timur Tengah atau yang kabur dari majikannya berkebangsaan Arab (Timur Tengah) pada saat diajak berlibur ke Inggris. Sejumlah permasalahan yang muncul selama ini, a.l: gaji yang dibayarkan di bawah standar, cakupan pekerjaan yang cukup banyak sehingga berdampak pada minimnya waktu istirahat, dll.
KBRI London terus berupaya untuk menghimbau para WNI/TKW dimaksud agar
mengurus izin tinggal dan kontrak kerja, baik secara langsung ketika bertemu maupun melalui Indonesian Networking Development UK (INDUK), salah satu organisasi yang mewadahi para WNI/PLRT di London. Dapat diinformasikan pula bahwa para WNI/PLRT
yang kabur dimaksud sebagian besar memilih untuk tetap bekerja karena mendapatkan imbalan gaji yang cukup menggiurkan sekitar GBP 900-1200 (USD $1600-2000) /bulan.
Disamping INDUK, KBRI London juga terus membangun jejaring yang intensif dengan
institusi kepolisian serta menyebarluaskan nomor telepon hotline (+44 7881 221235) yang
diharapkan dapat merespon secara cepat berbagai kejadian dan informasi yang diterima khususnya terhadap WNI/PLRT non-prosedural yang tidak terdata dalam database KBRI London.
Secara umum, dapat disampaikan bahwa proses pemulangan WNI/PLRT bermasalah
selama ini tidak memerlukan jalur birokrasi yang rumit karena para WNI/PLRT yang akan
pulang atau dipulangkan dapat langsung meninggalkan Inggris dengan paspor atau SPLP
yang dimiliki tanpa memerlukan exit permit sebagaimana yang berlaku diseluruh negara Timur Tengah.
14
Dalam kaitan di atas, KBRI juga berupaya membantu para WNI/TKW bermasalah
dengan memberikan penampungan sementara, serta memediasi penyelesaian dengan pihak
pemberi kerja bagi para TKW/PLRT yang meminta bantuan KBRI dalam menyelesaikan masalahnya.
Permasalahan lainnya yang selama ini banyak terjadi adalah terhadap para TKI yang
bekerja sebagai anak buah kapal (ABK). Umumnya para TKI ABK tersebut tidak
mendapatkan hak sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan pemberi kerja. Terkait hal
ini, KBRI telah mengunjungi para ABK tersebut guna membantu mengkomunikasikan dan memediasi hal-hal yang selama ini tidak sesuai dengan kesepakatan dengan pemberi kerja.
Guna meningkatkan pelayanan serta perlindungan yang lebih baik bagi WNI di wilayah
akreditasi London, KBRI London bekerja sama dengan berbagai kelompok mahasiswa,
keagamaan, dan perkumpulan WNI, secara periodik mengadakan/membuka pelayanan kekonsuleran di kantong-kantong masyarakat Indonesia di Inggris guna memfasilitasi
berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat Indonesia yang tidak dapat berkunjung langsung ke KBRI karena berbagai pertimbangan, utamanya jarak yang jauh, sakit dan alasan
finansial. Pada tahun 2012-2015, KBRI telah mengadakan pelayanan warung kekonsuleran
ke kantong-kantong WNI secara berkala di sejumlah kota-kota besar a.l. Birmingham, Manchester, Edinburgh, Nottingham, Newcastle, Glasgow, dan Belfast.
Terhadap WNI pelaku pernikahan campur, KBRI juga bekerja sama dengan
perhimpunan komunitas pelaku pernikahan campur dan organisasi kemasyarakatan WNI lainnya (Periuk, INDUK, dll) untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan hukum yang terkait
dengan kehidupan komunitas pelaku pernikahan campur. Selain menghadirkan pembicara ahli, beberapa kegiatan sosialisasi juga diisi oleh para pelaku pernikahan campur yang berbagi best practices sehingga dapat memberikan/meningkatkan wawasan pelaku
pernikahan campur, khususnya a.l terkait dengan status kewarganegaraan anak, izin tinggal suami jika ingin bermukim di Indonesia, serta kepemilikan properti di Indonesia.
Sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kerja sama yang lebih baik dalam
bidang kekonsuleran, sejak tahun 2013 telah terselenggara pertemuan tahunan dalam
format Dialog Kekonsuleran. Dialog Kekonsuleran Ketiga telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015 di London. Hasil-hasil penting dari ketiga dialog tersebut, a.l: mengevaluasi
proses layanan visa Inggris bagi WNI; pembahasan Perjanjian Bebas Visa Bagi Pemegang
15
Paspor Diplomatik dan Dinas, Pembahasan Perjanjian Notifikasi dan Bantuan Konsuler;
Kerja sama antara Kejaksaan Agung RI dan Crown Prosecution Service (CPS); Kerja sama TSP (Transfer of Sentenced Person), dan Kerja sama Crisis Preparedness.
Capaian penting dari pelaksanaan dialog kekonsuleran adalah dengan pemberlakuan
perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dalam rangka kunjungan, wisata,
dinas dan transit yang telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2016. Capaian pada sasaran ini pada setiap IKU adalah 90%, 78%, dan 85%. Capaian tersebut rata-rata telah sesuai dengan target PK 2015.
16
B. REALISASI ANGGARAN Pada Tahun Anggaran 2015, KBRI London memperoleh anggaran sebesar Rp
68.552.294.000,- dan realisasi sebesar Rp 66.048.148.473,- dengan presentase sebesar 96,7%, dengan perincian sebagai berikut:
REALISASI ANGGARAN KBRI LONDON, TAHUN ANGGARAN 2015 Dalam RUPIAH Program
Kegiatan
Anggaran
01/011.01.01
1302.002
309,943,000.00
276,188,481.00
33,754,519.00
89%
01/011.01.01
1302.003
4,006,425,000.00
4,004,285,651.00
2,139,349.00
100%
01/011.01.01
1302.004
595,016,000.00
587,994,624.00
7,021,376.00
99%
01/011.01.01
1302.005
53,550,000.00
52,153,823.00
1,396,177.00
97%
01/011.01.01
1302.994
61,233,863,000.00
59,128,405,186.00 2,105,457,814.00
97%
01/011.01.02
1302.995
659,857,000.00
565,535,081.00
94,321,919.00
86%
01/011.01.02
1302.996
181,333,000.00
180,289,692.00
1,043,308.00
99%
01/011.01.02
1302.997
134,086,000.00
130,091,820.00
3,994,180.00
97%
01/011.01.02
1302.998
1,378,221,000.00
1,123,204,115.00
255,016,885.00
81%
68,552,294,000.00
66,048,148,473.00 2,504,145,527.00
Total
Realisasi
Sisa Anggaran
Persentase
Realisasi anggaran tersebut sudah sesuai dengan target realisasi anggaran seperti
yang tercantum dalam RENSTRA KBRI London tahun 2015 – 2019 yakni 96% untuk Tahun Anggaran 2015.
17
96%
BAB V
PENUTUP A. KESIMPULAN Secara umum pelaksanaan kegiatan Perwakilan Tahun 2015 telah dilaksanakan
sesuai dengan PK dan IKU, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Peningkatan hubungan bilateral Indonesia - Inggris dan Indonesia - Irlandia Tahun 2015 di bidang
kerjasama politik, keamanan, ekonomi, sosial-budaya pada umumnya telah dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan kecuali untuk persentase peningkatan TTI yang
cenderung mengalami penurunan. Khusus mengenai banyaknya realisasi investasi baru oleh perusahaan Irlandia
di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan diplomasi ekonomi
Indonesia oleh KBRI London di Irlandia telah berhasil dijalankan dengan baik dan efektif,
sejalan dengan semakin kondusifnya iklim investasi di Indonesia. Hasil-hasil positif dari kunjungan resmi Wakil Presiden RI ke Inggris dan Perdana Menteri Inggris ke Indonesia serta pertemuan bilateral Menlu RI dengan Menlu Inggris dan Irlandia di Forum ASEM telah
menciptakan dasar yang kuat untuk memperkokoh dan meningkatkan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Inggris dan Irlandia di tahun-tahun mendatang.
Laporan Kinerja KBRI London telah dapat diselesaikan sesuai pedoman pembuatan
Laporan Kinerja (LKj) yang ditetapkan. Sejalan dengan itu KBRI London juga akan terus berupaya melakukan penyempurnaan pembuatan LKj pada tahun yang akan datang. B. KENDALA-KENDALA Sepanjang Tahun 2015, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, KBRI London
menghadapi kendala utama yang bersifat internal dan eksternal. Namun demikian dapat dicatat beberapa kendala internal yang dihadapi antara lain:
1. Lambatnya proses birokrasi untuk memperoleh informasi dan konfirmasi terhadap informasi yang diperlukan dari negara akreditasi.
2. Masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait di Pusat untuk mengembangkan 3.
potensi kerja sama yang ada secara terintegrasi.
Keterbatasan anggaran BBNO tahun 2015 sehingga membatasi ruang gerak KBRI
London dalam melakukan kegiatan diplomasi dan kerja sama internasional.
18
4. Jumlah pegawai setempat yang terbatas karena masih kurang dari jumlah bezeting KBRI London.
C. PEMECAHAN MASALAH Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan
kegiatan KBRI London selama tahun 2015 antara lain:
1. Menggiatkan lobby dan pendekatan terhadap para pejabat pemerintah, anggota
Parlemen, kalangan usahawan/swasta, tokoh-tokoh masyarakat dan akademisi guna
memperoleh informasi dan konfirmasi terhadap informasi yang diperlukan dari negara akreditasi dari berbagai jalur/segmen.
2. Menggiatkan lobby dan pendekatan dengan berbagai stakeholders di Pusat guna memperlancara jalur koordinasi demi pencapaian kepentingan nasional.
3. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan 2015 diatasi dengan optimalisasi anggaran,
meprioritaskan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan yang sifatnya terpadu agar efisien dalam arti menghemat anggaran namun juga mendapatkan sasaran dalam berbagai bidang pada saat yang bersamaan.
4. Melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholders, baik di Inggris maupun dengan instansi terkait dalam melakukan kegiatan terpadu sehingga dapat memangkas biaya penyelenggaraan promosi budaya dan kampanye branding Indonesia.
5. Kekurangan
pegawai
setempat
teratasi
dengan
tenaga
outsourcing
terutama
Kekurangan pegawai setempat teratasi dengan tenaga outsourcing terutama untuk tenaga kebersihan, tenaga pengemudi, tenaga researcher, serta tenaga resepsionis.
KBRI London sampai saat ini terus mengupayakan perekrutan untuk pegawai setempat permanen, khususnya untuk tenaga pengemudi.
-----oOo-----
19