KINERJA TATA KELOLA PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKILAS TENTANG IGI Indonesia Governance Index (IGI) adalah pengukuran kinerja tata kelola pemerintahan (governance) di Indonesia yang sangat komprehensif. Pada saat ini pengukuran dilakukan pada level provinsi. Angka Indeks keseluruhan merupakan komposit dari empat arena tata kelola pemerintahan, yaitu Pemerintah, Birokrasi, Masyarakat Sipil, dan Masyarakat Ekonomi. Keempat arena diukur berdasarkan sejauh mana fungsi-fungsi pentingnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu Partisipasi, Akuntabilitas, Keadilan, Transparansi, Efisiensi dan Efektivitas. IGI merupakan sumber data yang kaya bagi para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan, akademisi, peneliti, aktivis maupun masyarakat pada umumnya dan dapat menjadi rujukan untuk evaluasi dan advokasi berdasarkan data dan buktibukti (evidence-based).
MAKNA ANGKA IGI Skala penilaian IGI berkisar dari angka 1 (sangat buruk) sampai dengan angka 10 (sangat baik). Secara lebih rinci, kisaran skala ini digambarkan di bawah ini.
Ada dua cara untuk memaknai suatu angka indeks dalam IGI. Pertama secara normatif, yaitu angka tersebut dilihat posisinya dalam skala 1-10 dengan nilai tengah 5,50. Capaian suatu provinsi dalam arena, prinsip maupun indikator tertentu dapat dimaknai mengikuti skala ini. Dengan demikian, capaian sekitar 5,50 (tepatnya antara 4,86 – 6,14) adalah capaian yang sedang-sedang saja; capaian di atas 3,57 sampai dengan 4,86 adalah cenderung buruk; sedangkan di atas 6,14 sampai dengan 7,43 adalah capaian yang cenderung baik. Makna kedua adalah makna relatif. Di sini, angka capaian suatu provinsi dalam arena, prinsip maupun indikator tertentu dilihat dalam posisi relatifnya terhadap capaian provinsi yang lain. Dalam hal ini, kita bisa berbicara provinsi yang mana yang memiliki capaian lebih baik maupun lebih buruk dibandingkan dengan provinsi lainnya. INDEKS KESELURUHAN PROVINSI VS RATA-RATA NASIONAL Peringkat: 21 Capaian Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berada sedikit di bawah rata-rata nasional, yaitu 5,67. Capaian ini disumbang oleh kinerja dua Arena yang berada di atas nilai rata-rata nasional, sementara kinerja dua Arena berada di bawah nilai rata-rata nasional, diantaranya adalah Birokrasi 5,39 dari 5,68 dan Pemerintah 5,20 dari 5,28. Indeks Provinsi Sulawesi Selatan Per Arena terhadap Rata-rata Nasional
Provinsi
Rata-rata Nasional
10,00 9,00 8,00 7,00 6,00
5,20 5,28
5,39 5,68
Pemerintah
Birokrasi
6,40 6,33
6,15
5,72
5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Masyarakat Sipil
Masyarakat Ekonomi
RANGKING 33 PROVINSI BERDASARKAN ANGKA IGI DIY Jatim DKI Jambi Bali Sumsel Kalsel Riau Sulut Lampung Babel Kalteng Sumut Sulbar Jabar Jateng Banten Aceh NTB Sumbar Sulsel Kaltim Gorontalo Kepri Sulteng Kalbar Sultra Maluku Papua NTT Bengkulu Papua Barat Maluku Utara
1,00
6,80 6,43 6,37 6,24 6,23 6,19 6,19 6,18 6,17 6,01 5,97 5,95 5,94 5,91 5,88 5,88 5,85 5,82 5,74 5,70 5,67 5,66 5,64 5,60 5,47 5,11 5,05 4,95 4,88 4,87 4,81 4,48 4,45
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
KINERJA KESELURUHAN ARENA PROVINSI SULAWESI SELATAN PER PRINSIP TATA KELOLA ARENA
Indeks per Arena
Partisipasi
Keadilan
5,20
6,40
**2,92
5,80
5,39
**2.28
6,18
6,40
*6,40
6,15
*6,40
Pemerintah Birokrasi Masyarakat Sipil Masyarakat Ekonomi
Akuntabilitas Transparansi
Efisiensi
Efektivitas
5,20
5,44
6,06
7,73
**3,25
4,88
6,78
*6,40
*6,40
*6,40
*6,40
*6,40
5,82
*6,40
*6,40
*6,40
5,39
* Angka indeks Tertinggi **Tiga angka indeks Terendah
Efektifitas Efisiensi Transparansi Akuntabiitas Keadilan Partisipasi 1,00
2,00
Pemerintah
3,00
Birokrasi
4,00
5,00
6,00
Masyarakat Sipil
7,00
8,00
9,00
10,00
Masyarakat Ekonomi
Di antara empat arena yang diukur, kinerja Arena Masyarakat Sipil (6,40) dan Arena Masyarakat Ekonomi (6,15) termasuk dalam kategori Cenderung Baik, Arena Birokrasi (5,39) dan Pemerintah (5,20) termasuk dalam kategori Sedang. Secara berturut-turut, prinsip-prinsip yang termasuk dalam kategori Baik adalah prinsip Akuntabilitas (7,73) di Arena Birokrasi, sementara yang termasuk kategori Cenderung Baik adalah Prinsip Efektifitas (6,78) di Arena Birokrasi, Prinsip Partisipasi (6,40) di Arena Pemerintah, ke enam prinsip yang ada di Arena Masyarakat Sipil (6,40), serta Prinsip Transparansi (6,40), Akuntabilitas (6,40), Transparansi (6,40) dan Efisiensi (6,40) di Arena Masyarakat Ekonomi. Sementara itu, Prinsip Partisipasi (2,28) di Arena Birokrasi masuk dalam kategori Sangat Buruk, sementara Prinsip Keadilan (2,92) di Arena Pemerintah dan Transparansi (3,25) di Arena Birokrasi termasuk dalam kategori Buruk.
TENTANG PARTNERSHIP (KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership) adalah sebuah organisasi multi pihak yang didirikan oleh tokoh-tokoh terkemuka Indonesia dari unsur pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang bekerja dengan badan-badan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk mempromosikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Partnership didirikan tahun 2000 sebagai sebuah proyek Perserikatan Bangsabangsa (PBB–United Nations Development Programme/UNDP) dan menjadi badan hukum Indonesia yang independen sejak tahun 2003. Partnership bekerja untuk menciptakan lingkungan yang mendukung reformasi di mana berbagai komponen masyarakat bersama-sama membahas, mengadvokasi dan mendukung pelaksanaan unsur-unsur penting agenda reformasi di Indonesia. Kontak: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Jl. Wolter Monginsidi No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110-Indonesia T. +62-21-7279-9566 F. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916 E-mail:
[email protected] Website: http://www.kemitraan.or.id/govindex
