KINERJA TATA KELOLA PROVINSI DKI JAKARTA
SEKILAS TENTANG IGI Indonesia Governance Index (IGI) adalah pengukuran kinerja tata kelola pemerintahan (governance) di Indonesia yang sangat komprehensif. Pada saat ini pengukuran dilakukan pada level provinsi. Angka Indeks keseluruhan merupakan komposit dari empat arena tata kelola pemerintahan, yaitu Pemerintah, Birokrasi, Masyarakat Sipil, dan Masyarakat Ekonomi. Keempat arena diukur berdasarkan sejauh mana fungsi-fungsi pentingnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu Partisipasi, Akuntabilitas, Keadilan, Transparansi, Efisiensi dan Efektivitas. IGI merupakan sumber data yang kaya bagi para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan, akademisi, peneliti, aktivis maupun masyarakat pada umumnya dan dapat menjadi rujukan untuk evaluasi dan advokasi berdasarkan data dan buktibukti (evidence-based).
MAKNA ANGKA IGI Skala penilaian IGI berkisar dari angka 1 (sangat buruk) sampai dengan angka 10 (sangat baik). Secara lebih rinci, kisaran skala ini digambarkan di bawah ini.
Ada dua cara untuk memaknai suatu angka indeks dalam IGI. Pertama secara normatif, yaitu angka tersebut dilihat posisinya dalam skala 1-10 dengan nilai tengah 5,50. Capaian suatu provinsi dalam arena, prinsip maupun indikator tertentu dapat dimaknai mengikuti skala ini. Dengan demikian, capaian sekitar 5,50 (tepatnya antara 4,86 – 6,14) adalah capaian yang sedang-sedang saja; capaian di atas 3,57 sampai dengan 4,86 adalah cenderung buruk; sedangkan di atas 6,14 sampai dengan 7,43 adalah capaian yang cenderung baik. Makna kedua adalah makna relatif. Di sini, angka capaian suatu provinsi dalam arena, prinsip maupun indikator tertentu dilihat dalam posisi relatifnya terhadap capaian provinsi yang lain. Dalam hal ini, kita bisa berbicara provinsi yang mana yang memiliki capaian lebih baik maupun lebih buruk dibandingkan dengan provinsi lainnya. INDEKS KESELURUHAN PROVINSI TERHADAP RATA-RATA NASIONAL Peringkat: 3 Capaian Provinsi DKI Jakarta berada jauh di atas rata-rata nasional, yaitu 6,37. Capaian ini disumbang oleh tingginya kinerja di dua Arena yang berada di atas rata-rata nasional, sementara Arena yang berada di bawah rata-rata nasional yaitu Masyarakat Sipil 5,33 dari 6,33 dan Masyarakat Ekonomi 5,44 dari 5,72. Indeks Provinsi DKI Jakarta Per Arena terhadap Rata-rata Nasional Provinsi
Rata-rata Nasional
10,00 9,00 8,00 7,00 6,00
7,14
6,78
6,33 5,28
5,68
5,33
5,44
5,72
5,00 4,00 3,00 2,00 1,00
Pemerintah
Birokrasi
Masyarakat Sipil
Masyarakat Ekonomi
RANGKING 33 PROVINSI BERDASARKAN ANGKA IGI DIY Jatim DKI Jambi Bali Sumsel Kalsel Riau Sulut Lampung Babel Kalteng Sumut Sulbar Jabar Jateng Banten Aceh NTB Sumbar Sulsel Kaltim Gorontalo Kepri Sulteng Kalbar Sultra Maluku Papua NTT Bengkulu Papua Barat Maluku Utara
1,00
6,80 6,43 6,37 6,24 6,23 6,19 6,19 6,18 6,17 6,01 5,97 5,95 5,94 5,91 5,88 5,88 5,85 5,82 5,74 5,70 5,67 5,66 5,64 5,60 5,47 5,11 5,05 4,95 4,88 4,87 4,81 4,48 4,45
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
KINERJA KESELURUHAN ARENA PROVINSI DKI JAKARTA PER PRINSIP TATA KELOLA ARENA
Indeks per Arena
Partisipasi
Keadilan
Akuntabilitas
Transparansi
Efisiensi
Efektifvitas
Pemerintah
6,78
5,07
*9,60
7,49
6,04
6,47
**4,15
Birokrasi
7,14
**4,05
*7,59
6,62
*9,09
7,36
6,37
Masyarakat Sipil
5,33
6,40
4,60
4,60
5,37
4,60
6,40
Masyarakat Ekonomi
5,44
6,40
5,18
6,05
6,40
5,18
**3,27
*Tiga angka indeks tertinggi **Tiga angka indeks terendah
Efektifitas Efisiensi Transparansi Akuntabilitas Keadilan Partisipasi 1,00
2,00
Pemerintah
3,00
Birokrasi
4,00
5,00
6,00
Masyarakat Sipil
7,00
8,00
9,00
10,00
Masyarakat Ekonomi
Di antara empat arena yang diukur, kinerja Arena Birokrasi (7,14) dan Pemerintah (6,78) masuk dalam kategori Cenderung Baik, sementara Masyarakat Ekonomi (5,44) dan Masyarakat Sipil (5,33) termasuk dalam kategori Sedang. Dari enam prinsip, yang termasuk dalam kategori Sangat Baik adalah Keadilan (9,60) di Arena Pemerintah dan Prinsip Transparansi (9,09) di Arena Birokrasi. Sedangkan Prinsip Keadilan (7,59) di Arena Birokrasi masuk dalam kategori Baik. Sementara itu, Prinsip Efektivitas (3,27) di Arena Masyarakat Ekonomi masuk dalam kategori Buruk, sedangkan Prinsip Partisipasi (4,05) di Arena Birokrasi dan Efektivitas (4,15) di Arena Pemerintah termasuk dalam kategori Cenderung Buruk. TENTANG PARTNERSHIP (KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership) adalah sebuah organisasi multi pihak yang didirikan oleh tokoh-tokoh terkemuka Indonesia dari unsur pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang bekerja dengan badan-badan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Partnership didirikan tahun 2000 sebagai sebuah proyek Perserikatan Bangsa-bangsa/United Nations Development Programme (PBB/UNDP) dan menjadi badan hukum Indonesia yang independen sejak tahun 2003. Partnership bekerja untuk menciptakan lingkungan yang mendukung reformasi di mana berbagai komponen masyarakat bersama-sama membahas, mengadvokasi dan mendukung pelaksanaan unsur-unsur penting agenda reformasi di Indonesia. Kontak: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Jl. Wolter Monginsidi No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110-Indonesia T. +62-21-7279-9566 F. +62-21-720-5260, +62-21-720-4916
E-mail:
[email protected] Website: http://www.kemitraan.or.id
