DEWAN RISET DAERAH (DRD) PROVINSI DKI JAKARTA
POLICY
BRIEF
PENINGKATAN KAPASITAS SKPD SEBAGAI PELAKSANA KELITBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA
Komisi C – DRD Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat : Gedung Prasada Sasana Karya, Lantai 7, Jl Suryopranoto No.8, Jakarta Pusat 10110, Telp (021) 63869067, Fax 63869067,E-mail:
[email protected]
1
Pengantar Kegiatan peningkatan kapasitas SKPD sebagai pelaksana kelitbangan di lingkungan pemprov DKI Jakarta dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan kelitbangan DKI yang belum sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2011, baik nomenklatur maupun kelengkapan dokumen kelitbangannya. Selain itu perlu disosialisasikan indikator-indikator dalam monitoring dan evaluasi agar permasalahan yang menjadi fokus aktifitas kelitbangan sesuai dengan arahan Permendagri tersebut yang dalam hal ini harus mengacu pada isu strategis RPJMD DKI yang berlaku. Dari hasil kajian (assessment study) terhadap daftar kegiatan kelitbangan yang diselenggarakan oleh SKPD-SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014, dan diskusi dalam lokakarya direkomendasikan antara lain: perlu dibangun sistem database kelitbangan DKI yang mudah diakses, keterlibatan DRD dalam Monev kelitbangan seyogyanya sejak awal seleksi proposal dan tender, melalui Sistem Inovasi Daerah (SIDa) SKPD didorong untuk memanfaatkan hasil kelitbangan seluruh lembaga litbang yang ada di wilayah DKI dan bekerjasama dengan perguruan tinggi.
Latar Belakang Dukungan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penentuan arah dan prioritasnya dalam pembangunan di DKI Jakarta merupakan suatu keharusan. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kegiatan utama kelitbangan meliputi: penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan dan pengoperasian; dan kegiatan pendukung kelitbangan meliputi: peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia dan sumberdaya organisasi lainnya. SKPD di lingkungan pemprov DKI Jakarta sudah melakukan aktifitas kelitbangan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tupoksi masing-masing. Namun hasil kajian komisi C DRD terhadap daftar aktifitas kelitabangan yang dilakukan SKPD di lingkungan pemprov DKI Jakarta pada tahun 2013 maupun 2014 tampak bahwa tidak seluruh kegiatan kelitbangan tersebut mengikuti nomenklatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2011. Selain itu, temuan Inspektorat Jendral Kemendagri terhadap kinerja kelitbangan Pemprov DKI Jakarta pada penilaian tahun 2014 dinyatakan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 karena tidak dilengkapi dokumen-dokumen aktifitas kelitbangan sebagaimana seharusnya. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 mengamanatkan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kelitbangan di lingkungan pemerintahan daerah, baik terhadap: a) rencana (proposal) 2
program kelitbangan, b) pelaksanaan kelitbangan, maupun c) hasil kelitbangan. Dinyatakan pula bahwa hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan fungsi kelitbangan harus dilaporkan dalam bentuk dokumen laporan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta dibentuk sebagai lembaga yang tugas dan fungsinya antara lain membantu Pemprov DKI Jakarta dalam pengambilan kebijakan di bidang riset, termasuk meningkatkan kapasitas SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan kelitbangan serta melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Pada tahun 2013 komisi C–DRD telah menyusunan instrumen dan pedoman monev penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan hasil kajian tersebut terdapat usulan tindak lanjut yang perlu dilakukan, yakni: 1) Peningkatan kapasitas pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan kelitbangan di lingkungan pemprov DKI Jakarta, dengan cara sosialisasi mekanisme monev dengan menggunakan pedoman yang telah disusun, termasuk terhadap SKPD yang mensub-kontrakkan kegiatan kelitbangan ke pihak luar , dan juga anggota DRD. 2) Peningkatan kapasitas SKPD sebagai pelaksana kegiatan kelitbangan di lingkungan pemprov DKI Jakarta, tentang: a) Nomenklatur kegiatan sesuai pengkatagorian kelitbangan menurut Permendagri no. 20 tahun 2011, b) Mekanisme monitoring dan evaluasi dengan menggunakan indikator-indikator penilaian dalam pedoman yang telah disusun. Kegiatan peningkatan kapasitas SKPD sebagai pelaksana kelitbangan di lingkungan pemprov DKI Jakarta tahun 2014 ini diselenggarakan sebagai implementasi dari hasil kajian dan kegiatan sebelumnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1. Melakukan inventarisasi bentuk-bentuk kegiatan kelitbangan yang dilakukan SKPD dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta tahun 2014. 2. Menyusun pedoman dan memaparkan 6 (enam) jenis dokumen aktifitas kelitbangan menurut Permendagri no.20 Tahun 2011, yaitu: a) Kertas Konsep Ide (Idea Concept Paper/ICP), b) Kerangka Acuan (ToR), c) Usulan Penelitian (Proposal), d) Rancangan Penelitian/Kelitbangan (Research Design), e) Laporan akhir, dan f) Policy brief. 3. Mensosialisasikan indikator, instrumen dan manual monitoring-evaluasi DRD tentang kegiatan kelitbangan yang dilakukan SKPD dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta. Diharapkan pada akhir kegiatan kapasitas pelaksana kelitbangan di lingkungan pemprov DKI Jakarta meningkat, sehingga dapat terbentuk kesepakatan untuk menggunakan nomenklatur aktifitas kelitbangan dan menyusun dokumen-dokumen aktifitas kelitbangan sesuai katagori Per3
mendagri no 20 tahun 2011. Selain itu, SKPD diharapkan memahami indikator-indikator penilaian dalam pedoman monev yang telah disusun oleh DRD. Dengan demikian dalam pengajuan usulan kegiatan kelitbangan 2015 SKPD dapat menyeleksi topik-topiknya menggunakan indikatorindikator yang ada dan menggunakan nomenklatur yang sesuai katagori yang ada pada Permendagri no 20 tahun 2011.
Metodologi Pencapaian tujuan kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan Lokakarya Peningkatan Kapasitas dan Sosialisasi Monitoring-Evaluasi Kelitbangan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan kelitbangan. Kegiatan dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu: 1. melakukan penilaian (assesment) terhadap kegiatan kelitbangan SKPD-SKPD di lingkungan Pemprov DKI pada tahun 2014 berdasarkan Permendagri no.20 Tahun 2011. 2. menyusun materi pembekalan mengenai: nomenklatur kegiatan kelitbangan dan 6 (enam) jenis dokumen aktifitas kelitbangan menurut Permendagri no. 20 Tahun 2011; serta pedoman dan instrumen monev yang telah disempurnakan. 3. mengundang SKPD Pemprov DKI Jakarta dalam lokakarya yang diselenggarakan pada 7 Oktober 2014 di Ruang Sidang DRD.
Temuan Pokok 1. Temuan dari kajian (assessment study) terhadap daftar kegiatan kelitbangan yang diselenggarakan oleh SKPD-SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014: a. DKI Jakarta masih belum memiliki tempat pengumpulan (storing house) data dan materi tentang kelitbangan yang dilakukan oleh SKPD-SKPD di lingkungan pemprov DKI Jakarta. b. Ada 364 (65 diantaranya DED) kegiatan kelitbangan yang diselenggarakan oleh SKPD-SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014. Jumlah ini meningkat jauh (182 atau 155,56%) dari kegiatan kelitbangan pada tahun 2013 (hanya 117 kegiatan di luar kegiatan DED). Nomenklaturnya tidak semuanya sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2011, seperti yang tampak di tabel 1 (lampiran). 2. Temuan dari hasil diskusi dan tanya-jawab dalam lokakarya: a) SKPD membutuhkan format database kelitbangan yang kelak dapat di-link-kan ke Jakarta Open sehingga bisa diakses siapa saja. b) Monev yang dilakukan DRD selama ini terpisah dari proses seleksi kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda bersama inspektorat sebe4
c)
d)
e)
f) g)
lum pengajuan APBD. Disarankan DRD dilibatkan sejak awal yaitu memberi masukan pada proses seleksi proposal dan tahapan tender kelitbangan. Kelitbangan Teknis dan Kebijakan tetap diperlukan, dan sebaiknya dipayungi dalam kegiatan inovasi (SIDa) karena scope-nya lebih luas, bisa mencakup seluruh jaringan stakeholder dan membangun sinergi bersama. Sebagai penguasa wilayah, Pemprov DKI melalui SKPD-SKPDnya bisa memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada di wilayah DKI Jakarta. Misalnya memanfaatkan penelitian-penelitian yang dilakukan BPPT dan lembaga-lembaga litbang lainnya, atau bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, untuk payung hukumnya dapat dibuat MOU antara Gubernur dan Rektor. DRD dapat diminta bantuan dari sisi sistem keinovasian ini, termasuk misalnya menemukan dan mempertemukan para stakeholder. Perlu kriteria dimana SKPD boleh/tidak menggunakan tenaga ahli (luar) dalam sebuah penelitian. Perlu dibuat panduan RAB untuk kelitbangan swakelola maupun yang dilelang. Juga perlu acuan baku berapa variasi tarif pakar dalam penelitian sesuai tingkatan kepakarannya dan dimasukkan dalam katalog belanja e-budgetting Bagian litbang Bappeda diharapkan memotori upaya ini. Perlu ada SOP termasuk SOP uji publik yang diamanahkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2011. Perlu dicermati apakah kelitbangan yang dilakukan SKPD bisa didata sebagai aset tak berwujud (intangible asset) dan dimasukkan dalam HAKI.
Rekomendasi Kebijakan 1. Mulai tahun 2015 kegiatan kelitbangan SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta seyogyanya sudah menggunakan nomenklatur yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2011 dan melengkapi dengan dokumen-dokumen kelitbangan. 2. Setiap SKPD diminta mengembangkan sistem database di lingkungan SKPD masing-masing. Litbang Bappeda DKI didukung DRD akan mengembangkan website yang berisi database center interaktif sebagai salah satu upaya knowledge management yang menjadi bagian dari penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) DKI Jakarta. Kelak hal ini akan di-link dalam situs Jakarta Open 3. DRD seyogya difungsikan dalam proses kelitbangan SKPD sejak awal masa perancangan kegiatan, yaitu sejak seleksi proposal, monitoring pelaksanaan kegiatan, evaluasi laporan sampai penyusunan policy brief. 5
4. Perlu ada SOP termasuk SOP uji publik yang diamanahkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2011. 5. Bagian litbang Bappeda diharapkan memotori upaya standarisasi tarif item-item kegiatan dalam kelitbangan yang kemudian dimasukkan dalam e-katalog, Hal ini diperlukan agar usulan kelitbangan SKPD tidak ditolak hanya karena masalah teknis anggarannya.
Ketua Komisi C
Ketua Pelaksana Kegiatan
Dr.Ir.Ady Rizalsyah Thahir, MA
Dr.Ir.Susy YR Sanie-Herman, MSi.
6
Tabel 1. Katagori Kegiatan Kelitbangan SKPD di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta 2014 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 20 tahun 2011 DED
FS
Kajian
Studi
Kegiatan Utama
n
%
n
%
n
1. Penelitian
3
5,17
4
50
57 47,90 17 60,71 26
12 20,69
0
0
2. Pengembangan
1
%
n
0,84
n
%
N
44,07 107
% 30,06
3,57
1
1,69
15
4,21
9 32,14
3
5,08
71
19,94
3. Pengkajian
3
5,17
0
0
4. Penerapan
0
0
2
25
0
0,00
0
0,00
4
6,78
6
1,69
39 67,24
0
0
1
0,84
0
0,00
0
0,00
40
11,24
25
4
3,36
1
3,57 25
42,37
33
9,27
100 28
100 59
5. Perekayasaan 6. Pengoperasian
56 47,06
1
%
Penelitian TOTAL
1
1,72
2
Sub-Total 58
100
8 100 119
100 272 76,404
Kegiatan Pendukung 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
0
0,00
0
0
1
50 25 55,56
2
7,14
28
7,87
2. Ketatalaksanaan
2 28,57
1
50
1
50 18 40,00
6
21,43
28
7,87
3. Sumberdaya manusia
5 71,43
1
50
0
0
1
2,22 20
71,43
27
7,58
4. Sumberdaya organisasi lainnya
0
0,00
0
0
0
0
1
2,22
0
0,00
1
0,28
7
100
2 100
2
100 45
100 28
100
121
73
87
Sub-Total
TOTAL 65
10
84 23,596 356
100
7
8
