BPKD PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LATAR BELAKANG
TUNTUTAN PERUBAHAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH YANG MEMBERIKAN KELELUASAAN BAGI DAERAH UNTUK MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DEMI KESEJAHTERAAN
SEMANGAT REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DENGAN TERBITNYA TIGA PAKET UNDANG UNDANG KEUANGAN NEGARA TUNTUTAN PENERAPAN AKRUAL BASIS SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN REFORMASI KEUANGAN SEMAKIN MENINGKATNYA TUNTUTAN MASYARAKAT ATAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEMAKIN MENINGKATNYA TUNTUTAN MASYARAKAT ATAS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
PERMASALAHAN
PENYELESAI PENYELESAIAN AN MASALAH MASALAH
HASIL YANG DIHARAPKAN
JUMLAH ASET SANGAT MATERIAL MASIH BANYAK ASET DALAM SENGKETA ASET DIMANFAATKAN SECARA TIDAK SAH PENCATATAN ASET BELUM MEMADAI APBD TERUS MENINGKAT INDIKASI BELANJA BELUM OPTIMAL INDIKASI PENERIMAAN BELUM OPTIMAL OPINI BPK KURANG BAIK
PENERAPAN SISITEM INFORMASI MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET BERBASIS AKRUAL YANG TERINTEGRASI
TEMUAN PEMERIKSAAN BPK CATATAN KEUANGAN BELUM REAL TIME SEBAGIAN PENCATATAN MASIH MANUAL
BANYAK SUB SISTEM TIDAK TERINTEGRASI
TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DEMI TERWUJUDNYA JAKARTA BARU YANG SEJAHTERA
DIDUKUNG
REGULASI YANG MEMADAI
2
PENINGKATAN KAPASITAS SDM MEMADAI
PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET MELALUI INTEGRATED FINANCIAL INFORMATION SYSTEM
E PLANING DAN E BUDGETING
MEMBANGUN KOMITMEN UNTUK PERUBAHAN
POLA REKRUTMEN KETAT BERDASARKAN KOMPETENSI
KETERSEDIAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET YANG MEMADAI
PENEMPATAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KOMPETENSI
SISTEM UP/GU/TU
PENEMPATAN PEGAWAI SESUAI DENGAN BEBAN KERJA
E- RETRIBUSI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SECARA BERKELANJUTAN
E- SAMSAT
KETERSEDIAAN SISTEM DAN PROSEDUR KERJA (SOP) YANG MEMADAI KEBIJAKAN NON CASH KEBIJAKAN E-KOMPONEN
POLA KARIER YANGJELAS
KEBIJAKAN E-KATALOGUE
PENERAPAN REWARD & FUNISHMENT
KEBIJAKAN PENGETATAN UANG PERSEDIAAN
KONTRAK KINERJA
SIPKD BASIS AKRUAL
E- ASET E- PAJAK SISTEM E KINERJA SITEM E-INVENTORY E-FASOS FASUM E-BKU & CMS E-PAD LAINNYA E-BANSOS HIBAH
Tujuan Jangka Pendek sampai
1. 2.
PEMBANGUNAN KOMITMEN PENYIAPAN REGULASI KEUANGAN YANG MEMADAI 3. PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 4. IMPLEMETASI EKOMPONEN 5. IMPLEMENTASI EBUDGETING 6. PELAKSANAAN SENSUS ASET 7. IMPLEMESTASI E-ASET 8. IMPLEMENTASI E-RETRIBUSI 9. IMPLEMENTASI E-BKU 10. IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI 11. IMPLEMENTASI UANG PERSEDIAAN 12. IMPLEMENTASI CASH MANAGEMENT SYSTEM
Tujuan Jangka Menengah
1. 2. 3.
IMPLEMENTASI E PAJAK IMPLEMENTASI E SAMSAT IMPLEMENTASI E-BANSOS HIBAH 4. IMPLEMENTASI E-INVENTORY 5. IMPLEMENTASI SIPKD BASIS AKRUAL 6. IMPLEMENTASI PAD LAINNYA 7. IMPLEMENTASI DASHBOARD KEUANGAN 8. PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN KEUANGAN 9. PENGUATAN KAPASITAS SDM BERKELANJUTAN 10. IMPLEMENTASI PENYUSUTAN ASET 11. IMPLEMENTASI AMORTISASI 12. IMPLEMENTASI E-FASOS FASUM
Tujuan Jangka Panjang,
1. 2.
3.
SELURUH SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN REAL TIME DAN ANDAL PENGAMANAN DAN OPTIMALISASI ASET MENINGKAT
4.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SECARA ON LINE DAN REAL TIME
5.
PERAN SERTA MASYARAKAT MENGAWASI APBD MENINGKAT MENEKAN TINGKAT KORUPSI
6.
TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
TEMUAN PEMERIKSAAN MENURUN SERAPAN ANGGARAN OPTIMAL SERAPAN ANGGARAN EFISIEN DAN OPTIMAL
KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMPROV DKI JAKARTA GUBERNUR
WALIKOTA
KECAMATAN
DINAS KESEHATAN
SUDIN
KECAMATAN
RSUK
KELURAHAN
UNIT TEKNIS
6 WILAYAH
RSUD
SUKU BADAN
DINAS PEDIDIKAN
UNIT TEKNIS
10 SUDIN
UNIT TEKNIS
PUSKESMAS KECAMATAN
KELURAHAN PUSKESMAS KELURAHAN
267 KELURAHAN
BADAN
45 SKPD 746 UKPD
SEKOLAH
SEKOLAH
SEKOLAH
KOMPARASI DENGAN STUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG LEBIH SIMPEL PEMERINTAH PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
GUBERNUR
BUPATI/ WALIKOTA
DINAS DINAS
BADAN
BADAN
LEMBAGA TEKNIS
UPT
UPT
CAMAT
KELURAHAN
KELURAHAN
UPT
PROSES TRANSAKSI NON TUNAI DILAKUKAN DENGAN MENGGANTI LOKET PENDAPATAN DAN BELANJA MELALUI SISTEM PERBANKAN
PENDAPATAN
BUD
BELANJA
PERAN PERBANKAN DALAM IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PENDAPATAN
• MENGGANTI LOKET-LOKET PEMBAYARAN DAERAH
DAMPAK
• MEMPERMUDAH PELAYANAN • MEMINIMALISIR RESIKO PENYELEWENGAN PEMBAYARAN DARI SISI PENERIMAAN DAERAH • PENINGKATAN AKURASI PENDAPATAN DAERAH
BELANJA
• PEMINDAHBUKUAN SECARA ELEKTRONIK SELURUH BELANJA MELALUI FUNGSI CMS DARI REKENING PEMDA KE REKENING PIHAK KE 3 SESUAI SPJ
DAMPAK
• TRANSAKSI PENCATATAN REAL TIME SESUAI SPJ • PENCATATAN LEBIH AKURAT
PENGELOLAAN APBD – PENDAPATAN NON CASH
PAJAK DAERAH Rp.35,2 TRILIUN
Pajak-Pajak Daerah
RETRIBUSI Rp.677 Milyar Rp. 33 TRILIUN & PAD LAIN Rp.5,12 Triliun
13
JENIS PAJAK
• Rp 35.230.000.000.000 71
JENIS RETRIBUSI
• Rp 677.885.370.000 8
JENIS PAD LAINNYA
• Rp 5.126.969.754.554
KERJASAMA DENGAN 13 BANK DAN 1 NON BANK
KARTU JAKARTA
CMS
SEHAT
E-MONEY KARTU
UNTUK PENERIMAAN
JAKARTA PINTAR
DAERAH RFID
.
PENGGUNAAN KARTU ELEKTRONIK BERFUNGSI SEBAGAI BASIS DATA UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIS DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK
IMPLEMENTASI NON CASH DARI SISI BELANJA PERSYARATAN IMPLEMENTASI LS
BELANJA DAERAH PELAKSANAAN UP/GU/TU NON CASH
PENETAPAN BESARAN UP SKPD DIEVALUASI SETIAP TAHUN
Tidak ada uang tunai UP di brankas bendahara Pembayaran atas tagihan UP dilakukan melalui transfer ke rekening bank penerima/pihak ketiga
TAHAPAN IMPLEMENTASI NON TUNAI DI DUKUNG DASAR HUKUM SECARA MEMADAI SELURUH TRANSAKSI NON TUNAI PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 2,5 JUTA PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 25 JUTA
PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 100 JUTA
KOMITMEN
6. KRITERIA NILAI KOMPATIBILITAS INOVASI
NILAI TAMBAH INOVASI TRANSAKSI NON TUNAI
BEFORE
Belanja makan minum melekat di kegiatan, terjadi mani pulasi petangg ungjawaban belanja
Belanja ATK me lekat di kegiatan, terjadi mani pulasi petangg ungjawaban belanja
AFTER
Sentralisasi belanja makan minum di sekretariat, tidak ada manipulasi pertanggungjaw aban
Sentralisasi Bel anja ATK, Lelang konsolidasi, tidak ada manipulasi pertanggungjaw aban
Terjadinya pemutusan listrik oleh PLN atas SKPD yang tidak tersedia anggarannya
Pengadaan Belanja BBM Belanja Poto Copy Perawatan di outsorsing melalui melalui kupon di masing-masing bengkel yang pihak ketiga sehingga dapat SKPD dengan ditunjuk SKPD sehingga digunakan untuk mekanisme melalui pekerjaan dan mengisi kendaraan pengadaan penunjukkan pembayaran tidak secara tidak sah langsung, mahal langsung, mahal dan tidak dan tidak terkontol berkualitas berkualitas Pembayaran listrik Pengadaan Bealnja BBM Sewa melalui Perawatan melalui di talangi oleh me;lalui kontrak melalui RFID Lelang konsolidasi, bengkel ATPM Bank DKI dengan perorangan, sehingga hanya sehingga lebih sehingga llebih skema kartu kredit diawasi secara kendaraan yang murah dan terjamin kualitas sehingga tidak ketat, dan sah sesuai RFID berkualitas maupun harga terjadi pemutusan pembayaran yang dapat di isi langsung ke listrik BBM rekening pegawai
DAMPAK PENERAPAN INOVASI TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP EFISIENSI BELANJA
66 M
125 M
46 M
55 M
394 M
392 M
570 M
78 M
MAKAN MINUM
57 M
FOTOCOPY
PERAWATAN KDO
EFISIENSI
BELANJA
187 M
226 M
BENSIN
238 M
794 M
934 M
656 M
LISTRIK
IMPLEMENTASI INOVASI TRANSAKSI NON TUNAI MELALUI KARTU JAKARTA ONE MENDORONG TERCIPTANYA CASHLESS SOCIETY Merupakan Sistem Terpadu Pendukung Pengelolaan Kebijakan Layanan Publik yang Melingkupi Tiga Fungsi, yakni: (1) Identifikasi profil pengguna, (2) Penyaluran Kebijakan Layanan Publik, LR (3) Pendukung Sistem Pembayaran T Sekolah Kampus Parkir Elektronik ANCOL Bike Sharing
MUSEUM MONAS ZO O
Pasar Rakyat Komplek Perumahan
Perpustakaan
MRT
BALAIKOTA
Rumah Susun
RSUD Puskesmas
Kantor Kelurahan
Kantor Walikota
Kantor Kecamatan
KRL
RAGUNAN
INOVASI TRANSAKSI NON TUNAI MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI CMS Fitur CMS Bank DKI
Informasi Rekening
Liquidity Management
Deposito
Cek & Bilyet Giro
Transaksi Transfer
Penggajian Virtual Account
INOVASI TRANSAKSI MELALUI CMS MEMASTIKAN TRANSAKSI REAL TIME DAN AKUNTABEL
MANFAAT TRANSAKSI NON TUNAI MANFAAT SECARA INTERNAL 1) Aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel 2) Seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah 3) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas TERCIPTANYA 4) Pengendalian internal pengelolaan kas meningkat AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI 5) Menghasilkan posisi kas harian secara real time PENGELOLAAN 6) Mendukung implementasi accrual basis KEUANGAN DAERAH
MANFAAT TRANSAKSI NON TUNAI MANFAAT SECARA INTERNAL (CONT.) 9) Proses tutup buku akhir tahun dan pelaporan keuang an lebih cepat dan handal 10) Membangun kedisiplinan pengelola keungan dalam melakukan pencatatan dengan minimal kesalahan 11) Belanja Lebih Efektif dan Efisien 12) Pola penyerapan anggaran lebih teratur dan terukur 13) Penyerapan anggaran belanja lebih optimal
TERCIPTANYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
MANFAAT TRANSAKSI NON TUNAI SECARA LUAS DAN NASIONAL 1) Membangun budaya masyarakat dan dunia usaha terutama yang terkena dampak transaksi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk beralih menggunakan transaksi non tunai 2) Mencegah terjadinya manipulasi atau markup belanja daerah oleh sektor swasta dan pemerintah 3) Membangun kedisiplinan dan kejujuran dunia usaha dalan rangka mencegah praktek kolusi dan korupsi di sektor belanja pemerintah 4) Membangun dan memberdayakan dunia usaha sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 5) Membangun budaya masyarakat untuk belanja sesuai dengan prio ritas kebutuhan
TRANSAKSI NON TUNAI MELEBIHI ESPEKTASI YANG DIHARAPKAN ESPEKTASI DIHARAPKAN Memastikan seluruh transaksi didukung bukti yang sah dan aliran dana dapat ditelusuri Mencegah pengambilan dana secara tidak sah Mencegah terjadinya manipulasi pertanggungjawaban belanja
VALUE ADDED YANG DI CAPAI •Pencatatan transaksi realtime •Budaya kerja lebih tertib, disiplin dan akuntabel •Dijadikan sebagai bahan rujukan program nasional •Penyusunan laporan lebih cepat dan akurat •Proses tutup buku lebih cepat dan handal •Berperan aktif menyukseskan gerakan non tunai •Dapat merubah pola biaya pemerintah lebih efisien dan ekonomis
Pemprov DKI sebagai Role Model Penerapan Transaksi Non Tunai Terbitnya PP 10 tahun 2016 Terbitnya SE MENDAGRI Nomor 910 tahun 2017 Sebagai Narasumber di Kementerian Dalam Negeri dan 50 PEMDA PROV/KAB/KOTA Menerima Studi Banding dari dari 30 PEMDA PROV/KAB/KOTA Fasilitas Magang tentang Transaksi Non Tunai untuk 150 PEMDA PROV/KAB/KOTA
Sebagai Narasumber di Acara Asosiasi Bank Daerah
