Oleh : Heru Budi Hartono Kepala BPKD Pemprov DKI Jakarta
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
STRUKTUR ORGANISASI PEMPROV DKI JAKARTA
GUBERNUR
DINAS
WALIKOTA
KECAMATAN
KESEHATAN
SUDIN
KECAMATAN
6 WILAYAH
RSUK
KELURAHAN
UNIT TEKNIS
PUSKESMAS KECAMATAN
DINAS
BADAN
RSUD
SUKU BADAN
PENDIDIKAN
45 SKPD 746 UKPD
UNIT TEKNIS
10 SUDIN
UNIT TEKNIS
SEKOLAH
SEKOLAH
SEKOLAH
KELURAHAN PUSKESMAS KELURAHAN
1
STRUKTUR ORGANISASI PEMPROV LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI
KABUPATEN/KOTAMADYA
GUBERNUR
BUPATI/ WALIKOTA
DINAS DINAS
BADAN
CAMAT
BADAN
LEMBAGA TEKNIS
UPT
KELURAHAN
KELURAHAN
UPT
UPT
2
PENDAPATAN
BUD
BELANJA
PENGELOLAAN APBD MELALUI NON TUNAI
PLAY
NON TUNAI
BUD
Pajak Hotel Pajak Restoran PKB Pajak Hiburan Dan lainnya
Retibusi Parkir Retribusi Kesehatan Retribusi Kebersihan Retribusi Pemakaman Retribusi lainnya
Penyaluran KJP Supsidi Pangan Supsidi Transportasi Supsidi lainnya
Pembangunan Infrastruktur Belanja Pembangunan Lain nya
Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang dan jasa Belanja lainnya
3
13
JENIS PAJAK
• Rp 33.100.000.000.000 71
JENIS RETRIBUSI
• Rp 649.175.000.000 8
JENIS PAD LAINNYA
• Rp 4.752.609.839.738 KERJASAMA DENGAN 13 BANK DAN 1 NON BANK
KARTU JAKARTA
CMS
SEHAT
E-MONEY
KARTU
UNTUK PENERIMAAN
JAKARTA PINTAR
DAERAH
RFID
.
PENGELOLAAN APBD – PENDAPATAN NON CASH
RETRIBUSI & PAD LAIN
Pajak-Pajak Daerah
11
CONTOH PENGELOLAAN APBD – PENDAPATAN NON CASH Wisatawan akan lebih mudah mengakses atau berbelanja cinderamata di tempat-tempat wisata di Jakarta mengunakan JakCard. Saat ini baru tiga lokasi wisata yang bisa menggunakan e-tiketing, yakni Ragunan, Monas, dan Museum Seni Rupa dan Keramik
IMPLEMENTASI NON CASH DARI SISI BELANJA PERSYARATAN IMPLEMENTASI LS
BELANJA DAERAH PELAKSANAAN UP/GU/TU
NON CASH
PENETAPAN BESARAN UP SKPD DIEVALUASI SETIAP TAHUN
Tidak ada uang tunai UP di brankas bendahara Pembayaran atas tagihan UP dilakukan melalui transfer ke rekening bank penerima/pihak ketiga
TAHAPAN IMPLEMENTASI NON TUNAI TRANSAKSI NON TUNAI
PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 2,5 JUTA PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 25 JUTA PENGGUNAAN UANG TUNAI MAX Rp 100 JUTA KOMITMEN
INSTRUMEN TRANSAKSI BELANJA NON TUNAI
BELANJA
KARTU
JAKARTA
NON TUNAI
PINTAR
.
CONTOH PENERAPAN MEKANISME NON TUNAI
185 milyar 794 milyar
UP/GU
2,8 Triliun
394 milyar 55 milyar
46 milyar 187 milyar
DAMPAK PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP EFISIENSI BELANJA 125 M
78 M 57 M
46 M
570 M
66 M
392 M 394 M
55 M
EFISIENSI BELANJA
934 M 656 M
794 M
238 M
226 M 187 M
CONTOH PENGELOLAAN APBD – BELANJA NON TUNAI Penyaluran Subsidi Daging
13
CONTOH PENGELOLAAN APBD – BELANJA NON TUNAI Penyaluran Subsidi Transportasi
14
CONTOH PENGELOLAAN APBD – BELANJA NON TUNAI Penyaluran Subsidi Pendidikan dan Perumahan
15
CONTOH IMPLEMENTASI NON CASH DI PULAI SERIBU MELALUI PENGGUNAAN EDC
Nominal transaksi
per bulan Rp.1,5 M
JAKARTA ONE SEBAGAI INSTRUMEN IMPLEMENTASI NON TUNAI
Merupakan Sistem Terpadu Pendukung Pengelolaan Kebijakan Layanan Publik yang Melingkupi Tiga Fungsi, yakni; (1) Identifikasi profil pengguna, (2) Penyaluran Kebijakan Layanan Publik, LRT (3) Pendukung Sistem Pembayaran
Sekolah
Kampus Parkir Elektronik ANCOL Bike Sharing
MUSEUM MONAS ZOO
RAGUNAN Pasar Rakyat Komplek Perumahan
Perpustakaan
MRT
BALAIKOTA
Rumah Susun RSUD Puskesmas
Kantor Kelurahan
Kantor Walikota
Kantor Kecamatan
KRL
16
PENGELOLAAN APBD – MELALUI CMS
Fitur CMS Bank DKI
Informasi Rekening
Liquidity Management
Deposito
Cek & Bilyet Giro
Transaksi Transfer
Penggajian Virtual Account
4
PENGGUNAAN CMS BANK DKI DI PEMPROV DKI …
SKN <100 jt BIAYA (Rp.5 rb)
RTGS >100 jt BIAYA (Rp.20 rb)
PIHAK III (rekening di Bank DKI)
PIHAK III (rekening di Bank Lain)
CMS SKPD/ UKPD Transfer
Makan&Minum Honor ngajar
ATK
Makan&Minum Honor ngajar
PIHAK III Wajib memiliki rekening di Bank DKI
SIPKD & E-BKU SKPD/UKPD
Input SPM
Verifikasi & Persetujuan SPM
KPKD/BPKD
ATK
LS
LS Transfer
Kontraktor Lahan
Verifikasi & Cetak SP2D
UP/GU/TU
Transfer SKN-RTGS BI
PIHAK III yang memiliki rekening di Bank Lain
Dealer
SKN/RTGS
5
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI CMS BANK DKI
9
SISTEM E-BKU UNTUK MENCATAT TRANSAKSI SECARA REAL TIME
7
E-HIBAH BANSOS
20
JAKARTA SEMARTCITY SEBAGAI PERWUJUDAN E-GOVERNMENT
21
22
PEROLEHAN DAN PEMBANGUNAN ASET MELALUI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENGEMBANG
WADUK PLUIT
SEBELUM DAN SESUDAH
JEMBATAN SEMANGGI
23
PEROLEHAN ASET MELALUI HIBAH PIHAK KETIGA
24
KEADAAN HANYA BISA DIUBAH JIKA KITA PUNYA KEMAUAN TUK MENGUBAHNYA
