PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 jo. No. 23 Tahun 2014 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Peraturan Menteri ESDM No. 35/2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan. Permen ESDM No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan menteri ESDM Nomor 05 tahun 2014 Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan; Permen ESDM No. 31 Tahun 2015 tentang Penyedian Tenaga Listrik untuk Bangunan Dalam Kawasan Terbatas; Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 236 Tahun 2015 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Uji Laik Operasi Pembangkitan Tenaga Listrik dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik.
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM :
Izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
Dilaksanakan oleh Badan Usaha berbadan hukum Indonesia (BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat).
Ada penjualan energi ke konsumenm (Ada Margin keuntungan )
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI : izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (Izin Operasi/Surat Keterangan Terdaftar). Dilaksanakan oleh Instasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha berbadan hukum Indonesia (BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat) , dan Perseorangan.
Energi digunakan untuk kepentingan sendiri, untuk kegunaan Utama / Cadangan / Darurat / Sementara
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik A. Untuk Kepentingan Umum ( IUPTL ) B. Untuk Kepentingan Sendiri ( IZIN OPERASI/IO ) A. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Terdiri Atas jenis Usaha: 1. 2. 3. 4.
Pembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik, Distribusi tenaga listrik, dan /atau Penjualan tenaga Listrik
Dapat dilakukan secara Terintegrasi berdasarkan Wilayah Usaha
B. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Terdiri Atas jenis Usaha: 1. 2. 3.
Pembangkitan tenaga listrik, Pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik : A.Izin Usaha Penyediaan tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTL) B.Izin Usaha Penyediaan tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri : Izin Operasi / IO (Kapasitas > 200 kVA) Surat Keterangan Terdaftar (Kapasitas > 25 kVA s/d 200 kVA) Surat Keterangan Pelaporan (Kapasitas sampai dengan 25 kVA)
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
Izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan oleh: Menteri untuk badan usaha yang: 1. wilayah usahanya lintas provinsi; 2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan 3. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Menteri. Gubernur / BPTSP untuk badan usaha yang: 1. wilayah usahanya lintas kabupaten/kota; dan 2. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh gubernur. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
Persyaratan IUPTL Persyaratan Administratif: 1. Identitas pemohon; 2. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia; 3. Profil pemohon; 4. NPWP; dan 5. Kemampuan pendanaan. 6. UUG (Undang-undang Gangguan) Persyaratan Teknis: 1. Studi kelayakan IUPTL; 2. Lokasi instalasi kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik 3. izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik; 4. Diagram satu garis (single line diagram); 5. Jenis dan kapasitas usaha; 6. Jadwal Pembangunan; 7. Jadwal Pengoperasian 8. persetujuan harga jual tenaga listrik dan Kesepakatan jual beli TL untuk Usaha Pembangkitan Kesepakatan sewa jaringan untuk Usaha Transmisi atau Distribusi 9. Penetapan wilayah usaha (sesuai Permen ESDM No 28/2012) dan RUPTL untuk Usaha Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi Persyaratan Lingkungan Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Penetapan Wilayah Usaha (Mentri ESDM/DJK) : Persyaratan : 1.Identitas pemohon; 2.Profil Pemohon; 3.Pengesahan Badan Usaha; 4.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5.Kemampuan Pendanaan 6.Batasan wilayah usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat; 7.Analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan 8.Rekomendasi dari gubernur dalam hal Wilayah Usaha Persyaratan Rekomendasi Teknis (DPE) : Persyaratan : 1.Identitas pemohon; 2.Profil Pemohon; 3.Pengesahan Badan Usaha; 4.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5.Kemampuan Pendanaan 6.batasan wilayah usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat; 7.analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan
Tata Cara Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik : Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (ditandatangani oleh pimpinan yang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan). Permohonan yang diajukan dilengkapi dengan Persyaratan Administrasi dan Teknis. Yang Perlu dipersiapkan sebelum berkas masuk BPTSP : 1. Rekomendasi terkait Wilayah Usaha dari Gubernur (Dinas Terkait) 2. Pelepasan Wilayah Usaha Oleh PLN 3. Penetapan Wilayah Usaha Oleh Menteri 4. Persetujuan Harga Jual Beli Tenaga Listrik (Ditetapkan Oleh Gubernur dgn Persetujuan DPRD)
Persyaratan Izin Operasi : Persyaratan Administratif: 1. Identitas pemohon; 2. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia; 3. Profil pemohon; 4. NPWP; dan 5. Kemampuan pendanaan. 6. UUG (Undang-undang Gangguan) Persyaratan Teknis: 1. Lokasi Instalasi 2. Diagram satu garis (single line diagram); 3. Jenis dan kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; 4. Jadwal Pembangunan; 5. Jadwal Pengoperasian Persyaratan Lingkungan Sesuai peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar: Persyaratan Administratif: 1. Identitas pemohon; 2. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia; 3. Profil pemohon; 4. NPWP; dan 5. Kemampuan pendanaan. 6. UUG (Undang-undang Gangguan) Persyaratan Teknis: 1. Lokasi Instalasi 2. Diagram satu garis (single line diagram); 3. Jenis dan kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; Persyaratan Lingkungan Sesuai peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Tata Cara Permohonan Izin Operasi dan Surat Keterangan Terdaftar: Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (ditandatangani oleh pimpinan yang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan) Untuk Izin Operasi dan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 Wilayah Kota (ditandatangani oleh pimpinan yang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan) Untuk Surat Keterangan Terdaftar, Permohonan yang diajukan dilengkapi dengan Persyaratan Administrasi dan Teknis.
Antrian Online : http://pelayanan.jakarta.go.id Jasa Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) Call Center 1500164 atau 021-1500164 (Non Telkomsel) Aplikasi AJIB PTSP (Google Play) WhatsApp : 0818 0886 3147 Email :
[email protected]
Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan Slap dioperasikan. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan. Lembaga Inspeksi Teknik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
SLO (Sertifikat Laik Operasi)
(1) Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi. (2) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1). (4) Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Sertifikat Laik Operasi untuk: a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik, yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur /Bupati/Walikota setelah mendapat penugasan dari Gubernur /Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, dan pemegang izin operasi mengajukan permohonan kepada Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi dengan dilengkapi data sebagai berikut: a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tcnaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah; b. lokasi instalasi; c. jenis dan kapasitas instalasi; d. gambar instalasi dan tata letak; e. diagram satu garis; f. spesifikasi peralatan utama instalasi; dan g. spesifikasi teknik dan standar yang digunakan.
(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (4) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
