Lampiran
Nomor Tentang
: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015 : Penetapan Standar Pelayanan
NAMA UNIT PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA JENIS PELAYANAN : IZIN HASIL HUTAN IKUTAN (IHHI) No. Komponen 1. Dasar Hukum
1. 2.
3.
4.
5.
2.
Persyaratan Pelayanan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Uraian Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55/Menhut-II/2006 tentang Penata Usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Ikutan Kayu dalam hutam alam ( IUPHHBK-HA ) atau dalam hutan tanaman ( IUPHHBK-HT ) pada hutan produksi. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 39/Menhut-II/2008 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kaltim Nomor 521/10668/EK tanggal 29 Nopember 2007 tentang izin pengumpulan dan perdagangan hasil hutan bukan kayu ( HHBK ). Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. Mengisi formulir/blangko; Fotocopy KTP Pemilik / Penanggung Jawab; Fotocopy NPWP; Pas foto uk. 3 x 4 sebanyak 2 ( dua ) lembar; Foto tempat usaha; Fotocopy SITU / HO yang masih berlaku; Rekomendasi dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda ( Proses Rekomendasi maksimal 3 hari kerja dan tidak dipungut biaya ). Bila perpanjangan Izin lama dikembalikan; Untuk KTP Luar daerah agar melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan.
3.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. 2. 3. 4.
Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan Pemeriksaan berkas Proses Izin Penyerahan Izin.
4.
Jangka Waktu Penyelesaian
5 (lima) hari kerja setelah berkas lengkap.
5.
Biaya/Tarif
Tidak dipungut biaya.
6.
Produk Pelayanan
Surat Izin Penumpukaan Kayu.
7.
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
1. Meja kerja 2. Meja komputer 3. Komputer
4. Printer 5. Kusi 6. Kertas SK
7. ATK 8. AC 9. Gedung
8.
Kompetensi Pelaksana
1. 2. 3. 4. 5. 6.
9.
Pengawasan Internal
1. Kepala Bagian Pelayanan Perizinan; 2. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan 3. Kepala Bagian Pengawasan dan Pengendalian.
10.
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1. 2. 3. 4.
SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; Strata 1 semua jurusan = back office (Bagian Teknis); SMK/SMU Jurusan Komputer = Bagian Operator Komputer; Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bagian ; Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan.
Loket Pengaduan/saran Kotak Pengaduan/saran SMS Pengaduan (SMS Center) 0811 5843 555 Website : bpptsp.samarindakota.go.id
5. Email :
[email protected] 11.
Jumlah Pelaksana
5 (Lima) orang
12.
Jaminan Pelayanan
1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai dengan SOP. 2. Memberikan pelayanan dengan motto layanan “kami akan memberikan layanan yang terbaik “ dan janji layanan melayani dengan CERIA ( Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah ). 3. Selalu mengingatkan masyarakat setiap saat dengan spanduk Informasi agar Pengurusan izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo;
13.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Ruang Pelayanan nyaman dan Aman dilengkapi Kamera CCTV 2. Adanya Petugas Security sebanyak 1 orang 3. Tersedianya Tabung APAR. 4. Adanya Petugas OB. sebanyak 1 orang
14.
Evaluasi Kinerja
1. Dilakukan secara periodik (setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun ) 2. Sekurang satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan
formulir IKM untuk diisi. b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel. c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi. d. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004
Lembar Kerja-1 Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan
Unit Pelayanan
:
No
Unsur/Aspek Manajemen
1
Tugas dan fungsi
2.
Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan yaitu : Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
3.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait
Uraian
Tugas dan Fungsi dari Badan Pelayanan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda 2008 tentang Pedoman adalah : Organisasi dan Tata Kerja Tugas : Unit Pelayanan Perizinan Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di Terpadu di Daerah; Bidang Peijinan Secara Terpadu. 2. PERWALI Nomor 24 Tahun Fungsi : 2008 Tentang Penjabaran 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja perijinan secara terpadu sesuai dengan Struktur Organisasi Inspektorat, Badan rencana strategis yang ditetapkan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah ; Daerah dan Lembaga Teknis 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, Daerah Kota Samarinda. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu ; 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan ; 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan ; 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan ; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Pelayanan Administrasi
1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
1.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55/Menhut-II/2006 tentang Penata Usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan
Negara. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Ikutan Kayu dalam hutam alam ( IUPHHBK-HA ) atau dalam hutan tanaman ( IUPHHBK-HT ) pada hutan produksi. 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 39/Menhut-II/2008 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan. 4. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kaltim Nomor 521/10668/EK tanggal 29 Nopember 2007 tentang izin pengumpulan dan perdagangan hasil hutan bukan kayu ( HHBK ). 5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda; 2.
Lembar Kerja-2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak Terkait Unit Pelayanan
No
1
Jenis Pelayanan
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Produk Pelayanan
Pelayanan Izin Hasil Administrasi Hutan Ikutan
Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55/Menhut-II/2006 tentang Penata Usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Ikutan Kayu dalam hutam alam ( IUPHHBK-HA ) atau dalam hutan tanaman ( IUPHHBK-HT ) pada hutan produksi. 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 39/Menhut-II/2008 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan. 4. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kaltim Nomor 521/10668/EK tanggal 29 Nopember 2007 tentang izin pengumpulan dan perdagangan hasil hutan bukan kayu ( HHBK ). 1. Peraturan Walikota Samarinda
Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
Masyarakat/ Pengguna Layanan
Pihak Terkait
Pelaku Usaha
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Pelaku Usaha
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Lembar Kerja-3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu Unit Pelayanan Jenis Pelayanan
No.
1
Produk Pelayanan
Izin Hasil Hutan Ikutan
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda : Pelayanan Administrasi Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan Persyaratan pelayanan Biaya Waktu layanan dan unit/simpul yang terkait) 1. Mengisi 1. Pengajuan berkas 0 5 Hari formulir/blangko; permohonan di loket Rupiah 2. Fotocopy KTP pelayanan; Pemilik / 2. Pemeriksaan berkas; Penanggung Jawab; 3. Proses pencetakan 3. Fotocopy NPWP; izin; 4. Pas foto uk. 3 x 4 sebanyak 2 ( dua ) 4. Paraf Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; lembar; 5. Tanda tangan Kepala 5. Foto tempat usaha; Badan; 6. Fotocopy SITU / HO 6. Pengambilan izin yang masih berlaku; terbit di loket 7. Rekomendasi dari pengambilan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda ( Proses Rekomendasi maksimal 3 hari kerja dan tidak dipungut biaya ). 8. Bila perpanjangan Izin lama dikembalikan; 9. Untuk KTP Luar daerah agar melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan.
Penanggung Jawab
Kepala Badan
Lembar Kerja-4 Sarana Prasarana dan Anggaran
No.
1
Produk Pelayanan Izin Hasil Hutan Ikutan
Sarana Prasarana Pelayanan -
Meja kerja
-
Meja komputer
-
Komputer
-
Printer
-
Kursi
-
Kertas SK
-
Lemari
-
ATK
-
AC
-
Gudang arsip
-
Gedung
Anggaran
Keterangan*)
APBD
*) kolom keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan dan sebagainya
Lembar Kerja-5 Jumlah dan Kompetensi SDM Unit/Satker Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No.
Produk Pelayanan
1
Izin Hasil Hutan Ikutan
Kualifikasi SDM yang tersedia 1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; 2. Strata 1 semua jurusan = back office (Bagian Teknis); 3. SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; 6. Semua pelaksan harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan
Jumlah SDM
Keterangan*)
5 Orang
*) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Status/Bentuk Organisasi Struktural
Prosedur Berjenjang, mulai dari Front Office (FO), Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Input data, Diperiksa oleh Back Office (BO), langsung ke Penerbitan Izin, Administrasi / Penomoran melekat Bukti Pembayaran, Penandatanganan Surat Izin, Penyerahan Surat Izin.
Dukungan SDM
Sarana
Setiap Tersedia : pengaduan - Ruang Tunggu ditangani oleh Bagi Pemohon, petugas dan unit - Tersedia Touch kerja khusus Screen, Untuk yang ditetapkan Memonitor melalui SK Pelayanan. Kepala Badan - Tersedia Situs Website untuk Informasi.
Keterangan - SPIPISE - Proses Pengadaan Aplkasi IT
Lembar Kerja 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No 1.
Jenis Penanganan Pengaduan
Prosedur
Tindak Lanjut
Tersedia Layanan Pengaduan.
Membentuk Tim Pengaduan.
Dukungan SDM Internal : Staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Eksternal : Instansi Terkait
2.
Saran dan Masukan
Tingkat Mediasi Berjenjang.
Rapat Mediasi
Instansi Terkait
Sarana
Ruang pengaduan; - Petugas Khusus untuk mengelola Pengaduan; - Kotak pengaduan; - SMS pengaduan 08115843555; - Email : ptsp.samarinda @gmail.com Tim POKJA Pengaduan Tingkat Pemerintah Kota -
Bentuk Organisasi Bidang Pengawasan
Tim POKJA